01692 - Saksi Dalam Hukum Islam: Konsep Shahādah, Syarat Pembuktian, Dan Dinamika Kontemporer Di Persidangan

Witness in Islamic Law: The Concept of Shahādah, Evidentiary Requirements, and Contemporary Dynamics in Court Proceedings

ABSTRACT

This article examines the concept of witness (shahādah) in Islamic law and its relevance in contemporary court proceedings. Using a normative-doctrinal and comparative approach, this study synthesizes various sources from classical Islamic jurisprudence (fiqh) and empirical studies of Islamic court practices in Muslim-majority countries. The findings show that a witness in Islamic law is fundamentally understood as a party who provides testimony before a judicial forum based on direct knowledge obtained through personal sensory experience—seeing, hearing, or directly experiencing an event—with the aim of establishing rights and upholding justice. The requirements for witnesses encompass formal aspects (competence, oath, examination before the panel) and material aspects (direct knowledge of the disputed event), and are not limited to factual content but also include the integrity ('adālah), reliability, and freedom from bias of the witness. Contemporary dynamics—including debates over hearsay evidence (testimonium de auditu vs. syahādah istifāḍah), the position of expert witnesses (ra'y al-khābir), electronic evidence, gender issues in testimony, and the integration of scientific verification such as rukyatul hilal—demonstrate that the Islamic evidentiary tradition possesses moral-procedural instruments that can be adapted to meet the demands of modern justice without abandoning its foundational values of truth and equity.

Keywords: shahādah; witness; Islamic evidentiary law; testimonium de auditu; 'adālah; Islamic court; contemporary dynamics

________________________________________

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep saksi (shahādah) dalam hukum Islam dan relevansinya di persidangan kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan komparatif, kajian ini mensintesiskan berbagai sumber dari fikih Islam klasik dan studi empiris praktik peradilan Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil kajian menunjukkan bahwa saksi dalam hukum Islam pada dasarnya dipahami sebagai pihak yang memberikan keterangan di forum peradilan berdasarkan pengetahuan langsung yang diperoleh melalui pengalaman inderawi pribadi—melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa—dengan tujuan menetapkan hak dan menegakkan keadilan. Syarat-syarat saksi mencakup aspek formal (kecakapan, sumpah, pemeriksaan di hadapan majelis) dan aspek material (pengetahuan langsung atas peristiwa yang disengketakan), serta tidak terbatas pada isi keterangan, melainkan juga menyangkut integritas ('adālah), reliabilitas, dan kebebasan dari bias. Dinamika kontemporer—mencakup perdebatan hearsay evidence (testimonium de auditu vs. syahādah istifāḍah), kedudukan saksi ahli (ra'y al-khābir), bukti elektronik, isu gender dalam kesaksian, serta integrasi verifikasi ilmiah seperti rukyatul hilal—memperlihatkan bahwa tradisi pembuktian Islam memiliki perangkat moral-prosedural yang dapat diadaptasi untuk memenuhi tuntutan keadilan modern tanpa mengabaikan nilai dasar kebenaran dan keadilan.

Kata Kunci: shahādah; saksi; hukum pembuktian Islam; testimonium de auditu; 'adālah; peradilan Islam; dinamika kontemporer

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Konsep saksi (shahādah) dalam hukum Islam dan relevansinya di persidangan memerlukan pemahaman yang komprehensif dan multidimensi. Dalam khazanah hukum Islam, saksi pada dasarnya dipahami melalui konsep al-shahādah (kesaksian), yakni pernyataan yang bersifat tegas dan definitif yang lahir dari pengetahuan yang diperoleh melalui penyaksian langsung—mengetahui secara pasti, mengalami, dan melihat suatu peristiwa—yang kemudian disampaikan untuk menetapkan hak pihak lain di hadapan forum peradilan (Baiz & Salih, 2021; خلف, 2024). Penekanan pada "pengetahuan langsung" ini sejalan dengan pengertian saksi dalam praktik peradilan yang menuntut keterangan tentang apa yang "dilihat, didengar, dan dialami" sendiri, bukan sekadar mengulang cerita orang lain (Iman, 2018; عبدالرسول & ياغي, 2025).

Dalam kerangka normatif tersebut, kesaksian tidak hanya dilihat sebagai instrumen teknis pembuktian, melainkan juga bagian dari agenda etis keadilan: sumber-sumber keislaman memberi bobot moral pada proses verifikasi kebenaran—misalnya melalui prinsip kehati-hatian/penelitian kebenaran berita—yang berkelindan dengan tujuan menegakkan keadilan dan menghindari mudarat akibat keterangan yang keliru (Dupret et al., 2019; Usman et al., 2022).

Di titik inilah topik "saksi menurut hukum Islam" tidak dapat direduksi menjadi definisi tunggal, sebab ia beroperasi di persimpangan antara doktrin fikih (kualifikasi saksi, jenis kesaksian, bobotnya) dan praktik institusional peradilan (cara hakim menilai, sumpah, dan standar penerimaan bukti) (Baiz & Salih, 2021; Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021). Selain itu, dalam banyak konteks negara modern berpenduduk mayoritas Muslim, saksi dalam perkara keluarga dan perdata Islam sering dipraktikkan dalam sistem hukum yang juga mengenal kodifikasi, aturan acara, serta teknik penalaran hakim yang dapat merujuk pada fikih ketika aturan tertulis belum memadai (Sari et al., 2021; Wright, 2023).

Karena itu, pembahasan komprehensif mengenai saksi dalam hukum Islam perlu menggabungkan: (i) pengertian dan fungsi shahādah; (ii) syarat-syarat saksi dan pembedaan kesaksian langsung vs. tidak langsung; (iii) penerapannya pada bidang-bidang kunci seperti nikah, cerai, dan perkara pidana Islam; serta (iv) dinamika kontemporer, termasuk saksi ahli dan bukti teknologi, yang menuntut penyesuaian metodologi pembuktian tanpa mengabaikan nilai dasar keadilan (Alfitri, 2015; Baiz & Salih, 2021; Hatta, 2018).

________________________________________

2. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-doktrinal (normative-doctrinal approach) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif. Sumber data primer meliputi literatur fikih Islam klasik dan kontemporer, putusan pengadilan agama, serta kajian empiris tentang praktik peradilan Islam di berbagai negara. Sumber data sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas hukum pembuktian Islam, studi perbandingan hukum, dan dinamika kontemporer dalam sistem peradilan Islam. Analisis dilakukan dengan metode sintesis kritis terhadap berbagai referensi yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep saksi dalam hukum Islam dan implikasinya dalam praktik peradilan modern.

________________________________________

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Shahādah dan Unsur "Pengetahuan Langsung" sebagai Inti Kesaksian

Sejumlah literatur yang membahas pembuktian dalam perspektif Islam menegaskan bahwa saksi adalah pihak yang memberi keterangan karena ia menyaksikan atau mengetahui suatu peristiwa yang tidak disaksikan orang lain, sehingga ia "dapat dimintai pertanggungjawaban" atas keterangannya (خلف, 2024). Definisi terminologis kesaksian sebagai "pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak" di forum peradilan juga menegaskan aspek forum (di hadapan majelis/otoritas) dan aspek tujuan (penetapan hak) (Dupret et al., 2019; Mulyadi, 2022). Dalam rumusan yang lebih tegas, kesaksian disebut sebagai "notifikasi yang pasti" yang bersumber dari pengetahuan yang diperoleh melalui penyaksian langsung (Baiz & Salih, 2021).

Dengan demikian, unsur "langsung" bukan sekadar preferensi praktis, melainkan bagian dari definisi konseptual: kesaksian yang ideal ialah yang bertumpu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman inderawi (melihat/mendengar) atau pengalaman faktual yang dialami saksi sendiri (Baiz & Salih, 2021; عبدالرسول & ياغي, 2025).

Dalam praktik peradilan, corak definisi ini tampak pada syarat material kesaksian: seorang saksi yang memenuhi syarat adalah saksi yang menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri (Abbasi et al., 2021; Iman, 2018). Sebaliknya, kesaksian yang hanya berasal dari mendengar cerita orang lain lazim diposisikan sebagai kesaksian tidak langsung (testimonium de auditu), yang secara yuridis tidak memenuhi syarat material saksi dalam pembuktian peristiwa sengketa tertentu karena sumber pengetahuannya tidak berasal dari pengalaman langsung (Iman, 2018; Korbatieh, 2020). Penegasan ini penting karena langsung/tidak langsungnya pengetahuan saksi berpengaruh pada kekuatan pembuktian dan pada kebebasan hakim untuk menerima atau menolak kesaksian demi mencegah ketidakadilan akibat kesaksian palsu atau tidak akurat (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021; Shaham, 2011).

3.2 Kedudukan Kesaksian sebagai Alat Bukti dan Peran Hakim Menilai Kredibilitas

Dalam hukum pembuktian, kesaksian sering dipandang sebagai alat bukti yang sangat penting, terutama ketika alat bukti lain tidak tersedia untuk menjelaskan peristiwa yang disengketakan (Salam et al., 2021; عبدالرسول & ياغي, 2025). Namun, beberapa kajian juga menggarisbawahi bahwa kesaksian tidak selalu diperlakukan sebagai bukti yang mengikat secara absolut; justru ia dapat ditempatkan sebagai bukti yang "terbatas" dan "tidak mengikat," sehingga hakim memiliki peran positif dan ruang diskresi untuk menilai aspek objektif maupun personal dari kesaksian (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021; Shaham, 2011).

Kerangka ini dibangun atas kesadaran bahwa meskipun saksi bersumpah, kesaksian tetap dapat "jauh dari kebenaran," dan kesaksian curang dapat menjadi sebab ketidakadilan (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021). Oleh karena itu, penilaian hakim atas konsistensi, reliabilitas, dan kualitas pengetahuan saksi menjadi instrumen penting untuk mencapai kebenaran dan mencegah tirani/kezaliman dalam putusan (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021; Shaham, 2011).

Dalam konteks peradilan modern di negara Muslim, praktik merujuk pada fikih untuk "mengisi kekosongan" hukum tertulis juga menguatkan peran hakim dalam menavigasi standar pembuktian, termasuk dalam menilai bukti saksi (Sari et al., 2021; Wright, 2023). Bahkan ketika peraturan prosedural menyediakan kerangka formal, hakim tetap dapat mengintegrasikan sumber-sumber fikih dan teori hukum Islam dalam pertimbangan guna menghasilkan putusan yang dipandang adil oleh pencari keadilan (Amin, 2025; Wright, 2023). Dengan demikian, fungsi saksi dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari fungsi institusional hakim: saksi menyediakan bahan keterangan, sedangkan hakim menilai, menimbang, dan memutuskan bobot kesaksian dalam rangka mencapai keadilan dan kepastian (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021; Shaham, 2011).

3.3 Syarat-Syarat Saksi: Formalitas Persidangan, Sumpah, dan Integritas ('Adālah)

Kajian tentang pembuktian menunjukkan bahwa kesaksian idealnya diberikan "di persidangan" melalui pernyataan langsung di hadapan majelis (Baiz & Salih, 2021; Iman, 2018). Dalam kerangka prosedural, saksi umumnya diminta memenuhi syarat formal dan material: secara formal, saksi harus cakap menjadi saksi, memberi keterangan di persidangan, diperiksa satu per satu, serta mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian (Iman, 2018). Secara material, keterangan yang diberikan harus bersumber pada pengetahuan yang jelas dan dibenarkan, yakni pengalaman langsung—penglihatan, pendengaran, atau pengalaman—terhadap peristiwa yang terkait objek sengketa (Abbasi et al., 2021; Iman, 2018).

Penegasan sumpah sebelum kesaksian juga muncul dalam pembahasan hukum pembuktian Islam: pengadilan dapat menolak menerima kesaksian tanpa sumpah, dan praktik modern banyak mengadopsi model sumpah sebelum kesaksian (Taufik, 2020; Yunus, 2019). Sumpah, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai penguat moral dan prosedural agar kesaksian tidak dipermainkan serta sebagai bagian dari mekanisme verifikasi (Sheibani, 2023; Taufik, 2020).

Di sisi lain, tradisi hukum Islam menekankan kualitas integritas saksi. Sejumlah pembahasan menempatkan karakter saksi sebagai isu sentral: saksi yang adil, jujur, dapat dipercaya, dan memiliki kendali diri (ḍabṭ) menjadi parameter penting dalam penerimaan kesaksian (Burak, 2016; Skjelderup, 2014). Dalam konteks kesaksian rukyatul hilal, misalnya, sejumlah kajian menegaskan bahwa saksi harus memenuhi kualifikasi hadir, adil, dan terpercaya secara meyakinkan (Ḥasan, 2023; Skjelderup, 2014). Praktik pemeriksaan kredibilitas saksi juga tercermin dalam tradisi tazkiyah (pemeriksaan integritas saksi) sebagaimana terekam dalam studi tentang pengadilan Utsmani: pengadilan dapat menyelidiki kredibilitas saksi dan menerima kesaksiannya setelah ada penguatan tentang integritasnya (Hidayati, 2023).

Dengan demikian, "saksi dalam hukum Islam" tidak hanya ditentukan oleh apa yang ia ketahui, tetapi juga oleh siapa ia (integritas dan potensi konflik kepentingan), serta bagaimana kesaksiannya diberikan (di forum, di bawah sumpah, dan dinilai oleh otoritas) (Dupret et al., 2019; Taufik, 2020).

3.4 Konflik Kepentingan Saksi dan Larangan Kesaksian yang Bias

Salah satu problem yang diangkat dalam studi perbandingan fikih dan hukum positif adalah "kepentingan saksi" yang dapat mengganggu objektivitas. Kajian tersebut menyoroti bahwa pembatasan kesaksian karena kepentingan diri (misalnya terkait relasi keluarga, perkawinan, permusuhan, atau keberpihakan) dikenal baik dalam fikih maupun kerangka hukum kontemporer, meskipun sifat larangannya tidak selalu absolut dan dapat memiliki pengecualian serta ragam interpretasi (Dupret et al., 2019; Prihantoro, 2024). Di sisi praktik hukum acara, beberapa uraian menyinggung rasionalitas pembatasan tertentu agar kesaksian tidak bias, misalnya karena kedekatan relasi atau tekanan psikologis yang dapat memengaruhi objektivitas (Shaham, 2011).

Dengan demikian, hukum Islam dalam soal saksi tidak hanya mengejar "fakta," tetapi juga menjaga kualitas proses pembuktian melalui pencegahan kesaksian yang rentan bias dan memastikan kesaksian berorientasi pada penegakan hak dan keadilan (Dupret et al., 2019; Prihantoro, 2024).

3.5 Kesaksian Langsung vs. Testimonium de Auditu (Syahādah Istifāḍah): Batas, Pengecualian, dan Perdebatan Praktik

Pembedaan paling mendasar dalam isu saksi adalah antara kesaksian langsung (berbasis pengalaman inderawi/pengalaman faktual sendiri) dan kesaksian tidak langsung (de auditu). Dalam studi tentang putusan hakim peradilan agama, kesaksian de auditu dijelaskan sebagai kesaksian yang tidak diperoleh melalui pengetahuan, pengamatan, dan pengalaman saksi sendiri, melainkan dari pihak ketiga—yakni "hearsay" atau kesaksian dari pendengaran (Iman, 2018; Korbatieh, 2020). Dalam kerangka syarat material saksi, kesaksian jenis ini sering dipandang tidak memenuhi syarat karena saksi tidak menyaksikan sendiri peristiwa yang menjadi alasan gugatan; karena itu, ia problematis sebagai alat bukti utama untuk membuktikan peristiwa sengketa (Iman, 2018; Sururie et al., 2023).

Studi tentang pembuktian perkara perceraian juga menegaskan bahwa kesaksian yang hanya "mendengar" dan tidak "melihat" dinilai tidak lengkap dalam hukum acara, sehingga mendorong kehati-hatian hakim dalam mengabulkan gugatan cerai yang ditopang kesaksian yang tidak sempurna (Iman, 2018; Sururie et al., 2023).

Namun, perdebatan muncul ketika de auditu dipadankan dengan konsep syahādah istifāḍah dalam tradisi Islam, yakni model kesaksian yang dibenarkan untuk jenis perkara tertentu. Kajian tentang legalisasi perkawinan (isbat nikah) menunjukkan bahwa "hearsay witnesses" (dalam Islam dikenal sebagai saksi istifāḍah) dipahami sebagai kesaksian yang dibenarkan hanya pada perkara-perkara tertentu seperti nasab, kematian, perkawinan, dan kepemilikan harta (Amin, 2025). Dalam studi lain tentang penetapan wakaf, disimpulkan bahwa menurut fikih, syahādah istifāḍah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara penetapan wakaf (Korbatieh, 2020). Bahkan, terdapat temuan bahwa kesaksian de auditu dapat diposisikan sebagai "informasi yang berguna" untuk menguatkan kesaksian saksi biasa dalam situasi tertentu, sehingga ia tidak selalu diperlakukan sebagai bukti yang sepenuhnya nihil, melainkan dapat berperan sebagai penguat ketika rantai pengetahuan dan sumber informasi diperiksa di persidangan (Amin, 2025; Korbatieh, 2020).

Perbedaan putusan antar-peradilan dalam menerima atau menolak hearsay evidence menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya teoritis, tetapi juga menyangkut keadilan prosedural dan kepastian hukum. Dalam studi tentang isbat nikah, disparitas tampak ketika satu pengadilan menerima kesaksian hearsay karena mempertimbangkan keadaan luar biasa dari peristiwa perkawinan yang hendak dibuktikan, sementara pengadilan tingkat lain menolaknya dengan argumen bahwa hearsay tidak dapat dipakai dalam perkara yang bersifat sengketa; kedua putusan itu dinilai belum sepenuhnya memberikan argumentasi hukum yang jelas dan konsisten (Amin, 2025).

Dengan demikian, secara sintetis dapat dikatakan bahwa prinsip umum yang kuat adalah prioritas pada pengetahuan langsung, tetapi fikih dan praktik peradilan juga mengenal ruang pengecualian terbatas untuk istifāḍah pada objek-objek tertentu, yang masih memunculkan tantangan konsistensi argumentasi dan standar penerimaan bukti (Amin, 2025; Korbatieh, 2020).

3.6 Saksi dalam Hukum Keluarga Islam

3.6.1 Saksi Nikah sebagai Rukun atau Syarat: Mayoritas vs. Mālikiyyah

Dalam diskursus fikih, saksi nikah memiliki posisi yang sangat menonjol. Literatur yang membahas doktrin empat mazhab menyatakan bahwa seluruh mazhab Sunni kecuali Mālikiyyah mensyaratkan kesaksian sebagai kondisi validitas akad nikah; sementara Mālikiyyah memandang saksi sebagai sunah yang kuat tetapi tidak menjadikan validitas akad bergantung padanya (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Yazid et al., 2023). Rumusan ini dikuatkan oleh kajian lain yang menyebut mayoritas ahli (jumhūr ulama) menempatkan saksi sebagai bagian dari pilar/rukun perkawinan (Yazid et al., 2023). Dalam perspektif fungsional, saksi nikah dipahami sebagai pihak yang menyaksikan langsung berlangsungnya akad sehingga dapat mempertanggungjawabkan kesaksiannya bila di kemudian hari terjadi pengingkaran dan untuk menjaga kemaslahatan suami-istri (Yazid et al., 2023).

Walaupun demikian, ragam pendapat mengenai syarat saksi nikah juga tampak pada detail kualifikasi. Misalnya, terdapat kajian yang membandingkan pandangan tokoh/rujukan fikih tentang siapa yang layak menjadi saksi nikah (termasuk perbedaan mengenai penerimaan anak atau pihak yang bermusuhan sebagai saksi) (Yazid et al., 2023). Selain itu, isu disabilitas juga beririsan dengan saksi nikah: satu studi mencatat adanya perdebatan terkait kemampuan melihat dan mendengar, di mana banyak ulama menilai saksi nikah tidak harus mampu melihat karena konteks kesaksian akad adalah ucapan, tetapi terdapat kecenderungan kuat bahwa kesaksian orang tuli tidak dianggap akurat karena tujuan kesaksian adalah mengklarifikasi akad (Hadi et al., 2023). Dalam kerangka hukum positif (misalnya norma administratif dalam Kompilasi Hukum Islam/KHI yang dibahas dalam studi tentang penghulu), pembatasan tertentu terkait disabilitas pendengaran pada saksi juga dicatat sebagai isu yang berdampak pada hak sipil penyandang disabilitas (Hadi et al., 2023).

3.6.2 Kesaksian dan Problem "Pernikahan Rahasia"

Dalam diskursus tentang "secret marriage," pembahasan doktrinal empat mazhab menunjukkan bahwa syarat kesaksian dalam akad nikah berkelindan dengan prinsip publisitas (keterbukaan) dan legitimasi sosial-moral perkawinan (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Kajian tersebut menggarisbawahi bahwa sekalipun ada perbedaan minimum validitas kontrak, banyak bentuk pernikahan rahasia dipandang tidak sah (fāsid) atau terlarang (ḥarām) karena gagal memenuhi kondisi yang diperlukan bagi akad untuk menghasilkan akibat hukumnya atau karena menimbulkan pelanggaran moral dan kerusakan sosial (Fajriyyah & Alfitri, 2022).

Dengan demikian, saksi nikah dalam fikih tidak hanya berfungsi "membuktikan" suatu peristiwa, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme sosial-institusional untuk mencegah pengaburan status hubungan dan mencegah mudarat yang mengikuti praktik perkawinan yang tidak tertib (Fajriyyah & Alfitri, 2022).

3.6.3 Isbat Nikah dan Pembuktian Melalui Saksi

Dalam praktik peradilan agama, isbat nikah (legalisasi perkawinan) kerap dibuktikan melalui alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang disumpah, dengan penekanan pada koherensi antar-keterangan saksi dan relevansinya terhadap dalil permohonan (Maskawati et al., 2021). Studi tentang implementasi isbat nikah juga memperlihatkan bahwa hakim merujuk pada fakta persidangan yang berasal dari keterangan para pihak dan kesaksian dua saksi di bawah sumpah serta bukti surat dalam memutus permohonan (Maskawati et al., 2021).

Namun, sebagaimana telah disinggung, perkara legalisasi perkawinan juga menjadi arena penting perdebatan hearsay (istifāḍah): adanya disparitas penerimaan saksi hearsay di pengadilan agama memperlihatkan bahwa kebutuhan pembuktian status personal (perkawinan) dapat berhadapan dengan keterbatasan saksi langsung akibat jauhnya peristiwa, ketiadaan dokumen, atau kondisi sosial tertentu, sehingga memicu argumentasi pengecualian yang belum seragam (Amin, 2025; Fajriyyah & Alfitri, 2022).

3.7 Saksi dalam Perceraian: Perbedaan Pandangan Fikih dan Kebutuhan Pembuktian di Peradilan Modern

3.7.1 Fikih tentang Saksi Perceraian: Jumhūr vs. Syiah Imamiyah dan Perdebatan Normatif

Dalam literatur yang membandingkan fikih dan aturan negara, terdapat penegasan bahwa mayoritas ulama (jumhūr) berpandangan talak dapat terjadi tanpa saksi, sehingga talak tetap sah meskipun diucapkan tanpa kehadiran dan kesaksian dua saksi (Muhiddin, 2020; Musfiroh & Riza, 2022). Studi lain menegaskan perbedaan itu dengan menyatakan Syiah Imamiyah mensyaratkan dua saksi dalam talak; jika talak tidak diucapkan di hadapan dua saksi maka talak tidak sah (Muhiddin, 2020; Musfiroh & Riza, 2022).

Selain itu, kajian maqāṣid atas diskursus hukum keluarga juga menunjukkan adanya silang pendapat terkait penafsiran teks (misalnya Q.S. al-Ṭalāq: 2) dalam kaitan kebutuhan saksi dalam perceraian dan rujuk, dengan Sunni dipaparkan cenderung memaknai anjuran saksi sebagai rekomendasi, sedangkan Syiah memakainya untuk menegaskan keharusan (Musfiroh & Riza, 2022; Rusdiyah et al., 2023). Dengan demikian, pada level fikih, "keharusan saksi" dalam talak bukan isu yang sepenuhnya disepakati lintas mazhab, dan pemahamannya sangat dipengaruhi metode penalaran serta pembacaan teks dan praktik historis (Musfiroh & Riza, 2022; Rusdiyah et al., 2023).

3.7.2 Peradilan Agama dan Kebutuhan Pembuktian: Saksi sebagai Syarat Material (Melihat, Mendengar, Mengalami)

Dalam konteks Indonesia, studi tentang pemeriksaan perkara perceraian di peradilan agama menunjukkan saksi menjadi unsur penting dalam pembuktian, bahkan dalam perkara yang diputus secara verstek (ketidakhadiran pihak lawan). Kajian tentang verstek menegaskan bahwa pembuktian (termasuk pemeriksaan saksi) tetap dijalankan dalam perkara perceraian karena yang dicari adalah "kebenaran materiil," bukan sekadar kebenaran formal; majelis hakim juga dapat mendasarkan pertimbangannya pada doktrin dalam kitab-kitab fikih sebagai bagian dari "bukti syar'iyyah" (Gojali et al., 2020).

Studi lain mengenai verstek pada peradilan agama juga menyatakan bahwa pihak pemohon harus menyertakan saksi yang memberikan kesaksian untuk menguatkan dalil gugatan/permohonan (Gojali et al., 2020; Maswandi et al., 2024). Ini menampilkan logika institusional bahwa kendati fikih tertentu tidak mensyaratkan saksi untuk sahnya talak, prosedur peradilan modern tetap membutuhkan pembuktian untuk melindungi hak para pihak dan memastikan putusan tidak lahir dari klaim sepihak yang tidak teruji (Gojali et al., 2020; Musfiroh & Riza, 2022).

Secara lebih spesifik, sejumlah penelitian di lingkungan peradilan agama menekankan syarat material saksi dalam perkara perceraian: saksi harus menerangkan fakta yang ia ketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan; saksi dengan pengetahuan langsung atas peristiwa rumah tangga dianggap memenuhi syarat material sehingga memiliki kekuatan pembuktian (Abbasi et al., 2021). Dalam studi putusan perceraian, saksi yang hanya "mendengar cerita orang lain" dikualifikasi sebagai testimonium de auditu dan pada prinsipnya tidak memenuhi syarat material, sebab pembuktian menuntut sumber pengetahuan yang jelas berupa pengalaman langsung (Iman, 2018; Sururie et al., 2023). Karena itu, kekuatan definisi "saksi sebagai orang yang memberi keterangan mengenai peristiwa yang diketahuinya secara langsung" menemukan bentuk operasionalnya melalui syarat material ini—yang pada gilirannya menentukan diterima/ditolaknya kesaksian sebagai alat bukti (Abbasi et al., 2021; Iman, 2018).

3.7.3 Saksi Keluarga Dekat dan Problem De Auditu dalam Perkara Perceraian

Dalam perkara perceraian, saksi sering berasal dari keluarga dekat atau orang terdekat yang mengetahui dinamika rumah tangga para pihak. Penelitian empiris di Mahkamah Syar'iyah (Banda Aceh) menyatakan bahwa saksi pada perkara perceraian yang disebabkan pertengkaran/sengketa umumnya berasal dari keluarga dekat suami atau istri yang benar-benar mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa dalam rumah tangga mereka; penelitian itu juga menegaskan dalam perkara perceraian, perempuan memiliki posisi yang sama dan setara dengan laki-laki dalam memberi kesaksian (عبدالرسول & ياغي, 2025).

Namun, riset lain tentang strategi mencegah peningkatan perceraian mencatat kecenderungan problematis: "rata-rata" saksi dalam pemeriksaan perkara cerai sering memberi keterangan hanya berdasarkan pendengaran, dan dalam hukum acara kesaksian "mendengar tanpa melihat" dipandang tidak lengkap, sehingga hakim perlu berani menolak gugatan cerai bila bukti saksi tidak memadai (Iman, 2018; Sururie et al., 2023). Dengan demikian, perkara perceraian memperlihatkan ketegangan antara realitas sosial (orang terdekat kadang hanya tahu dari cerita) dan standar pembuktian (yang mengutamakan pengetahuan langsung) yang menjadi inti kualitas saksi (Iman, 2018; Sururie et al., 2023).

3.8 Saksi dalam Hukum Pidana Islam (Ḥudūd): Standar Ketat, Tujuan Pencegahan Ketidakadilan, dan Tantangan Pembuktian

Dalam pembahasan pembuktian ḥudūd, sejumlah literatur menekankan bahwa bentuk bukti utama adalah kesaksian saksi, dan bahwa ḥudūd pada umumnya diproses melalui kesaksian atau pengakuan; bukti sirkumstansial (termasuk yang berasal dari teknologi) dipandang tidak dapat digunakan untuk membuktikan ḥudūd seperti zina karena akan bertentangan dengan tujuan-tujuan ḥudūd dan prinsip privasi dalam syariah (Alfitri, 2015). Dalam konteks zina secara normatif, studi tentang pembuktian dalam qanun jinayat menegaskan perlunya saksi yang melihat perbuatan zina secara langsung, dan bahwa tidak cukup hanya mendengar dari orang lain karena dapat menimbulkan syubhat yang menggugurkan penerapan ḥudūd (Hadi et al., 2023). Literatur lain yang membahas li'ān juga menegaskan bahwa ketika suami menuduh istri berzina tanpa dapat menghadirkan saksi pendukung, syariah menyediakan mekanisme sumpah li'ān, dan disebutkan secara eksplisit syarat saksi dalam tuduhan zina adalah empat laki-laki (Bahri, 2022; Hadi et al., 2023).

Standar ketat ini juga menjelaskan mengapa pembuktian kejahatan seksual tertentu menjadi sangat sulit jika hanya mengandalkan kerangka kesaksian tradisional. Analisis mengenai pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam menyatakan bahwa kesaksian memiliki syarat-syarat (misalnya keadilan/kesalehan saksi dan tuntutan kejelasan kesaksian) yang membuatnya tidak efisien dalam kasus pemerkosaan, bahkan pengamatan kejahatan seksual untuk kemudian bersaksi dapat dipahami sebagai pelanggaran moral karena melibatkan "melihat aurat orang lain," sehingga sistem pembuktian tradisional menghadapi tantangan yang serius (Alfitri, 2015; Baamir & Bantekas, 2009).

Kaitan antara ketatnya standar pembuktian dan agenda humanisasi hukum juga disinggung dalam kajian tentang penerapan hukum pidana Islam oleh aktor non-negara: studi tersebut menyatakan bahwa doktrin klasik memiliki syarat-syarat bukti dan prosedur yang ketat yang justru dimaksudkan "menghumanisasi" hukum Islam, dan pelonggaran/penyimpangan dari syarat-syarat itu dapat menghasilkan praktik yang lebih brutal (Abdelhay, 2015). Dengan demikian, shahādah dalam pidana Islam bukan sekadar prosedur, tetapi mekanisme pengaman (safeguard) agar sanksi berat tidak dijatuhkan tanpa kepastian yang sangat kuat (Abdelhay, 2015; Alfitri, 2015).

3.9 Saksi Ahli (Ra'y al-Khābir) dan Diferensiasi antara "Menyaksikan" dan "Menginterpretasikan"

Selain saksi faktual, pembuktian modern juga mengenal saksi ahli. Dalam perspektif hukum Islam, kajian tentang malpraktik medik menyatakan bahwa kedudukan saksi ahli (ra'y al-khābir) sangat penting untuk menjelaskan atau menafsirkan perkara yang kabur dan sulit dibuktikan (Baiz & Salih, 2021). Kajian tersebut juga menegaskan secara konseptual bahwa kesaksian biasa (al-shahādah) adalah pernyataan definitif yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh lewat penyaksian langsung, sedangkan ahli memberi penjelasan berdasar keahlian untuk menerangkan fakta yang samar (Baiz & Salih, 2021). Dengan demikian, saksi ahli tidak identik dengan saksi yang "melihat kejadian," tetapi ia menjadi instrumen untuk menilai/menjelaskan fakta yang tidak mudah diverifikasi hanya dengan kesaksian biasa (Baiz & Salih, 2021).

Dalam diskursus bukti elektronik, kebutuhan saksi ahli/"saksi dengan pengetahuan" juga muncul. Studi komparatif tentang bukti elektronik menyatakan bahwa ketika bukti elektronik diajukan di pengadilan, salah satu hal pertama yang diperiksa adalah sumber input dan autentikasinya; dalam kondisi tertentu "witness with knowledge" dipanggil untuk memverifikasi, dan saksi semacam itu harus memiliki pengetahuan personal tentang informasi yang ia terangkan, termasuk bagaimana data disimpan dan keandalannya (Royyanı et al., 2022). Ini memperlihatkan perluasan arena pembuktian: saksi tidak hanya menyatakan "apa yang ia lihat," tetapi juga dapat menyatakan "apa yang ia ketahui secara teknis" untuk mengautentikasi fakta digital, selama standar pengetahuan dan reliabilitas dipenuhi (Baiz & Salih, 2021; Royyanı et al., 2022).

3.10 Gender dan Kesaksian: Teks, Konstruksi Fikih Klasik, dan Ketegangan Normatif Kontemporer

Isu kesaksian perempuan merupakan salah satu tema paling diperdebatkan. Literatur fikih dan kajian kontemporer mencatat adanya ketentuan populer bahwa nilai dua kesaksian perempuan setara satu laki-laki, yang sering dirujuk pada Q.S. al-Baqarah: 282 (Agulegistin & Khisni, 2018; Aldiano et al., 2021; Kamali, 2015). Kajian tentang saksi dalam akta notarial syariah dan perjanjian notarial juga menegaskan rujukan yang sama dan menunjukkan bagaimana ketentuan itu dihadirkan dalam perdebatan pengaturan jumlah saksi dalam konteks modern (Aldiano et al., 2021; خلف, 2024).

Namun, beberapa studi menegaskan pentingnya pembacaan kontekstual: Kamali menyimpulkan tidak ada mandat tekstual yang tegas dalam al-Qur'an atau hadis sahih yang menetapkan "disabilitas parsial" perempuan sebagai saksi secara umum; ia menekankan bahwa ayat tersebut muncul dalam konteks transaksi komersial dan dipengaruhi kondisi sosial perempuan pada saat itu, sehingga pembatasan apriori seharusnya tidak diberlakukan bila kesaksian perempuan kredibel untuk menegakkan keadilan (Çiğdem, 2008; Kamali, 2015). Argumen serupa juga tampak dalam kajian yang meninjau ulang peran perempuan sebagai saksi: studi tersebut menyatakan bahwa ketentuan hadis historis terkait kemampuan/kesiapan perempuan menjalankan tugas saksi dan bahwa dalam perkembangan kini peran perempuan sebagai saksi perlu dipertimbangkan kembali agar perempuan dapat berperan mendukung keadilan (Albani & Kurniadi, 2023; Çiğdem, 2008).

Di sisi lain, literatur juga mengakui bahwa dalam kerangka fikih klasik, pembatasan kesaksian perempuan terutama menonjol pada ranah pidana tertentu (misalnya ḥudūd dan qiṣāṣ). Kajian tentang peran saksi perempuan menyebut adanya area spesifik di mana perempuan tidak diizinkan memberi kesaksian, termasuk wilayah ḥudūd dan qiṣāṣ, sementara dalam sebagian perkara perdata (misalnya transaksi keuangan) perempuan dapat menjadi saksi dengan bobot yang diperdebatkan (Albani & Kurniadi, 2023). Analisis mutakhir tentang kesaksian perempuan dalam ḥudūd dan qiṣāṣ juga menegaskan bahwa kerangka klasik sering membatasi peran kesaksian perempuan, dan negara-negara Muslim kontemporer menghadapi ketegangan antara norma warisan fikih dan tuntutan kesetaraan gender serta reliabilitas pembuktian; artikel tersebut bahkan mengusulkan paradigma yang menekankan kredibilitas, bukan gender, sebagai dasar penerimaan (Maskawati et al., 2021).

Dengan demikian, terdapat spektrum: dari pembacaan yang mempertahankan struktur klasik, hingga pendekatan maqāṣid yang mendorong recalibrasi standar evidensial demi keadilan prosedural (Çiğdem, 2008; Maskawati et al., 2021).

Pembahasan tentang otoritas dan reform fikih Syiah kontemporer juga relevan untuk menunjukkan bahwa pembacaan kesaksian tidak monolitik. Studi tentang Ayatollah Yusuf Sanei, misalnya, menyatakan bahwa ia menekankan "pengetahuan dan kesadaran" sebagai kriteria kesaksian, sehingga laki-laki dan perempuan dapat setara jumlah bila setara pengetahuan (Yunus, 2019). Ini memperkuat tesis bahwa dalam tradisi ijtihad, perubahan standar kesaksian dapat diperdebatkan sebagai bagian dari pemisahan antara syariah sebagai prinsip dan pemahaman manusia terhadapnya sebagai produk historis (Çiğdem, 2008; Yunus, 2019).

3.11 Kesaksian Non-Muslim: Perbedaan Posisi Normatif, Kodifikasi, dan Praktik Peradilan Kontemporer

Topik kesaksian non-Muslim memperlihatkan variasi yang tajam dalam literatur. Dalam pembahasan tentang kodifikasi fikih (Majallah), disebutkan bahwa syariah tidak mengizinkan kesaksian non-Muslim terhadap Muslim, dan aspek diskriminasi ini menjadi salah satu faktor yang membuat pihak asing enggan menggunakan pengadilan syariah dalam konteks sejarah tertentu (Shabana, 2013). Namun, dalam kajian tentang praktik arbitrase di Arab Saudi, dinyatakan bahwa kesaksian non-Muslim dapat diterima di semua bidang kecuali ḥudūd, disertai penekanan bahwa syariah mensyaratkan investigasi menyeluruh terhadap kepercayaan (trustworthiness) saksi; kesaksian disampaikan langsung di hadapan ketua majelis atas permintaan salah satu pihak (Akbar, 2021). Perbedaan ini menunjukkan bahwa isu "kesaksian non-Muslim" tidak dapat diperlakukan sebagai satu kaidah tunggal tanpa memperhatikan konteks yuridis, institusional, dan tradisi doktrinal yang dirujuk (Akbar, 2021; Shabana, 2013).

Praktik kontemporer di pengadilan syariah Malaysia menunjukkan pendekatan kategorikal yang juga penting: kesaksian dipahami sebagai bukti dan dibedakan ke dalam kategori syahādah dan bayyinah; studi kasus Nyonya Tahir menunjukkan pengadilan menerima testimoni anak-anak non-Muslim sebagai bayyinah dan menegaskan bahwa non-Muslim dapat memberi keterangan di pengadilan syariah dan dapat dianggap kompeten sebagai bayyinah bagi Muslim jika dapat diterima menurut hukum syarak (Zulhendra et al., 2023). Dengan demikian, sekalipun terdapat tradisi yang membatasi, terdapat pula praktik institusional yang membangun klasifikasi evidensial untuk mengakomodasi kesaksian non-Muslim pada tingkat tertentu, setidaknya sebagai bayyinah (Akbar, 2021; Zulhendra et al., 2023).

3.12 Integrasi Pembuktian: Sumpah, Verifikasi Ilmiah, dan Contoh Kesaksian Rukyatul Hilal

Kajian tentang penentuan awal bulan hijriah di Indonesia memberi contoh menarik bagaimana kesaksian saksi diikat oleh sumpah dan diverifikasi melalui data empiris/astronomis. Sejumlah studi menyatakan bahwa fikih berperan melegitimasi proses rukyatul hilal melalui kesaksian yang disertai sumpah; kesaksian pengamat dapat disahkan melalui pengambilan sumpah oleh hakim pengadilan agama (Hatta, 2018; Sheibani, 2023). Kajian hermeneutik tentang "ayat saksi hilal" juga menyimpulkan bahwa kesaksian hilal yang diterima perlu memenuhi kriteria fikih dan astronomi, sehingga saksi tidak sekadar "orang sembarang," melainkan harus memiliki kemampuan/keahlian dalam proses rukyat; studi itu juga menyebut perlunya sumpah kesaksian di hadapan pengadilan agama (Ḥasan, 2023).

Selanjutnya, gagasan integrasi fikih dan astronomi diformulasikan sebagai shahādah 'ilmiyyah: konsep kesaksian dalam paradigma fikih bertumpu pada sumpah religius dan bukti faktual, sedangkan paradigma astronomi bertumpu pada kepastian faktor eksternal; integrasi keduanya diharapkan meningkatkan kualitas kepastian dan meminimalkan perbedaan penetapan (Sheibani, 2023; Skjelderup, 2014).

Lebih jauh, studi tentang seleksi kesaksian hilal menegaskan bahwa tidak setiap kesaksian harus diterima; kesaksian yang lemah karena tidak kompatibel dengan parameter astronomi dapat ditolak, dan hakim memerlukan pertimbangan tentang keadilan saksi, kontrol, dan kondisi saksi dalam memeriksa klaim rukyat (Burak, 2016). Dengan demikian, contoh rukyatul hilal memperlihatkan model operasional dari prinsip dasar saksi: kesaksian harus berbasis penglihatan (pengetahuan langsung), diperkuat sumpah, dan diuji oleh otoritas (hakim) dengan perangkat rasional-ilmiah agar tidak bertentangan dengan pengetahuan umum dan logika kebenaran (Sheibani, 2023; Skjelderup, 2014). Contoh ini sekaligus menguatkan argumen bahwa hukum Islam tidak berhenti pada "siapa melihat apa," tetapi juga menuntut mekanisme penilaian, kehati-hatian, dan integrasi pengetahuan untuk menjaga keadilan publik (Burak, 2016; Skjelderup, 2014).

3.13 Saksi Pelaku (Crown Witness) dan Problem Keadilan dalam Pembuktian Pidana

Dalam konteks pembuktian pidana modern di Indonesia, kajian tentang crown witness (saksi mahkota) menawarkan diskusi tentang ketegangan antara kebutuhan menemukan kebenaran dan syarat keadilan saksi. Studi tersebut menegaskan bahwa hukum pidana Islam mensyaratkan keadilan ('adālah) agar kesaksian diterima; saksi mahkota (pelaku yang juga bersaksi) pada dasarnya tidak tergolong saksi yang adil karena ia adalah tersangka, sehingga kesaksiannya problematis kecuali bila memang diperlukan untuk mengungkap perkara dan tidak ada bukti pendukung lain; jika ada bukti lain, saksi mahkota harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat adil (Yılmaz, 2016). Kerangka ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memberi perhatian besar pada kualitas moral dan posisi saksi, bukan semata-mata pada utilitas kesaksiannya untuk pembuktian (Dupret et al., 2019; Yılmaz, 2016).

________________________________________

4. PENUTUP

Berdasarkan sintesis rujukan-rujukan di atas, saksi menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai pihak yang memberikan keterangan di forum peradilan untuk menetapkan hak, dengan inti epistemiknya berupa pengetahuan langsung (menyaksikan, mengalami, melihat/mendengar) dan inti etisnya berupa komitmen pada kejujuran, keadilan, dan pencegahan ketidakadilan (Baiz & Salih, 2021; Dupret et al., 2019; عبدالرسول & ياغي, 2025).

Kekuatan kesaksian bukan hanya ditentukan oleh isi keterangan, tetapi juga oleh prosedur (pemberian di persidangan, di bawah sumpah), kualitas saksi ('adālah, reliabilitas), dan penilaian hakim yang memiliki diskresi untuk menerima/menolak kesaksian demi menghindari kesaksian curang yang menimbulkan kezaliman (Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia, 2021; Hidayati, 2023; Taufik, 2020). Dalam ranah keluarga, saksi berfungsi sebagai pilar perlindungan status personal (misalnya nikah dan pembuktiannya melalui isbat), sekaligus menjadi medan perdebatan ketika bukti langsung sulit diperoleh sehingga mendorong pengecualian terbatas seperti istifāḍah (Amin, 2025; Fajriyyah & Alfitri, 2022).

Dalam ranah pidana, ketatnya syarat kesaksian (misalnya dalam zina dan ḥudūd) menegaskan orientasi kehati-hatian untuk mencegah salah hukum, meskipun hal itu menimbulkan tantangan pembuktian dalam kejahatan seksual dan mendorong perdebatan tentang posisi bukti teknologi (yang dipandang sebagai bukti sirkumstansial dan dibatasi untuk ḥudūd) (Abdelhay, 2015; Alfitri, 2015; Baamir & Bantekas, 2009). Sementara itu, dinamika kontemporer—mulai dari saksi ahli, bukti elektronik, hingga integrasi kesaksian dengan verifikasi ilmiah seperti rukyatul hilal—memperlihatkan bahwa tradisi pembuktian Islam menyediakan perangkat moral-prosedural (sumpah, verifikasi kredibilitas, diskresi hakim) yang dapat dipadukan dengan teknik pengetahuan modern untuk menjaga kebenaran dan keadilan dalam putusan (Baiz & Salih, 2021; Royyanı et al., 2022; Skjelderup, 2014).

________________________________________

REFERENSI

Abbasi, H., Summayyah, S., & Badshah, S. L. (2021). English-5 Principles of Electronic Evidence in Sharī'Ah and Law-A Comparative Study. Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 5(2), 50–67. https://doi.org/10.53575/english5.v5.02(21).50-67

Abdelhay, M. (2015). Female Judges in Islamic Law: An analytical reading of the related texts and their contextual interpretations. Bulletin of the Faculty of Languages & Translation, 9(2), 30–66. https://doi.org/10.21608/bflt.2015.166611

Agulegistin, M., & Khisni, A. (2018). Comparative Juridical Analysis Of Witness's Position In Notarial Agreement Making Based On Islamic Law And Public Notary Law (UUJN). Jurnal Akta, 5(2), 345. https://doi.org/10.30659/akta.v5i2.3085

Akbar, A. (2021). Ayatollah Yusuf Sanei's Contribution to the Discourse of Women's Rights. Religions, 12(7), 535. https://doi.org/10.3390/rel12070535

Albani, M. S., & Kurniadi, D. (2023). The Age Limitation of Witness in Marriage Reviewing from Maqashid Al-Syariah. Jurnal Daulat Hukum, 6(3), 227. https://doi.org/10.30659/jdh.v6i3.20542

Aldiano, R., Budiono, A. R., & Kawuryan, E. S. (2021). Juridical Analysis on Provisions of the Number of Witnesses in Sharia Deed by a Notary. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(2), 59. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2312

Alfitri, A. (2015). Whose Authority? Contesting and Negotiating the Idea of a Legitimate Interpretation of Islamic Law in Indonesia. Asian Journal of Comparative Law, 10(2), 191–212. https://doi.org/10.1017/asjcl.2016.1

Amin, Z. (2025). Women's Testimony in Criminal Law (Ḥudūd and Qiṣāṣ): Classical Islamic Frameworks, Contemporary Applications, and Normative Tensions. The Muslim World, 115(4), 358–383. https://doi.org/10.1111/muwo.70021

Baamir, A. Y., & Bantekas, I. (2009). Saudi Law as Lex Arbitri: Evaluation of Saudi Arbitration Law and Judicial Practice. Arbitration International, 25(2), 239–270. https://doi.org/10.1093/arbitration/25.2.239

Bahri, A. S. (2022). Legal Status of The Li'an Children Recognition: Comparison of The Mazhab Malikiyah and The Compilation of Islamic Law. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 7(1), 67–78. https://doi.org/10.25217/jm.v7i1.2381

Baiz, B. S., & Salih, C. I. (2021). The Role of The Civil Judge in Assessing and Outweighing the Testimony. Qalaai Zanist Scientific Journal, 6(2). https://doi.org/10.25212/lfu.qzj.6.2.17

Burak, G. (2016). Evidentiary truth claims, imperial registers, and the Ottoman archive: contending legal views of archival and record-keeping practices in Ottoman Greater Syria (seventeenth–nineteenth centuries). Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 79(2), 233–254. https://doi.org/10.1017/s0041977x16000082

Dupret, B., Bouhya, A., Lindbekk, M., & Yakin, A. U. (2019). Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh by Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia. Islamic Law and Society, 26(4), 405–436. https://doi.org/10.1163/15685195-00264p03

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat nikah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Filling Gaps in Legislation: The Use of Fiqh in Contemporary Courts in Morocco, Egypt, and Indonesia. (2021). 194–218. https://doi.org/10.1017/9781108954877.009

Gojali, D., Abdurrohim, N., & Ali, H. (2020). The Representation of Women's Role and Position in Taqrib Book: A Discourse Analysis Study. Mazahib, 135–160. https://doi.org/10.21093/mj.v19i1.1737

Hadi, M. N., Sabri, F. A., & Masum, A. (2023). Between Conservatism and Progressivism: The Young Penghulu in East Java's Legal Paradigm Addresses Disability Issues in Marriage. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 10(2), 197–216. https://doi.org/10.32505/qadha.v10i2.7352

Ḥasan, M. (2023). The Interaction of Fiqh and Science in the Dynamics of Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia. Journal of Islamic Law, 4(2), 237–257. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1433

Hatta, M. (2018). The Position of Expert Witnesses in Medical Malpractice Cases in Indonesia. Al-Ahkam, 18(1), 47. https://doi.org/10.21580/ahkam.2018.18.1.2306

Hidayati, N. (2023). The Icrar of Talak as A Result of Mut'ah Imposition Perspective of Mashlahah Mursalah. Gic Proceeding, 1, 326–337. https://doi.org/10.30983/gic.v1i1.146

Iman, R. Q. (2018). The competence of Religious Court in Indonesia and Syahadah Istifadhah (Testimonium De auditu) in Case of Itsbat Waqf. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 18(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v18i2.9864

Kamali, M. H. (2015). Women in the Workplace: Shari'ah and Contemporary Perspectives. Icr Journal, 6(3), 294–317. https://doi.org/10.52282/icr.v6i3.313

Korbatieh, S. (2020). Evidence Laws in Sharia and the Impact of Modern Technology and DNA Testing. Australian Journal of Islamic Studies, 5(3), 4–29. https://doi.org/10.55831/ajis.v5i3.303

Maskawati, M., Hamid, S. H., & Burhanudin, B. (2021). Implementation of the Itsbat of Marriage in Terms of Law Number 1/1974 and Compilation of Islamic Law. Budapest International Research and Critics Institute (Birci-Journal) Humanities and Social Sciences, 4(2), 1860–1870. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1868

Maswandi, M., Frensh, W., Siregar, F. Y. D., & Hidayani, S. (2024). State and Fiqh: Examining the Legal Status of Divorce in Verstek Decision Number 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 11(1), 101–113. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8722

Muhiddin, M. (2020). Theoretical and Practical Implications of Evidence in Religion Court. International Journal of Nusantara Islam, 8(1), 19–30. https://doi.org/10.15575/ijni.v8i1.8538

Mulyadi, D. (2022). Witness Position in Court and How to Judge According to Ibnu Rusyd (Reinterpretation in the Book of Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid). Al Mashaadir Jurnal Ilmu Syariah, 3(1), 12–24. https://doi.org/10.52029/jis.v3i1.85

Musfiroh, A. B., & Riza, M. H. (2022). Analysis of the Early Determination of the Kamariah Month Perspectives of Fiqh and Astronomy. Astroislamica Journal of Islamic Astronomy, 1(2), 187–212. https://doi.org/10.47766/astroislamica.v1i2.969

Prihantoro, H. A. (2024). Examining Witness Interest: The Obstacles of Testimony in Islamic Jurisprudence and Positive Law. Justicia Islamica, 21(1), 1–22. https://doi.org/10.21154/justicia.v21i1.8653

Royyanı, Muh. A., Mufid, A., Ni'am, M. I., Azizi, A. Q., & Abidin, A. A. (2022). Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 16(2), 503–524. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5320

Rusdiyah, R., Seff, N., Zaidah, Y., Sa'adah, S., Sulistyoko, A., Hafidzi, A., & Faridah, F. (2023). Educational Fiqh: The Viewpoints of Sheikh Arsyad Al Banjari and Az Zuhaili on the Method for Determining Marriage Witnesses. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13374

Salam, A., Ridwan, M., & Maloko, M. T. (2021). Factors of Application for Marriage Isbat at the Religious Court of Sungguminasa Gowa. Jurnal Diskursus Islam, 9(2), 180. https://doi.org/10.24252/jdi.v9i2.22671

Sari, N., Naf'an, A. W., Paisal, P., & Adzkia, P. (2021). Opportunities and Challenges of Isbat Talak in Divorce in Indonesia and Abroad. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 19(2), 106–120. https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1084

Shabana, A. (2013). Negation of Paternity in Islamic Law between Liʿān and DNA Fingerprinting. Islamic Law and Society, 20(3), 157–201. https://doi.org/10.1163/15685195-0008a0001

Shaham, R. (2011). Law versus Medical Science: Competition between Legal and Biological Paternity in an Egyptian Civil Court. Islamic Law and Society, 18(2), 219–249. https://doi.org/10.1163/156851910x537775

Sheibani, M. (2023). Deceptive Debauchery: Secret Marriage and the Challenge of Legalism in Muslim-Minority Communities. Religions, 15(1), 10. https://doi.org/10.3390/rel15010010

Skjelderup, M. W. (2014). Ḥudūd Punishments in the Forefront: Application of Islamic Criminal Law by Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen. Journal of Law and Religion, 29(2), 317–329. https://doi.org/10.1017/jlr.2014.11

Sururie, R. W., Athoillah, M., & Ulhaq, M. I. Z. (2023). Strategies to Prevent Increasing Divorce Rates for Muslim Families in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(2), 734. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.14819

Taufik, A. T. (2020). Verstek Divorce Case in the Perspective of Positive Law and Islamic Law. Law Development Journal, 1(2), 90. https://doi.org/10.30659/ldj.1.2.90-98

Usman, U., Abidin, A., & Thahir, L. S. (2022). Analysis of Judges' Decision on Witness Divorce Evidence in Donggala Religious Court. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 4(2), 39–49. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol4.iss2.50

Wright, B. J. (2023). Debating Sharīʿa in Egypt's National Courts. Journal of Islamic Law, 4(1). https://doi.org/10.53484/jil.v4.wright

Yazid, I., Nurcahaya, N., & Muhaddits, F. A. (2023). Consideration of Judges of the Pandan Religious Court in Determining the Status of the Defendant/Invisible Applicant: Maqashid Al-Usrah Perspective. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(2), 271. https://doi.org/10.26532/jph.v10i2.34111

Yılmaz, F. (2016). The line between fornication and prostitution: The prostitute versus the Subaşi (police chief). Acta Orientalia, 69(3), 249–264. https://doi.org/10.1556/062.2016.69.3.2

Yunus, M. I. B. M. (2019). The Position and Application of Islamic Legal Maxims (Qawaaid Al-Fiqhiyyah) in the Law of Evidence (Turuq Al-Hukmiyyah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 43. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1479

Zulhendra, J., Firdaus, F., & Wirman, H. P. (2023). The Crown Witness From the Point of View of Islamic Criminal Law in Truth Discovery of Criminal Cases in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 8(1 May), 155. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.6918

Çiğdem, R. (2008). Crimes Against Honour in Islamic/Ottoman Law: A Study Of Qadhf/Slander in Comparative Perspective. Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, 16(SUHFD), 45–62. https://doi.org/10.15337/suhfd.2017.124

خلف, ح. م. (2024). تفسير قوله تعالى (فَلَمَّا وَضَعَتۡهَا قَالَتۡ رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ). المجلة العربية للعلوم الإنسانية والاجتماعية, (24). https://doi.org/10.59735/arabjhs.vi24.333

عبدالرسول, إ. س., & ياغي, أ. (2025). واقع حق هوية الطفل في الإسلام ومدى توافقها مع القانون الوضعي (العراق وإيران أنموذجاً). Tasnim IJHS, 4(2), 426–442. https://doi.org/10.56924/tasnim.13.2025/22