01702 - Sertifikat Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia: Kedudukan, Kekuatan Pembuktian, dan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan dan jenis hak atas tanah. Artikel ini mengkaji kedudukan hukum sertifikat tanah dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kekuatan pembuktiannya, problematika yang muncul dalam praktik, serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan kajian pustaka terhadap berbagai penelitian dan regulasi terkait, artikel ini menemukan bahwa sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat namun tidak mutlak, karena sistem publikasi pendaftaran tanah Indonesia bersifat negatif bertendensi positif. Sengketa sertifikat—meliputi tumpang tindih, sertifikat ganda, dan cacat administratif—serta risiko penyalahgunaan melalui praktik mafia tanah menjadi tantangan serius bagi kepastian hukum pertanahan. Dalam perspektif Islam, perlindungan hak milik dan larangan perampasan hak sejalan dengan urgensi menjaga integritas administrasi pertanahan. Pembaruan melalui program PTSL dan sertifikat elektronik diharapkan dapat memperkuat jaminan kepastian hukum sekaligus meminimalkan konflik pertanahan.

Kata Kunci: sertifikat tanah; kepastian hukum; pendaftaran tanah; hukum Islam; hak atas tanah

________________________________________

Abstract

A land certificate is proof of land rights issued by the National Land Agency as a strong evidentiary instrument regarding ownership and the type of land rights. This article examines the legal standing of land certificates in Indonesia's land law system, their evidentiary strength, practical problems that arise, and their relevance from an Islamic law perspective. Through a literature review approach examining various studies and related regulations, this article finds that land certificates function as strong but not absolute evidentiary instruments, given that Indonesia's land registration publication system is negative with positive tendencies. Certificate disputes—including overlapping claims, duplicate certificates, and administrative defects—as well as the risk of misuse through land mafia practices pose serious challenges to land tenure legal certainty. From an Islamic perspective, the protection of property rights and the prohibition against confiscation of rights are aligned with the urgency of maintaining the integrity of land administration. Reforms through the PTSL program and electronic certificates are expected to strengthen legal certainty guarantees while minimizing land conflicts.

Keywords: land certificate; legal certainty; land registration; Islamic law; land rights

________________________________________

1. Pendahuluan

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai kepemilikan dan jenis hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, sertifikat tanah diposisikan sebagai dokumen negara yang berfungsi membuktikan dan sekaligus memberi kepastian hukum mengenai hubungan hukum antara subjek (pemegang hak) dan objek (bidang tanah) melalui mekanisme pendaftaran tanah (Laurensia & Djajaputra, 2023; Sari & Tanawijaya, 2023; Sidabutar, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) secara eksplisit mendefinisikan sertifikat sebagai "surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data tersebut sesuai dengan surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Sari & Tanawijaya, 2023).

Literatur juga menegaskan bahwa pendaftaran tanah—yang berujung pada penerbitan sertifikat—diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak, sehingga pemegang hak dapat lebih mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas bidang tanah tertentu (Laurensia & Djajaputra, 2023; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024). Namun, sejumlah studi juga menunjukkan bahwa dalam praktik, sengketa sertifikat—misalnya sertifikat ganda atau tumpang tindih—dan pembatalan sertifikat akibat cacat administratif atau putusan pengadilan memperlihatkan bahwa "kekuatan" sertifikat bukanlah jaminan yang absolut terhadap gugatan pihak lain (Mallo et al., 2023; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024).

Karena itu, pembahasan sertifikat tanah menjadi relevan bukan hanya sebagai instrumen kepastian hukum menurut hukum positif, melainkan juga sebagai medium untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak milik yang menjadi perhatian dalam perspektif etika dan hukum Islam, terutama ketika muncul praktik perampasan hak atau "mafia tanah" yang dipandang bertentangan dengan ajaran keadilan dan penghormatan hak orang lain (Rajab et al., 2020; Yuliana, 2023).

________________________________________

2. Dasar Hukum dan Konstruksi Sertifikat Tanah dalam Hukum Positif Indonesia

Secara normatif, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menempatkan pendaftaran tanah sebagai instrumen negara untuk meletakkan dasar-dasar kepastian hukum hak atas tanah, yang implementasinya mencakup pengumpulan dan pengolahan data fisik, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, serta penerbitan dokumen tanda bukti hak berupa sertifikat (Mallo et al., 2023; Siregar et al., 2024). Studi kepustakaan juga menguraikan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 dan memiliki tugas pengukuran, pemetaan, serta pendaftaran tanah untuk pemberian kepastian hak di bidang pertanahan (Mallo et al., 2023).

Dengan demikian, sertifikat pada dasarnya merupakan produk akhir dari rangkaian administrasi pertanahan yang mengintegrasikan data fisik—misalnya letak, batas, dan luas—serta data yuridis—misalnya status hak dan identitas pemegang hak—yang tercatat dalam buku tanah (Laurensia & Djajaputra, 2023; Sari & Tanawijaya, 2023; Sidabutar, 2023). Dalam kerangka ini, sejumlah penulis menekankan bahwa sertifikat tidak hanya "membuktikan" kepemilikan, tetapi juga menjadi basis tertib administrasi pertanahan serta memudahkan pihak berkepentingan—misalnya calon pembeli atau kreditur—memperoleh keterangan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum (Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024).

Di level konseptual, beberapa penelitian menjelaskan bahwa sertifikat hak atas tanah pada umumnya merupakan paduan antara salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik, yang dijilid dan disampul, lalu diterbitkan oleh instansi pertanahan yang berwenang (Puspasari et al., 2023; Sumiati et al., 2021; Utomo, 2023). Dengan merujuk PP 24/1997, definisi "sertifikat" juga dipahami mencakup sertifikat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, sepanjang masing-masing hak tersebut telah dibukukan dalam buku tanah (Mahadewi & Adinda, 2024).

Penjelasan ini penting karena memperlihatkan bahwa sertifikat bukan hanya terkait "hak milik" semata, tetapi juga mengadministrasikan ragam rezim hak yang diakui dalam hukum agraria nasional dan rezim pembebanannya, misalnya hak tanggungan (Laurensia & Djajaputra, 2023; Mahadewi & Adinda, 2024; Sari & Tanawijaya, 2023).

________________________________________

3. Kekuatan Pembuktian Sertifikat: Kuat, tetapi Tidak Selalu Mutlak

3.1 Dasar Normatif Kekuatan Pembuktian

Sertifikat tanah diakui sebagai alat pembuktian yang kuat. Sejumlah studi merujuk pada UUPA Pasal 19 ayat (2) huruf c yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Rachmawati, 2021; Siregar et al., 2024; Susanty et al., 2022). Dalam rumusan PP 24/1997, kekuatan pembuktian yang kuat itu dimaknai bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat harus diterima sebagai benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dan sepanjang sesuai dengan buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan (Sari & Tanawijaya, 2023; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024).

Literatur lain juga menekankan dimensi pembuktian: sertifikat dapat diposisikan sebagai bukti tertulis yang berfungsi melindungi pemegang hak dalam sengketa perdata, tetapi tetap terbuka untuk dikonfrontir oleh alat bukti lain dalam penilaian hakim apabila ternyata keterangan dalam sertifikat dapat dibuktikan tidak benar (Sidabutar, 2023; Sumiati et al., 2021; Utomo, 2023). Dengan demikian, "kekuatan" sertifikat bersifat kuat (strong evidence), bukan otomatis "tidak terbantahkan" dalam setiap keadaan (Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024; Utomo, 2023).

3.2 Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif

Nuansa "tidak mutlak" ini juga dijelaskan melalui karakter sistem pendaftaran tanah Indonesia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia bersifat negatif bertendensi positif, sehingga sertifikat merupakan alat bukti yang kuat tetapi tetap memiliki celah untuk digugat dan bahkan dibatalkan apabila terbukti terdapat cacat hukum atau pihak lain dapat membuktikan haknya (Sidabutar, 2023; Sumiati et al., 2021; Supratman et al., 2023).

Dalam praktik peradilan, terdapat temuan bahwa sekalipun tanah telah bersertifikat, pengadilan dapat menilai asal-usul perolehan hak dan prosedur penerbitannya; apabila perolehan hak atau prosedurnya tidak benar, sertifikat tidak otomatis menjamin kepastian hukum pemilik (Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024). Hal sejenis juga tercermin dalam kajian putusan di Gorontalo, ketika sertifikat hak milik tertentu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena penguasaan tanah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak yang berhak, termasuk ahli waris, sehingga sertifikat dipandang tidak mengikat secara hukum menurut pertimbangan putusan tersebut (Anggraeni et al., 2023).

Dengan demikian, literatur memberikan gambaran yang konsisten bahwa sertifikat berperan sentral dalam pembuktian, tetapi daya kerjanya tetap berada dalam kerangka verifikasi prosedural, pembuktian materiil, dan penilaian hakim ketika sengketa terjadi (Anggraeni et al., 2023; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024; Utomo, 2023).

3.3 Perlindungan bagi Pemegang Sertifikat Beritikad Baik

Selain itu, PP 24/1997 juga dikenal memuat mekanisme perlindungan bagi pemegang sertifikat yang beritikad baik dalam kondisi tertentu. Studi mengenai penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah mengutip Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997, yang menyebutkan bahwa apabila sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak tidak diizinkan melakukan penuntutan apabila dalam jangka waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala BPN terkait maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan (Gunawan et al., 2020).

Namun, kajian lain juga mengingatkan bahwa dalam konfigurasi sistem pendaftaran yang tidak sepenuhnya "positif", sertifikat tetap dapat menjadi objek gugatan dan pembatalan bila terbukti cacat hukum, sehingga perlindungan "itikad baik" tetap bergantung pada kepatuhan prosedur dan dinamika pembuktian sengketa (Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024; Supratman et al., 2023).

________________________________________

4. Sengketa Sertifikat: Tumpang Tindih, Sertifikat Ganda, dan Cacat Administratif

4.1 Problematika Tumpang Tindih dan Sertifikat Ganda

Berbagai studi menunjukkan bahwa problem pertanahan yang sering muncul adalah sertifikat tumpang tindih atau sertifikat ganda, yaitu situasi ketika lebih dari satu sertifikat terbit pada objek tanah yang sama atau terjadi irisan bidang tanah yang menimbulkan konflik klaim (Annisa et al., 2023; Haikal et al., 2023; Putri & Tjempaka, 2023). Kajian mengenai sengketa sertifikat tumpang tindih menyebutkan bahwa opsi penyelesaian dapat ditempuh melalui pemeriksaan keabsahan sertifikat pada BPN, penyelesaian administratif termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk keputusan tata usaha negara, gugatan perdata, maupun jalur pidana—dengan catatan bahwa tiap jalur memiliki konsekuensi dan karakter pembuktiannya masing-masing (Annisa et al., 2023; Haikal et al., 2023).

Dalam konteks ini, beberapa penulis menilai masih terdapat kekurangan peran dan tanggung jawab BPN dalam penyelesaian sengketa, terutama ketika tumpang tindih sertifikat muncul karena ketidakcermatan dalam sistem pendaftaran tanah (Annisa et al., 2023; Haikal et al., 2023). Studi lain tentang problem tumpang tindih status kepemilikan juga mengaitkan fenomena tersebut dengan konsekuensi sistem pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat sebagai alat bukti dominan, namun tetap menyisakan ruang munculnya konflik kepemilikan baik pada tanah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat (Annisa et al., 2023; Putri & Tjempaka, 2023).

4.2 Cacat Administratif sebagai Dasar Pembatalan

Isu cacat administrasi juga sering menjadi pintu masuk pembatalan sertifikat. Penelitian tentang pembatalan sertifikat menegaskan bahwa BPN memiliki kewenangan menerbitkan dan membatalkan hak atas tanah dalam bentuk tindakan konkret dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi subjek hukum (Sanjaya et al., 2022; Sumiati et al., 2021). Kajian pembatalan sertifikat di Kota Medan menguraikan bahwa penyebab pembatalan dapat berupa "cacat hukum administrasi" yang meliputi beragam kesalahan, seperti kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturan, kesalahan subjek atau objek, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, adanya tumpang tindih hak, serta ketidakbenaran data yuridis atau data fisik (Sanjaya et al., 2022).

Sementara itu, studi kasus pengukuran ulang di Pekanbaru menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara data ukuran dalam sertifikat berupa surat ukur dan kondisi faktual dapat memunculkan kebutuhan pengukuran ulang; hambatan yang muncul antara lain berkas permohonan tidak lengkap, pergeseran batas, dan pihak berbatasan yang tidak mau menandatangani batas baru, yang kemudian dapat diselesaikan melalui kesepakatan atau mediasi di kantor pertanahan, dan bila gagal dapat berlanjut ke gugatan di pengadilan (Momole, 2024). Dalam kerangka ini, sertifikat juga ditegaskan sebagai produk hukum pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan, sehingga kesalahan atau kelalaian pejabat dapat menghasilkan produk sertifikat yang salah pada aspek subjek maupun aspek hukum yang melekat pada sertifikat (Momole, 2024; Sanjaya et al., 2022; Sumiati et al., 2021).

________________________________________

5. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pembatalan Sertifikat

Literatur menegaskan bahwa sebelum menempuh pengadilan, para pihak dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian melalui BPN, antara lain dengan mengecek keabsahan sertifikat yang dipersoalkan (Annisa et al., 2023; Haikal et al., 2023). Dalam sengketa sertifikat ganda, terdapat kajian yang menyatakan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa, atau litigasi; dan secara administratif sengketa dapat diajukan ke lembaga pertanahan melalui mekanisme pengaduan, penelitian administratif dan fisik, serta tindak lanjut pembatalan jika terbukti terdapat cacat administratif (Haikal et al., 2023; Tetama, 2023).

Penelitian lain juga menjelaskan peran BPN dalam penyelesaian sengketa sertifikat ganda atau tumpang tindih melalui penerimaan pengaduan masyarakat, pengumpulan dan analisis data, pemeriksaan lapangan, hingga penerbitan keputusan penyelesaian sengketa berupa keputusan pembatalan hak atau pembatalan sertifikat bila terbukti cacat administratif, serta fasilitasi mediasi jika sengketa memungkinkan diselesaikan secara nonlitigasi (Annisa et al., 2023). Penelitian mengenai perlindungan hukum akibat sertifikat ganda di Sukoharjo juga menyebutkan bahwa penyelesaian rata-rata ditempuh melalui mediasi; dan jika sertifikat ganda terjadi akibat cacat administrasi, BPN dapat melakukan pencabutan dan penarikan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi untuk menciptakan kepastian subjek pemegang hak yang berhak (Silaban et al., 2023).

Pembatalan sertifikat juga dapat terjadi sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun kajian pembatalan sertifikat menekankan adanya kompleksitas relasi kewenangan antara putusan pengadilan dan tindakan administrasi pembatalan oleh institusi pertanahan (Sanjaya et al., 2022; Sumiati et al., 2021). Dalam studi di Lombok Timur, pembatalan sertifikat dipaparkan sebagai salah satu upaya menjamin legalitas dan kepastian hukum pertanahan selain penerbitan sertifikat itu sendiri, karena dalam penerbitan sertifikat terdapat kemungkinan cacat administrasi—misalnya akibat human error—dan sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Sumiati et al., 2021).

Studi pembatalan sertifikat di Kota Medan juga menekankan bahwa pembatalan hak atas tanah mencakup pembatalan keputusan pemberian hak dan pembatalan sertifikat, serta menguraikan bagaimana amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar pelaksanaan pembatalan melalui mekanisme yang diatur dalam regulasi pertanahan (Sanjaya et al., 2022). Dengan demikian, mekanisme pembatalan sertifikat dapat dipahami sebagai persilangan antara pembuktian perdata mengenai asal-usul penguasaan dan perolehan, pembuktian administrasi mengenai cacat prosedur, subjek, atau objek, serta tindakan tata usaha negara oleh pejabat pertanahan untuk menata kembali status hak dalam sistem administrasi pertanahan (Momole, 2024; Sanjaya et al., 2022; Sumiati et al., 2021).

________________________________________

6. Perspektif Hukum Islam: Nilai Keadilan, Perlindungan Hak, dan Larangan Perampasan

Rujukan yang mengaitkan isu pertanahan dengan perspektif Islam menekankan bahwa ajaran hadis memberikan pedoman moral tentang keadilan, kepemilikan, dan larangan merampas hak milik orang lain, yang dipandang relevan ketika terjadi praktik mafia tanah atau perampasan hak (Rajab et al., 2020; Yuliana, 2023). Artikel yang membahas mafia tanah dalam perspektif Hadis Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa tindakan yang merampas hak orang lain bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam seperti keadilan, kejujuran, dan perlindungan hak individu, termasuk hak atas kepemilikan tanah (Rajab et al., 2020; Yuliana, 2023).

Dalam kerangka ini, ketika hukum positif memposisikan sertifikat sebagai alat bukti kuat dan bagian dari administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hak, maka orientasi perlindungan hak dan pencegahan pengambilalihan hak secara tidak sah dapat dipahami sejalan dengan penekanan etika Islam untuk tidak menzalimi dan tidak mengambil hak orang lain (Laurensia & Djajaputra, 2023; Rajab et al., 2020; Sari & Tanawijaya, 2023; Yuliana, 2023). Dengan kata lain, nilai-nilai Islam yang mengecam praktik perampasan hak memberi basis etik untuk menilai urgensi tertib pembuktian dan administrasi pertanahan agar klaim sepihak dan pemalsuan dokumen yang sering dikaitkan dengan mafia tanah dapat diminimalkan (Gunawan et al., 2020; Rajab et al., 2020; Sanjaya et al., 2022).

Keterkaitan lain yang lebih spesifik muncul pada praktik peralihan hak melalui mahar (maskawin). Penelitian tentang peralihan tanah melalui mahar menyatakan bahwa mahar dalam Islam adalah pemberian wajib yang tidak dapat diambil kembali kecuali atas kerelaan istri, dan tanah yang dijadikan mahar menjadi milik pihak perempuan yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah serta didukung kutipan akta nikah (Alimuddin, 2021). Studi tersebut juga menegaskan bahwa kutipan akta nikah yang memuat tanah sebagai mahar dapat digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat tanah mahar, serta dapat digunakan sebagai sanggahan apabila pihak lain menerbitkan sertifikat atas nama sendiri tanpa sepengetahuan pemilik yang sah (Alimuddin, 2021). Dalam perspektif penyelesaian sengketa, kajian yang sama menyebutkan bahwa istri dapat menempuh upaya penyelesaian melalui diskusi (musyawarah), arbitrase, dan pengadilan (Alimuddin, 2021).

Dengan demikian, dalam konteks mahar, sertifikat berfungsi sebagai instrumen pembuktian dalam hukum positif yang menguatkan perlindungan hak milik yang, pada saat yang sama, dikaitkan dengan norma Islam tentang wajibnya mahar dan larangan menariknya kembali tanpa kerelaan (Alimuddin, 2021; Rajab et al., 2020).

________________________________________

7. Sertifikat sebagai Infrastruktur Muamalah: Peralihan Hak, Kepastian, dan Potensi Penyalahgunaan

7.1 Peralihan Hak dan Urgensi Pendaftaran

Dalam hukum positif, peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan kepemilikan dari pemegang semula kepada pihak lain. Literatur terkait PTSL menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah sejak berlakunya UUPA dapat dilakukan melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan memindahkan hak milik, yang pada prinsipnya perlu diadministrasikan melalui pendaftaran tanah untuk kepastian hukum (Irwanda, 2017).

Kegiatan penyuluhan tentang peralihan hak juga menegaskan bahwa setiap perolehan hak—baik melalui pewarisan maupun perbuatan hukum seperti jual beli atau tukar-menukar—perlu didaftarkan untuk memperoleh kepastian hukum dan alat bukti hak berupa sertifikat; dan jika tidak didaftarkan, maka tidak ada jaminan kepastian hukum serta tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang terkuat jika sengketa terjadi (Prayitno & Permadi, 2021; Sidabutar, 2023). Dalam konteks ini, sertifikat dipahami sebagai "pegangan utama" pemegang hak yang telah mendaftarkan haknya, meskipun pada saat yang sama tetap mungkin terjadi sengketa apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian di pengadilan (Momole, 2024; Sidabutar, 2023; Utomo, 2023).

7.2 Risiko Penyalahgunaan dan Pemalsuan

Namun, literatur juga menegaskan adanya risiko penyalahgunaan infrastruktur pembuktian tersebut. Kajian mengenai mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif menempatkan praktik pemalsuan sertifikat sebagai salah satu persoalan serius di bidang pertanahan, sekaligus mengutip aturan mengenai kedudukan sertifikat sebagai alat bukti dan mekanisme perlindungan terhadap pemegang hak yang beritikad baik dalam jangka waktu 5 tahun sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP 24/1997 (Gunawan et al., 2020). Penelitian lain menekankan bahwa pemalsuan sertifikat, sertifikat ganda atau tumpang tindih, dan maraknya mafia tanah dapat mereduksi jaminan kepastian hukum yang semula diharapkan dari sertifikat, sehingga mendorong kebutuhan terobosan sistemik seperti sertifikat elektronik (Tumangger & Santoso, 2022; Wahyudi & Safa'at, 2021).

Dengan demikian, meskipun sertifikat dirancang sebagai alat pembuktian kuat, berbagai penelitian memperlihatkan bahwa integritas sistem pendaftaran tanah, ketelitian administrasi, dan pengawasan atas potensi pemalsuan menjadi prasyarat agar fungsi perlindungan dan kepastian hukum benar-benar tercapai (Gunawan et al., 2020; Momole, 2024; Sanjaya et al., 2022; Wahyudi & Safa'at, 2021).

________________________________________

8. Sertifikat, Jaminan Utang, dan Pembiayaan Syariah

8.1 Hak Tanggungan dan Akses Permodalan

Selain fungsi pembuktian kepemilikan, sertifikat juga berfungsi dalam lalu lintas pembiayaan. Studi tentang penggunaan sertifikat hak milik sebagai jaminan kredit menyebutkan bahwa hak milik dapat digunakan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, sebagaimana dijelaskan dalam UUPA dan Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga sertifikat menjadi elemen penting dalam pembuktian hak dan pembebanan jaminan (Priadnyani et al., 2022). Literatur lain menegaskan bahwa sertifikat tanah memberikan kepercayaan kepada bank atau kreditur untuk memberikan pinjaman, sehingga sertifikat berperan tidak hanya dalam kepastian kepemilikan, tetapi juga dalam akses permodalan (Priadnyani et al., 2022; Rongalaha et al., 2023).

Namun, terdapat juga kajian yang menunjukkan situasi ketika masyarakat memiliki sertifikat tetapi tidak dapat menggunakan sertifikat tersebut sebagai agunan kredit karena faktor kebijakan tata kelola lahan—misalnya penetapan wilayah gambut dalam peta PIPPIB—sehingga penerbitan sertifikat hak tanggungan tidak dapat dilakukan dalam konteks tertentu (Priadnyani et al., 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi "sertifikat sebagai jaminan" tetap dipengaruhi oleh rezim peruntukan ruang, kebijakan kehutanan atau gambut, dan prasyarat administratif lain di luar sekadar kepemilikan sertifikat (Priadnyani et al., 2022).

8.2 Pembebanan Hak Tanggungan pada Akad Murabahah

Dalam konteks pembiayaan syariah, kajian tentang pembebanan jaminan hak tanggungan pada akad murabahah menyatakan bahwa pelaksanaan pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah pada praktiknya berjalan serupa dengan pembebanan hak tanggungan pada perjanjian kredit, serta menguraikan mekanisme pendaftaran hak tanggungan baik secara konvensional berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan maupun secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN (Jabat et al., 2022). Studi tersebut juga mengkritisi praktik murabahah yang tidak dijalankan sebagai transaksi jual beli secara benar, melainkan diperlakukan seperti perjanjian utang-piutang, sehingga aspek kepatuhan terhadap ketentuan DSN-MUI dan regulasi perbankan menjadi isu penting dalam praktik (Jabat et al., 2022).

Dengan demikian, sertifikat tanah dan sistem pendaftarannya berkelindan dengan pembiayaan syariah terutama pada aspek jaminan kebendaan, sementara kepatuhan akad syariah menghadirkan dimensi normatif tambahan di luar sekadar formalitas pembebanan jaminan (Jabat et al., 2022; Priadnyani et al., 2022).

________________________________________

9. Pembaruan Administrasi: PTSL, Sertifikat Elektronik, dan Pengecekan Elektronik

9.1 Program PTSL dan Perluasan Sertifikasi

Pemerintah mengembangkan program dan inovasi administrasi pertanahan untuk memperluas sertifikasi dan meningkatkan kualitas data. Kajian tentang PTSL menegaskan bahwa program ini merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, terutama bagi masyarakat yang mengalami masalah seperti ketiadaan alas hak tetapi memiliki dasar penguasaan tanah, meskipun implementasinya menghadapi hambatan seperti ketidakjelasan alas hak dan masalah data tanah (Himawan et al., 2023; Rongalaha et al., 2023). Studi evaluasi PTSL juga menunjukkan bahwa kendala umum adalah pemohon tidak memiliki bukti kepemilikan yang memadai—misalnya tidak ada bukti jual beli atau peralihan ataupun terdapat sengketa ahli waris—sehingga proses sertifikasi dapat tertunda karena lemahnya dukungan dokumen pembuktian (Himawan et al., 2023; Sinaga et al., 2022).

Literatur penyuluhan hukum menambahkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran dan sertifikasi dipandang membantu mengurangi konflik pertanahan dan meningkatkan pemahaman mengenai sertifikat sebagai bukti kepemilikan (Himawan et al., 2023; Wirawan, 2022).

9.2 Sertifikat Elektronik dan Inovasi Layanan

Pada sisi pembaruan teknologi, kajian politik hukum pendaftaran tanah elektronik menegaskan bahwa sertifikat elektronik diposisikan sebagai produk akhir pendaftaran tanah elektronik untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan atas tanah, serta diklaim memiliki bukti yang kuat dan sah dalam proses peradilan; namun penelitian tersebut juga menyoroti disharmoni regulasi pascaUndang-Undang Cipta Kerja sehingga sinkronisasi regulasi menjadi kebutuhan (Belalawe & Guterres, 2023). Studi lain tentang implementasi sertifikat elektronik menyatakan bahwa pemalsuan sertifikat, sertifikat ganda atau tumpang tindih, dan mafia tanah menjadi latar belakang dorongan penerapan sertifikat elektronik; mekanisme pendaftaran elektronik menghasilkan keluaran berupa dokumen elektronik (e-certificate) yang dipandang memberi manfaat akses data dan mengurangi risiko pemalsuan (Tumangger & Santoso, 2022; Wahyudi & Safa'at, 2021).

Di level layanan pendukung, kajian mengenai pengecekan sertifikat secara elektronik menegaskan bahwa pengecekan elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan dimaksudkan menggantikan pengecekan manual, serta ketidaksesuaian hasil pengecekan elektronik menimbulkan isu kepercayaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap basis data BPN, sehingga BPN diposisikan bertanggung jawab untuk klarifikasi dan perbaikan sistem basis data sesuai ketentuan peraturan menteri terkait (Andriyani et al., 2023). Dengan demikian, arah pembaruan menunjukkan bahwa sertifikat—sebagai alat bukti yang kuat—semakin bergantung pada kualitas data dan integritas sistem elektronik, termasuk tata kelola pembaruan data untuk mencegah ketidaksesuaian dan sengketa baru (Andriyani et al., 2023; Belalawe & Guterres, 2023; Wahyudi & Safa'at, 2021).

________________________________________

10. Sintesis dan Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur, sertifikat tanah di Indonesia merupakan tanda bukti hak yang diterbitkan melalui pendaftaran tanah dan berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas data fisik dan data yuridis bidang tanah, sepanjang konsisten dengan buku tanah dan surat ukur (Sari & Tanawijaya, 2023; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024). Akan tetapi, karena sertifikat dapat disengketakan dan bahkan dibatalkan bila terbukti cacat administratif atau bertentangan dengan asal-usul perolehan hak, maka sertifikat harus dipahami sebagai instrumen pembuktian yang kuat namun tidak selalu kebal dari koreksi pembuktian dan penilaian hakim (Anggraeni et al., 2023; Momole, 2024; Sidabutar, 2023; Siregar et al., 2024).

Dalam perspektif etika dan ajaran Islam sebagaimana dirujuk oleh kajian hadis, perlindungan hak milik, larangan merampas hak orang lain, serta tuntutan keadilan menjadi prinsip moral yang menguatkan urgensi menjaga integritas administrasi pertanahan dan menolak praktik mafia tanah maupun pemalsuan sertifikat (Gunawan et al., 2020; Rajab et al., 2020; Yuliana, 2023). Secara lebih spesifik, praktik mahar berupa tanah memperlihatkan bagaimana norma Islam tentang kewajiban mahar dan larangan mengambilnya kembali tanpa kerelaan istri bertemu dengan kebutuhan pembuktian modern: kepemilikan tanah mahar dinyatakan dapat dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan didukung kutipan akta nikah, serta sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah, arbitrase, dan pengadilan (Alimuddin, 2021).

Oleh karena itu, "sertifikat tanah menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia dapat dipahami bukan sebagai konsep yang berdiri sendiri terpisah dari hukum positif, melainkan sebagai sarana pembuktian dan perlindungan hak yang membantu mewujudkan nilai keadilan dan penghormatan hak milik yang ditekankan dalam ajaran Islam, selama proses penerbitannya dilakukan dengan benar, tidak melanggar hak pihak lain, dan tidak menjadi instrumen kezaliman melalui manipulasi administrasi atau pemalsuan dokumen (Alimuddin, 2021; Rajab et al., 2020; Sanjaya et al., 2022; Sari & Tanawijaya, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Sasi, 27(3), 335–345. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509

Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2023). Hak dan kewajiban dalam peralihan hak atas tanah dalam rangka pendaftaran tanah (Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat). Empiricism Journal, 4(1), 150–155. https://doi.org/10.36312/ej.v4i1.1297

Anggraeni, D., Widjajaatmadja, D. A., & Koto, Z. (2023). Kepastian hukum penerbitan sertifikat ganda bagi pemegang hak milik atas tanah oleh kantor pertanahan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2017–2031. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.412

Annisa, Z. N., Karjoko, L., & Purwadi, H. (2023). Analisis terkait peran dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah. Proceeding Legal Symposium, 1. https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.104

Belalawe, M. M., & Guterres, J. A. D. (2023). Penerapan Si-Hannah sebagai wadah Pelita. Jurnal Informasi dan Teknologi, 199–210. https://doi.org/10.37034/jidt.v5i1.296

Gunawan, I. K. E., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 358–361. https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2549.358-361

Haikal, M., Dewi, M. A., & Hidayat, N. (2023). Peran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam meningkatkan keadilan akses tanah bagi masyarakat Jember. Journal of Indonesian Social Society (JISS), 2(3), 126–130. https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238

Himawan, G. A., Sugandha, A., Suwali, S., & Khoiriyah, I. S. A. (2023). Peramalan penerbitan sertifikat tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Banyumas tahun 2023. Perwira Journal of Science & Engineering, 3(2), 31–34. https://doi.org/10.54199/pjse.v3i2.235

Irwanda, F. (2017). Pelaksanaan wewenang kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 150–163. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9644

Jabat, R. E. D. B., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Analisis penerapan pembatalan sertifikat hak milik demi kepastian hukum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(2), 1285–1301. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1339

Laurensia, C., & Djajaputra, G. (2023). Hak para pihak dalam penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah tumpang tindih sebagai upaya perlindungan hukum. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(11), 6393–6404. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13928

Mahadewi, K. J., & Adinda, I. G. A. S. (2024). Bentuk penyelesaian sertifikat tumpang tindih hak milik atas tanah di tangani oleh Swa Law Office. Belom Bahadat, 14(1), 41–64. https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1165

Mallo, A., Sumiyati, B., & Insani, N. (2023). Kedudukan hukum sertifikat hak milik dalam sengketa pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 115. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742

Momole, G. (2024). Perilaku calo dalam pengurusan sertifikat tanah: Analisis terhadap wewenang pejabat pembuat akta tanah. The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 9(2), 1–12. https://doi.org/10.52447/ijpa.v9i2.6848

Prayitno, B. A., & Permadi, I. (2021). Perlindungan hukum bagi pemohon sertifikat dalam program PTSL yang perolehan haknya berdasarkan pernyataan hibah sepihak. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 165. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p165-171

Priadnyani, N. L. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Pendaftaran hak tanggungan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar berbasis elektronik. Jurnal Preferensi Hukum, 3(3), 585–591. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5580.585-591

Puspasari, F., Lestari, R., & Hasanah, U. (2023). Penggunaan hak atas tanah lahan gambut yang bersertifikat hak milik sebagai jaminan kredit. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 186–199. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5205

Putri, C. A., & Tjempaka, T. (2023). Status hukum kepemilikan hak atas tanah yang tanahnya telah hilang akibat gempa bumi di Cianjur. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1073–1080. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3155

Rachmawati, D. (2021). Kepastian hukum terhadap tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(6), 2700. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3038

Rajab, R. A., Turisno, B. E., & Lumbanraja, A. D. (2020). Sertifikat hak atas tanah dalam kepastian hukum pendaftaran tanah. Notarius, 13(2), 642–654. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31085

Rongalaha, J., Palenewen, J. Y., Tanati, D., Pondayar, Y., Solossa, M., Reumi, F., Sahuleka, O., & Hadi, S. (2023). Penerapan IPTEKS tentang gunanya sertifikat hak atas tanah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 1(7), 1313–1320. https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i7.353

Sanjaya, A., Lubis, Y., & Harahap, D. (2022). Analisis pelayanan pendaftaran tanah pertama kali pada kantor pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 708–718. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1308

Sari, R. L., & Tanawijaya, H. (2023). Perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak atas tanah yang perolehannya secara itikad baik. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(6). https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12557

Sidabutar, B. (2023). Legal security of land ownership by the system law in Indonesia and judicial practice. Jurnal Gagasan Hukum, 5(01), 41–50. https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13232

Silaban, B., Tuasalamony, R. F. J., Afriyanti, S., Sahupala, D. J. N. A., Rahayaan, L., Wakang, F. G., & Nunumete, F. W. (2023). Sosialisasi pendaftaran tanah sebagai upaya meminimalisir konflik pertanahan di Negeri Tulehu. Pattimura Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 1(4), 179–185. https://doi.org/10.30598/pattimura-mengabdi.1.4.179-185

Sinaga, H. A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2022). Peran kantor pertanahan Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Tanjungbalai. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(1), 79–90. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1127

Siregar, D., Mahasari, J., Mendrofa, S. M., Gea, H., Zai, C. R. W., Lubis, M. K., & Ndruru, H. P. (2024). Penyuluhan hukum: Tentang pentingnya sertifikat tanah. Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Soliditas (J-Solid), 7(1), 98. https://doi.org/10.31328/js.v7i1.5239

Sumiati, H., Andriansah, & Kadaryanto, B. (2021). Kepastian hukum sertifikat hak milik atas tanah dalam hukum pertanahan Indonesia. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(2), 135–145. https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.111

Supratman, S. D., Oktaviana, R., Setiadi, D., & Safitri, N. (2023). Penyuluhan hukum pentingnya penyadaran masyarakat terkait pendaftaran dan sertifikasi pertanahan. Jurnal Pengembangan Masyarakat Lokal, 5(2), 080–087. https://doi.org/10.58406/jpml.v5i2.1062

Susanty, A. P., Suhendro, S., & Rifaie, D. R. A. H. (2022). The implementation of re-measurement due to the difference in the land area listed on certificates with factual land area (Case study in Pekanbaru Land Office). Jurnal Gagasan Hukum, 4(2), 90–99. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i2.12300

Tetama, A. R. (2023). Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pascaundang-undang cipta kerja. Tunas Agraria, 6(1), 30–40. https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201

Tumangger, D. D. G., & Santoso, B. (2022). Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah sebagai pembuat sertifikat fiktif. Notarius, 16(2), 776–794. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030

Utomo, S. (2023). Problematika tumpang tindih status kepemilikan tanah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 53–61. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.8356

Wahyudi, B. T., & Safa'at, R. (2021). Akibat hukum ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), 220. https://doi.org/10.17977/um019v6i1p220-228

Wirawan, V. (2022). Alternatif upaya pencegahan kejahatan mafia tanah dalam perspektif hukum administrasi pertanahan. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 7(1), 47–58. https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195

Yuliana, Y. (2023). Pelaksanaan pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi dan putusan pengadilan di Kabupaten Lombok Timur. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2031–2044. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3927