01681 - Relaas Sebagai Instrumen Kunci Pemberitahuan Perkara Pada Peradilan Agama Di Indonesia

Abstrak

Relaas merupakan berita acara pemanggilan dan/atau pemberitahuan yang dibuat oleh juru sita atau juru sita pengganti sebagai bukti formil bahwa pengadilan telah menyampaikan dokumen secara resmi dan patut kepada pihak yang berkepentingan. Artikel ini mengkaji kedudukan, fungsi, dasar hukum, serta problematika relaas dalam sistem Peradilan Agama di Indonesia. Peradilan Agama pada prinsipnya menggunakan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, yakni HIR/RBg, kecuali terdapat pengaturan khusus. Dalam kerangka tersebut, relaas berfungsi sebagai akta autentik yang menentukan sah atau tidaknya pemanggilan, yang pada gilirannya memengaruhi legitimasi tahapan persidangan, termasuk penjatuhan putusan verstek maupun gugurnya gugatan. Problematika utama yang diidentifikasi meliputi relaas yang secara formal sah tetapi secara faktual tidak sampai kepada pihak, pelanggaran tenggang waktu pemanggilan, serta ketiadaan sanksi tegas bagi perangkat desa atau kelurahan yang tidak meneruskan panggilan. Sebagai respons, berbagai inovasi prosedural telah dikembangkan, termasuk pemanggilan elektronik melalui sistem e-Court, yang tetap menempatkan juru sita sebagai aktor sentral dalam dokumentasi pemanggilan. Dalam perspektif nilai Peradilan Agama, relaas dapat dipahami sebagai bagian dari perangkat prosedural yang mendukung keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas proses, sejalan dengan orientasi mashlahah dan maqashid al-syari'ah, serta prinsip pertanggungjawaban peradilan yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: relaas; juru sita; pemanggilan; Peradilan Agama; hukum acara perdata

________________________________________

Abstract

Relaas is the official record of summons and/or notification prepared by a court bailiff (juru sita) or substitute bailiff as formal evidence that the court has officially and properly delivered documents to the relevant parties. This article examines the legal position, functions, normative basis, and practical problems of relaas within the Indonesian Religious Court (Peradilan Agama) system. The Religious Court principally applies the civil procedural law applicable in general courts, namely HIR/RBg, except where specific regulations provide otherwise. Within this framework, relaas functions as an authentic deed that determines the validity of a summons, which in turn affects the legitimacy of trial proceedings, including the issuance of a default judgment (verstek) and the dismissal of claims. Key problems identified include relaas that are formally valid yet factually never reach the relevant parties, violations of summons time limits, and the absence of strict sanctions against village or sub-district officials who fail to forward the summons. In response, various procedural innovations have been developed, including electronic summons through the e-Court system, which continues to place the bailiff as the central actor in summons documentation. From the value perspective of the Religious Court, relaas can be understood as part of the procedural apparatus supporting justice, legal certainty, and process accountability, in line with the orientation of mashlahah and maqashid al-syari'ah, as well as the principle of judicial accountability grounded in Belief in the One Almighty God.

Keywords: relaas; court bailiff; summons; Religious Court; civil procedural law

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik peradilan di Indonesia, termasuk di lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang beragama Islam—misalnya bidang perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah—proses beracara tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan resmi kepada para pihak (Widyakso, 2018). Di Peradilan Agama, hukum acara yang dipakai pada prinsipnya mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum, kecuali terdapat pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Agama (Suharto, 2018).

Kerangka ini juga ditegaskan dalam kajian sistem Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang dirujuk, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada Pengadilan Negeri, yaitu HIR/RBg, khususnya untuk jenis-jenis perkara yang hukum acaranya belum diatur secara khusus (Domiri, 2016). Dalam konteks inilah relaas—sebagai berita acara pemanggilan dan/atau pemberitahuan yang dibuat oleh juru sita—memegang peran fundamental karena relaas menjadi bukti formil bahwa pengadilan telah melakukan penyampaian dokumen secara resmi dan patut kepada subjek yang harus diberitahu (Domiri, 2016; Widyakso, 2018).

Di sisi lain, "menurut hukum Islam" dalam konteks Peradilan Agama Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fikih acara peradilan klasik, melainkan sebagai praktik peradilan negara yang memadukan hukum materiil Islam—misalnya yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam—dengan hukum formil acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), sebagaimana dicatat bahwa Peradilan Agama dalam pembuktian dan prosedurnya menggunakan sistem hukum acara perdata, meskipun kaidah pembuktian dalam tradisi Islam memiliki perbedaan tertentu (Marnita, 2017).

Karena relaas adalah instrumen prosedural yang menentukan sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan, maka relaas dapat dipandang sebagai bagian dari mekanisme kelembagaan untuk menjaga keadilan prosedural (procedural fairness) yang menjadi prasyarat tercapainya putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem peradilan yang menyatakan putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," serta menempatkan hakim pada tanggung jawab etik dan religius dalam memutus perkara (Widiyaningsih & Abdurochim, 2019).

________________________________________

II. PENGERTIAN RELAAS DAN KEDUDUKANNYA SEBAGAI BERITA ACARA PEMBERITAHUAN OLEH JURU SITA

Relaas dalam konteks peradilan dipahami sebagai risalah tertulis yang dibuat oleh juru sita atau juru sita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan atau pemberitahuan, dan dalam praktik peradilan agama disebut pula sebagai "relaas atau berita acara pemanggilan" (Widyakso, 2018). Konstruksi ini menunjukkan bahwa relaas bukan sekadar surat pengantar, melainkan dokumen resmi pengadilan yang merekam tindakan formil juru sita saat menyampaikan panggilan atau pemberitahuan kepada para pihak (Widyakso, 2018).

Sejalan dengan itu, kajian tentang putusan verstek dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa proses persidangan dimulai dari pemanggilan dan pemberitahuan, dan sesudah pemanggilan dilakukan, juru sita harus menyerahkan risalah (relaas) pemanggilan kepada hakim yang memeriksa perkara sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Dengan demikian, relaas berfungsi sebagai jembatan antara tindakan administratif-prosedural juru sita dan penilaian yudisial hakim mengenai apakah proses beracara telah memenuhi syarat pemanggilan yang sah dan patut.

Lebih jauh, relaas juga diposisikan sebagai dokumen yang kuat dari aspek pembuktian formil. Dalam pembahasan mengenai instrumen pemanggilan, relaas dipandang sebagai instrumen sangat penting karena tanpa pemanggilan, kehadiran para pihak di persidangan tidak mempunyai dasar hukum. Bahkan, kajian yang secara khusus menyoroti pemanggilan menyebutkan bahwa surat panggilan (relaas) dalam hukum acara perdata dikategorikan sebagai akta autentik; konsekuensinya, segala sesuatu yang dimuat di dalam relaas harus dianggap benar sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa relaas bukan hanya "bukti telah dikirim," melainkan bukti autentik yang berpengaruh langsung pada legitimasi tindakan pengadilan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan.

________________________________________

III. DASAR HUKUM POSITIF RELAAS DALAM PERADILAN AGAMA: HIR/RBg DAN PRINSIP "RESMI DAN PATUT"

Kerangka normatif relaas bertumpu pada ketentuan-ketentuan pemanggilan dan pemberitahuan dalam HIR/RBg yang digunakan juga di lingkungan Peradilan Agama, sesuai penjelasan bahwa hukum acara Peradilan Agama pada dasarnya mengikuti HIR/RBg untuk perkara-perkara yang belum diatur secara khusus (Domiri, 2016). Dalam hukum acara, pemanggilan harus memenuhi syarat "resmi" dan "patut," di mana "resmi" menunjuk pada kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan "patut" terkait dengan kelayakan prosedur pemanggilan termasuk memperhatikan tenggang waktu pemanggilan.

Ketentuan tenggang waktu ini ditegaskan dalam berbagai kajian: terdapat penjelasan bahwa pemanggilan tidak boleh dilakukan kurang dari tiga hari sebelum sidang (tiga hari kerja), dan juga diuraikan bahwa praktik pemanggilan dengan waktu kurang dari tiga hari merupakan pelanggaran terhadap ketentuan HIR yang mensyaratkan panggilan minimal tiga hari sebelum sidang (Hakim, 2019). Dengan demikian, relaas yang mencatat pemanggilan dengan tenggang waktu yang tidak patut berpotensi menimbulkan cacat prosedural yang berdampak pada keabsahan tahapan persidangan berikutnya (Hakim, 2019).

Selain aspek waktu, aspek cara penyampaian juga menentukan sah atau tidaknya pemanggilan. Ketentuan yang dirujuk menyatakan bahwa panggilan atau pemberitahuan dianggap sah jika diberikan kepada pihak yang bersangkutan, atau jika tidak bertemu maka dapat disampaikan kepada kepala desa atau lurah di tempat pihak berdomisili, dengan kewajiban kepala desa untuk segera memberitahukan kepada pihak yang bersangkutan (Hakim, 2019). Rujukan Pasal 390 ayat (1) HIR juga dijelaskan sebagai dasar bahwa surat juru sita pada prinsipnya disampaikan kepada orang yang bersangkutan di tempat tinggalnya, dan bila tidak bertemu, dapat disampaikan kepada kepala desa yang wajib segera memberitahukan kepada orang tersebut. Karena relaas merekam bagaimana penyampaian dilakukan—langsung atau melalui perangkat desa atau lurah—maka relaas menjadi dokumen penentu apakah syarat penyampaian menurut ketentuan tersebut telah terpenuhi (Hakim, 2019).

________________________________________

IV. PERAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN JURU SITA DALAM MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN RELAAS

Dalam sistem Peradilan Agama, aparatur peradilan mencakup hakim, panitera, dan juru sita, masing-masing dengan fungsi yang berbeda (Domiri, 2016). Juru sita diposisikan sebagai pelaksana perintah ketua sidang dan sekaligus pejabat yang menjalankan berbagai tindakan formil tertentu atas perintah pengadilan (Domiri, 2016). Uraian mengenai tugas juru sita di lingkungan Peradilan Agama menegaskan bahwa juru sita melaksanakan semua perintah Ketua Sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan, serta membuat berita acara yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Domiri, 2016). Di sini terlihat bahwa relaas merupakan bagian dari kewenangan juru sita dalam melakukan pemberitahuan atau pemanggilan sekaligus membuat berita acara yang menjadi bukti resmi tindakan tersebut (Domiri, 2016; Widyakso, 2018).

Kewenangan juru sita juga dibatasi secara teritorial. Kajian tentang kewenangan juru sita di Peradilan Agama menyatakan bahwa juru sita berwenang melakukan tugas di daerah hukum Pengadilan Agama tempat ia bertugas, sehingga bila harus memanggil orang di luar wilayahnya, juru sita perlu meminta bantuan juru sita Pengadilan Agama wilayah lain; mekanisme ini dipandang memakan waktu dan dapat menghambat penyelesaian perkara (Domiri, 2016). Pada level pertanggungjawaban, juru sita atau juru sita pengganti secara kelembagaan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Panitera (Domiri, 2016). Konfigurasi kewenangan dan pertanggungjawaban ini penting karena relaas pada dasarnya adalah dokumen resmi yang lahir dari tindakan pejabat pengadilan dalam jalur komando dan administrasi yang ditentukan, sehingga kesalahan prosedur dalam pembuatan atau penyampaian relaas dapat menimbulkan konsekuensi yuridis dalam beracara (Domiri, 2016).

________________________________________

V. SUBSTANSI YANG DICATAT DALAM RELAAS: REKAMAN PERISTIWA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN

Sebagai berita acara, relaas tidak hanya menyatakan "surat telah disampaikan," tetapi juga mencatat peristiwa yang ditemui juru sita saat melakukan penyampaian. Dalam kajian perkara perceraian yang diputus verstek, ditegaskan bahwa peristiwa yang ditemui juru sita atau juru sita pengganti ketika menyampaikan panggilan—apakah bertemu langsung atau tidak, apa yang dikatakan pihak yang dipanggil, serta bagaimana cara penyampaian panggilan—harus dicatat dalam berita acara (relaas) panggilan dan disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim sebagai bukti bahwa para pihak telah dipanggil (Suharto, 2018). Penegasan serupa juga muncul dalam pembahasan putusan verstek di hukum acara perdata yang menekankan bahwa setelah melakukan panggilan, juru sita harus menyerahkan relaas panggilan kepada hakim sebagai bukti bahwa tergugat telah dipanggil. Dengan demikian, relaas berfungsi sebagai "memori prosedural" yang memungkinkan hakim mengevaluasi apakah standar resmi dan patut telah dipenuhi sebelum hakim melangkah ke tahap pemeriksaan substansi perkara (Suharto, 2018).

Relaas juga menjadi tempat dicatatnya kondisi khusus yang relevan bagi kelanjutan perkara, misalnya ketika alamat tidak sesuai atau pihak yang dipanggil tidak ditemukan. Dalam pembahasan pemanfaatan teknologi untuk penyederhanaan prosedur beracara, dijelaskan bahwa jika ternyata tidak ada nama orang yang dimaksud atau tidak sesuai alamat, juru sita akan mencatatnya dalam berita acara yang menyatakan pihak yang dipanggil tidak bertempat tinggal sesuai alamat dalam surat gugatan (Suwardi, 2021). Uraian ini menunjukkan bahwa relaas tidak hanya berfungsi untuk membuktikan "telah dilakukan pemanggilan," tetapi juga dapat menjadi dasar bagi langkah prosedural lanjutan, misalnya pemanggilan ulang atau penilaian mengenai keberadaan atau alamat pihak (jeriherman, 2021; Suwardi, 2021).

________________________________________

VI. KONSEKUENSI YURIDIS RELAAS: VERSTEK, GUGUR, DAN VALIDITAS TAHAPAN PERSIDANGAN

Karena relaas adalah bukti pemanggilan, sah atau tidaknya pemanggilan yang direkam dalam relaas sangat menentukan jalannya proses pemeriksaan. Literatur mengenai putusan verstek menegaskan bahwa sah atau tidaknya pemanggilan dan pemberitahuan sangat menentukan baik atau buruknya proses pemeriksaan persidangan. Dalam studi putusan verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, ditegaskan bahwa ketidakhadiran tergugat setelah adanya pemanggilan yang sah dan patut oleh juru sita menjadi alasan kuat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan verstek (Azzahra & Badriyah, 2023). Secara konseptual, ini menempatkan relaas sebagai prasyarat formil yang memastikan bahwa verstek tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang, melainkan setelah terbukti melalui relaas bahwa pengadilan telah memberi kesempatan hadir secara prosedural (Azzahra & Badriyah, 2023).

Konsekuensi relaas juga tampak pada perkara ketika penggugat tidak hadir. Dalam kajian mengenai ketidakhadiran penggugat, dijelaskan bahwa sebelum menggugurkan gugatan, hakim harus teliti memeriksa berita acara pemanggilan terlebih dahulu untuk memastikan pemanggilan telah dilakukan dengan benar; jika pemanggilan tidak dilakukan dengan benar, hakim tidak dapat menggugurkan gugatan dan akan meminta juru sita melakukan pemanggilan kembali (jeriherman, 2021). Kajian yang sama bahkan mengemukakan bahwa biaya panggilan pengadilan yang tidak sah akan dibayar oleh juru sita yang salah mengeluarkan panggilan, dan juru sita yang tidak kompeten setidaknya dapat diberikan teguran, bahkan dapat dikenai langkah administratif bila kesalahan berulang (jeriherman, 2021). Dengan demikian, relaas beroperasi sebagai instrumen kontrol prosedural yang melindungi hak para pihak agar tidak dirugikan oleh cacat pemanggilan, sekaligus menjadi mekanisme akuntabilitas bagi aparatur pemanggilan (Hakim, 2019; jeriherman, 2021).

Keterkaitan relaas dengan keabsahan sidang juga ditegaskan dalam kajian yang menyatakan bahwa juru sita atau juru sita pengganti sebagai pejabat pengadilan harus berpedoman pada aturan dan tata cara pemanggilan; jika pemanggilan dilaksanakan tanpa mengikuti tata cara tersebut, panggilan menjadi tidak sah dan berpengaruh pada persidangan. Pernyataan ini memperjelas posisi relaas sebagai titik temu antara legalitas formal dan perlindungan hak prosedural para pihak, karena kerusakan pada aspek pemanggilan yang direkam dalam relaas dapat mengganggu legitimasi pemeriksaan dan putusan.

________________________________________

VII. RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN UPAYA HUKUM

Selain untuk pemanggilan sidang, relaas juga berperan dalam pemberitahuan putusan dan konsekuensi upaya hukum. Dalam pembahasan problematika hukum formil sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, dinyatakan bahwa apabila salah satu pihak tidak hadir, maka juru sita akan menyampaikan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir; pihak yang tidak hadir dan tidak puas dapat mengajukan upaya hukum banding dalam kurun waktu empat belas hari setelah putusan diterima oleh yang bersangkutan (Marnita, 2017). Uraian serupa juga muncul dalam catatan mengenai tahapan pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa jika penggugat atau tergugat tidak hadir saat putusan dibacakan, juru sita Pengadilan Agama menyampaikan amar putusan kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah empat belas hari sejak amar putusan diterima pihak yang tidak hadir (Widiyaningsih & Abdurochim, 2019).

Dua rujukan ini memperlihatkan bahwa relaas pemberitahuan putusan tidak hanya bersifat administratif, melainkan berdampak pada perhitungan tenggang waktu hak upaya hukum dan—dalam praktik yang dijelaskan—juga terkait kapan putusan memperoleh kekuatan hukum tetap bagi pihak yang tidak hadir (Marnita, 2017; Widiyaningsih & Abdurochim, 2019).

Di titik ini, relaas dapat dipahami sebagai perangkat yang menjamin hak para pihak atas akses terhadap proses peradilan dan hak atas upaya hukum. Karena relaas merupakan akta autentik yang memuat peristiwa pemberitahuan, maka relaas menjadi dasar pembuktian kapan pemberitahuan dilakukan dan, pada gilirannya, kapan tenggang waktu upaya hukum mulai berjalan sebagaimana praktik yang diuraikan (Marnita, 2017). Dengan demikian, kualitas dan akurasi relaas bukan sekadar persoalan tata usaha, tetapi berhubungan langsung dengan perlindungan hak prosedural para pihak di bawah prinsip due process of law (Marnita, 2017).

________________________________________

VIII. PROBLEMATIKA PRAKTIK: RELAAS TIDAK SAMPAI, PERAN PERANGKAT DESA/LURAH, DAN RISIKO KERUGIAN HAK PARA PIHAK

Walaupun secara normatif pemanggilan dapat dilakukan melalui kepala desa atau lurah ketika pihak tidak dapat ditemui, praktik di lapangan menimbulkan problem tersendiri. Kajian tentang perlindungan hukum bagi pihak yang tidak menerima relaas menyatakan bahwa Pasal 390 HIR menganggap panggilan atau pemberitahuan sah bila diberikan kepada pihak yang bersangkutan atau diterima kepala desa atau lurah, tetapi problem timbul ketika panggilan dan pemberitahuan hanya disampaikan kepada kepala desa atau lurah: tidak ada jaminan kepala desa atau lurah benar-benar menyampaikan panggilan atau putusan yang dititipkan oleh juru sita (Hakim, 2019). Akibatnya, juru sita secara formal telah menunaikan tugas, namun pihak yang bersangkutan dapat tetap tidak menerima panggilan atau pemberitahuan, misalnya karena sedang tidak berada di daerah atau telah berpindah tempat kedudukan (Hakim, 2019). Dalam kerangka perlindungan hak, studi yang sama menekankan bahwa kondisi pihak tidak menerima relaas secara langsung dapat merugikan hak-hak pihak tersebut dan karenanya memunculkan kebutuhan perubahan atau penambahan mekanisme agar informasi benar-benar sampai, misalnya melalui media elektronik atau media lain (Hakim, 2019; Suwardi, 2021).

Problem "relaas tidak sampai" juga dipotret dalam kajian simplifikasi prosedur beracara berbasis teknologi. Disebutkan adanya permasalahan dalam praktik mengenai tidak sampainya relaas panggilan kepada para pihak, ketiadaan sanksi tegas bagi kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan relaas panggilan kepada pihak yang berperkara, serta dampak lanjutan berupa pemanggilan ulang karena pihak tidak hadir pada persidangan pertama (Suwardi, 2021). Bahkan digambarkan skenario ketika relaas dicatat "sudah disampaikan" melalui kelurahan atau desa, tetapi tidak sampai ke tangan tergugat; pemanggilan diulang dengan berita acara serupa, yang kemudian berkontribusi pada anggapan Ketua Majelis Hakim bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara tetap dan pasti (Suwardi, 2021). Paparan ini menegaskan bahwa relaas bukan hanya dokumen "sekali jadi," melainkan dapat menjadi titik rawan yang memengaruhi konstruksi fakta prosedural—misalnya status keberadaan atau alamat pihak—bila sistem penyampaian tidak efektif (Hakim, 2019; Suwardi, 2021).

Di samping itu, terdapat pula problem pelanggaran tenggang waktu pemanggilan. Kajian perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak menerima relaas mencatat bahwa salah satu masalah yang sering terjadi adalah waktu panggilan kurang dari tiga hari, yang berarti menyalahi ketentuan HIR yang mengharuskan panggilan minimal tiga hari sebelum sidang (Hakim, 2019). Karena relaas merekam tanggal penyampaian dan jadwal sidang, relaas pada kondisi ini dapat menjadi bukti adanya cacat prosedural yang semestinya dievaluasi hakim sebelum mengambil langkah-langkah seperti verstek atau gugur (Hakim, 2019; jeriherman, 2021).

________________________________________

IX. TRANSFORMASI DAN INOVASI: PEMANGGILAN ELEKTRONIK (E-SUMMONS) DAN PENGUATAN FUNGSI RELAAS

Untuk merespons problem relaas yang tidak sampai dan inefisiensi pemanggilan konvensional, berbagai gagasan reformasi prosedural menempatkan teknologi informasi sebagai instrumen mitigasi risiko. Kajian simplifikasi prosedur menyatakan bahwa relaas panggilan selain disampaikan secara langsung juga bisa dilakukan secara elektronik—misalnya pesan singkat atau surat elektronik—terutama untuk meminimalkan kasus relaas yang tidak sampai ketika penyampaian melalui kelurahan atau desa tidak efektif; kajian ini juga menekankan perlunya sanksi tegas bagi kelurahan atau desa yang tidak menyampaikan relaas (Suwardi, 2021).

Secara implementatif, studi efektivitas e-litigasi di Pengadilan Agama Polewali menjelaskan bahwa persidangan elektronik dimulai dari pemanggilan elektronik (e-summons), di mana surat pemanggilan atau dokumen pemberitahuan dibuat otomatis dalam aplikasi e-Court dan dikirim secara elektronik kepada pihak berperkara; pemanggilan atau pemberitahuan elektronik dipandang sah sepanjang dikirim ke domisili elektronik dan mengikuti jangka waktu yang ditetapkan undang-undang (Priyadi, 2023). Studi yang sama juga menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab mengunggah panggilan atau informasi ke aplikasi e-Court adalah juru sita atau juru sita pengganti, yang ditunjuk oleh panitera (Priyadi, 2023). Dengan demikian, walaupun kanal pengirimannya berubah (digital), peran juru sita tetap sentral, dan kebutuhan akan dokumentasi tindakan—dalam bentuk berita acara atau rekam jejak panggilan—tetap melekat pada fungsi juru sita sebagai aparatur pemanggilan (Domiri, 2016; Priyadi, 2023).

Bukti tambahan mengenai pemanggilan elektronik juga ditemukan dalam studi efektivitas e-Court untuk sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang menyebut bahwa pemanggilan para pihak secara elektronik dilakukan oleh juru sita atau juru sita pengganti melalui sistem informasi pengadilan kepada domisili elektronik para pihak atas perintah hakim (Journal et al., 2021). Ini memperlihatkan konsistensi bahwa, sekalipun pemanggilan dipindahkan ke medium elektronik, logika kewenangan tetap: pemanggilan berjalan atas perintah hakim, dilaksanakan oleh juru sita, dan ditujukan ke domisili—kini "domisili elektronik"—yang dapat dipertanggungjawabkan (Journal et al., 2021; Priyadi, 2023).

Studi Polewali juga menambahkan bahwa jika domisili pihak yang dipanggil berada di luar lingkungan pengadilan agama yang melakukan pemanggilan, maka berita acara pemanggilan disalin ke pengadilan agama tempat pihak itu berada (Priyadi, 2023). Uraian ini berkelindan dengan catatan mengenai keterbatasan yurisdiksi juru sita yang hanya berwenang di wilayahnya sehingga membutuhkan bantuan pengadilan lain untuk penyampaian lintas wilayah, yang pada prosedur konvensional dinilai memakan waktu (Domiri, 2016; Priyadi, 2023).

Pada saat yang sama, terdapat pula kebijakan pemanggilan melalui surat tercatat yang dalam kajian efektivitasnya dipaparkan sebagai penggantian peran juru sita dalam pemanggilan dan pemberitahuan putusan, namun juru sita masih diperlukan untuk membuat relaas panggilan dan relaas pemberitahuan putusan (Nabila, 2023). Kajian tersebut juga mengingatkan adanya perbedaan kapasitas: juru sita memahami hukum acara perdata, sedangkan petugas pos dapat kurang memahami hukum acara perdata, yang pada praktiknya berpotensi memengaruhi kualitas pemanggilan atau pemberitahuan dan efektivitas asas sederhana, cepat, serta biaya ringan (Nabila, 2023). Dengan kata lain, transformasi kanal pemanggilan tidak menghapus kebutuhan akan relaas sebagai dokumen formal yang dibangun di atas kompetensi hukum acara; justru perubahan kanal dapat memperkuat urgensi standardisasi relaas dan pengawasan kualitas pemanggilan agar hak para pihak tidak tergerus oleh risiko administratif (Hakim, 2019; Nabila, 2023).

________________________________________

X. SINTESIS PERSPEKTIF "MENURUT HUKUM ISLAM" DALAM KERANGKA PERADILAN AGAMA INDONESIA

Dalam praktik peradilan agama, relaas bekerja di dalam sistem negara yang menempatkan hakim sebagai pengadil yang tidak hanya menerapkan peraturan perundang-undangan, tetapi—dalam konteks tertentu—juga diharapkan memutus dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Al-Hadis, dan pendapat ulama) di samping hukum positif, sebagaimana disebut dalam kajian kewenangan hakim Pengadilan Agama dalam perkara poligami (Iswari et al., 2021). Namun, pada saat yang sama, Peradilan Agama diuraikan menghadapi problematika hukum formil, termasuk dalam sengketa ekonomi syariah, karena ketiadaan instrumen hukum formal dan materiil yang sepenuhnya tersinkron, sehingga hakim sering harus menggali berbagai aturan acara yang tersebar dan pada akhirnya menimbulkan potensi ketidakpastian penerapan hukum (Marnita, 2017). Dalam keadaan ini, relaas sebagai mekanisme pemanggilan atau pemberitahuan yang bertumpu pada HIR/RBg dapat dipahami sebagai bagian dari "infrastruktur prosedural" yang tersedia dan dioperasionalkan untuk menjamin proses pemeriksaan berjalan menurut standar sah dan patut yang diakui sistem (Domiri, 2016; Marnita, 2017).

Dari sudut nilai, sebagian kajian pada Peradilan Agama menautkan pelaksanaan tindakan peradilan—misalnya eksekusi nafkah perceraian—dengan tujuan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang diposisikan sebagai langkah menuju kemaslahatan (mashlahah) dan tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) (Hartini et al., 2017). Walaupun rujukan tersebut membahas eksekusi, ia memperlihatkan cara argumentasi bahwa tindakan-tindakan prosedural yang dilakukan Peradilan Agama diarahkan untuk tujuan nilai-nilai dasar yang juga dikenal dalam diskursus Islam (Hartini et al., 2017). Dalam konteks relaas, hubungan nilai ini dapat diletakkan pada level bahwa relaas merupakan prasyarat proses yang menjamin para pihak memperoleh informasi yang patut dan kesempatan prosedural untuk hadir atau menjawab, sehingga keputusan tidak lahir dari prosedur yang meniadakan hak didengar (audi et alteram partem), dalam batas penjelasan bahwa sah atau tidaknya pemanggilan menentukan kualitas proses pemeriksaan (jeriherman, 2021).

Di samping itu, etos pertanggungjawaban putusan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juga dikaji sebagai prinsip yang belum memiliki penjelasan operasional memadai, namun mengingatkan bahwa hakim memikul tanggung jawab tidak hanya kepada negara dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan (Widiyaningsih & Abdurochim, 2019). Dalam kerangka tersebut, relaas dapat dipahami sebagai instrumen administratif-yuridis yang membantu menjaga akuntabilitas proses: hakim tidak menjatuhkan verstek atau gugur tanpa terlebih dahulu memeriksa relaas, dan bila relaas cacat, sidang semestinya tidak dilanjutkan pada konsekuensi yang merugikan pihak yang sebenarnya belum dipanggil secara patut (Azzahra & Badriyah, 2023; jeriherman, 2021).

________________________________________

XI. PENUTUP

Relaas dalam Peradilan Agama Indonesia merupakan berita acara pemanggilan atau pemberitahuan yang dibuat oleh juru sita atau juru sita pengganti sebagai bukti formil bahwa pengadilan telah menyampaikan dokumen secara resmi dan patut kepada pihak yang berkepentingan (Widyakso, 2018). Relaas berakar pada kerangka hukum acara perdata (HIR/RBg) yang juga dipakai di lingkungan Peradilan Agama kecuali ada pengaturan khusus, dan karenanya relaas menjadi penentu legalitas tahapan persidangan seperti verstek atau gugurnya gugatan, karena hakim wajib memeriksa kebenaran pemanggilan berdasarkan relaas sebelum menjatuhkan konsekuensi prosedural (Domiri, 2016; jeriherman, 2021).

Problematika relaas—khususnya relaas yang secara formal "sah" tetapi secara faktual tidak sampai kepada pihak karena mekanisme titip kepada perangkat desa atau lurah—telah diidentifikasi sebagai sumber kerugian hak prosedural dan inefisiensi, sehingga mendorong gagasan serta implementasi pemanggilan elektronik dan inovasi lain, yang tetap menempatkan juru sita sebagai aktor penting dan tetap membutuhkan dokumentasi pemanggilan yang dapat dipertanggungjawabkan (Priyadi, 2023; Suwardi, 2021).

Dalam pembacaan "menurut hukum Islam" pada level institusional Peradilan Agama, relaas dapat dipahami sebagai bagian dari perangkat prosedural untuk menjaga keadilan, kepastian, dan akuntabilitas proses, sejalan dengan orientasi nilai yang dalam konteks lain—misalnya eksekusi—dikaitkan dengan mashlahah dan maqashid al-syari'ah (Hartini et al., 2017), serta sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban peradilan yang diletakkan "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Widiyaningsih & Abdurochim, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, S. F., & Badriyah, S. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas objek eksekusi hak tanggungan. Lex Renaissance, 8(1), 167–184. https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss1.art10

Domiri. (2016). Analisis tentang sistem peradilan agama di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 46(3), 327. https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no3.92

Hakim, F. L. (2019). Simplifikasi prosedur beracara dengan pemanfaatan teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.85

Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 14(2), 128–138. https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852

Iswari, A. A. I. P. M., Puspadma, I. N. A., & Suryani, L. P. (2021). Konsinyasi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), 412–417. https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3265.412-417

jeriherman. (2021). Penentuan hari sidang dan pemanggilan para pihak serta penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/2bmzs

Journal, E. hisbah, Afifufillah, M. S., Afifah, N., & Fadhli, M. A. (2021). Konsinyasi pengadaan tanah untuk jalan tol perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law, 1(1), 17–32. https://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i1.3802

Marnita, M. (2017). Eksekusi jaminan hak tanggungan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung). Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.791

Nabila, S. H. (2023). Peran notaris dalam pelaksanaan hapusnya perikatan dengan cara penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penitipan dan penyimpanan. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 3(1), 82–87. https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1581

Priyadi, A. (2023). Eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas 1B. Wijayakusuma Law Review, 5(2). https://doi.org/10.51921/wlr.v5i2.250

Suharto, S. (2018). Pengkajian praktek tugas wewenang dan prosedur sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Diversi: Jurnal Hukum, 1(2), 114. https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.131

Suwardi, S. (2021). Tinjauan yuridis pelaksanaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Ensiklopedia Social Review, 3(1), 78–84. https://doi.org/10.33559/esr.v3i1.685

Widiyaningsih, W., & Abdurochim, S. (2019). Tinjauan yuridis implementasi conservatoir beslag (sita jaminan) dalam putusan Nomor 2/PDT.G/2018/PN MJL. Journal Presumption of Law, 1(1). https://doi.org/10.31949/jpl.v1i1.4

Widyakso, R. (2018). Eksekusi nafkah perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Ulumuddin, 11(1), 116. https://doi.org/10.22219/ulum.v11i1.10409