01698 - Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Fungsi, Kedudukan, Dan Orientasi Maqāṣid Al-Syarī'ah

Abstrak

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen kebijakan yang digunakan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan teknis peradilan kepada pengadilan di bawahnya, termasuk Peradilan Agama. Artikel ini mengkaji kedudukan, fungsi, dan implikasi SEMA dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan sintesis literatur. Kajian ini menemukan bahwa SEMA secara normatif bukan merupakan peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik peradilan berfungsi sebagai pedoman operasional hakim, khususnya dalam perkara ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Dalam perspektif hukum Islam, legitimasi SEMA dapat diuji melalui kerangka qadhā', orientasi maqāṣid al-syarī'ah, dan prinsip maslahah-mafsadah. SEMA dipandang bernilai ketika berkontribusi pada perlindungan hak perempuan dan anak, perluasan akses keadilan, serta modernisasi tata kelola peradilan. Sebaliknya, SEMA dapat menjadi objek kritik apabila menimbulkan mafsadah, ketidakpastian hukum, atau benturan hierarki norma. Artikel ini menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap SEMA menurut hukum Islam menuntut ukuran ganda: kepatuhan pada tata aturan hukum positif dan evaluasi maslahah-mafsadah demi terwujudnya keadilan substantif.

Kata kunci: SEMA, Peradilan Agama, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, maslahah, qadhā'

________________________________________

Abstract

The Supreme Court Circular Letter (SEMA) is a policy instrument used by the Supreme Court of Indonesia to exercise its function of technical guidance and supervision over subordinate courts, including the Religious Courts. This article examines the position, function, and implications of SEMA from an Islamic law perspective through a literature synthesis approach. The study finds that SEMA is normatively not a statutory regulation; however, in judicial practice it functions as an operational guideline for judges, particularly in Islamic economic disputes and Islamic family law cases. From the perspective of Islamic law, the legitimacy of SEMA can be assessed through the framework of qadhā', the orientation of maqāṣid al-syarī'ah, and the principle of maslahah-mafsadah. SEMA is regarded as valuable when it contributes to the protection of women's and children's rights, the expansion of access to justice, and the modernization of judicial governance. Conversely, SEMA may become subject to criticism when it generates mafsadah, legal uncertainty, or conflicts within the hierarchy of norms. This article concludes that the evaluation of SEMA according to Islamic law requires a dual standard: compliance with the positive legal order and the assessment of maslahah-mafsadah for the realization of substantive justice.

Keywords: SEMA, Religious Courts, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, maslahah, qadhā'

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen kebijakan yang digunakan Mahkamah Agung (MA) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan teknis peradilan kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya, termasuk lingkungan Peradilan Agama. Dalam teori dan praktik ketatanegaraan/peradilan Indonesia, pengawasan MA atas jalannya peradilan dapat dilakukan melalui teguran, laporan, dan "surat edaran," dengan catatan bahwa pengawasan tidak boleh berubah menjadi pengarahan terhadap substansi pengambilan putusan hakim (Khair, 2019). Dalam konteks Peradilan Agama—yang oleh berbagai kajian dipahami sebagai peradilan bagi pencari keadilan beragama Islam—SEMA menjadi salah satu rujukan formal yang dipakai hakim untuk memastikan keseragaman penerapan hukum acara maupun hukum materiil tertentu, terutama ketika regulasi yang lebih tinggi belum rinci atau ketika muncul kebutuhan standardisasi praktik peradilan (Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014).

Pada saat yang sama, posisi SEMA menimbulkan diskursus yuridis dan keislaman. Secara hukum positif, surat edaran kerap dipahami sebagai instrumen administratif internal dan bukan peraturan perundang-undangan, sehingga secara konseptual tidak identik dengan norma yang "mengikat umum" sebagaimana undang-undang (Puspitasari, 2016; Sakti & Wahyuningsih, 2017). Namun, pada level praktik peradilan, SEMA sering berfungsi sebagai pedoman operasional bagi hakim dan aparatur peradilan, dan bahkan dapat menjadi "basis rujukan" dalam pertimbangan hakim di berbagai jenis perkara (Hikmatullah, 2018; Khiyaroh, 2020). Diskursus "SEMA menurut hukum Islam" karena itu tidak cukup dipahami sebagai penilaian terhadap format administratifnya semata, melainkan perlu diletakkan dalam kerangka: (i) fungsi qadhā'/wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman) sebagai sarana penegakan keadilan; (ii) mekanisme ijtihad/penemuan hukum hakim dalam merespons perkembangan sosial; serta (iii) orientasi maqāṣid al-syarī'ah/kemaslahatan yang—menurut literatur hukum Islam—menjadi horizon normatif bagi pembaruan dan penerapan hukum (Fauzizah, 2024; Naelufar et al., 2022; Tono, 2014).

________________________________________

B. KONSEP, KARAKTER, DAN KEDUDUKAN SEMA DALAM TATA KELOLA PERADILAN

Dalam berbagai kajian tentang kebijakan "surat edaran" di Indonesia, surat edaran diposisikan sebagai produk yang secara materiil dapat memuat arahan/petunjuk, tetapi secara bentuk bukan peraturan perundang-undangan; karenanya ia sering dipahami sebagai instrumen administratif internal (policy rule/beleidsregel) (Puspitasari, 2016; Sakti & Wahyuningsih, 2017). Pada level MA, surat edaran juga dilekatkan pada fungsi pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan; pengawasan tersebut dapat dijalankan melalui "surat edaran," namun secara prinsip tidak boleh menjadi intervensi terhadap independensi hakim dalam memutus perkara (Khair, 2019). Sejalan dengan itu, kajian yang membahas peran SEMA di Pengadilan Agama menegaskan bahwa SEMA lazim diperlakukan sebagai pedoman atau panduan yang "disarankan," dan tidak selalu diposisikan sebagai norma yang mengikat hakim secara keras (binding) (Rasyid, 2024). Dengan demikian, terdapat ketegangan inheren: SEMA diperlukan untuk konsistensi praktik, tetapi ia tidak dapat dipahami sebagai instrumen yang secara hierarkis "mengalahkan" undang-undang (Mukharom et al., 2020; Nugroho, 2019).

Nuansa ini tampak dalam perdebatan eksekusi putusan arbitrase syariah dan sengketa kewenangan. Sejumlah studi menilai SEMA bersifat informatif dan instruktif, tetapi "tidak mempunyai kekuatan untuk membatalkan undang-undang," sehingga ketika materi SEMA berhadap-hadapan dengan norma undang-undang, problem legitimasi yuridis dapat muncul (Mukharom et al., 2020). Analisis lain mengkritik bahwa surat edaran tertentu dapat "menghancurkan teori peraturan perundang-undangan" dan bahkan dinilai berpotensi "merusak prinsip kekuasaan kehakiman" bila dipersepsi sebagai pengarahan putusan, bukan pembinaan teknis (Nugroho, 2019). Di sisi lain, terdapat pula temuan bahwa MA pernah menerima uji materiil terhadap surat edaran yang bermuatan mengatur (regeling), dan karenanya surat edaran tertentu dapat diperlakukan sebagai objek pengujian ketika ia menimbulkan akibat normatif yang melampaui sekadar komunikasi internal (Sakti & Wahyuningsih, 2017). Kombinasi temuan-temuan ini menunjukkan bahwa posisi SEMA bersifat ambivalen: ia adalah kebijakan internal yang penting dalam manajemen peradilan, tetapi dapat berimplikasi luas ketika memuat rumusan yang menggeser praktik penegakan hukum (Khair, 2019; Mukharom et al., 2020; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

________________________________________

C. SEMA SEBAGAI SUMBER HUKUM FORMAL BAGI HAKIM PERADILAN AGAMA: PERSPEKTIF PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sejumlah kajian tentang dinamika hukum ekonomi syariah dan hukum Islam di Indonesia menggambarkan tahapan transformasi dari norma doktrinal (syariah/fikih) menuju bentuk hukum positif negara (qanūn) dan kemudian ke ranah adjudikasi (qaḍā') (Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014). Dalam fase qaḍā', peraturan perundang-undangan negara tentang ekonomi syariah—termasuk SEMA dan PERMA—disebut menjadi sumber hukum formal bagi hakim Pengadilan Agama untuk memproses, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014). Dengan kata lain, dalam "arsitektur qaḍā'" modern Indonesia, SEMA berperan sebagai salah satu perangkat yang menjembatani kebutuhan standardisasi putusan dengan kerangka hukum positif, khususnya ketika pengadilan menghadapi persoalan baru atau teknis eksekusi yang tidak dirinci oleh undang-undang (Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014).

Fungsi "jembatan" ini dapat dipahami secara historis melalui praktik penggunaan surat edaran dalam pembinaan Peradilan Agama. Literatur sejarah Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencatat penggunaan surat edaran untuk menyeragamkan rujukan fikih—misalnya penetapan sejumlah kitab fikih sebagai referensi hakim Peradilan Agama melalui surat edaran biro Peradilan Agama—sebagai upaya mencapai kepastian dan kesatuan penerapan hukum (Hasanudin, 2021; ijieb & Sulistio, 2019). Namun, kajian lain menegaskan bahwa penetapan rujukan kitab fikih melalui surat edaran belum sepenuhnya menjamin keseragaman putusan, antara lain karena ketersediaan kitab dan perbedaan kapasitas hakim; realitas ini ikut mendorong kebutuhan kodifikasi/kompilasi (KHI) sebagai pedoman yang lebih seragam (ijieb & Sulistio, 2019; Kamarusdiana & Hidayati, 2017). Dengan demikian, sejak periode awal modernisasi Peradilan Agama, surat edaran (termasuk SEMA) telah dipraktikkan sebagai instrumen pembinaan teknis untuk mengurangi disparitas penerapan hukum, meskipun efektivitasnya dapat bergantung pada konteks implementasi dan dukungan regulasi yang lebih tinggi (Hasanudin, 2021; Kamarusdiana & Hidayati, 2017).

________________________________________

D. SEMA, PLENO KAMAR MA, DAN AGENDA KESATUAN PENERAPAN HUKUM

Kajian mengenai sistem "rapat pleno kamar" MA menunjukkan bahwa forum ini dibentuk untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, dan hasil rumusannya kemudian diartikulasikan melalui produk seperti SEMA (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Dalam konteks kamar agama, kajian tersebut menilai bahwa tidak semua rumusan SEMA sejalan dengan tujuan undang-undang keluarga (misalnya tujuan tertentu dalam hukum perkawinan), sehingga menunjukkan adanya ruang kritik substantif terhadap rumusan kebijakan yudisial (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Namun, studi yang sama juga memandang bahwa SEMA—sebagai "peraturan di bawah undang-undang"—dapat berfungsi menjelaskan pasal undang-undang tertentu agar lebih operasional, sehingga diharapkan memperkuat kepastian hukum dan kemanfaatan (utility) bagi masyarakat (Fadzlurrahman & Madrah, 2023). Di sini terlihat dua sisi: SEMA dipakai untuk standardisasi dan operasionalisasi, tetapi sekaligus dapat menimbulkan perdebatan ketika rumusannya dipersepsi menyimpang dari orientasi legislasi yang lebih tinggi (Fadzlurrahman & Madrah, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam yang dioperasionalkan melalui institusi negara, perdebatan ini berkelindan dengan persoalan otoritas dan ijtihad hakim. Sejumlah kajian menyatakan bahwa ketentuan SEMA tertentu merupakan hasil ijtihad/penemuan hukum hakim yang menyesuaikan situasi dan kondisi kekinian, tetapi secara teoretik dapat dipersoalkan ketika bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (misalnya KHI yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden) (Atika et al., 2022). Karena itu, penggunaan SEMA dalam peradilan agama berada dalam spektrum: dari "pedoman teknis" yang memudahkan konsistensi hingga "produk ijtihad institusional" yang dapat memantik perdebatan hierarki norma serta batas-batas pembinaan MA terhadap kebebasan mengadili (Atika et al., 2022; Nugroho, 2019; Rasyid, 2024).

________________________________________

E. PRAKTIK DAN DAMPAK SEMA DALAM PERKARA-PERKARA KEISLAMAN: BEBERAPA STUDI KASUS KUNCI

1. Sengketa Ekonomi Syariah, Arbitrase Syariah, dan Problem Eksekusi (BASYARNAS)

Di ranah ekonomi syariah, sejumlah studi menegaskan bahwa setelah perluasan kewenangan Peradilan Agama, MA pernah menerbitkan SEMA yang menegaskan aspek eksekusi putusan arbitrase syariah oleh Pengadilan Agama (Manaqib, 2019; Rifqi, 2020; Tono, 2014). Namun, muncul dinamika lanjutan ketika SEMA tersebut dinyatakan tidak berlaku melalui SEMA berikutnya, yang berimplikasi pada pergeseran kewenangan eksekusi dan memunculkan kembali problem yuridis terkait tumpang tindih aturan (khususnya dalam kaitannya dengan undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang arbitrase) (Permata & Ali, 2022; Rifqi, 2020; Suryantoro & Rofiq, 2023). Literatur lain menyatakan secara eksplisit bahwa pembatalan/pencabutan SEMA sebelumnya terjadi melalui penerbitan SEMA yang menegaskan "tidak berlakunya" SEMA terdahulu, dan perubahan ini memengaruhi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam memerintahkan pelaksanaan serta pembatalan putusan BASYARNAS (Permata & Ali, 2022; Suryantoro & Rofiq, 2023).

Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa SEMA memainkan peran penting sebagai "jalur cepat" pembinaan teknis, tetapi juga memperlihatkan batasnya: ketika substansi SEMA bersinggungan dengan rezim undang-undang, terjadi perdebatan apakah SEMA dapat menggeser pengaturan yang lebih tinggi (Mukharom et al., 2020; Rifqi, 2020). Dalam perspektif hukum Islam yang menekankan kepastian dan keadilan dalam muamalah, dinamika ini penting karena memperlihatkan bagaimana "qaḍā' modern" memerlukan harmonisasi antara prinsip syariah (misalnya karakter kesyariahan putusan arbitrase) dan arsitektur eksekusi dalam hukum positif (Permata & Ali, 2022; Rifqi, 2020; Tono, 2014).

2. Perlindungan Hak Perempuan Pascaperceraian: SEMA, PERMA, dan Maslahah

Dalam perkara keluarga Islam, SEMA sering berperan menggeser atau memperluas praktik pemberian hak-hak pascaperceraian. Literatur menegaskan adanya ketentuan SEMA yang memungkinkan istri yang mengajukan cerai gugat memperoleh mut'ah dan nafkah iddah setelah hakim menggali fakta, dengan pengecualian jika istri nusyuz (Atika et al., 2022; Sofiani, 2015). Kajian lain menegaskan bahwa SEMA tertentu mengakomodasi pedoman PERMA terkait perempuan berhadapan dengan hukum dan menjadi "payung/landasan" baru bagi hakim untuk memberikan hak-hak tersebut dalam konteks tertentu (Sofiani, 2015). Akan tetapi, studi implementasi menemukan hambatan praktis: misalnya ketidakhadiran suami, ketiadaan instruksi internal ketua pengadilan untuk mewajibkan penerapan, serta rendahnya pengetahuan pihak berperkara, yang menyebabkan tujuan perlindungan tidak selalu tercapai dalam praktik (Sofiani, 2015). Dengan demikian, sekalipun SEMA dipakai untuk memperkuat perlindungan, efektivitasnya bergantung pada desain implementasi dan kondisi faktual persidangan (Sofiani, 2015).

Dari perspektif hukum Islam berbasis kemaslahatan, terdapat kajian yang secara eksplisit menganalisis kebijakan penahanan/withholding akta cerai sebagai upaya menjamin hak-hak perempuan pascaperceraian, dan menilai instrumen kebijakan (surat pada badan peradilan agama serta rumusan SEMA terkait) sebagai kebijakan yang mendukung kelancaran administrasi peradilan; namun dinyatakan "tidak mengikat" meskipun relevan secara hukum untuk mencapai kemanfaatan (Siswajanthy & Abid, 2021). Studi tersebut juga mengkritik aspek kepastian hukum implementasi karena tidak adanya tenggat pemenuhan, sehingga kemaslahatan yang dituju tidak selalu terwujud (Siswajanthy & Abid, 2021). Di sini tampak pola yang konsisten: SEMA dan kebijakan sejenis dapat dibaca sebagai ikhtiar institusional menuju maslahah, tetapi tetap menghadapi problem kepastian dan desain eksekusi hak (Siswajanthy & Abid, 2021; Sofiani, 2015).

3. Hadhanah dan Akses Orang Tua Non-Pemegang Asuh: Transformasi Kebijakan melalui SEMA

Kajian transformasi konsep hadhanah menyatakan bahwa SEMA tertentu dipahami sebagai bagian modernisasi hukum keluarga Islam, dengan penekanan pada keadilan, inklusi, dan perlindungan hak anak, termasuk penguatan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh agar relasi anak–orang tua tetap terjaga pascaperceraian (Hidayatullah, 2017). Kajian lain tentang peran Peradilan Agama dalam melindungi hak perempuan dan anak juga menunjukkan bahwa SEMA digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, termasuk pengaturan ex officio nafkah anak dalam kondisi tertentu, yang dipautkan dengan ketentuan KHI. Dua kajian ini, ketika dibaca bersama, menunjukkan bahwa SEMA dipakai MA untuk mengarahkan praktik peradilan keluarga menuju perlindungan yang lebih dapat dieksekusi, sekaligus menegaskan dimensi kebijakan yudisial sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan anak/pihak rentan (Hidayatullah, 2017).

4. Pengangkatan Anak: SEMA sebagai Pedoman Prosedural dan Dampak Yuridis

Dalam isu pengangkatan anak, literatur menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur pengangkatan anak di Indonesia juga diatur melalui rangkaian SEMA, dan bahkan dikutip secara eksplisit dalam kajian-kajian terkait pertimbangan hakim (Machmudin, 2016; Yasin, 2017). Misalnya, kajian tentang wasiat wajibah mengutip SEMA tentang pengangkatan anak yang menegaskan bahwa pengesahan pengangkatan anak WNI dilakukan dengan penetapan pengadilan dan tidak dibenarkan melalui akta notaris yang dilegalisir (Machmudin, 2016). Kajian lain tentang dualisme kompetensi pengangkatan anak menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dapat mendasarkan pada beberapa SEMA terkait pengangkatan anak, sementara Pengadilan Agama cenderung mendasarkan pada KHI, sehingga melahirkan konsekuensi yuridis yang berbeda terhadap status dan implikasi hak waris (Yasin, 2017). Literatur sosiologis-yuridis tentang budaya pengangkatan anak juga menempatkan SEMA sebagai bagian dari kerangka aturan yang dipakai dalam praktik pengangkatan anak (Sirait, 2020). Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai pedoman teknis-prosedural yang nyata dipakai hakim, namun keberadaannya juga berinteraksi dengan asas personalitas keislaman dan pembagian kompetensi peradilan (Sirait, 2020; Yasin, 2017).

5. Akses terhadap Keadilan: SEMA Bantuan Hukum, Prodeo, dan Sidang Keliling

SEMA juga berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap peradilan melalui pedoman bantuan hukum, termasuk prodeo dan sidang keliling. Sejumlah studi menyebut SEMA pedoman bantuan hukum sebagai dasar penyelenggaraan sidang keliling dan layanan prodeo, termasuk uraian bahwa bantuan hukum di pengadilan mencakup pos bantuan hukum, berperkara cuma-cuma (prodeo), dan sidang keliling (Lahilote & Adam, 2021; Suryono et al., 2024). Kajian efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama menegaskan dasar normatif penyelenggaraan sidang keliling merujuk pada SEMA pedoman bantuan hukum, dan mengaitkannya dengan agenda "justice for all" (Lahilote & Adam, 2021). Studi lain tentang beracara prodeo menjelaskan definisi prodeo dalam lampiran SEMA dan prosedur prodeo di Peradilan Agama (Hartono & Habir, 2022). Literatur lain juga menyebut bahwa SEMA pedoman bantuan hukum kemudian dicabut dan digantikan PERMA layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu, sehingga menunjukkan bahwa SEMA dapat berperan sebagai "jembatan kebijakan" sebelum pengaturan dinaikkan menjadi PERMA (Maryono, 2019). Rangkaian temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa SEMA dipakai sebagai instrumen akselerasi kebijakan akses keadilan di bawah MA, khususnya di Peradilan Agama (Lahilote & Adam, 2021; Maryono, 2019).

6. Manajemen Perkara dan Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan

Pada ranah manajemen penyelesaian perkara, literatur menegaskan adanya SEMA yang mengatur pedoman penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding pada berbagai lingkungan peradilan, dan bahkan memberikan ketentuan jangka waktu tertentu (misalnya batas waktu penyelesaian perkara) (Setiawan et al., 2023; Yasin, 2017a). Kajian tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menyatakan bahwa SEMA tertentu mengakomodasi asas tersebut dan menjadi rujukan penilaian kepatuhan pengadilan dalam praktik (Yasin, 2017a). Sejalan dengan itu, kajian lain mengaitkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam kerangka hukum kekuasaan kehakiman dan menyebut adanya SEMA yang menetapkan standar jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara (Suryaningsi et al., 2024). Dalam konteks ini, SEMA dapat dipahami sebagai perangkat "administrasi keadilan" (judicial administration) untuk mencegah penundaan yang berlebihan dan memperkuat kepastian proses (procedural certainty) (Suryaningsi et al., 2024; Yasin, 2017a).

7. Teknologi Peradilan dan Respons Krisis (Pandemi): SEMA sebagai Instrumen Adaptasi

Dalam respons terhadap pandemi dan kebutuhan modernisasi layanan, literatur menyebut MA menerbitkan SEMA terkait sistem kerja dan imbauan penggunaan e-litigation/e-court, dengan rujukan pada regulasi MA tentang administrasi perkara elektronik (Kurniawan et al., 2022). Kajian lain menegaskan bahwa SEMA pada masa pandemi memberikan instruksi pemanfaatan peradilan elektronik dan kerja dari rumah, serta menilai e-litigation bermanfaat dalam konteks pencegahan dampak pandemi (Rhazi et al., 2022). Dalam perspektif kemaslahatan, penelitian yang menilai e-litigasi menggunakan pendekatan al-maslahah menyatakan kebijakan tersebut esensial untuk mempermudah layanan peradilan dan menghindarkan bahaya pandemi (Rhazi et al., 2022). Kajian tentang e-court di Peradilan Agama juga menunjukkan implementasi e-court merujuk pada PERMA dan SEMA tertentu sebagai basis pedoman dan konteks penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan (Bintoro, 2018). Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai instrumen adaptasi cepat yang mengarahkan perubahan praktik peradilan ketika kondisi sosial memaksa perubahan cara beracara (Bintoro, 2018; Kurniawan et al., 2022).

8. Kepastian Hukum Upaya Hukum Luar Biasa: Pembatasan Peninjauan Kembali (PK)

SEMA juga dipakai MA untuk membatasi penerimaan PK berulang demi kepastian hukum. Kajian tentang peninjauan kembali menyebut MA mengeluarkan SEMA yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama dan banding untuk tidak menerima PK kedua demi kepastian hukum dan prinsip upaya hukum luar biasa (Fadri et al., 2020). Literatur lain tentang peran hakim agung dalam penyelesaian perkara juga menyebut MA menerbitkan SEMA untuk menegaskan pembatasan PK demi kepastian hukum, sekaligus menunjukkan adanya dinamika hubungan putusan lembaga yudisial (MA dan MK) yang dapat memunculkan ketegangan kebijakan (Kholifah et al., 2022). Temuan ini menegaskan bahwa SEMA dapat difungsikan sebagai mekanisme "penertiban prosedural" (procedural discipline) dalam sistem peradilan (Fadri et al., 2020; Kholifah et al., 2022).

________________________________________

F. MEMBACA SEMA "MENURUT HUKUM ISLAM": KERANGKA QADHĀ', MAQĀṢID, MASLAHAH, DAN PENCEGAHAN MAFSADAH

1. Qadhā' sebagai Kerangka: SEMA sebagai Instrumen Penguatan Tata Kelola Adjudikasi

Dalam literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, konsep klasik wilāyat al-qaḍā' (kekuasaan kehakiman) diposisikan sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa dalam tradisi Islam, berdampingan dengan al-ṣulḥ (perdamaian) dan taḥkīm (arbitrase) (Hardiati & Widiana, 2021). Dalam kerangka negara modern, sejumlah kajian menegaskan bahwa fase qaḍā' ekonomi syariah di Indonesia mencakup penggunaan SEMA dan PERMA sebagai sumber hukum formal bagi hakim Peradilan Agama (Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014). Oleh karena itu, "SEMA menurut hukum Islam" pada tingkat institusional dapat dipahami sebagai bagian dari perangkat pengelolaan qaḍā' modern yang bertujuan memastikan proses penyelesaian sengketa berjalan tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, tanpa meniadakan prinsip dasar keadilan yang ditekankan dalam ajaran Islam (Kurniawan et al., 2022; Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014).

2. Orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah dan Maslahah: Ukuran Normatif bagi Kebijakan Yudisial

Sejumlah literatur hukum Islam menegaskan tujuan hukum Islam (maqāṣid) terkait pemeliharaan aspek-aspek fundamental (seperti pemeliharaan jiwa, harta, dan keturunan) sebagai horizon prinsipil (Naelufar et al., 2022). Dalam studi hukum ekonomi syariah, kemaslahatan umat juga disebut sebagai tujuan tertinggi hukum Islam dan hukum nasional, yang menjadi alasan penting bagi kebutuhan harmonisasi norma dan kepastian hukum dalam eksekusi dan penyelesaian sengketa (Fauzizah, 2024). Dalam isu perlindungan perempuan pascaperceraian, kajian berbasis maslahat (misalnya menggunakan pendekatan maslahat Imam al-Ghazali) menilai kebijakan penahanan akta cerai sebagai upaya jaminan hak perempuan, meskipun efektivitasnya bergantung pada desain implementasi dan kepastian pemenuhan (Siswajanthy & Abid, 2021). Dalam konteks e-litigasi pada masa pandemi, kajian al-maslahah menilai kebijakan e-litigasi sebagai kemanfaatan yang penting untuk menghindarkan mudarat pandemi dan mempermudah layanan peradilan (Rhazi et al., 2022). Secara sintesis, literatur-literatur ini mendukung pembacaan bahwa legitimasi substantif SEMA dalam perspektif hukum Islam dapat diuji bukan hanya pada formalitas bentuknya, tetapi terutama pada kontribusinya pada kemaslahatan, perlindungan pihak rentan, dan terwujudnya keadilan prosedural/substantif (Fauzizah, 2024; Naelufar et al., 2022; Rhazi et al., 2022; Siswajanthy & Abid, 2021).

3. Sadd al-Żarī'ah dan Pencegahan Mafsadah: Kritik atas Dampak SEMA Tertentu

Pada saat yang sama, literatur juga menunjukkan bahwa SEMA dapat dipersoalkan dari perspektif pencegahan mafsadah. Studi yang menganalisis SEMA terkait persyaratan perceraian dari perspektif sadd al-żarī'ah menyatakan pemberlakuan SEMA tertentu dapat memunculkan mafsadah (misalnya membuka risiko kekerasan dalam rumah tangga) dan dipandang bertentangan dengan maqāṣid (perlindungan jiwa/hifẓ al-nafs), sehingga dalam kerangka sadd al-żarī'ah kebijakan tersebut dapat dinilai perlu dicegah bila membawa dampak negatif (Susylawati, 2019). Temuan ini penting untuk menegaskan bahwa "SEMA menurut hukum Islam" bukanlah pembenaran otomatis terhadap setiap SEMA, melainkan memerlukan evaluasi dampak (ma'ālāt) dan kesesuaian dengan tujuan perlindungan yang diidealkan hukum Islam (Naelufar et al., 2022; Susylawati, 2019).

4. Ketegangan Hierarki Norma dan Independensi Hakim: Masalah Ushūl al-Ḥukm dalam Konteks Negara

Dalam literatur, muncul pula ketegangan ketika SEMA dianggap bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kajian penemuan hukum cerai gugat menyebut bahwa secara teoretik ketentuan SEMA tertentu dapat dipandang bertentangan dengan KHI (Instruksi Presiden), sehingga hakim menghadapi "pilihan" rujukan antara Instruksi Presiden dan SEMA (Atika et al., 2022). Kajian lain menegaskan bahwa SEMA bersifat informatif-instruktif dan tidak dapat membatalkan undang-undang, sehingga problem muncul jika SEMA dipakai untuk menggeser pengaturan undang-undang (Mukharom et al., 2020). Kritik terhadap surat edaran tertentu juga mengaitkannya dengan ancaman terhadap independensi hakim bila dipahami sebagai intervensi substantif (Nugroho, 2019). Dari sudut pandang hukum Islam yang memandang peradilan sebagai instrumen penegakan keadilan dan amanah, ketegangan ini dapat dipahami sebagai problem "tata otoritas normatif" (siapa/apa yang menjadi rujukan dalam memutus) yang harus diselesaikan melalui harmonisasi regulasi dan pembatasan yang jelas antara pembinaan teknis dan kebebasan mengadili (Atika et al., 2022; Khair, 2019; Nugroho, 2019).

________________________________________

G. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, SEMA dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan MA untuk pembinaan dan pengawasan teknis peradilan yang secara praktik menjadi pedoman operasional bagi pengadilan di bawah MA, termasuk Peradilan Agama (Fadzlurrahman & Madrah, 2023; Khair, 2019; Rasyid, 2024). Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia—khususnya pada fase qaḍā'—SEMA disebut sebagai salah satu sumber hukum formal yang dipakai hakim Pengadilan Agama dalam memproses dan memutus perkara, terutama pada bidang ekonomi syariah dan hukum keluarga (Atika et al., 2022; Nurrobbi et al., 2020; Tono, 2014). Namun, literatur juga menegaskan keterbatasan normatif SEMA: ia bukan peraturan perundang-undangan, tidak dapat membatalkan undang-undang, dan dapat memunculkan problem legitimasi bila berhadap-hadapan dengan norma yang lebih tinggi atau bila dipersepsi mengintervensi independensi hakim (Mukharom et al., 2020; Nugroho, 2019; Puspitasari, 2016; Sakti & Wahyuningsih, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, penilaian terhadap SEMA paling kuat ketika diletakkan pada orientasi maqāṣid al-syarī'ah/kemaslahatan dan pencegahan mafsadah: SEMA dapat dipandang bernilai ketika meningkatkan perlindungan hak perempuan dan anak, memperkuat akses keadilan (prodeo/sidang keliling), memperbaiki tata kelola perkara, serta memungkinkan adaptasi teknologi demi layanan peradilan yang lebih aman dan efektif (Hartono & Habir, 2022; Kurniawan et al., 2022; Lahilote & Adam, 2021; Rhazi et al., 2022; Siswajanthy & Abid, 2021; Yasin, 2017a). Sebaliknya, SEMA dapat menjadi objek kritik bila melahirkan mafsadah atau menimbulkan ketidakpastian implementatif, atau jika menimbulkan benturan hierarki norma yang mengaburkan kepastian hukum (Atika et al., 2022; Mukharom et al., 2020; Siswajanthy & Abid, 2021; Sofiani, 2015; Susylawati, 2019). Karena itu, "SEMA menurut hukum Islam" pada akhirnya menuntut ukuran ganda: (i) kepatuhan pada tata aturan (legal order) agar tidak menyalahi prinsip kepastian dan hierarki norma, dan (ii) evaluasi maslahah–mafsadah agar kebijakan yudisial benar-benar mengarah pada keadilan substantif yang menjadi tujuan qadhā' dalam Islam (Fauzizah, 2024; Khair, 2019; Naelufar et al., 2022; Susylawati, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2022). Analisis hukum acara dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 86–93. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650

Bintoro, R. W. (2018). Paradigma Peradilan Agama sebagai peradilan bagi umat Muslim di Indonesia. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, 17(2). https://doi.org/10.31941/pj.v17i2.547

Fadri, K., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap pembebanan nafkah anak akibat perceraian Pegawai Negeri Sipil. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(1), 48. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2488

Fadzlurrahman, F., & Madrah, M. Y. (2023). Paradigma baru dalam pelaksanaan e-court di Peradilan Agama ditinjau dari teori efektivitas hukum. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 4(2), 115–130. https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.114

Fauzizah, S. (2024). Analisis maslahat Imam al-Ghazali dalam penahanan akta cerai sebagai upaya jaminan perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125

Hardiati, N., & Widiana, S. (2021). Model-model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 1(5), 485–497. https://doi.org/10.55047/transekonomika.v1i5.80

Hartono, H., & Habir, Y. (2022). Penerapan e-litigasi di masa pandemi Covid-19 perspektif al-maslahah. Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 103–114. https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.8

Hasanudin, H. (2021). Transformasi fikih mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam, 22(1), 43. https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942

Hidayatullah, M. Z. (2017). Efektivitas sidang keliling Pengadilan Agama Sampit dalam penyelesaian perkara hukum keluarga. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 12(2), 214. https://doi.org/10.23971/jsam.v12i2.480

Hikmatullah, H. (2018). Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496

ijieb, & Sulistio, D. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/cdp4n

Kamarusdiana, K., & Hidayati, S. (2017). Perempuan dalam penegakan hukum di Indonesia (studi peran perempuan di Pengadilan Agama DKI Jakarta). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 4(1), 27–42. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7905

Khair, A. (2019). Dinamika penataan regulasi ekonomi syariah. El-Mashlahah, 8(1). https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1322

Khiyaroh, K. (2020). Peran pleno kamar agama Mahkamah Agung dalam mencapai tujuan perundang-undangan keluarga Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 311–332. https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.311-332

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan yuridis asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan terhadap putusan ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2019. Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 4(1), 101. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962

Lahilote, H. S., & Adam, Moh. F. (2021). Eksistensi BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 96. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1808

Machmudin, D. D. (2016). Optimalisasi peran hakim agung dalam penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali. Jurnal Konstitusi, 12(2), 373. https://doi.org/10.31078/jk1229

Manaqib, U. (2019). Analisis yuridis terhadap alasan penemuan novum palsu sebagai dasar peninjauan kembali kedua dalam perkara perdata. Al-Hukama, 9(1), 130–148. https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.130-148

Maryono, A. S. (2019). Dualisme kompetensi permohonan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(2), 59. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i2.78

Mukharom, M., Triasih, D., & Septiandani, D. (2020). Peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Naelufar, N., Maryandi, Y., & Rojak, E. A. (2022). Implementasi aplikasi e-court di Pengadilan Agama pada asas peradilan. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(2). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2715

Nugroho, A. (2019). Keabsahan surat edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI keturunan. Diversi: Jurnal Hukum, 5(2), 143. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.548

Nurrobbi, H. A., Fawzi, R., & Adam, P. (2020). Analisis putusan perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 0124/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tentang wanprestasi akad pembiayaan murabahah Nomor: TSM/024/2014 atas lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 22. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19336

Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022). Implikasi asas personalitas keislaman terhadap penyelesaian sengketa antara muslim dan non-muslim di Pengadilan Agama. Dialog, 45(2), 181–194. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663

Puspitasari, R. (2016). Kontradiksi yurisprudensi kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Jurnal Dinamika Penelitian, 16(1). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.1.175-204

Rasyid, W. Z. (2024). Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang dikabulkannya gugatan perceraian perspektif sadd al-żarī'ah. Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 21–37. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297

Rhazi, M., Gani, I. A., & Dahlan, D. (2022). Kewenangan penerapan aturan terhadap tindak pidana asusila yang korbannya anak. Media Iuris, 5(1), 85. https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.27156

Rifqi, M. J. (2020). Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi Pengadilan Agama. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 7(1), 70–82. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.13935

Sakti, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2017). Tanggung jawab Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Jurnal Yuridis, 4(1), 74. https://doi.org/10.35586/.v4i1.135

Setiawan, A., Junaidi, A., Khaerudin, A., & Yudanto, D. (2023). Penerapan asas nebis in idem yang diajukan di peradilan berbeda berdasarkan asas contante justitie. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 191–210. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7636

Sirait, A. S. (2020). Kedudukan dan efektivitas justice collaborator di dalam hukum acara pidana. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial, 5(2), 241–256. https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2148

Siswajanthy, F., & Abid, A. (2021). Gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 147–159. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3737

Sofiani, Triana. (2015). Dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah (pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012). Jurnal Hukum Islam, 119–131. https://doi.org/10.28918/jhi.v13i2.491

Suryaningsi, S., Warman, W., Pardosi, J., Marwiah, M., Majid, N., & Marina, M. (2024). Peran pos bantuan hukum bagi masyarakat miskin berbasis nilai keadilan di Pengadilan Agama Kota Samarinda. Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 66–75. https://doi.org/10.55681/primer.v2i1.303

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan hukum tentang putusan verstek dan upaya hukumnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama. Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(1), 17–33. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Suryono, S., Yumarni, A., & Ma'arif, R. S. (2024). Kajian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/PN Jkt.Utr tentang pelaksanaan perkawinan beda agama pasca pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(09), 3801–3814. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144

Susylawati, E. (2019). Sengketa kewenangan pengadilan dalam perkara waris akibat adanya pilihan hukum. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 1(1), 81–96. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v1i1.2554

Tono, S. (2014). Dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI tentang wasiat wajibah. Millah: Journal of Religious Studies, 13(2), 115–136. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art6

Yasin, M. N. (2017a). Pragmatisme perbankan syariah dalam penyelesaian eksekusi objek hak tanggungan: Studi Putusan Nomor 116/Pdt.Plw/2015/PN.Kpn. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(1), 42. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1144

Yasin, M. N. (2017b). Reformasi hukum ekonomi Islam di Indonesia: Studi klausula penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional 2000–2017. Istinbath, 16(1), 241–264. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.110