01694 - Salvage Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Akad Dan Prinsip Muamalah Atas Hak Imbalan Jasa Penyelamatan Maritim

Salvage in Islamic Law Perspective: Contractual Analysis and Muamalah Principles on Maritime Salvage Reward Rights

Abstract

Salvage as a maritime law institution places reward (salvage award) as a consequence of successful rescue operations based on the principle of no cure no pay. This study aims to analyze salvage from the perspective of Islamic law through a conceptual mapping (takhrīj fiqhī) approach of muamalah contracts and principles against the phenomenon of salvage awards. Using a normative-juridical method with a comparative approach between maritime law and Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), this study finds that Islamic legal sources do not specifically discuss salvage as a separate chapter, but provide conceptual tools to assess the legitimacy of service rewards through contract selection: (i) ijarah as a contract for the transfer of benefits/services with compensation, which requires the fulfillment of pillars and conditions as well as clarity of ujrah/benefits; and (ii) ju'alah as a result-based reward promise that is structurally close to the no cure no pay logic, but has ikhtilaf particularly in the Hanafi school regarding gharar. The principles of justice (al-'adālah), willingness (tarāḍin), and prevention of wrongdoing become the normative foundation so that the amount and mechanism of awards do not harm either party, while the orientation of maslahah provides a policy framework for understanding effort compensation clauses. This study concludes that "salvage according to Islamic law" is most strongly concluded as: an analysis of contracts and muamalah principles on salvage service reward rights, which can be designed through ijarah or ju'alah, accompanied by responsibility/amanah clauses aligned with the principles of wadiah and ḍamān arrangements in services.

Keywords: salvage, salvage award, ijarah, ju'alah, fiqh muamalah, no cure no pay, maritime law

________________________________________

Abstrak

Salvage sebagai institusi hukum maritim menempatkan imbalan (salvage award) sebagai konsekuensi keberhasilan pertolongan berdasarkan prinsip no cure no pay. Penelitian ini bertujuan menganalisis salvage dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan pemetaan konseptual (takhrīj fiqhī) akad dan prinsip muamalah terhadap fenomena salvage award. Dengan menggunakan metode normatif-yuridis dan pendekatan komparatif antara hukum maritim dan fikih muamalah, penelitian ini menemukan bahwa sumber-sumber hukum Islam tidak membahas salvage sebagai bab khusus, namun menyediakan perangkat konseptual untuk menilai legitimasi imbalan jasa melalui pemilihan akad: (i) ijarah sebagai akad pemindahan manfaat/jasa dengan imbalan yang menuntut terpenuhinya rukun-syarat serta kejelasan ujrah/manfaat; dan (ii) ju'alah sebagai janji imbalan berbasis keberhasilan yang secara struktur sangat dekat dengan logika no cure no pay, namun memiliki ikhtilaf khususnya pada mazhab Hanafiyah terkait gharar. Prinsip keadilan (al-'adālah), kerelaan (tarāḍin), dan pencegahan kezaliman menjadi fondasi normatif agar besaran dan mekanisme award tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan orientasi maslahah menyediakan kerangka kebijakan untuk memahami klausul kompensasi upaya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa "salvage menurut hukum Islam" paling kuat disimpulkan sebagai analisis akad dan prinsip muamalah atas hak imbalan jasa penyelamatan, yang dapat dirancang melalui ijarah atau ju'alah, disertai klausul tanggung jawab/amanah yang selaras dengan prinsip wadiah dan pengaturan ḍamān dalam jasa.

Kata Kunci: salvage, salvage award, ijarah, ju'alah, fikih muamalah, no cure no pay, hukum maritim

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam hukum maritim, salvage (penyelamatan) dipahami sebagai upaya pertolongan di laut terhadap kapal atau muatan yang berada dalam bahaya, yang secara khas melahirkan hak imbalan (salvage award) bagi pihak yang berhasil menyelamatkan. Kekhasan ini sering ditegaskan dalam tradisi hukum maritim—misalnya di Inggris—karena penyelamatan di laut pada prinsipnya memperoleh award, sedangkan pertolongan di darat tidak selalu demikian (Rachmawati & Ghani, 2018). Prinsip yang paling dikenal dalam praktik salvage adalah no cure no pay (tidak ada imbalan jika penyelamatan tidak berhasil), sekaligus memunculkan terminologi salvage award sebagai bentuk penghargaan finansial atas keberhasilan penyelamatan (Rachmawati & Ghani, 2018).

Di tingkat internasional, salvage termasuk rumpun "maritime accidents" yang secara historis diatur oleh konvensi-konvensi yang berkembang hingga "International Convention on Maritime Salvage" (1989) (Mandatra & Koesrianti, 2018). Dalam pembahasan di Indonesia, salvage juga sering dirujuk melalui kerangka Salvage Convention 1989, meskipun Indonesia disebut belum meratifikasinya (Rachmawati & Ghani, 2018).

Pertanyaan "salvage menurut hukum Islam" menuntut pemetaan konseptual antara salvage award—sebagai hak imbalan atas jasa penyelamatan—dengan kerangka fikih muamalah yang mengatur interaksi antarmanusia terkait harta (al-māl) dan menetapkan bahwa transaksi dan perolehan manfaat/jasa ditentukan oleh akad yang digunakan (Syaichoni, 2020). Sejumlah literatur menegaskan bahwa akad—sebagai struktur perikatan—menjadi aspek sentral muamalah, karena "transaksi apa pun" dalam perolehan barang dan jasa ditentukan oleh akadnya (Syaichoni, 2020).

Pada saat yang sama, kaidah umum yang sering dijadikan fondasi untuk membaca muamalah kontemporer menyatakan bahwa pada dasarnya muamalah itu boleh selama tidak ada nash yang melarangnya (Choirunnisak & Jihad, 2020). Kaidah ini juga ditampilkan sebagai bagian dari implementasi qawā'id fiqhiyyah untuk memberi panduan praktis dalam persoalan muamalah yang terus berkembang (Fikriawan, 2019). Dengan demikian, pembahasan salvage dalam perspektif hukum Islam—berdasarkan sumber yang tersedia—lebih tepat diletakkan sebagai analisis takhrīj fiqhī (pemetaan akad dan prinsip muamalah) terhadap fenomena salvage award, bukan sebagai klaim bahwa fikih klasik telah memiliki bab khusus "salvage" sebagaimana dalam kodifikasi hukum maritim modern (Fikriawan, 2019; Syaichoni, 2020).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis deskriptif-komparatif. Sumber data primer meliputi literatur fikih muamalah dan hukum maritim yang relevan, sementara sumber data sekunder berupa kajian-kajian akademik yang membahas akad ijarah, ju'alah, dan prinsip-prinsip muamalah kontemporer. Analisis dilakukan melalui takhrīj fiqhī, yakni pemetaan konseptual untuk menemukan padanan akad dan prinsip hukum Islam yang relevan dengan institusi salvage dalam hukum maritim modern.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Salvage dan Salvage Award dalam Hukum Maritim: Ciri, Objek, dan Prinsip

Dalam kajian yang menyoroti aspek yuridis salvage, dijelaskan bahwa peristiwa kebetulan di laut—seperti kapal yang mengalami kesulitan—dapat menimbulkan kerugian finansial dan juga dampak lingkungan, sehingga dibutuhkan upaya untuk meminimalkan serta mencegah dampak bahaya di laut (Rachmawati & Ghani, 2018). Salah satu pilar yang ditonjolkan adalah prinsip no cure no pay, yakni tidak ada imbalan untuk upaya salvage yang tidak berhasil, dan dari prinsip ini lahir gagasan salvage award sebagai imbalan bagi pihak yang berhasil menyelamatkan (Rachmawati & Ghani, 2018).

Sumber yang sama juga menekankan bahwa dalam konteks hukum maritim Inggris, salvage dipandang unik karena penyelamatan di laut memperoleh award, sedangkan di darat tidak. Pemberian salvage reward seharusnya seimbang dengan keberhasilan penyelamatan yang dilakukan—selaras dengan no cure no pay—kecuali para pihak menyepakati lain (Rachmawati & Ghani, 2018). Dengan kata lain, dalam praktik salvage terdapat ruang kontraktual yang membuka kemungkinan desain kompensasi berbeda dari no cure no pay (Rachmawati & Ghani, 2018).

Pada dimensi internasional, salvage ditempatkan dalam rezim "maritime accidents" yang telah diupayakan untuk diseragamkan melalui instrumen hukum internasional. Salah satu tonggak yang disebut adalah "International Convention on Maritime Salvage" tertanggal 28 April 1989 yang menggantikan instrumen sebelumnya terkait "assistance and salvage" (Mandatra & Koesrianti, 2018). Dalam uraian yang menyoroti Salvage Convention 1989, juga dijelaskan adanya "Special Compensation" sebagai apresiasi terhadap tindakan yang mengurangi dampak pencemaran lingkungan laut; sehingga dalam kerangka konvensi tersebut, penyelamat tertentu yang tidak berhasil menyelamatkan property dapat tetap memperoleh special compensation sebagai bentuk penghargaan atas upaya pencegahan/pengurangan pencemaran (Rachmawati & Ghani, 2018).

Namun, sumber yang sama juga menegaskan kembali logika dasar bahwa jika upaya pertolongan tidak berhasil maka pada umumnya salvor tidak mendapatkan imbal jasa sebagai formula no cure no pay, dan pengecualian/variasi dapat muncul bergantung pada kerangka konvensi atau kesepakatan para pihak (Rachmawati & Ghani, 2018).

Dari sisi objek salvage, dijelaskan bahwa kategori tradisional (sebelum Salvage Convention 1989) membatasi objek salvage pada kapal, kargo, dan muatan kapal (Rachmawati & Ghani, 2018). Uraian tersebut juga membedakan "maritime property" dari benda yang secara permanen atau sengaja ditempatkan pada garis pantai—yang tidak termasuk "maritime property" dalam konteks salvage—sedangkan risiko muatan selama proses pengangkutan dapat dikategorikan sebagai "maritime property" (Rachmawati & Ghani, 2018). Karakteristik objek dan risiko ini penting ketika hendak dipetakan ke dalam kerangka fikih, karena fikih muamalah memerlukan kejelasan objek akad (ma'qūd 'alayh) dan konstruksi hak-kewajiban atas manfaat maupun tanggungan, misalnya melalui akad ijarah, wadiah, dan varian akad imbalan lain (Assegaf et al., 2023; Habibullah et al., 2019; Syaichoni, 2020).

2. Kerangka Umum Hukum Islam tentang Imbalan Jasa: Fikih Muamalah, Akad, dan Keadilan Upah

Sumber-sumber yang disediakan menegaskan bahwa interaksi manusia terkait harta diatur dalam Islam melalui fikih muamalah, yakni hukum-hukum syariat yang mengatur interaksi antarmanusia yang berkaitan dengan harta (al-māl) (Syaichoni, 2020). Dalam muamalah, akad diposisikan sebagai penentu bentuk hubungan hukum dalam transaksi perolehan barang/jasa, sehingga jenis akad memengaruhi struktur hak, kewajiban, dan legitimasi imbalan (Syaichoni, 2020).

Sejalan dengan itu, diskursus prinsip akad dalam hukum Islam menekankan bahwa akad dengan prinsip-prinsip Islam bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah penipuan/kecurangan antarpihak. Prinsip seperti kebolehan (mubah), kerelaan, kebutuhan/kemanfaatan, dan keadilan dipandang sebagai nilai yang perlu melekat dalam akad (Hidayati & Hidayatullah, 2022). Kaidah yang juga diangkat dalam pembahasan muamalah kontemporer menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya (Choirunnisak & Jihad, 2020), dan kaidah ini kembali ditegaskan dalam uraian implementasi qawā'id fiqhiyyah sebagai pedoman praktis yang diturunkan dari al-Qur'an dan Hadis untuk masyarakat (Fikriawan, 2019).

Dalam konteks imbalan jasa, akad yang paling sering dijadikan rujukan adalah ijarah. Sejumlah definisi yang dikutip dalam sumber-sumber menyatakan bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Assegaf et al., 2023; Habibullah et al., 2019; R et al., 2023). Definisi ijarah juga ditegaskan sebagai "akad atas manfaat dengan imbalan" oleh Hanafiyah, "pemilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan imbalan" oleh Malikiyah/Hanabilah, serta "akad atas manfaat tertentu yang mubah dengan imbalan tertentu" oleh Syafi'iyah (Habibullah et al., 2019; Syaichoni, 2020).

Sumber lain menambahkan bahwa secara kebahasaan ijarah berakar dari al-ajru yang dimaknai sebagai al-'iwadh (ganti/upah), dan dalam praktiknya ijarah mencakup pengupahan tenaga kerja maupun sewa-menyewa aset (Assegaf et al., 2023; Burhanudin, 2018). Bahkan contoh objek ijarah yang disebut secara eksplisit dalam salah satu sumber mencakup penyewaan gedung, rumah, kapal, mobil, dan lainnya, serta ijarah atas pekerjaan manusia seperti mengupah manajer, tukang angkut, dan seterusnya (Burhanudin, 2018)—yang relevan sebagai jembatan konseptual ke jasa penyelamatan kapal di laut.

Norma etika upah dalam Islam juga didukung oleh hadis yang sangat populer: "Berilah upah kepada orang yang mengambil upah sebelum peluhnya kering" (Burhanudin, 2018; Khotimah & Efendi, 2021). Dalam kajian hadis tentang hak buruh, dinyatakan bahwa menunda upah bagi orang yang mampu adalah terlarang, dan bahwa upah harus adil dan dapat diterima kedua belah pihak antara majikan/pemodal dan buruh (Khotimah & Efendi, 2021). Sementara itu, kajian perbandingan konsep upah Islam dan Barat menekankan prinsip keadilan (al-'adl) dan dimensi moralitas; upah dipahami sebagai imbalan atas pekerjaan yang bersifat material di dunia dan juga berdimensi akhirat (pahala), sehingga isu upah tidak semata ekonomi, tetapi juga moral-teologis (Adnan & Ali, 2020).

Penekanan "keadilan" sebagai prinsip juga muncul dalam pembahasan filosofis ijarah yang menempatkan prinsip al-'adālah sebagai pedoman agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi ketika ijarah diterapkan (Assegaf et al., 2023). Seluruh fondasi ini mengarahkan bahwa "hak atas imbalan" (termasuk salvage award) dalam perspektif Islam harus dibaca melalui: (i) akad yang relevan, (ii) kejelasan hak-kewajiban, dan (iii) prinsip keadilan serta kemaslahatan (Adnan & Ali, 2020; Assegaf et al., 2023; Hidayati & Hidayatullah, 2022; Khotimah & Efendi, 2021).

3. Salvage sebagai Jasa: Dua Model Akad Kunci—Ijarah (Fee for Service) dan Ju'alah (Reward for Result)

a. Salvage yang Bersifat "Jasa Penyelamatan" dan Kemungkinan Diposisikan sebagai Ijarah

Bila salvage dipahami sebagai penyediaan jasa (pekerjaan) untuk menyelamatkan kapal atau muatan dari bahaya di laut, maka secara konseptual ia beririsan dengan ijarah sebagai akad atas manfaat/jasa dengan imbalan (Assegaf et al., 2023; Habibullah et al., 2019; Syaichoni, 2020). Sumber-sumber yang tersedia menjelaskan bahwa ijarah mencakup pengupahan tenaga kerja (ijarah 'ala al-a'māl) dan sewa manfaat barang; sehingga ijarah dapat menjadi kerangka ketika suatu pihak "mengupah" pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan imbalan yang disepakati (Assegaf et al., 2023; Burhanudin, 2018). Kerangka ini kompatibel dengan karakter salvage sebagai layanan (service) yang secara hukum maritim memang menimbulkan salvage award sebagai bentuk imbalan atas keberhasilan pertolongan (Rachmawati & Ghani, 2018).

Namun, sumber-sumber ijarah juga menegaskan pentingnya terpenuhinya rukun dan syarat ijarah. Salah satu uraian menyebut perbedaan rukun ijarah menurut Hanafiyah (ijab-qabul) dan mayoritas ulama (empat unsur: para pihak, sighah, upah, manfaat) (Burhanudin, 2018). Dalam pembahasan ujrah (imbalan), dijelaskan pula bahwa terdapat persyaratan agar upah jelas; bahkan dikutip kaidah hadis yang bermakna "barang siapa memperkerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya", dan bahwa upah yang tidak jelas dipandang mengandung jahālah (ketidakpastian) (Masruroh, 2021). Uraian lain menegaskan bahwa besar-kecilnya upah harus ditentukan/diketahui sebelumnya (Carolina et al., 2023).

Di sisi lain, ada pula kajian yang menilai praktik ijarah bisa "belum sah" bila rukun dan syarat tidak terpenuhi—misalnya ketika objek ijarah tidak dapat dinilai/ditentukan ketika akad dilakukan, sehingga transaksi seperti itu dinilai tidak diperbolehkan (R et al., 2023). Karena operasi salvage secara empiris sering berisiko, tidak pasti durasinya, dan tidak pasti berhasil sebagaimana tercermin dalam logika no cure no pay (Rachmawati & Ghani, 2018), maka tantangan utama jika memaksakan salvage murni sebagai ijarah adalah memastikan kejelasan manfaat/jasa yang diakadkan serta kejelasan ujrah untuk menghindari gharar/jahālah sebagaimana ditekankan dalam syarat ujrah (Carolina et al., 2023; Masruroh, 2021).

Dalam kaitan ini, hukum maritim sendiri mengakui ruang variasi "kecuali disepakati lain oleh para pihak" dari prinsip no cure no pay (Rachmawati & Ghani, 2018). Dalam hukum Islam, sumber tentang prinsip akad menyatakan adanya asas kebebasan berkontrak yang ditunjukkan oleh nash dan kaidah fikih, sehingga para pihak pada dasarnya dapat menyusun klausul akad selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah yang mencegah penipuan/kezaliman (Hidayati & Hidayatullah, 2022). Dengan demikian, bila para pihak menginginkan salvage sebagai ijarah, maka desainnya harus diarahkan untuk memenuhi rukun-syarat ijarah serta menjaga keadilan dan kerelaan (tarāḍin) sebagaimana prinsip akad Islam (Assegaf et al., 2023; Hidayati & Hidayatullah, 2022; R et al., 2023).

b. Salvage yang "Hasil-Berbasis" dan Kedekatannya dengan Ju'alah serta Prinsip No Cure No Pay

Karena salvage secara klasik menonjolkan prinsip no cure no pay (imbalan hanya jika berhasil), maka ia sangat dekat dengan konsep ju'ālah—yakni komitmen/janji memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu kepada pihak yang berhasil melaksanakan pekerjaan tersebut (Nuraini, 2018). Sumber tentang ju'alah menjelaskan bahwa ju'alah adalah iltizām (komitmen) untuk memberikan imbalan/upah tertentu secara sukarela kepada pihak yang berhasil melakukan suatu perbuatan atau layanan yang hasilnya tidak pasti (Nuraini, 2018).

Dalam pembahasan operasional ju'alah, disebut rukun pihak-pihak (ja'il dan maj'ūl lah), pekerjaan yang disyaratkan, serta keharusan upah jelas; dan juga ditegaskan bahwa al-Qur'an membolehkan pemberian upah kepada orang yang berjasa menemukan barang yang hilang, dirujuk pada QS Yusuf ayat 72 (Nuraini, 2018). Uraian lain menafsirkan ayat tentang "barang siapa yang bisa menemukan maka baginya imbalan…" sebagai dasar pemahaman bahwa imbalan dijanjikan bagi pihak yang berhasil menemukan sesuatu (Matnin & Asy'ari, 2020). Struktur "janji imbalan untuk keberhasilan" ini paralel dengan salvage award dalam hukum maritim yang menempatkan imbalan sebagai konsekuensi keberhasilan penyelamatan (no cure no pay) (Rachmawati & Ghani, 2018).

Meski demikian, sumber yang membahas ju'alah juga menunjukkan adanya ikhtilaf mazhab. Dalam satu kajian disebutkan bahwa menurut mazhab Hanafiyah, akad ju'alah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan pekerjaan dan jangka waktu) (Matnin & Asy'ari, 2020). Sementara sumber khusus ju'alah menegaskan ju'alah sebagai akad yang diperbolehkan dan menjelaskan rukun serta syaratnya, termasuk kejelasan upah (Nuraini, 2018). Nuansa ini penting: jika salvage hendak "disyariahkan" melalui model ju'alah, maka kesimpulan kebolehannya dapat berbeda tergantung pendekatan mazhab/otoritas fikih yang diikuti, terutama terkait toleransi terhadap ketidakpastian proses kerja (Matnin & Asy'ari, 2020; Nuraini, 2018).

Namun, bahkan ketika ada kekhawatiran gharar, sumber-sumber lain tentang prinsip akad menekankan fungsi prinsip keadilan, kerelaan, dan pencegahan penipuan; sehingga desain klausul yang jelas tentang target, kondisi keberhasilan, dan besaran imbalan menjadi krusial agar gharar/jahālah tidak menjadi sumber sengketa (Carolina et al., 2023; Hidayati & Hidayatullah, 2022; Masruroh, 2021).

Menariknya, salah satu studi praktik ijarah pada platform donasi daring menyebut mekanisme biaya jasa yang hanya dipotong jika kampanye menghasilkan donasi; jika tidak ada donasi maka biaya jasa tidak dibebankan, dan praktik ini dinilai diperbolehkan dalam hukum Islam karena termasuk kategori akad ijarah dan dinilai tidak mengandung gharar (Mirnawati et al., 2022). Walaupun konteksnya bukan salvage, mekanisme "imbalan hanya jika ada hasil" ini memberi contoh bahwa kontrak jasa dengan struktur contingent fee dapat dinilai sah dalam studi tersebut bila dipahami sebagai ijarah dan dianggap tidak menimbulkan gharar serta tidak merugikan pihak (Mirnawati et al., 2022).

Secara analitis, hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa no cure no pay dalam salvage secara konseptual dapat didekati melalui model ju'alah (hasil-berbasis) atau bahkan melalui ijarah dengan struktur biaya tertentu, selama syarat kejelasan dan kerelaan terpenuhi serta tidak melahirkan sengketa (Carolina et al., 2023; Masruroh, 2021; Mirnawati et al., 2022; Rachmawati & Ghani, 2018).

4. Special Compensation, Maslahah, dan Desain Klausul: Menggabungkan Imbalan Keberhasilan dan Kompensasi Upaya

Dalam Salvage Convention 1989 sebagaimana diulas dalam sumber Indonesia, dikenal Special Compensation sebagai bentuk apresiasi kepada salvor untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan laut; sehingga dalam keadaan tertentu, salvor yang tidak berhasil menyelamatkan property masih dapat memperoleh kompensasi khusus (Rachmawati & Ghani, 2018). Di titik ini, hukum maritim memperlihatkan orientasi kebijakan: selain insentif keberhasilan (award), ada insentif untuk effort yang melindungi lingkungan (Rachmawati & Ghani, 2018). Sumber internasional menyebut salvage sebagai bagian dari rezim "maritime accidents" yang diatur oleh norma-norma yang diterima luas dan diperbarui hingga Konvensi 1989 (Mandatra & Koesrianti, 2018), yang dalam bacaan sistemik menunjukkan bahwa pengaturan salvage memang berkembang untuk menjawab kebutuhan baru di laut.

Dalam perspektif hukum Islam, pembenaran kebijakan kompensasi "demi kemaslahatan" memiliki pijakan pada penekanan bahwa prinsip penerapan hukum Islam dapat mengacu pada maqāṣid dan kemaslahatan umum; salah satu uraian menyatakan kebijakan aplikasi hukum Islam terkait erat dengan al-maqāṣid al-syar'iyyah dan acuannya adalah kemaslahatan umat (Aji, 2018). Pembahasan tentang mashlahah juga menegaskan bahwa mashlahah adalah jalan hukum Islam untuk menghadirkan kebaikan dan menghindarkan mudarat/kerusakan, serta disebut sebagai inti tujuan syariah yang mengandung manfaat dan menghindarkan mafsadah (Matnin & Asyari, 2020).

Karena itu, secara konseptual, klausul semacam "kompensasi khusus" dalam salvage (untuk pencegahan pencemaran) dapat dipahami sebagai upaya kontraktual untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah mudarat, selama disusun dengan prinsip keadilan, kerelaan, dan kejelasan hak-kewajiban (Assegaf et al., 2023; Hidayati & Hidayatullah, 2022; Matnin & Asyari, 2020). Lebih-lebih, sumber hukum maritim sendiri menegaskan kemungkinan menyimpangi no cure no pay jika para pihak menyepakati lain (Rachmawati & Ghani, 2018), sedangkan prinsip akad Islam juga membuka ruang kebebasan berkontrak dalam koridor prinsip syariah (Hidayati & Hidayatullah, 2022).

5. Penjagaan, Amanah, dan Tanggung Jawab atas Harta yang Diselamatkan: Relevansi Wadiah dan Ḍamān

Operasi salvage tidak hanya soal imbalan, tetapi juga soal penguasaan sementara atas barang (kapal/muatan) dan kewajiban menjaga hingga diserahkan. Dalam fikih muamalah, akad wadī'ah dijelaskan sebagai titipan untuk dijaga keselamatan dan keutuhannya, dan wadiah dipandang boleh dengan landasan al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' ulama (Hasan, 2019). Dalam uraian yang sama, disebut pula bahwa apabila penerima titipan mengingkari permintaan pengembalian barang titipan padahal mampu mengembalikan, maka ia dikenakan ganti rugi, dan hal ini disepakati seluruh ulama fikih (Hasan, 2019).

Walaupun salvage bukan wadiah dalam arti formal karena konteksnya pertolongan darurat di laut, prinsip amanah dan kewajiban menjaga barang yang berada di tangan pihak lain menjadi relevan secara normatif: begitu suatu pihak menerima penguasaan atas barang milik pihak lain, terdapat tuntutan untuk memperlakukan barang itu secara amanah dan dalam situasi tertentu menanggung ganti rugi jika terjadi pengingkaran/penyembunyian (Hasan, 2019).

Selain wadiah, pembahasan tentang pertanggungan risiko dalam pengangkutan berbasis ijarah juga memperlihatkan pentingnya isu ḍamān (tanggung jawab/ganti rugi) dan pembedaan konsep yad amānah serta yad ḍamānah dalam ijarah bi al-'amal (jasa) (Habibullah et al., 2019; Mayliza, 2018). Dalam studi kasus penyusutan BBM selama pengangkutan, disebut adanya pertanggungan risiko yang dikaitkan dengan konsep yad ḍamānah (ḍamān) dalam masa ijarah bi al-'amal (Mayliza, 2018), dan kajian serupa juga memuat pengertian ijarah sebagai pemindahan hak guna/manfaat melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan (Habibullah et al., 2019; Mayliza, 2018).

Sekalipun konteksnya berbeda—pengangkutan darat vs penyelamatan di laut—dua hal dapat disintesis dari sumber: pertama, fikih muamalah memiliki perangkat untuk menilai siapa memikul risiko/ganti rugi dalam layanan jasa berbasis ijarah; kedua, pengaturan tanggung jawab tersebut dipahami sebagai bagian dari desain maslahat ketika ada unsur kesengajaan atau efek mudarat yang pasti/tidak pasti sebagaimana dianalisis dalam kajian ijarah bi al-'amal (Mayliza, 2018). Dalam salvage, isu serupa muncul saat menentukan batas kewajiban penjagaan, potensi kerusakan lanjutan, dan siapa menanggung biaya/kerugian; namun rincian standar salvage tidak dijelaskan oleh sumber fikih dalam paket referensi ini, sehingga analisis yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang tersedia hanya sampai pada tingkat "kerangka konseptual" mengenai wadiah/amanah dan pembebanan tanggung jawab dalam layanan jasa (Hasan, 2019; Mayliza, 2018).

6. Konteks Indonesia: Kebutuhan Klausul Salvage dan Relevansi Tata Kelola Akad Syariah

Dalam konteks Indonesia, sumber tentang salvage menyatakan bahwa klausul salvage dalam asuransi laut Indonesia jarang dicantumkan, padahal secara praktik salvage dibutuhkan; dan meskipun Indonesia belum meratifikasi Salvage Convention 1989, upaya penerapan ketentuannya dapat dilakukan dengan memasukkan klausul salvage dalam asuransi laut, bahkan disarankan agar Indonesia meratifikasi konvensi tersebut (Rachmawati & Ghani, 2018). Pernyataan ini menunjukkan dua kebutuhan: (i) kebutuhan instrumen kontraktual untuk salvage, misalnya dalam asuransi/pengangkutan laut, dan (ii) kebutuhan kepastian rule-set dalam praktik.

Pada sisi tata kelola akad syariah, ada kajian yang menekankan bahwa implementasi akad ijarah dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia diatur oleh fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK; dan dalam studi tersebut dengan sampel Bank Syariah Indonesia (BSI) dinyatakan tidak terdapat kesenjangan krusial antara praktik ijarah dan rujukan DSN-MUI serta OJK (Setiadi et al., 2023). Walaupun pembahasan ini berfokus pada perbankan, ia memperlihatkan pola bahwa akad ijarah dapat "ditransformasikan" menjadi regulasi praktik di Indonesia melalui instrumen fatwa/regulasi (Setiadi et al., 2023), sejalan dengan definisi ijarah dalam fatwa DSN-MUI yang dikutip sebagai pemindahan hak guna/manfaat atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa/upah tanpa pemindahan kepemilikan (Assegaf et al., 2023).

Dengan demikian, ketika salvage award hendak didekati melalui akad (ijarah/ju'alah), kebutuhan praktisnya adalah penyusunan klausul yang memenuhi rukun-syarat akad, kejelasan ujrah/imbalan, serta prinsip keadilan agar tidak menimbulkan sengketa—sebagaimana problem ketidakjelasan hak-kewajiban dalam praktik sewa-menyewa dapat memunculkan risiko kerugian jika tidak dituangkan dalam transaksi tertulis yang disepakati (Bachtiar, 2017; Habibullah et al., 2019). Bahkan dalam pembacaan muamalah, penekanan "mengetahui manfaat dengan sempurna" untuk mencegah perselisihan juga muncul sebagai syarat sah sewa-menyewa dalam kajian praktik jasa (Sari, 2023), dan pada level etika upah ditegaskan pula larangan menunda upah serta keharusan adil dan dapat diterima kedua pihak (Adnan & Ali, 2020; Khotimah & Efendi, 2021).

________________________________________

D. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, salvage sebagai institusi hukum maritim menempatkan imbalan (salvage award) sebagai konsekuensi keberhasilan pertolongan (no cure no pay), dengan perkembangan yang juga mengenal special compensation untuk perlindungan lingkungan laut (Mandatra & Koesrianti, 2018; Rachmawati & Ghani, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, sumber-sumber fikih muamalah yang tersedia tidak membahas salvage sebagai bab khusus, tetapi menyediakan perangkat konseptual untuk menilai legitimasi imbalan jasa melalui pemilihan akad:

Pertama, ijarah sebagai akad pemindahan manfaat/jasa dengan imbalan yang menuntut terpenuhinya rukun-syarat serta kejelasan ujrah/manfaat (Assegaf et al., 2023; Burhanudin, 2018; Carolina et al., 2023; Habibullah et al., 2019; Masruroh, 2021; Syaichoni, 2020).

Kedua, ju'alah sebagai janji imbalan berbasis keberhasilan yang secara struktur sangat dekat dengan logika no cure no pay, namun memiliki ikhtilaf khususnya pada mazhab Hanafiyah yang mempersoalkan gharar (Matnin & Asy'ari, 2020; Nuraini, 2018).

Prinsip keadilan, kerelaan, dan pencegahan kezaliman menjadi fondasi normatif agar besaran dan mekanisme award tidak merugikan salah satu pihak (Adnan & Ali, 2020; Assegaf et al., 2023; Hidayati & Hidayatullah, 2022; Khotimah & Efendi, 2021); sedangkan orientasi kemaslahatan menyediakan kerangka kebijakan untuk memahami klausul kompensasi upaya—seperti special compensation—sejauh disepakati dan ditujukan untuk menghindarkan mudarat (Aji, 2018; Matnin & Asyari, 2020; Rachmawati & Ghani, 2018).

Dengan demikian, "salvage menurut hukum Islam" dalam batas evidensi referensi yang tersedia paling kuat disimpulkan sebagai analisis akad dan prinsip muamalah atas hak imbalan jasa penyelamatan, yang dapat dirancang melalui ijarah atau ju'alah dengan memperhatikan perbedaan pandangan, disertai klausul tanggung jawab/amanah yang selaras dengan prinsip penjagaan titipan (wadiah) dan pengaturan ḍamān dalam jasa, serta dikelola dengan standar kejelasan-kerelaan-keadilan agar sejalan dengan maqāṣid dan menghindari sengketa (Adnan & Ali, 2020; Assegaf et al., 2023; Burhanudin, 2018; Hasan, 2019; Mayliza, 2018; Nuraini, 2018; Rachmawati & Ghani, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adnan, W. A. W., & Ali, N. A. (2020). Konsep Akad Komisen Dalam Islam Dan Aplikasinya Dalam Sistem Muamalat Semasa Commission Concept in Islam and Its Application in Current Muamalat System. Online Journal of Research in Islamic Studies, 7(3), 1–30. https://doi.org/10.22452/ris.vol7no3.1

Aji, A. M. (2018). Transaksi Tanpa Ijab Kabul Dalam Masyarakat Perspektif Hukum Islam. Mizan Journal of Islamic Law, 2(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.215

Assegaf, S. A., Nukman, N., & Mayoi, A. A. (2023). Analisis Sistem Pengupahan Nelayan Dalam Perspektif Ekonomi. QANUN, 2(1), 98–103. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.330

Bachtiar, Moch. Y. (2017). Bea Masuk Impor Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 5(2), 201. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4020

Burhanudin, M. (2018). Filosofi dan Perwujudan Prinsip Tauhīdullah dan Al-'Adālah, dalam Ijarah, dan Ijarah Muntahia Bi-Tamlik (IMBT). Tahkim, 14(1). https://doi.org/10.33477/thk.v14i1.581

Carolina, D., Harun, M. U., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Perjanjian Transaksi Upah "Pacak Hewan" (Studi atas Pacak Kucing di Comba Cattery Cinde Kota Palembang). Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 7(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v7i1.15415

Choirunnisak, C., & Jihad, A. A. (2020). Ijarah dalam Keuangan Islam. Jurnal Khabar Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 57–83. https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.215

Fikriawan, S. (2019). Crowdfunding dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Skema Akad Sewa pada Website Kitabisa.com). El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 181–205. https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i2.1449

Habibullah, E. S., Praja, J. S., & Astarudin, T. (2019). Akad Migas di Indonesia dalam Perspektif Fikih Islami. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 7(02), 117. https://doi.org/10.30868/am.v7i02.590

Hasan, H. (2019). Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Ulum, 19(1), 239–260. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.619

Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2022). Konstruksi Utang-Piutang (Qardh) dan Penggunaannya pada Bank Syariah di Indonesia (Pendekatan Tafsir Ayat Ahkam). Al-Mizan, 18(1), 55–76. https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2307

Khotimah, H., & Efendi, I. (2021). Perbedaan Dasar Konsep Upah Islam dan Barat. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(3), 239–250. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.606

Mandatra, I. A., & Koesrianti, K. (2018). Aspek-Aspek Yuridis dalam Salvage (Penyelamatan Kecelakaan Kapal). Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, 2(1). https://doi.org/10.25139/lex.v2i1.1030

Masruroh, A. T. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Penerapan Akad dalam Pegadaian Syariah. Minhaj Jurnal Ilmu Syariah, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i1.308

Matnin, & Asyari, A. (2020). Bisnis Waralaba (Franchise) Studi Pendekatan Hybrid Contract. Investi Jurnal Investasi Islam, 1(01), 9–19. https://doi.org/10.32806/investi.v1i01.19

Matnin, M., & Asy'ari, Q. (2020). Bisnis Waralaba (Franchise) Studi Pendekatan Hybrid Contract. Investi Jurnal Investasi Islam, 1(1), 28–37. https://doi.org/10.32806/ivi.v1i1.78

Mayliza, M. (2018). Pertanggungan Risiko terhadap Sejumlah Minyak yang Susut dalam Masa Pengangkutan (Studi Kasus pada PT. Citra Bintang Familindo). Petita Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(1), 35. https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4014

Mirnawati, M., Ilman, A. N., & Rasyid, A. S. R. (2022). Fatwa-Fatwa dari Produk-Produk Bank Syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/7gwkc

Nuraini, P. (2018). Sistem Pengupahan Buruh Bongkar Muat di Pelabuhan Wira Indah Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Syarikat Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 1(1), 39–52. https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(1).2627

R, E. S., Mubarokh, T., & Fadhilillah, N. (2023). Studi Komparatif tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah kepada Anak Adopsi di Desa Bangunan Palas Lampung Selatan (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Asas, 14(02), 51–59. https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.13951

Rachmawati, E., & Ghani, A. M. B. A. (2018). Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih. Al-Adalah, 14(1), 225. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203

Sari, O. (2023). Pemberian Upah bagi Jasa Penulis Bayangan (Ghostwriter) Perspektif Fikih Muamalah. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 17(1), 113–128. https://doi.org/10.24239/blc.v17i1.1328

Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, Moh. A. Z., & Athoillah, M. A. (2023). Implementasi Multi Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(2), 567–584. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635

Syaichoni, A. (2020). Ijarah Maushufah fi Al-Dzimmah dalam Kajian Muamalah Kontemporer. Jurnal Syntax Transformation, 1(10), 668–675. https://doi.org/10.46799/jst.v1i10.173