01691 - Sahnya Perjanjian Menurut Hukum Islam Dalam Bingkai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kajian Komparatif Dan Sintesis Normatif

The Validity Of Contracts Under Islamic Law Within The Framework Of Article 1320 Of The Civil Code: A Comparative Study And Normative Synthesis

Abstrak

Kajian ini menganalisis sahnya perjanjian menurut hukum Islam dalam kerangka Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui pendekatan komparatif dan sintesis normatif. Dalam praktik hukum di Indonesia, akad (hukum Islam) dan perjanjian (hukum perdata) dipahami sebagai instrumen hukum yang pada substansinya tidak berbeda secara mendasar, karena keduanya mensyaratkan subjek hukum, objek hukum, serta substansi perikatan yang disepakati. Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat kumulatif sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal, yang masing-masing memiliki korespondensi konseptual dengan rukun dan syarat akad dalam hukum Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kajian ini menyimpulkan bahwa perjanjian syariah yang sah di Indonesia harus memenuhi dua lapis pengujian secara simultan: uji legal-formal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan uji kepatuhan syariah berdasarkan prinsip-prinsip muamalah. Pelanggaran terhadap syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) berakibat perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran terhadap syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) berakibat perjanjian batal demi hukum. Dalam perspektif Islam, padanan konseptual atas kedua kategori tersebut dikenal sebagai akad fasad dan akad batil. Dengan demikian, analisis keabsahan perjanjian syariah menuntut pemaduan dua rezim hukum sekaligus, dengan memperhatikan pula persyaratan sektoral tambahan pada bidang-bidang tertentu seperti perjanjian perkawinan.

Kata kunci: sahnya perjanjian, hukum Islam, Pasal 1320 KUHPerdata, akad, muamalah, kepatuhan syariah

________________________________________

Abstract

This study analyzes the validity of contracts under Islamic law within the framework of Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) through a comparative and normative synthesis approach. In Indonesian legal practice, akad (Islamic law) and perjanjian (civil law contract) are understood as legal instruments that are not fundamentally different in substance, as both require a legal subject, legal object, and agreed contractual content. Article 1320 of the Civil Code establishes four cumulative conditions for the validity of a contract: consent, legal capacity, a specific subject matter, and a lawful cause, each of which has a conceptual correspondence with the pillars and conditions of akad in Islamic law, particularly as regulated in the Compilation of Islamic Economic Law (KHES). This study concludes that a valid Islamic contract in Indonesia must simultaneously satisfy two layers of assessment: a legal-formal test based on Article 1320 of the Civil Code and a Sharia compliance test based on the principles of muamalah. Violation of subjective conditions (consent and capacity) renders the contract voidable, while violation of objective conditions (specific subject matter and lawful cause) renders the contract null and void. From the Islamic perspective, the conceptual equivalents of these two categories are known as akad fasad and akad batil. Accordingly, the validity analysis of an Islamic contract requires the integration of two legal regimes simultaneously, while also taking into account additional sectoral requirements in specific domains such as matrimonial agreements.

Keywords: contract validity, Islamic law, Article 1320 Civil Code, akad, muamalah, Sharia compliance

________________________________________

Submitted: …………… | Revised: …………… | Accepted: ……………

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam kajian hukum di Indonesia, istilah akad lazim digunakan dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam perspektif hukum perdata lebih dikenal istilah perjanjian atau perikatan. Keduanya pada dasarnya dipahami sebagai instrumen hukum yang menata hubungan para pihak melalui subjek, objek, dan substansi hukum yang harus terungkap secara nyata dalam kontrak tersebut (Hanifah & Koto, 2023; Pratitis & Rehulina, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa, jika dilihat secara substansial, akad (hukum Islam) dan perjanjian (hukum perdata) tampak tidak berbeda secara mendasar karena sama-sama mensyaratkan adanya subjek hukum, objek hukum, serta substansi/isi perikatan yang disepakati, meskipun perbedaan terminologis dan kerangka normatifnya tetap perlu diperhatikan (Hanifah & Koto, 2023; Nurfitrah, 2023; Pratitis & Rehulina, 2023).

Dalam kerangka ini, pembahasan sahnya perjanjian menurut hukum Islam menjadi relevan untuk dipertautkan dengan syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini dikarenakan praktik perjanjian syariah di Indonesia kerap dinilai melalui dua lensa sekaligus: pemenuhan syarat sah perjanjian menurut hukum positif dan pemenuhan prinsip/rukun/syarat akad menurut hukum Islam (Hanifah & Koto, 2023; Hidayanto, 2023; Saputri et al., 2021).

Berbagai studi juga menekankan bahwa baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata, perjanjian pada prinsipnya mengikat para pihak sesuai dengan apa yang disepakati. Ketika akad/perjanjian dibuat dan dijalankan tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, konsekuensi hukumnya dapat mengarah pada kebatalan atau pembatalan sesuai rezim hukum yang dipakai (Hanifah & Koto, 2023; Pratitis & Rehulina, 2023). Dalam konteks ekonomi syariah, termasuk yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditegaskan pula adanya korespondensi konseptual antara rukun dan syarat akad menurut KHES dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang membedakan keduanya terutama hanya pada penggunaan istilah, misalnya subjek akad/kecakapan, objek akad/hal tertentu, dan tujuan akad/sebab yang halal (Hanifah & Koto, 2023; Suryaningsih et al., 2023).

Dengan demikian, membahas sahnya perjanjian menurut hukum Islam secara komprehensif di Indonesia secara akademik memerlukan sintesis yang sekaligus menjelaskan: (i) empat syarat Pasal 1320 KUHPerdata sebagai kerangka legal-formal umum, dan (ii) prinsip-prinsip kehalalan (syar'i compliance) sebagai kerangka etik-normatif Islam yang menentukan sah-tidaknya akad (Hanifah & Koto, 2023; Salsabila & Ispriyarso, 2023; Saputri et al., 2021).

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1335, Pasal 1337, dan Pasal 1338, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan memaparkan, membandingkan, dan mensintesiskan norma-norma yang berlaku dalam hukum perdata dan hukum Islam terkait keabsahan perjanjian.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Positif: Pasal 1320 KUHPerdata sebagai Dasar Pengujian Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdata secara konsisten dirujuk oleh banyak kajian sebagai dasar pengujian sahnya perjanjian di Indonesia, dengan empat syarat: kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Keempat syarat tersebut dipahami sebagai ketentuan yang bersifat kumulatif—harus dipenuhi seluruhnya—agar perjanjian sah dan mengikat (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021).

Literatur juga membedakan syarat-syarat tersebut menjadi syarat subjektif, yaitu kesepakatan dan kecakapan, serta syarat objektif, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Konsekuensi yuridisnya dijelaskan secara tegas: apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian pada umumnya "dapat dibatalkan" (voidable), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian "batal demi hukum" (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Klasifikasi dan akibat ini juga dijelaskan dalam beberapa tulisan yang menguraikan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah perjanjian akan menimbulkan keadaan cacat hukum yang dapat berujung pada pembatalan atau kebatalan, tergantung syarat mana yang dilanggar (Hanim, 2011; Suryaningsih et al., 2023; Wahid & Rohadi, 2022).

Rezim ini penting karena perjanjian syariah di Indonesia kerap diposisikan sebagai perjanjian dalam pengertian hukum perdata, sehingga tetap harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata agar sah dan mengikat secara hukum positif (Hidayanto, 2023; Salsabila & Ispriyarso, 2023). Bahkan dalam kajian tentang perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah, dinyatakan bahwa untuk menentukan keabsahan suatu akad, pembentukan perbuatan hukum menurut hukum Islam perlu dinilai terlebih dahulu apakah terpenuhi persyaratan, khususnya syarat-syarat sahnya perjanjian dan syarat-syarat formal terbentuknya perikatan. Syarat sah perjanjian itu antara lain dirujukkan pada Pasal 1320 KUHPerdata (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Dengan demikian, dalam praktik Indonesia, akad syariah yang sah biasanya dipahami sebagai akad yang sekaligus: (i) memenuhi syarat sah perjanjian KUHPerdata dan (ii) tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hidayanto, 2023; Irianto, 2020; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

B. Kesepakatan (Ridha, Ijab–Kabul) sebagai Syarat Pertama: Titik Temu KUHPerdata dan Hukum Islam

1. Kesepakatan dalam KUHPerdata: Asas Konsensualisme dan Bebas dari Cacat Kehendak

Dalam hukum perdata, syarat pertama sahnya perjanjian adalah "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya," yang merefleksikan asas konsensualisme: perjanjian lahir ketika terjadi kesepakatan para pihak (Hoirunnisa & Martoyo, 2022; Samudra & Hibar, 2021; Saputri et al., 2021). Beberapa rujukan menegaskan bahwa KUHPerdata mengaitkan kesepakatan dengan isu cacat kehendak, karena Pasal 1321 KUHPerdata menyatakan tidak ada sepakat yang sah bila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan (Alfarisi et al., 2023; Samudra & Hibar, 2021).

Dengan demikian, kesepakatan yang menjadi fondasi perjanjian harus dipahami sebagai kesepakatan yang "bebas"—tidak terbentuk karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan—agar syarat kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata terpenuhi (Alfarisi et al., 2023; Hoirunnisa & Martoyo, 2022; Samudra & Hibar, 2021). Dalam kajian keabsahan transaksi elektronik dan e-commerce pun, kesepakatan tetap dipandang sebagai unsur sentral, sekaligus sulit dijamin karena ketiadaan pertemuan fisik; namun standar hukumnya tetap mengacu pada syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, termasuk kemurnian kesepakatan (Hoirunnisa & Martoyo, 2022; Saputri et al., 2021).

2. Kesepakatan dalam Hukum Islam: Kerelaan (Ridha) dan Pertemuan Ijab–Kabul

Dalam perspektif hukum Islam, beberapa kajian menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian/akad antara lain mencakup tidak menyalahi syariah, adanya keridaan atas pilihan-pilihan yang disepakati, dan pilihan tersebut harus jelas adanya. Sekalipun tampak berbeda, perbedaan itu sering dinilai terutama terletak pada peristilahan, sedangkan substansinya relatif sejalan dengan kebutuhan adanya kesepakatan dan kejelasan isi akad (Nurfitrah, 2023). Secara lebih spesifik, kajian mengenai akad istishna' menekankan bahwa inti kesepakatan dalam akad diyakini bertumpu pada adanya kesepahaman hukum antara ijab dan kabul, yang menentukan "nasib pertemuan" keduanya. Ijab dipahami sebagai pernyataan kehendak untuk menyelesaikan kewajiban (akad) oleh satu pihak dan menjadi bagian dari mekanisme terbentuknya kesepakatan (Istiawati, 2021).

Dengan konstruksi ini, tampak adanya korespondensi konseptual antara: (i) asas konsensualisme KUHPerdata, yakni perjanjian lahir karena sepakat, dan (ii) prinsip ijab–kabul, yakni akad lahir karena pertemuan penawaran dan penerimaan yang dipahami/diridai (Hoirunnisa & Martoyo, 2022; Istiawati, 2021; Nurfitrah, 2023).

Sintesis kedua perspektif ini menjadi jelas dalam kajian perjanjian endorsement melalui direct message. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perjanjian endorsement yang dilakukan para pihak dinilai sah dan mengikat menurut Pasal 1320 KUHPerdata karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal. Pada saat yang sama, dalam perspektif hukum Islam, perjanjian tersebut dipandang sejenis ijarah al-'amal dan tidak bertentangan dengan syara' selama objek/produk endorsement tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah (Irianto, 2020). Artinya, kesepakatan yang valid dalam praktik perjanjian syariah di Indonesia idealnya adalah kesepakatan yang sekaligus sah menurut hukum positif (bebas cacat kehendak) dan sah menurut etika muamalah (didasarkan pada kerelaan serta diarahkan pada objek dan tujuan yang dibenarkan syariah) (Irianto, 2020; Nurfitrah, 2023; Samudra & Hibar, 2021).

C. Kecakapan (Ahliyyah) dan Subjek Akad (Al-'Aqidain): Syarat Kedua yang Menentukan Keberlakuan Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, syarat kedua adalah "kecakapan untuk membuat suatu perikatan," dan literatur menegaskan bahwa kecakapan termasuk syarat subjektif; jika tidak terpenuhi, perjanjian berimplikasi dapat dibatalkan (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Dalam pembahasan transaksi elektronik oleh anak di bawah umur, misalnya, dijelaskan bahwa tidak terpenuhinya syarat subjektif—termasuk kecakapan—melemahkan kekuatan hukum kontrak dan membuka ruang pembatalan. Sementara itu, jika tidak ada pihak yang mempersoalkan, kontrak dapat tetap berlaku dan mengikat sampai ada keberatan atas syarat sah yang tidak dipenuhi (Hanim, 2011). Kerangka ini menunjukkan bahwa hukum positif menempatkan kecakapan sebagai prasyarat subjek yang berwenang melakukan tindakan hukum perdata dalam rangka mengikatkan diri (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021).

Dalam hukum Islam, rujukan mengenai transaksi elektronik dan jual beli online menyatakan bahwa terdapat persyaratan serupa mengenai subjek perjanjian yang disebut Alaqidaian: para pihak dalam perjanjian harus tunduk pada syarat-syarat seperti aqil baligh (dewasa), berakal (cakap), sehat, dewasa/bukan mumayyiz, dan tidak berada di bawah pengampuan (Hidayanto, 2023). Dengan kata lain, hukum Islam memformulasikan kecakapan subjek akad melalui parameter "kedewasaan dan kemampuan bernalar" (berakal) sebagai unsur fundamental, yang secara fungsi sebanding dengan syarat kecakapan dalam hukum perdata (Hanifah & Koto, 2023; Hidayanto, 2023).

Kajian sewa-menyewa dalam perspektif hukum Islam pun menegaskan bahwa rukun/syarat akad ijarah yang pertama adalah adanya para pihak (al-'aqidain), yang menegaskan fokus hukum Islam pada validitas subjek yang berakad sebagai titik awal sahnya akad (Arif & Sari, 2022). Oleh sebab itu, dalam sintesis Indonesia, kecakapan menjadi simpul penting karena akad syariah tidak cukup dinilai hanya dari label syariahnya, melainkan harus memenuhi kecakapan subjek menurut hukum positif dan menurut parameter subjek akad dalam hukum Islam, misalnya aqil baligh dan berakal (Arif & Sari, 2022; Hanifah & Koto, 2023; Hidayanto, 2023).

D. "Hal Tertentu" (Objek Akad) dan Kepastian Objek: Dari KUHPerdata Menuju Prinsip Kejelasan dan Keterhindaran dari Gharar

Syarat ketiga Pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya "suatu hal tertentu," yang dalam banyak kajian ditempatkan sebagai syarat objektif; bila tidak terpenuhi, perjanjian dapat berakibat batal demi hukum (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Dalam analisis Pasal 1320 KUHPerdata, "hal tertentu" dipahami berkaitan dengan objek atau pokok persoalan perjanjian yang harus jelas dan ditentukan agar perjanjian dapat dinilai sah, baik dalam perjanjian konvensional maupun elektronik (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Penegasan karakter "objektif" syarat ini juga dikaitkan dengan objek perjanjian yang menjadi inti pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga ketidakjelasan atau ketiadaan objek dapat merusak struktur perikatan (Suryaningsih et al., 2023; Wahid & Rohadi, 2022).

Dalam perspektif hukum Islam, beberapa kajian menekankan bahwa praktik transaksi ekonomi Islam tidak memperbolehkan menjual barang yang belum jelas, barang yang haram zatnya, maupun transaksi yang dapat menimbulkan gharar dan maysir. Penegasan ini memperlihatkan standar "kepastian dan kebolehan objek" yang menjadi basis validitas objek akad dalam muamalah (Arso et al., 2021). Di tingkat praktik, penelitian perjanjian endorsement melalui direct message menekankan bahwa perjanjian dalam perspektif hukum Islam dinilai sah selama produk yang menjadi objek endorsement tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah, sehingga objek akad dipersyaratkan tidak hanya "tertentu" (jelas), tetapi juga "dibolehkan syara'" (Irianto, 2020).

Sementara itu, kajian sewa-menyewa dalam perspektif hukum Islam mengklasifikasikan sewa-menyewa sebagai akad ijarah yang secara etimologis dipahami sebagai "menjual manfaat," sehingga objek akad ijarah dapat berupa manfaat dari suatu barang/jasa, tetapi tetap harus dirumuskan secara jelas dalam perjanjian agar memenuhi unsur objek yang dipersyaratkan (Arif & Sari, 2022). Dengan demikian, sintesis konseptualnya adalah: syarat "hal tertentu" KUHPerdata (kepastian objek) bersinggungan erat dengan tuntutan muamalah untuk menghindari objek/transaksi yang tidak jelas atau mengandung unsur terlarang, sehingga kepastian dan kebolehan objek menjadi prasyarat sahnya perjanjian syariah secara simultan (Arso et al., 2021; Irianto, 2020; Saputri et al., 2021).

E. "Sebab yang Halal" (Tujuan/Kausa) sebagai Syarat Keempat: Irisan Paling Sensitif antara Hukum Perdata dan Hukum Islam

1. "Sebab yang Halal" dalam KUHPerdata: Tidak Bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum

Syarat keempat Pasal 1320 KUHPerdata adalah "sebab yang halal," yang dipahami sebagai syarat objektif; jika tidak terpenuhi, perjanjian berakibat batal demi hukum (Saputri et al., 2021; Suryaningsih et al., 2023; Wahid & Rohadi, 2022). Dalam kajian perjanjian pengangkutan, misalnya, sebab yang halal dipahami sebagai tuntutan agar isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, dengan rujukan eksplisit pada Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata (Wahid & Rohadi, 2022). Pembahasan e-commerce dan kontrak elektronik juga mengingatkan bahwa jika objek perjanjian melanggar ketentuan hukum (undang-undang), maka perjanjian batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat "sebab yang halal" (Irianto, 2020).

Dengan demikian, dalam hukum positif, "halal" pada kausa dibaca sebagai "tidak terlarang menurut hukum," dan penilaiannya berorientasi pada kesesuaian isi/tujuan kontrak terhadap norma perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum (Irianto, 2020; Suryaningsih et al., 2023; Wahid & Rohadi, 2022).

2. "Halal" dalam Perjanjian Syariah: Kepatuhan pada Syariah dan Konsekuensi Etik-Normatif

Dalam perspektif hukum Islam dan praktik perjanjian syariah, "halal" sering dimaknai sebagai tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah (Arso et al., 2021; Irianto, 2020). Kajian tentang klausul basmalah pada perjanjian syariah menegaskan bahwa dari sudut pandang hukum positif, pencantuman basmalah tidak memiliki implikasi hukum yang diatur undang-undang. Namun dari sudut pandang Islam, terdapat konsekuensi hukum yang jelas karena prinsip-prinsip perjanjian syariah terkandung dalam klausul tersebut, sehingga akad dipandang sah menurut hukum Islam dan mengikat para pihak (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam kerangka syariah, validitas "kausa halal" bukan semata-mata persoalan tidak bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga persoalan kepatuhan pada nilai dan prinsip syariah yang memberi bobot normatif internal pada akad (Irianto, 2020; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Namun, literatur perbandingan juga mengingatkan adanya nuansa konseptual: istilah "halal" dalam syarat "sebab yang halal" dinilai "sentimentil" dan perlu ditafsirkan secara gamblang agar tidak memunculkan kesalahpahaman antara perjanjian konvensional (KUHPerdata) dan perjanjian syariah (hukum Islam) (Wibowo & Ekowati, 2022). Kajian tersebut juga menegaskan bahwa syarat-syarat sah perjanjian—termasuk sebab yang halal—oleh doktrin dikelompokkan dalam syarat subjektif dan objektif untuk menentukan apakah perjanjian batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan (Wibowo & Ekowati, 2022).

Dengan demikian, sintesisnya adalah: konsep "sebab yang halal" harus dibaca ganda dalam perjanjian syariah di Indonesia, yaitu halal menurut hukum positif (tidak terlarang menurut Pasal 1335/1337 KUHPerdata) sekaligus halal menurut syariah (tidak bertentangan dengan syara' serta prinsip muamalah) (Irianto, 2020; Salsabila & Ispriyarso, 2023; Wahid & Rohadi, 2022; Wibowo & Ekowati, 2022).

F. Asas Kebebasan Berkontrak dan Daya Mengikat Perjanjian

Di dalam hukum perdata, kebebasan berkontrak dipahami memberi ruang luas bagi para pihak untuk membuat perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan, serta bentuk perjanjiannya, baik tertulis maupun lisan. Namun, kebebasan itu dibatasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Nugraha et al., 2020; Saputri et al., 2021). Penegasan daya ikat perjanjian juga dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdata: perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan pelaksanaannya harus berlandaskan itikad baik (Nugraha et al., 2020; Saputri et al., 2021). Dalam sengketa konsumen, misalnya, ditegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah (memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga para pihak harus menaati isi perjanjian seperti menaati undang-undang (Nugraha et al., 2020).

Dalam hukum Islam, kajian mengenai asas kebebasan berkontrak menegaskan adanya kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian atas apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum, sekaligus menempatkan kebebasan berkontrak itu paralel dengan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat sah sebagaimana dipahami dari Pasal 1338 KUHPerdata (Nugraha et al., 2020; Saputri et al., 2021). Kajian yang sama juga menyatakan bahwa asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, karena salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak (Saputri et al., 2021).

Dengan demikian, baik perspektif hukum perdata maupun perspektif nilai-nilai Islam dalam kontrak menempatkan kebebasan berkontrak dan konsensualisme sebagai asas yang menguatkan daya ikat perjanjian, sambil menegaskan adanya batas kepatuhan pada norma (hukum positif) dan kepatuhan pada syariah (hukum Islam) (Nurfitrah, 2023; Salsabila & Ispriyarso, 2023; Saputri et al., 2021).

G. Bentuk Perjanjian dan Kaitannya dengan Keabsahan

Dalam hukum perdata, sejumlah kajian menegaskan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis; karena itu perjanjian lisan tetap dapat sah selama memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata (Hartono & Prananingtyas, 2022; Ibrahim, 2023; Permana, 2023). Bahkan ditegaskan bahwa kekuatan mengikat perjanjian bukan terletak pada bentuk tertulis atau lisan, melainkan pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, walaupun perjanjian lisan cenderung memiliki kelemahan pada aspek pembuktian bila terjadi sengketa (Ibrahim, 2023; Permana, 2023).

Di sisi lain, penelitian mengenai perjanjian pranikah menunjukkan adanya konteks perjanjian tertentu yang secara praktik/ketentuan mensyaratkan bentuk tertentu: perjanjian pranikah agar sah dan mengikat "harus dibuat autentik di hadapan notaris," dan pembuatan perjanjian perkawinan harus berpedoman pada UU Perkawinan dan KHI. Jika melanggar ketentuan tersebut, perjanjian tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Aziz, 2019). Ini menunjukkan bahwa walaupun asas umum perjanjian tidak mewajibkan tertulis, beberapa jenis perjanjian dapat tunduk pada persyaratan formil khusus, sehingga analisis keabsahan tidak boleh berhenti pada Pasal 1320 secara abstrak, tetapi juga harus memperhatikan aturan sektoral yang relevan (Aziz, 2019; Nugraha et al., 2020).

Dalam konteks hukum Islam, mekanisme ijab–kabul yang menekankan pertemuan kehendak secara substansial menegaskan bahwa format (misalnya komunikasi lisan/elektronik) bukan otomatis penentu sah-tidaknya akad, melainkan sejauh mana kesepahaman kehendak (ijab–kabul) dan persyaratan syariah serta syarat sah perjanjian terpenuhi (Irianto, 2020; Istiawati, 2021). Hal ini tercermin dalam studi perjanjian endorsement via direct message yang dinilai sah dan mengikat baik menurut Pasal 1320 KUHPerdata maupun menurut hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syara' (Irianto, 2020).

Dengan demikian, dalam praktik modern, isu formalitas harus dibedakan dari isu validitas: validitas berpusat pada terpenuhinya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (serta kepatuhan syariah), sedangkan formalitas tertulis bisa menjadi syarat tambahan pada jenis perjanjian tertentu atau menjadi kebutuhan pembuktian (Aziz, 2019; Irianto, 2020; Permana, 2023).

H. Akibat Hukum bila Syarat Sah Tidak Terpenuhi: "Dapat Dibatalkan" vs "Batal Demi Hukum" dan Padanannya dalam Terminologi Akad

Kerangka akibat hukum dalam KUHPerdata secara umum dijelaskan: pelanggaran syarat subjektif (kesepakatan/kecakapan) berimplikasi perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan pelanggaran syarat objektif (hal tertentu/sebab halal) berimplikasi perjanjian batal demi hukum (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022). Dalam literatur hukum perjanjian, juga dijelaskan bahwa selama belum dibatalkan hakim, perjanjian yang "dapat dibatalkan" masih dianggap sah dan mengikat. Sebaliknya, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada (Hartono & Prananingtyas, 2022; Suryaningsih et al., 2023). Kerangka ini juga dipakai dalam kajian-kajian sektoral—misalnya perjanjian elektronik, perjanjian pengangkutan, atau kontrak lain—sebagai konsekuensi standar dari tidak terpenuhinya Pasal 1320 (Hanim, 2011; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022).

Dalam kerangka ekonomi syariah (KHES) dan perjanjian syariah, padanan konseptual juga dikemukakan: akad/perjanjian memiliki syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (objek akad/hal tertentu dan tujuan akad/sebab halal). Pelanggaran syarat subjektif dapat berimplikasi "dapat diminta pembatalan/dapat dibatalkan," atau dalam terminologi akad disebut "akad yang fasad," sedangkan pelanggaran syarat objektif berimplikasi batal demi hukum (Hanifah & Koto, 2023).

Selain itu, kajian pembatalan sepihak dalam sewa-menyewa menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat konsep al-iqalah (terminasi berdasarkan kesepakatan bersama) yang mengembalikan para pihak pada status semula seperti sebelum akad, sedangkan dalam hukum positif, pembatalan sepihak dipandang bertentangan dengan ketentuan tertentu (dalam studi tersebut dirujuk Pasal 1570 KUHPerdata) (Arif & Sari, 2022). Ini menunjukkan bahwa pembahasan akibat hukum dalam perjanjian syariah di Indonesia tidak hanya menyentuh kategori "batal demi hukum" atau "dapat dibatalkan" menurut KUHPerdata, tetapi juga dapat melibatkan konsep terminasi/pembatalan dalam fikih muamalah yang menekankan prinsip kesepakatan dalam penghentian akad (Arif & Sari, 2022; Hanifah & Koto, 2023).

I. Contoh Sintesis Penerapan: Perjanjian Syariah Lembaga Keuangan, Klausul Basmalah, dan Perjanjian Keluarga

Kajian tentang perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa penilaian keabsahan akad perlu menimbang terpenuhinya syarat sah perjanjian dan syarat formal terbentuknya perikatan, serta mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat pokok, yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Dalam konteks ini, pencantuman klausul basmalah dinyatakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari sudut hukum positif, penambahan basmalah tidak memiliki implikasi hukum yang diatur undang-undang. Namun dari sudut pandang Islam, basmalah memuat prinsip-prinsip perjanjian syariah sehingga menimbulkan konsekuensi hukum internal syariah dan mempertegas ikatan para pihak (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Contoh ini memperlihatkan bagaimana perjanjian syariah dapat memuat simbol/rumusan religius yang tidak mengubah syarat sah menurut KUHPerdata, tetapi memiliki makna normatif dalam perspektif syariah (Hanifah & Koto, 2023; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Pada ranah perjanjian keluarga, kajian perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa dalam literatur fikih tidak dikenal istilah "perjanjian perkawinan" secara terminologis seperti dalam KUHPerdata, tetapi ditemukan bahasan dengan maksud sepadan, yaitu "ijab kabul yang disertai syarat" atau "persyaratan dalam perkawinan," dengan penggambaran perkawinan sebagai mitsaqan ghaliza (ikatan yang kuat) (Bimantara & Asari, 2022). Kajian yang sama menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian sebenarnya tercermin pada syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan pasal-pasal terkait dalam Kompilasi Hukum Islam, serta menegaskan kesepahaman lintas rezim bahwa isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan (Bimantara & Asari, 2022). Sejalan dengan itu, kajian perjanjian pranikah menegaskan bahwa calon pasangan yang hendak membuat perjanjian perkawinan harus berpedoman pada UU Perkawinan dan KHI. Jika melanggar ketentuan tersebut, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Aziz, 2019).

Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa "sahnya perjanjian menurut hukum Islam" dalam praktik Indonesia beroperasi dalam kerangka plural: syarat sah KUHPerdata menjadi fondasi umum, sementara norma keluarga Islam (KHI) dan batasan substansi—tidak bertentangan dengan hukum Islam—menjadi lapisan kepatuhan tambahan (Aziz, 2019; Bimantara & Asari, 2022).

________________________________________

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, sahnya perjanjian menurut hukum Islam dalam konteks praktik di Indonesia dapat dipahami sebagai kondisi ketika akad memenuhi dua lapis pengujian secara simultan:

Pertama, syarat sah perjanjian umum menurut Pasal 1320 KUHPerdata, meliputi kesepakatan yang bebas dari cacat kehendak, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal/tidak terlarang (Samudra & Hibar, 2021; Saputri et al., 2021; Wahid & Rohadi, 2022).

Kedua, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya bahwa akad tidak bertentangan dengan syara' dan objek/tujuannya tidak melanggar prinsip muamalah—termasuk larangan objek yang tidak jelas, haram zatnya, atau mengandung gharar dan maysir (Arso et al., 2021; Irianto, 2020; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

Hubungan kedua kerangka itu juga dipertegas oleh kajian KHES yang menunjukkan kesetaraan konseptual antara terminologi syariah (pihak yang berakad, objek akad, tujuan akad) dengan terminologi Pasal 1320 KUHPerdata (kecakapan, hal tertentu, sebab halal) (Hanifah & Koto, 2023; Suryaningsih et al., 2023). Dengan demikian, untuk menilai mengikat-tidaknya perjanjian syariah secara komprehensif, analisis keabsahan perlu memadukan uji legal-formal Pasal 1320 KUHPerdata dan uji kepatuhan syariah sebagai standar legitimasi normatif Islam, dengan memperhatikan pula bahwa beberapa bidang—misalnya perjanjian perkawinan—dapat memiliki persyaratan sektoral tambahan berupa UU Perkawinan dan KHI (Aziz, 2019; Bimantara & Asari, 2022; Salsabila & Ispriyarso, 2023).

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, disarankan agar para praktisi hukum, terutama yang bergerak di bidang keuangan syariah dan hukum keluarga Islam, senantiasa melakukan pengujian ganda (dual compliance testing) dalam setiap penyusunan dan penilaian perjanjian syariah, yaitu dengan mengecek pemenuhan Pasal 1320 KUHPerdata sekaligus kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah. Selain itu, pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan harmonisasi lebih lanjut antara ketentuan perjanjian dalam KUHPerdata dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah guna memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi para pihak yang bertransaksi dalam kerangka ekonomi syariah di Indonesia.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alfarisi, M. S., Ternando, A., Irawan, A., Rahman, R., & Syazali, E. A. (2023). Penerapan Kontrak Perjanjian Kerja di Indonesia Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper). Legalitas Jurnal Hukum, 15(1), 91. https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.440

Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep Akad dan Perjanjian Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Arso, D. D., Edytiawarman, E., & Muljono, S. (2021). Perbandingan Kontrak Jual Beli Elektronik Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Justitia Et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3278

Aziz, I. (2019). Asas Kebebasan dalam Berkontrak Menurut Hukum Islam. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(2), 383–400. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.500

Bimantara, D., & Asari, A. (2022). Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata. Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 4(2), 143–155. https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6969

Hanifah, I., & Koto, I. (2023). Perjanjian Elektronik Yang Dibuat Oleh Anak Di Bawah Umur. Legalitas Jurnal Hukum, 14(2), 187. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i2.332

Hanim, L. (2011). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) di Era Globalisasi. Jurnal Dinamika Hukum, 11(Edsus). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.262

Hartono, L. V. Z., & Prananingtyas, P. (2022). Aspek Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online. Notarius, 16(3), 1361–1375. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41327

Hidayanto, B. I. (2023). Kohesi Klausul Basmalah Pada Perjanjian Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Sanskara Ekonomi Dan Kewirausahaan, 2(01), 50–60. https://doi.org/10.58812/sek.v2i01.269

Hoirunnisa, H., & Martoyo, M. (2022). Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember. Rechtenstudent, 3(2), 160–171. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126

Ibrahim, M. Y. (2023). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. Fenomena, 21(2), 173. https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3777

Irianto, S. (2020). Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPerdata Dalam Hukum Perjanjian. Spektrum Hukum, 17(1). https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1431

Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 4(1), 208–216. https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034

Nugraha, N. A., Judiasih, S. D., & Nurhayati, E. (2020). Status Kedewasaan Anak yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur dalam Pembuatan Perjanjian Kawin pada Praktik Kenotariatan di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-an, 4(1). https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518

Nurfitrah, M. (2023). Janji Menikahi yang Mengikat dalam Kaitannya dengan Asas Pacta Sunt Servanda. Jurnal USM Law Review, 6(1), 79–93. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848

Permana, Y. S. (2023). Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 274–286. https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8228

Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 56–73. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593

Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1343–1354. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085

Samudra, D., & Hibar, U. (2021). Studi Komparasi Sahnya Perjanjian antara Pasal 1320 KUHPerdata dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. LAW, 1(1), 26–38. https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9

Saputri, R. I., Iswanto, B., Heniyatun, H., & Nurwati, N. (2021). Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan). Borobudur Law Review, 3(2), 99–110. https://doi.org/10.31603/burrev.4735

Suryaningsih, S., Rojak, E. A., & Himayasari, N. D. (2023). Analisis Fiqh Muamalah dan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Perjanjian Endorsement Melalui Direct Message. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 91–98. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2790

Wahid, A., & Rohadi, R. (2022). Perjanjian Jual Beli Melalui Aplikasi Online oleh Anak di Bawah Umur. Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon, 6(1), 26–34. https://doi.org/10.32534/djmc.v6i1.3155

Wibowo, A. T., & Ekowati, E. (2022). Surat Kuasa Menjual dalam Akad Pembiayaan Perbankan Syariah dan Dampaknya terhadap Eksekusi Jaminan Benda Tidak Bergerak. Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, 9(1), 1–18. https://doi.org/10.31942/iq.v9i1.5708