01693 - Saksi Mahkota dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Fiqh Murāfa'āt dan Teori Bayyinah

Crown Witness in the Perspective of Islamic Law: A Review of Fiqh Murāfa'āt and Bayyinah Theory

Abstract

This article examines the position of the crown witness (saksi mahkota or kroongetuige) from the perspective of Islamic law, particularly through the lens of fiqh murāfa'āt (Islamic procedural law) and the theory of bayyinah (proof). Crown witnesses — suspects or defendants presented as witnesses against their co-perpetrators in split-file (splitsing) cases — are not explicitly discussed in classical Islamic criminal procedure. However, through the doctrine of ḍarūrah (necessity), their use may be permitted when no other evidence is available to uncover hidden crimes, provided the testimony is given under oath. This study relies on a literature review of Indonesian legal scholarship that intersects Islamic criminal law and procedural evidence. The findings indicate that Islamic law's permissibility of the crown witness is conditional and functionally oriented: it serves as a minimal evidentiary path when ordinary proof is unavailable, must be corroborated by other evidence or qarīnah (circumstantial indicators), and carries consequences in the form of reduced or waived prosecution for the testifying perpetrator. The analysis further shows that strict evidentiary standards for certain jarīmah (criminal offenses) and the principle of testimonial coherence limit the scope of crown witness use to particular case types, and that institutional protection of the witness is a prerequisite for the mechanism to function justly.

Keywords: crown witness; fiqh murāfa'āt; bayyinah; ḍarūrah; Islamic criminal law; splitsing; justice collaborator

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan saksi mahkota (kroongetuige) dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka fiqh murāfa'āt (hukum acara Islam) dan teori bayyinah (pembuktian). Saksi mahkota — yakni tersangka atau terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara yang melibatkan rekan pelakunya dalam skema pemisahan berkas (splitsing) — tidak dibahas secara eksplisit dalam hukum acara pidana Islam klasik. Namun, melalui doktrin ḍarūrah (kedaruratan), penggunaannya dapat dibolehkan ketika tidak tersedia bukti lain untuk membuka kejahatan yang tersembunyi, dengan syarat kesaksian dilakukan di bawah sumpah. Kajian ini menggunakan metode studi literatur terhadap karya-karya hukum Indonesia yang menghubungkan hukum pidana Islam dengan pembuktian dalam hukum acara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebolehan saksi mahkota menurut hukum Islam bersifat kondisional dan berorientasi fungsi: ia merupakan jalan pembuktian minimal ketika bukti biasa tidak tersedia, harus diperkuat oleh bukti lain atau qarīnah (indikasi), serta meniscayakan adanya kompensasi berupa keringanan atau peniadaan penuntutan bagi pelaku yang bersaksi. Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa standar pembuktian yang ketat pada jarimah tertentu dan prinsip koherensi kesaksian membatasi ruang lingkup penggunaan saksi mahkota, dan bahwa perlindungan institusional terhadap saksi merupakan prasyarat agar mekanisme ini dapat berjalan secara berkeadilan.

Kata kunci: saksi mahkota; fiqh murāfa'āt; bayyinah; ḍarūrah; hukum pidana Islam; splitsing; justice collaborator

________________________________________

1. Pendahuluan: Posisi Masalah "Saksi Mahkota" dan Mengapa Relevan Dibahas dalam Hukum Islam

Istilah saksi mahkota (dalam literatur Indonesia juga disebut kroongetuige) lazim dipahami sebagai tersangka/terdakwa yang dihadirkan sebagai saksi untuk membuktikan perkara yang melibatkan rekan pelakunya, terutama ketika tindak pidana dilakukan bersama-sama (penyertaan) dan berkas perkaranya dipisahkan (splitsing) (Costa & partners, 2018; Pradewi et al., 2021; Rusdi, 2020; Viola, 2018). Kebutuhan praktisnya berangkat dari kesulitan pembuktian, misalnya karena minimnya alat bukti lain — khususnya alat bukti keterangan saksi yang mengetahui secara rinci — sehingga penuntut umum menghadirkan pelaku lain sebagai saksi kunci untuk mengungkap fakta peristiwa (Murbarani, 2020; Pradewi et al., 2021; Rusdi, 2020; Viola, 2018).

Di titik inilah diskursus "menurut hukum Islam" menjadi penting karena fikih acara peradilan (fiqh murāfa'āt) dan hukum pidana Islam memiliki teori pembuktian (bayyinah) yang menekankan kehati-hatian, sekaligus mengenal pengecualian berbasis ḍarūrah (kedaruratan) dan qarīnah (indikasi) ketika pembuktian langsung sulit dilakukan (Andani, 2020; Pamungkas, 2022; Yasmine, 2021).

________________________________________

2. Definisi Saksi Mahkota dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia (sebagai Konteks Pembanding)

Beberapa rujukan yurisprudensial Indonesia yang dikutip dalam literatur menyatakan bahwa walaupun KUHAP tidak memberikan definisi otentik tentang saksi mahkota, secara empirik saksi mahkota dipahami sebagai saksi yang "berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana" (Costa & partners, 2018). Dalam kajian lain, saksi mahkota juga dijelaskan sebagai "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama" yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum ketika perkara dipisah karena kurangnya alat bukti (Viola, 2018).

Dengan demikian, elemen-elemen definisional yang konsisten dalam sumber-sumber ini ialah: (i) berasal dari pelaku lain dalam peristiwa yang sama, (ii) dipakai untuk membuktikan pelaku lain, dan (iii) biasanya muncul dalam desain splitsing karena pertimbangan pembuktian (Costa & partners, 2018; Rusdi, 2020; Viola, 2018).

Dalam praktik, pemisahan berkas (splitsing) berfungsi membuka ruang agar para terdakwa dapat saling menjadi saksi satu sama lain (reciprocal witnesses) (Majid, 2023). Literatur tentang saksi mahkota juga mengaitkan penggunaannya dengan kondisi tindak pidana penyertaan dan kekurangan alat bukti (Pradewi et al., 2021; Rusdi, 2020; Viola, 2018). Karena itu, splitsing bukan sekadar aspek administratif berkas, melainkan mekanisme prosedural yang menstrukturkan siapa dapat diposisikan sebagai saksi terhadap siapa dalam perkara yang "asalnya satu rangkaian peristiwa" (Majid, 2023; Pradewi et al., 2021; Rusdi, 2020).

Namun demikian, literatur juga menegaskan adanya problem normatif: di satu sisi KUHAP tidak mengatur tegas kedudukan terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain; di sisi lain, ada ketegangan dengan prinsip bahwa "keterangan terdakwa hanya dipergunakan terhadap dirinya sendiri" — yang dibahas dalam kaitannya dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP (Rusdi, 2020; Viola, 2018). Dengan kata lain, penggunaan saksi mahkota sering ditempatkan sebagai solusi pembuktian yang "dianggap perlu", tetapi tetap memunculkan perdebatan mengenai batas-batasnya dan bagaimana menjaga konsistensi dengan asas-asas pembuktian (Pradewi et al., 2021; Rusdi, 2020; Viola, 2018).

________________________________________

3. Hukum Pembuktian Pidana: Kebutuhan Minimal Pembuktian dan Konsekuensi bagi Saksi Mahkota

Kajian tentang pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menekankan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel), yang mensyaratkan putusan pemidanaan harus bertumpu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Handrio & Widowaty, 2023). Pada saat yang sama, dalam konteks saksi mahkota, literatur menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa; karenanya saksi mahkota pada umumnya harus didukung alat bukti lain dan/atau kesesuaian dengan keterangan saksi lain serta keyakinan hakim (Haq, 2020; Pradewi et al., 2021). Bahkan ketika saksi mahkota dinyatakan sah sebagai saksi — dihadirkan di persidangan, disumpah, dan keterangannya bersesuaian — nilainya tetap diletakkan dalam kerangka corroboration: perlu koheren dengan alat bukti lain agar dapat menguatkan pembuktian (Haq, 2020; Pradewi et al., 2021; Viola, 2018).

Konstruksi ini penting untuk menjembatani diskusi hukum Islam, sebab beberapa literatur hukum pidana Islam juga menempatkan pembuktian sebagai fase krusial yang mempertaruhkan keadilan substantif dan kehati-hatian hakim dalam menetapkan benar-tidaknya peristiwa pidana (Adima, 2020; Andani, 2020). Dengan demikian, baik dalam kerangka positif maupun dalam literatur yang membahas pembuktian dalam perspektif Islam, kehati-hatian dan kebutuhan dukungan bukti lain menjadi prinsip metodologis yang relevan ketika saksi berasal dari pelaku yang juga berkepentingan seperti saksi mahkota (Adima, 2020; Andani, 2020; Haq, 2020; Pradewi et al., 2021).

________________________________________

4. "Saksi Mahkota" dalam Fiqh Murāfa'āt: Tidak Eksplisit, tetapi Dibahas melalui Ḍarūrah dan Kebutuhan Membuka "Kejahatan Tersembunyi"

Literatur yang secara langsung menautkan saksi mahkota dengan fiqh murāfa'āt menyatakan bahwa hukum acara pidana Islam tidak membahas saksi mahkota secara langsung, tetapi penggunaan saksi mahkota dapat dipahami sebagai alternatif pembuktian untuk mengungkap dan memutus perkara pidana (Pamungkas, 2022). Dalam studi kasus tindak pidana perjudian, penggunaan saksi mahkota dinilai "diperbolehkan menurut fiqh murāfa'āt" karena alasan tidak ada bukti lain yang mendukung untuk memutus perkara, sehingga saksi mahkota menjadi saksi kunci (Pamungkas, 2022). Di sini argumen kuncinya bukan bahwa saksi mahkota adalah bentuk ideal pembuktian, melainkan bahwa ia diposisikan sebagai respons terhadap kelangkaan bukti — yakni sebuah keadaan yang dipahami sebagai ḍarūrah (kondisi sulit/kedaruratan) (Pamungkas, 2022).

Lebih spesifik, literatur tersebut menyatakan bahwa saksi mahkota "dihukumi ḍarūrah" dengan syarat dapat dikeluarkan oleh penyidik sepanjang tidak ada saksi lain yang dapat membuka "kejahatan yang tersembunyi" dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah (Pamungkas, 2022). Dengan demikian, "menurut hukum Islam" — dalam artikulasi fiqh murāfa'āt pada sumber ini — legalitas saksi mahkota bersifat kondisional dan berorientasi fungsi: ia dibenarkan sejauh menjadi jalan minimal untuk mengungkap kebenaran ketika jalan pembuktian biasa tidak tersedia (Pamungkas, 2022). Corak ini selaras dengan gambaran umum dalam literatur pembuktian Islam bahwa pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk menjelaskan yang benar di hadapan hakim (bayyinah), yang dapat berbentuk kesaksian dan juga indikasi/qarīnah yang membimbing hakim pada kebenaran peristiwa (Andani, 2020; Octavia & Suyatna, 2023; Yasmine, 2021).

________________________________________

5. Kerangka Umum Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam: Syahādah, Iqrar, Sumpah, dan Qarīnah

Dalam literatur hukum pidana Islam, persaksian (syahādah/ash-shahādah) ditempatkan sebagai salah satu alat bukti utama; ia dipahami sebagai pernyataan/berita yang pasti yang lahir dari penyaksian langsung (Pamungkas, 2022; Sugiarto et al., 2023). Di luar syahādah, literatur juga merinci ragam alat bukti yang dikenal dalam hukum Islam, seperti pengakuan (iqrar), sumpah (yamīn), tanda-tanda/qarīnah, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan lainnya — dengan variasi klasifikasi antar-otoritas fikih (Andani, 2020; Kusumasari, 2021; Yasmine, 2021). Dengan memasukkan qarīnah sebagai metode pembuktian yang diterima, literatur menegaskan bahwa pembuktian Islam tidak semata bertumpu pada pengakuan atau saksi langsung; qarīnah justru dipandang penting ketika tidak ada pengakuan atau keterangan saksi (Yasmine, 2021). Dalam contoh kontemporer, rekaman CCTV dianalisis sebagai qarīnah/bukti petunjuk yang menguatkan bukti lain serta dapat dipahami sebagai bagian dari bayyinah dalam hukum pidana Islam (Octavia & Suyatna, 2023).

Kerangka plural alat bukti ini relevan untuk memetakan posisi saksi mahkota: ketika saksi mahkota dipakai karena bukti lain tidak memadai, maka dari sudut pandang teori bayyinah, ia idealnya tidak berdiri sendiri melainkan diperkuat oleh bukti lain — misalnya qarīnah — agar lebih aman secara epistemik dan lebih adil secara prosedural (Octavia & Suyatna, 2023; Pamungkas, 2022; Yasmine, 2021). Argumen kehati-hatian ini juga selaras dengan penekanan bahwa asas pembebanan pembuktian dalam hukum acara pidana Islam berpatokan pada praduga tak bersalah dan menempatkan kewajiban pembuktian pada pendakwa/penuntut, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi dan pencegahan salah-hukum (Adima, 2020).

________________________________________

6. Batasan-Batasan Syahādah dalam Perkara Tertentu dan Implikasinya bagi Pemakaian Saksi Mahkota

Literatur hukum pidana Islam menunjukkan bahwa untuk jarīmah tertentu — misalnya zina — syarat kesaksian ditetapkan sangat ketat, baik dari segi jumlah maupun kualitas saksi. Salah satu kajian menyatakan bahwa pembuktian zina mensyaratkan empat saksi dengan ketentuan tertentu, dan bila terdapat perbedaan keterangan pada keempat saksi maka kesaksian tidak dapat diterima kecuali perbedaan terkait waktu dan tempat tidak berjauhan (Sugiarto et al., 2023). Kajian lain tentang perbandingan pembuktian di Aceh juga menyebutkan bahwa aturan setempat mensyaratkan empat saksi laki-laki dalam pembuktian zina dan juga mengadopsi qarīnah tertentu — misalnya kehamilan di luar nikah — sebagai metode pembuktian (Yasmine, 2021).

Dua hal dapat ditarik secara hati-hati dari sumber-sumber ini: (i) hukum pidana Islam mengenal standar pembuktian yang sangat tinggi untuk delik tertentu, dan (ii) konsistensi/koherensi kesaksian menjadi ukuran penting diterima-tidaknya kesaksian (Sugiarto et al., 2023; Yasmine, 2021).

Implikasinya bagi diskusi saksi mahkota adalah: sekalipun fiqh murāfa'āt pada studi tertentu membolehkan saksi mahkota karena ḍarūrah (Pamungkas, 2022), standar pembuktian untuk jenis jarīmah tertentu tetap dapat membatasi daya guna saksi mahkota jika tidak memenuhi parameter pembuktian yang disyaratkan — misalnya jumlah dan kesesuaian kesaksian dalam zina (Sugiarto et al., 2023; Yasmine, 2021). Artinya, "menurut hukum Islam" tidak tepat menyamaratakan kebolehan saksi mahkota untuk semua jenis perkara; justru perlu dibaca dalam relasi dengan jenis jarīmah, standar bukti yang dipersyaratkan, dan ketersediaan bayyinah lain (Pamungkas, 2022; Sugiarto et al., 2023; Yasmine, 2021).

________________________________________

7. Konsekuensi Hukum bagi Saksi Mahkota menurut Fiqh Murāfa'āt: Keringanan/Tidak Dituntut sebagai "Kompensasi" Kedaruratan

Literatur fiqh murāfa'āt yang membahas saksi mahkota juga menekankan adanya konsekuensi (kompensasi) terhadap saksi mahkota: penuntutan terhadap perkaranya dapat ditiadakan, atau ia dapat memperoleh tuntutan yang sangat ringan jika perkaranya dilimpahkan, atau dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan (Pamungkas, 2022). Dalam bahasa yang lebih modern dalam hukum Indonesia, pola "keringanan karena kerja sama" ini beririsan dengan konsep justice collaborator (JC), yang dipahami sebagai pelaku yang bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana ketika negara mengalami kesulitan mengungkapnya (Furqon, 2018; Murbarani, 2020). Literatur tentang JC juga menegaskan bahwa bahkan saksi yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama tidak otomatis bebas dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi kesaksiannya dapat menjadi pertimbangan meringankan pidana (Furqon, 2018; Murbarani, 2020).

Dengan demikian, baik pada logika fiqh murāfa'āt dalam kasus saksi mahkota (Pamungkas, 2022) maupun pada kerangka JC dalam hukum positif (Furqon, 2018; Murbarani, 2020), terdapat ide insentif: kerja sama pembuktian dapat berdampak pada perlakuan yang lebih ringan, walau tidak identik dengan impunitas (Murbarani, 2020; Pamungkas, 2022).

Pada titik ini, analisis "menurut hukum Islam" dapat disintesiskan secara terbatas: kebolehan saksi mahkota dalam fiqh murāfa'āt yang ditopang ḍarūrah bukan hanya soal menerima kesaksiannya, tetapi juga meniscayakan pengaturan konsekuensi agar mekanisme itu operasional — misalnya keringanan atau peniadaan penuntutan (Pamungkas, 2022). Pada saat yang sama, literatur JC mengingatkan adanya batas: kerja sama tidak berarti pelaku "pasti" bebas, melainkan dapat dipertimbangkan untuk meringankan dalam batas-batas tertentu (Furqon, 2018; Murbarani, 2020).

________________________________________

8. Perlindungan terhadap Saksi Mahkota/Kolaborator: Relevansi Keamanan Saksi bagi Tujuan Pembuktian

Literatur tentang saksi mahkota di Indonesia juga menempatkan persoalan perlindungan sebagai isu kunci. Saksi mahkota dipandang tetap harus memperoleh perlindungan hukum; perlindungan hak-haknya disejajarkan dengan hak terdakwa pada umumnya dan juga hak saksi menurut regulasi perlindungan saksi (Rusdi, 2020). Secara lebih luas, literatur justice collaborator menekankan bahwa perlindungan saksi dibutuhkan terutama pada kejahatan terorganisir karena ada risiko intimidasi terhadap saksi oleh rekan pelaku/terdakwa, dan keberadaan saksi bukan tanpa risiko (Azizah et al., 2021; Murbarani, 2020).

Di sisi implementasi, kajian perlindungan JC menjelaskan bahwa operasionalisasi JC difasilitasi oleh SEMA No. 4 Tahun 2011 dan peraturan bersama antar-institusi, serta perlindungan saksi — termasuk JC — diatur dalam undang-undang perlindungan saksi. Namun, rekomendasi lembaga perlindungan saksi dapat dipatuhi atau tidak dipatuhi dalam praktik (Azizah et al., 2021), dan bahkan ada catatan bahwa SEMA 4/2011 hanya bersifat internal bagi hakim dan belum memadai memberi perlindungan/insentif yang konsisten (Ramadhan & Suryani, 2021).

Dalam membaca "menurut hukum Islam", aspek perlindungan ini dapat ditempatkan sebagai prasyarat kemanfaatan saksi mahkota sebagai mekanisme ḍarūrah untuk membuka kejahatan tersembunyi: jika saksi mahkota/kolaborator rentan intimidasi, maka fungsi pembuktiannya melemah dan tujuan menegakkan kebenaran menjadi sulit dicapai (Murbarani, 2020; Pamungkas, 2022). Walau sumber fiqh murāfa'āt yang tersedia lebih menekankan syarat "di bawah sumpah" dan kondisi "tidak ada bukti lain" (Pamungkas, 2022), literatur kontemporer tentang JC menunjukkan bahwa ekosistem perlindungan saksi merupakan variabel institusional yang menentukan apakah "kerja sama pelaku" benar-benar dapat dipakai untuk pembuktian tanpa menimbulkan ketidakadilan baru (Azizah et al., 2021; Murbarani, 2020; Ramadhan & Suryani, 2021).

________________________________________

9. Sintesis: Rumusan "Saksi Mahkota menurut Hukum Islam" dari Sumber yang Tersedia

Berdasarkan sumber yang secara eksplisit mengaitkan saksi mahkota dengan fiqh murāfa'āt, saksi mahkota tidak diposisikan sebagai model pembuktian yang dibahas secara formal dalam hukum acara pidana Islam klasik, melainkan sebagai mekanisme yang dapat dibolehkan karena ḍarūrah ketika tidak ada bukti lain dan diperlukan untuk membuka kejahatan yang tersembunyi, dengan syarat kesaksian dilakukan di bawah sumpah (Pamungkas, 2022). Kebolehan ini perlu dibaca bersama teori bayyinah yang mengakui ragam alat bukti — syahādah, iqrar, sumpah, qarīnah, dan lain-lain — dan menerima penggunaan qarīnah terutama saat saksi/pengakuan sulit diperoleh (Andani, 2020; Kusumasari, 2021; Octavia & Suyatna, 2023; Yasmine, 2021).

Pada saat yang sama, standar pembuktian yang ketat pada jarīmah tertentu — misalnya zina — dan prinsip evaluasi koherensi kesaksian menunjukkan bahwa penerimaan saksi dalam hukum Islam tidak bersifat longgar; perbedaan kesaksian dapat berakibat ditolaknya kesaksian, sehingga penggunaan saksi mahkota tidak bisa digeneralisasi tanpa mempertimbangkan jenis perkara dan standar pembuktiannya (Sugiarto et al., 2023; Yasmine, 2021).

Akhirnya, konsekuensi berupa keringanan atau peniadaan penuntutan bagi saksi mahkota — sebagaimana disebut dalam studi fiqh murāfa'āt — memperlihatkan bahwa "membolehkan" saksi mahkota dalam kerangka Islam pada sumber yang tersedia adalah kebijakan pembuktian yang bersifat pragmatis-teleologis: menjaga kemungkinan terungkapnya kebenaran ketika bukti lain tidak tersedia, tetapi dengan kompensasi tertentu kepada pelaku yang bersaksi (Pamungkas, 2022). Pola ini beririsan dengan konsep justice collaborator dalam literatur hukum positif Indonesia yang menekankan kebutuhan JC saat negara kesulitan mengungkap kejahatan dan membuka ruang pertimbangan keringanan karena kerja sama, meskipun tidak otomatis membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban (Furqon, 2018; Murbarani, 2020; Ramadhan & Suryani, 2021).

________________________________________

Daftar Referensi

Adima, F. N. (2020). Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaaan Dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI). Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 18(1). https://doi.org/10.32694/010840

Andani, M. (2020). Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 9(1), 46. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7326

Azizah, S., Mubarrak, H., & Muslem, M. (2021). Umroh as the Reason for Unilateral Termination of Employment by PT. Darussalam Berlian Motor from the Perspective of Ijārah Bi Al-'Amal (Verdict Case Study No. 1/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bna). Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 11(1), 59. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.8430

Costa, D. N. C. D., & partners, S. (2018). Kepastian Hukum Mekanisme Kerja Persekutuan Perdata Notaris Berkaitan dengan Pembuatan Akta. Acta Comitas, 3(2), 301. https://doi.org/10.24843/ac.2018.v03.i02.p07

Furqon, A. (2018). Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengancaman yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Jurnal Hukum Volkgeist, 2(2), 119–134. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v2i2.107

Handrio, V. A., & Widowaty, Y. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Perjudian Togel via Online. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), 3(3), 153–166. https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17477

Haq, I. (2020). Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2129

Kusumasari, A. R. (2021). Problematika Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Hal Penerapan Rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkoba. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 144. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52547

Majid, L. A. (2023). Peran Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dihubungkan dengan SEMA No. 4/2011. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(2), 235. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.235-247

Murbarani, T. S. (2020). Analisis Putusan Bebas Judex Factie Akibat Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian dalam Perkara Melakukan Kekerasan Bersama terhadap Orang dan Barang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/PID/2017). Verstek, 8(1). https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39630

Octavia, P. N., & Suyatna, S. (2023). Penerapan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 26/PID.B/2020/PN.TTN). Indonesian Journal of Law and Justice, 1(1), 10. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1980

Pamungkas, A. (2022). Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama yang Dilakukan oleh Anak. Verstek, 10(2), 427. https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67695

Pradewi, I. D. A. M., Sugiartha, I. N. G., & Widia, I. K. (2021). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/PID.B/2020/PNBLI). Jurnal Interpretasi Hukum, 2(1), 189–194. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3087.189-194

Ramadhan, A., & Suryani, I. (2021). Cerai Talak yang Terindikasi KDRT Perspektif UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 70/Pdt.G/2020/PA.Pyk). Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 1. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4330

Rusdi, S. (2020). Analisis Putusan Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 01/PID.PRA/2014/PN.BGL Tgl 16 Juni 2014 terkait Surat Perintah Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Zina Jo Pasal 284 KUHP. Negara dan Keadilan, 9(2), 136. https://doi.org/10.33474/hukum.v9i2.7390

Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif Justice Collaborator. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 121–136. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.121-136

Viola, R. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Asusila oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas IA Padang). Adil: Jurnal Hukum, 9(1), 067–078. https://doi.org/10.33476/ajl.v9i1.665

Yasmine, N. (2021). Telaah Yuridis Perbedaan Pandangan Hukum antara Penuntut Umum dan Judex Juris (Studi Putusan Nomor 500 K/PID/2017). Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50013