01708 - Sita Marital: Perlindungan Harta Bersama dalam Perkara Perceraian untuk Mencegah Pemindahtanganan Aset

Abstrak

Bahasa Indonesia: Penelitian ini mengkaji mekanisme sita marital sebagai instrumen perlindungan harta bersama dalam perkara perceraian di Indonesia. Sita marital merupakan bentuk conservatoir beslag yang bersifat khusus, yakni pembekuan harta bersama agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga selama proses berperkara berlangsung. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, serta berbagai putusan dan praktik peradilan agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) sita marital secara konseptual berakar dari maritaal beslag dalam hukum Belanda dan diakui dalam hukum positif Indonesia sebagai instrumen protektif sementara; (2) dasar normatifnya meliputi KHI Pasal 92 yang melarang pemindahtanganan harta bersama tanpa persetujuan pasangan; (3) KHI Pasal 95 membuka ruang pengajuan sita jaminan bahkan tanpa gugatan cerai; (4) efektivitas sita marital bergantung pada kualitas permohonan, kelengkapan alasan konkret, dan pembuktian yang memadai; serta (5) terdapat problem kepastian hukum yang tercermin dari praktik penolakan dan inkonsistensi antar-pengadilan. Secara normatif-Islam, sita marital dapat dibaca sebagai sarana pencegahan mudharat dan perwujudan maslahah para pihak. Kajian ini menyimpulkan bahwa sita marital menempati posisi kunci sebagai mekanisme preventif untuk memastikan objek sengketa tetap terjaga hingga putusan akhir dan eksekusi dilaksanakan.

Kata kunci: sita marital, harta bersama, perceraian, Kompilasi Hukum Islam, pemindahtanganan aset

________________________________________

Abstract

English: This study examines the mechanism of sita marital (marital seizure) as an instrument for protecting jointly-owned marital assets (harta bersama) in divorce proceedings in Indonesia. Sita marital constitutes a special form of conservatoir beslag, functioning to freeze jointly-owned assets in order to prevent their transfer to third parties during ongoing court proceedings. This study employs a juridical-normative approach by analyzing the provisions of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), the Marriage Law, and various decisions and practices of the religious courts. The findings indicate that: (1) sita marital is conceptually rooted in maritaal beslag of Dutch law and is recognized in Indonesian positive law as a temporary protective instrument; (2) its normative basis includes KHI Article 92, which prohibits the transfer of marital assets without spousal consent; (3) KHI Article 95 opens the possibility of applying for a security seizure even without a divorce claim; (4) the effectiveness of sita marital depends on the quality of the application, the substantiality of concrete reasons, and adequate evidentiary support; and (5) there exists a legal certainty problem reflected in practices of rejection and inconsistency across courts. From an Islamic legal perspective, sita marital can be understood as a means of preventing mudharat (harm) and realizing the maslahah (public interest) of the parties. This study concludes that sita marital occupies a key position as a preventive mechanism to ensure that the disputed object remains intact until the final judgment and execution are carried out.

Keywords: sita marital, harta bersama, divorce, Compilation of Islamic Law, asset transfer prevention

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Perceraian dalam praktik peradilan di Indonesia lazim memunculkan rangkaian akibat hukum, salah satunya sengketa mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama/gono-gini) (Anggraini et al., 2024; Mustaghfiroh & Melinda, 2022). Sengketa harta bersama kerap dipandang sebagai bagian yang "krusial" pascaperceraian karena pembagian harta tersebut dapat menjadi sumber konflik baru atau memperpanjang proses berperkara ketika para pihak tidak sepakat mengenai status dan porsi pembagian (Anggraini et al., 2024; Imran, 2020).

Dalam konteks ini, kebutuhan perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan siapa berhak atas apa, tetapi juga dengan bagaimana menjaga agar objek harta bersama tidak dialihkan selama proses pemeriksaan perceraian maupun sebelum gugatan pembagian harta bersama diajukan (Fauzi et al., 2022; Supratiningsih et al., 2012). Sejumlah kajian menegaskan bahwa untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, mekanisme yang relevan adalah peletakan sita marital atas objek harta bersama, sehingga objek tersebut "dibekukan" untuk mencegah pemindahtanganan kepada pihak ketiga (Alexander, 2019; Fauzi et al., 2022; Supratiningsih et al., 2012).

Dalam wacana hukum keluarga Islam Indonesia, urgensi sita marital semakin menonjol karena: (i) fikih klasik tidak mengatur secara tegas lembaga "harta bersama" sebagaimana dipahami dalam hukum keluarga modern Indonesia; sementara (ii) hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) justru mengafirmasi harta bersama dan menyediakan instrumen perlindungannya (Anggraini et al., 2024; Nawawi, 2018; Yusriana, 2022). Ketegangan konseptual ini membuat isu perlindungan harta bersama—termasuk sita marital—memiliki dimensi normatif (aturan perundang-undangan/KHI), prosedural (hukum acara dan strategi beracara), dan sosiologis (praktik pengalihan aset, ketidakseimbangan posisi tawar, serta pengetahuan hukum para pihak) (Bahri, 2022; Putri et al., 2019; Supratiningsih et al., 2012).

________________________________________

II. KONSEP HARTA BERSAMA DALAM KERANGKA HUKUM ISLAM INDONESIA DAN HUKUM POSITIF

Dalam kerangka hukum Indonesia, harta bersama dipahami sebagai harta kekayaan yang diperoleh suami dan/atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung, sedangkan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan pada prinsipnya berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain (Anggraini et al., 2024; Hendarto, 2022). Sejalan dengan itu, literatur mengenai KHI menegaskan bahwa KHI mengatur harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 (Anggraini et al., 2024; Mustaghfiroh & Melinda, 2022), dan beberapa kajian menyatakan bahwa KHI menjadi standar hukum terapan yang digunakan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa harta bersama antara suami dan istri (Mustaghfiroh & Melinda, 2022; Yusriana, 2022).

Karena Undang-Undang Perkawinan mengatur pembagian harta bersama pascaperceraian melalui rujukan "menurut hukumnya masing-masing" (agama, adat, dan lainnya), maka bagi pasangan Muslim, penyelesaian sengketa harta bersama dalam praktik peradilan agama sering diletakkan dalam kerangka KHI (Hendarto, 2022; Widaswari et al., 2022).

Namun demikian, sejumlah kajian juga menekankan adanya nuansa penting: dalam perspektif hukum Islam (fikih), "percampuran harta" suami-istri akibat perkawinan tidak dijelaskan secara tegas, dan isu harta bersama dipandang sebagai wilayah yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber klasik sehingga terbuka bagi ijtihad dan pendekatan konseptual seperti analogi syirkah (perkongsian) (Nawawi, 2018; Yusriana, 2022). Bahkan, kajian yuridis-sosiologis tentang gono-gini mencatat bahwa KHI Pasal 85 dapat menimbulkan pembacaan multitafsir dalam relasi dengan pasal-pasal lain (misalnya gagasan tidak adanya percampuran harta suami-istri), sehingga perdebatan konseptual tentang harta bersama tetap hidup di ruang akademik dan praktik (Imran, 2020; Nawawi, 2018).

Karena itu, perlindungan terhadap objek harta bersama melalui instrumen prosedural seperti sita marital menjadi signifikan: ia bekerja pada level pengamanan objek sengketa sambil menunggu forum pembuktian menentukan status dan pembagian harta bersama sesuai kerangka hukum yang dipakai (Fauzi et al., 2022; Putri et al., 2019; Supratiningsih et al., 2012).

________________________________________

III. SITA MARITAL: DEFINISI, KARAKTER, DAN KEDUDUKAN SEBAGAI SITA JAMINAN KHUSUS

Sita marital dikenal sebagai konsep yang berakar dari istilah Belanda maritaal beslag (juga disebut sita matrimonial) dan dalam hukum positif Indonesia sering dipadankan dengan istilah sita harta bersama atau sita harta perkawinan (Bahri, 2022). Kajian tentang perlindungan harta bersama juga menegaskan bahwa "sita atas harta perkawinan atau maritale beslag" merupakan bentuk conservatoir beslag (sita jaminan) yang bersifat khusus, karena objeknya dibatasi pada harta perkawinan, yakni harta bersama, dan relevansinya muncul ketika terdapat sengketa perceraian atau sengketa terkait harta bersama suami-istri (Bahri, 2022; Hadiyanto, 2024).

Dengan karakter tersebut, sita marital pada dasarnya bukanlah putusan akhir tentang kepemilikan atau pembagian, melainkan instrumen sementara yang berorientasi pada perlindungan keberadaan objek agar tidak dialihkan atau disalahgunakan selama proses berperkara (Alexander, 2019; Supratiningsih et al., 2012).

Ruang lingkup penerapan sita marital dalam perkara perceraian ditautkan dengan fungsi "perlindungan" terhadap suami atau istri atas keselamatan dan keutuhan harta bersama, yakni meletakkan sita di atas harta bersama untuk mencegah perpindahan harta bersama kepada pihak ketiga (Alexander, 2019; Bahri, 2022). Dalam satu kajian yang secara spesifik membahas praktik sita marital di Pengadilan Agama, peletakan sita marital dipahami sebagai bentuk "pembekuan" harta bersama di bawah penyitaan untuk mengamankan dan melindungi keberadaan serta keutuhan harta bersama dari tindakan pihak tergugat yang tidak bertanggung jawab (Alexander, 2019).

Dengan demikian, sita marital secara konseptual bekerja sebagai "rem" prosedural: ia tidak menyelesaikan sengketa pembagian, tetapi mengurangi risiko frustrasi eksekusi atau ketidakbermaknaan putusan akhir karena objek sudah terlanjur dialihkan (Alexander, 2019; Bahri, 2022; Fauzi et al., 2022).

________________________________________

IV. DASAR NORMATIF PENGAMANAN HARTA BERSAMA: PERSETUJUAN DUA PIHAK DAN LARANGAN PEMINDAHTANGANAN SEPIHAK

Landasan penting yang sering dikaitkan dengan perlindungan harta bersama ialah prinsip bahwa tindakan hukum atas harta bersama (misalnya menjual atau memindahkan) mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak. Dalam konteks KHI, penelitian tentang pemanfaatan harta bersama menegaskan ketentuan KHI Pasal 92: suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (Amaliyani & Selian, 2022).

Konstruksi yang sejalan juga tampak pada pembahasan peralihan harta bersama melalui hibah: ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengharuskan persetujuan kedua belah pihak untuk tindakan hukum atas harta bersama, dan hal itu dipandang selaras dengan KHI Pasal 92 yang melarang penjualan/pemindahan tanpa persetujuan pasangan (Hayatuddin et al., 2023). Bahkan, kajian tersebut menyimpulkan bahwa absennya persetujuan dapat berimplikasi pada cacatnya peralihan (dalam analisis penulis dinyatakan "batal demi hukum") sehingga akta hibah atau dokumen terkait dipandang tidak berkekuatan hukum (Hayatuddin et al., 2023).

Kendati demikian, norma persetujuan bersama tidak selalu cukup menutup risiko faktual pengalihan aset. Secara sosiologis-prosedural, proses perceraian dapat memakan waktu dan menimbulkan kekhawatiran bahwa salah satu pihak akan mengalihkan harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lain (Alexander, 2019; Bahri, 2022). Karena itu, sita marital berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk "membekukan" objek harta bersama dalam proses berperkara, melengkapi norma substantif larangan pemindahtanganan sepihak (Alexander, 2019; Amaliyani & Selian, 2022; Supratiningsih et al., 2012).

Dengan kata lain, larangan pemindahtanganan sepihak (Undang-Undang Perkawinan/KHI) memberikan norma perilaku, sedangkan sita marital memberi mekanisme pengamanan yang menegaskan status quo objek hingga sengketa diputus (Alexander, 2019; Fauzi et al., 2022; Supratiningsih et al., 2012).

________________________________________

V. KHI DAN KEMUNGKINAN SITA JAMINAN TANPA GUGATAN CERAI: LOGIKA PENCEGAHAN KERUGIAN ATAS HARTA BERSAMA

KHI tidak hanya menempatkan harta bersama sebagai objek sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Agama, tetapi juga memuat ketentuan yang dibaca sebagai pembuka ruang pengamanan harta bersama. Dalam analisis penyelesaian sengketa harta bersama menurut KHI, disebutkan bahwa Pasal 95 mengatur sita jaminan terhadap harta bersama tanpa permohonan gugatan cerai yang dapat dilakukan bila suami atau istri melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keberadaan harta bersama (Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

Literatur lain juga menyatakan bahwa apabila salah satu pihak melakukan perbuatan seperti pemboros, pemabuk, dan sebagainya, pihak yang lain dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tersebut meskipun tidak mengajukan perceraian (Anggraini et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian mengenai peralihan harta bersama melalui hibah tanpa izin juga mencatat bahwa sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai dapat diminta kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi (Hayatuddin et al., 2023).

Ketiga rujukan tersebut menunjukkan satu benang merah: mekanisme sita (dalam wacana ini—sita jaminan/sita marital) diposisikan sebagai instrumen protektif berbasis pencegahan (preventive protection), yakni menahan risiko kerugian atas harta bersama ketika terdapat perilaku yang mengancam keberadaan harta itu, terlepas dari ada atau tidaknya gugatan cerai (Anggraini et al., 2024; Hayatuddin et al., 2023; Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

Meskipun fokus pertanyaan pengguna adalah sita atas harta bersama dalam perkara perceraian, nuansa normatif ini relevan karena memperkuat argumen bahwa logika sita marital memang diarahkan untuk mencegah pemindahtanganan/penyalahgunaan aset, termasuk ketika proses perceraian berjalan atau ketika perceraian belum (atau tidak) dijadikan pintu masuk sengketa (Alexander, 2019; Anggraini et al., 2024).

________________________________________

VI. TUJUAN UTAMA SITA MARITAL DALAM PERKARA PERCERAIAN: MENCEGAH PEMINDAHTANGANAN DAN MENJAGA KEUTUHAN OBJEK SENGKETA

Dalam perkara perceraian, penerapan sita marital dipandang sebagai perlindungan hukum untuk keselamatan dan keutuhan harta bersama, "dengan cara meletakkan sita di atas seluruh harta bersama untuk mencegah perpindahan harta bersama kepada pihak ketiga" (Alexander, 2019). Penjelasan yang lebih operasional menyatakan bahwa pembekuan harta bersama di bawah penyitaan berfungsi mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama dari tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab (Alexander, 2019).

Literatur tentang pelaksanaan putusan pembagian harta bersama juga menggarisbawahi bahwa jika perceraian diputus tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama, maka pembagian hanya dapat ditempuh melalui gugatan perdata pembagian harta bersama; dan untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, cara yang ditekankan adalah meletakkan sita marital atasnya (Fauzi et al., 2022).

Tujuan pencegahan pemindahtanganan itu juga tampak jelas dari penelitian putusan yang membahas penolakan permohonan sita marital dalam perkara perceraian: dampak penolakan sita marital dapat membuat harta bersama berpindah kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak lainnya (Bahri, 2022). Dengan demikian, secara fungsional, sita marital merupakan alat yang diarahkan untuk menutup "celah" faktual yang muncul karena jeda waktu proses beracara dan karena adanya kemungkinan salah satu pihak memanfaatkan penguasaan faktual atas aset untuk mengalihkan, menjual, atau melakukan perbuatan hukum lain yang merugikan pasangan (Alexander, 2019; Bahri, 2022; Fauzi et al., 2022).

Di titik inilah sita marital memiliki signifikansi yang khas: ia tidak sekadar menegaskan hak normatif atas harta bersama, tetapi menjaga agar hak tersebut tetap dapat direalisasikan ketika perkara memasuki tahap putusan dan/atau eksekusi (Alexander, 2019; Bahri, 2022; Fauzi et al., 2022).

________________________________________

VII. SYARAT DAN PEMBUKTIAN: ALASAN YANG KONKRET SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN ATAU MENOLAK PERMOHONAN

Kajian yang menelaah proses penyelesaian permohonan sita marital di Pengadilan Agama menegaskan bahwa pengabulan sita marital sangat bergantung pada alasan yang konkret dan dapat dibuktikan mengenai urgensi peletakan sita di persidangan (Alexander, 2019). Apabila permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan bukti yang kuat dan terbukti dalam persidangan, majelis hakim dapat memerintahkan panitera (dibantu juru sita) untuk melakukan penyitaan atas barang bergerak atau tidak bergerak untuk dicatat, dengan kehadiran pemerintah setempat (Alexander, 2019).

Dalam kerangka ini, penilaian hakim pertama-tama bertumpu pada fakta-fakta di persidangan; jika sita dikabulkan berarti dipandang terdapat alasan cukup untuk meletakkan sita, sedangkan jika ditolak maka dipandang tidak cukup alasan atau tidak ada kekhawatiran yang memadai untuk peletakan sita (Alexander, 2019).

Aspek pembuktian juga berkaitan dengan fakta bahwa sengketa harta bersama kerap sulit dibuktikan, baik menyangkut status aset (harta bersama atau pribadi) maupun spesifikasi objek, dan kesulitan pembuktian ini dapat memengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan perlindungan (Bahri, 2022; Putri et al., 2019). Karena sita marital adalah mekanisme yang berpotensi membatasi tindakan hukum atas suatu objek, penalaran pembuktian dan kehati-hatian hakim menjadi penting agar peletakan sita tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan prosedural (Alexander, 2019; Putri et al., 2019). Nuansa ini juga berkelindan dengan gagasan dalam kajian sosiologi hukum tentang gono-gini bahwa pluralitas dan ketidakjelasan porsi dalam praktik dapat membuat penyelesaian sengketa memerlukan penalaran yang sensitif terhadap fakta sosial dan fakta yuridis sekaligus (Imran, 2020; Widaswari et al., 2022).

________________________________________

VIII. FORMAT PERMOHONAN DAN STRATEGI BERACARA: SITA MARITAL HARUS DIMOHONKAN DAN PRAKTIK KUMULASI YANG KERAP PROBLEMATIK

Secara prosedural, salah satu problem yang muncul dalam praktik adalah hubungan antara permohonan sita marital, gugatan perceraian, dan ada atau tidaknya gugatan pembagian harta bersama. Studi mengenai praktik kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menegaskan bahwa permohonan sita terhadap harta dalam perkawinan yang dipersengketakan (sita marital) "hanya dapat dilakukan jika ada permohonan sita dalam surat gugatan yang diajukan penggugat" (Putri et al., 2019). Pada saat yang sama, studi tersebut mengidentifikasi problematika kumulasi: waktu penyelesaian relatif lama, pembuktian objek harta bersama sulit, dan objek yang dipersengketakan "seringkali" dijual oleh tergugat (Putri et al., 2019).

Temuan ini memperlihatkan relasi yang erat antara desain gugatan, kebutuhan sita marital, dan risiko pemindahtanganan objek selama proses berjalan (Alexander, 2019; Putri et al., 2019).

Di sisi lain, penelitian yang menganalisis putusan perdata terkait permohonan sita marital menunjukkan bahwa penolakan dapat terjadi karena pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan pembagian harta bersama tidak dapat digabung dengan gugatan perceraian; padahal dalam perkara yang dikaji, pembagian harta bersama tidak dimohonkan, melainkan hanya sita marital yang diminta dalam petitum (Bahri, 2022). Dampak penolakan ini dipaparkan secara tegas: harta bersama dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa pengetahuan pihak lain (Bahri, 2022).

Kajian lain tentang perlindungan harta bersama di Pengadilan Agama menyimpulkan bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perceraian, perkara perceraian tidak selalu perlu dikumulasi dengan harta bersama; namun terhadap harta bersama dapat diletakkan sita (Supratiningsih et al., 2012). Dengan demikian, literatur memperlihatkan adanya strategi alternatif: ketika kumulasi dinilai berpotensi memperlambat, peletakan sita marital dapat diposisikan sebagai instrumen proteksi sementara sambil membuka ruang agar sengketa pembagian harta bersama ditempuh dalam jalur yang lebih terfokus (Fauzi et al., 2022; Putri et al., 2019; Supratiningsih et al., 2012).

________________________________________

IX. RELASI SITA MARITAL DAN KEPASTIAN HUKUM: PROBLEM PENOLAKAN, RISIKO PIHAK KETIGA, DAN KEBUTUHAN PEMBARUAN

Beberapa kajian menilai bahwa belum ada kepastian hukum yang benar-benar "pasti" dalam pengaturan maupun pelaksanaan permohonan sita marital dalam gugatan perceraian, yang tercermin dari adanya penolakan permohonan dan perbedaan praktik (Bahri, 2022; Putri et al., 2019). Penelitian putusan yang mengkaji penolakan sita marital menilai kondisi tersebut mencerminkan "belum adanya hukum yang mengatur secara pasti" terkait pelaksanaan permohonan sita marital dalam gugatan perceraian, sehingga disimpulkan sebagai problem kepastian hukum (Bahri, 2022). Pada level yang lebih umum, kajian sosiologi hukum mengenai gono-gini juga menekankan adanya pluralitas dan ketidakjelasan kepastian porsi, sehingga efektivitas dan keadilan penyelesaian dapat bervariasi (Imran, 2020; Widaswari et al., 2022).

Ketika kepastian prosedural dan substansial bergerak tidak seragam, mekanisme perlindungan sementara seperti sita marital menjadi semakin relevan—namun sekaligus rawan diperdebatkan dalam praktik hakim (Bahri, 2022; Supratiningsih et al., 2012).

Risiko pihak ketiga juga merupakan isu yang terus muncul dalam diskursus ini. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 (sebagaimana dianalisis dalam satu kajian) dipahami sebagai kebijakan agar pihak lain tidak dirugikan, termasuk ketika objek harta bersama masih diagunkan atau mengandung perselisihan kepemilikan akibat transaksi suami-istri; dalam konteks demikian, gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Muttaqin & Usqak, 2020). Walaupun fokus SEMA yang dikaji adalah objek yang diagunkan, prinsip normatif yang ditarik adalah kebutuhan menghindari mudharat dan mencegah kerugian pihak lain (Muttaqin & Usqak, 2020).

Dalam kerangka sita marital, prinsip kehati-hatian terhadap dampak pada pihak ketiga beresonansi dengan fungsi sita sebagai pengamanan objek agar tidak jatuh kepada pihak ketiga secara tidak patut selama pemeriksaan berjalan (Alexander, 2019; Bahri, 2022), sekaligus menegaskan pentingnya desain tuntutan yang tepat agar perlindungan harta bersama tidak berujung pada konflik baru dengan pihak luar (Muttaqin & Usqak, 2020; Putri et al., 2019).

________________________________________

X. SITA MARITAL DALAM PERSPEKTIF RASIONALITAS HUKUM ISLAM INDONESIA: MASLAHAH, PENCEGAHAN MUDHARAT, DAN REKONSTRUKSI KONSEP SYIRKAH

Dari sisi rasionalitas hukum Islam Indonesia, posisi harta bersama sering dijelaskan sebagai hasil pembaruan dan adaptasi: fikih klasik tidak mengenal istilah harta bersama secara eksplisit, tetapi kebutuhan sosial-hukum mendorong formulasi KHI untuk mengatur harta kekayaan dalam perkawinan (Anggraini et al., 2024; Nawawi, 2018). Salah satu jalur konseptual yang digunakan untuk memahami harta bersama adalah analogi dengan syirkah (perkongsian), misalnya syirkah abdan, sebagaimana dikemukakan dalam kajian tentang harta bersama menurut hukum Islam dan perundang-undangan, serta didukung oleh penjelasan bahwa KHI mengatur harta kekayaan dalam perkawinan secara lebih rinci dibanding Undang-Undang Perkawinan (Nawawi, 2018; Yusriana, 2022).

Dengan kerangka ini, perlindungan harta bersama—termasuk pengamanan agar tidak dialihkan secara sepihak—dapat dibaca sebagai bagian dari tujuan menjaga kemaslahatan para pihak dan mencegah kemudaratan selama proses penyelesaian sengketa (Muttaqin & Usqak, 2020; Putri et al., 2019).

Pada aras kebijakan peradilan, kajian tentang kumulasi gugatan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahkan menawarkan penggunaan metode penemuan hukum seperti maṣlaḥah al-mursalah sebagai landasan alternatif untuk menyelesaikan problematika kumulasi, yang secara eksplisit diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan penolakan kemudharatan (Putri et al., 2019). Dalam lanskap yang sama, analisis SEMA menegaskan kaidah prioritas menghindari kemudharatan dibanding mengambil manfaat (Muttaqin & Usqak, 2020).

Jika kedua kerangka tersebut diletakkan dalam konteks sita marital, maka sita marital dapat dipahami bukan sekadar prosedur formal, melainkan sarana pencegahan kerugian (misalnya pengalihan harta kepada pihak ketiga) yang berpotensi merusak kemaslahatan para pihak yang bersengketa (Alexander, 2019; Bahri, 2022; Muttaqin & Usqak, 2020). Pemahaman ini juga konsisten dengan penjelasan bahwa KHI menyediakan mekanisme sita jaminan ketika ada perbuatan yang membahayakan keberadaan harta bersama, termasuk tanpa gugatan cerai, yang menunjukkan orientasi pencegahan (preventif) dalam desain normatifnya (Anggraini et al., 2024; Mustaghfiroh & Melinda, 2022).

________________________________________

XI. PENUTUP

Secara sintesis, sita marital dalam perkara perceraian dapat dipahami sebagai bentuk sita jaminan khusus terhadap harta bersama yang bertujuan menjaga keutuhan objek harta bersama agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga selama proses berperkara (Alexander, 2019; Fauzi et al., 2022; Hadiyanto, 2024). Secara substantif, pengamanan ini berkelindan dengan norma persetujuan bersama atas tindakan hukum terkait harta bersama, yang dalam KHI Pasal 92 melarang penjualan/pemindahan tanpa persetujuan pasangan dan dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan perlunya persetujuan kedua belah pihak (Amaliyani & Selian, 2022; Hayatuddin et al., 2023).

Secara prosedural, efektivitas sita marital sangat ditentukan oleh adanya permohonan dalam surat gugatan/posita-petitum, alasan yang konkret, dan pembuktian yang memadai sehingga hakim dapat menilai urgensi pengamanan (Alexander, 2019; Putri et al., 2019). Secara empiris, literatur memperlihatkan tantangan nyata: kumulasi gugatan perceraian dan harta bersama dapat memperlambat penyelesaian, pembuktian sulit, dan ada risiko objek dijual tergugat; sementara penolakan sita marital dapat membuka peluang pemindahtanganan aset (Bahri, 2022; Putri et al., 2019). Karena itu, pendekatan yang disarankan oleh sebagian kajian ialah menghindari kumulasi yang tidak perlu demi mencegah proses perceraian berlarut, tetapi tetap mengamankan harta bersama melalui peletakan sita (Fauzi et al., 2022; Supratiningsih et al., 2012).

Dengan demikian, sita marital menempati posisi kunci sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa sengketa pembagian harta bersama—yang secara konseptual berada pada ruang pembaruan hukum Islam Indonesia dan dipengaruhi pluralitas praktik—tetap dapat diselesaikan secara bermakna, karena objek sengketa tetap terjaga sampai putusan akhir dan/atau eksekusi (Anggraini et al., 2024; Imran, 2020; Nawawi, 2018). Pada saat yang sama, ragam praktik penolakan dan problem kepastian hukum yang dicatat dalam beberapa studi menunjukkan perlunya konsistensi prosedural dan penguatan pemahaman para pihak agar instrumen perlindungan ini tidak kehilangan efektivitasnya dalam tujuan utama: mencegah pemindahtanganan aset harta bersama selama perceraian (Bahri, 2022; Putri et al., 2019; Supratiningsih et al., 2012).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alexander, O. (2019). Efektivitas Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis. El-Ghiroh, 16(01), 113–129. https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70

Amaliyani, V. P., & Selian, M. A. H. (2022). Permohonan Sita Marital Harta Bersama dalam Perkara Perceraian Analisis Putusan Perkara Nomor 411/Pdt/2020/PT.DKI Jo.No.727/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(2), 962. https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2155

Anggraini, D., Yakub, S., & Sopiah, S. (2024). Harta Gono-Gini dalam Perspektif Sosiologi Hukum. QANUN, 2(2), 303–323. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574

Bahri, A. S. (2022). Analisis Kedudukan Harta Bersama dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 3(1), 62–81. https://doi.org/10.30863/al-risalah.v3i1.2827

Fauzi, A., Indrajaya, D. T., & Gemilang, K. M. (2022). Problema Harta (Maal) Keluarga yang Disebabkan Perceraian Hidup dan Mati dalam Pemahaman Fikih Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Madania Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12(1), 41. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.16458

Hadiyanto, I. P. (2024). Perlindungan Hukum dalam Perkara Perceraian dan Gugatan Harta Bersama. Mimbar Integritas Jurnal Pengabdian, 3(1), 88. https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017

Hayatuddin, K., Saptawan, A., Is, M. S., & Atiqoh, I. (2023). Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama terhadap Gugatan Harta Bersama di Indonesia. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 21(1), 61–81. https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319

Hendarto, A. V. P. (2022). Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 516. https://doi.org/10.17977/um019v7i2p516-523

Imran, M. K. (2020). Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Setelah Perceraian. Pleno Jure, 9(1), 16–35. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.328

Mustaghfiroh, S., & Melinda, N. (2022). Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 107. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i1.5480

Muttaqin, Z., & Usqak, S. U. (2020). Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono-Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram. Civicus Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(2), 127. https://doi.org/10.31764/civicus.v8i2.2947

Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. Mizan Journal of Islamic Law, 1(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104

Putri, A. D., Darmawan, D., & Mansur, T. M. (2019). Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Syiah Kuala Law Journal, 3(1), 81–94. https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12369

Supratiningsih, U., Mahmud, L., & Sabri, F. A. (2012). Pemenuhan Hak Istri atas Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Pamekasan. Jurnal Sosial Humaniora, 5(2). https://doi.org/10.12962/j24433527.v5i2.614

Widaswari, A. I. A. D., Budiartha, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/Pn Tabanan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 51–56. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4234.51-56

Yusriana, Y. (2022). Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 68–78. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690