01701 - Sertifikat Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Instrumen Pembuktian, Perlindungan Harta, Dan Kemaslahatan Dalam Muamalah Modern

Legal Certificates in Islamic Law Perspective: Instruments of Evidence, Property Protection, and Maslahah in Modern Muamalah

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedudukan sertifikat hukum—sebagai dokumen resmi yang membuktikan suatu hak atau status hukum—dalam perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif melalui telaah literatur, kajian ini menganalisis tiga domain utama: sertifikat hak atas tanah, sertifikat tanah wakaf, dan sertifikat merek (hak kekayaan intelektual). Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat hukum dalam perspektif hukum Islam dapat diposisikan sebagai instrumen pembuktian modern yang selaras dengan prinsip pencatatan (documentation) dalam muamalah, sebagaimana dianjurkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, serta relevan dengan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqashid al-syariah. Dalam ranah wakaf, fiqh menerima keabsahan wakaf tanpa sertifikat selama rukun dan syarat terpenuhi, namun sertifikat tetap penting sebagai bukti otentik dalam tata kelola negara. Dalam ranah merek, fatwa MUI memposisikan hak merek sebagai huquq maliyyah yang mendapat perlindungan setara harta, sehingga sertifikat merek menjadi bukti formal atas kekayaan tersebut. Kajian ini menyimpulkan bahwa sertifikat hukum paling tepat dipahami sebagai perangkat administratif yang—meski tidak selalu menjadi syarat sah menurut fiqh—berperan kuat untuk mewujudkan kepastian, perlindungan, dan pencegahan sengketa dalam muamalah modern, sejalan dengan orientasi maslahah dan perlindungan harta dalam syariah.

Kata Kunci: Sertifikat Hukum; Hukum Islam; Hifz al-Mal; Maqashid Syariah; Muamalah; Wakaf; Hak Kekayaan Intelektual

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the position of legal certificates—as official documents proving a right or legal status—from the perspective of Islamic law. Employing a normative-comparative approach through literature review, the study analyzes three primary domains: land title certificates, waqf land certificates, and trademark certificates (intellectual property rights). The findings indicate that legal certificates in Islamic law perspective can be positioned as modern evidentiary instruments aligned with the principle of documentation in muamalah, as encouraged in Surah Al-Baqarah verse 282, and relevant to the objective of property protection (hifz al-mal) in maqashid al-shariah. In the domain of waqf, Islamic jurisprudence accepts the validity of waqf without a certificate as long as its pillars and conditions are fulfilled; nonetheless, certificates remain important as authentic evidence in state governance. In the domain of trademarks, the MUI fatwa positions trademark rights as huquq maliyyah receiving protection equivalent to property, making trademark certificates the formal proof of such wealth. The study concludes that legal certificates are best understood as administrative instruments that—even when not strictly required for validity under fiqh—play a strong role in achieving certainty, protection, and dispute prevention in modern muamalah, in accordance with the maslahah orientation and property protection objectives of shariah.

Keywords: Legal Certificate; Islamic Law; Hifz al-Mal; Maqashid Shariah; Muamalah; Waqf; Intellectual Property Rights

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum kontemporer, "sertifikat hukum" dipahami sebagai dokumen resmi yang membuktikan adanya suatu hak atau status hukum tertentu, misalnya sertifikat hak atas tanah dan sertifikat hak atas merek (merek terdaftar). Pemaknaan "sertifikat" sebagai bukti formal atas suatu hak dapat ditunjukkan, misalnya, pada konsep sertifikat tanah dalam rezim pendaftaran tanah yang dipahami sebagai salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu, sehingga berfungsi sebagai tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis (Syukran, 2019).

Analogi serupa juga dinyatakan dalam kajian administrasi merek: jika sertifikat hak atas tanah adalah tanda bukti hak atas tanah, maka sertifikat merek juga merupakan tanda bukti hak atas kekayaan intelektual yang dilindungi hukum, dan kedua jenis hak tersebut sama-sama harus didaftarkan kepada pemerintah melalui instansi berwenang (Arroisi et al., 2022). Di sisi lain, literatur yang secara eksplisit membandingkan hukum positif dan hukum Islam menegaskan bahwa dalam pandangan hukum Islam, sertifikat dipandang sebagai bentuk pencatatan dalam agenda transaksi atau bukti keabsahan suatu hak kepemilikan; meskipun pencatatan sertifikat tidak selalu diwajibkan, hukum Islam "sangat menganjurkan" pencatatan untuk memperkuat pembuktian (Melynia et al., 2022).

Persoalan sertifikat hukum menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan tata kelola aset dalam masyarakat muslim Indonesia, khususnya dalam konteks tanah, wakaf, dan hak kekayaan intelektual. Konflik pertanahan yang terus berulang, sengketa wakaf akibat lemahnya administrasi, serta perkembangan ekonomi kreatif yang membutuhkan perlindungan merek menjadikan kajian ini memiliki urgensi praktis yang tinggi. Dengan demikian, "sertifikat hukum" dalam perspektif hukum Islam dapat diposisikan sebagai instrumen pembuktian modern yang selaras dengan prinsip pencatatan dalam muamalah untuk menghadirkan kepastian dan mengurangi sengketa (Melynia et al., 2022; Sulistiani, 2023).

Korelasi ini menjadi penting karena sejumlah kajian tentang hukum Islam menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai bagian dari tujuan umum syariah (maqashid al-syariah) yang relevan dengan tata kelola hak dan aset, termasuk aset pertanahan dan hak kebendaan modern (Amriani & Sewang, 2019; Herlindah et al., 2022; Setiani & Kholishayatuddin, 2022). Oleh sebab itu, sertifikat—sebagai dokumen yang menegaskan status hak—dapat dipahami bukan sekadar formalitas administratif, melainkan perangkat untuk menegakkan tujuan perlindungan harta dan kepastian relasi hukum atas aset (Herlindah et al., 2022; Tektona & Susanti, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan sertifikat hukum dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah tiga domain utama: (1) sertifikat hak atas tanah, (2) sertifikat tanah wakaf, dan (3) sertifikat merek sebagai representasi hak kekayaan intelektual.

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif (normative-comparative approach) dengan metode telaah literatur (literature review) sistematis. Sumber data primer dalam kajian ini adalah literatur hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang relevan, mencakup artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian lapangan, dan kajian fatwa. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan fiqh klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi hukum positif Indonesia dalam tiga domain utama kajian, yakni sertifikat tanah, sertifikat wakaf, dan sertifikat merek. Pendekatan maqashid al-syariah—khususnya aspek hifz al-mal (perlindungan harta)—digunakan sebagai kerangka analisis normatif untuk menilai kompatibilitas institusi sertifikat hukum dengan prinsip-prinsip syariah.

________________________________________

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Normatif: Anjuran Pencatatan dalam Muamalah dan Kemaslahatan

Beberapa literatur yang secara spesifik membahas wakaf dan pencatatan menautkan prinsip pencatatan muamalah dengan rujukan normatif Al-Qur'an, khususnya Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang pencatatan dalam transaksi, dan mengaitkannya dengan kebutuhan bukti otentik dalam pengelolaan wakaf (Sulistiani, 2023). Pada konteks wakaf, penelitian mengenai pencatatan tanah wakaf menegaskan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menetapkan wakaf harus dicatat untuk memperoleh bukti otentik, dan penelitian tersebut juga mengaitkan urgensi pencatatan dengan Surah Al-Baqarah: 282 (Sulistiani, 2023).

Sementara itu, studi komparatif tentang kedudukan sertifikat menyatakan bahwa dalam hukum Islam, sertifikat adalah bentuk pencatatan transaksi atau bukti keabsahan hak kepemilikan; meskipun pencatatan tidak menjadi syarat wajib yang menentukan sah tidaknya peristiwa muamalah tertentu, pencatatan dianjurkan agar pembuktian kuat ketika terjadi sengketa (Melynia et al., 2022). Dengan kerangka ini, sertifikat dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari prinsip pencatatan muamalah yang ditekankan demi keteraturan hubungan hukum antarpihak (Melynia et al., 2022; Sulistiani, 2023).

Kecenderungan anjuran pencatatan ini juga sering dijelaskan melalui argumen kemaslahatan (maslahah) dan pencegahan mudarat. Studi tentang pencatatan aset wakaf di sebuah pesantren menegaskan bahwa meskipun dalam hukum Islam pencatatan aset wakaf tidak diharuskan, dalam konteks kemaslahatan pencatatan memberi manfaat untuk menghindari persengketaan di masa depan dan memperoleh perlindungan hukum yang kuat (Arifin et al., 2022).

Argumentasi serupa juga muncul pada kajian efektivitas sertifikasi tanah wakaf: tanah wakaf tanpa sertifikat dinilai tetap legal menurut hukum Islam sepanjang memenuhi prinsip dan ketentuan syariah, tetapi dari perspektif hukum positif status tanpa sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai dan berpotensi menimbulkan problem di kemudian hari (Marginingrum & Riadi, 2021). Karena itu, "sertifikat hukum" dalam perspektif hukum Islam kontemporer dapat dipahami sebagai instrumen maslahah: tidak selalu menentukan sahnya akad/perbuatan hukum menurut fiqh, tetapi berfungsi kuat untuk mencegah konflik, memperjelas status hak, dan menyediakan alat bukti formal dalam tata kelola publik modern (Arifin et al., 2022; Marginingrum & Riadi, 2021).

2. Sertifikat Hak Atas Tanah: Bukti Kuat, tetapi Tidak Selalu Absolut

Dalam ranah pertanahan, sejumlah rujukan menekankan bahwa pendaftaran tanah bertujuan menghadirkan kepastian hukum dan kemudian menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak (Dirkareshza et al., 2023; Novianti & Maulida, 2020). Pendaftaran tanah dipahami sebagai rangkaian kegiatan—pengukuran, perpetaan, pembukuan, pendaftaran hak dan peralihannya—yang berujung pada pemberian surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Novianti & Maulida, 2020).

Penjelasan tentang data fisik dan data yuridis juga ditegaskan: data fisik mencakup letak, batas, dan luas tanah, sedangkan data yuridis mencakup status tanah (jenis hak), subjek hak, serta beban-beban pihak ketiga (Syukran, 2019). Dalam kerangka ini, sertifikat tanah menjadi dokumen yang memungkinkan pemegang hak membuktikan status haknya, sekaligus memungkinkan pihak berkepentingan memperoleh keterangan mengenai tanah sebagai objek perbuatan hukum (Sidabutar, 2023). Dengan demikian, sertifikat tanah berfungsi sebagai instrumen pembuktian formal dan sarana administrasi yang menopang kepastian status subjek, objek, dan jenis hak (Dirkareshza et al., 2023; Sidabutar, 2023).

Namun, beberapa literatur juga menekankan keterbatasan sertifikat dalam praktik sengketa. Kajian tentang kepastian hukum kepemilikan tanah menyimpulkan bahwa kepemilikan sertifikat tidak selalu memberikan kepastian absolut, karena pihak lain masih dapat menggugat pemegang sertifikat (Sidabutar, 2023). Dalam konteks lain, analisis putusan sengketa tanah menunjukkan sertifikat hak milik tertentu dapat dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila penguasaan tanah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lain yang berhak, sehingga perolehan/pendasaran faktualnya dinilai melawan hukum (Mallo et al., 2023).

Literatur tentang problem sertifikat ganda dan sertifikat palsu juga menunjukkan bahwa dalam praktik terdapat peredaran sertifikat palsu, "sertifikat asli tetapi palsu", atau sertifikat ganda, sehingga pemegang hak perlu memverifikasi kebenaran data fisik dan data yuridis di kantor pertanahan (Syukran, 2019). Dengan demikian, sekalipun sertifikat berfungsi sebagai alat bukti kuat, literatur yang tersedia menegaskan adanya ruang pembuktian sebaliknya dalam sengketa serta perlunya tata kelola pendaftaran yang baik agar sertifikat tidak cacat administrasi atau tidak berbasis penguasaan yang sah (Mallo et al., 2023; Sidabutar, 2023; Syukran, 2019).

Kerangka pembuktian ini selaras dengan pendekatan yang juga digunakan dalam studi hukum ekonomi syariah tentang jual beli tanah: sertifikat tanah dipahami sebagai surat tanda bukti hak menurut PP No. 24 Tahun 1997, dan ditegaskan memiliki "sisi ganda" sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sekaligus tanda bukti hak keperdataan; sebagai tanda bukti hak, sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Abdillah & Rostini, 2022). Pada saat yang sama, studi lapangan mengenai jual beli tanah tidak tersertifikasi menegaskan bahwa sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan dan hak seseorang atas tanah; ketiadaan sertifikat dapat menimbulkan masalah dan merugikan pihak tertentu dalam praktik (Abdillah & Rostini, 2022).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kejelasan hak dan pencegahan mudarat dalam muamalah, keberadaan sertifikat tanah dapat dipahami sebagai sarana memperjelas objek transaksi dan memperkuat pembuktian, meskipun sahnya akad jual beli menurut sebagian kajian lapangan dapat tetap diakui bila rukun dan syarat terpenuhi (Abdillah & Rostini, 2022; Setiani & Kholishayatuddin, 2022).

3. PTSL dan Sertifikat Elektronik sebagai Penguatan Kepastian Hak

Dalam konteks kebijakan pendaftaran tanah, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diposisikan sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum melalui pemberian sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah (Ferdyansyah et al., 2024). Literatur pengabdian masyarakat yang membahas sosialisasi PTSL menegaskan bahwa pendaftaran tanah bertujuan mewujudkan kepastian status hak yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak, serta menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak (Dirkareshza et al., 2023).

Studi mengenai implementasi PTSL di Kabupaten Jember juga menekankan bahwa konflik pertanahan muncul karena sertifikasi kepemilikan tanah yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat melakukan kewajiban administratif pendaftaran; sertifikasi melalui PTSL dijelaskan memberi perlindungan hukum karena sertifikat menjadi bukti kepemilikan formal (Ferdyansyah et al., 2024). Dengan demikian, PTSL dapat dipahami sebagai kebijakan administratif yang menguatkan fungsi sertifikat sebagai perangkat kepastian hukum—yang, dari perspektif maqashid (hifz al-mal), dapat dibaca sebagai penguatan perlindungan aset melalui administrasi yang lebih tertib (Ferdyansyah et al., 2024; Herlindah et al., 2022).

Selain itu, kajian mengenai sertifikat elektronik menempatkan pemalsuan sertifikat, sertifikat ganda/overlapping, dan maraknya mafia tanah sebagai sebab mengapa sertifikat konvensional dipersepsikan tidak lagi memadai untuk memberi kepastian hukum, sehingga dibutuhkan terobosan seperti regulasi sertifikat elektronik (Alimuddin, 2021). Penelitian tersebut menyatakan mekanisme pendaftaran tanah berbasis sistem elektronik menghasilkan dokumen elektronik berupa sertifikat elektronik (e-certificate) dan memberikan manfaat seperti kemudahan akses data digital serta bebas dari pemalsuan sertifikat tanah sebagai basis jaminan kepastian hukum (Alimuddin, 2021). Walaupun kajian ini berangkat dari perspektif hukum positif, ia menunjukkan arah kebijakan yang menautkan administrasi modern dengan tujuan kepastian dan perlindungan hak, yang relevan dengan agenda perlindungan harta (hifz al-mal) sebagaimana dibahas dalam literatur maqashid (Alimuddin, 2021; Herlindah et al., 2022).

4. Sertifikat Tanah Wakaf: Sah Menurut Fiqh, tetapi Lemah Tanpa Bukti Otentik dalam Tata Kelola Negara

Isu sertifikasi menjadi sangat menonjol dalam wakaf, terutama wakaf tanah. Berbagai studi lapangan menunjukkan bahwa wakaf sering dilakukan secara lisan atau berbasis kepercayaan, tanpa segera diikuti administrasi formal berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf (Abdullah, 2023; Rahman et al., 2021). Penelitian tentang problematika masjid yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf menggambarkan praktik kesepakatan wakaf tidak tertulis yang berlangsung bertahun-tahun, dengan alasan minim biaya dan prosedur administrasi yang dianggap berbelit serta memakan waktu (Rahman et al., 2021).

Studi lain di Padang Pariaman menunjukkan penyebab banyaknya tanah wakaf belum memiliki AIW/APAIW dan sertifikat wakaf antara lain ikrar dilakukan melalui musyawarah adat (ninik mamak), tingginya rasa saling percaya, rendahnya pemahaman urgensi sertifikat wakaf, serta persepsi biaya sertifikasi tinggi dan sertifikasi dianggap belum berguna (Abdullah, 2023). Kajian kesadaran hukum di Kota Malang juga menegaskan faktor di balik tanah wakaf tidak bersertifikat meliputi rendahnya kesadaran hukum, biaya tinggi, dan prosedur rumit/panjang untuk memperoleh sertifikat (Sudirman, 2020). Semua ini menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi wakaf bukan semata soal legal drafting, tetapi juga menyangkut budaya hukum, literasi prosedural, dan akses administratif (Abdullah, 2023; Rahman et al., 2021; Sudirman, 2020).

Dari sudut fiqh, beberapa literatur secara tegas menyatakan bahwa status tanah wakaf yang belum bersertifikat tetap legal/sah menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip dan ketentuan syariah (Marginingrum & Riadi, 2021). Penelitian empiris mengenai perlindungan tanah wakaf tidak bersertifikat juga menyimpulkan bahwa tanah wakaf tanpa sertifikat dapat terlindungi secara hukum bila memenuhi rukun dan syarat wakaf serta dapat dibuktikan dengan AIW, saksi-saksi, dan alat bukti tertulis lain yang menjelaskan kedudukan tanah wakaf tersebut (Aini, 2019). Literatur lain menegaskan bahwa dalam kajian hukum Islam tidak terdapat dasar yang mewajibkan tanah wakaf harus memiliki sertifikat wakaf, tetapi sertifikasi dianggap penting untuk perlindungan hukum dan penguatan administrasi publik (Hamzani & Mukhidin, 2017).

Dengan demikian, terdapat pembedaan yang konsisten dalam literatur: fiqh menekankan sahnya perbuatan wakaf pada pemenuhan rukun/syarat dan ikrar, sedangkan kebutuhan sertifikat berada dalam ranah penguatan bukti, kemaslahatan, dan proteksi dalam tata kelola negara (Aini, 2019; Hamzani & Mukhidin, 2017; Marginingrum & Riadi, 2021).

Dalam ranah hukum positif Indonesia, studi-studi yang tersedia menekankan bahwa pendaftaran tanah (termasuk tanah wakaf) adalah bagian dari mekanisme pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui penerbitan sertifikat sebagai alat bukti kuat (Fatimah, 2019; Novianti & Maulida, 2020). Pendaftaran tanah wakaf diposisikan penting untuk memperoleh sertifikat sebagai kepastian hukum dan menghindari sengketa tanah wakaf (Fatimah, 2019). Kajian implementasi pendaftaran tanah wakaf menegaskan bahwa ketidaklengkapan administrasi menyebabkan posisi tanah wakaf lemah secara yuridis karena tidak ada alat bukti yang menjadi jaminan kepastian hukum (Novianti & Maulida, 2020).

Studi tentang perlindungan harta benda wakaf di Pekalongan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf yang tidak dituangkan dalam AIW tidak memiliki kekuatan hukum, dan penetapan pengadilan agama dapat menjadi dasar permohonan sertifikat, kemudian dilakukan perubahan sertifikat melalui BPN menjadi sertifikat wakaf atas nama nadzir (Hamzani & Mukhidin, 2017). Dengan demikian, sertifikat tanah wakaf dalam tata kelola negara berfungsi sebagai bukti otentik sekaligus instrumen pencegahan intervensi pihak ketiga, sejalan dengan kebutuhan kepastian hukum administrasi pertanahan (Fatimah, 2019; Hamzani & Mukhidin, 2017; Novianti & Maulida, 2020).

Keterlibatan aktor kelembagaan juga dipandang sentral. Studi tata kelola wakaf di Jember menegaskan bahwa peran PPAIW tinggi dalam rangka penerbitan sertifikat wakaf agar tanah wakaf memiliki jaminan kepastian hukum (Syakur et al., 2018). Studi mengenai pengelolaan tanah wakaf oleh nazhir di Gorontalo juga menyatakan bahwa nazhir semestinya mengurus sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat bukti untuk memberi kepastian hukum dan mencegah sengketa antara ahli waris dan nazhir (Marwan & Insani, 2022). Dengan demikian, sertifikat wakaf bukan sekadar produk akhir administratif, melainkan bagian dari tata kelola aset publik yang menuntut kepatuhan prosedural dan penguatan kapasitas pengelola (nazhir) serta pejabat pencatat wakaf (Marwan & Insani, 2022; Syakur et al., 2018).

5. Kebijakan Pembebasan Biaya dan Penguatan Akses Sertifikasi Wakaf

Persoalan biaya dan akses administratif sering disebut sebagai hambatan sertifikasi tanah wakaf (Abdullah, 2023; Rahman et al., 2021; Sudirman, 2020). Dalam konteks ini, kajian hukum administrasi negara tentang kebijakan pembebasan biaya sertifikat tanah wakaf menjelaskan bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan pembebasan biaya sertifikasi tanah wakaf untuk memberdayakan tanah wakaf, mempercepat legalitas, melindungi dan mengamankan, serta mengoptimalkan manfaat aset wakaf (Islamiyati, 2019). Artikel yang sama menegaskan bahwa akibat hukum dari pendaftaran tanah adalah diberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sertifikat (Islamiyati, 2019).

Sejalan dengan itu, penelitian kesadaran hukum di Kota Malang menyebut pemerintah memperkenalkan kebijakan untuk mengatasi kendala, termasuk pendidikan hukum dan pendaftaran gratis untuk tanah wakaf (Sudirman, 2020). Dengan demikian, dari perspektif maslahat, kebijakan pembebasan biaya dapat dibaca sebagai strategi negara untuk memperkuat bukti legal wakaf sekaligus memitigasi problem budaya hukum dan akses biaya yang berulang disebut sebagai penghambat (Islamiyati, 2019; Sudirman, 2020).

6. Sertifikat dalam Peralihan Hak karena Waris dan Mahar

Di luar wakaf, isu sertifikat juga muncul pada peralihan hak atas tanah melalui pewarisan maupun mahar. Dalam konteks waris, literatur tentang legalisasi tanah warisan tanpa sertifikat menekankan bahwa sertifikat hak atas tanah dapat menjadi bagian dari warisan jika hak atas tanah dialihkan melalui proses pewarisan, dan sertifikat dapat dianggap sebagai dokumen yang menunjukkan kepemilikan; namun sertifikat juga dapat menjadi "cacat hukum" bila proses perolehannya tidak mematuhi persyaratan yang relevan (Ardha et al., 2023).

Kajian tentang peralihan hak milik tanah waris dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa dalam kasus tertentu sertifikat tanah waris dapat dipersoalkan/batal bila proses peralihannya tidak sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang berhak (Nimah, 2019). Pada saat yang sama, studi-studi tersebut menunjukkan bahwa pendaftaran/peralihan sertifikat tanah diarahkan untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Nimah, 2019). Dengan demikian, dalam perspektif kehati-hatian muamalah, sertifikat bekerja sebagai sarana administratif untuk mengurangi konflik waris, meskipun integritas prosedur perolehan tetap menentukan kekuatan sertifikat dalam sengketa (Ardha et al., 2023; Nimah, 2019).

Pada isu mahar berupa tanah, kajian mengenai kebiasaan masyarakat Bugis Bone menegaskan bahwa bukti kepemilikan tanah yang paling kuat menuntut pendaftaran pada kantor pertanahan dan penerbitan sertifikat tanah mahar, sehingga memberi jaminan kepastian hukum kepemilikan mahar tanah (mhi, 2019). Kajian lain tentang problematika kepemilikan tanah melalui mahar menunjukkan bahwa kedudukan sertifikat hak atas tanah dalam sengketa pertanahan Indonesia berada dalam sistem publikasi negatif yang bertendensi positif: sertifikat dinyatakan sah sebagai pembuktian yang kuat, tetapi masih dapat disanggah dengan bukti lain yang lebih kuat (Subha, 2019). Dengan demikian, pada mahar tanah, sertifikat dipahami sebagai penopang pembuktian hak, tetapi literatur juga mengingatkan bahwa kekuatan itu bukan tanpa batas bila muncul bukti lawan yang lebih kuat (mhi, 2019; Subha, 2019).

7. Sertifikat Merek (Hak Kekayaan Intelektual) sebagai Bukti Hak Menurut Perspektif Hukum Islam dan Tata Kelola Negara

Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek, sertifikat berfungsi sebagai bukti kepemilikan hak yang timbul dari pendaftaran. Literatur pengabdian dan kajian merek menegaskan bahwa merek merupakan aset ekonomi, dan untuk memperoleh sertifikat hak merek sehingga terlindungi hukum, merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Indrawati & Setiawan, 2020; Verawati, 2022). Studi penyuluhan pendaftaran merek juga menyatakan bahwa dengan pendaftaran merek pelaku usaha memperoleh sertifikat merek sebagai bukti bahwa merek telah terdaftar dan terlindungi secara hukum, serta dapat dijadikan bukti otentik di pengadilan bila terjadi penyalahgunaan merek (Indrawati & Setiawan, 2020).

Selain itu, kajian kewenangan peradilan atas sengketa merek menegaskan bahwa penerbitan sertifikat merek merupakan tindakan administratif pemerintah yang dapat diuji keabsahannya dalam kerangka pengujian tindakan administratif, dan sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas konstitutif (first to file) sehingga pemegang hak merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan (Arroisi et al., 2022). Dengan demikian, sertifikat merek bukan hanya bukti privat kepemilikan, tetapi juga terkait dengan tindakan administrasi negara dan mekanisme kontrol yudisial terhadap keputusan penerbitannya (Arroisi et al., 2022).

Dalam perspektif hukum Islam Indonesia, terdapat penguatan normatif melalui fatwa MUI mengenai HKI. Kajian tentang pembiayaan pendaftaran merek melalui akad istishna' mengutip Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan HKI yang menyatakan bahwa hak merek dipandang sebagai huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (kekayaan) (Hidayah, 2020). Kajian lain tentang hak merek sebagai objek dalam perjanjian rahn juga menyatakan bahwa MUI melalui fatwa tahun 2005 menjelaskan hak merek merupakan huquq maliyyah yang mendapat perlindungan hukum seperti mal/harta (Hidayah, 2014). Dengan demikian, sertifikat merek—sebagai bukti formal atas hak merek terdaftar—dapat dipahami sebagai instrumen pembuktian atas "harta" dalam pengertian huquq maliyyah, sehingga secara konseptual kompatibel dengan prinsip perlindungan harta dalam muamalah (Hidayah, 2014, 2020).

Literatur hukum merek juga menegaskan karakter kebendaan hak merek: sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan hak atas merek dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (Indrawati, 2021), dan hak merek sebagai hak eksklusif merupakan hak kebendaan tidak berwujud yang berpeluang dialihkan dan diperalihkan kepada pihak lain (Hakim & Kholidah, 2020). Kajian peran notaris dalam pengalihan hak atas merek terdaftar juga menyatakan bahwa merek terdaftar memperoleh sertifikat merek yang diterbitkan DJKI, dan hak atas merek sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dialihkan melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang (Rahayu et al., 2022). Dengan demikian, sertifikat merek menghubungkan dimensi administrasi publik (penerbitan/pendaftaran) dengan dimensi hukum kebendaan (hak yang dapat dialihkan) (Indrawati, 2021; Rahayu et al., 2022).

8. Sertifikat Merek sebagai Objek Jaminan: Antara Rahn (Fiqh) dan Praktik Gadai/Fidusia

Perluasan fungsi sertifikat dalam muamalah modern tampak pada penggunaan sertifikat merek sebagai objek jaminan. Kajian praktik bank syariah menyatakan hak atas merek dalam praktik bank syariah diterima sebagai objek jaminan pembiayaan dan dibebani dengan lembaga jaminan gadai; namun hak merek dinilai berisiko karena nilainya tidak terjamin sehingga hanya diterima sebagai jaminan tambahan (Usanti, 2018). Penelitian yuridis tentang sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan juga menyatakan bahwa hak merek sebagai benda bergerak tidak berwujud bernilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga dapat dijadikan jaminan; tetapi dalam ketentuan penilaian kualitas aset bank, sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan sebagai jaminan utama dan lebih ditempatkan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan fidusia (Indrawati, 2021). Hambatan yang disebut antara lain belum adanya standar penilaian merek, ketidakpastian nilai ekonomi, serta kesulitan eksekusi jika debitur wanprestasi (Indrawati, 2021).

Dengan demikian, literatur konsisten menempatkan sertifikat merek sebagai jaminan yang mungkin, tetapi berisiko dan cenderung ditempatkan sebagai tambahan, bukan jaminan utama (Indrawati, 2021; Usanti, 2018).

Nuansa penting dalam perspektif hukum Islam muncul ketika praktik lembaga jaminan tidak sepenuhnya menggunakan konsep rahn sebagaimana dikenal dalam fiqh. Kajian bank syariah menyatakan bahwa dalam fiqh Islam lembaga jaminan kebendaan dikenal dengan "rahn" sebagai perjanjian menahan sesuatu benda (benda atau bukti harta) yang tetap milik peminjam namun ditahan sebagai tanggungan utang; namun praktik Bank Syariah X membebani sertifikat merek dengan lembaga jaminan gadai, bukan lembaga rahn sebagaimana dikenal dalam fiqh Islam (Usanti, 2018).

Di sisi lain, kajian pembiayaan pendaftaran merek melalui istishna' menegaskan bahwa sertifikat hak merek dapat dijadikan jaminan hutang (rahn) jika disepakati para pihak, dan dalam praktik sertifikat merek dapat ditahan lembaga pembiayaan sampai utang lunas (Hidayah, 2020). Kajian hak merek sebagai objek rahn juga menyatakan bahwa menurut ulama Hanafiah, hak merek dapat dijadikan marhun, dan sertifikat merek sebagai bukti dapat dijadikan objek perjanjian hutang piutang dengan pengikatan gadai; namun disebut pula bahwa sertifikat hak merek bukan merupakan surat berharga seperti saham dan obligasi (Hidayah, 2014).

Dengan demikian, terdapat dua lapis realitas: secara fiqh dan fatwa, hak merek dipahami sebagai huquq maliyyah yang dapat menjadi objek rahn; sementara dalam praktik lembaga keuangan, instrumen yang digunakan bisa berupa gadai perdata atau fidusia, dan penerimaannya cenderung sebagai jaminan tambahan karena risiko valuasi dan eksekusi (Hidayah, 2014, 2020; Indrawati, 2021; Usanti, 2018).

9. Sertifikat HKI sebagai Instrumen Wakaf Produktif: Ekspansi Objek Wakaf dan Kebutuhan Bukti

Perkembangan kontemporer juga menunjukkan sertifikat sebagai bukti pada objek wakaf yang semakin luas, termasuk HKI. Kajian tentang wakaf produktif menyatakan bahwa literatur mendukung Islam mengakui kekayaan intelektual sebagai properti yang membutuhkan perlindungan, serta wakaf HKI dilakukan dengan alat bukti otentik, yaitu sertifikat HKI yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan masing-masing wakaf HKI wajib didaftarkan untuk dimuat dalam daftar umum HKI (Habibah, 2021).

Pada aras regulasi nasional, kajian tentang hukum wakaf benda bergerak menyebut bahwa UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan HKI sebagai salah satu bentuk wakaf benda bergerak, menunjukkan perluasan objek wakaf yang dipengaruhi pendapat ulama (disebut dipengaruhi Malikiyah) (B. Abdullah, 2018). Selain itu, kajian pengalihan hak merek terdaftar dengan cara wakaf menegaskan bahwa UU Merek dan Indikasi Geografis mengakui pengalihan merek melalui wakaf, dan praktik wakaf merek melibatkan penyerahan sertifikat kepemilikan merek sebagai bukti kepemilikan kepada pejabat terkait untuk proses pendaftaran (Dhiwangga, 2018).

Dengan demikian, sertifikat HKI menjadi kunci pembuktian dalam dua jalur sekaligus: jalur komersial (perlindungan eksklusif) dan jalur filantropi Islam (wakaf produktif), yang keduanya sama-sama menuntut bukti formal atas keberadaan dan kepemilikan hak (B. Abdullah, 2018; Dhiwangga, 2018; Habibah, 2021).

10. Sertifikat Halal: Fatwa Tertulis sebagai Status Hukum Kehalalan Produk

Walaupun contoh utama yang disebutkan adalah sertifikat tanah dan sertifikat merek, literatur yang tersedia juga memperlihatkan bentuk "sertifikat status" yang khas dalam hukum Islam, yakni sertifikat halal. Sejumlah studi menegaskan bahwa sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam, dan sertifikat halal merupakan syarat untuk mencantumkan label halal (Hadida, 2022; Husin et al., 2021).

Kajian implementasi sertifikasi halal pada pemasok IKM juga menyatakan bahwa "Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam" (Khalimy, 2018). Dalam konteks tata kelola kontemporer, studi UMKM menyebut sertifikat halal dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang secara tertulis menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat Islam, dan sertifikat halal diperlukan untuk melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak halal (Sulasno & Dwisvimiar, 2022).

Penelitian tentang keamanan konsumen muslim juga menegaskan bahwa kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan keselamatan konsumen dipengaruhi oleh kepemilikan sertifikat halal, meskipun proses memperolehnya dinilai penuh kesulitan (M. D. Rahayu & Mahmud, 2024). Dengan demikian, sertifikat halal memperlihatkan pola yang sejalan dengan tema sertifikat hukum: status normatif (halal/haram) dinyatakan melalui dokumen resmi yang memiliki fungsi perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam ruang publik (Hadida, 2022; M. D. Rahayu & Mahmud, 2024; Sulasno & Dwisvimiar, 2022).

________________________________________

D. SIMPULAN

Berdasarkan literatur yang tersedia, sertifikat hukum dapat disintesiskan sebagai instrumen pembuktian modern yang kompatibel dengan anjuran pencatatan dalam muamalah dan tujuan perlindungan harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah (Herlindah et al., 2022; Melynia et al., 2022; Sulistiani, 2023; Tektona & Susanti, 2021).

Dalam kasus tanah, sertifikat lahir dari sistem pendaftaran yang memuat data fisik dan yuridis, memberikan perlindungan dan kemudahan pembuktian, namun dalam praktik masih dapat digugat atau dilemahkan apabila proses perolehan atau penguasaan tidak sah serta muncul problem sertifikat ganda/palsu (Mallo et al., 2023; Sidabutar, 2023; Syukran, 2019). Dalam kasus wakaf, fiqh menerima keabsahan wakaf walau tanpa sertifikat selama rukun dan syarat terpenuhi, tetapi dalam tata kelola negara sertifikat diposisikan penting untuk bukti otentik dan pencegahan sengketa, sehingga kebijakan publik (misalnya pembebasan biaya) dan penguatan kapasitas nazhir/PPAIW menjadi relevan (Islamiyati, 2019; Marginingrum & Riadi, 2021; Marwan & Insani, 2022; Novianti & Maulida, 2020).

Dalam kasus merek, fatwa MUI memposisikan hak merek sebagai huquq maliyyah (harta) yang mendapat perlindungan, sementara sertifikat merek menegaskan hak yang lahir dari pendaftaran konstitutif; sertifikat dapat diperluas fungsinya sebagai objek jaminan atau bahkan sebagai basis pengalihan melalui wakaf, meskipun praktik pembiayaan menunjukkan risiko valuasi dan eksekusi sehingga sering ditempatkan sebagai jaminan tambahan (Hidayah, 2014, 2020; Indrawati, 2021; Usanti, 2018).

Dengan demikian, "sertifikat hukum menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai perangkat administratif yang—meski tidak selalu menjadi syarat sah fiqh—berperan kuat untuk mewujudkan kepastian, perlindungan, dan pencegahan sengketa dalam muamalah modern, sejalan dengan orientasi maslahah dan perlindungan harta dalam syariah (Arifin et al., 2022; Herlindah et al., 2022; Marginingrum & Riadi, 2021; Melynia et al., 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, S., & Rostini, N. (2022). Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Tanah yang Tidak Tersertifikasi (Studi Kasus di Desa Jayamukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 197–204. https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.263

Abdullah, B. (2018). Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf. Asy-Syari'ah, 20(1), 1–14. https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2967

Abdullah, Mhd. K. (2023). Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kabupaten Padang Pariaman Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Jurnal Riset Indragiri, 2(1), 49–70. https://doi.org/10.61069/juri.v2i1.46

Aini, N. (2019). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Bersertifikat di Kabupaten Enrekang. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 6(2), 28. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9767

Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi Sertifikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia. Sasi, 27(3), 335–345. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509

Amriani, A., & Sewang, A. M. (2019). Sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perspektif Hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 55–67. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10940

Ardha, D. J., Hasmiati, R. A., Jafar, A., & Syamsul, S. (2023). Proses Legalisasi dan Hambatan dalam Pengurusan Tanah Warisan Tanpa Sertifikat. Journal of Sharia and Legal Science, 1(3), 157–166. https://doi.org/10.61994/jsls.v1i3.354

Arifin, M. F., Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pencatatan Aset Wakaf di Ponpes Al-Asyiqien II Bandung. Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.135

Arroisi, A. H., Putra, G. I., & Jiwantara, F. A. (2022). Kewenangan Peratun dalam Perkara Penghapusan Merek Terdaftar oleh Pemerintah. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(12), 3441–3450. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i12.3207

Dhiwangga, B. S. (2018). Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar dengan Cara Wakaf. Jurist-Diction, 1(1), 85. https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9726

Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Hulu, S. A., Agri, T. A., & Fattah, A. S. (2023). Law Student Village Project: Strategi Mengembangkan Kualitas Hukum dan Masyarakat Cerdas. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 7(4), 4014. https://doi.org/10.31764/jmm.v7i4.15413

Fatimah, F. (2019). Pendaftaran Tanah Wakaf dalam Konteks Kepastian Hukum Hak atas Tanah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 286–294. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908

Ferdyansyah, A., Akbari, F. M., Hibatulloh, S., & Zahriyah, A. (2024). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan di Kabupaten Jember. Journal of Indonesian Social Society (JISS), 2(2), 107–111. https://doi.org/10.59435/jiss.v2i2.258

Habibah, S. (2021). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Wakaf Produktif yang Potensial. Journal of Finance and Islamic Banking, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.22515/jfib.v3i2.3749

Hadida, N. (2022). Hukum Jual Beli Makanan dalam Kemasan Menurut Fiqih Muamalah. Jurnal Az-Zawajir, 3(1), 25–36. https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.137

Hakim, M. R., & Kholidah, N. (2020). Hak Merek Sebagai Jaminan Gadai untuk Permodalan UMKM Industri Kreatif Kerajinan Batik. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 18(2). https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1092

Hamzani, A. I., & Mukhidin, M. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 159. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.159-177

Herlindah, H., Kholish, Moh. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(2), 222. https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960

Hidayah, K. (2014). Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek Sebagai Objek dalam Perjanjian Rahn. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 6(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3187

Hidayah, K. (2020). Model Pembiayaan Pendaftaran Merek bagi Pengusaha Kecil Menengah dengan Melalui Akad Bai' Al Istishna'. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 10(2), 157. https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8303

Husin, A. S., Hasnita, N., & Evriyenni, E. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal di Kalangan Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Ekobis Syariah, 3(1), 1. https://doi.org/10.22373/ekobis.v3i1.10035

Indrawati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan. Amnesti: Jurnal Hukum, 3(1), 1–14. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889

Indrawati, S., & Setiawan, B. I. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. Surya Abdimas, 4(2), 37–43. https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574

Islamiyati, I. (2019). Analisis Hukum Administrasi terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pembebasan Biaya Sertifikasi Tanah Wakaf. Administrative Law & Governance Journal, 2(1), 1–18. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.1-18

Khalimy, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Supplier IKM di Pasar Kue Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Et-Tijarie: Jurnal Hukum dan Bisnis Syariah, 5(2). https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4582

Mallo, A., Sumiyati, B., & Insani, N. (2023). Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik dalam Sengketa Pertanahan: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Gto. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 115. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2742

Marginingrum, P., & Riadi, A. (2021). Efektivitas Sertifikasi Tanah Wakaf di Indonesia: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif. Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa), 2(2), 136–152. https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.136-152

Marwan, M., & Insani, N. (2022). Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 12. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1911

Melynia, S., Fathimah, E., & Gibtiah, G. (2022). Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Muqaranah, 6(1), 41–50. https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i1.12253

mhi, hasma. (2019). Hukum Mahar Berupa Tanah dalam Kebiasaan Masyarakat Bugis Bone Menurut Perundang-undangan. Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 1(1), 23–36. https://doi.org/10.35673/asyakhshiyyah.v1i1.134

Nimah, S. M. (2019). Peralihan Hak Milik Tanah Waris dalam Hukum Islam. Media Iuris, 2(2), 217. https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13413

Novianti, S., & Maulida, I. (2020). Implementasi Pembuatan Sertifikat Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf. Hukum Responsif, 11(1). https://doi.org/10.33603/responsif.v11i1.5023

Rahayu, K., Rizkianto, K., & Mukhidin, M. (2022). Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar. Kosmik Hukum, 22(2), 123. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483

Rahayu, M. D., & Mahmud, A. (2024). Hak atas Keselamatan Konsumen Muslim terhadap Impor Produk Hewan dan Turunannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bandung Conference Series: Law Studies, 4(1), 688–695. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.11660

Rahman, A., Hasan, M., & Fadhil, Moh. (2021). Problematika Hukum bagi Masjid yang Belum Memiliki Sertifikat Tanah Wakaf. Al-Usroh, 1(1), 80–91. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i1.358

Setiani, D., & Kholishayatuddin, A. (2022). Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Pertanahan. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi, 4(1), 87–100. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5149

Sidabutar, B. (2023). Legal Security of Land Ownership by the System Law in Indonesia and Judicial Practice. Jurnal Gagasan Hukum, 5(01), 41–50. https://doi.org/10.31849/jgh.v5i01.13232

Subha, R. (2019). Problematika Kepemilikan Tanah Melalui Mahar Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(2), 167–180. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10714

Sudirman, S. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 12(1), 35–50. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087

Sulasno, S., & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. Sketsa Bisnis, 9(2), 165–185. https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165

Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 97–102. https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864

Syakur, Abd., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 73–96. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1187

Syukran, L. M. (2019). Strategi Badan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dalam Menanggulangi Sertifikat Ganda. Journal of Government and Politics (JGOP), 1(1). https://doi.org/10.31764/jgop.v1i1.944

Tektona, R. I., & Susanti, D. O. (2021). Akad Rahn Tasjily pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 179–196. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9404

Usanti, T. P. (2018). Gadai atas Jaminan Sertifikat Merek pada Bank Syariah. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 413. https://doi.org/10.22146/jmh.26795

Verawati, D. E. (2022). Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Usaha Mikro Kecil Menengah di Jawa Timur. Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen dan Mahasiswa, 5(2), 122–132. https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i2.7250