01703 - Sistem Hukum Islam Sebagai Kesatuan Terorganisir Norma, Lembaga, Dan Proses Dalam Konteks Hukum Nasional Indonesia

Islamic Legal System as an Organized Unity of Norms, Institutions, and Processes in the Context of Indonesian National Law

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji sistem hukum Islam sebagai kesatuan terorganisir dari norma, lembaga, dan proses hukum dalam konteks negara Indonesia yang plural. Dengan menggunakan pendekatan analisis sistemik dan studi literatur, artikel ini memetakan tiga lapis kerja sistem hukum Islam: lapis norma (syariah dan fiqh sebagai dimensi normatif yang bersifat tetap sekaligus adaptif), lapis lembaga (Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud institusionalisasi), serta lapis proses (politik hukum, legislasi, dan mekanisme positivisasi norma Islam ke dalam hukum negara). Kajian ini menemukan bahwa integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia bukan merupakan pemindahan literal teks agama, melainkan proses adaptasi dan positivisasi yang tunduk pada mekanisme pembentukan peraturan serta kontrol konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan sistemik yang ditemukan meliputi ketegangan antarnorma, problem legitimasi dan hierarki peraturan, dualisme kewenangan kelembagaan, serta kompleksitas pluralisme hukum dalam era globalisasi. Artikel ini berkesimpulan bahwa sistem hukum Islam di negara modern paling produktif dibaca sebagai proyek koherensi sistemik yang mengedepankan konsistensi norma, kejelasan kewenangan lembaga, dan pembangunan kultur hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

Kata Kunci: sistem hukum Islam, hukum nasional Indonesia, pluralisme hukum, positivisasi hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the Islamic legal system as an organized unity of norms, institutions, and legal processes within the context of Indonesia's plural state. Using a systemic analysis approach and literature study, this article maps three operational layers of the Islamic legal system: the normative layer (sharī'ah and fiqh as fixed yet adaptive normative dimensions), the institutional layer (Religious Courts and the Compilation of Islamic Law as forms of institutionalization), and the process layer (legal politics, legislation, and the mechanisms of positivizing Islamic norms into state law). This study finds that the integration of Islamic law into Indonesia's national legal system is not a literal transposition of religious texts, but rather a process of adaptation and positivization subject to regulatory formation mechanisms and constitutional control based on Pancasila and the 1945 Constitution. Systemic challenges identified include inter-normative tensions, problems of legitimacy and regulatory hierarchy, institutional authority dualism, and the complexity of legal pluralism in the era of globalization. This article concludes that the Islamic legal system in modern states is most productively understood as a project of systemic coherence that prioritizes normative consistency, clarity of institutional authority, and the development of a legal culture oriented toward public interest (maṣlaḥah) and justice.

Keywords: Islamic legal system, Indonesian national law, legal pluralism, positivization of Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam kajian ketatanegaraan dan teori hukum di Indonesia, "sistem hukum" lazim dipahami sebagai suatu keutuhan yang tersusun dari komponen-komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan hukum tertentu, sehingga analisisnya tidak cukup berhenti pada norma tertulis semata melainkan juga mencakup struktur kelembagaan dan dinamika sosial yang menopang bekerjanya hukum (Gazali, 2024; Ismail, 2018; Shofi & Septiani, 2022). Pemahaman ini sejalan dengan penjelasan bahwa komponen sistem hukum dapat dipetakan ke dalam struktur (kerangka/kelembagaan yang relatif ajek), substansi (aturan dan norma aktual yang digunakan lembaga), serta kultur hukum (pola perilaku dan kesadaran para pelaku dalam sistem) (Gazali, 2024; Ismail, 2018).

Karena itu, ketika topik "sistem hukum menurut hukum Islam" ditempatkan dalam definisi "kesatuan terorganisir dari norma, lembaga, dan proses hukum yang berlaku dalam suatu negara", maka fokusnya adalah: (i) bagaimana norma syariah/fiqh dipahami sebagai sumber aturan; (ii) bagaimana norma itu dilembagakan dalam otoritas dan institusi; serta (iii) bagaimana norma dan institusi itu bekerja melalui proses pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Gazali, 2024; Ismail, 2018; Shofi & Septiani, 2022).

Kerangka tersebut relevan bagi konteks Indonesia karena sistem hukum nasional Indonesia secara historis dan faktual dipengaruhi dan dibentuk oleh beberapa pilar—hukum Barat (warisan kolonial), hukum adat, dan hukum Islam—yang hidup berdampingan dalam berbagai bidang kehidupan hukum (Disantara, 2021; Saladin, 2021; Wahid et al., 2023). Literatur juga menegaskan bahwa pembangunan sistem hukum nasional diharapkan mampu merangkum kemajemukan (suku, ras, agama) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pengaruh berbagai sistem hukum (termasuk hukum Islam) ditempatkan sebagai bahan pembanding maupun sumber pembentukan sistem hukum Indonesia yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat (Shofi & Septiani, 2022; Wahid et al., 2023).

Dengan demikian, pembahasan sistem hukum menurut hukum Islam di Indonesia niscaya beririsan dengan problem pluralisme hukum dan politik hukum, yakni arah dan strategi negara dalam membentuk serta menjalankan hukum (Buana & APHA, 2020; Ismail, 2018; Wahid et al., 2023).

________________________________________

II. HUKUM ISLAM SEBAGAI SISTEM: AQIDAH, SYARIAH, DAN AKHLAK, SERTA SYARIAH DAN FIQH SEBAGAI DIMENSI NORMATIF

Sejumlah rujukan yang digunakan dalam diskursus hukum nasional Indonesia menegaskan bahwa hukum Islam dipahami sebagai bagian dari agama Islam yang mencakup tiga komponen dasar: aqidah (pegangan hidup/iman), syariah (jalan hidup/aturan), dan akhlak (sikap hidup/budi pekerti), yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem ajaran Islam (Itmam, 2019; Usfunan & Pondayar, 2022). Dalam pembacaan tersebut, syariah dipaparkan memiliki dua bidang: ibadah dan muamalah; muamalah dipahami sebagai wilayah pengaturan relasi sosial yang melibatkan interaksi manusia dalam masyarakat (Itmam, 2019; Usfunan & Pondayar, 2022).

Implikasi pentingnya adalah bahwa hukum Islam tidak semata mengatur ritual personal, tetapi juga mengandung dimensi pengaturan sosial yang dapat diperdebatkan relasinya dengan hukum negara—terutama ketika nilai atau norma syariah dibawa ke arena legislasi dan institusi negara (Buana & APHA, 2020; Ismail, 2018; Itmam, 2019).

Pada saat yang sama, literatur Indonesia membedakan "Islamic law" sebagai sistem yang "berdasarkan syarī'ah Islām" dengan sumber al-Qur'an dan al-Hadits, dan "fiqh" sebagai norma hasil pemikiran manusia (fuqahā) untuk merinci pokok-pokok yang disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga fiqh dipandang dapat berubah menyesuaikan ruang-waktu dan kasus (case by case) (Disantara, 2021). Pembedaan syariah–fiqh ini menjadi kunci memahami "sistem hukum menurut hukum Islam" sebagai kesatuan norma yang memiliki dimensi tetap (nilai dan prinsip dasar) sekaligus dimensi adaptif (rumusan fiqh yang dapat mengalami pembaruan) (Adhayanto, 2015; Disantara, 2021; Faiz, 2016).

Dalam konteks negara modern, dimensi adaptif tersebut tampak dalam gagasan positivisasi/transformasi, yakni usaha menjadikan norma (termasuk fiqh) terlembaga sebagai hukum positif melalui mekanisme negara (Adhayanto, 2015; Faiz, 2016; Itmam, 2019).

________________________________________

III. UNSUR NORMA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM: DARI NILAI DAN LIVING LAW KE HUKUM POSITIF

A. Teori Eksistensi dan Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Dalam literatur tentang kedudukan hukum Islam di Indonesia, "teori eksistensi" sering dipakai untuk menjelaskan bentuk-bentuk kehadiran hukum Islam dalam tata hukum nasional. Teori ini menjelaskan bahwa hukum Islam "ada" sebagai bagian integral hukum nasional; "ada" dalam arti kemandirian, kekuatan, dan wibawanya diakui serta diberi status; "ada" sebagai norma penyaring bahan-bahan hukum nasional; dan "ada" sebagai bahan utama/unsur utama dalam pembentukan hukum nasional (Hasibuan, 2023; Keri, 2019; Saladin, 2021). Formulasi ini juga digunakan untuk menegaskan bahwa kedudukan hukum Islam secara eksistensial merupakan sub-sistem dari hukum nasional dan karena itu memiliki peluang memberi kontribusi bagi pembentukan serta pembaruan hukum nasional, meskipun problem dan kendalanya diakui terus muncul (Saladin, 2021; Wahid et al., 2023).

Arah eksistensi tersebut juga diletakkan dalam kerangka ideologis-konstitusional Indonesia. Sejumlah karya menempatkan Pancasila sebagai norma dasar (groundnorm) yang menunjukkan aspek religiusitas kebangsaan melalui sila pertama, sehingga Indonesia dipahami bukan negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan hasil kompromi yang sering disebut sebagai "nation state religion" (negara kebangsaan yang berketuhanan) (Keri, 2019; Yusuf, 2018). Sejalan dengan itu, politik hukum pembangunan hukum nasional (misalnya melalui GBHN) disebut mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan mengupayakan agar peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama (Baehaqi, 2017; Usfunan & Pondayar, 2022).

Dengan demikian, "norma" dalam sistem hukum Islam—dalam konteks negara—tidak hanya dipahami sebagai doktrin, tetapi juga sebagai sumber nilai dan prinsip yang dapat (dan dalam batas tertentu "wajar") dipositifkan melalui kerangka konstitusional-ideologis Indonesia (Keri, 2019; Saladin, 2021; Usfunan & Pondayar, 2022).

B. Transformasi/Positivisasi: Dari Syariah–Fiqh ke Qanun dan Qadā'

Kajian tentang dinamika hukum ekonomi syariah di Indonesia menguraikan transformasi norma Islam melalui fase syariah, fiqh, qānūn, dan qadhā'. Dua fase pertama dipandang berciri normatif-doktrinal, sedangkan dua fase terakhir berciri legal-formal positif; transisi tersebut membutuhkan otoritas negara untuk mengeksekusi norma agar mengikat secara luas (Adhayanto, 2015). Dengan memakai kerangka transisi hukum H.L.A. Hart, kajian tersebut menekankan relasi antara primary rules (norma moral yang dianut masyarakat) dan secondary rules (aturan pengakuan, perubahan, dan peradilan) sebagai syarat suatu norma menjadi bagian dari sistem hukum positif yang mengikat dan disertai sanksi (Adhayanto, 2015).

Dengan demikian, dari perspektif "sistem", norma Islam tidak berhenti pada moralitas individual, tetapi—ketika dipositifkan—masuk ke dalam jaringan aturan pengakuan, perubahan, dan penegakan yang merupakan ciri sistem hukum negara (Adhayanto, 2015; Faiz, 2016).

Dalam kerangka pemikiran "Indonesian Jurisprudence" ala Ahmad Qodri Azizy, positivisasi hukum Islam juga dipahami menuntut integrasi keilmuan hukum umum dan hukum Islam melalui pendekatan demokratis dan ilmiah (eklektisisme hukum), sehingga implementasi hukum Islam di Indonesia tidak dilakukan melalui indoktrinasi, melainkan melalui proses yang dapat diterima dalam disiplin ilmu hukum dan mekanisme demokratis (Faiz, 2016). Perspektif ini memperkuat tesis bahwa "norma" dalam sistem hukum Islam—ketika diproyeksikan menjadi bagian dari sistem hukum negara—mesti beroperasi melalui desain institusional dan prosedural yang kompatibel dengan tata negara dan pluralisme hukum Indonesia (Buana & APHA, 2020; Faiz, 2016; Ismail, 2018).

________________________________________

IV. UNSUR LEMBAGA DALAM SISTEM HUKUM ISLAM: INSTITUSIONALISASI DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM INDONESIA

A. Peradilan Agama sebagai Sub-Sistem Kekuasaan Kehakiman

Di Indonesia, institusionalisasi sebagian aspek hukum Islam tampak kuat pada Peradilan Agama. Literatur menegaskan bahwa Peradilan Agama dipahami sebagai wujud penerapan syariat Islam sekaligus bagian dari sistem tata hukum nasional, sehingga posisinya dapat dianalisis sebagai sub-sistem dalam sistem hukum nasional (Itmam, 2019; Nuzul, 2018; Saladin, 2021). Dengan kata lain, institusi ini merepresentasikan perjumpaan antara kebutuhan normatif umat (penerapan syariat) dan desain kelembagaan negara (kekuasaan kehakiman) (Nuzul, 2018; Saladin, 2021). Penegasan tersebut juga diletakkan pada fondasi Pancasila sebagai dasar filosofis dalam tata hukum Indonesia, sehingga eksistensi Peradilan Agama dipahami berada dalam kerangka sistem hukum nasional yang berorientasi konstitusional (Nuzul, 2018; Usfunan & Pondayar, 2022).

Namun, institusionalisasi tidak otomatis menghapus problem koordinasi norma dan kepastian hukum. Studi tentang putusan arbitrase syariah menunjukkan adanya problem dualisme kewenangan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama terkait eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, yang mencerminkan ketidakpastian hukum dan konflik norma dalam tata hukum positif (Muhammadin, 2023). Temuan ini penting dalam perspektif "sistem hukum" karena memperlihatkan bahwa keberadaan norma dan lembaga (misalnya, peradilan dan forum penyelesaian sengketa) membutuhkan desain kewenangan yang konsisten agar sistem bekerja sebagai satu kesatuan yang logis (Adhayanto, 2015; Muhammadin, 2023).

B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Instrumen Normatif dan Problematika Kedudukannya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering digambarkan sebagai bentuk transformasi hukum Islam tidak tertulis ke dalam bentuk yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perkara di lingkungan Peradilan Agama, sehingga secara yuridis bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan memperoleh rujukan tertulis dalam sistem hukum nasional (Saladin, 2021; Yunazwardi & Nabila, 2021). Namun, kajian juga menyatakan bahwa kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai instrumen pembentuk KHI menjadi problematik dalam sistem perundang-undangan setelah perubahan rezim pembentukan peraturan, sementara praktik menunjukkan hakim Peradilan Agama tetap menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan (Simarmata, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021). Penelitian empiris di Pengadilan Agama Surakarta bahkan melaporkan bahwa hakim menilai KHI memiliki peran aplikatif dalam menyelesaikan perkara-perkara tersebut karena dinilai mampu beradaptasi dengan dinamika masyarakat, sekalipun statusnya dalam hierarki tertentu diperdebatkan (Simarmata, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021).

Dari sudut "sistem", KHI memperlihatkan dua hal yang berjalan simultan. Pertama, ia berfungsi sebagai perangkat substansi hukum (materi) yang memandu institusi peradilan dalam memutus perkara (Simarmata, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021). Kedua, ia menampilkan ketegangan antara praktik kelembagaan (law in action) dan desain formalis hierarki norma (law in books), yang mengindikasikan bahwa stabilitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kejelasan posisi normatif dan mekanisme pengakuannya (Adhayanto, 2015; Yunazwardi & Nabila, 2021).

________________________________________

V. UNSUR PROSES DALAM SISTEM HUKUM ISLAM: POLITIK HUKUM, LEGISLASI, DAN PENEGAKAN DALAM RUANG PLURALISME

A. Politik Hukum sebagai Proses Integrasi Norma Islam

Literatur politik hukum menekankan bahwa sistem hukum nasional terdiri atas komponen yang saling berhubungan (struktur, substansi, kultur) untuk mencapai tujuan hukum nasional, dan pembangunan hukum nasional membutuhkan perhatian pada asas-asas hukum Islam karena hukum Islam telah lama mengakar dalam masyarakat (Ismail, 2018; Itmam, 2019). Dalam konteks ini, politik hukum dipandang sebagai keniscayaan untuk "menyisipkan" atau mengintegrasikan norma Islam ke dalam kebijakan dan peraturan, dengan penopang berupa partai politik berbasis Islam, organisasi masyarakat Islam, serta lembaga pendidikan formal-informal yang dapat berjuang di ruang legislasi sekaligus mempromosikan norma di masyarakat (Ismail, 2018).

Akan tetapi, politik hukum Islam juga diposisikan tidak identik dengan agenda negara Islam; justru transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dipandang dapat berkontribusi memperkuat komitmen umat Islam pada negara-bangsa, karena akomodasi norma harus melalui pengujian agar selalu sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Buana & APHA, 2020; Usfunan & Pondayar, 2022).

Proses ini juga konsisten dengan pandangan bahwa transformasi norma hukum Islam merupakan kewajiban konstitusional negara dalam membangun sistem hukum nasional yang bersumber dari beberapa sumber (hukum adat, hukum positif/warisan kolonial, dan hukum Islam) yang dipahami sebagai living law bagi masyarakat (Buana & APHA, 2020; Roszi, 2017). Oleh karena itu, dalam perspektif sistem hukum, "proses" (legislasi dan pelembagaan) adalah mekanisme yang menjembatani norma-norma Islam sebagai living law dan nilai moral menjadi norma hukum positif yang berlaku melalui struktur institusional negara (Adhayanto, 2015; Buana & APHA, 2020).

B. Pluralisme Hukum dan Strategi Integrasi

Kerangka pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam realitas sosial, lebih dari satu sistem hukum dapat berlaku pada waktu dan tempat yang sama, termasuk hukum negara, hukum adat, dan hukum agama (Darmalaksana, 2018; Tolhah, 2015). Kajian pluralisme hukum khas Indonesia menggarisbawahi bahwa dalam praktik penegakan hukum, legitimasi hukum adat dan hukum transnasional sering bergantung pada pengakuan negara, sehingga hukum negara cenderung diprioritaskan dalam aspek penegakan (Tolhah, 2015). Literatur lain membedakan "weak pluralism" ketika negara mengakui keberadaan sistem non-negara tetapi menundukkannya pada hukum negara, dan "strong pluralism" ketika dua sistem berada pada posisi yang sama kuat; pembedaan ini dipakai untuk membaca tantangan pluralisme dalam era globalisasi dan relasi kuasa negara serta aktor ekonomi-politik (Nugroho et al., 2022; Tolhah, 2015).

Dalam contoh konkret, penelitian tentang tradisi larangan perkawinan sasuku di Minangkabau menunjukkan adanya pluralisme hukum (adat, Islam, negara) yang dapat membuat norma perkawinan "abu-abu" dan memunculkan situasi ketika hukum adat menjadi rujukan primer meskipun masyarakat kuat beridentitas Islam, sekaligus berpotensi menegasikan norma hukum negara yang menekankan kesukarelaan para pihak (Sugiatminingsih, 2008). Contoh ini menegaskan bahwa sistem hukum (sebagai kesatuan norma–lembaga–proses) bekerja dalam medan sosial yang tidak steril: interaksi antarnorma dapat melahirkan kompetisi otoritas, forum shopping, dan kebutuhan harmonisasi kebijakan agar kepastian dan keadilan sistemik tidak terganggu (Nugroho et al., 2022; Tolhah, 2015).

________________________________________

VI. STUDI KASUS INTEGRASI DALAM KERANGKA NEGARA: ACEH, PERDA SYARIAH, DAN POSITIVISASI YANG BERJENJANG

A. Aceh: Qanun Jinayat dan Otonomi Khusus dalam Negara Kesatuan

Aceh sering dijadikan contoh penting pelembagaan norma pidana Islam pada level daerah melalui qanun. Kajian yuridis atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menempatkan perdebatan utamanya pada kedudukan qanun sebagai peraturan daerah yang bermuatan pidana Islam (jinayah) dan belum diatur pada tingkat nasional, sehingga memunculkan debat legalitas dari sudut formal pembentukan peraturan dan konsep negara kesatuan (Rozaq, 2018). Studi tersebut juga menekankan bahwa pembentukan qanun mengikuti prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak tepat dipahami sebagai "pemindahan" tekstual ayat al-Qur'an dan Sunnah, melainkan sebagai pengaturan syariat Islam yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional (Rozaq, 2018).

Dengan demikian, ketika qanun dibentuk melalui mekanisme formal, ia menjadi norma hukum dalam sistem hukum nasional dan dipahami sebagai bagian dari kerangka otonomi khusus pelaksanaan syariat di Aceh yang tetap berada dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rozaq, 2018).

Dari perspektif pluralisme hukum Aceh, kajian lain menyatakan bahwa di Aceh berlaku keragaman sistem hukum (negara, adat, Islam, termasuk hukum internasional yang diratifikasi), dan pluralisme itu memperoleh pengakuan negara melalui pengaturan pemerintahan Aceh, sehingga hukum adat dan hukum Islam juga berlaku di samping hukum negara (Junaenah et al., 2023). Literatur tentang kearifan lokal Aceh menegaskan bahwa tata kehidupan masyarakat Aceh diatur oleh norma-norma adat yang berdasarkan kaidah-kaidah syariat Islam, sekaligus mengadopsi konsep pluralisme hukum yang mencakup koeksistensi hukum negara, adat, dan agama (Darmalaksana, 2018).

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa dalam sistem hukum (norma–lembaga–proses), Aceh merepresentasikan model integrasi yang menuntut dua syarat: legalitas formal dalam tata pembentukan peraturan serta strategi harmonisasi agar pluralisme tidak berubah menjadi konflik kewenangan (Junaenah et al., 2023; Rozaq, 2018).

B. Peraturan Daerah Berbasis Syariah dalam Otonomi Daerah

Dalam era otonomi daerah, kajian mengenai pembentukan peraturan daerah berbasis syariah menegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan besar mengatur dan mengurus sesuai karakteristiknya, dan peluang tersebut diinterpretasikan sebagian daerah melalui pembentukan Perda berbasis syariah (Yusuf, 2018). Penelitian tersebut menyatakan bahwa tahapan pembentukan peraturan daerah melalui perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dipandang sebagai mandat peraturan perundang-undangan, sehingga Perda berbasis syariah diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum nasional (Yusuf, 2018). Bahkan, kajian tersebut menegaskan bahwa sistem hukum nasional Indonesia dipahami terdiri dari beberapa sistem (adat, Islam termasuk Perda berbasis syariah, Barat, dan internasional), sehingga Perda berbasis syariah diletakkan sebagai salah satu ekspresi sistem hukum Islam yang dipositifkan (Yusuf, 2018).

Namun, pembacaan sistemik mensyaratkan kehati-hatian: karena sistem hukum nasional berjenjang, maka produk hukum daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem perundang-undangan nasional dan harus dibaca dalam relasinya dengan kepentingan nasional serta norma yang lebih tinggi (Rozaq, 2018; Yusuf, 2018). Dalam bahasa pluralisme hukum, Perda syariah dapat dibaca sebagai bentuk pluralisme "lemah" ketika norma non-negara (agama) diakui dan dimasukkan dalam sistem negara dengan kontrol validitas tetap berada pada struktur hukum negara (Darmalaksana, 2018; Tolhah, 2015).

________________________________________

VII. ARAH AKSIOLOGIS SISTEM HUKUM ISLAM: KEMASLAHATAN (MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH) DAN KEADILAN SEBAGAI ORIENTASI SISTEM

Sebagai sistem norma, hukum—termasuk pembaruan hukum pidana—dipandang memerlukan landasan prinsip/asas agar penormaan gejala sosial tersistematisasi dan tidak menimbulkan pertentangan antarnorma (Hatta, 2022). Dalam perspektif hukum Islam, tujuan hukum sering dijelaskan melalui maqāṣid al-sharī'ah, yakni orientasi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan memperoleh manfaat dan menolak kerusakan, sehingga pembentukan hukum (termasuk reformasi pidana) dapat dinilai dari kontribusinya pada kemaslahatan (Hatta, 2022). Kajian tentang pembaharuan hukum pidana juga menekankan kebutuhan penyesuaian dengan hak asasi manusia dan penghormatan kebebasan berekspresi sesuai perkembangan zaman, serta pengakomodasian eksistensi hukum adat; di saat yang sama ditekankan bahwa keadilan perlu diutamakan daripada kepastian hukum (Hatta, 2022).

Walaupun fokus kajian tersebut adalah reformasi pidana, pesan sistemiknya relevan: hukum Islam sebagai sistem nilai akan berhadapan dengan parameter konstitusional (Pancasila), parameter hak asasi, serta realitas pluralisme; maka integrasi norma Islam dalam sistem negara menuntut perumusan asas dan tujuan yang menjaga koherensi sistem dan penerimaan sosial (Buana & APHA, 2020; Hatta, 2022; Ismail, 2018).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, arah tersebut juga digambarkan melalui kebijakan yang mengakui dan menghormati hukum agama serta hukum adat, dan mendorong pembaruan peraturan warisan kolonial (Baehaqi, 2017; Usfunan & Pondayar, 2022). Artinya, nilai kemaslahatan, keadilan, serta kebutuhan harmonisasi pluralisme bukan sekadar wacana moral, tetapi menjadi bagian dari desain politik hukum yang menata hubungan antara norma Islam, norma adat, dan norma negara (Baehaqi, 2017; Buana & APHA, 2020).

________________________________________

VIII. TANTANGAN SISTEMIK: KETEGANGAN NORMA, KEPASTIAN HUKUM, DAN DINAMIKA KULTUR HUKUM

A. Ketegangan pada Level Substansi dan Hierarki Norma

Tantangan sistemik pertama muncul pada level substansi dan hierarki norma. Kasus KHI memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan praktis peradilan (yang memerlukan rujukan materiil) dan problem kedudukan instrumen pembentuknya dalam sistem perundang-undangan, sehingga menimbulkan perdebatan tentang kepastian dan legitimasi normatif meskipun dipakai secara luas oleh hakim (Simarmata, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021). Kasus arbitrase syariah menunjukkan konflik norma tentang kewenangan eksekusi/pembatalan putusan, sehingga mengganggu kepastian hukum dan menunjukkan perlunya pembenahan peraturan perundang-undangan agar sistem berjalan konsisten (Muhammadin, 2023).

B. Ketegangan pada Level Pluralisme dan Penerimaan Sosial

Tantangan kedua muncul pada level pluralisme dan penerimaan sosial. Literatur menegaskan bahwa kekuatan hukum Islam dan peluangnya di Indonesia dinilai signifikan karena dukungan umat Islam dan landasan ideologis-konstitusional; namun kelemahan dan tantangan yang dihadapi dipandang sering bersifat persepsional, karena persepsi masyarakat terhadap hukum Islam dinamis mengikuti pengetahuan, kesadaran beragama, dan perkembangan budaya (Hasibuan, 2023; Ismail, 2018). Dalam konteks masyarakat lokal, pluralisme dapat menempatkan hukum adat atau norma lokal pada posisi dominan (seperti pada kasus Minangkabau) dan menciptakan ketegangan dengan norma Islam maupun hukum negara (Sugiatminingsih, 2008). Ini memperlihatkan bahwa "kultur hukum" (kesadaran, preferensi keadilan, dan kepatuhan sosial) dapat menentukan sistem hukum mana yang efektif di lapangan, terlepas dari desain formal normatifnya (Shofi & Septiani, 2022; Sugiatminingsih, 2008).

C. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi

Tantangan ketiga berupa modernisasi dan globalisasi yang memperberat kompleksitas pluralisme. Diskursus pluralisme hukum dalam konteks globalisasi mengingatkan bahwa aktor global (organisasi internasional, korporasi multinasional) dapat menundukkan norma hukum negara demi kepentingan investasi, dan hal ini dapat semakin memarjinalkan norma lokal seperti adat, sekaligus mengganggu kesejajaran yang dibayangkan pluralisme (Nugroho et al., 2022). Karena itu, pluralisme hukum membutuhkan prinsip selektivitas dan elaborasi nilai Pancasila untuk menjaga agar koeksistensi norma tidak berubah menjadi subordinasi yang merusak tujuan keadilan sosial (Nugroho et al., 2022; Tolhah, 2015).

________________________________________

IX. PENUTUP

Berdasarkan sintesis rujukan di atas, "sistem hukum menurut hukum Islam" (dalam pengertian kesatuan terorganisir norma–lembaga–proses yang berlaku dalam negara) dapat dipahami sebagai konfigurasi yang bekerja pada tiga lapis. Pada lapis norma, hukum Islam hadir sebagai syariah (prinsip dasar) dan fiqh (rumusan manusiawi yang adaptif), yang dapat berfungsi sebagai hukum positif untuk subjek tertentu dan/atau sebagai nilai serta prinsip penyaring dan bahan pembentukan hukum nasional (Disantara, 2021; Saladin, 2021; Usfunan & Pondayar, 2022). Pada lapis lembaga, pelembagaan tampak melalui institusi seperti Peradilan Agama dan perangkat normatif seperti KHI, yang menghubungkan kebutuhan normatif umat dan kerangka kekuasaan kehakiman negara, tetapi tetap menyisakan problem legitimasi normatif dan konsistensi hierarki (Nuzul, 2018; Simarmata, 2018; Yunazwardi & Nabila, 2021). Pada lapis proses, integrasi norma Islam berlangsung melalui politik hukum, legislasi, dan mekanisme transisi dari norma moral ke norma legal-formal (syariah–fiqh–qanun–qadha'), yang mensyaratkan prosedur demokratis, pengujian kesesuaian dengan Pancasila/UUD 1945, serta strategi harmonisasi pluralisme (Adhayanto, 2015; Buana & APHA, 2020; Faiz, 2016).

Dalam konteks Indonesia yang plural dan berkerangka nation state berketuhanan, integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara bukanlah proses pemindahan literal teks agama, melainkan proses adaptasi dan positivisasi yang tunduk pada mekanisme pembentukan peraturan serta kontrol konstitusional, sebagaimana tampak pada perdebatan qanun jinayat Aceh dan Perda berbasis syariah (Junaenah et al., 2023; Rozaq, 2018; Yusuf, 2018). Oleh sebab itu, "sistem hukum menurut hukum Islam" di negara modern paling produktif dibaca sebagai proyek koherensi sistemik: menjaga konsistensi norma (agar tidak antinomi), memperjelas kewenangan lembaga (agar tidak dualisme), dan membangun kultur hukum yang menerima tujuan keadilan/kemaslahatan tanpa menegasikan pluralisme yang diakui dalam kerangka konstitusional Indonesia (Hatta, 2022; Muhammadin, 2023; Tolhah, 2015).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Adhayanto, O. (2015). Perkembangan sistem hukum nasional. Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 163. https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2790

Baehaqi, J. (2017). Pengaruh Islam dan budaya dalam pembentukan hukum di Indonesia. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 219–246. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.928

Buana, A. P., & APHA, J. M. (2020). Hakikat dan eksistensi peradilan adat di Sulawesi Selatan. Journal of Indonesian Adat Law (JIAL), 2(1), 113–137. https://doi.org/10.46816/jial.v2i1.27

Darmalaksana, W. (2018). Asas konkordansi Islam dan Pancasila bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(1). https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.195-229

Disantara, F. P. (2021). Konsep pluralisme hukum khas Indonesia sebagai strategi menghadapi era modernisasi hukum. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6(1), 1–36. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1129

Faiz, P. M. (2016). Perlindungan terhadap lingkungan dalam perspektif konstitusi. Jurnal Konstitusi, 13(4), 766. https://doi.org/10.31078/jk1344

Gazali, G. (2024). Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah perspektif otonomi daerah dan hukum nasional Indonesia. Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 16(1), 69–84. https://doi.org/10.20414/mu.v16i1.10611

Hasibuan, K. (2023). Pemberlakuan hukum syariah dalam sistem hukum nasional: Studi kasus tentang penegakan hukum syariah di negara Asia. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(10), 942–951. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.707

Hatta, M. (2022). Prospek pemberlakuan RKUHP pasca disahkan menjadi undang-undang dalam perspektif maqasid syariah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 248–262. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.248-262

Ismail, E. (2018). Analisis yuridis terhadap legalitas Qanun Aceh No. 6/2014 tentang hukum jinayat. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 20(1), 123–148. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9625

Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639

Junaenah, I., Hermawan, H., Samodro, S., & Rigmalia, D. (2023). Aksesibilitas terhadap informasi keagamaan bagi penyandang disabilitas tuna rungu: Visualisasi tanda di lingkungan Pusdai Jawa Barat. Jurnal HAM, 14(2), 185. https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.185-204

Keri, I. (2019). Legislasi hukum keluarga Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, 16(2), 361. https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i2.97

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia membersamai pemerintah dalam hukum internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Nugroho, I. Y., Ch, M., & Suwandi, S. (2022). Pluralisme hukum dalam tradisi perkawinan sasuku pada masyarakat Minang. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 4(1), 25–41. https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722

Nuzul, A. (2018). Hukum Islam mandiri dan terintegrasi (berkontribusi menguatkan sistem hukum nasional berwawasan ke-Indonesiaan). Al-Bayyinah, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.35

Roszi, J. P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan hukum Islam dalam perundang-undangan pada era Orde Baru (1965 s/d 1998). Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2(2), 151. https://doi.org/10.29240/jf.v2i2.285

Rozaq, J. A. (2018). Menyisipkan politik hukum dalam sosialisasi norma Islam ke dalam sistem hukum nasional. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 302–321. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.302-321

Saladin, T. (2021). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam, 6(2), 155. https://doi.org/10.24235/inklusif.v6i2.9747

Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan penerapan hukum Islam dalam hukum positif Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 2(8), 660–669. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i8.391

Simarmata, R. (2018). Pendekatan positivistik dalam studi hukum adat. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(3), 463. https://doi.org/10.22146/jmh.37512

Sugiatminingsih, S. (2008). Pengaruh sistem perkawinan Islam terhadap sistem hukum perkawinan masyarakat. El Harakah: Jurnal Budaya Islam, 7(1), 91. https://doi.org/10.18860/el.v7i2.4661

Tolhah, A. (2015). Peluang dan tantangan kompetensi Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Usfunan, J. Z., & Pondayar, Y. (2022). Nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat adat dalam pemilihan legislatif di Papua. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (JAPHTN-HAN), 1(2), 277–289. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.53

Wahid, A., Rohadi, R., & Shodikin, A. (2023). Membangun hukum ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan bermartabat. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 8(2), 186. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.14508

Yunazwardi, M. I., & Nabila, A. (2021). Implementasi norma internasional mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Indonesian Perspective, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.14710/ip.v6i1.37510

Yusuf, A. W. (2018). Potensialitas transformasi nilai, asas, dan kaidah hukum Islam ke dalam hukum nasional. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 1(1), 24–27. https://doi.org/10.47076/jkpis.v1i1.10