01699 - Sengketa Hukum Dalam Perspektif Islam: Mekanisme Penyelesaian Dan Institusionalisasinya Di Indonesia

Legal Disputes in Islamic Perspective: Settlement Mechanisms and Their Institutionalization in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Sengketa hukum dipahami sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban hukum, khususnya dalam ranah muamalah dan relasi sosial-ekonomi yang melahirkan klaim serta kewajiban timbal balik. Artikel ini mengkaji konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam serta institusionalisasinya dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, artikel ini menelaah berbagai sumber literatur tentang penyelesaian sengketa dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan tiga jalur penyelesaian sengketa yang saling melengkapi, yaitu ṣulḥ/iṣlāḥ (perdamaian berbasis konsensus), taḥkīm (arbitrase di luar peradilan), dan al-qaḍā' (peradilan ajudikatif). Orientasi damai sangat ditekankan, namun dibatasi pada perkara yang menyangkut hak-hak manusia dalam ranah privat-keperdataan. Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa Islam diinstitusionalisasikan melalui Pengadilan Agama untuk jalur litigasi, serta BASYARNAS dan LAPS SJK untuk jalur non-litigasi. Efektivitas mediasi di pengadilan masih diperdebatkan secara empiris, dan tantangan implementasi putusan turut memengaruhi realisasi hak dan kewajiban pasca putusan. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa menurut hukum Islam idealnya tidak sekadar memutus perkara, melainkan menautkan tujuan damai, keadilan, kepastian, dan kemaslahatan melalui pilihan mekanisme yang proporsional dengan karakter sengketa serta kapasitas para pihak dan institusi yang menyelesaikannya.

Kata kunci: sengketa hukum; hukum Islam; ṣulḥ; taḥkīm; al-qaḍā'; mediasi; arbitrase syariah; Pengadilan Agama

________________________________________

Abstract

Legal disputes are understood as disagreements between two or more parties concerning legal rights and obligations, particularly in the realm of muamalah and socio-economic relations that give rise to claims and reciprocal obligations. This article examines the concept and mechanisms of dispute resolution in Islamic law perspective and their institutionalization in the Indonesian legal system. Using a descriptive-analytical library research method, this article reviews various literary sources on dispute resolution in Islamic law. The findings indicate that Islamic law provides three complementary dispute resolution pathways, namely ṣulḥ/iṣlāḥ (consensus-based reconciliation), taḥkīm (extra-judicial arbitration), and al-qaḍā' (adjudicative judiciary). The orientation toward peace is strongly emphasized, yet limited to matters concerning human rights in the private-civil domain. In the Indonesian context, Islamic dispute resolution is institutionalized through the Religious Courts for litigation, and through BASYARNAS and LAPS SJK for non-litigation channels. The effectiveness of court-based mediation remains empirically debated, and challenges in implementing court decisions further affect the realization of rights and obligations post-verdict. This study concludes that dispute resolution according to Islamic law should ideally go beyond merely deciding cases, but rather integrate the goals of peace, justice, legal certainty, and maslahah through a choice of mechanisms proportional to the nature of the dispute and the capacity of the parties and institutions involved.

Keywords: legal dispute; Islamic law; ṣulḥ; taḥkīm; al-qaḍā'; mediation; sharia arbitration; Religious Court

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Sengketa hukum merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks hukum, sengketa dipahami sebagai perselisihan yang melibatkan dua pihak atau lebih dan berhubungan dengan tuntutan hak, pemenuhan kewajiban, atau konsekuensi hukum yang timbul akibat suatu relasi hukum, misalnya perjanjian atau hubungan keperdataan lainnya (Irfansyah, 2023; "Untitled," 2020). Sejumlah literatur menekankan bahwa sengketa dapat berakar pada perbedaan persepsi kepentingan atau harta benda yang kemudian menimbulkan akibat dan sanksi hukum bagi para pihak (Irfansyah, 2023).

Dalam praktiknya, sengketa juga dapat "membesar" ketika melibatkan intervensi pihak luar, misalnya instansi penyelesaian sengketa, sehingga perselisihan diketahui atau ditangani oleh pihak-pihak di luar para pihak yang semula berselisih (Habil, 2024). Pada wilayah kontraktual, sengketa kerap dipahami sebagai perselisihan yang terjadi karena pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak (wanprestasi), baik atas sebagian maupun keseluruhan isi kontrak (Mahanani, 2023). Dengan demikian, frasa "perselisihan antara dua pihak atau lebih mengenai hak dan kewajiban hukum" sejalan dengan pemahaman sengketa sebagai pertentangan kepentingan dan klaim hukum, baik yang lahir dari kontrak maupun dari relasi sosial-ekonomi yang menimbulkan akibat hukum (Irfansyah, 2023; Mahanani, 2023).

Dalam kerangka Islam, relasi sosial antarmanusia dalam bidang pergaulan dan transaksi dikenal sebagai mu'āmalah. Prinsip dasarnya adalah membangun hubungan baik guna menjaga nilai asasi berupa hak-hak manusia, namun relasi ini tidak jarang menimbulkan perselisihan pendapat dan konflik yang berujung sengketa (Yusriana, 2022). Karena sengketa menyentuh dimensi hak dan kewajiban, penyelesaiannya dalam perspektif hukum Islam tidak hanya diposisikan sebagai soal prosedur, melainkan juga sebagai upaya menegakkan keadilan dan menjaga kedamaian sosial melalui mekanisme yang selaras dengan syariat (Mumtaz et al., 2023; Yusriana, 2022).

Literatur tentang alternatif penyelesaian sengketa menegaskan bahwa secara prinsip, jalur penyelesaian dapat ditempuh melalui litigasi (peradilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan), dan kerangka ini juga digunakan dalam pembahasan penyelesaian sengketa dalam perspektif Islam (Febriyanti et al., 2020; "Untitled," 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif konsep sengketa hukum dalam perspektif Islam, mekanisme penyelesaiannya, serta institusionalisasinya dalam sistem hukum Indonesia.

________________________________________

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi artikel jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik lain yang relevan dengan tema penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan yang termuat dalam sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis.

________________________________________

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Normatif Penyelesaian Sengketa dalam Islam: Orientasi Damai dan Keadilan

Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat dorongan normatif yang kuat untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Upaya mendamaikan dipandang sebagai perintah Allah dan Rasulullah serta diarahkan agar manusia menghadapi masalah dengan kepala dingin dan bukan dengan kekerasan, sehingga tercipta ketenteraman, termasuk dalam perkara rumah tangga (Mumtaz et al., 2023). Kerangka ini juga disandingkan dengan nilai budaya Indonesia yang mengutamakan musyawarah mufakat, sehingga mediasi dipandang relevan dan dapat diimplementasikan, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan tujuan efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa (Mumtaz et al., 2023).

Di sisi lain, kajian tentang alternatif penyelesaian sengketa (APS) menempatkan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai model penyelesaian yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis serta telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat (Febriyanti et al., 2020). Dengan demikian, orientasi "damai" bukan sekadar preferensi pragmatis, melainkan bagian dari ethos normatif yang menempatkan rekonsiliasi sebagai instrumen penting untuk mengakhiri perselisihan (Febriyanti et al., 2020; Mumtaz et al., 2023).

Konsep perdamaian dalam tradisi Islam kerap dibahas melalui istilah ṣulḥ atau iṣlāḥ. Dalam kajian fikih, ṣulḥ dipahami sebagai perdamaian untuk meredam pertikaian dan secara terminologis diposisikan sebagai akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan secara damai (Dilago et al., 2024). Literatur lain menyatakan bahwa Islam mengenal aṣ-ṣulḥ sebagai mekanisme memutus perselisihan atau pertengkaran dan cakupannya luas karena dapat diterapkan baik di pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) (Yusriana, 2022).

Dalam konteks mediasi perceraian, konsep ini juga dijelaskan melalui iṣlāḥ yang dipahami sebagai penyelesaian konflik dengan perdamaian, dan kajian tafsir tematik atas Q.S. an-Nisā' (4):35 dipakai untuk menerangkan kerangka penunjukan penengah dalam konflik suami-istri (Rakman & Syufa'at, 2023). Sejalan dengan itu, literatur tentang mediasi di Peradilan Agama menegaskan bahwa anjuran Al-Qur'an dan Hadis untuk memilih sulh/islah didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh/islah dapat memuaskan para pihak tanpa menciptakan rasa "menang-kalah" (Oslami, 2022). Dengan kata lain, dalam perspektif Islam, penyelesaian sengketa idealnya mengarah pada pemulihan hubungan sosial dan pemenuhan keadilan substantif, bukan sekadar pemutusan perkara secara formal (Mumtaz et al., 2023; Oslami, 2022).

2. Batasan Sengketa yang Dapat Didamaikan: Hak Manusia dan Ranah Privat

Meskipun perdamaian sangat dianjurkan, sejumlah sumber menegaskan adanya batasan objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui perdamaian. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, disebutkan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan oleh hakam atau melalui mekanisme arbitrase (taḥkīm) adalah sengketa yang "menurut sifatnya menerima untuk didamaikan", khususnya yang menyangkut harta benda dan hak perorangan (hak privat) termasuk sengketa dalam pergaulan rumah tangga (Mauludi et al., 2024). Sebaliknya, sengketa yang berkaitan dengan "hak umum atau hak-hak Allah" tidak termasuk kewenangan hakam untuk didamaikan (Mauludi et al., 2024).

Garis pembatas serupa juga dijumpai dalam kajian kritik atas pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang menyatakan bahwa perkara yang boleh didamaikan terbatas pada pertikaian harta benda yang dapat dinilai serta sebatas hak-hak manusia yang dapat diganti. Dengan rumusan lain, perdamaian hanya diperbolehkan dalam bidang muamalah, bukan perkara yang menyangkal hak-hak Allah (Siregar et al., 2023). Literatur tentang mediasi di Peradilan Agama juga menegaskan bahwa jalur iṣlāḥ pada dasarnya tepat untuk perkara yang mengandung hak manusia dalam ranah privat, bukan perkara yang menyangkut hak Allah dan hukum publik atau pidana seperti zina, qadhaf, atau pencurian (Oslami, 2022).

Sintesis dari ketiga rujukan ini memperlihatkan konsistensi argumentasi: Islam menganjurkan perdamaian, tetapi objek perdamaian dibatasi terutama pada ranah privat-keperdataan yang memungkinkan kompromi dan pemulihan hubungan (Oslami, 2022; Siregar et al., 2023).

3. Tiga Kerangka Klasik Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam: Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Al-Qaḍā'

Beberapa karya merumuskan bahwa penyelesaian sengketa menurut hukum Islam klasik dapat dipetakan dalam tiga jalur besar: al-ṣulḥ (perdamaian), taḥkīm (arbitrase), dan wilāyat al-qaḍā' atau al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman atau peradilan) (Dilago et al., 2024). Dalam definisi fikih al-qaḍā', al-qaḍā' dipahami sebagai penyelesaian perselisihan di antara dua orang atau lebih dengan hukum Allah SWT (Dilago et al., 2024), sementara literatur lain menegaskan bahwa secara terminologis al-qaḍā' bermakna menghentikan perselisihan dan menjatuhkan hukuman secara adil serta menerapkan hukum syariat dalam putusan (Yusriana, 2022).

Adapun ṣulḥ dipahami sebagai akad atau perjanjian yang bertujuan mengakhiri perselisihan secara damai (Dilago et al., 2024; Yusriana, 2022), sedangkan taḥkīm diposisikan sebagai mekanisme menunjuk pihak ketiga untuk memutus sengketa di luar pengadilan, dan dalam tradisi Indonesia modern kerap disepadankan dengan arbitrase syariah (Arifin & Amin, 2024; Uliya et al., 2022). Dengan pemetaan ini, hukum Islam tidak dipresentasikan sebagai satu model tunggal, melainkan sebagai sistem yang menyediakan spektrum mekanisme—dari konsensual (ṣulḥ/iṣlāḥ) hingga ajudikatif (qaḍā')—yang dapat dipilih sesuai karakter sengketa dan kebutuhan keadilan (Dilago et al., 2024; Mauludi et al., 2024).

4. Mediasi (Iṣlāḥ) sebagai Model Konsensual: Definisi, Peran Pihak Ketiga, dan Win–Win Solution

Dalam berbagai kajian, mediasi dijelaskan sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu pihak ketiga netral. Pihak ketiga tidak memihak dan membantu para pihak memperoleh kesepakatan yang memuaskan (Mumtaz et al., 2023). Literatur tentang mediasi dan iṣlāḥ menekankan bahwa sulh/islah dipilih karena dapat menghasilkan kepuasan bersama serta menghindari pola menang-kalah (Oslami, 2022). Kajian tentang mediasi dalam sengketa hak asuh anak menegaskan peran mediator dalam membantu para pihak memahami perspektif satu sama lain dan melakukan penilaian objektif selama negosiasi, serta menyatakan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator (Mantili, 2021).

Literatur lain yang membahas mediasi dalam konteks syiqāq (konflik tajam suami-istri) mendefinisikan mediasi sebagai pelibatan pihak ketiga yang kedudukannya sebagai penasihat, tanpa wewenang memberi keputusan, dan mengaitkannya dengan pengaturan prosedural dalam PERMA tentang mediasi (Setiawati et al., 2024). Dengan demikian, benang merah konseptualnya ialah mediasi/iṣlāḥ adalah forum dialog terstruktur untuk mengakhiri sengketa melalui konsensus, dengan mediator sebagai fasilitator, bukan adjudikator (Mantili, 2021; Mumtaz et al., 2023; Setiawati et al., 2024).

Namun, terdapat kritik institusional mengenai penempatan mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Suatu studi kepustakaan menyimpulkan bahwa penempatan mediasi di Pengadilan Agama dipandang "tidak tepat" karena pihak yang mendaftarkan gugatan pada dasarnya menghendaki sengketa diputus hakim, sehingga tingkat keberhasilan mediasi tidak optimal. Studi itu mengusulkan mediasi lebih tepat ditempatkan di luar pengadilan melalui lembaga independen seperti BP4 (Setyawan, 2021). Kajian lain tentang rekonsiliasi rumah tangga juga menilai mediasi di Pengadilan Agama kurang efektif karena pihak yang datang ke pengadilan cenderung sudah mengharapkan perpisahan, sehingga pencegahan konflik lebih diharapkan melalui lembaga seperti BP4 (Hasballah & Rahmadani, 2019).

Akan tetapi, kajian mengenai peran mediasi di Pengadilan Agama tetap menegaskan nilai tambah mediasi, antara lain mempercepat penyelesaian sengketa sekaligus menghilangkan dendam dan memperteguh silaturahmi (Oslami, 2022). Sintesis ini menunjukkan adanya ketegangan empiris: secara normatif mediasi dihargai sebagai instrumen iṣlāḥ, tetapi secara kelembagaan efektivitasnya di pengadilan diperdebatkan karena karakter litigatif para pihak yang sudah tereskalasi (Hasballah & Rahmadani, 2019; Oslami, 2022; Setyawan, 2021).

5. Taḥkīm (Arbitrase) dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Kesepadanan dan Perbedaan

Dalam literatur perbandingan, arbitrase dalam hukum positif dan taḥkīm dalam hukum Islam dipandang sama-sama sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan mengangkat pihak ketiga sebagai arbiter atau hakam (Arifin & Amin, 2024). Akan tetapi, perbedaan dicatat pada beberapa aspek. Salah satu kajian menyebut bahwa dalam hukum Islam terdapat persyaratan tertentu bagi arbiter atau hakam, misalnya syarat keislaman, sementara dalam hukum positif arbitrase dibatasi pada sengketa perdata yang didasarkan pada perjanjian arbitrase (Arifin & Amin, 2024).

Kajian lain menegaskan bahwa taḥkīm secara historis telah dikenal sebelum Islam. Masyarakat Arab pra-Islam menyelesaikan pertikaian melalui lembaga taḥkīm dengan menunjuk hakam, dan praktik perwasitan ini berlanjut serta dimodifikasi (Mumtaz et al., 2023). Studi tentang arbitrase di perbankan syariah juga menyebut bahwa taḥkīm dikenal sejak masa pra-Islam dan ketika belum ada sistem peradilan terorganisir, sengketa hak milik, waris, dan hak lainnya kerap diselesaikan melalui juru damai atau wasit yang ditunjuk para pihak (Uliya et al., 2022). Dengan demikian, taḥkīm dipahami sebagai institusi historis sekaligus normatif yang menyediakan prosedur penyelesaian sengketa berbasis putusan pihak ketiga di luar peradilan (Arifin & Amin, 2024; Mumtaz et al., 2023; Uliya et al., 2022).

Kajian tentang taḥkīm dalam standar syariah AAOIFI menambahkan dimensi normatif-prosedural: taḥkīm dipahami sebagai cara penyelesaian sengketa melalui seorang hakam di luar pengadilan, penunjukan hakam dilakukan atas persetujuan sukarela para pihak, para pihak menaati putusan hakam, penyelesaian berdasarkan syara', bertujuan mewujudkan perdamaian, dan putusan bersifat final serta mengikat (Nurjaman & Witro, 2022). Akan tetapi, studi yang sama juga mencatat adanya perbedaan pendapat ulama mengenai objek kewenangan taḥkīm atau arbitrase; misalnya disebutkan adanya pandangan yang memperluas cakupan hingga beberapa perkara tertentu (Nurjaman & Witro, 2022). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa walaupun terdapat konsensus tentang taḥkīm sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, terdapat diskusi fikih mengenai ruang lingkup kewenangannya (Mauludi et al., 2024; Nurjaman & Witro, 2022).

6. Al-Qaḍā' (Peradilan) sebagai Jalur Ajudikatif: Definisi dan Fungsi Menghentikan Perselisihan

Konsep al-qaḍā' dalam hukum Islam dijelaskan sebagai mekanisme peradilan untuk memutus dan menghentikan perselisihan. Secara etimologis, al-qaḍā' diartikan "memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan hukum," dan secara terminologis dipahami sebagai penghentian perselisihan serta penjatuhan putusan secara adil dengan penerapan hukum syariat (Yusriana, 2022). Dalam fikih al-qaḍā', al-qaḍā' juga dijelaskan sebagai penyelesaian perselisihan dengan hukum Allah SWT (Dilago et al., 2024). Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, pengadilan (al-qadha) diakui sebagai salah satu model penyelesaian, berdampingan dengan sulh dan taḥkīm (Mauludi et al., 2024). Dengan demikian, al-qaḍā' menjadi jalur formil-otoritatif ketika mekanisme konsensual tidak tercapai atau ketika sengketa menuntut putusan yang mengikat melalui lembaga kehakiman (Dilago et al., 2024; Mauludi et al., 2024).

7. Institusionalisasi Penyelesaian Sengketa Islam di Indonesia: Peradilan Agama, Mediasi, dan Arbitrase Syariah

Dalam konteks Indonesia, beberapa kajian menyatakan bahwa perkara perdata Islam bagi pihak beragama Islam diselesaikan oleh Pengadilan Agama (Mumtaz et al., 2023). Kajian mengenai kedudukan Pengadilan Agama dan BASYARNAS menyimpulkan bahwa perubahan kewenangan yang dibawa oleh UU No. 03 Tahun 2006 yang diperbarui dengan UU No. 50 Tahun 2009 membawa perubahan besar, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Rahmadani et al., 2023). Pada saat yang sama, jalur non-litigasi melalui arbitrase syariah (BASYARNAS) tetap dipakai sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sepanjang disepakati para pihak (Rahmadani et al., 2023). Dengan demikian, desain kelembagaan Indonesia memfasilitasi dua kanal besar: litigasi di Pengadilan Agama dan non-litigasi melalui mekanisme APS atau arbitrase syariah, yang pilihan dan penggunaannya sering ditautkan pada klausul dalam akad (Rahmadani et al., 2023; Uliya et al., 2022).

Peran akad sebagai sumber hak dan kewajiban juga ditekankan dalam sengketa ekonomi syariah. Kajian tentang perbankan syariah menekankan bahwa langkah penyelesaian sengketa biasanya dimulai dengan mengembalikan pada butir-butir akad yang memuat klausul pilihan hukum dan pilihan forum (Uliya et al., 2022). Studi empiris tentang PNM Mekaar Syariah menegaskan bahwa akad, misalnya murabahah dan wakalah, harus memuat mekanisme penyelesaian sengketa. Praktik institusi tersebut menempatkan musyawarah sebagai langkah pertama, dan bila gagal dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Agama (Dewi et al., 2022).

Literatur tentang fatwa DSN-MUI juga menekankan bahwa mekanisme musyawarah mufakat diposisikan sebagai jalur utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak memilih jalur lain, dan fatwa DSN-MUI dalam substansi penyelesaian sengketa ekonomi syariah mengadopsi kewenangan lembaga yang ditetapkan peraturan perundang-undangan (Irawan, 2023). Sintesis ini menunjukkan satu pola umum yang berulang dalam banyak sektor ekonomi syariah: sengketa diprioritaskan selesai lewat musyawarah atau iṣlāḥ, tetapi tetap tersedia eskalasi menuju adjudikasi atau arbitrase jika konsensus gagal (Irawan, 2023; Uliya et al., 2022).

8. Sengketa Keluarga dan Rumah Tangga: Syiqāq, Mediasi, dan Hakam

Dalam perkara keluarga, literatur menegaskan bahwa konflik suami-istri yang tajam dan berkelanjutan (syiqāq) membutuhkan intervensi pihak ketiga agar upaya perdamaian optimal, baik melalui mediator maupun pengangkatan hakam (Anggraini et al., 2024). Kajian tafsir tentang Q.S. an-Nisā' (4):35 digunakan untuk menerangkan bahwa ketika perselisihan suami-istri dikhawatirkan berujung perceraian, dapat diangkat dua penengah dan hal ini dipahami dalam kerangka iṣlāḥ atau mediasi (Rakman & Syufa'at, 2023). Studi lain menegaskan urgensi mediasi dalam syiqāq, mendefinisikan mediator sebagai pihak netral yang membantu proses perundingan tanpa memutus atau memaksakan penyelesaian, dikaitkan dengan PERMA mediasi (Setiawati et al., 2024). Dengan demikian, dalam sengketa keluarga, mediasi atau hakam berfungsi sebagai instrumen de-eskalasi konflik dan penjaga kemaslahatan rumah tangga sebelum perceraian menjadi opsi akhir (Anggraini et al., 2024; Rakman & Syufa'at, 2023; Setiawati et al., 2024).

Meski demikian, pemaknaan "hakam" dan otoritasnya tidak tunggal dalam diskursus fikih. Studi pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah menunjukkan perbedaan pendapat ulama mengenai maksud "hakam" dalam Q.S. an-Nisā' (4):35. Menurut Ibn Qayyim, hakam dimaknai sebagai hakim (bukan wakil keluarga), dan hakam diberi kewenangan untuk menyatukan kembali pasangan atau memutuskan perceraian (Siregar et al., 2023). Studi yang sama membandingkan konsep ini dengan mediasi di Pengadilan Agama: mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak berwenang menceraikan (Siregar et al., 2023).

Nuansa perbandingan ini penting karena menunjukkan adanya spektrum konsep: dari model hakam sebagai quasi-judge yang dapat memutus, hingga mediator modern yang berfungsi fasilitatif tanpa kewenangan memutus (Setiawati et al., 2024; Siregar et al., 2023). Dalam konteks praktik, kajian tentang mediasi syiqāq menekankan bahwa hakim perlu cermat memeriksa fakta persidangan dan mempertimbangkan perlu tidaknya mengangkat hakam atau mediator, baik dalam litigasi maupun non-litigasi (Anggraini et al., 2024). Dengan demikian, sengketa keluarga memperlihatkan interaksi antara doktrin klasik hakam dan model mediasi modern, dengan perbedaan terutama terletak pada tingkat otoritas pihak ketiga (Anggraini et al., 2024; Siregar et al., 2023).

9. Sengketa Harta Bersama (Gono-Gini): KHI dan Jalur Pengadilan Agama

Sengketa harta bersama setelah perceraian sering dipahami sebagai perselisihan hak-kewajiban karena ketiadaan kesepakatan awal tentang pengelolaan dan pemisahan harta (Firmansyah et al., 2022). Dalam konteks penyelesaian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) diposisikan sebagai standar hukum terapan di Pengadilan Agama untuk perkara harta bersama (Marwa, 2021). Salah satu kajian menegaskan bahwa KHI Pasal 88 memberikan ketegasan: apabila terjadi perselisihan suami-istri tentang harta bersama, penyelesaiannya diajukan kepada Peradilan Agama (Marwa, 2021).

Studi lain mengulang penegasan serupa dan menambahkan bahwa karena tidak ada pengaturan eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami atau istri yang memengaruhi pembagian, porsi pembagian pada praktiknya sangat bergantung pada putusan hakim Pengadilan Agama (Karmawan, 2020). Dalam kajian yuridis lain, disebutkan bahwa dalam KHI pembagian harta bersama setelah perceraian adalah "setengah-setengah" jika tidak ada perjanjian perkawinan, sementara UU Perkawinan tidak menentukan besaran pembagian dan membuka kemungkinan berdasarkan hukum agama, adat, atau hukum lain yang dipilih (Firmansyah et al., 2022). Dengan demikian, sengketa harta bersama menampilkan kombinasi: norma KHI sebagai rujukan aplikatif peradilan agama, diskresi pertimbangan hakim, serta relevansi desain perjanjian, misalnya perjanjian perkawinan, sebagai instrumen preventif agar sengketa tidak terjadi (Firmansyah et al., 2022; Karmawan, 2020).

10. Sengketa Waris: Utang Pewaris, Kewajiban KHI, dan Perdamaian (Ṣulḥ) di Luar Pengadilan

Dalam sengketa waris, kompleksitas sering meningkat ketika harta peninggalan berkaitan dengan utang pewaris. Kajian tentang sengketa pembagian hak waris karena utang menyatakan bahwa dalam hukum kewarisan Islam ahli waris bertanggung jawab menyelesaikan utang pewaris, dan sebelum harta dibagikan kewajiban harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai Pasal 175 KHI. Namun jika pewaris tidak meninggalkan harta peninggalan, tidak ada kewajiban ahli waris melunasi utang tersebut (Muhibin et al., 2024). Kajian yang sama menyebut bahwa penyelesaian sengketa waris dapat ditempuh melalui jalur pengadilan (pembuktian fakta hukum) maupun di luar pengadilan melalui perdamaian (sulh), serta menegaskan bahwa perjanjian perdamaian bersifat mengikat dan final sebagai penyelesaian sengketa secara tuntas (Muhibin et al., 2024).

Sejalan dengan itu, kajian tentang konflik kewarisan menekankan bahwa konflik pembagian warisan dapat diselesaikan melalui litigasi di pengadilan atau non-litigasi dengan melibatkan tokoh agama atau masyarakat, atau pemerintah setempat untuk memediasi pihak yang bersengketa, dan pencegahan konflik dapat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat berdasarkan kaidah hukum Islam (Widjaja & Samsuto, 2024). Dengan demikian, pada sengketa waris terlihat dua arus: jalur formil peradilan sebagai forum pembuktian dan pemutusan, dan jalur perdamaian atau mediasi sebagai mekanisme menjaga harmoni keluarga sekaligus menyelesaikan klaim hak secara lebih restoratif (Muhibin et al., 2024; Widjaja & Samsuto, 2024).

Dimensi sosial-kultural mediasi waris ditunjukkan melalui studi tentang peran kyai sebagai mediator dalam sengketa waris di Madura. Kajian tersebut menyatakan bahwa sengketa waris dapat menimbulkan ketidakpuasan antarpihak, dan mediator berperan membantu para pihak menyelesaikan sengketa hingga melahirkan kesepakatan lisan atau tertulis. Kyai dianggap memiliki nilai lebih karena dipandang memahami agama (Nury, 2023). Strategi mediasi kyai digambarkan sederhana: memanggil para pihak, memberi nasihat, menunjukkan kemoderatan untuk menjaga kepercayaan, lalu berdoa setelah mediasi selesai (Nury, 2023).

Kajian ini juga menggarisbawahi bahwa sengketa waris seharusnya diselesaikan dengan refleksi dan tidak membahayakan hubungan keluarga, serta bahwa pihak yang tetap ingin diputus pengadilan sering memiliki konflik non-hukum seperti dendam atau sentimen pribadi yang menghambat perdamaian (Nury, 2023). Dengan demikian, studi ini memperkaya pemahaman bahwa penyelesaian sengketa dalam Islam tidak hanya problem normatif-prosedural, melainkan juga menyangkut otoritas sosial, psikologi konflik, dan pemulihan relasi kekeluargaan (Nury, 2023; Widjaja & Samsuto, 2024).

11. Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah): KHI, Mediasi, dan Tantangan Implementasi Putusan

Dalam sengketa pengasuhan anak pasca perceraian, literatur membandingkan hukum perdata dan hukum Islam serta menekankan peran mediasi. Kajian tentang mediasi dalam sengketa pengasuhan anak menyatakan bahwa KHI Pasal 105 mengatur anak di bawah usia 12 tahun berada dalam asuhan ibu, dan setelah usia 12 tahun anak diberi kebebasan memilih. Sementara biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah, dengan kemungkinan keterlibatan ibu jika ayah tidak mampu (Mantili, 2021). Kajian lain mengenai hak asuh dalam kasus murtad menyebut bahwa dalam khazanah fikih hak asuh sering disebut hadhanah; disebutkan pula adanya variasi ketentuan usia pemeliharaan anak dalam fikih, misalnya sampai 7 tahun, dan KHI sampai 12 tahun, serta bahwa hak asuh ibu bisa gugur bila ada faktor yang merugikan anak termasuk perpindahan agama (Holid, 2024). Dengan demikian, norma KHI menyediakan kerangka dasar, tetapi penerapan konkret dapat dipengaruhi oleh kondisi orang tua dan evaluasi hakim tentang kemaslahatan anak (Holid, 2024; Mantili, 2021).

Dari sisi proses penyelesaian, penelitian tentang mediasi menekankan bahwa bila mediasi gagal, mediator menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada hakim dan proses persidangan dilanjutkan (Mantili, 2021). Namun, efektivitas litigasi juga menghadapi problem implementasi putusan. Studi empiris tentang penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui litigasi di Pengadilan Agama Garut berdasarkan laporan putusan Januari 2023 menyimpulkan bahwa tidak semua putusan terlaksana efektif karena faktor ekonomi dan ketidakhadiran pihak. Disebutkan bahwa 78% telah melaksanakan putusan yang ditetapkan (dengan putusan verstek), sementara sebagian tidak melaksanakan sesuai ketetapan pengadilan karena faktor ekonomi serta kondisi pascapandemi (Shofi & Bashar, 2022). Temuan ini memperlihatkan bahwa sengketa hak asuh dan hak-hak pasca perceraian bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga persoalan enforcement dan kapasitas ekonomi yang memengaruhi realisasi hak dan kewajiban yang telah diputus (Mantili, 2021; Shofi & Bashar, 2022).

12. Sengketa Ekonomi Syariah: Musyawarah, Pilihan Forum, BASYARNAS, dan Isu Tumpang Tindih Kewenangan

Sengketa ekonomi syariah dipahami sebagai perselisihan antara pelaku ekonomi yang menimbulkan akibat hukum berkaitan dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Irawan, 2023). Kajian tentang fatwa DSN-MUI menekankan bahwa transaksi menimbulkan hak dan kewajiban, dan dalam mekanisme saling menunaikan hak-kewajiban itulah sengketa dapat timbul. Fatwa DSN-MUI kemudian memosisikan musyawarah mufakat sebagai jalur utama terlebih dahulu, sebelum jalur lainnya (Irawan, 2023).

Dalam praktik perbankan syariah, studi tentang penyelesaian sengketa menyatakan bahwa terdapat dua metode utama, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan), dan mekanisme awal sering mengembalikan pada klausul akad yang memuat choice of law dan choice of forum (Uliya et al., 2022). Penelitian empiris pada PNM Mekaar Syariah juga menunjukkan pola serupa: musyawarah atau kekeluargaan sebagai langkah pertama, dan bila gagal, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Agama sesuai klausul akad. Penelitian itu juga melaporkan bahwa sengketa sering terjadi karena nasabah tidak membayar angsuran sehingga menimbulkan kerugian materiil, termasuk karena penerapan sistem tanggung renteng (Dewi et al., 2022). Ini memperlihatkan keterkaitan erat antara desain akad, pemenuhan prestasi (kewajiban pembayaran), dan eskalasi sengketa dari musyawarah menuju litigasi (Dewi et al., 2022; Uliya et al., 2022).

Pada dimensi kewenangan forum, literatur mencatat problem tumpang tindih. Kajian tentang "tumpang tindih kewenangan" membahas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 55 UU Perbankan Syariah, dan menguraikan bahwa Pasal 55 ayat (1) menunjuk penyelesaian sengketa perbankan syariah pada Pengadilan Agama, sementara ayat (2) membuka kemungkinan penyelesaian sesuai isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syariah (Silitonga, 2024). Kajian lain tentang dualisme kewenangan menyatakan bahwa dualisme forum (Peradilan Umum dan Peradilan Agama) dapat mengganggu kepastian hukum dan setelah Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, litigasi sengketa perbankan syariah diposisikan sebagai kewenangan absolut peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama, sementara para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dan badan arbitrase lain bila diperjanjikan (Prayuti et al., 2024). Kedua kajian tersebut sama-sama menegaskan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi forum, sekaligus tetap mengakui peran kesepakatan para pihak dalam akad untuk menentukan jalur penyelesaian sengketa dengan syarat kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Prayuti et al., 2024; Silitonga, 2024).

Perkembangan lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan juga ditunjukkan melalui pembentukan LAPS SJK. Suatu artikel tentang penyelesaian sengketa pasar modal, termasuk pasar modal syariah, menyatakan bahwa LAPS Sektor Jasa Keuangan merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2022 oleh Self Regulatory Organizations (SROs) dan asosiasi di sektor jasa keuangan, serta dipandang memiliki keunggulan kompetensi arbiter (Fuqoha, 2020). Sementara itu, kajian tentang BASYARNAS dalam konteks perbankan syariah menegaskan bahwa aktivitas bank syariah harus mematuhi fatwa DSN-MUI, dan BASYARNAS memiliki aturan prosedur sesuai UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Kajian tersebut juga menyebut pendirian BAMUI pada 21 Oktober 1993 dan perubahan nama menjadi BASYARNAS berdasarkan keputusan MUI bernomor Kep/09/MUI/XXI/2003 tanggal 24 Desember 2003 (Uliya et al., 2022).

Dengan demikian, lanskap penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memperlihatkan pluralitas institusi non-litigasi (BASYARNAS dan LAPS SJK) yang melengkapi kewenangan litigasi Pengadilan Agama, dengan prasyarat penting berupa klausul penyelesaian sengketa dalam akad dan konsistensi kewenangan agar kepastian hukum terjaga (Fuqoha, 2020; Prayuti et al., 2024; Rahmadani et al., 2023; Uliya et al., 2022).

13. Kearifan Lokal dan Integrasi Nilai Islam: Bale Mediasi dan Mediasi Komunitas

Literatur juga menyoroti integrasi kearifan lokal dengan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian sengketa. Kajian tentang Perda NTB No. 9 Tahun 2018 mengenai Bale Mediasi menyatakan bahwa penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal diharapkan menjadi solusi konflik dan sejalan dengan nilai-nilai keislaman, meskipun tinjauan kesesuaiannya perlu dievaluasi lebih lanjut (Yusriana, 2022). Dalam konteks Aceh, studi mengenai sistem mediasi dalam sengketa kepemilikan menyatakan bahwa dalam fikih, iṣlāḥ memberi kesempatan para pihak mengakhiri perselisihan secara damai, dan penyelesaian melalui mediasi pada tingkat komunitas dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang mengakhiri sengketa. Kajian itu juga menegaskan bahwa konsep mediasi dalam hukum positif tidak berbeda dengan konsep iṣlāḥ dalam hukum Islam karena sama-sama melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan pihak bersengketa (M. S. K. Dewi, 2018).

Dengan demikian, kearifan lokal dan institusi komunitas, baik berbasis regulasi daerah maupun otoritas sosial-keagamaan, dapat menjadi medium aktualisasi prinsip sulh/islah dalam konteks sosial Indonesia, meski tetap memerlukan evaluasi kesesuaian prinsipil dengan norma Islam dan kerangka hukum yang berlaku (M. S. K. Dewi, 2018; Yusriana, 2022).

________________________________________

D. KESIMPULAN

Sengketa hukum dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai perselisihan antarpihak mengenai hak dan kewajiban yang menimbulkan akibat hukum, terutama dalam ranah muamalah dan relasi sosial-ekonomi yang melahirkan klaim serta kewajiban timbal balik (Irfansyah, 2023; Mahanani, 2023; Yusriana, 2022). Hukum Islam menyediakan spektrum mekanisme penyelesaian sengketa yang relatif lengkap: ṣulḥ/iṣlāḥ sebagai jalur perdamaian berbasis konsensus, taḥkīm sebagai jalur putusan pihak ketiga (arbitrase) di luar peradilan, dan al-qaḍā' sebagai jalur ajudikatif melalui institusi peradilan untuk menghentikan perselisihan dengan penerapan hukum syariat (Dilago et al., 2024; Mauludi et al., 2024; Yusriana, 2022).

Orientasi damai sangat ditekankan, namun objek perdamaian dibatasi terutama pada hak-hak manusia dalam ranah privat-keperdataan, sementara perkara yang berkaitan dengan hak Allah atau hukum publik tidak ditempatkan sebagai objek perdamaian (Oslami, 2022; Siregar et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, penyelesaian sengketa Islam diinstitusionalisasikan melalui Pengadilan Agama untuk litigasi dan melalui BASYARNAS atau LAPS SJK serta mekanisme musyawarah sebagai kanal non-litigasi, dengan peran penting klausul akad, fatwa DSN-MUI, dan kebutuhan kepastian hukum atas kewenangan forum (Fuqoha, 2020; Prayuti et al., 2024; Rahmadani et al., 2023; Uliya et al., 2022).

Pada saat yang sama, efektivitas mediasi di pengadilan diperdebatkan, dan studi empiris menunjukkan tantangan implementasi putusan, misalnya faktor ekonomi, yang memengaruhi realisasi hak dan kewajiban pasca putusan (Hasballah & Rahmadani, 2019; Setyawan, 2021; Shofi & Bashar, 2022). Karena itu, artikel-artikel yang dikaji secara bersama menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa menurut hukum Islam idealnya tidak berhenti pada "pemutusan" perkara, melainkan menautkan tujuan damai, keadilan, kepastian, dan kemaslahatan melalui pilihan mekanisme yang proporsional dengan karakter sengketa serta kapasitas para pihak dan institusi yang menyelesaikannya (Irawan, 2023; Oslami, 2022; Widjaja & Samsuto, 2024; Yusriana, 2022).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., Yakub, S., & Sopiah, S. (2024). Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. QANUN, 2(2), 303–323. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i2.574

Arifin, M., & Amin, S. (2024). Implementasi Studi Waris Islam di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, 106–119. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2321

Dewi, M. S. K. (2018). Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah. Acta Comitas, 3(2), 314. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p08

Dewi, R. M., Ningsih, U. H., & Damayanti, T. (2022). Analisis terhadap Sengketa Pembagian Hak Waris karena Adanya Hutang Ditinjau dari Hukum Waris Islam. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 194–203. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.913

Dilago, A., Tehupeiory, A., W, D. N. R., & Napitupulu, N. (2024). Analisis Yuridis Perselisihan Tanah Ulayat Di Kabupaten Fakfak Berdasarkan Kepastian Hukum. Action Research Literate, 8(6). https://doi.org/10.46799/arl.v8i6.385

Febriyanti, N. L. K. D. F., Budiartha, I. N. P., & Ujianti, N. M. S. (2020). Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Electronic Commerce. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 173–178. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2206.173-178

Firmansyah, R., Sihabudin, S., & Sudirman, M. (2022). Pengaturan Klausul Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Perjanjian Asuransi Kapal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 7(1), 77. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p77-86

Fuqoha, F. (2020). Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penyelesian Perselisihan non-Litigasi dalam Perselisihan Hubungan Industrial. Indonesian State Law Review (ISLRev), 2(2), 119–137. https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37681

Habil, I. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Penyelesaian Sengketa Menurut Perda NTB Nomor 9 Tahun 2018 tentang Bale Mediasi. Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan, 14(11). https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4299

Hasballah, K., & Rahmadani, R. (2019). Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Ḥakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3(1), 53. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4430

Holid, M. (2024). Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Kasus Murtadnya Seorang Ibu di Lombok Timur Bondowoso. Asa, 6(2), 12–29. https://doi.org/10.58293/asa.v6i2.110

Irawan, N. (2023). Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial. Jurnal Ketenagakerjaan, 18(1), 47–63. https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Memberikan Referensi Perencanaan Investasi Saham sebagai Bagian dari Perlindungan terhadap Investor dalam Perspektif Hukum Indonesia melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Karmawan, K. (2020). Diskursus Mediasi dan Upaya Penyelesaian Perdata Islam di Indonesia. Islamika, 12(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v12i1.375

Mahanani, A. E. E. (2023). Analisis Perjanjian Kredit Syariah Dikaitkan dengan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di PNM Mekaar Syariah. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v6i2.9238

Mantili, R. (2021). Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Serikat Pekerja dengan Perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum, 6(1), 47–65. https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252

Marwa, M. H. M. (2021). Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Jurnal USM Law Review, 4(2), 777–794. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059

Mauludi, M. I., Singadimedja, H. N., & Karsona, A. M. (2024). Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Kerja Yang Mengatur Penyelesaian Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Arbitrase. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(09), 3644–3657. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1151

Muhibin, Zakiri, H., & Yamani, A. Z. (2024). Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah. Syntax Idea, 6(3), 1317–1327. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3113

Mumtaz, H., Uyun, Y. S., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian melalui Litigasi. Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian, 2(7), 715–726. https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Nury, M. (2023). Peran Kyai sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Madura. Adhki Journal of Islamic Family Law, 4(1), 25–34. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.92

Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. At-Tasyri Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 27–40. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.860

Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. Syntax Idea, 6(3), 1533–1544. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165

Rahmadani, G., Sukiati, S., & Nurasiah, N. (2023). Mediasi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam Sengketa Pengasuhan Anak. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 6(2), 804–815. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i2.1944

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina, S. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. Jurnal Global Ilmiah, 1(5), 341–346. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i5.57

Setyawan, T. D. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Game Online Di Banten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Legal Research, 3(2), 197–220. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.19737

Shofi, M. A., & Bashar, M. A. S. (2022). Penafsiran Akad dan Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Perspektif Kaidah Fikih Muammalah Kulliyah (Studi Komparasi KHES dan KUHPerdata). Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 88–115. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.148

Silitonga, S. (2024). Efektivitas Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif dalam Kasus-Kasus Hukum Keluarga. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik, 4(3), 451–458. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3.1947

Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan Advokat sebagai Mediator di Pengadilan Agama Perkara Perceraian Menurut Maqashid Al-Syariah. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 426–436. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2692

Uliya, Z., Sunandar, H., & Nurnasrina, N. (2022). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. Money Journal of Financial and Islamic Banking, 1(1), 23–30. https://doi.org/10.31004/money.v1i1.10196

Untitled. (2020). Islamika, 12(1). https://doi.org/10.33592/islamika.v12i1

Widjaja, G., & Samsuto, S. (2024). Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Perspektif Hukum Perdata: Tinjauan terhadap Aspek Keabsahan dan Penyelesaian Sengketa. Sinergi Jurnal Riset Ilmiah, 1(4), 252–260. https://doi.org/10.62335/psn0p742

Yusriana, Y. (2022). Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(2), 68–78. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11690