01710 - Solvabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Normatif, Dan Kelembagaan Pada Perbankan Syariah

Solvency in Islamic Law Perspective: Conceptual, Normative, and Institutional Review in Islamic Banking

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep solvabilitas dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks kepailitan (taflis) dan perbankan syariah. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis, artikel ini menelaah relasi antara konsep taflis, etika penyelesaian utang (dayn), instrumen mitigasi risiko, dan arsitektur kelembagaan penyelesaian sengketa dalam sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa solvabilitas menurut hukum Islam tidak hanya berdimensi teknis-finansial, melainkan juga berdimensi etis dan normatif yang berporos pada larangan riba, gharar, dan maisir; kewajiban kepatuhan pada akad; serta orientasi toleransi terhadap debitur yang mengalami insolvensi sebagaimana tercermin dalam Q.S. al-Baqarah (2): 280. Dalam praktik perbankan syariah modern, pengelolaan solvabilitas dilakukan melalui prinsip kehati-hatian, penilaian kelayakan debitur (3C/5C), instrumen jaminan (rahn/kafālah) sebagai manifestasi sadd al-dzarī'ah, serta restrukturisasi pembiayaan. Pada level sistem, terdapat disharmoni kelembagaan dalam penyelesaian sengketa kepailitan berbasis syariah yang berisiko "mengkonvensionalisasi" substansi hukum ekonomi syariah, sehingga penguatan rezim kepailitan syariah dan model insolvensi bank Islam yang berprinsip fairness, transparansi, dan kepatuhan religius menjadi agenda mendesak.

Kata kunci: Solvabilitas, Kepailitan Syariah, Taflis, Perbankan Syariah, Manajemen Risiko, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of solvency from an Islamic law perspective, particularly in the context of bankruptcy (taflis) and Islamic banking. Employing a systematic literature review approach, this article analyzes the relationship between the concept of taflis, the ethics of debt (dayn) settlement, risk mitigation instruments, and the institutional architecture of dispute resolution within the Indonesian legal system. The findings indicate that solvency in Islamic law is not merely a technical-financial concept, but also carries ethical and normative dimensions centered on the prohibition of riba, gharar, and maisir; the obligation of contractual compliance; and a tolerance-oriented approach toward insolvent debtors as reflected in Q.S. al-Baqarah (2): 280. In modern Islamic banking practice, solvency management is undertaken through prudential principles, debtor eligibility assessment (3C/5C), collateral instruments (rahn/kafālah) as a manifestation of sadd al-dzarī'ah, and financing restructuring. At the systemic level, institutional disharmony in Sharia-based bankruptcy dispute resolution risks "conventionalizing" the substance of Islamic economic law, making the strengthening of an Islamic bankruptcy regime and an Islamic bank insolvency model based on fairness, transparency, and religious compliance an urgent agenda.

Keywords: Solvency, Islamic Bankruptcy, Taflis, Islamic Banking, Risk Management, Maqāṣid al-Syarī'ah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam diskursus kepailitan dan perbankan syariah, "solvabilitas" lazim diposisikan sebagai penanda kesehatan (health) debitur dari sisi finansial—yakni apakah debitur berada dalam kondisi solvent atau insolvent—yang pada gilirannya menentukan apakah terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban (utang/dayn) dan bagaimana mekanisme penyelesaiannya menurut prinsip-prinsip syariah (Safri, 2019). Literatur hukum bisnis syariah kontemporer juga mengaitkan kepailitan (al-taflīs/taflis) dengan situasi ketika debitur tidak lagi mampu membayar utangnya (insolvency), termasuk dengan parameter yang dinyatakan sebagai relasi utang terhadap aset: utang melampaui aset sehingga debitur gagal membayar dan asetnya tidak memadai untuk menutup kewajiban (Maulana & Munandar, 2020). Dengan demikian, pembahasan solvabilitas menurut hukum Islam tidak berhenti pada aspek teknis rasio keuangan, tetapi terkait langsung dengan etika utang-piutang, asas keadilan, dan desain kelembagaan penyelesaian sengketa yang sejalan dengan akad syariah (Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019).

Pada saat yang sama, solvabilitas dalam praktik modern perbankan dipantau melalui perangkat kehati-hatian (prudential principles) dan manajemen risiko guna mencegah pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) yang dapat mereduksi modal dan memicu masalah solvabilitas (M. Maulana, 2014). Hal ini penting karena dalam rezim perbankan syariah, pemenuhan prinsip syariah ditautkan dengan penerapan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan pada fatwa DSN-MUI sebagai rujukan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan (Jahja, 2012; Wahyudi, 2019). Oleh sebab itu, "solvabilitas menurut hukum Islam" perlu dipahami sebagai simpul antara: (i) konsep taflis dan etika penyelesaian utang dalam syariah; (ii) instrumen mitigasi risiko seperti jaminan (rahn/kafālah) dan restrukturisasi; serta (iii) tata kelola dan forum penyelesaian sengketa yang konsisten dengan akad syariah (Firmansyah & Widiati, 2016; Safri, 2019).

________________________________________

2. KERANGKA KONSEPTUAL: SOLVABILITAS, INSOLVABILITAS, DAN KEPAILITAN (TAFLIS)

Di dalam literatur yang tersedia, kepailitan dijelaskan sebagai ketidakmampuan debitur yang terbukti melalui putusan pengadilan, ditandai "berhenti membayar" utang, dan berkonsekuensi penyitaan umum atas harta debitur sehingga debitur tidak lagi berhak mengurus hartanya (Suryani, 2014). Formulasi ini selaras dengan narasi bahwa kepailitan dalam Islam (taflis) terkait keadaan debitur yang tidak mampu membayar (insolvency) dan diikuti tindakan peradilan berupa penyitaan umum atas aset serta pembatasan debitur melakukan tindakan hukum atas hartanya (M. A. Maulana & Munandar, 2020). Dengan demikian, insolvency dalam kerangka syariah dan kerangka kepailitan umum sama-sama dipautkan pada kegagalan pembayaran utang, tetapi perangkat nilai dan tujuan penyelesaiannya dapat berbeda—misalnya orientasi pada keadilan substantif syariah versus pendekatan bisnis konvensional (M. A. Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019).

Istilah solvent/insolvent dalam kajian hukum kepailitan Islam dipakai untuk menilai apakah debitur "sehat," dan kesehatan tersebut dapat dipahami secara fisik maupun finansial; kesehatan finansial itulah yang dikaitkan dengan solvency (Safri, 2019). Sementara itu, insolvensi/taflis juga diformulasikan dengan parameter aset dan utang—utang lebih besar daripada aset sehingga debitur gagal membayar dan aset tidak menutup kewajiban—yang menempatkan solvabilitas sebagai isu kapasitas penutup kewajiban berbasis kekayaan bersih debitur (M. A. Maulana & Munandar, 2020). Di tingkat konseptual, kedua penjelasan ini memperlihatkan bahwa solvabilitas dalam perspektif syariah berporos pada: (i) status kesehatan finansial debitur; dan (ii) relasi aset–utang sebagai indikator kemampuan penutupan kewajiban ketika terjadi sengketa atau krisis pembayaran (M. A. Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019).

________________________________________

3. DASAR NORMATIF SYARIAH: ETIKA UTANG (DAYN), LARANGAN PRAKTIK TERTENTU, DAN KEADILAN

3.1 Larangan Riba, Maisir, dan Gharar

Perbankan syariah dan transaksi yang berprinsip syariah dipaparkan harus berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sehingga praktik riba, maisir, dan gharar dinyatakan sebagai hal yang dilarang (Latifah & Maika, 2022). Larangan riba juga ditegaskan dalam literatur manajemen bank syariah yang menyatakan umat Islam dilarang mengambil riba/bunga atau sejenisnya, dan riba dapat muncul dalam konteks pinjaman maupun jual-beli/pertukaran (Jurnal, 2016). Dalam kajian penyelesaian sengketa kepailitan syariah, konsep dayn/utang dalam Islam juga ditempatkan dalam kerangka yang melarang pengambilan bunga/interest dan menekankan adanya kelonggaran (concessions) dalam pembayaran utang, dengan rujukan pada fatwa DSN-MUI terkait murabahah (Safri, 2019). Oleh karena itu, pembacaan solvabilitas dalam syariah bukan sekadar menilai "apakah utang dibayar," melainkan menilai "bagaimana" struktur kewajiban itu dibentuk (akad bebas riba/gharar/maisir) dan "bagaimana" kegagalan bayar ditangani secara adil sesuai prinsip syariah (Jurnal, 2016; Latifah & Maika, 2022; Safri, 2019).

3.2 Toleransi terhadap Debitur Insolven

Dimensi etis yang paling menonjol adalah tuntunan toleransi dan pemberian tenggang waktu ketika debitur berada dalam kondisi insolvensi. Dalam kajian kepailitan dan PKPU pada perbankan syariah, ditegaskan bahwa hukum kepailitan Islam "sangat toleran" untuk memberikan perpanjangan waktu pembayaran utang bagi debitur yang insolven, dan relasi debitur–kreditur dipahami sebagai kemitraan kooperatif yang saling menolong sebagaimana rujukan Q.S. al-Baqarah (2): 280 (Safri, 2019). Selaras dengan itu, pembahasan kebijakan penghapusan utang (debt discharge) dalam rezim kepailitan Indonesia juga menyebut ayat tersebut sebagai fondasi nilai debt forgiveness dalam hukum kepailitan Islam, sekaligus menggarisbawahi bahwa nilai itu ironisnya belum diadopsi dalam rezim kepailitan Indonesia (Sumartik, 2018). Dengan demikian, ketika solvabilitas debitur menurun menuju insolvensi, syariah menuntut respons yang tidak semata-mata koersif, tetapi berorientasi pada kelapangan waktu dan kemungkinan keringanan sebagai manifestasi etika dan keadilan (Safri, 2019; Sumartik, 2018).

3.3 Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Landasan Filosofis

Kerangka tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dijelaskan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum; ia berfungsi mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (dar'u al-mafāsid wa jalbu al-manāfi') (Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 2020). Literatur lain juga menekankan urgensi maqāṣid dalam ekonomi Islam sebagai dasar filosofis rasional aktivitas ekonomi; tanpa maqāṣid, praktik ekonomi Islam berisiko menjadi sempit, rigid, dan kehilangan spirit syariahnya (Nurhayati et al., 2023). Jika dikaitkan dengan solvabilitas, maqāṣid menyediakan pembenaran normatif mengapa pencegahan kerusakan—misalnya kerusakan harta/ketidakadilan akibat gagal bayar—dan perwujudan maslahat—misalnya perlindungan dana masyarakat dan kelangsungan usaha yang viable—menjadi tujuan yang harus hadir dalam desain mitigasi risiko, restrukturisasi, maupun penyelesaian taflis (Firmansyah & Widiati, 2016; Nurhayati et al., 2023; Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 2020).

________________________________________

4. SOLVABILITAS DALAM PRAKTIK MUAMALAH: AKAD, KEWAJIBAN PEMBAYARAN, DAN PENILAIAN KEMAMPUAN DEBITUR

Dalam fikih muamalah, relasi utang-piutang dan pembiayaan selalu dimediasi akad. Akad didefinisikan sebagai perikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dan menimbulkan akibat hukum atas objek akad (Latifah & Maika, 2022). Karena itu, solvabilitas debitur dalam perspektif syariah berkaitan langsung dengan kepatuhan pada akad (pemenuhan prestasi) dan konsekuensi ketika terjadi wanprestasi (default) dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pembiayaan (Jahja, 2012; Putri & Khair, 2023). Risiko wanprestasi sendiri diakui sebagai keniscayaan dalam praktik pembiayaan, sehingga sistem perbankan syariah memerlukan instrumen pengendalian risiko yang tetap konsisten dengan prinsip syariah (Putri & Khair, 2023; Yara & Herfianti, 2023).

Pada tataran operasional pembiayaan, pemberian fasilitas pembiayaan bank didasarkan pada faktor finansial yang tercakup dalam "tiga pilar": prospek usaha, kinerja, dan kemampuan calon debitur (Latifah & Maika, 2022). Dalam literatur prinsip kehati-hatian perbankan syariah, analisis kelayakan calon nasabah juga dipaparkan melalui kerangka 5C—Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition—sebagai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan muamalah (Yara & Herfianti, 2023). Kerangka lain menekankan 3C (Character, Capacity, Collateral) dalam pembiayaan murabahah pada masa pandemi sebagai bentuk kewajiban bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (Wahyudi, 2019). Rangkaian kerangka ini menunjukkan bahwa penilaian solvabilitas (kesehatan finansial) debitur—meski tidak selalu disebut "solvabilitas" secara terminologis—dijalankan melalui pengujian kemampuan membayar (capacity), struktur permodalan/kapital (capital), dan dukungan jaminan (collateral) untuk memitigasi risiko gagal bayar yang dapat berujung taflis (Latifah & Maika, 2022; Wahyudi, 2019; Yara & Herfianti, 2023).

Isu penting lain yang terkait langsung dengan konsep "debitur mampu tetapi menunda pembayaran" versus "debitur tidak mampu karena distress" adalah perdebatan denda keterlambatan. Kajian komparatif opini hukum bisnis syariah menyimpulkan adanya perbedaan pendapat: (i) membolehkan denda dengan syarat hanya dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda pembayaran dan hasil denda harus dialokasikan sebagai dana sosial; versus (ii) menolak karena dianggap serupa riba sehingga haram (Sari et al., 2023). Perdebatan ini relevan dengan solvabilitas karena mengandaikan kebutuhan klasifikasi kondisi debitur—mampu/solvent tetapi lalai versus tidak mampu/insolven—yang kemudian menentukan instrumen respons yang tepat (Sari et al., 2023). Dengan kata lain, syariah menuntut diagnosis kondisi finansial debitur secara cermat sebelum menetapkan konsekuensi hukum dan ekonomi dari keterlambatan pembayaran (Safri, 2019; Sari et al., 2023).

________________________________________

5. PENGUKURAN SOLVABILITAS DAN DETEKSI DINI: RASIO KEUANGAN, Z-SCORE, CAR, DAN NPF

Praktik modern membutuhkan ukuran-ukuran kuantitatif untuk mendeteksi distress dan potensi kebangkrutan. Model Altman Z-Score dipaparkan dikembangkan melalui analisis diskriminan untuk memprediksi kebangkrutan; Altman mengelompokkan rasio keuangan ke dalam lima kategori: likuiditas, profitabilitas, leverage, solvabilitas, dan kinerja (Suryani, 2014). Dalam konteks bank syariah, penelitian prediksi kebangkrutan periode 2014–2016 menggunakan rasio-rasio yang diposisikan sebagai komponen Altman Z-Score untuk menilai potensi distress perbankan syariah, menunjukkan bagaimana perangkat "solvabilitas" dalam analisis keuangan dapat berfungsi sebagai early warning (Suryani, 2014). Dengan demikian, dalam praktik, pembacaan solvabilitas (kesehatan finansial) cenderung bersandar pada indikator rasio dan model yang memberi sinyal jarak bank/debitur dari risiko gagal bayar dan pailit (Suryani, 2014).

Studi stabilitas perbankan syariah menggunakan Z-Score menegaskan fungsi Z-Score untuk membandingkan kapital dan return dengan risiko return guna mengukur tingkat solvabilitas bank; melalui Z-Score dapat dilihat seberapa dekat probabilitas kebangkrutan bank syariah (Handika et al., 2023). Sumber lain yang membangun model peringatan dini risiko solvabilitas perbankan pada era pandemi mengategorikan bank sebagai insolvable ketika Z-Score < 0 dan/atau CAR di bawah ambang batas, serta menegaskan bahwa semakin tinggi CAR dan Z-Score maka semakin solvable bank. Pada titik ini, terlihat bahwa diskursus solvabilitas perbankan syariah berkaitan dengan kecukupan modal (CAR) dan indikator stabilitas/risiko kebangkrutan (Z-Score) sebagai tolok ukur objektif untuk menjaga amanah pengelolaan dana masyarakat (Handika et al., 2023).

Keterkaitan solvabilitas dengan kualitas pembiayaan (NPF/NPL) ditegaskan dalam kajian NPL pada perbankan syariah: NPL/NPF tinggi diposisikan sebagai indikator gagalnya bank mengelola bisnis dan terkait masalah likuiditas, rentabilitas, serta solvabilitas (modal berkurang) (M. Maulana, 2014). Penelitian lain mengenai efektivitas pencegahan NPF mengaitkan NPF dengan faktor internal seperti default, asimetri informasi, dan financial stress; serta menekankan pentingnya peningkatan manajemen risiko dan aspek legal sebagai bagian pencegahan (Maharani et al., 2023). Kajian kinerja bank syariah juga menjelaskan NPF sebagai rasio risiko pembiayaan yang mengukur pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Sintesis dari sumber-sumber ini memperlihatkan rantai kausal yang dibahas oleh literatur: distress debitur → keterlambatan/kemacetan pembayaran → peningkatan NPF → tekanan pada kesehatan bank, termasuk aspek solvabilitas (modal dan kecukupan penyangga risiko) (Maharani et al., 2023; M. Maulana, 2014).

________________________________________

6. MITIGASI RISIKO INSOLVABILITAS DALAM SYARIAH: JAMINAN (RAHN/KAFĀLAH), RESTRUKTURISASI, DAN SADD AL-DZARĪ'AH

6.1 Instrumen Jaminan sebagai Mitigasi Risiko

Dalam pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, agunan/jaminan dinyatakan diperlukan untuk melindungi bank Islam dari risiko non-performing financing dan potensi kerugian akibat moral hazard debitur; jaminan dapat berbentuk kontrak tabī'iyah seperti kafālah atau rahn (Firmansyah & Widiati, 2016). Kajian dimensi ekonomi dan legal jaminan dalam mudhārabah modern juga menyatakan jaminan dalam pembiayaan merupakan instrumen perlindungan bagi kreditor untuk kepastian pelunasan utang/penunaian prestasi, dipandang sebagai risk control untuk non-performing financing sekaligus manifestasi prinsip kehati-hatian yang diamanatkan hukum perbankan syariah (Jaya et al., 2023). Literatur manajemen strategis bank syariah turut mendefinisikan kafālah sebagai agunan oleh penanggung untuk mencukupi kewajiban pihak yang ditanggung (debitur), dan rahn sebagai utang-piutang dengan agunan harta bergerak yang dapat dijual untuk melunasi utang setelah jatuh tempo tertentu (Jurnal, 2016). Karena itu, dalam praktik, jaminan dipahami sebagai perangkat yang menghubungkan penilaian solvabilitas debitur dengan proteksi terhadap kreditor ketika terjadi penurunan kemampuan bayar (Firmansyah & Widiati, 2016; Jaya et al., 2023; Jurnal, 2016).

Namun, terdapat nuansa fikih yang perlu diperhatikan: pada pembiayaan musyārakah dan mudhārabah, konsep fikih muamalah "tidak mengenal" keharusan penyertaan jaminan dan tidak terdapat pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi/muḍārib; meskipun demikian, melalui teori kebebasan berkontrak dan prinsip bahwa syarat akad boleh selama tidak bertentangan dengan syariah, jaminan dipandang dapat diterapkan sebagai langkah pencegahan (sadd al-dzarī'ah) untuk melindungi dana kreditor sesuai maqāṣid syariah pada level ḍarūriyyāt (Firmansyah & Widiati, 2016). Pembacaan ini sejalan dengan kajian lain yang menempatkan jaminan pada mudhārabah modern sebagai instrumen preventif yang dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariah dan dipahami sebagai upaya menghindari maḍarat (selaras dengan sadd adz-dzarī'ah) (Jaya et al., 2023). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam kontemporer, jaminan menjadi instrumen mitigasi insolvensi yang "dimungkinkan" secara fikih dengan argumentasi pencegahan mudarat dan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) dalam maqāṣid (Firmansyah & Widiati, 2016; Jaya et al., 2023; Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, CIFET, 2020).

Dalam konteks Indonesia, bentuk jaminan juga berhadapan dengan kebutuhan sinkronisasi dengan instrumen hukum nasional. Kajian rahn tasjīlī menegaskan rahn tasjīlī (dalam fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008) memiliki kesesuaian tertentu dengan jaminan fidusia (UU No. 42/1999), khususnya pada aspek objek jaminan dan bukti kepemilikan sebagai perjanjian aksesoir, seraya menyoroti problem bahwa fatwa sebagai produk hukum tidak memiliki daya ikat setingkat undang-undang (Fadhilah et al., 2023). Di sisi lain, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai salah satu sumber hukum ekonomi syariah bersama kontrak, KHES (PERMA No. 2/2008), yurisprudensi, dan fikih; namun fatwa sendiri disebut sebagai legal opinion yang tidak mengikat (no legal binding). Sintesis ini menunjukkan bahwa mitigasi risiko insolvensi melalui jaminan (rahn/kafālah) merupakan titik temu antara kebutuhan prudensial dan kepastian hukum, sekaligus memerlukan desain normatif agar implementasinya konsisten dengan syariah dan dapat ditegakkan dalam sistem hukum nasional (Jaya et al., 2023).

6.2 Restrukturisasi sebagai Respons Syariah atas Penurunan Solvabilitas Debitur

Ketika solvabilitas debitur melemah dan mengarah pada kesulitan pemenuhan kewajiban, restrukturisasi menjadi mekanisme penyelamatan yang relevan. Restrukturisasi didefinisikan sebagai upaya perbaikan dalam kegiatan perkreditan/pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya (M. Maulana, 2014). Kajian wanprestasi dalam akad kredit perbankan syariah juga menegaskan bahwa bank sebagai kreditor memiliki kewajiban membina, memberi bantuan manajemen, dan memberi keringanan kepada debitur dalam penyelesaian utang; penyelamatan melalui restrukturisasi dipahami sebagai pembayaran utang dengan syarat yang lebih lunak dan tidak diberikan bila debitur tidak berada dalam kesulitan finansial (Putri & Khair, 2023). Ini konsisten dengan prinsip etis yang disorot oleh kajian kepailitan Islam: ketika insolvensi nyata, syariah menekankan kelonggaran dan perpanjangan waktu, bukan sekadar pemaksaan segera (Putri & Khair, 2023; Safri, 2019; Sumartik, 2018).

Dalam praktik penanganan pandemi Covid-19, restrukturisasi pembiayaan bermasalah di bank syariah dipaparkan dilakukan melalui tahapan rescheduling, re-conditioning, dan re-structuring, serta diberikan kepada nasabah yang kesulitan memenuhi kewajiban karena usahanya terdampak Covid-19 sesuai rujukan POJK (Alfioni et al., 2023). Kajian lain mengenai prinsip kehati-hatian pada murabahah selama pandemi juga menekankan perlunya program restrukturisasi murabahah berupa restructuring, rescheduling, dan penyelesaian pembayaran melalui eksekusi aset nasabah; serta perlunya penyelarasan standar produk murabahah dengan fatwa, standar syariah, KHES, dan ketentuan POJK stimulus ekonomi (Wahyudi, 2019). Literatur konsistensi penerapan prinsip syariah pada murabahah selama pandemi menegaskan bahwa dampak Covid-19 menurunkan kinerja dan kapasitas debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran sehingga meningkatkan risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas sistem; karenanya bank perlu asesmen kelangsungan prospek debitur untuk menentukan restrukturisasi sesuai POJK (Adit & Fitri, 2023). Sintesis dari ketiga sumber ini menempatkan restrukturisasi sebagai instrumen yang kompatibel dengan syariah untuk mengelola transisi debitur dari kondisi solvent menuju distress, dengan tetap mengikatkan tindakan pada kepatuhan fatwa dan regulasi kehati-hatian (Adit & Fitri, 2023; Alfioni et al., 2023; Wahyudi, 2019).

________________________________________

7. TATA KELOLA SYARIAH, KEPATUHAN FATWA, DAN PERLINDUNGAN SISTEM TERHADAP RISIKO SOLVABILITAS

Pengembangan produk perbankan syariah merupakan penjabaran konsep dasar syariat yang dilakukan DSN-MUI melalui fatwa, dengan rujukan Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih, lalu diformalkan dalam produk lembaga keuangan syariah (Mukadar et al., 2023). Kajian risiko dan kinerja bank syariah juga menekankan bahwa kepatuhan syariah (sharia compliance) menjadi nilai tambah dan parameter penting, serta pengawasan perbankan (termasuk syariah) beralih kepada OJK sejak 1 Januari 2014 (Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 2020). Dalam kajian penyelesaian sengketa perbankan syariah di pengadilan agama, sumber hukum materiil mencakup kontrak, KHES (PERMA No. 2/2008), yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fikih; perbedaan putusan hakim dapat muncul akibat perbedaan interpretasi dan kompetensi syariah hakim. Karena itu, tata kelola syariah dan konsistensi rujukan fatwa–akad–KHES berpengaruh pada kepastian penyelesaian sengketa yang timbul dari distress solvabilitas debitur (Mukadar et al., 2023; Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 2020).

Perlindungan terhadap sistem keuangan syariah juga disorot melalui mekanisme penjaminan simpanan. Regulasi penjaminan simpanan bank syariah di Indonesia disebut diatur eksplisit dalam Peraturan LPS No. 1 Tahun 2020, yang menentukan penjaminan dilakukan melalui akad kafālah antara LPS dan nasabah (Harkrisnowo et al., 2017). Kajian ini juga menyebut adanya fatwa DSN-MUI terkait pedoman penjaminan simpanan dan pedoman penanganan/penyelesaian bank syariah yang mengalami masalah solvabilitas (Harkrisnowo et al., 2017). Dalam perspektif resolusi bank syariah, kajian pencarian kerangka resolusi yang patuh syariah menyimpulkan kerangka resolusi yang ada pada umumnya dapat diterapkan pada bank syariah, tetapi beberapa kewenangan resolusi memiliki isu syariah inheren dan memerlukan ukuran/pembatasan yang jelas; bahkan terdapat rujukan bahwa ada fatwa mudharabah yang melarang injeksi modal dalam bentuk utang serta problem transformasi utang menjadi ekuitas dalam konteks bail-in (Buana et al., 2020). Sintesis ini menunjukkan bahwa pengelolaan solvabilitas bank syariah tidak hanya soal rasio, tetapi juga soal desain instrumen penanganan krisis—penjaminan simpanan, resolusi, bail-in/bail-out—yang harus dinilai kesesuaiannya dengan fatwa dan prinsip syariah (Buana et al., 2020; Harkrisnowo et al., 2017).

________________________________________

8. SOLVABILITAS, KEPAILITAN, DAN FORUM PENYELESAIAN SENGKETA: TANTANGAN KELEMBAGAAN DI INDONESIA

Salah satu isu sentral adalah disharmoni kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perkara kepailitan/PKPU bank syariah. Secara normatif, berdasarkan Putusan MK No. 93/PUU/X/2012, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; namun pada level empiris masih terdapat perkara kepailitan dan PKPU bank syariah yang diputus Pengadilan Niaga, yang dijelaskan disebabkan konflik norma antara UU Kepailitan dan PERMA tentang KHES, kekosongan hukum terkait kepailitan berbasis akad syariah, serta instruksi administratif tertentu (Safri, 2019). Konsekuensi penyelesaian melalui Pengadilan Niaga dipaparkan dapat memaksa substansi hukum ekonomi syariah ke dalam kerangka hukum ekonomi konvensional dan tidak selaras antara konsep penyelesaian sengketa dengan akad, karena lebih memprioritaskan prinsip bisnis/persaingan daripada keadilan substantif (Safri, 2019). Dalam konteks ini, solvabilitas debitur—yang seharusnya dibaca dengan parameter syariah seperti toleransi pada insolvensi dan etika Q.S. 2: 280—berisiko dinilai dan ditangani dengan perangkat konseptual yang tidak sepenuhnya kompatibel dengan akad syariah (Safri, 2019; Sumartik, 2018).

Literatur yang menilai resolusi kepailitan dalam sengketa bisnis syariah menekankan perlunya penetapan hukum bahwa Pengadilan Agama menjadi satu-satunya lembaga berwenang memutus sengketa kepailitan berbasis syariah agar hukum kepailitan syariah efektif (M. A. Maulana & Munandar, 2020). Sumber tentang pencegahan NPF juga mengutip pandangan bahwa tidak ada rezim yang mengatur kebangkrutan syariah di Indonesia dan rezim demikian diperlukan untuk mendukung perkembangan bank (Maharani et al., 2023). Sementara itu, model insolvensi bagi bank Islam yang dirancang berbasis prinsip syariah menekankan parameter transparansi, fairness, dan pemenuhan kewajiban religius pada tahap pra-insolvensi, taflis (kebangkrutan), dan pasca-kepailitan; termasuk penekanan pada pemisahan kepribadian hukum (separate legal personality) bank Islam dan dorongan agar direksi secara sukarela menyelesaikan sisa utang pasca-kepailitan sesuai etika syariah (Hidayatullah & Nurhakim, 2023). Keseluruhan sumber ini mengarah pada satu sintesis: pembacaan dan penanganan insolvensi (penurunan solvabilitas) dalam transaksi/entitas syariah memerlukan arsitektur hukum acara dan kelembagaan yang konsisten dengan maqāṣid, fatwa, dan karakter akad, bukan sekadar adopsi mekanik rezim kepailitan umum (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Maharani et al., 2023; M. A. Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019).

________________________________________

9. NUANSA EMPIRIS DAN PERBANDINGAN: TIDAK TUNGGALNYA KESIMPULAN SOLVABILITAS BANK SYARIAH

Kesimpulan empiris mengenai solvabilitas bank syariah versus bank konvensional dapat beragam tergantung periode dan indikator yang digunakan. Studi komparatif pada periode stabil (2010–2018) menyimpulkan bank konvensional lebih solvent daripada bank Islam, sembari menjelaskan bahwa leverage tinggi meningkatkan kemungkinan distress dan kebangkrutan (Cseh & Varga, 2016). Sebaliknya, studi perbandingan kinerja selama pandemi (menggunakan data 2018–2019 vs. 2020–2021) melaporkan bank syariah lebih baik dalam ROA dan NPL selama krisis, dan menyatakan greater solvency memudahkan pemenuhan permintaan pembiayaan bank syariah sambil menjaga external ratings; studi ini juga menekankan prinsip syariah seperti profit-and-loss sharing dan larangan interest sebagai pilar (A. P. Sari, 2023). Studi stabilitas bank syariah berbasis Z-Score (sebelum dan selama Covid-19) menyimpulkan bank syariah lebih stabil sebelum pandemi, namun tetap memiliki stabilitas yang baik selama pandemi (Handika et al., 2023). Dengan demikian, pada ranah empiris, pembahasan solvabilitas menuntut kehati-hatian metodologis: indikator solvabilitas (misalnya CAR, Z-Score, leverage-based ratios) dan konteks krisis dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak selalu searah (Cseh & Varga, 2016; Handika et al., 2023; A. P. Sari, 2023).

________________________________________

10. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan, solvabilitas menurut hukum Islam dapat disintesis sebagai konsep "kesehatan finansial" debitur dalam relasi utang (dayn) yang menentukan apakah debitur berada pada posisi solvent atau telah jatuh pada insolvensi/taflis, termasuk dengan parameter penting berupa ketidakmampuan membayar serta kondisi utang melampaui aset (M. A. Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019; Suryani, 2014).

Berbeda dari pendekatan yang semata menekankan eksekusi dan pemaksaan, kajian ini menegaskan orientasi etis syariah: larangan riba/gharar/maisir, kewajiban kepatuhan pada akad, serta toleransi berupa pemberian tenggang waktu bagi debitur insolven sebagaimana dihubungkan dengan Q.S. al-Baqarah (2): 280 dan gagasan debt forgiveness (Latifah & Maika, 2022; Safri, 2019; Sumartik, 2018).

Dalam praktik perbankan syariah modern, solvabilitas juga dikelola melalui prinsip kehati-hatian, penilaian kelayakan (tiga pilar; 3C/5C), jaminan (rahn/kafālah) yang dipahami sebagai instrumen preventif (sadd al-dzarī'ah) demi maqāṣid, serta restrukturisasi (rescheduling/reconditioning/restructuring) ketika debitur mengalami kesulitan pembayaran (Alfioni et al., 2023; Firmansyah & Widiati, 2016; Jaya et al., 2023; Latifah & Maika, 2022; Wahyudi, 2019; Yara & Herfianti, 2023).

Pada level sistem, kebutuhan kerangka kelembagaan penyelesaian sengketa dan rezim insolvensi yang konsisten dengan akad syariah menjadi isu krusial—terutama karena disharmoni kewenangan dan potensi "konvensionalisasi" substansi hukum ekonomi syariah dalam perkara kepailitan/PKPU—sehingga penguatan rezim kepailitan syariah dan model insolvensi bank Islam yang berprinsip fairness, transparansi, dan kepatuhan religius merupakan agenda yang ditonjolkan oleh literatur yang tersedia (Hidayatullah & Nurhakim, 2023; Maharani et al., 2023; M. A. Maulana & Munandar, 2020; Safri, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adit, R. P. F., & Fitri, M. A. (2023). Pengaruh motivasi dan pengalaman kerja terhadap pengembangan karir karyawan di PT Sandabi Indah Lestari Seluma. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 269–278. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5343

Alfioni, S., Idwal, B., & Muttaqin, F. (2023). Strategi marketing syariah dalam upaya meningkatkan penjualan di Toko Adzkia Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 57–66. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4889

Buana, G. K., Hudaefi, F. A., & Caraka, R. E. (2020). Islamic banking performance: A bibliometric review. https://doi.org/10.20944/preprints202012.0056.v1

Cseh, B., & Varga, J. (2016). The comparative analysis of the alternative crisis management models of the Islamic- and Christian-based bank system. https://doi.org/10.36880/c07.01788

Fadhilah, F. S., Hak, N., & Hartini, K. (2023). Analisis penilaian kinerja keuangan bank menggunakan teknik Du Pont System (studi PT. Bank Tabungan dan Pensiunan Negara (BTPN) Syariah periode 2017–2020). Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 287–296. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4321

Firmansyah, F., & Widiati, P. K. (2016). Analisis non performing loan dan penerapan restrukturisasi kredit pada perbankan syariah dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi syariah di Kota Malang. Iqtishoduna, 10(2), 110–119. https://doi.org/10.18860/iq.v10i2.3584

Handika, Y., Isnaini, D., & Fryanti, Y. E. (2023). Efektivitas penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya pengentasan kemiskinan pada peserta PKH Desa Muara Tiku Kec. Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 108–125. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5594

Harkrisnowo, H., Juwana, H., & Oppusunggu, Y. U. (2017). Law and justice in a globalized world. https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292

Hidayatullah, M. S., & Nurhakim, R. R. (2023). Comparison of sharia business law opinions on fine sanctions for late payment of installments in sharia financial institutions. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 17(2), 225–244. https://doi.org/10.24239/blc.v17i2.2067

Jahja, A. S. (2012). Analisis perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 7(2). https://doi.org/10.21274/epis.2012.7.2.337-360

Jaya, W. A., Mursalin, S., & Makmur, M. (2023). Strategi pemasaran syariah pada Aila Fashion Serba Tiga Puluh Lima Ribu Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 328–339. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5215

Jurnal, T. (2016). Full journal Vol. 3 No. 1 (2016). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(1), 1–120. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.10470

Latifah, F. N., & Maika, M. R. (2022). Buku ajar manajemen strategik bank syariah. https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-041-0

Maharani, Isnaini, D., & Nurhab, B. (2023). Tinjauan ekonomi Islam terhadap kelayakan bisnis perkreditan pada UD. Mentari Qredit Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 204–215. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4338

Maulana, M. (2014). Jaminan dalam pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia (analisis jaminan pembiayaan musyarakah dan mudarabah). Jurnal Ilmiah Islam Futura, 14(1), 72. https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80

Maulana, M. A., & Munandar, D. A. (2020). Analisis restrukturisasi akad murābahah dan musyârakah mutānaqiṣâh produk KPR iB dalam mengurangi risiko perusahaan perbankan. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(2), 11–39. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i2.1286

Mukadar, A., Setiawan, D., Nazar, N., & Romadhon, M. S. (2023). Analisis pembiayaan murabahah pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syariah Kota Bengkulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 366–382. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5593

Nurhayati, Y., Mursalin, S., & Stiawan, E. (2023). Manajemen pengelolaan kos-kosan di lingkungan UINFAS Bengkulu dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 383–394. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5451

Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology (CIFET), 21 September, Sidoarjo, East Java, Indonesia. (2020). https://doi.org/10.4108/eai.19-5-2020.59712

Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science (ACEBISS 2019), 26–30 March, Jakarta, Indonesia. (2020). https://doi.org/10.4108/eai.3-2-2020.59661

Putri, I. M. A. J. A., & Khair, U. (2023). Analysis of the application of balanced scorecard to the performance of micro small medium enterprises Enggal Furniture Industry. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 228–241. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5296

Safri, H. (2019). Kajian model Altman Z-Score dalam mendeteksi potensi kebangkrutan bank. Ecobisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, 5(2), 54–70. https://doi.org/10.36987/ecobi.v5i2.56

Sari, A. P. (2023). The urgency of applying banking prudential principles in the era of disruption to minimize financing risks. Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance, 3(2), 1–17. https://doi.org/10.30762/almuhasib.v3i2.1100

Sari, I. P., Wahyuni, E. S., & Hartini, K. (2023). Penerapan maqashid syariah dalam ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 340–354. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.4888

Sumartik, S. (2018). Buku ajar manajemen perbankan. https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-04-1

Suryani, S. (2014). Industri perbankan syariah dalam cerminan aspek sharia governance. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 93–134. https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.766

Wahyudi, F. (2019). The quo vadis of bankruptcy settlement and PKPU laws on sharia banking. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(1), 1. https://doi.org/10.25216/jhp.8.1.2019.1-20

Yara, E., & Herfianti, M. (2023). Pengaruh gaya hidup dan label halal terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen dan Ekonomi Islam (JAM-EkIS), 6(2), 259–268. https://doi.org/10.36085/jamekis.v6i2.5322