01709 - Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Filsafat Hukum, Living Law, dan Rekayasa Sosial

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep sociological jurisprudence dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah relasi timbal balik antara hukum dan masyarakat sebagai fokus utama analisis. Dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis yang dipadukan dengan perspektif sosiologis, kajian ini menyintesiskan tradisi Poundian yang menuntut fakta sosial dan efektivitas hukum dengan tradisi penalaran hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan/maqāṣid serta pengakuan terhadap adat ('urf) sebagai pertimbangan istinbāṭ. Hasil kajian menunjukkan bahwa sociological jurisprudence menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai cara pandang dan metode pengembangan hukum yang menggabungkan tuntutan agar legislasi dan adjudikasi bertolak dari fakta sosial, living law, dan evaluasi dampak (law in action), dengan orientasi tujuan hukum Islam pada kemanfaatan dan penolakan kemudaratan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini tampak pada agenda formalisasi hukum Islam melalui transformasi dan internalisasi nilai, kodifikasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun melalui kombinasi bahan tertulis dan data empiris, serta pembacaan Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen social engineering. Kajian ini juga menemukan bahwa rekayasa sosial berpotensi terdistorsi menjadi alat kehendak penguasa atau gagal ketika institusi hukum tidak berfungsi, sehingga prasyarat etika, demokrasi, dan efektivitas kelembagaan menjadi faktor penentu keberhasilan pendekatan ini dalam mewujudkan kemanfaatan dan keadilan sosial.

Kata kunci: Sociological jurisprudence; hukum Islam; living law; rekayasa sosial; maqāṣid al-syarī'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of sociological jurisprudence from the perspective of Islamic law by analyzing the reciprocal relationship between law and society as the primary focus of analysis. Employing a normative-philosophical approach integrated with a sociological perspective, this study synthesizes the Poundian tradition—which demands social facts and legal effectiveness—with the Islamic legal reasoning tradition oriented toward maṣlaḥah/maqāṣid and recognition of custom ('urf) as a consideration in legal derivation (istinbāṭ). The findings indicate that sociological jurisprudence according to Islamic law can be understood as a perspective and method of legal development that combines the demand for legislation and adjudication to depart from social facts, living law, and impact evaluation (law in action), with Islamic law's teleological orientation toward benefit (maṣlaḥah) and the prevention of harm. In the Indonesian context, this approach is manifested in the agenda for formalizing Islamic law through value transformation and internalization, codifications such as the Compilation of Islamic Law (KHI) assembled through a combination of written materials and empirical data, and the reading of the Marriage Law as an instrument of social engineering. This study also finds that social engineering potentially risks distortion into an instrument of ruling power or may fail entirely when legal institutions are dysfunctional; thus, prerequisites of ethics, democracy, and institutional effectiveness become determining factors in the success of this approach in realizing social benefit and justice.

Keywords: Sociological jurisprudence; Islamic law; living law; social engineering; maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Sociological jurisprudence (filsafat hukum sosiologis) adalah aliran dalam filsafat hukum yang menempatkan relasi timbal balik hukum–masyarakat sebagai fokus utama, sehingga hukum dipahami sebagai institusi sosial yang harus dibaca melalui fakta sosial dan kebutuhan sosial yang hidup (living law), bukan semata-mata sebagai teks formal yang berdiri sendiri (Mawardi, 2003; Muttaqin, 2021; Permatasari & Idris, 2023). Dalam literatur yang ada, aliran ini secara eksplisit dikaitkan dengan Roscoe Pound sebagai pelopor utama—sering juga diposisikan bersama tokoh lain seperti Eugen Ehrlich—dan karena itu ia kerap dikenali melalui dua tema kunci: (i) tuntutan agar pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum memperhitungkan "social facts" secara cerdas; serta (ii) gagasan "law as a tool of social engineering" (hukum sebagai sarana rekayasa/pembaruan sosial) (Fakhria, 2016; Muttaqin, 2021; Zayyadi, 2020).

Di Indonesia—yang secara sosial-historis bergerak dalam konteks pluralisme hukum (hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam)—cara pandang sociological jurisprudence menjadi relevan untuk membicarakan posisi hukum Islam sebagai "living law" sekaligus sumber nilai yang dapat ditransformasikan ke dalam hukum positif, khususnya ketika hukum dituntut responsif terhadap perubahan masyarakat (Mafiah, 2023; Safira, 2017; SJ, 2009).

Dalam kerangka "menurut hukum Islam", pembacaan sociological jurisprudence tidak dapat direduksi menjadi sekadar adaptasi sosiologis pragmatis terhadap "apa yang terjadi di masyarakat", karena hukum Islam dipahami memuat dimensi ketuhanan/transendensi (divine law) sekaligus dimensi sosial-kemasyarakatan; artinya, ia dapat dipandang sebagai norma wahyu yang mengikat umat sekaligus fenomena peradaban dan realitas sosial yang mengalami dialektika sepanjang sejarah (Pratama, 2023; Samad, 2021; Zayyadi et al., 2023). Dengan demikian, artikel ini menyintesiskan dua tradisi: (a) tradisi Poundian yang menuntut fakta sosial dan efektivitas hukum menjadi perhatian utama dalam proses legislasi dan adjudikasi; dan (b) tradisi penalaran hukum Islam yang dihubungkan dengan kemaslahatan/maqāṣid serta penerimaan terhadap adat ('urf) sebagai pertimbangan istinbāṭ, sambil tetap mengakui adanya wilayah norma yang diposisikan sebagai hak-hak Tuhan (ḥuqūq Allāh) yang tidak selalu terbuka bagi "rekayasa" sosial (Muslimin, 2019; Rofik et al., 2023; SJ, 2009).

________________________________________

2. Hakikat Sociological Jurisprudence: Hukum sebagai Institusi Sosial, Living Law, dan Law in Action

Di dalam sumber-sumber rujukan, sociological jurisprudence ditegaskan sebagai mazhab dalam filsafat hukum (bukan cabang sosiologi) yang mempelajari pengaruh timbal balik hukum dan masyarakat; sedangkan sosiologi hukum (sociology of law) diposisikan sebagai cabang sosiologi yang meneliti hukum sebagai gejala sosial dengan titik tolak "masyarakat ke hukum" (Fakhria, 2016; Mawardi, 2003; Muttaqin, 2021). Perbedaan arah pendekatan ini berulang kali ditekankan: sociological jurisprudence bergerak "dari hukum ke masyarakat", sementara sosiologi hukum bergerak "dari masyarakat ke hukum" (Fakhria, 2016; Mawardi, 2003; Muttaqin, 2021). Pembedaan ini penting secara epistemik karena sociological jurisprudence tetap berangkat dari problem-problem yuridis (aturan, institusi, doktrin, dan praktik), namun memaksa analisis yuridis untuk membuka diri pada kondisi sosial yang menentukan bekerjanya hukum (Fakhria, 2016; Prasetyo, 2017; Rato, 2023).

Konsekuensi langsung dari orientasi tersebut adalah penekanan pada living law dan "law in action". Living law (hukum yang hidup dalam masyarakat) dipahami sebagai basis sosial yang menentukan apakah hukum positif efektif; bahkan dinyatakan bahwa hukum positif baru efektif bila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (Muttaqin, 2021; Rato, 2023; Zayyadi, 2020). Sejalan dengan itu, studi hukum tidak cukup berhenti pada "law in the books" (hukum dalam teks), melainkan harus menilai "law in action" (hukum dalam pelaksanaan) dan dampak sosial aktual dari institusi/doktrin hukum (Bukhori, 2018; Permatasari & Idris, 2023; Zayyadi, 2020). Karena itu, salah satu problem yang menjadi perhatian sociological jurists adalah memperkecil kesenjangan antara "law in books" dan "law in action", sekaligus menjelaskan mengapa kesenjangan tersebut terjadi dan bagaimana hukum dapat dibuat efektif dalam kenyataan sosial (Bukhori, 2018; Khairani, 2023).

Sumber-sumber rujukan juga menempatkan sociological jurisprudence sebagai suatu sintesis historis atas ketegangan antara positivisme (yang menekankan kepastian melalui hukum tertulis) dan mazhab sejarah (yang menekankan pengalaman sosial-historis hukum), sehingga "akal" (rasionalitas sistemik hukum) dan "pengalaman" (realitas sosial) diperlakukan sama penting (Permatasari & Idris, 2023; Zanubiya et al., 2023). Namun, ada juga penekanan bahwa mazhab ini lahir sebagai antitesis terhadap positivisme karena menolak memutlakkan hukum sebagai perintah penguasa dan menuntut hukum diuji oleh rasionalitas serta daya hidup sosialnya (Muttaqin, 2021; Permatasari & Idris, 2023). Dua cara bercerita tersebut menunjukkan nuansa: di satu sisi sociological jurisprudence dapat dipahami sebagai "kompromi" metodologis; di sisi lain ia dapat dipahami sebagai "kritik" terhadap kekakuan positivisme melalui penguatan dimensi sosial-empiris hukum (Muttaqin, 2021; Permatasari & Idris, 2023; Zanubiya et al., 2023).

________________________________________

3. Roscoe Pound dan Program Sociological Jurisprudence: Social Facts dan Law as a Tool of Social Engineering

Dalam sumber rujukan, Roscoe Pound diposisikan sebagai tokoh sentral ilmu hukum sosiologis dan dikaitkan dengan agenda agar pembentuk undang-undang, penafsir, dan penegak hukum "lebih memperhitungkan fakta sosial" yang menjadi landasan bekerjanya hukum dan medan penerapannya (Fakhria, 2016; Prasetyo, 2017). Bahkan dikemukakan bahwa problem utama yang ditangani para yuris sosiologis adalah "memungkinkan dan memaksa" pembuatan hukum serta interpretasi dan penerapan aturan untuk semakin memperhitungkan fakta sosial secara lebih cerdas (Prasetyo, 2017). Dengan kata lain, Poundian sociological jurisprudence bukan sekadar ajakan "memotret masyarakat", melainkan program normatif-metodologis untuk mengarahkan desain hukum agar kompatibel dengan kondisi sosial tempat hukum itu bekerja (Bukhori, 2018; Prasetyo, 2017; Rato, 2023).

Gagasan "law as a tool of social engineering" dipahami sebagai penempatan hukum sebagai sarana pembaruan dan rekayasa nilai-nilai sosial, bukan hanya mekanisme pemelihara status quo (Khairani, 2023; Mafiah, 2023; Safira, 2017). Dalam beberapa rujukan, konsep ini juga dipasangkan dengan fungsi hukum sebagai kontrol sosial (social control), sehingga hukum memelihara keteraturan sekaligus mendorong perubahan ke arah tujuan yang diinginkan (Mafiah, 2023; Shobirin, 2016; Zayyadi, 2020). Sumber lain menambahkan bahwa pandangan Pound menyoroti adanya tumpang tindih kepentingan (individual dan sosial/publik) yang "diamankan" melalui status hak-hak hukum, sehingga pekerjaan hukum terkait dengan pengaturan dan penyeimbangan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat (Mafiah, 2023; Zayyadi et al., 2023). Dengan demikian, rekayasa sosial tidak dipahami sebagai manipulasi sewenang-wenang, melainkan sebagai strategi sadar untuk menjadikan hukum efektif mencapai tujuan sosial—sepanjang ia bertumpu pada pembacaan kepentingan dan fakta sosial yang relevan (Bukhori, 2018; Mafiah, 2023; Prasetyo, 2017).

Terdapat pula catatan kronologis yang tidak sepenuhnya seragam dalam sumber-sumber yang tersedia. Ada rujukan yang menyatakan sociological jurisprudence berkembang di Amerika sejak 1930-an (Hernowo et al., 2021), sementara rujukan lain menautkannya pada karya Pound "Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence" (ditulis 1912) sebagai basis pengembangan mazhab tersebut (Fakhria, 2016). Ketidaksamaan ini tidak harus dipahami sebagai kontradiksi substantif, tetapi menunjukkan bahwa sebagian penulis menekankan fase kemunculan gagasan awal (melalui karya-karya awal Pound), sedangkan yang lain menekankan fase konsolidasi dan penyebaran pengaruhnya dalam perkembangan pemikiran hukum di Amerika (Fakhria, 2016; Hernowo et al., 2021).

________________________________________

4. Menautkan Sociological Jurisprudence dengan Hukum Islam: Kerangka Konseptual yang Bertemu dan Batas yang Tegas

4.1 Hukum Islam sebagai Norma Transenden dan Fenomena Sosial

Sumber-sumber rujukan menegaskan adanya dua cara pandang yang harus dipegang bersama ketika membicarakan "sociological jurisprudence menurut hukum Islam". Pertama, secara teologis hukum Islam dipahami sebagai sistem hukum yang bersifat ilāhiyah dan transenden; umat Islam terikat untuk melaksanakannya sebagai norma wahyu (divine law) (Pratama, 2023; Zayyadi et al., 2023). Kedua, pada saat yang sama, secara sosiologis hukum Islam dipahami sebagai fenomena peradaban, kultur, dan realitas sosial; ia tidak berhenti sebagai doktrin universal, tetapi beroperasi dalam kehidupan sosial dan karenanya dapat ditelaah melalui lensa sosial-budaya (Samad, 2021; Zayyadi et al., 2023). Ketegangan-kesatuan ini juga tampak ketika hukum Islam difungsikan sebagai "rekayasa sosial": ia diarahkan pada keadilan sosial, tetapi tetap memuat dimensi ketuhanan yang memberi horizon normatif bagi perubahan itu (Shobirin, 2016; SJ, 2009).

Di titik ini, sociological jurisprudence menyediakan bahasa dan metodologi untuk membaca bagaimana norma-norma Islam "bekerja" dalam masyarakat (law in action), bagaimana ia berinteraksi dengan adat, institusi negara, dan kebutuhan sosial yang berubah, serta bagaimana hukum dapat diformulasikan agar efektif dan diterima (Rato, 2023; Safira, 2017; SJ, 2009). Namun, hukum Islam menambahkan prasyarat yang tidak selalu hadir dalam teori sosial murni: rekayasa sosial harus dipertanggungjawabkan bukan hanya secara sosial-fungsional, tetapi juga secara normatif-keagamaan, karena sebagian norma dipahami sebagai kewajiban yang mengikat (Pratama, 2023; Zayyadi et al., 2023).

4.2 Maṣlaḥah/Maqāṣid dan Orientasi "Kebutuhan Masyarakat"

Beberapa sumber menyatakan bahwa tujuan hukum Islam pada prinsipnya adalah mewujudkan kemanfaatan (benefit) bagi seluruh umat manusia, mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat (Rofik et al., 2023). Secara lebih umum, studi filsafat hukum Islam dalam rujukan yang tersedia juga menekankan bahwa hakikat hukum adalah memberikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan (Efendi, 2020). Orientasi kemanfaatan ini menyediakan titik temu konseptual yang kuat dengan sociological jurisprudence karena program Poundian menuntut hukum memperhitungkan kebutuhan sosial dan dampaknya dalam masyarakat (Bukhori, 2018; Prasetyo, 2017; Rato, 2023). Artinya, pembacaan sociological jurisprudence "menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai upaya mengoperasionalkan tujuan kemaslahatan melalui desain hukum yang sensitif terhadap realitas sosial, tanpa menghilangkan orientasi nilai yang menjadi dasar normatif syariah (Efendi, 2020; Rofik et al., 2023; SJ, 2009).

Perbandingan eksplisit antara pemikiran Najm al-Dīn al-Ṭūfī dan Roscoe Pound mempertegas titik temu sekaligus batasnya. Mawardi menjelaskan bahwa "general demand" pada al-Ṭūfī diposisikan sebagai realisasi konsep maqāṣid al-sharī'ah; bahkan al-Ṭūfī dipahami berani menyatakan bahwa tuntutan sosial adalah tujuan hukum Islam, sedangkan perintah dan ayat-ayat hukum adalah metode untuk mewujudkan tujuan tersebut (Muslimin, 2019). Mawardi juga menyatakan adanya kemiripan dengan Pound, namun membedakan cakupannya: al-Ṭūfī diperkirakan membatasi ruang reaktualisasi pada wilayah mu'āmalah/hak-hak manusia dan mengecualikan hak prerogatif Allah, sedangkan Pound memberi penjelasan lebih spesifik tentang tuntutan sosial dalam kehidupan manusia yang dinamis (Muslimin, 2019). Nuansa ini penting untuk menghindari kesimpulan yang berlebihan: dalam horizon hukum Islam, "kebutuhan masyarakat" dapat menjadi dasar pembaruan, tetapi sumber-sumber ini menunjukkan adanya batas-batas normatif yang dipertimbangkan—misalnya pembedaan wilayah mu'āmalah versus ḥuqūq Allāh (Muslimin, 2019; Pratama, 2023).

4.3 'Urf/Adat sebagai Jembatan Living Law dalam Istinbāṭ

Kesesuaian hukum dengan living law dalam sociological jurisprudence menemukan resonansi yang sangat jelas dalam konsep 'urf/adat dalam hukum Islam. Mughits menyatakan bahwa dalam hukum Islam dikenal teori 'urf atau adat sebagai salah satu metode istinbāṭ hukum; hukum dirumuskan dengan mempertimbangkan adat-istiadat masyarakat (Fatoni, 2018). Pernyataan ini sekaligus menunjukkan bahwa kepekaan pada realitas sosial—yang menjadi inti sociological jurisprudence—bukanlah sesuatu yang sepenuhnya asing bagi tradisi usul fikih, melainkan sudah memiliki perangkat konseptual internal untuk mengakomodasi kebiasaan sosial sebagai pertimbangan normatif (Fatoni, 2018; SJ, 2009). Karena itu, "sociological jurisprudence menurut hukum Islam" dapat dibaca sebagai penguatan metodologis atas praktik-praktik penalaran hukum Islam yang sejak awal tidak sepenuhnya melepaskan diri dari lokalitas dan kenyataan sosial, khususnya pada wilayah yang dibuka oleh mekanisme ijtihad dan pertimbangan adat (Fatoni, 2018; Zanubiya et al., 2023).

________________________________________

5. Rekayasa Sosial, Modernisasi, dan Positivisasi: Dari Fikih ke Hukum Negara dalam Konteks Indonesia

5.1 Hukum Islam sebagai Living Law dan Proyek Formalisasi Bernilai

Dalam konteks Indonesia, Muttaqin menegaskan bahwa hukum Islam adalah salah satu sumber hukum dan living law yang memiliki peran dalam upaya rekayasa sosial menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik (SJ, 2009). Ia juga menyatakan bahwa hukum Islam dapat menjadi sarana social engineering dengan menjadi hukum positif dalam bentuk perundang-undangan, dan karena itu formalisasi hukum Islam dipandang "urgent" (SJ, 2009). Namun, Muttaqin memberikan batasan normatif yang penting: formalisasi harus berupa transformasi dan internalisasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam hukum nasional, bukan sekadar pemindahan literal; hukum Islam dipahami tidak statis, melainkan dapat "mendinamiskan" pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-cita (SJ, 2009). Dengan demikian, proyek rekayasa sosial yang diinspirasi sociological jurisprudence, ketika diterapkan pada hukum Islam, diarahkan untuk mengubah dan mengatur masyarakat melalui nilai, bukan sekadar simbol atau tekstualisasi formal (Safira, 2017; SJ, 2009).

Zayyadi juga menghubungkan mazhab sociological jurisprudence dengan modernisasi hukum Islam di dunia Muslim—termasuk Indonesia—khususnya pada isu-isu hukum keluarga seperti hukum perkawinan yang terus berkembang dan menuntut dinamika posisi hukum agar responsif terhadap problem sosiologis yang hidup di masyarakat (Ihsan, 2023). Ia menekankan pentingnya memadukan pembacaan secara seimbang antara min al-wāqi' ilā al-naṣṣ (arah pembacaan "realitas ke teks" yang diasosiasikan dengan sosiologi hukum) dan min al-naṣṣ ilā al-wāqi' (arah pembacaan "teks ke realitas" yang diasosiasikan dengan sociological jurisprudence) agar modernisasi hukum Islam berjalan baik (Ihsan, 2023). Sintesis ini konsisten dengan tuntutan sociological jurisprudence untuk menjaga hubungan timbal balik hukum–masyarakat, sekaligus konsisten dengan cara tradisi hukum Islam mengelola dialektika teks dan konteks dalam kerja ijtihad (Ihsan, 2023; Muslimin, 2019).

5.2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Contoh Kodifikasi Berbasis Dinamika Sosiologis

Zayyadi dkk. menyatakan bahwa terdapat kecenderungan "tarik-menarik" antara hukum dan perkembangan masyarakat yang dinamis; dalam konteks itu, mazhab sociological jurisprudence dinilai berpengaruh signifikan pada perkembangan hukum keluarga Islam, termasuk di Indonesia (Safira, 2017). Mereka menyebut KHI sebagai hasil konkret dinamika sosiologis masyarakat Islam Indonesia untuk menjalankan modernisasi hukum: dari kumpulan kitab klasik menuju kodifikasi (Safira, 2017). Yang penting secara metodologis, sumber ini menyatakan bahwa penyusunan KHI dilakukan melalui tahap pengumpulan bahan baku hukum Islam, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk pengumpulan data "das sein" yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat melalui wawancara (Safira, 2017). Uraian ini memperlihatkan kompatibilitas kuat dengan program sociological jurisprudence yang menuntut perumusan hukum memperhitungkan fakta sosial dan hukum yang hidup dalam praktik, sehingga hukum positif yang dihasilkan tidak hanya koheren secara normatif tetapi juga efektif secara sosial (Bukhori, 2018; Prasetyo, 2017; Safira, 2017).

5.3 Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pertumbuhan Praktik Sosial

Dalam bidang ekonomi, Mughits menyatakan bahwa penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah upaya "positifisasi" hukum ekonomi syariah ke dalam sistem hukum nasional yang bersifat sosiologis sebagai respons atas pertumbuhan praktik ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah (Fatoni, 2018). Ia juga menegaskan bahwa dalam membuat hukum harus mengakomodasi kenyataan sosiologis masyarakat, dan menghubungkannya dengan teori Anglo-Saxon; pada saat yang sama, ia kembali menegaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat teori 'urf/adat sebagai metode istinbāṭ yang mempertimbangkan adat-istiadat masyarakat (Fatoni, 2018). Rangkaian ini memperlihatkan pola yang identik dengan semangat sociological jurisprudence: perubahan institusi sosial (pertumbuhan praktik ekonomi syariah) menuntut respons hukum; dan respons itu memperoleh legitimasinya ketika hukum yang dibentuk kompatibel dengan realitas sosial sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam metodologi hukum Islam, melalui perangkat seperti 'urf dan ijtihad (Fatoni, 2018; SJ, 2009).

________________________________________

6. Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, dan Putusan: Law in Action dalam Pengalaman Indonesia

Setiyanto menegaskan bahwa pemikiran "hukum sebagai rekayasa sosial" berasal dari Roscoe Pound dan diterima oleh sebagian ahli hukum, termasuk di Indonesia; dalam konteks kajiannya, ia menyimpulkan bahwa hukum Islam dapat difungsikan dan diformulasikan sebagai rekayasa sosial dalam bentuk regulasi negara dan—secara faktual—hal tersebut terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Shobirin, 2016). Efendi juga menempatkan promulgasi Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen social engineering dan pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan perkawinan; ia menegaskan pentingnya membaca hukum sebagai proses (law in action) yang dibedakan dari hukum tertulis (law in the books), serta menautkan pandangan itu dengan pendapat Pound bahwa hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial (Permatasari & Idris, 2023). Dua sumber ini menunjukkan bagaimana pendekatan sociological jurisprudence memengaruhi cara memahami hukum keluarga Islam di Indonesia: hukum positif tidak hanya dinilai dari ketepatan formalnya, tetapi dari fungsi sosialnya dalam mengarahkan perilaku dan menjaga keteraturan sesuai nilai yang diidealkan (Permatasari & Idris, 2023; Shobirin, 2016).

Pada level kajian sosiologis hukum keluarga Islam, Samad menyatakan bahwa hubungan sosiologi, hukum, dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dan realitas hukum dalam masyarakat lebih kaya ketika ditelaah dengan perspektif sosiologi (Muhdlor, 2012). Ia juga memberi contoh bahwa persoalan hibah, harta bersama, dan ahli waris pengganti berkaitan erat dengan adat dan sistem sosial masyarakat yang kemudian diakomodasi dalam hukum formal, serta menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara (Muhdlor, 2012). Pernyataan ini selaras dengan prinsip living law dan law in action yang menjadi pusat sociological jurisprudence, sekaligus menunjukkan mekanisme konkret bagaimana "fakta sosial" dan struktur sosial bekerja sebagai bahan pertimbangan yuridis dalam praktik peradilan dan pembentukan hukum keluarga Islam (Bukhori, 2018; Muhdlor, 2012; Zayyadi, 2020).

________________________________________

7. Metodologi Sociological Jurisprudence dalam Studi Hukum Islam: Integrasi Normatif–Empiris dan Tantangan Akademik

Membicarakan sociological jurisprudence "menurut hukum Islam" juga berarti membicarakan cara kerja pengetahuan hukumnya. Muhdlor membedakan riset doktrinal yang menanyakan "apa hukum" pada isu tertentu—berbasis analisis doktrin dan pengembangan serta aplikasinya—dari riset non-doktrinal/sosio-legal yang memakai metode disiplin lain untuk menghasilkan data empiris guna menjawab pertanyaan berbasis problem, kebijakan, atau reformasi hukum (Khairani, 2023). Ia juga menyebut tahap kajian sociological jurisprudence berfokus pada problem kesenjangan "law in book" dan "law in action" (Khairani, 2023). Sejalan dengan itu, Husni menjelaskan bahwa ilmu hukum empirik—yang juga disebut sociological jurisprudence—memusatkan objek pada hukum sebagai perilaku manusia (law in action), memberi perhatian sama kuat pada hukum dan masyarakat dalam pemberlakuan hukum, dan secara epistemologis memperoleh "kebenaran" melalui penelitian (research) sesuai kaidah ilmiah umum (Bukhori, 2018). Kerangka ini menyediakan dasar metodologis untuk studi hukum Islam yang tidak berhenti pada teks fikih, tetapi menguji bagaimana norma-norma itu diinternalisasi, dinegosiasikan, atau diformalkan dalam institusi sosial dan institusi negara (Muhdlor, 2012; SJ, 2009).

Pada level meta-akademik, Mudzhar menegaskan bahwa studi hukum Islam tidak hanya studi fikih dan usul fikih; ia mencakup tiga area besar—filsafat, studi normatif, dan studi empiris—yang perlu dipelajari secara kongruen, dan ketimpangan pada salah satunya menjadi tantangan bagi studi hukum Islam (Mawaddah, 2023). Mudzhar juga memberikan data konkret bahwa dalam kurun 30 tahun (1982–2011) terdapat 836 disertasi yang diajukan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan proporsi tertinggi pada disertasi hukum Islam (34,7%) dan mayoritas bertema normatif-konvensional; sementara studi empiris dan filosofis sangat sedikit, yang menurutnya kemungkinan terkait kurangnya familiaritas pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai ilmu bantu studi hukum (Mawaddah, 2023). Ridla, dalam analisis pemikiran Mudzhar, kembali menegaskan bahwa hukum Islam adalah fenomena budaya dan sosial sekaligus, sehingga penggunaan perspektif ilmu budaya dan sosial merupakan keniscayaan dalam meneropong hukum Islam (Samad, 2021). Rangkaian ini memberi argumen kuat bahwa "sociological jurisprudence menurut hukum Islam" bukan sekadar pilihan metodologis, melainkan respons atas kebutuhan penguatan dimensi empiris-filosofis dalam studi hukum Islam agar mampu membaca realitas sosial yang melingkupi norma (Mawaddah, 2023; Samad, 2021).

________________________________________

8. Peran Hakim dan Penegakan Hukum: Ruang Kreativitas, Independensi, dan Risiko Distorsi

Implikasi sociological jurisprudence tidak berhenti pada legislasi, tetapi juga pada adjudikasi. SJ menegaskan bahwa menurut Pound hukum harus difungsikan sebagai social control dan social engineering, sehingga perlu ruang bagi aparat—terutama hakim—untuk lebih kreatif dalam menerapkan hukum; namun ia juga menyoroti hambatan berupa intervensi kekuasaan dan mafia peradilan yang mengganggu independensi dan integritas hakim (Fakhria, 2016). SJ juga mengutip gagasan Pound bahwa fokus yuris sosiologis adalah membuat pembuatan, interpretasi, dan penerapan hukum semakin memperhitungkan fakta sosial (Fakhria, 2016). Dalam konteks hukum keluarga Islam, Samad menegaskan bahwa faktor adat dan sistem sosial dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, menunjukkan bagaimana "social facts" masuk ke ruang putusan sebagai bagian dari upaya mencapai putusan yang dapat bekerja dalam realitas sosial (Muhdlor, 2012). Dengan demikian, pendekatan sociological jurisprudence menuntut hakim tidak semata menjalankan silogisme normatif, melainkan membaca fakta sosial untuk memastikan putusan efektif, diterima, dan—dalam konteks hukum Islam—selaras dengan nilai keadilan/kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum (Muhdlor, 2012; Rofik et al., 2023).

________________________________________

9. Kritik dan Kehati-hatian: Rekayasa Sosial, Kekuasaan, dan Problem "Hukum yang Tidur"

Walaupun "law as a tool of social engineering" dipakai luas, sumber-sumber rujukan juga mengingatkan risiko distorsi. Ash-Shidiqqi, dalam perspektif Critical Legal Studies, menyatakan bahwa konstruksi sociological jurisprudence ala Pound dapat bermakna rekayasa sosial terwujud ketika penguasa menginterpretasikan kehendak merekayasa masyarakat, terutama melalui hukum yang berciri memaksa; artinya, rekayasa sosial berpotensi menjadi instrumen dominasi bila tidak dikontrol oleh etika, demokrasi, atau orientasi keadilan (Ihsan, 2023b). Maroni bahkan menyajikan kritik yang lebih "pragmatis-institusional": ia mengutip keraguan terhadap tesis Pound ketika hukum dalam kenyataan "sedang dalam keadaan tidur", sehingga sukar mempercayai hukum efektif sebagai alat rekayasa masyarakat bila institusi dan praktik hukumnya tidak berjalan (Syafuri & Wahyudin, 2022). Dua kritik ini relevan untuk pembacaan "menurut hukum Islam" karena sumber-sumber lain menekankan bahwa pembangunan hukum—termasuk hukum religius—harus mempertimbangkan nilai, kenyataan, dan harapan masyarakat serta dilakukan hati-hati dalam konteks kemajemukan (Mudzhar, 2012; Safira, 2017). Dengan kata lain, sociological jurisprudence tidak otomatis menjamin kemaslahatan: ia menuntut syarat kelembagaan (hukum tidak "tidur"), syarat etika, dan syarat demokratis agar rekayasa sosial tidak berubah menjadi paksaan yang menjauh dari keadilan sosial dan tujuan kemanfaatan (Ihsan, 2023b; Mudzhar, 2012; Syafuri & Wahyudin, 2022).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang tersedia, "sociological jurisprudence menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai cara pandang dan metode pengembangan hukum yang menggabungkan (i) tuntutan Poundian agar hukum—baik dalam legislasi maupun adjudikasi—bertolak dari fakta sosial, living law, dan evaluasi dampak (law in action), serta diarahkan untuk efektivitas dan pemenuhan kebutuhan sosial; dengan (ii) orientasi tujuan hukum Islam pada kemanfaatan/kemashlahatan dan penolakan kemudaratan, serta pengakuan perangkat internal seperti 'urf sebagai pertimbangan istinbāṭ dalam membaca lokalitas dan kebiasaan sosial (Efendi, 2020; Fatoni, 2018; Prasetyo, 2017; Rato, 2023; Rofik et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini tampak pada agenda formalisasi/positivisasi hukum Islam yang ditekankan harus berupa transformasi-internalisasi nilai, pada kodifikasi seperti KHI yang disebut disusun melalui kombinasi bahan tertulis dan data "das sein" melalui wawancara, serta pada pembacaan Undang-Undang Perkawinan sebagai instrumen social engineering yang mengarahkan praktik sosial (Permatasari & Idris, 2023; Safira, 2017; Shobirin, 2016; SJ, 2009).

Namun, sumber-sumber juga mengajarkan kehati-hatian: rekayasa sosial dapat terdistorsi menjadi alat kehendak penguasa atau gagal total ketika institusi hukum "tidur", sehingga prasyarat etika, demokrasi, dan efektivitas kelembagaan menjadi faktor penentu apakah sociological jurisprudence benar-benar sejalan dengan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemanfaatan dan keadilan sosial (Ihsan, 2023b; Mudzhar, 2012; Syafuri & Wahyudin, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Bukhori, K. (2018). Pergeseran Paradigma Hukum. Medina-Te Jurnal Studi Islam, 14(1), 53–70. https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353

Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sosiological Jurisprudence. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 5(1), 49. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i1.2396

Fakhria, S. (2016). Madzhab Hukum Islam. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 26(1), 180–200. https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.214

Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme dalam Menangkal Radikalisme dan Fundamentalisme. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 18(1), 219. https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i1.1165

Hernowo, W. S., Zaid, Z., & Erawan, M. A. S. P. (2021). Peran Sociological Jurisprudence dalam Menciptakan Keefektivitasan Hukum melalui Living Law. Legalitas Jurnal Hukum, 13(1), 44. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i1.243

Ihsan, A. I. (2023a). Dinamika filsafat hukum di Indonesia. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdkpq

Ihsan, A. I. (2023b). Dinamika filsafat hukum di Indonesia_Adithia Ilal Ihsan. https://doi.org/10.31219/osf.io/7ey3q

Khairani, E. (2023). Perbedaan filsafat hukum dan sosiologi hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/296yf

Mafiah, Y. (2023). Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019 tentang Nafkah Madhiyah Anak. Mimbar Kampus Jurnal Pendidikan dan Agama Islam, 23(1), 191–200. https://doi.org/10.47467/mk.v23i1.3985

Mawaddah, M. P. (2023). Filsafat hukum menegakkan aliran dasar ilmu hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/fdg7h

Mawardi, M. (2003). Sistem Hukum Islam dan Anglo Saxon: Kajian Perbandingan Pemikiran Al-Thufi dan Roscoe Pound. Millah Journal of Religious Studies, 2(2), 266–281. https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss2.art9

Mudzhar, M. A. (2012). Tantangan Studi Hukum Islam di Indonesia Dewasa Ini. Jurnal Indo-Islamika, 2(1), 91–103. https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1656

Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Peradilan, 1(2), 189. https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstruksi dan Penafsiran Hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Muttaqin, Z. (2021). Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound. El-Mashlahah, 11(2), 97–115. https://doi.org/10.23971/elma.v11i2.2825

Permatasari, A. M., & Idris, I. (2023). Filsafat Hukum Sosiologis (Sosiological Jurisprudence) pada Era Ekonomi Digital di Indonesia. Sanskara Hukum dan HAM, 2(02), 80–87. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.287

Prasetyo, Y. (2017). Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum). Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 89–111. https://doi.org/10.24269/ls.v1i1.588

Pratama, I. S. (2023). Memahami persoalan hukum melalui filsafat hukum. https://doi.org/10.31219/osf.io/xrjsc

Rato, D. (2023). Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora, 1(1), 45–60. https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76

Rofik, A., Wijaya, A. B. D., & Prakoso, B. (2023). Urgensi Sistemasi Hukum Investasi Syariah sebagai Upaya Pembaruan Hukum Pembangunan Ekonomi. Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum, 2(6), 592–599. https://doi.org/10.55681/seikat.v2i6.1053

Safira, M. E. (2017). Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Kodifikasia, 11(1), 118. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1140

Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 4(1), 138. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899

Shobirin, S. (2016). Interpretasi Paham Radikalisme terhadap Hukum Islam. Addin, 10(1), 83. https://doi.org/10.21043/addin.v10i1.1130

SJ, A. S. (2009). Problem Pengembangan Kreativitas Hakim di Tengah Intervensi Kekuasaan dan Mafia Peradilan (Bercermin pada Pemikiran Filsafat Hukum Roscoe Pound). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 3(2), 241–270. https://doi.org/10.24090/mnh.v3i2.3676

Syafuri, H. B., & Wahyudin, M. (2022). The Purpose of Law in the Study of Legal Philosophy. Formosa Journal of Sustainable Research, 1(6), 941–954. https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i6.1628

Zanubiya, S. S. A., Maaruf, N. A., & Winanti, A. (2023). The Effectiveness of Flogging Punishment on Public Legal Awareness in Aceh Province: A Sociology of Jurisprudence Perspective. Jurnal Hukum Sehasen, 9(2). https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4849

Zayyadi, A. (2020). Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Pembacaan Mazhab Sociological Jurisprudence. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 99–112. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.1800

Zayyadi, A., Ridwan, R., Hidayat, A., Ubaidillah, U., & Masuwd, M. A. (2023). Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 249–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584