01700 - Sengketa Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Sintetis Normatif

State Administrative Disputes in the Perspective of Indonesian Positive Law and Islamic Law: A Conceptual and Normative Synthesis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji sengketa tata usaha negara (TUN) dalam kerangka hukum positif Indonesia dan perspektif hukum Islam secara sintetis dan komparatif. Sengketa TUN didefinisikan sebagai sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN). Kajian ini menelaah unsur-unsur pokok sengketa TUN, perkembangan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, prosedur penyelesaian sengketa mulai dari upaya administratif hingga litigasi, serta problematika eksekusi putusan. Di sisi lain, perspektif hukum Islam ditempatkan sebagai lensa normatif melalui konsep fiqh siyasah, maslahah mursalah, hisbah, dan qadha untuk menilai kualitas tata kelola dan keadilan administrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam terdapat titik temu fungsional, khususnya pada orientasi keadilan, pengawasan aparatur, dan pentingnya prosedur yang sah. Namun, efektivitas sistem penyelesaian sengketa TUN masih menghadapi tantangan serius pada aspek eksekusi putusan dan kepatuhan pejabat. Agenda pembaruan hukum administrasi perlu diarahkan pada penguatan kepastian pelaksanaan putusan, kejelasan batas kompetensi, dan efektivitas mekanisme administratif awal sebagai sarana koreksi yang berkeadilan.

Kata kunci: Sengketa Tata Usaha Negara, KTUN, PTUN, Fiqh Siyasah, Maslahah, AUPB

________________________________________

Abstract

This article examines state administrative disputes within the framework of Indonesian positive law and Islamic law through a synthetic and comparative approach. State administrative disputes are defined as disputes between individuals or private legal entities and state administrative bodies or officials arising from the issuance of state administrative decisions (KTUN). The study analyzes the essential elements of administrative disputes, the development of the State Administrative Court's (PTUN) absolute competence following the Government Administration Law, dispute resolution procedures ranging from administrative remedies to litigation, and the problems of verdict execution. On the other hand, the Islamic law perspective is positioned as a normative lens through the concepts of fiqh siyasah, maslahah mursalah, hisbah, and qadha to assess governance quality and administrative justice. The findings indicate that positive law and Islamic law share functional common ground, particularly in their orientation toward justice, oversight of officials, and the importance of legitimate procedures. Nevertheless, the effectiveness of the administrative dispute resolution system still faces serious challenges regarding verdict execution and official compliance. The agenda for administrative law reform should be directed toward strengthening certainty in verdict implementation, clarifying competency boundaries, and ensuring the effectiveness of preliminary administrative mechanisms as fair corrective instruments.

Keywords: State Administrative Dispute, KTUN, PTUN, Fiqh Siyasah, Maslahah, AUPB

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, sengketa tata usaha negara (sengketa TUN) dipahami sebagai sengketa yang timbul di bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Af'idah, 2023; Fadri et al., 2020; Fariana, 2016; Nugroho et al., 2017; Rahmat, 2015; Rasyid & Putri, 2019). Rumusan ini menegaskan bahwa "keputusan" pejabat administrasi merupakan titik pangkal sengketa, sehingga hubungan sengketa TUN berwatak asimetris: warga/entitas privat berada vis-à-vis dengan aparatur negara yang menjalankan fungsi eksekutif-administratif (Fariana, 2016; Khoiriyyah, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Rahmat, 2015; Rasyid & Putri, 2019). Dalam literatur hukum administrasi, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) diposisikan sebagai instrumen judicial control terhadap tindakan/keputusan administrasi, sekaligus sarana akses keadilan bagi warga yang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemerintahan (Nugroho et al., 2017; Nurjaman & Witro, 2022; Sugita, 2024; Wahyudi, 2021).

Perspektif hukum Islam relevan dibahas bukan untuk "mengislamisasi" hukum acara PTUN secara simplistis, melainkan untuk menempatkan sengketa TUN ke dalam horizon normatif Islam tentang tata kelola pemerintahan (fiqh siyasah/idariyah), keadilan, kemaslahatan, dan mekanisme pengawasan (hisbah) serta peradilan (qadha) (Af'idah, 2023; Khoiriyyah, 2022; Putri et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat majemuk—mengenal sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat—serta bahwa hukum Islam (dalam pengertian syariah dan fiqh) diakui sebagai salah satu unsur yang hidup dan memengaruhi pembentukan hukum nasional pada bidang-bidang tertentu (Fadri et al., 2020; Nursafitri & Santoso, 2024). Sejumlah kajian bahkan secara eksplisit menempatkan sengketa yang diputus PTUN—misalnya sengketa pertanahan (sertifikat/HGB), sengketa proses politik-administratif (diskualifikasi calon kepala daerah), atau sengketa pemberhentian perangkat desa—sebagai objek telaah fiqh siyasah atau kaidah fiqh yang berorientasi pada ketertiban prosedur, legitimasi kewenangan, dan kemaslahatan publik (Af'idah, 2023; Amriani & Sewang, 2019; Maridjo, 2021; Muhibin et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual dan sintetis bagaimana sengketa TUN dipahami dalam hukum positif Indonesia, bagaimana prosedur penyelesaiannya berjalan dalam praktik, serta bagaimana perspektif hukum Islam dapat memberikan kontribusi normatif-etis dalam menilai kualitas tata kelola administrasi dan keadilan penyelesaian sengketa.

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Sengketa TUN dalam Hukum Positif Indonesia

a. Definisi Sengketa TUN dan Unsur-Unsur Pokoknya

Definisi sengketa TUN dalam hukum positif menekankan tiga komponen utama: (i) subjek sengketa (orang/badan hukum perdata berhadapan dengan badan/pejabat TUN), (ii) objek sengketa (KTUN), dan (iii) kausalitas (sengketa timbul "sebagai akibat dikeluarkannya" KTUN) (Af'idah, 2023; Fadri et al., 2020; Fariana, 2016; Nugroho et al., 2017; Rahmat, 2015; Rasyid & Putri, 2019). Rumusan ini juga menegaskan bahwa sengketa kepegawaian (berdasarkan peraturan perundang-undangan) termasuk dalam rezim sengketa TUN (Fadri et al., 2020; Fariana, 2016; Nugroho et al., 2017; Rahmat, 2015; Tolhah, 2015). Sejalan dengan itu, beberapa kajian menyebutkan bahwa kriteria umum kewenangan PTUN antara lain: sengketa terjadi antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN dan terkait keputusan tata usaha negara (Arsya et al., 2022; Fariana, 2016). Dengan demikian, sengketa TUN pada dasarnya adalah sengketa hukum publik-administratif yang berporos pada pengujian legalitas keputusan administrasi (dan dalam perkembangan tertentu, juga tindakan administrasi) (Hidayat, 2022; Rahmat, 2015; Wahyudi, 2021).

b. KTUN sebagai "Titik Tolak" Sengketa: Karakter dan Syaratnya

Objek sengketa yang klasik dalam PTUN adalah KTUN yang didefinisikan sebagai penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Hidayat, 2022; Nugroho et al., 2017; Putrijanti & Leonard, 2019; Rahmat, 2015; Rasyid & Putri, 2019). Sejumlah studi menegaskan bahwa karakter "tertulis" dipandang penting karena berkaitan dengan kemudahan pembuktian; sementara unsur konkret–individual–final dan akibat hukum berfungsi membatasi agar tidak setiap tindakan pemerintah menjadi objek gugatan PTUN (Hidayat, 2022; Putrijanti & Leonard, 2019; Rahmat, 2015; Rasyid & Putri, 2019). Dalam sengketa-sengketa tertentu (misalnya polemik "recall/PAW"), perdebatan sering berpusat pada apakah suatu tindakan/produk administrasi memenuhi syarat KTUN sebagaimana definisi tersebut (Putrijanti & Leonard, 2019). Karena itu, penentuan kualifikasi KTUN bukan sekadar soal terminologi, melainkan menentukan ada tidaknya kompetensi absolut PTUN terhadap suatu perkara (Arnis, 2023; Arsya et al., 2022; Putrijanti & Leonard, 2019).

c. Perkembangan Pasca UU Administrasi Pemerintahan: Perluasan Subjek/Objek dan Paradigma Kompetensi

Sejumlah kajian menegaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) telah mendorong perluasan kompetensi absolut PTUN (Hadi & Michael, 2017; Sinaga & Erliyana, 2022; Supraptiningsih, 2019). Salah satu bentuk perluasan yang disorot adalah perbedaan pemaknaan keputusan administrasi pemerintahan/KTUN dalam UUAP dibanding UU PTUN 1986, di mana UUAP dipahami tidak lagi mensyaratkan (secara ketat) karakter konkret–individual–final sebagaimana konsepsi UU PTUN 1986, sehingga membuka ruang perluasan objek sengketa (Hadi & Michael, 2017). Implementasi perluasan ini dicontohkan melalui putusan PTUN yang mengabulkan gugatan mahasiswa terhadap keputusan di sektor pendidikan karena dinilai tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara (Hadi & Michael, 2017). Selain itu, perluasan juga dikaitkan dengan pengaturan bahwa warga dapat menggugat keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintahan ke PTUN, dan bahwa tindakan administrasi pemerintahan (perbuatan melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam penyelenggaraan negara) menjadi bagian dari lanskap objek sengketa administratif (Sinaga & Erliyana, 2022).

Perluasan ini tidak lepas dari problem implementasi dan konsistensi, termasuk pergeseran yurisdiksi perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad/OOD) yang sebelumnya banyak diperiksa peradilan umum tetapi kemudian ditegaskan sebagai ranah PTUN; dalam praktik, beberapa studi mencatat masih terdapat inkonsistensi penanganan (sebagian perkara tetap diperiksa di Pengadilan Negeri) meskipun perubahan yurisdiksi telah ditegaskan melalui Perma No. 2 Tahun 2019 (Sinaga & Erliyana, 2022). Dengan demikian, dalam perspektif hukum positif, sengketa TUN tidak statis: definisi objek, jalur penyelesaian, dan batas-batas kompetensi PTUN mengalami dinamika normatif dan praktik peradilan yang terus diperdebatkan (Sinaga & Erliyana, 2022; Supraptiningsih, 2019).

________________________________________

2. Prosedur Penyelesaian Sengketa TUN: Upaya Administratif, Gugatan, dan Standar Uji

a. Upaya Administratif sebagai Primum Remedium: Keberatan dan Banding Administratif

Dalam kerangka UU PTUN, dikenal prinsip bahwa apabila suatu badan/pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN tertentu secara administratif, maka sengketa tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa setelah seluruh upaya administratif digunakan (Nuna et al., 2020; Tolhah, 2015; Wahyuni & Wibowo, 2023). Literatur menjelaskan bentuk upaya administratif meliputi keberatan (diselesaikan oleh badan/pejabat yang mengeluarkan keputusan) dan banding administratif (diselesaikan oleh instansi atasan atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang keputusan yang disengketakan) (Nuna et al., 2020; S, 2021; Wahyuni & Wibowo, 2023). Dalam konteks sengketa pemilu-administratif misalnya, kajian menyebut bahwa sebelum sengketa diajukan ke PTUN, upaya administratif terlebih dahulu ditempuh pada Bawaslu, dan PTUN memeriksa perkara setelah prasyarat itu terpenuhi (Irfansyah, 2023).

Perkembangan kebijakan peradilan memperkuat upaya administratif sebagai primum remedium; kajian menegaskan bahwa Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif hadir untuk mengakhiri polemik wajib atau tidaknya upaya administratif, dan menyimpulkan bahwa pasca Perma tersebut, bila penggugat tidak menempuh upaya administratif maka gugatan di PTUN harus dinyatakan tidak dapat diterima (Najib, 2020). Namun, beberapa kajian juga memuat kritik bahwa upaya administratif sering dipandang memperpanjang birokrasi dan rentan tidak diselesaikan secara serius oleh pemerintah, sehingga berpotensi menghambat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Najib, 2020; Sirajuddin et al., 2023; Supraptiningsih, 2019). Dalam sengketa kepegawaian, misalnya, mekanisme upaya administratif (termasuk banding administratif ke BAPEK dalam konteks tertentu) dipaparkan sebagai prasyarat sebelum beracara di PTUN, namun regulasi dan praktiknya dinilai menyisakan persoalan kejelasan (Hartini, 2011; Tolhah, 2015).

b. Gugatan ke PTUN: Dasar Pengajuan, Legal Standing, dan Ragam Model Gugatan

Pada tahap litigasi, UU PTUN (sebagaimana dipahami dalam beberapa kajian) memberikan dasar bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan yang berwenang agar keputusan yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi (Arnis, 2023; Nugroho et al., 2017; Tanjung & Hidayat, 2024). Dalam konteks ini, subjek penggugat adalah pihak privat (orang/badan hukum perdata) sedangkan tergugat adalah badan/pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan yang digugat (Hadi & Michael, 2017; Tanjung & Hidayat, 2024). Kajian tentang class action di PTUN menunjukkan bahwa meskipun jarang, gugatan kelompok dapat diajukan di PTUN, dengan objek sengketa tetap berupa KTUN yang bersifat konkret, individual, dan final; dan dasar pengajuan gugatan dalam studi tersebut dihubungkan dengan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat/badan terkait penerbitan izin tertentu (Tanjung & Hidayat, 2024). Dengan demikian, variasi bentuk gugatan (termasuk upaya kolektif) tetap bergerak dalam koridor karakter objek sengketa dan kerugian kepentingan yang ditimbulkan oleh produk administrasi (Tanjung & Hidayat, 2024).

c. Batu Uji: Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik)

Alasan-alasan gugatan di PTUN sering ditempatkan pada dua ranah: KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan AUPB (Arnis, 2023). Penjelasan mengenai AUPB dalam salah satu kajian memuat unsur: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Rahmat, 2015). Secara konseptual, pengujian keabsahan KTUN dipaparkan berkaitan dengan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan serta fungsi korektif terhadap KTUN yang keliru (Rahmat, 2015). Bahkan, studi tentang verifikasi manual sebagai manifestasi asas kecermatan menekankan bahwa AUPB berperan sebagai "batu uji" bagi KTUN agar keputusan tidak hanya sejalan dengan norma hukum, tetapi juga sesuai fakta lapangan demi terwujudnya keadilan substantif (HR et al., 2018).

Dalam praktik perkara, AUPB menjadi bahasa argumentasi yang penting. Studi kasus Putusan PTUN No. 35/G/2019/PTUN.SRG menunjukkan pertimbangan hakim bahwa keputusan dibentuk tanpa memperhatikan AUPB, khususnya asas kecermatan dan asas tertib penyelenggaraan negara (Hadi & Michael, 2017). Dalam sengketa izin lingkungan Kendeng, kajian menempatkan isu partisipasi masyarakat dan pemahaman/interpretasi hakim maupun pejabat administrasi terhadap AUPB sebagai dimensi sentral sengketa (Nugroho et al., 2017). Dengan demikian, AUPB dapat dipahami sebagai jembatan antara legalitas formal dan rasionalitas tata kelola yang baik, yang kemudian menjadi medan pertemuan antara hukum administrasi negara dan etika pemerintahan (Hadi & Michael, 2017; HR et al., 2018; Nugroho et al., 2017; Rahmat, 2015).

d. Asas Presumptio Iustae Causa dan Keaktifan Hakim: Ciri Khas Hukum Acara PTUN

Sejumlah kajian menjelaskan bahwa pengujian KTUN berkaitan erat dengan prinsip praesumptio iustae causa (asas praduga keabsahan), yakni KTUN dianggap sah sampai dibatalkan oleh putusan peradilan; dalam kerangka ini, gugatan TUN pada prinsipnya tidak serta-merta menunda pelaksanaan keputusan yang digugat (Rahmat, 2015; Syarif, 2019). Kekhasan lain adalah asas keaktifan hakim (sering dikaitkan dengan prinsip dominus litis) yang memberi ruang bagi hakim untuk memeriksa objek sengketa secara lengkap berdasarkan syarat materiil dan formil serta menyeimbangkan posisi penggugat yang lemah akses informasinya berhadapan dengan pejabat TUN yang menguasai data dasar penerbitan keputusan (Syarif, 2019). Bahkan, kajian tentang ultra petita dalam PTUN menegaskan adanya yurisprudensi yang dipakai sebagai dasar bahwa dalam kondisi tertentu hakim dapat menilai tidak hanya objek yang diajukan semata, melainkan juga bagian keputusan terkait yang bertentangan dengan tatanan hukum, sebagai konsekuensi dari karakter keaktifan hakim di PTUN (Syarif, 2019). Seluruh ciri ini menguatkan karakter PTUN sebagai peradilan administrasi yang tidak identik dengan peradilan perdata biasa, melainkan memiliki rasionalitas prosedural tersendiri untuk menguji legalitas pemerintahan (Rahmat, 2015; Syarif, 2019; Yasin & Koenti, 2022).

e. Putusan PTUN dan Problematika Eksekusi: Keadilan Administratif vs. Kepatuhan Aparatur

Efektivitas penyelesaian sengketa TUN tidak berhenti pada putusan, tetapi sangat bergantung pada pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Hutajulu, 2022; Rizal, 2019). Kajian tentang eksekutorial putusan PTUN menekankan problem lemahnya kekuatan eksekusi putusan PTUN yang dikaitkan dengan tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi, rendahnya kesadaran/kepatuhan pejabat TUN, dan ketiadaan pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan (Hutajulu, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa pelaksanaan putusan merupakan indikator keberhasilan sistem kontrol peradilan terhadap tindakan pemerintah, namun dalam kenyataan putusan PTUN sering bersandar pada ketaatan moral pejabat, sehingga perlindungan efektif warga menjadi problematik (Rizal, 2019). Literatur juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan masalah penting dalam sistem peradilan TUN, dan ketidaktaatan pejabat dapat menghambat penegakan hukum administrasi serta mengurangi keadilan yang seharusnya diterima pihak pemenang (Seipul et al., 2024; Sirajuddin et al., 2023).

Di sisi lain, kajian mengenai pelaksanaan putusan menegaskan prinsip bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan, sehingga selama masih tersedia upaya hukum, putusan belum memiliki daya eksekusi (Albatul, 2014; Hutajulu, 2022). Namun, problem kelembagaan dan kepatuhan tetap membuat tujuan PTUN sebagai judicial control atas administrasi negara tidak sepenuhnya efektif, dan beberapa kajian mengusulkan perlunya pembenahan regulasi dan desain lembaga agar eksekusi putusan PTUN tidak berhenti pada simbolisme normatif (Albatul, 2014; Hutajulu, 2022; Seipul et al., 2024).

f. Titik Singgung dan Kompleksitas Kewenangan: Pertanahan, Pengadaan, dan Overlap Peradilan

Dalam praktik, sengketa TUN kerap bersinggungan dengan ranah perdata dan kewenangan peradilan lain, khususnya pada perkara pertanahan. Kajian tentang sertifikat hak atas tanah menyatakan bahwa sertifikat tidak selalu dipahami sebagai "murni KTUN" karena terdapat aspek keperdataan; akibatnya, keberatan atas penerbitan sertifikat dapat muncul dalam beberapa lingkungan peradilan (TUN, umum, bahkan agama) sesuai isu yang dipersoalkan (Hafi & Budiman, 2017). Secara lebih rinci, kajian tersebut menyebut bahwa sertifikat digugat di PTUN ketika sengketa menyangkut data fisik (letak/batas) dan Surat Keputusan Pemberian Hak, sementara sengketa terkait perbuatan hukum pemegang hak (data yuridis) cenderung masuk ranah peradilan lain (Hafi & Budiman, 2017). Kajian tentang titik singgung sengketa pertanahan juga menegaskan adanya kompleksitas akibat perbedaan penafsiran kewenangan mengadili, yang dapat memunculkan dua putusan berbeda atas objek yang sama serta mendorong kebutuhan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan mengadili (Gusman et al., 2021). Problematika serupa tergambar pada studi perbandingan putusan PTUN dan Pengadilan Negeri yang bertentangan dalam sengketa hak atas tanah, yang menegaskan bahwa karakter "sengketa hak/kepemilikan" dapat menggeser orientasi penyelesaian ke ranah peradilan umum (Malaka & Isa, 2023).

Pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, kajian tentang teori oplossing menunjukkan bahwa PTUN di Indonesia pernah menerapkan doktrin bahwa keputusan administrasi yang substansinya berhubungan dengan ranah perdata "melebur" sehingga dianggap bukan kewenangan PTUN; namun penelitian juga menunjukkan adanya inkonsistensi penafsiran setelah berlakunya UUAP, serta perbandingan dengan praktik di Prancis yang memungkinkan gugatan pembatalan keputusan dan/atau kompensasi dalam peradilan administrasi (Gunawan, 2017). Studi lain tentang sengketa pengadaan menyoroti perdebatan mengenai apakah berita acara hasil pemilihan (BAHP) dapat dijadikan objek sengketa TUN, termasuk perbedaan pendapat hakim serta persoalan konsistensi terkait kewajiban menempuh upaya administratif sebelum gugatan (Kartini & Kusyandi, 2021). Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa batas kompetensi PTUN tidak selalu "jernih" dalam praktik, dan sering diuji oleh karakter campuran (publik–privat) dari suatu keputusan/tindakan administrasi (Gunawan, 2017; Hafi & Budiman, 2017; Kartini & Kusyandi, 2021).

________________________________________

3. Sengketa TUN Menurut Hukum Islam: Kerangka Fiqh Siyasah, Maslahah, Hisbah, dan Qadha

a. Kedudukan Hukum Islam dan Ruang Publik-Administratif

Dalam literatur tentang kedudukan hukum Islam di sistem hukum nasional, hukum Islam dipahami sebagai seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini mengikat bagi umat Islam, serta mencakup dimensi syariah dan fiqh (Fadri et al., 2020). Dalam konteks Indonesia yang majemuk, kajian menegaskan bahwa selain hukum adat dan Barat, hukum Islam menjadi salah satu sistem yang hidup dan berinteraksi dalam pembentukan hukum nasional (Fadri et al., 2020). Namun, kajian tentang sengketa TUN di PTUN Makassar dari perspektif hukum Islam juga menegaskan pembedaan penting: untuk hukum publik (misalnya hukum tata negara dan hukum administrasi negara), yang berlaku adalah hukum nasional yang sumbernya beragam, dan hukum Islam merupakan salah satu di antaranya; sementara dalam bidang keperdataan tertentu, hukum Islam dapat berlaku atas kesadaran atau pilihan sendiri (Af'idah, 2023). Implikasi pembedaan ini penting: "perspektif hukum Islam" atas sengketa TUN tidak otomatis berarti mengganti hukum positif PTUN dengan fiqh, melainkan memberi orientasi nilai (keadilan/kemaslahatan/kepatuhan prosedur) serta perangkat konseptual fiqh siyasah untuk menilai kualitas kebijakan/keputusan administrasi (Af'idah, 2023; Khoiriyyah, 2022; Putri et al., 2023).

b. Fiqh Siyasah (Siyasah Idariyah dan Siyasah Qadhaiyah) sebagai Lensa atas Administrasi Negara

Fiqh siyasah dijelaskan sebagai kajian yang mempelajari aspek hukum terkait tata pemerintahan, administrasi negara, kebijakan publik, dan urusan kenegaraan dalam Islam (Maridjo, 2021). Literatur lain juga memaparkan bahwa fiqh siyasah mengandung pembahasan tentang lembaga yudikatif dalam Islam dan model kekuasaan yudisial (sulthah al-qadha'iyyah), serta menyinggung bahwa dalam sejarah pemerintahan Islam terdapat model lembaga peradilan (al-qadha) dan lembaga pengawasan (al-hisbah) (Khoiriyyah, 2022; Putri et al., 2023). Dalam kerangka ini, sengketa TUN dapat ditafsirkan sebagai bagian dari problem siyasah idariyah (administrasi) yang menuntut tata kelola sesuai norma dan prinsip pemerintahan yang baik, dan ketika terjadi pelanggaran prosedur/penyalahgunaan kewenangan, penyelesaiannya masuk ranah siyasah qadhaiyah (peradilan) (Maridjo, 2021; Putri et al., 2023).

Konsepsi tersebut tampak dalam sejumlah studi kasus yang secara eksplisit menilai putusan PTUN dengan perspektif fiqh siyasah. Kajian tentang diskualifikasi pasangan calon bupati/wakil bupati Bangkalan menilai putusan PTUN Surabaya yang menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan pencabutan keputusan karena cacat prosedural, lalu menyimpulkan bahwa putusan tersebut "benar dan sesuai dengan hukum Islam" dalam kajian fiqh siyasah, terutama dalam bingkai pengaturan pengangkatan pemimpin dan ketertiban tata kelola publik (Muhibin et al., 2024). Kajian lain tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa menegaskan bahwa putusan PTUN yang membatalkan keputusan pemberhentian karena cacat prosedural dipandang menegaskan pentingnya mematuhi ketentuan peraturan sebagai wujud supremasi hukum dan keadilan; penelitian tersebut mengaitkan pembacaan kasus dengan konsep siyasah qadhiyyah dan siyasah idariyah (Maridjo, 2021). Dengan demikian, fiqh siyasah berfungsi sebagai lensa normatif-etis untuk menilai tertib prosedur, legitimasi kewenangan, dan keadilan administrasi dalam sengketa TUN (Maridjo, 2021; Muhibin et al., 2024).

c. Maslahah Mursalah dan AUPB: Titik Temu "Nilai Kemaslahatan" dengan "Prinsip Pemerintahan yang Baik"

Kajian mengenai pembuatan keputusan administrasi negara menegaskan bahwa ketika menerbitkan KTUN, badan/pejabat TUN harus merujuk tidak hanya pada peraturan tertulis, tetapi juga prinsip-prinsip tidak tertulis yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; dalam konteks pendekatan hukum Islam, penelitian tersebut mengajukan prinsip maslahah mursalah sebagai salah satu pendekatan yang menekankan prioritas kemanfaatan/kemaslahatan umat dalam pengambilan kebijakan/keputusan administrasi (Susanto, 2022). Pada saat yang sama, dalam hukum positif, AUPB diposisikan sebagai standar normatif untuk menguji dan menilai keabsahan KTUN (misalnya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas) (Hadi & Michael, 2017; Rahmat, 2015). Dengan merujuk dua gagasan ini secara berdampingan, dapat disusun sintesis akademik bahwa "kemaslahatan" (dalam kerangka maslahah mursalah) dan AUPB sama-sama berperan sebagai perangkat normatif untuk menilai kualitas keputusan administrasi—meskipun keduanya berasal dari tradisi normatif yang berbeda dan bekerja dalam sistem sumber hukum yang berbeda (Rahmat, 2015; Susanto, 2022).

Secara metodologis, sintesis tersebut tidak mengubah AUPB menjadi kaidah fiqh, tetapi menempatkan maslahah sebagai orientasi etis dalam proses kebijakan; sementara AUPB menjadi instrumen legal-formal untuk menguji keputusan dalam peradilan administrasi (Rahmat, 2015; Susanto, 2022). Dalam konteks ini, praktik peradilan yang menguji KTUN terhadap AUPB (misalnya asas kecermatan atau tertib penyelenggaraan negara) dapat dipahami sebagai selaras dengan agenda etika pemerintahan yang berorientasi pada kemanfaatan dan pencegahan mudarat, sepanjang dijalankan dalam kerangka hukum nasional (Hadi & Michael, 2017; HR et al., 2018; Nugroho et al., 2017; Susanto, 2022).

d. Hisbah, Pengawasan, dan Logika Peradilan Administrasi Modern

Dalam tradisi fiqh siyasah, kajian tentang lembaga yudikatif menyebut adanya al-hisbah sebagai lembaga resmi negara yang diberi kewenangan menyelesaikan perkara-perkara tertentu dan melakukan pengawasan atas pelanggaran administratif ringan (Putri et al., 2023). Relevansi konsep ini bagi sengketa TUN ditunjukkan secara menarik dalam kajian kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara: penelitian tersebut menjustifikasi bahwa upaya jaksa mewakili negara/pemerintah menghadapi sengketa perdata dan TUN—baik litigasi maupun non-litigasi—dapat dipahami selaras dengan otoritas hisbah sebagai pejabat pengawas untuk mengatasi irregularitas administratif dan menyelesaikan sengketa (Khoiriyyah, 2022). Dengan demikian, "pengawasan" atas aparatur (yang dalam hukum positif ditempuh melalui kontrol internal dan eksternal, termasuk PTUN sebagai pengawas yudisial) memiliki analogi konseptual dengan gagasan hisbah sebagai mekanisme memastikan ketertiban dan kepatuhan pada norma pemerintahan (Khoiriyyah, 2022; Putri et al., 2023; Sugita, 2024; Wahyudi, 2021).

Sintesis ini juga koheren dengan posisi PTUN sebagai sarana kontrol administrasi (control on the administration) dan lembaga yang menjembatani kepentingan negara dan masyarakat melalui pengujian keputusan pejabat TUN (Nugroho et al., 2017; Sugita, 2024). Artinya, pada level nilai dan fungsi, hukum Islam mengenal kebutuhan pengawasan dan peradilan untuk memastikan aparatur bertindak sesuai norma; sedangkan pada level institusional modern, fungsi itu diwujudkan melalui PTUN yang menguji legalitas KTUN/tindakan administrasi menggunakan perangkat hukum nasional (peraturan perundang-undangan dan AUPB) (Khoiriyyah, 2022; Nugroho et al., 2017; Putri et al., 2023; Rahmat, 2015).

e. Musyawarah, Upaya Administratif, dan Tahapan Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum positif, upaya administratif diposisikan sebagai mekanisme kontrol internal dan represif di lingkungan administrasi untuk mengoreksi keputusan sebelum berlanjut ke peradilan (Irfansyah, 2023). Kajian tentang upaya administratif dalam sengketa kepegawaian menyatakan bahwa upaya administratif diharapkan menjadi solusi penyelesaian sengketa yang semakin kompleks, dan bahkan disebut sebagai pencerminan "jiwa musyawarah untuk mencapai mufakat" yang menjadi ciri bangsa Indonesia (Hartini, 2011). Dalam literatur fiqh, kajian resolusi sengketa di luar pengadilan menyebut ragam bentuk penyelesaian non-litigasi (ADR) dan mengaitkannya dengan konsep-konsep penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam, termasuk pemaknaan akar kata hakam dan tahkim yang juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa menurut hukum (al-qadha) (Zainuddin et al., 2019). Selain itu, kajian sengketa sertifikat HGB di PTUN Makassar menyebut bahwa pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi, praktik adat, dan kearifan lokal (Af'idah, 2023).

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, penyelesaian sengketa TUN yang berjenjang—dimulai dari upaya administratif (keberatan/banding administratif) lalu berlanjut ke PTUN bila tidak selesai—dapat dibaca sebagai struktur yang tidak bertentangan dengan orientasi penyelesaian sengketa secara bertahap: internal terlebih dahulu, kemudian adjudikasi bila diperlukan (Hartini, 2011; Najib, 2020; Nuna et al., 2020; Zainuddin et al., 2019). Meski demikian, kritik dalam hukum positif bahwa upaya administratif sering memperpanjang birokrasi dan tidak disertai sanksi jika pejabat tidak merespons perlu dicatat karena dapat melemahkan tujuan musyawarah sebagai mekanisme koreksi efektif (Najib, 2020; Sirajuddin et al., 2023; Supraptiningsih, 2019). Dari perspektif nilai kemaslahatan, kritik ini menguatkan kebutuhan pembenahan agar tahapan non-litigasi benar-benar menjadi ruang koreksi substantif, bukan sekadar formalitas yang menunda akses keadilan (Najib, 2020; Sirajuddin et al., 2023; Susanto, 2022).

________________________________________

4. Ilustrasi dan Tipologi Sengketa TUN dalam Perspektif Hukum Islam

a. Sengketa Pertanahan-Administratif

Sengketa pertanahan-administratif sering menjadi lokasi pertemuan hukum positif dan konsep fiqh mengenai fungsi sosial tanah. Studi tentang penetapan tanah terlantar dari HGB PT. Mojokerto Industrial Park menunjukkan bahwa PTUN Surabaya dan PT TUN Surabaya membatalkan SK BPN karena cacat prosedural formal; kajian tersebut juga meninjau bahwa dalam hukum Islam tanah terlantar dikenal dengan istilah ihya' al-mawat, dan HGB disamakan dengan haq al-intifa' atau milk al-manfaat, serta menyebut adanya ukuran dalam hukum Islam bahwa penetapan tanah terlantar ditentukan setelah 3 (tiga) tahun tidak dikelola/dimanfaatkan (Amriani & Sewang, 2019). Pada titik ini, hukum positif dan hukum Islam bertemu dalam fokus pada prosedur yang sah dan tujuan sosial/kemanfaatan pengelolaan tanah, meskipun perangkat normatifnya berbeda (Amriani & Sewang, 2019; Arnis, 2023).

b. Sengketa Administratif-Politik

Sengketa administratif-politik dapat dibaca dalam fiqh siyasah sebagai isu ketertiban kepemimpinan dan legitimasi administratif. Kajian diskualifikasi calon bupati/wakil bupati Bangkalan menunjukkan PTUN Surabaya membatalkan objek sengketa dan memerintahkan pencabutan karena cacat prosedural; peneliti menyimpulkan bahwa putusan tersebut sesuai fiqh siyasah terkait pengangkatan pemimpin dan ketertiban organisasi/kepemimpinan (Muhibin et al., 2024). Dengan demikian, sengketa TUN tidak hanya dipahami sebagai sengketa "teknis administrasi", tetapi juga sebagai mekanisme koreksi keputusan politik-administratif melalui standar prosedur dan legalitas yang—dalam pembacaan fiqh siyasah—berkelindan dengan prinsip ketertiban urusan publik (Maridjo, 2021; Muhibin et al., 2024).

c. Sengketa Kepegawaian

Sengketa kepegawaian sebagai bagian sengketa TUN memperlihatkan relevansi nilai musyawarah dan kebutuhan prosedur yang jelas. Literatur menyatakan sengketa kepegawaian termasuk sengketa TUN dan lazim mensyaratkan upaya administratif sebelum beracara di PTUN; namun terdapat persoalan kejelasan dan potensi birokratisasi penyelesaian, sehingga menimbulkan kebutuhan perbaikan norma dan pelaksanaannya (Hartini, 2011; Najib, 2020; Tolhah, 2015). Dalam konteks ini, pembacaan "hukum Islam" lebih tepat diposisikan sebagai kritik etis-kemaslahatan terhadap prosedur yang tidak efektif (misalnya memperpanjang penyelesaian tanpa koreksi substantif), bukan sebagai penggantian mekanisme hukum acara PTUN (Najib, 2020; Susanto, 2022).

________________________________________

C. PENUTUP

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, sengketa tata usaha negara dalam pengertian hukum positif adalah sengketa antara orang/badan hukum perdata dan badan/pejabat TUN yang timbul akibat KTUN (dan dalam perkembangan pasca UUAP, juga dapat terkait tindakan administrasi), yang diselesaikan melalui tahapan upaya administratif dan/atau litigasi di PTUN dengan batu uji peraturan perundang-undangan serta AUPB (Fariana, 2016; Hadi & Michael, 2017; Najib, 2020; Rahmat, 2015; Sinaga & Erliyana, 2022).

Perspektif hukum Islam paling produktif dipahami sebagai lensa fiqh siyasah dan nilai kemaslahatan untuk menilai kualitas tata kelola (legitimasi kewenangan, kecermatan, transparansi, prosedur yang adil), sekaligus sebagai perangkat konseptual untuk membaca fungsi pengawasan (hisbah) dan peradilan (qadha) yang secara fungsional dapat diparalelkan dengan peran PTUN sebagai judicial control (Khoiriyyah, 2022; Nugroho et al., 2017; Putri et al., 2023; Susanto, 2022). Namun, efektivitas koreksi administrasi tetap menghadapi masalah serius pada aspek eksekusi putusan PTUN dan kepatuhan pejabat, sebagaimana dicatat dalam sejumlah kajian tentang lemahnya kekuatan eksekutorial dan ketidakpatuhan aparatur (Albatul, 2014; Hutajulu, 2022).

Dengan demikian, agenda pembaruan penyelesaian sengketa TUN—baik dalam bahasa hukum positif maupun dalam orientasi nilai hukum Islam—bermuara pada kebutuhan memperkuat kepastian pelaksanaan putusan, memperjelas batas kompetensi, dan memastikan mekanisme administratif awal benar-benar menjadi sarana koreksi yang adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan (Hutajulu, 2022; Najib, 2020; Seipul et al., 2024; Supraptiningsih, 2019; Susanto, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Af'idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di peradilan agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara istbat nikah berdasarkan penetapan nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN. Kodifikasia, 17(1), 75–94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923

Albatul, F. (2014). Kewenangan jaksa dalam memulihkan kekayaan negara. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 45–70. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.45-70

Amriani, A., & Sewang, A. M. (2019). Sengketa sertifikat hak guna bangunan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 55–67. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10940

Arnis, A. (2023). Front matter. Jurnal Yudisial, 15(2). https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.591

Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2022). Penetapan tanah terlantar yang berasal dari hak guna bangunan PT. Mojokerto Industrial Park: Studi putusan Mahkamah Agung nomor 90 PK/TUN/2016. Adil Jurnal Hukum, 12(2). https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2114

Fadri, K., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembebanan nafkah anak akibat perceraian pegawai negeri sipil. Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 48. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488

Fariana, A. (2016). Peran strategis Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 228–251. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720

Gunawan, E. (2017). Pengaruh teori berlakunya hukum Islam terhadap pelaksanaan peradilan agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 15(2). https://doi.org/10.30984/as.v15i2.475

Gusman, D., Rosari, A., & Pratama, A. P. R. (2021). Perlindungan warga negara terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah melalui penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Riau Law Journal, 5(2), 161. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7914

Hadi, S., & Michael, T. (2017). Principles of defense (rechtmatigheid) in decision standing of state administration. Jurnal Cita Hukum, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727

Hafi, F. L., & Budiman, B. (2017). Penerapan asas lex specialis derogat legi generalis dan penyelesaian sengketa ekonomi dalam undang-undang perbankan syariah di Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 149. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1200

Hartini, S. (2011). Upaya keberatan terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Jurnal Dinamika Hukum, 11(2). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.193

Hidayat, D. (2022). Implementasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Perma No. 1 Tahun 2016 pada lingkungan peradilan agama. Jurnal Syntax Transformation, 3(11), 1508–1524. https://doi.org/10.46799/jst.v3i11.647

HR, R., Heryansyah, & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam undang-undang administrasi pemerintahan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(2), 339–358. https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art7

Hutajulu, J. (2022). Tindakan pemerintah menegakkan ideologi Pancasila dalam pembentukan organisasi kemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Publika, 10(2), 323. https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7707

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi PTUN sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari sikap tindak administrasi negara. Yustitia, 7(2), 236–248. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144

Khoiriyyah, N. N. (2022). Studi analisis tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jurnal Syntax Admiration, 3(6), 776–785. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i6.443

Malaka, Z., & Isa, A. (2023). Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara dalam peradilan di Indonesia. Tarunalaw Journal of Law and Syariah, 1(01), 22–32. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.63

Maridjo, M. (2021). Pelaksanaan pembatasan kasasi dalam sengketa tata usaha negara dalam mewujudkan pihak pencari keadilan. Spektrum Hukum, 18(1). https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2508

Muhibin, Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan hukum pemilu di Indonesia perspektif fikih siyasah. Syntax Idea, 6(3), 1317–1327. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113

Najib, A. (2020). Kepastian hukum eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nugroho, W., Nurlinda, I., Nugroho, B. D., & Hadi, I. (2017). Judge optics on environmental dispute: Dispute objects, expiration and community participation principles in the issuance of environmental document processing on the case of Kendeng. Jurnal Cita Hukum, 5(2). https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7093

Nuna, M., Moonti, R. M., Tumuhulawa, A., & Kodai, D. A. (2020). Kewenangan penyelesaian sengketa tata usaha negara terhadap putusan pemberhentian tidak dengan hormat. University of Bengkulu Law Journal, 5(2), 106–118. https://doi.org/10.33369/ubelaj.5.2.106-118

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Nursafitri, D. A., & Santoso, B. (2024). Perbuatan melanggar hukum sebagai dasar pengajuan gugatan class action di PTUN. Verstek, 12(2), 127. https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.83760

Putri, T. B., Farida, N. Z., Haifa, A., & Adikancana, S. H. D. (2023). Analysis of the development of the State Administrative Court system (case study of decision no. 35/G/2019/PTUN.SRG). Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 3(1), 27–39. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.57727

Putrijanti, A., & Leonard, L. T. (2019). Kompetensi PERATUN untuk memeriksa unsur penyalahgunaan wewenang. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 7(1). https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.605

Rahmat, R. (2015). Diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Bangkalan Madura perspektif fikih siyâsah. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 5(1), 120–151. https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.1.120-151

Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yudisial, 12(2), 159. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.256

Rizal, L. F. (2019). (De)sentralisme kekuasaan: Kedudukan pemimpin terhadap kasus recall dalam kajian konsep ahlul halli wal 'aqdi. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 10(1), 35–50. https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5145

S, I. Friskanov. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili perkara fiktif positif. Riau Law Journal, 5(1), 75. https://doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879

Seipul, S., Adepio, M. F., & Ardhan, M. U. (2024). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Action Research Literate, 8(5). https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.343

Sinaga, P. R. C., & Erliyana, A. (2022). Relevansi teori oplossing dalam penanganan sengketa terkait keputusan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Konstitusi, 19(2), 431. https://doi.org/10.31078/jk1928

Sirajuddin, S., Mau, H. A., & Bakry, U. S. (2023). Sengketa keputusan tata usaha negara pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(1), 1–21. https://doi.org/10.35315/dh.v24i1.9306

Sugita, I. M. (2024). Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan khusus di Indonesia dengan konsekuensinya. Vyavahara Duta, 19(1), 32–42. https://doi.org/10.25078/vyavaharaduta.v19i1.3372

Supraptiningsih, U. (2019). Peradilan satu atap sebagai perwujudan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 2(2), 291–310. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v2i2.2627

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan sederhana pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama dihubungkan dengan prinsip ekonomi syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Syarif, F. (2019). Perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pleno Jure, 8(2), 1–16. https://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38

Tanjung, L. Y., & Hidayat, R. (2024). Analisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam perspektif siyasah qadhiyyah (studi putusan perkara nomor 37/G/2021/PTUN.MTR). Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(6), 2783–2792. https://doi.org/10.38035/rrj.v6i6.1157

Tolhah, A. (2015). Peluang dan tantangan kompetensi peradilan agama pasca amandemen undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Wahyudi, A. (2021). Eksekutorial putusan PTUN sebagai lembaga yudikatif. Politea Jurnal Politik Islam, 4(1), 121–145. https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.3491

Wahyuni, S., & Wibowo, A. (2023). Authority, subject and object of the dispute at the State Administrative Court (PTUN). Justices Journal of Law, 2(1), 34–46. https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.8

Yasin, A. M., & Koenti, I. J. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pemilu (studi kasus putusan nomor 5/G/SPPU/2019/PTUN.YK). Kajian Hasil Penelitian Hukum, 5(1), 55. https://doi.org/10.37159/jmih.v5i1.1715

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of constitutional law major at the faculty of sharia of Islamic higher education institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595