01695 - Sanksi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep, Tipologi, Dan Implementasi Kontemporer

Abstrak

Artikel ini mengkaji sanksi hukum dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, meliputi konsep dasar, tipologi, landasan filosofis, serta implementasinya dalam konteks hukum modern di Indonesia. Sanksi hukum dalam Islam dikenal sebagai 'uqubah, yakni akibat hukum negatif yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar norma hukum syariat demi kemaslahatan umat. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur hukum pidana Islam (fiqh jinayah) yang membahas relasi antara jarimah (tindak pidana) dan 'uqubah (sanksi). Hasil kajian menunjukkan bahwa tipologi sanksi dalam hukum Islam terpetakan dalam tiga pilar utama: hudud (sanksi yang ditetapkan syariat), qisas–diyat (sanksi atas jiwa dan anggota badan dengan mekanisme pemaafan), dan ta'zir (sanksi diskresioner oleh ulil amri/hakim). Penjatuhan sanksi mensyaratkan pemenuhan unsur normatif, pembuktian yang meyakinkan, kehati-hatian, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tujuan pemidanaan Islam tidak semata pembalasan, melainkan diarahkan pada pencegahan, efek jera, pendidikan sosial, serta perlindungan kemaslahatan publik (maqasid al-syari'ah). Dalam konteks Indonesia, perdebatan implementasi sanksi Islam melibatkan isu hak asasi manusia, kepastian hukum, efektivitas, dan relasi antara syariat, hukum adat, serta hukum positif.

Kata kunci: sanksi hukum Islam; 'uqubah; jarimah; hudud; qisas; ta'zir; maqasid al-syari'ah

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines legal sanctions in the perspective of Islamic law, encompassing fundamental concepts, typologies, philosophical foundations, and their implementation within the contemporary legal context of Indonesia. Legal sanctions in Islam are known as 'uqubah, defined as negative legal consequences imposed upon those who violate Islamic legal norms for the benefit of society (maslahah). This study employs a literature review method by analyzing various works in Islamic criminal law (fiqh jinayah) that discuss the relationship between jarimah (criminal acts) and 'uqubah (sanctions). The findings indicate that the typology of sanctions in Islamic law is mapped across three principal pillars: hudud (sanctions determined by the Sharia), qisas–diyat (sanctions pertaining to life and bodily harm with a pardoning mechanism), and ta'zir (discretionary sanctions by the ruler or judge). The imposition of sanctions requires the fulfillment of normative elements, convincing proof, judicial prudence, and the principle of equality before the law. The purpose of Islamic penology is not merely retribution but is directed toward prevention, deterrence, social education, and the protection of public interest (maqasid al-syari'ah). In the Indonesian context, debates surrounding the implementation of Islamic sanctions involve issues of human rights, legal certainty, effectiveness, and the interrelation between Islamic law, customary law, and positive law.

Keywords: Islamic legal sanctions; 'uqubah; jarimah; hudud; qisas; ta'zir; maqasid al-syari'ah

________________________________________

PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum, "sanksi" dipahami sebagai reaksi, akibat, atau konsekuensi yang dilekatkan pada pelanggaran suatu kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun non-hukum) sekaligus berfungsi sebagai alat kekuasaan untuk memaksa kepatuhan terhadap norma yang ditetapkan (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023). Pada tingkat konsep, sanksi kerap dipahami terutama sebagai "imbalan negatif" berupa beban atau penderitaan—meskipun secara konseptual sanksi juga dapat bermakna positif sebagai hadiah/anugerah—dan dalam pemakaian sehari-hari makna negatif ini lebih dominan (Irawan, 2019). Dengan demikian, bila "sanksi hukum" dirumuskan sebagai "akibat hukum negatif yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar norma hukum," rumusan tersebut sejalan dengan pengertian sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran norma dan sebagai instrumen pemaksaan agar norma ditaati (Irawan, 2019; Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023).

Dalam hukum Islam, pembahasan sanksi (hukuman) lazim ditempatkan dalam ranah hukum pidana Islam (fiqh jinayah), yang mengkaji perbuatan terlarang (jarimah) dan konsekuensi hukumnya ('uqubah/iqab) (Sugiarto et al., 2022; Syafi'i & Solihin, 2022). Sejumlah literatur menegaskan bahwa sanksi/hukuman dalam Islam dikenal sebagai 'uqubah (atau iqab; plural: 'uqūbah) yang dipahami sebagai balasan terhadap pelanggaran perintah syariat untuk kemaslahatan umat (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023; Sani, 2015). Dalam perspektif ini, sanksi tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan ketenteraman, keadilan, pencegahan, dan kemaslahatan sosial sebagai bagian dari orientasi syariat (Gazali, 2017; Habibullah, 2015; Sugiarto et al., 2022).

________________________________________

PEMBAHASAN

A. Konsep Sanksi dalam Hukum Islam: Jarimah dan 'Uqubah

Konsepsi dasar hukum pidana Islam memotret relasi antara jarimah (tindak pidana/perbuatan kriminal) dan 'uqubah (sanksi/hukuman) sebagai dua sisi yang saling terkait: jarimah adalah perbuatan yang dilarang syara' dan diancam dengan hukuman, sedangkan 'uqubah adalah balasan atas pelanggaran perintah syara' yang ditetapkan demi kemaslahatan masyarakat (Badri & Fatmawati, 2018; Sani, 2015; Syafi'i & Solihin, 2022). Sejumlah penulis mengaitkan definisi jarimah dengan pandangan al-Mawardi yang memandang jarimah sebagai tindak pidana yang dilarang syara' dan diancam dengan hukuman had atau ta'zir (Badri & Fatmawati, 2018; Basanti et al., 2023; Syafi'i & Solihin, 2022). Dengan menempatkan jarimah sebagai "larangan syara' yang diancam hukuman," titik beratnya bukan semata pada label pidana, melainkan pada karakter pelanggaran terhadap ketentuan syariat dan tujuan kemaslahatan yang hendak dijaga melalui mekanisme sanksi (Habibullah, 2015; Sugiarto et al., 2022; Syafi'i & Solihin, 2022).

Sebagian literatur juga menekankan bahwa ketentuan hukum Islam tidak memisahkan secara tegas antara ranah pidana dan perdata sebagaimana dikotomi modern, tetapi tetap membedakan antara hukuman yang berlaku di dunia dan yang berlaku di akhirat (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023). Dalam konteks ini, sanksi dalam hukum Islam sering dipahami mempunyai dimensi duniawi (misalnya pencegahan dan ketertiban sosial) sekaligus dimensi ukhrawi (misalnya sebagai konsekuensi moral-dosa atau fungsi penghapusan dosa) (Hidayatullah, 2021; Nuraeni & Kania, 2018). Kerangka ini dipakai, misalnya, untuk menjelaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam dapat bersifat zawājir (membuat jera di dunia) sekaligus jawābir (menghapus dosa di akhirat), sehingga pemidanaan dipahami berdimensi dunia–akhirat (Nasrullah, 2014; Nuraeni & Kania, 2018).

B. Landasan dan Prinsip Penjatuhan Sanksi dalam Hukum Islam

Penjatuhan sanksi dalam hukum Islam mensyaratkan adanya "landasan legitimasi" berupa aturan/hukum sebagai ukuran untuk menilai apakah suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau tidak (Gazali, 2017). Dalam konteks asas legalitas, kajian mengenai praktik hukum Islam di Kesultanan Kutai menautkan penjatuhan sanksi pada keharusan pembuktian dan proses hukum, dengan merujuk pada al-Qur'an sebagai landasan eksistensi asas legalitas dalam hukum syara' (Syar'i, 2014). Dalam kerangka yang lebih teknis, sebelum menjatuhkan hukuman, unsur-unsur tertentu perlu dipenuhi; salah satu rujukan menyebut unsur syar'i (aturan), unsur mādi (perbuatan), dan unsur adabi (moral) sebagai prasyarat konseptual untuk menetapkan hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam hukum pidana Islam (Sumardi, 2018). Dengan demikian, sanksi tidak dipahami sebagai reaksi sosial spontan, melainkan sebagai konsekuensi yang memerlukan dasar normatif, pemenuhan unsur, dan prosedur pembuktian (Sumardi, 2018; Syar'i, 2014).

Prinsip kehati-hatian juga menempati posisi penting dalam pemidanaan Islam. Kajian filsafat dakwah tentang sanksi pidana Islam menegaskan paradigma kehati-hatian dalam praktik peradilan pidana Islam, yang dirumuskan sebagai prinsip bahwa proses pemidanaan mesti menghindari penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah (Gazali, 2017). Sejalan dengan itu, kajian tentang korupsi dalam perspektif hukum Islam menggarisbawahi pedoman umum pemberian sanksi: hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan, mensyaratkan adanya kesengajaan atau kesalahan fatal, dan dijatuhkan apabila kejahatan dapat dibuktikan secara meyakinkan (Siroj, 2017). Dalam ranah implementasi, penelitian tentang penerapan sanksi cambuk/rajam di Aceh juga menekankan bahwa penerapannya memiliki persyaratan pembuktian yang ketat, sehingga tidak mudah dijatuhkan dan menuntut hakim untuk menerapkannya secara adil dengan alat bukti yang valid (Dewi, 2009).

Selain kehati-hatian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum (non-diskriminasi) dinyatakan sebagai karakter penting sanksi pidana dalam hukum Islam. Satu kajian menyatakan bahwa sanksi pidana dalam hukum Islam tidak mengenal pemberian sanksi secara sewenang-wenang atau diskriminatif dan menegaskan semua orang dianggap sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama (Gafffar et al., 2023). Dalam pembahasan pidana adat dan syariat di Aceh, prinsip persamaan di hadapan hukum juga ditekankan dengan merujuk pada dalil Qur'ani serta teladan Nabi terkait penerapan sanksi pencurian tanpa membedakan status sosial (Akhyar & Muzdalifah, 2019). Dengan demikian, pengenaan sanksi—sebagai akibat hukum negatif—diletakkan dalam bingkai keadilan prosedural dan substantif, bukan dalam kerangka pembalasan yang bebas dari kontrol nilai (Akhyar & Muzdalifah, 2019; Gafffar et al., 2023; Junaidy, 2014).

C. Klasifikasi Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Variasi Tipologi dan Titik Temu

Literatur yang tersedia menunjukkan adanya variasi tipologi sanksi dalam hukum Islam. Beberapa tulisan menyederhanakan klasifikasi sanksi dalam hukum pidana Islam ke dalam tiga kategori besar, yaitu hudud, qisas, dan ta'zir (Sugiarto et al., 2022). Namun, tulisan lain menambahkan qisas dan diyat sebagai satu rumpun tersendiri, sehingga terlihat pembagian hudud serta qisas–diyat, disertai ta'zir (Sakka et al., 2024; Syafi'i & Subairi, 2020). Ada pula rujukan yang menyebut jumlah jenis sanksi lebih banyak; misalnya satu artikel menyebut adanya lima jenis hukuman/sanksi dalam hukum Islam dan menempatkan hudud sebagai jarimah yang dihukum had yang jenis dan jumlahnya ditentukan syara' (Sakka et al., 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa tipologi dapat bergantung pada sudut pandang (misalnya, apakah diyat dipisahkan dari qisas atau digabung; atau apakah jenis-jenis tertentu dihitung sebagai kategori tersendiri) (Sakka et al., 2024; Sugiarto et al., 2022; Syafi'i & Subairi, 2020).

Walaupun tipologi bervariasi, titik temu konseptualnya relatif konsisten. Pertama, hudud dipahami sebagai sanksi yang kadarnya ditentukan oleh syariat dan dianggap bersumber langsung dari ketentuan ilahiah (Syafi'i & Subairi, 2020; Wahyuni, 2016). Kedua, qisas–diyat dipahami sebagai mekanisme sanksi atas pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, dengan kemungkinan gugurnya qisas karena pemaafan dan penggantian menjadi diyat atau beralih pada ta'zir (Basanti et al., 2023; Sudarti, 2021; Syafi'i & Subairi, 2020). Ketiga, ta'zir dipahami sebagai sanksi yang tidak ditentukan secara rinci oleh nash dan diserahkan pada otoritas ulil amri/hakim untuk menentukan bentuk serta ukurannya sesuai kemaslahatan dan kondisi (Jamhir, 2020; Nasrullah, 2014; Sumardi, 2018). Dengan demikian, "akibat hukum negatif" dalam hukum Islam dapat dipetakan sebagai akibat yang fixed (hudud), akibat yang bersifat retributif-kompensatoris dengan ruang pemaafan (qisas–diyat), dan akibat yang diskresioner-ijtihadi (ta'zir) (Jamhir, 2020; Sudarti, 2021; Syafi'i & Subairi, 2020).

D. Tujuan dan Filsafat Sanksi dalam Hukum Islam: Kemaslahatan, Keadilan, dan Efek Jera

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa tujuan pemberian sanksi dalam hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan (maqasid al-syari'ah) dan ketertiban sosial. Kajian filsafat dakwah menyatakan bahwa sanksi pidana Islam memiliki misi dakwah dan hikmah untuk mencapai kemaslahatan sosial maupun perorangan, karena sanksi ditetapkan oleh Allah yang Maha Adil, dan tujuan syariat pada hakikatnya adalah kesejahteraan/kemaslahatan manusia (Gazali, 2017). Dalam perspektif lingkungan, analisis pembakaran lahan menempatkan pemidanaan Islam sebagai upaya menjaga kemaslahatan umum melalui tujuan-tujuan pokok (maqashid syari'ah) seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat (Hasanah, 2019). Dengan demikian, pemidanaan sebagai "akibat hukum negatif" bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan instrumen untuk menjaga nilai yang dilindungi syariat (Gazali, 2017; Hasanah, 2019; Sugiarto et al., 2022).

Kemaslahatan ini sekaligus diposisikan dalam kerangka keadilan dan proporsionalitas. Kajian tentang pemerkosaan anak menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam penjatuhan sanksi bertujuan pada pencegahan, sehingga besarnya hukuman tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan prinsip keadilan menjadi tolok ukur pemidanaan (Wahyuni, 2016). Kajian tentang maslahat menekankan bahwa sanksi dapat menjalankan fungsi perlindungan bila tidak mengandung kesewenang-wenangan dan mempertimbangkan kesetaraan antara tindak pidana, sanksinya, serta kadar risiko yang mampu ditanggung pelaku (Junaidy, 2014). Dalam ranah ta'zir, studi komparatif konsep tindak pidana menyatakan prinsip kesetaraan antara sanksi dan delik pidananya, serta mengutip pandangan Abu Hanifah bahwa ta'zir tidak boleh melampaui minimal sanksi hudud dan harus sedikit lebih rendah (Sugiarto et al., 2022). Seluruhnya memperlihatkan bahwa "akibat hukum negatif" diidealkan bersifat terukur dan proporsional—tidak semata keras, melainkan tepat sasaran menurut bobot pelanggaran (Junaidy, 2014; Sugiarto et al., 2022; Wahyuni, 2016).

Efek jera (deterrence) dan pendidikan sosial juga menjadi tema dominan. Kajian tentang korupsi menempatkan ta'zir sebagai sanksi yang disesuaikan dengan tingkat kriminal, psikologis pelaku, dan lingkungannya, dengan orientasi menjerakan dan mendidik pelaku serta masyarakat agar tidak mengulangi tindak pidana (Syafi'i & Solihin, 2022; Syafi'i & Subairi, 2020). Kajian tentang pemidanaan Islam dan efek jera menegaskan bahwa pemidanaan dalam hukum Islam menekankan efek jera untuk mencegah kejahatan di masa depan, dan menempatkan sanksi sebagai sarana pencegahan bagi orang lain (Gafffar et al., 2023). Bahkan dalam perdebatan sanksi kebiri, analisis filsafat hukum Islam menggunakan kaidah "al-ḍararu yuzālu" (mudarat harus dihilangkan) dan menyatakan bahwa tindakan yang menimbulkan mudarat dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu demi kemaslahatan umum, sehingga penegakan sanksi juga dibahas dalam perspektif manfaat publik dan pencegahan bahaya (Harahap & Islamy, 2021). Dengan demikian, efek jera dan pencegahan dipahami melekat pada rasionalitas penjatuhan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran norma (Gafffar et al., 2023; Harahap & Islamy, 2021; Nuraeni & Kania, 2018).

E. Hudud sebagai Sanksi yang Ditentukan Syariat: Karakter dan Contoh

Hudud dipahami sebagai kategori sanksi yang ukuran dan jenisnya ditentukan oleh syariat, sehingga dipandang lebih tegas dan memiliki kepastian tertentu dibanding model sanksi yang memberi pilihan luas kepada hakim (A. S. Harahap et al., 2022; Syafi'i & Subairi, 2020; Wahyuni, 2016). Kajian sinkronisasi materi perundang-undangan menyatakan bahwa dalam hukum Islam jenis sanksi dipandang jelas, tertentu, dan hanya satu pilihan untuk satu jenis kejahatan, serta menilai hal ini sebagai bentuk kepastian hukum yang lebih kuat dibanding model sanksi KUHP yang mengandung unsur pilihan dan frasa "paling lama" (A. S. Harahap et al., 2022). Sementara itu, tulisan perbandingan pemerkosaan anak menekankan bahwa ketegasan sanksi dalam pidana Islam dipahami karena bersumber dari Allah sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an (Wahyuni, 2016). Walau demikian, kajian Aceh menekankan bahwa implementasi sanksi seperti cambuk/rajam mensyaratkan pembuktian ketat dan alat bukti yang valid, sehingga tidak mudah diterapkan secara serampangan (Dewi, 2009).

Dalam tema pencurian, beberapa rujukan menegaskan bahwa al-Qur'an (Q.S. al-Maidah: 38) menjadi dasar hukuman potong tangan sebagai hudud bagi pencurian, dengan catatan terdapat syarat-syarat tertentu untuk dapat diberlakukan (Lutfi et al., 2022; Yuliadita et al., 2023). Kajian pencurian kotak amal masjid bahkan menegaskan adanya pemahaman publik yang sering menyederhanakan pencurian sebagai otomatis dihukum potong tangan, padahal syarat-syarat penerapan hudud harus terpenuhi, dan bila tidak terpenuhi maka ruang ta'zir dapat bekerja sebagai hukuman pengganti (Yuliadita et al., 2023). Di tingkat interpretasi kontemporer, studi tafsir atas al-Maidah: 38 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara tafsir tekstual (yang cenderung literal) dan tafsir kontekstual yang membuka ruang ijtihad bagi penerapan sanksi yang menjerakan dengan batas maksimum tidak melebihi potong tangan, sehingga memperlihatkan adanya dinamika penafsiran mengenai implementasi hudud dalam wacana modern (Hidayati & Islamy, 2021). Dengan demikian, bahkan pada hudud yang relatif fixed, diskursus penerapan dan interpretasinya tetap memunculkan perbincangan metodologis (tekstual–kontekstual) (Hidayati & Islamy, 2021; Yuliadita et al., 2023).

Dalam tema zina, sejumlah rujukan menyatakan sanksi zina dalam hukum pidana Islam dibedakan menurut status pelaku: ghairu muhsan (belum menikah) dengan hukuman cambuk seratus kali dan muhsan (sudah menikah) dengan hukuman rajam (Iskandar & Salam, 2022; Ulfiyati & Muniri, 2022). Kajian putusan nikah sirri di Aceh memperlihatkan praktik pemidanaan zina dengan hudud cambuk seratus kali dalam putusan Mahkamah Syar'iyah, sekaligus mencatat diskursus bahwa bagi yang sudah menikah dalam ketentuan tertentu dikenal rajam, sehingga menunjukkan adanya perbincangan tentang kesesuaian putusan dengan konstruksi fikih (Hasan, 2021). Perbandingan dengan KUHP juga sering menonjolkan perbedaan konsep delik; zina dalam KUHP diposisikan sebagai delik aduan, sementara dalam hukum Islam dipahami tidak mengenal istilah aduan bagi praktik zina sebagaimana dikemukakan dalam studi komparatif (Iskandar & Salam, 2022). Dengan demikian, hudud menampilkan karakter sanksi yang tegas, namun penerapan praktisnya terkait pembuktian, diskursus fikih, dan perbedaan konstruksi delik dengan hukum positif tetap menjadi isu penting (Dewi, 2009; Hasan, 2021; Iskandar & Salam, 2022).

F. Qisas dan Diyat: Sanksi atas Jiwa dan Anggota Badan serta Mekanisme Pemaafan

Qisas dan diyat dipahami sebagai kategori sanksi bagi pelanggaran yang terkait jiwa atau anggota badan, dengan qisas sebagai pembalasan yang seimbang dan diyat sebagai kompensasi yang dapat menggantikan qisas dalam kondisi tertentu (Ishaq, 2018; Sudarti, 2021; Syafi'i & Subairi, 2020). Kajian pembunuhan dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa sanksi pembunuhan adalah qisas, namun bila keluarga korban memaafkan pelaku maka qisas tidak berlaku dan beralih menjadi diyat (Ishaq, 2018; Rosanto et al., 2022). Artikel tentang qishash–diyat sebagai alternatif hukuman pembunuhan berencana juga menegaskan bahwa qisas bukan satu-satunya sanksi; qisas dapat menjadi "hukuman terakhir" ketika pelaku tidak memperoleh pemaafan dari keluarga/ahli waris korban, dan hakim tidak bertindak sendirian karena keluarga/ahli waris dilibatkan dalam penentuan sanksi pidana bagi pelaku (Sudarti, 2021). Dengan demikian, akibat hukum negatif dalam jarimah pembunuhan tidak bersifat tunggal, melainkan membuka ruang penyelesaian yang melibatkan hak korban/keluarga korban melalui mekanisme pemaafan (Ishaq, 2018; Sudarti, 2021).

Sejumlah rujukan juga mencatat konsekuensi lanjutan dari mekanisme ini. Artikel tentang qishash–diyat menyatakan bahwa apabila sanksi qishash dan diyat dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah ta'zir, dan hukuman tambahan jarimah pembunuhan dapat berupa terhalangnya hak atas waris dan wasiat (Sudarti, 2021). Artikel pembunuhan dalam perspektif KUHP dan Islam juga menyebut tambahan konsekuensi dalam pembunuhan semi sengaja, misalnya adanya sanksi tambahan hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat, sehingga menunjukkan bahwa akibat hukum negatif dapat mencakup dimensi yang lebih luas daripada pidana pokok (Ishaq, 2018). Dalam konteks pembuktian "keadilan" qisas–diyat, satu artikel menilai qishash diyat dapat dipandang lebih menjamin keadilan karena memperhatikan pelaku dan korban, serta berfungsi sebagai pencegahan umum dan khusus (Sudarti, 2021). Dengan demikian, qisas–diyat dalam konstruksi hukum Islam ditautkan dengan keadilan korektif (korban) dan keadilan preventif (masyarakat), bukan semata pembalasan (Rafid, 2022; Sudarti, 2021).

Dalam penganiayaan berencana (tindak pidana terhadap selain jiwa), kajian hukum pidana Islam menyatakan sanksinya adalah qisas berdasarkan Surah al-Maidah ayat 45, dan bila keluarga korban memaafkan maka beralih menjadi diyat yang dapat diganti lagi dengan ta'zir (Basanti et al., 2023). Sementara itu, kajian sanksi kekerasan fisik dalam adat tertentu membandingkan ragam luka dan ragam diyat/hukumah dalam fikih, menunjukkan bahwa untuk jenis tertentu kompensasi dapat diserahkan pada keputusan hakim (hukumah), sedangkan pada jenis tertentu lainnya terdapat ketentuan diyat yang lebih spesifik, sehingga menegaskan kompleksitas pemetaan akibat hukum pada tindak kekerasan fisik (Rahman, 2018). Dengan demikian, qisas–diyat memperlihatkan karakter "akibat hukum negatif" yang berusaha menyelaraskan proporsionalitas, hak korban, dan pencegahan, serta membuka ruang pemaafan yang berimplikasi pada perubahan jenis sanksi (Basanti et al., 2023; Rahman, 2018; Sudarti, 2021).

G. Ta'zir: Ruang Diskresi, Ijtihad, dan Respons terhadap Kejahatan Modern

Ta'zir umumnya dipahami sebagai sanksi yang ketetapannya tidak ditentukan secara jelas dalam nash al-Qur'an maupun hadis dan karenanya penentuan jenis serta ukurannya diserahkan pada penguasa/hakim (ulil amri) berdasarkan kearifan, kemaslahatan, dan kondisi sosial (Habibullah, 2015; Nasrullah, 2014; Sugiarto et al., 2022). Studi tentang ikhtilat di Gayo menyatakan bahwa perbuatan yang belum diterangkan secara pasti sanksinya memberi kewenangan kepada pemerintah/hakim untuk menetapkan jenis dan ukuran sanksi, dan ulama sepakat perbuatan demikian dikenakan ta'zir (Jamhir, 2020). Dalam praktik adat Gayo, denda "satu kambing" untuk ikhtilat diposisikan sebagai ta'zir yang jenis dan ukurannya ditetapkan sarak opat, dan dinilai tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam (Jamhir, 2020). Studi tentang sanksi adat khalwat di Aceh Tengah juga memposisikan sanksi adat (yang ditetapkan melalui musyawarah) sebagai ta'zir karena dalam hukum Islam sanksi bagi khalwat ditentukan oleh penguasa/hakim, dan dalam konteks adat setempat Reje Kampung berperan sebagai hakim (S. C. Dewi & Adan, 2021). Dengan demikian, ta'zir menyediakan ruang untuk menjadikan "akibat hukum negatif" sebagai instrumen pengendalian sosial yang kontekstual, termasuk melalui pranata adat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip syariat (S. C. Dewi & Adan, 2021; Jamhir, 2020).

Ta'zir juga sering dipakai sebagai kerangka untuk menilai tindak pidana modern yang tidak ditentukan secara eksplisit sanksinya dalam nash. Dalam konteks korupsi, beberapa studi menyatakan bahwa sanksi korupsi dalam hukum Islam termasuk ta'zir karena tidak terdapat nash qath'i yang menentukan hukuman spesifik bagi koruptor, sehingga hakim/pemimpin memiliki otoritas memilih bentuk sanksi yang efektif sesuai ruang dan waktu (Nasrullah, 2014; Zikri, 2019). Kajian korupsi lainnya menegaskan bahwa ta'zir memungkinkan variasi sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak tertentu hingga hukuman mati, dengan alasan diskresi karena ketiadaan nash qath'i (Nasrullah, 2014). Dalam artikel lain, korupsi dikaitkan dengan jarimah ta'zir dan jenis sanksinya dapat mencakup penjara dan denda, dengan penekanan bahwa sanksi disesuaikan dengan tingkat kriminal, psikologis pelaku, dan lingkungannya agar menjerakan dan mendidik (Syafi'i & Solihin, 2022; Syafi'i & Subairi, 2020). Dengan demikian, ta'zir menjadi instrumen penting dalam menjawab kebutuhan pemidanaan terhadap kejahatan yang berkembang dan kompleks (Nasrullah, 2014; Zikri, 2019).

Pada isu gratifikasi/suap, artikel perspektif hukum pidana Islam menyatakan bahwa risywah (suap) dikenai ta'zir karena tidak termasuk qishash maupun hudud, dan penentuan jenis sanksinya berada di tangan hakim; artikel tersebut juga menyebut ragam ta'zir dapat berupa hukuman mati (dalam kondisi tertentu seperti pengulangan), cambuk, penjara, pengasingan, perampasan harta, pemecatan, dan sanksi moral berupa pengumuman kepada masyarakat (Zakariyah, 2016). Dalam isu perdagangan orang, kajian perspektif hukum Islam menyatakan bahwa penentuan sanksi tidak semestinya hanya disandarkan pada undang-undang positif, melainkan pada jenis dan kualitas delik, dan mengusulkan pengelompokan sanksi ke dalam hudud, qishash–diyat, dan ta'zir agar lebih mencerminkan kepastian dan keadilan hukum (Nuraeni & Kania, 2018). Dalam isu penodaan agama, satu artikel menyatakan tidak adanya nash yang menjelaskan sanksi secara detail, sehingga ta'zir berbasis kearifan hakim dapat digunakan, dan selaras dengan sanksi penjara dalam regulasi positif bila delik dinilai ringan, namun dapat berbeda bila delik dinilai berat dan berdampak besar (Habibullah, 2015). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ta'zir berfungsi sebagai "kategori residu-ijtihadi" yang menjembatani prinsip syariat dengan kebutuhan perlindungan sosial pada kasus-kasus yang tidak ditentukan sanksinya secara rigid oleh nash (Habibullah, 2015; Nuraeni & Kania, 2018; Zakariyah, 2016).

Dalam isu lingkungan dan ekonomi, ta'zir juga dijadikan kerangka. Artikel pembakaran lahan menyatakan tindak pidana pembakaran lahan dikategorikan ta'zir karena nash tidak menyebut sanksi secara jelas, tetapi unsur-unsur jarimah-nya terpenuhi dan penetapan sanksinya menjadi kewenangan ulil amri (Hasanah, 2019). Dalam isu monopoli, kajian putusan KPPU menilai monopoli bertentangan dengan tujuan syariah menjaga harta (hifz al-mal) dan karena unsur-unsur pelanggaran (penipuan, penimbunan, persekongkolan, dan lain-lain) tidak diikuti sanksi yang jelas-tegas dalam nash, maka monopoli masuk kategori jinayah ta'zir (Makmun, 2018). Sementara itu, kritik kebijakan kriminal ekonomi menyatakan pencegahan kejahatan ekonomi dalam Islam dibagi pada jarimah hudud dan jarimah ta'zir, serta menilai sanksi dalam hukum Islam lebih memberikan efek jera karena sanksi bagi tindak pidana ekonomi berat ditentukan langsung oleh Allah, sedangkan kebijakan kriminal ekonomi di Indonesia dinilai belum efektif menanggulangi kejahatan ekonomi (Firdaus, 2022). Dengan demikian, konstruksi ta'zir membuka ruang "akibat hukum negatif" yang dapat dirancang dengan orientasi kemaslahatan ekonomi dan perlindungan sosial, namun tetap memunculkan perdebatan tentang efektivitas kebijakan dan kesesuaian desain sanksi (Firdaus, 2022; Makmun, 2018).

Pada isu terorisme, studi komparatif menyatakan bahwa tindak pidana terorisme dalam fiqh jinayah dapat dianalisis dalam jarimah qat' al-tariq (hirabah) karena adanya kemiripan unsur, dan sanksinya dalam fiqh jinayah beragam, seperti qisas, diyat, dan ta'zir; studi itu juga menyatakan pelaku dapat lepas dari jeratan hudud jika bertaubat sebelum penangkapan pemerintah, sedangkan taubat setelah penangkapan tidak menggugurkan kewajiban penjatuhan hukum (Al-Anshori, 2018). Pada isu narkotika, tulisan tentang sanksi kumulatif menyatakan dalam perspektif hukum pidana Islam terdapat sanksi kumulatif berupa ta'zir yang diperberat dengan diyat untuk menimbulkan efek jera (Maria, 2015), dan kajian pertanggungjawaban sipir yang mengedarkan narkotika menyatakan pelaku dikenakan jarimah ta'zir (hukuman badan, kemerdekaan, dan denda) dalam perspektif hukum pidana Islam (Safriadi & Nurdin, 2020). Keseluruhan ini menunjukkan bahwa ta'zir menjadi mekanisme adaptif untuk merumuskan akibat hukum negatif pada pelanggaran yang berkembang, termasuk kejahatan yang berdampak luas pada keselamatan publik (Al-Anshori, 2018; Maria, 2015; Safriadi & Nurdin, 2020).

H. Sanksi dalam Ranah Hukum Keluarga (al-Ahwal al-Syakhshiyyah) dan Reformasi Modern

Sanksi tidak hanya dibicarakan dalam konteks jinayah klasik, melainkan juga dalam reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern. Dua artikel dengan tema serupa menyatakan bahwa sanksi terhadap pelanggaran hukum keluarga merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga Islam, dan bahwa tidak semua negara memiliki ketentuan sanksi pelanggaran hukum keluarga; jika ada, ketentuannya bervariasi antarnegara (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023). Sanksi pelanggaran hukum keluarga juga dipetakan mencakup pelanggaran terkait perkawinan (misalnya perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, pencatatan perkawinan, poligami, perceraian, nafkah, hak perempuan pascacerai, dan waris) (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023). Dalam kerangka konseptual, kedua artikel tersebut mengulang bahwa sanksi/hukuman dalam Islam disebut 'uqubah sebagai balasan untuk kemaslahatan terhadap pelanggaran perintah syara', dan menekankan bahwa hukum Islam tidak membedakan pidana–perdata secara tegas meski membedakan sanksi dunia–akhirat (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023).

Dalam isu poligami, artikel dinamika introduksi sanksi poligami menyatakan bahwa masuknya komponen sanksi hukum terhadap praktik poligami menjadi bagian reformasi hukum keluarga di beberapa negara Muslim modern dan didorong semangat melindungi hak-hak serta meningkatkan derajat perempuan (Zaki, 2018). Artikel itu juga menunjukkan bahwa kriminalisasi poligami dalam negara tertentu menandai pergeseran dari doktrin konvensional dan, pada beberapa negara, bentuk sanksinya berupa penjara dan/atau denda (Zaki, 2018). Artikel tentang poligami di bawah tangan di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan poligami diatur ketat dan ketiadaan izin istri pertama dapat memicu poligami di bawah tangan yang berimplikasi sanksi perdata dan pidana, termasuk ancaman pidana menurut KUHP, sehingga menegaskan bahwa konsekuensi negatif (sanksi) dalam praktik hukum keluarga modern dapat melibatkan lintas-rezim (perdata–pidana) (Azharuddin, 2024). Dalam isu pencatatan perkawinan di Malaysia, artikel tentang asas kepastian hukum menyatakan aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dipahami penting untuk melindungi hak warga negara yang menikah, dan sanksi diarahkan pada kemaslahatan serta kepastian hukum (Ardiansyah, 2023). Sementara itu, studi tentang sanksi talak di luar mahkamah menyimpulkan bahwa penerapan sanksi talak di luar mahkamah tidak menyalahi hukum Islam karena dilandasi kemaslahatan, mengatur tertib-berkeadilan, dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penjatuhan talak (Rijal & Ali, 2020). Dengan demikian, sanksi dalam ranah hukum keluarga tampil sebagai konsekuensi negatif yang sekaligus dibingkai oleh perlindungan hak dan tujuan kemaslahatan, dengan variasi bentuk sesuai desain legislasi negara (Ardiansyah, 2023; Rijal & Ali, 2020; Zaki, 2018).

I. Relasi Sanksi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif di Indonesia

Sejumlah kajian menempatkan relasi hukum Islam dan hukum adat sebagai realitas penting dalam praktik pemberian sanksi di Indonesia. Studi sanksi adat pelecehan seksual di Jambi menyatakan hukum adat merupakan bagian penting dalam pembangunan hukum nasional selain hukum Islam dan hukum kolonial Belanda, serta menunjukkan adanya penerapan nilai Islam dalam seloko "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah," termasuk dalam pemberatan hukuman yang merujuk analogi jarimah zina dalam hukum pidana Islam (A. P. Harahap et al., 2022). Dalam konteks Aceh, kajian tentang hukum adat menegaskan adanya keterkaitan erat antara hukum adat dan syariat dalam praktik sosial, namun juga mengakui adanya pergulatan dan konflik titik temu antara hukum adat dan jinayat, khususnya terkait sanksi pelanggaran syariat seperti khalwat (Rizki, 2020). Di level kebijakan, kajian otonomi daerah dan perda syariah menunjukkan bahwa perda dapat memuat sanksi pidana dan sanksi administrasi, dan penerapan sanksi dalam beberapa perda bernuansa syariah tidak menggunakan standar sanksi pidana Islam secara utuh, sehingga menggambarkan kompleksitas translasi nilai syariah ke dalam regulasi positif daerah (Muntoha, 2008).

Dalam perspektif ushul fiqh, artikel tentang sanksi adat akibat zina menyatakan adanya kaidah "adat itu dapat menjadi dasar hukum" (al-'ādah muhakkamah) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan, dan menilai sanksi adat tertentu sebagai 'urf shahih sehingga hukumnya mubah (Rahmi & Henny, 2020). Namun, artikel yang sama juga menegaskan bahwa hukum Islam tidak menjelaskan sanksi yang harus ditanggung "orang lain" akibat zina yang dilakukan pelaku, sehingga aturan adat yang menimpakan akibat kepada pihak lain (misalnya kelompok sesuku) tidak memiliki penjelasan dalam hukum Islam (Rahmi & Henny, 2020). Artinya, relasi adat–syariah dapat bersifat kompatibel bila adat berfungsi sebagai ta'zir yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, tetapi dapat problematis bila adat menghasilkan akibat hukum negatif yang melampaui prinsip pertanggungjawaban individual dalam pemidanaan Islam (Rahmi & Henny, 2020; Siroj, 2017).

Dalam praktik penyelesaian pidana adat, beberapa penelitian mengklasifikasikan sanksi adat tertentu sebagai ta'zir karena jenis dan ukurannya ditentukan otoritas lokal (reje kampung/sarak opat) melalui musyawarah (S. C. Dewi & Adan, 2021; Jamhir, 2020). Namun, penelitian efektivitas sanksi adat khalwat juga menyatakan sanksi adat dapat kurang efektif pada kelompok ekonomi menengah ke atas karena tidak menimbulkan efek jera yang memadai, meskipun secara normatif dinilai tidak bertentangan dengan hukum Islam karena masuk wilayah ta'zir (S. C. Dewi & Adan, 2021). Ketegangan efektivitas serupa tampak dalam studi sanksi adat zina yang menyimpulkan belum efektifnya sanksi adat di lokasi penelitian, sehingga menegaskan bahwa kesesuaian kategoris (sebagai ta'zir) tidak otomatis berarti efektif secara sosiologis (Safinatunnajah, 2023). Dengan demikian, "akibat hukum negatif" berbasis adat dapat sejalan dengan kerangka ta'zir, tetapi tetap harus dinilai dari sisi efektivitas dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat tentang keadilan, kemaslahatan, dan pertanggungjawaban personal (S. C. Dewi & Adan, 2021; Junaidy, 2014; Safinatunnajah, 2023).

J. Kontroversi Kontemporer: HAM, Kepastian Hukum, dan Kemaslahatan

Pembahasan sanksi hukum Islam dalam konteks negara modern sering bersinggungan dengan isu hak asasi manusia dan persepsi "kekerasan" sanksi. Kajian penerapan hukum pidana Islam di Indonesia menyatakan diskusi panjang pelaksanaan pidana Islam terkait pelanggaran HAM dan menilai penerapan hukum Islam sebagai alternatif efek jera, namun mengakui penerapannya di Indonesia adalah isu kompleks dan kontroversial karena adanya dua sistem hukum (nasional dan adat) yang berjalan paralel (Gafffar et al., 2023). Dalam studi pembunuhan, hambatan penerapan qisas di Indonesia juga disebut, antara lain keberatan aktivis HAM, di samping faktor Indonesia bukan negara Islam dan sistem hukum pidana Indonesia berbasis undang-undang (Rosanto et al., 2022). Dalam konteks Aceh, tulisan tentang kewenangan Mahkamah Syar'iyah menyinggung problem kesatuan regulasi dan posisi sanksi hukum pidana Islam yang dianggap kontroversial, termasuk dikaitkan dengan ratifikasi konvensi internasional yang dipahami terkait larangan penyiksaan tubuh (G. Dewi, 2009). Dengan demikian, "akibat hukum negatif" dalam hukum Islam di ruang publik modern sering dibaca melalui lensa HAM, dan karenanya perdebatan sering berkisar pada justifikasi tujuan (kemaslahatan/ketertiban) versus persepsi pelanggaran hak (G. Dewi, 2009; Gafffar et al., 2023; Rosanto et al., 2022).

Di sisi lain, sejumlah rujukan mengembangkan argumen bahwa sanksi Islam justru berorientasi kemanusiaan karena berakar pada kemaslahatan dan keadilan. Kajian filsafat dakwah menilai tujuan sanksi pidana Islam pada hakikatnya mencapai kemaslahatan sosial dan perorangan serta bersifat "sangat berperikemanusiaan" bila dilihat pada tujuan syariat (Gazali, 2017). Kajian tentang maslahat menegaskan bahwa sanksi harus mempertimbangkan norma keadilan, kesetaraan antara tindak pidana dan sanksi, dan kadar risiko yang mampu ditanggung pelaku, serta menolak kesewenang-wenangan dalam penetapan sanksi (Junaidy, 2014). Bahkan dalam diskursus kebiri, analisis qawa'id fiqhiyyah menegaskan prinsip eliminasi mudarat dan membuka ruang pembolehan tindakan yang menimbulkan mudarat demi kemaslahatan umum, sehingga perdebatan sanksi diartikulasikan dalam kerangka manfaat publik dan pencegahan bahaya (A. A. Harahap & Islamy, 2021). Dengan demikian, perbedaan sudut pandang terhadap sanksi Islam sering bersumber dari perbedaan penekanan: bentuk sanksi yang tampak keras versus rasionalitas maqasid/kemaslahatan yang mengklaim perlindungan publik (Gazali, 2017; A. A. Harahap & Islamy, 2021; Junaidy, 2014).

Isu lain yang menonjol adalah kepastian hukum dan desain sanksi. Kajian sinkronisasi materi perundang-undangan menyatakan sebagian sanksi dalam KUHP dipandang kurang mengandung kepastian hukum karena memberi rentang "paling lama" dan pilihan alternatif, serta dinilai tidak sejalan dengan hukum Islam yang menawarkan sanksi jelas dan tunggal untuk kejahatan tertentu (A. S. Harahap et al., 2022). Di sisi kebijakan pidana penjara, artikel tentang overcapacity lapas menilai kebijakan pemidanaan yang menjadikan pidana penjara sebagai "primadona" berkontribusi pada problem overkapasitas, dan menyatakan syariat Islam tidak meniadakan penjara tetapi menempatkannya sebagai hukuman kedua dalam ta'zir yang diputus hakim dengan mempertimbangkan jenis kejahatan, pelaku, dan korban (Ikhsan, 2022). Dalam horizon pembaruan pemidanaan, studi tentang permaafan dan diat juga mengusulkan permaafan dan diat sebagai alternatif pidana penjara untuk pembunuhan biasa, dengan menegaskan hakim menerapkannya bila ada pemaafan keluarga korban (Yusuf et al., 2021). Argumen pengembangan diyat sebagai alternatif pidana kurungan juga muncul dalam tulisan tentang overcrowding yang mendorong perubahan paradigma pemidanaan dan membuka pengembangan sanksi ganti rugi (diyat) pada kasus tertentu (Kuswandi et al., 2020). Dengan demikian, diskursus kontemporer tidak hanya memperdebatkan "keras–tidaknya" sanksi, tetapi juga kepastian hukum, efektivitas, dan relevansi bentuk sanksi dalam tata kelola pemidanaan modern (A. S. Harahap et al., 2022; Ikhsan, 2022; Yusuf et al., 2021).

________________________________________

KESIMPULAN

Sanksi hukum menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai 'uqubah/iqab, yakni akibat hukum negatif (balasan) yang dilekatkan pada pelanggaran perintah syariat demi kemaslahatan umat (Mastura & Elimartati, 2022; Mukhrizal & Elimartati, 2023; Sani, 2015). Kerangka hukum pidana Islam menautkan sanksi dengan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang syara' dan diancam hukuman had atau ta'zir, serta menempatkan penjatuhan sanksi dalam syarat dasar normatif, pemenuhan unsur (syar'i–mādi–adabi), pembuktian yang meyakinkan, kehati-hatian agar tidak menghukum yang tidak bersalah, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (Akhyar & Muzdalifah, 2019; Basanti et al., 2023; Siroj, 2017; Sumardi, 2018). Dalam tipologi, literatur menunjukkan variasi klasifikasi, tetapi umumnya bertemu pada tiga pilar: hudud (fixed), qisas–diyat (jiwa/anggota badan dengan ruang pemaafan), dan ta'zir (diskresioner oleh ulil amri/hakim) (Sakka et al., 2024; Sugiarto et al., 2022; Syafi'i & Subairi, 2020). Seluruhnya menegaskan bahwa sanksi dalam Islam—sebagai akibat hukum negatif—bukan semata pembalasan, melainkan diarahkan pada tujuan syariat: pencegahan, efek jera, pendidikan sosial, pemulihan/kompensasi tertentu, dan perlindungan kemaslahatan publik (Gafffar et al., 2023; Gazali, 2017; Nuraeni & Kania, 2018). Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, perdebatan implementasi sanksi Islam bertaut pada isu HAM, kepastian hukum, efektivitas, serta relasi syariat–adat–hukum positif, sehingga pembacaan komprehensif atas sanksi hukum Islam memerlukan perspektif normatif sekaligus kontekstual-sosiologis (S. C. Dewi & Adan, 2021; Gafffar et al., 2023; Muntoha, 2008).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Akhyar, G., & Muzdalifah, A. (2019). Pertimbangan pelimpahan pidana adat oleh aparat gampong ke jalur peradilan (Studi kasus Gampong Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8(2), 264. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i2.5858

Al-Anshori, H. (2018). Sanksi tindak pidana terorisme (Studi komparatif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan fiqh jinayah). Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2(1). https://doi.org/10.30762/mh.v2i1.968

Ardiansyah, A. (2023). Asas kepastian hukum dalam aturan sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan Undang-Undang Hukum Keluarga Malaysia. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(3), 410–424. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.28153

Azharuddin, A. (2024). Criminal sanctions against perpetrators of underhand polygamy. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(2), 100–111. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.88

Badri, B., & Fatmawati, F. (2018). Pelaksanaan sanksi pidana adat di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 7(1), 27. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3963

Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2023). Analisis sanksi terhadap pelaku jarimah penganiayaan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam. Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 2(1), 39–55. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854

Dewi, G. (2009). Kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) di NAD dalam melakukan eksekusi sanksi pidana Islam (hukum jinayat) menurut ketentuan hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 237. https://doi.org/10.21143/jhp.vol0.no0.190

Dewi, S. C., & Adan, H. Y. (2021). Efektivitas sanksi adat bagi pelaku khalwat ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam (Studi kasus Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 10(2), 217. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11341

Firdaus, M. I. (2022). Criticism analysis of the effectiveness of Indonesia's economic criminal policy in the perspective of Islamic law. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 8(1), 85. https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.570

Gafffar, A., Darliana, D., & Sapriadi, S. (2023). Hukum Islam dan efek jera pemidanaan di Indonesia. Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 1–10. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1721

Gazali, A. (2017). Sanksi pidana (Islam) dalam perspektif filsafat dakwah. Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, 16(31), 49. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v16i31.1755

Habibullah, A. (2015). Pencegahan penodaan agama perspektif fiqh jinâyah. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 236–251. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.236-251

Harahap, A. A., & Islamy, A. (2021). Penolakan peran dokter sebagai eksekutor sanksi hukum kebiri di Indonesia: Perspektif filsafat hukum Islam. Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 58. https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.2740

Harahap, A. P., Putra, D. A., Kurniawan, A., & Aiman, M. (2022). Sanksi adat penyelesaian kasus pelecehan seksual di Desa Kungkai Kabupaten Merangin Jambi. Wajah Hukum, 6(2), 294. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1004

Harahap, A. S., Hasibuan, A. L., & Siregar, T. (2022). Sinkronisasi materi perundang-undangan dengan materi hukum Islam untuk mewujudkan keadilan hukum. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 108. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10259

Hasan, A. (2021). Hukuman bagi pelaku zina melalui nikah sirri (Studi kasus Putusan No. 8/JN/2020/MS.KSG. dan No. 10/JN/2020/MS-KSG.). Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam, 6(2), 144–162. https://doi.org/10.32505/legalite.v6i2.3551

Hasanah, L. (2019). Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 12(1), 85–106. https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4491

Hidayati, U., & Islamy, A. (2021). Tekstualisme dan kontekstualisme penafsiran kontemporer terhadap Surah Al-Maidah ayat 38. Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, 2(2), 97–112. https://doi.org/10.53491/porosonim.v2i2.116

Hidayatullah, S. (2021). Sudut pandang hukum Islam dan positif dalam melihat kasus prostitusi dan hubungan seks di luar nikah. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 5(2), 110–129. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i2.701

Ikhsan, K. (2022). The relevance between the determination of prison penalties in formulated policies and the high overcapacity in correctional institutions. Al-Mizan, 18(2), 289–310. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2903

Irawan, A. (2019). Hukum Islam dalam kerangka pembaruan hukum pidana di Indonesia, dilihat dari perspektif Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 4(2), 98. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v4i2.1571

Ishaq, I. (2018). Sanksi pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam sebagai kontribusi bagi pembaruan hukum pidana Indonesia. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 33–44. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.334

Iskandar, I., & Salam, A. (2022). Komparatif hukum Islam dengan hukum positif sanksi tindak pidana zina. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 14(1), 144–154. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v14i1.589

Jamhir, J. (2020). Penyelesaian kasus jarimah ikhtilat di Gayo menurut hukum Islam. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 5(2), 54. https://doi.org/10.22373/justisia.v5i2.8454

Junaidy, A. B. (2014). Memahami maslahat menggunakan pendekatan filsafat utilitarianisme menurut Muhammad Abû Zahrah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 341. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.341-367

Kuswandi, K., Nuraeny, H., & Solihah, C. (2020). Sanksi pidana diyat sebagai alternatif meminimalisir permasalahan overcrowding penjara di Indonesia. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(1), 39. https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.682

Lutfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi perbandingan tentang penetapan sanksi pidana pencurian berdasarkan hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Borobudur Law and Society Journal, 1(1), 20–30. https://doi.org/10.31603/6537

Makmun, M. (2018). Monopoli dalam perspektif jarimah ta'zir (Studi putusan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 12(2), 297–312. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1244

Maria, R. A. (2015). Sanksi kumulatif dalam penyalahgunaan narkotika. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 168–184. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.168-184

Mastura, L. F., & Elimartati. (2022). Tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga di negara-negara Muslim. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 23(1), 115–130. https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6483

Mukhrizal, M., & Elimartati, E. (2023). Penerapan sanksi dalam pelanggaran hukum keluarga di negara-negara Muslim dalam perspektif hukum Islam dan nasional. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(3), 315. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.9701

Muntoha, M. (2008). Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan-peraturan daerah bernuansa syari'ah." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(2), 260–280. https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss2.art2

Nasrullah, N. (2014). Teori ta'aqqulî dan ta'abbudî menurut fiqh jinayah dan aplikasinya dalam penerapan sanksi pidana korupsi. Asy-Syari'ah, 16(1), 53–66. https://doi.org/10.15575/as.v16i1.626

Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perspektif hukum Islam. Al-Adalah, 14(1), 131. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866

Rafid, N. (2022). Nilai keadilan dan nilai kemanfaatan pada jarimah qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam. Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 8–14. https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.154

Rahman, A. (2018). Sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik ditinjau menurut hukum pidana Islam (Studi terhadap adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah). Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(2), 209. https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.4030

Rahmi, N., & Henny, R. O. (2020). Sanksi adat tentang larangan perkawinan terhadap orang sesuku dengan pelaku zina. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 5(2), 329. https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1525

Rijal, S. M. B. M., & Ali, R. M. (2020). Efektivitas pelaksanaan sanksi talak di luar Mahkamah Rendah Syariah. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(1). https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.41

Rizki, W. F. (2020). Hukum adat di Aceh. Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 127–153. https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3866

Rosanto, Y., Mardiyanto, J., & Putra, T. H. (2022). Studi komparatif sanksi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum Islam. Jurnal Bedah Hukum, 6(2), 114–128. https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.859

Safinatunnajah, S. (2023). Efektivitas penetapan sanksi adat tindak pidana zina dalam perspektif hukum Islam. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 33–48. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.172

Safriadi, S., & Nurdin, R. (2020). Pertanggungjawaban pidana dan hukum Islam bagi sipir yang mengedarkan narkotika di lingkungan lembaga pemasyarakatan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 10(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v10i1.7407

Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah terjadinya pelanggaran petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone (Perspektif hukum positif dan hukum Islam). Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 5(1), 1–18. https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517

Sani, A. (2015). Pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Jurnal Public Policy. https://doi.org/10.35308/jpp.v0i0.702

Siroj, M. (2017). Korupsi dalam perspektif hukum Islam dan strategi pemberantasannya. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 293–312. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1038

Sudarti, S. (2021). Hukum qisahah diyat: Sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(1), 35. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8991

Sugiarto, T., Susilo, W., & Purwanto, P. (2022). Studi komparatif konsep tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(2), 219–232. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.219-232

Sumardi, D. (2018). Perlindungan hukum bagi pendidik dalam hukum pidana Islam. Asy-Syari'ah, 20(1), 35–48. https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2764

Syafi'i, I., & Solihin, M. (2022). Studi komparatif hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 143–166. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161

Syafi'i, I., & Subairi, S. (2020). Interrelation of Islamic formal and Islamic principles in the context of the country's constitution (The application of Islamic law for corruptors in Indonesia). Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 2(2). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v2i2.164

Syar'i, M. (2014). Undang-undang Panji Selaten dan Beraja Niti tentang hukum Islam di Kesultanan Kutai Kertanegara. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 5(1), 142. https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.142-151

Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482

Wahyuni, F. (2016). Sanksi pidana pemerkosaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Jurnal Media Hukum, 23(1), 95–109. https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0071.95-109

Yuliadita, S., Suhaimi, S., Ismail, M., & Pakendek, A. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian kotak amal masjid menurut hukum pidana Islam dan KUHP. Jurnal Yustitia, 24(2). https://doi.org/10.53712/yustitia.v24i2.2183

Yusuf, H., Santoso, T., & Nashriana, N. (2021). Permaafan dan diat alternatif pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan biasa (doodslag). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art2

Zakariyah, A. (2016). Tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 360–384. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.360-384

Zaki, M. (2018). Dinamika introduksi sanksi poligami dalam hukum negara Muslim modern. Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 14(02), 307–334. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.453

Zikri, A. (2019). Fenomena korupsi di Indonesia: Perspektif hukum pidana Islam. Nusantara: Journal for Southeast Asian Islamic Studies, 15(1), 40. https://doi.org/10.24014/nusantara.v15i1.10612