01680 - Rekonstruksi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia: Metodologi, Institusionalisasi, Dan Harmonisasi Sistem Hukum Nasional

Reconstruction of Law in the Perspective of Islamic Law in Indonesia: Methodology, Institutionalization, and Harmonization of the National Legal System

Abstract

This article examines the concept of legal reconstruction in the perspective of Islamic law within the pluralistic national legal system of Indonesia. Using a normative-juridical approach with literature analysis, this study synthesizes various scholarly works to map the dimensions, methodologies, and challenges of Islamic legal reconstruction in the Indonesian context. The findings reveal that Islamic legal reconstruction in Indonesia operates across three interconnected dimensions: (1) internal reconstruction, which emphasizes the strengthening of ijtihad methodology and a hierarchical reading of norms—from foundational values to general principles to detailed provisions—so that legal solutions remain grounded in maslahah, justice, and universal principles; (2) external reconstruction, which emphasizes the transformation and objectification of Islamic legal values into national law through democratic and academic-scientific mechanisms compatible with a pluralistic society; and (3) institutional reconstruction, which demands simultaneous structuring of legal substance, structure, and culture. Concrete examples—including the Compilation of Islamic Law (KHI), the wasiat wajibah innovation in inheritance law, the discourse on living law in criminal law reform, and the Acehnese qanun—illustrate that reconstruction operates in a field of tension between social adaptation, democratization demands, human rights concerns, and the imperative of maintaining coherence within the national legal system under Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: legal reconstruction, Islamic law, ijtihad, national legal system, Pancasila, legal pluralism

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep rekonstruksi hukum dalam perspektif hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat pluralistik. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis berbasis analisis literatur, studi ini mensintesis berbagai karya ilmiah untuk memetakan dimensi, metodologi, dan tantangan rekonstruksi hukum Islam dalam konteks keindonesiaan. Temuan menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum Islam di Indonesia bergerak dalam tiga dimensi yang saling terkait: (1) rekonstruksi internal, yang menekankan penguatan metodologi ijtihad dan pembacaan berjenjang atas norma dari nilai dasar, asas umum, hingga norma detail agar solusi hukum tetap berpijak pada kemaslahatan, keadilan, dan prinsip universal; (2) rekonstruksi eksternal, yang menekankan transformasi dan objektifikasi nilai serta kaidah hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui mekanisme demokratis dan ilmiah-akademik yang kompatibel dengan masyarakat plural; serta (3) rekonstruksi institusional, yang menuntut penataan simultan atas substansi, struktur, dan budaya hukum. Contoh-contoh konkret—mencakup Kompilasi Hukum Islam (KHI), inovasi wasiat wajibah dalam hukum waris, wacana living law dalam pembaruan hukum pidana, dan qanun Aceh—menggambarkan bahwa rekonstruksi berlangsung dalam ruang tarik-menarik antara kebutuhan adaptasi sosial, tuntutan demokratisasi, isu hak asasi manusia, dan keharusan menjaga koherensi sistem hukum nasional di bawah Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: rekonstruksi hukum, hukum Islam, ijtihad, sistem hukum nasional, Pancasila, pluralisme hukum

________________________________________

A. Pendahuluan: Makna "Rekonstruksi Hukum" dalam Horizon Hukum Islam

Rekonstruksi hukum—dipahami sebagai upaya membangun ulang atau memperbaiki sistem maupun norma hukum agar lebih sesuai dengan keadaan—dalam konteks hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang majemuk (plural), di mana hukum Barat (warisan kolonial), hukum adat, dan hukum Islam sama-sama hadir sebagai "bahan baku" pembentukan hukum nasional, dengan tingkat institusionalisasi yang berbeda-beda (Bo'a, 2018; Mardani, 2008, 2009; Tungga, 2019). Dalam agenda reformasi hukum, pembaruan tidak dipersempit hanya pada perubahan teks peraturan, tetapi mencakup penataan institusi, pembaruan perangkat peraturan dari level konstitusi hingga regulasi paling bawah, dan pembaruan cara berpikir serta perilaku masyarakat hukum agar selaras dengan tuntutan perkembangan zaman (Nuzul, 2018). Karena itu, agenda pembaruan hukum nasional, menurut Andi Nuzul, juga harus mencakup pembaruan terhadap hukum Islam itu sendiri, bukan sekadar menempatkannya sebagai "sumber nilai" tanpa pembacaan ulang yang memadai terhadap konteks Indonesia kontemporer (Nuzul, 2018).

Dalam diskursus ketatanegaraan dan teori negara hukum di Indonesia, sebagian literatur menekankan bahwa konsepsi "negara hukum" (Rule of Law/Rechtstaat) di Indonesia bukanlah bangunan yang sepenuhnya tumbuh dari dalam masyarakat, melainkan hasil adopsi dan transplantasi yang terkait dengan politik hukum kolonial—khususnya melalui politik konkordansi (Nur, 2023). Situasi ini menjadi relevan bagi rekonstruksi hukum menurut hukum Islam, sebab rekonstruksi tidak semata menyangkut "apa" norma syariah/fikih yang hendak dihadirkan, melainkan juga menyentuh "bagaimana" paradigma negara hukum dan metodologi pembentukan hukum nasional dikritisi, ditafsir ulang, lalu diselaraskan dengan nilai-nilai yang diakui dalam tata hukum Indonesia—terutama Pancasila dan UUD 1945 (Bo'a, 2018; Halim, 2013; Nur, 2023). Dengan demikian, rekonstruksi hukum menurut hukum Islam di Indonesia bergerak di dua ranah yang saling terkait: (i) rekonstruksi internal hukum Islam (metodologi istinbāṭ/ijtihad, struktur norma, dan orientasi kemaslahatan), dan (ii) rekonstruksi relasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang plural, demokratis, dan berlandaskan Pancasila (Hefni, 2022; Itmam, 2019; Qomariyah, 2015).

________________________________________

B. Hukum Islam, Fikih, dan Ruang Rekonstruksi: Membedakan Wahyu, Ijtihad, dan Produk Negara

Sejumlah literatur menegaskan bahwa hukum Islam berakar pada al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi pengembangannya dalam kehidupan sosial dilakukan melalui ijtihad sehingga memungkinkan respons terhadap konteks masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia yang plural (Irawan, 2021; Samsudin, 2018). Di titik ini, pembedaan konseptual antara syariah, fikih, dan qanun/produk legislasi menjadi krusial untuk memetakan ruang rekonstruksi. Yasin menjelaskan dinamika epistemologi yuridis—dalam konteks ekonomi syariah, tetapi relevan secara metodologis—yang bergerak melalui fase sharī'ah dan fiqh (berkarakter normatif-doktrinal) menuju qānūn dan qaḍā' (berkarakter legal-formal/positif), sehingga transformasi dari norma moral-doktrinal menjadi norma mengikat secara negara membutuhkan otoritas dan mekanisme pengenalan, perubahan, dan pengadilan sebagaimana dibaca melalui teori transisi hukum (Yasin, 2015). Munajat secara eksplisit juga menegaskan pembedaan tersebut: formalisasi syariah dalam negara modern pada dasarnya berwujud qānūn; sehingga penerapan "syariah" dalam praktik kenegaraan sering kali merupakan penerapan keputusan fikih (hasil ijtihad), bukan identik dengan "wahyu" itu sendiri (Munajat, 2019). Pembedaan ini penting karena rekonstruksi hukum menurut hukum Islam dalam negara-bangsa (nation state) cenderung bekerja pada wilayah fikih dan qanun (produk manusia/negara) yang terbuka untuk pembaruan, sementara tetap mengklaim orientasi pada tujuan-tujuan syariah (Munajat, 2019; Samsudin, 2018; Yasin, 2015).

Dalam konteks Indonesia, Aiz menekankan bahwa pemahaman hukum Islam yang diformulasikan sebagai hukum positif seharusnya dipahami sebagai "fikih" (produk ijtihad), bukan disakralkan sebagai identik dengan wahyu, dan karena itu lebih mungkin dikontekstualkan serta dibuka ruang rekonstruksinya (Aiz, 2018). Hal ini sejalan dengan gagasan pembaruan yang menolak pendekatan tekstual-literalis yang menutup ruang majazi dan qiyasi, serta menegaskan kebutuhan formulasi hukum yang sesuai tuntutan masa dan lingkungan (Aiz, 2018). Dalam kerangka ini, rekonstruksi hukum bukan berarti "mengubah wahyu", melainkan menata ulang (reformulasi) pemahaman dan institusionalisasi hasil ijtihad agar kompatibel dengan kebutuhan sosial serta kerangka konstitusional Indonesia (Aiz, 2018; Hefni, 2022; Itmam, 2019).

________________________________________

C. Landasan Normatif-Filosofis Rekonstruksi: Hierarki Norma, Maqāṣid, dan Maslahat

Sebagian literatur mengusulkan bahwa rekonstruksi hukum Islam memerlukan perangkat konseptual yang memungkinkan pemetaan dari nilai dasar sampai norma detail. Wibowo dan Sugitanata merumuskan pertingkatan norma dalam hukum Islam: (i) nilai/prinsip dasar (al-mabādi'/al-qiyam al-asāsiyyah) seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, dan persaudaraan; (ii) asas/prinsip umum (al-uṣūl al-kulliyyah) yang kerap terumuskan sebagai kaidah fikih; dan (iii) ketentuan detail-konkret (al-aḥkām al-far'iyyah) (Wibowo & Sugitanata, 2023). Formulasi berjenjang semacam ini dipandang membantu penyelesaian persoalan kontemporer karena pembacaan hukum tidak berhenti pada norma taklifi/wad'i yang detail, melainkan menautkannya pada asas umum dan nilai universal yang lebih abstrak (Wibowo & Sugitanata, 2023). Dalam kerangka rekonstruksi, perangkat hierarki norma ini menyediakan mekanisme "uji koherensi": ketika norma detail mengalami ketegangan dengan realitas sosial, pembaruan diarahkan agar tetap terpaut pada asas umum dan nilai dasar (Samsudin, 2018; Wibowo & Sugitanata, 2023).

Di ranah metodologi pengembangan hukum, Qomariyah menekankan peluang transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui instrumen usul fikih dan teknik pengembangan seperti 'urf, istihsan, dan istishlah, seraya menegaskan pentingnya nilai-nilai filosofis—termasuk maqāṣid al-syarī'ah—dan qawā'id fiqhiyyah sebagai prinsip yang memungkinkan adaptasi lintas konteks (Qomariyah, 2015). Pada level kebijakan hukum nasional, Asmawi menunjukkan bagaimana teori maslahat—dengan orientasi perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan—dapat menjiwai norma hukum positif, sebagaimana ia membahas UU Pemberantasan Korupsi, dan dibaca sebagai transformasi/objektifikasi hukum pidana Islam ke dalam tatanan hukum negara (Asmawi, 2009). Pada wilayah tata kelola pemerintahan, Sabil dkk. juga menunjukkan bahwa pengawasan internal dalam regulasi pemerintah dapat dianalisis sebagai wasā'il (sarana) dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan dinilai selaras dengan tujuan syarak, meskipun memerlukan penyempurnaan implementasi (Sabil et al., 2020). Tiga jalur ini—hierarki norma, maqāṣid, dan maslahat/wasā'il—membentuk fondasi argumentatif bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan dan koherensi nilai, bukan semata reproduksi literal norma historis (Asmawi, 2009; Qomariyah, 2015; Wibowo & Sugitanata, 2023).

________________________________________

D. Rekonstruksi Metodologis: Ijtihad Kontekstual, Eklektisisme, dan "Jalan Tengah" dalam Sistem Plural

Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi hukum menurut hukum Islam sering dirumuskan melalui pendekatan integratif yang mengakui pluralitas sistem hukum. Itmam (2019) menjelaskan epistemologi A. Qodri Azizy sebagai integrasi antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Islam dengan pendekatan demokratis dan keilmuan, yang dikenal sebagai eklektisisme hukum; sementara konsep Indonesian Jurisprudence yang ditawarkannya diposisikan sebagai upaya positivisasi hukum Islam yang dilakukan secara ilmiah-akademik dengan proses demokratis sesuai sistem hukum Indonesia yang plural (Itmam, 2019). Hefni mempertegas bahwa Qodri menempatkan hukum Islam sebagai produk pengetahuan (ijtihad) yang dapat direkonstruksi agar lebih holistik dan komprehensif; namun ia menolak formalisasi/intervensi negara dan lebih menekankan dialektika keilmuan yang dapat diterima secara demokratis (Hefni, 2022). Di sini, rekonstruksi bukan sekadar "mengislamkan" hukum nasional secara formal, melainkan merumuskan titik temu (kompromi kebangsaan) melalui integrasi disiplin dan kompatibilitas dengan konteks keindonesiaan (Hefni, 2022; Itmam, 2019).

Di sisi lain, Aiz menunjukkan adanya tradisi pemikiran yang mendukung unifikasi regulasi yang berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk aturan bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, sekaligus menegaskan kewajiban merumuskan hukum sesuai tuntutan masa—pandangan yang dinisbatkan dalam artikel tersebut kepada Ibn al-Muqaffa dan Muhammad Abduh (Aiz, 2018). Namun Aiz juga mengkritik pendekatan yang memaknai hukum hanya berdasarkan literatur secara tekstual tanpa memberi tempat pada pemahaman majazi dan qiyasi (Aiz, 2018). Dengan demikian, spektrum rekonstruksi mencakup: (i) dorongan unifikasi/positivisasi tertentu, dan (ii) dorongan pembaruan metodologis agar ijtihad lebih kontekstual; keduanya bertemu pada kebutuhan untuk menghindari pembekuan fikih klasik dan memperluas ruang interpretasi yang sesuai dengan lingkungan sosial-politik Indonesia (Aiz, 2018; Hefni, 2022; Qomariyah, 2015).

________________________________________

E. Rekonstruksi dalam Kerangka Negara Hukum Pancasila: Grundnorm, Pluralisme, dan Harmonisasi

Kerangka nasional Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Bo'a menyatakan bahwa legitimasi yuridis Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ditegaskan melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 dan setelah reformasi dikukuhkan kembali dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 (Bo'a, 2018). Dalam kerangka ini, sistem hukum nasional "wajib berlandaskan Pancasila", tetapi Bo'a juga mencatat gejala tergerusnya peran Pancasila akibat resistensi terhadap Orde Baru, menguatnya pluralisme hukum yang memicu disharmonisasi, serta kecenderungan menjadikan Pancasila sekadar simbol (Bo'a, 2018). Tungga secara sejalan menekankan bahwa Indonesia menerapkan beberapa sistem hukum (civil law, common law, hukum Islam, hukum adat), pluralisme hukum menguat pasca-reformasi, dan akibatnya status Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dapat termarjinalkan; karena itu diperlukan penguatan Pancasila sebagai puncak hierarki norma untuk mengikat keragaman sistem (Tungga, 2019). Keduanya relevan bagi rekonstruksi hukum menurut hukum Islam karena setiap proses transformasi/positivisasi norma Islam harus beroperasi dalam kerangka validitas dan harmonisasi norma yang berpuncak pada Pancasila dan UUD 1945 (Bo'a, 2018; Tungga, 2019).

Dalam tradisi politik hukum Islam Indonesia, Halim menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke hukum nasional tidak berkorelasi dengan perjuangan menuju negara Islam; sebaliknya, legislasi hukum Islam dinilai berkontribusi positif memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara-bangsa Indonesia (Halim, 2013). Halim juga menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam pada level legislasi tidak perlu dikhawatirkan karena didorong kekuatan Islam kultural dan karena posisinya sebagai sumber hukum, akomodasi tersebut terlebih dahulu mengalami "pengujian ketat" agar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Halim, 2013). Perspektif ini menyediakan landasan bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam, dalam tata hukum Indonesia, idealnya bergerak melalui mekanisme demokratis dan uji kompatibilitas konstitusional, bukan melalui pemaksaan formal yang mengabaikan pluralitas (Halim, 2013; Hefni, 2022; Itmam, 2019).

________________________________________

F. Jalur Institusional Rekonstruksi: Internalisasi, Taqnīn, dan Problem "Legalisasi vs. Birokratisasi"

Literatur tentang internalisasi dan positivisasi menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam di Indonesia kerap mengambil jalur pembentukan peraturan perundang-undangan (taqnīn/taqnin). Irawan menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia didasarkan pada al-Qur'an dan al-Sunnah serta dikembangkan melalui ijtihad dalam konteks masyarakat plural; ia juga menyatakan bahwa dalam perkembangan berikutnya hukum Islam menjadi salah satu dari tiga bahan dasar hukum nasional selain hukum adat dan hukum Barat, dan dinamika internalisasi ke peraturan perundang-undangan dipengaruhi faktor sejarah serta politik (Irawan, 2021). Santoso menempatkan taqnin sebagai proses yang mendorong perubahan hukum dengan menggeser rezim lama menuju hukum positif, dan dalam konteks legislasi Indonesia, taqnin dipandang relevan untuk menghasilkan hukum yang lebih dinamis di masyarakat majemuk serta lebih mampu mewujudkan kemaslahatan (Santoso, 2023). Santoso juga memberi contoh kodifikasi hukum perdata Islam di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 1974 dan taqnin melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Aiz, 2018; Santoso, 2023).

Namun, jalur positivisasi juga mengandung kritik. Fauzan dan Fata, dengan menyoroti UU zakat, wakaf, dan haji, menyimpulkan bahwa keberadaan UU tersebut menunjukkan penerimaan sistem hukum Indonesia terhadap pemberlakuan hukum Islam sebagai bagian integral hukum nasional, tetapi mereka juga menilai kelemahannya: penekanan lebih pada aspek administratif ketimbang mandatory sehingga cenderung menjadi "birokratisasi syariah" (Fauzan & Fata, 2018). Konstruksi kritik ini penting bagi rekonstruksi hukum menurut hukum Islam, sebab ia memperingatkan bahwa menjadikan norma Islam sebagai hukum positif tidak otomatis berarti tercapainya idealitas syariah; kualitas rekonstruksi perlu diuji dari substansi tujuan (maqāṣid/maslahat) dan efektivitas sosialnya, bukan hanya dari hadirnya perangkat administratif (Fauzan & Fata, 2018; Qomariyah, 2015; Sabil et al., 2020).

________________________________________

G. Contoh Rekonstruksi di Indonesia: KHI, Dialektika HAM, dan Persoalan Keluarga

KHI sering dipahami sebagai contoh konkret rekonstruksi (kompilasi/kodifikasi) hukum keluarga Islam dalam kerangka negara. Aiz menegaskan bahwa KHI memiliki posisi legal-formal karena tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tetapi ia juga menyatakan KHI "bukan peraturan perundang-undangan", bukan undang-undang, dan bukan peraturan pemerintah, sehingga menandai kompleksitas statusnya dalam tata hukum nasional (Aiz, 2018). Wibowo membaca KHI sebagai ijtihad progresif yang pada masanya visioner dan sesuai kebutuhan masyarakat Islam Indonesia, serta menilai terdapat terobosan pembaruan—misalnya terkait pengetatan izin poligami, talak di depan sidang pengadilan agama, pengakuan harta bersama, perjanjian perkawinan, dan pembatasan usia minimal perkawinan—yang dipahami sebagai wujud penekanan pada nilai HAM dan maqāṣid al-syarī'ah (E. S. A. Wibowo, 2019). Wibowo juga menempatkan relasi KHI dan CLD-KHI sebagai dialektika-kritis yang menunjukkan keniscayaan perubahan; keduanya dipandang sebagai dua ijtihad otonom dengan konteks sosial-politik berbeda (Orde Baru dan Orde Reformasi) namun sama-sama mengusung perjuangan nilai HAM (Aiz, 2018; E. S. A. Wibowo, 2019).

Akan tetapi, rekonstruksi hukum keluarga juga memunculkan perdebatan normatif, termasuk isu keadilan gender dan orientasi nilai Pancasila. Kholis dkk. menyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 beserta regulasi turunannya seperti KHI belum mencapai nilai-nilai Pancasila serta misi utama hukum berupa keadilan dan kemanusiaan; mereka juga mengaitkan ketidakadilan dengan konfigurasi politik pembentukan UU dan pola pemahaman teks agama yang "hitam-putih" (Kholis et al., 2017). Artikel tersebut bahkan merekomendasikan penghapusan ketentuan poligami tertentu dan mendorong monogami mutlak atas dasar eliminasi diskriminasi (Kholis et al., 2017). Sadari, dalam kerangka studi ḥudūdī (limit/batas) pada hukum keluarga Islam dalam KHI, menekankan pentingnya desakralisasi agar produk KHI menjadi progresif seiring perkembangan modernitas dan konteks keindonesiaan; ia juga mengaitkannya dengan kebutuhan koherensi terhadap HAM dan realitas modern seperti nation state, demokrasi, dan konstitusionalisme (Sadari, 2016). Dengan demikian, contoh KHI memperlihatkan bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam beroperasi sebagai arena dialektika antara: (i) kodifikasi/positivisasi, (ii) penguatan maqāṣid dan HAM, serta (iii) tuntutan harmonisasi dengan Pancasila dan dinamika politik legislasi (Kholis et al., 2017; Sadari, 2016; E. S. A. Wibowo, 2019).

________________________________________

H. Rekonstruksi pada Isu Waris: Pluralisme Agama, Yurisprudensi, dan Wasiat Wajibah

Rekonstruksi hukum waris menjadi contoh bagaimana ketegangan pluralisme agama dan rasa keadilan mendorong inovasi normatif. Mufid menegaskan bahwa dalam KHI tidak tersedia waris bagi ahli waris yang murtad, dan perbedaan agama diposisikan sebagai penghalang mewaris (khusus untuk ahli waris); tetapi untuk memenuhi rasa keadilan dan penghormatan, ia menjelaskan bahwa ahli waris non-Muslim tetap memperoleh bagian melalui wasiat wajibah yang diproses melalui penetapan pengadilan sebagai jalan keluar (Mufid, 2020). Mufid juga menekankan adanya perbedaan antara norma KHI dan norma yang muncul dalam putusan Mahkamah Agung, dan membaca putusan MA sebagai pembentukan aturan hukum yang digali dari ajaran Islam sekaligus sebagai bagian dari sistem nasional yang legal; ia menambahkan bahwa yurisprudensi Pengadilan Agama dapat disumbangkan sebagai norma bagi hukum nasional (Mufid, 2020). Al-Mabruri, dalam penelusuran pembaruan hukum waris dan wasiat, memasukkan wasiat wajibah sebagai salah satu inovasi, dan secara eksplisit menyebut bahwa wasiat wajibah memberi solusi bagi anak angkat untuk memperoleh sepertiga warisan meskipun tidak memiliki hubungan darah (Al-Mabruri, 2024). Rangkaian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam pada isu waris berlangsung melalui kombinasi kodifikasi (KHI), penemuan hukum oleh peradilan (yurisprudensi), dan inovasi instrumen seperti wasiat wajibah untuk merespons kompleksitas sosial (Al-Mabruri, 2024; Mufid, 2020).

________________________________________

I. Rekonstruksi Hukum Pidana dan "Hukum yang Hidup": Legalitas, Living Law, dan Objektifikasi Nilai

Rekonstruksi hukum menurut hukum Islam juga muncul pada diskursus pembaruan hukum pidana nasional. Hafizah dkk. membandingkan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam: keduanya tidak jauh berbeda dalam tujuan kepastian hukum dan perlindungan dari kesewenang-wenangan, tetapi mereka mencatat perbedaan penting bahwa dalam hukum pidana Islam tidak ada larangan menggunakan analogi, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia analogi tidak diperbolehkan; mereka juga menyatakan pembaruan makna asas legalitas penting agar mampu menyesuaikan perubahan zaman, dan bahwa rekonstruksi asas legalitas dapat dimulai dalam reformasi substansi hukum (Hafizah et al., 2022). Tongat dkk. menempatkan "hukum yang hidup dalam masyarakat" dalam pembaruan hukum pidana nasional dan menyimpulkan bahwa akomodasi living law dalam RUU KUHP merupakan rekonstruksi parsial; mereka juga menyatakan hukum Islam sebagai bagian dari living law mengalami degradasi peran dalam pembaruan hukum pidana nasional, salah satunya karena dominasi teori resepsi yang digagas Snouck Hurgronje (Tongat et al., 2020). Perspektif ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum pidana dalam kerangka keindonesiaan tidak hanya soal memasukkan norma, tetapi juga soal teori validitas sumber hukum (living law) dan bagaimana ia dilembagakan tanpa menimbulkan problem kepastian, disharmonisasi, atau resistensi (Bo'a, 2018; Hafizah et al., 2022; Tongat et al., 2020).

Munajat menawarkan kerangka transformasi hukum pidana Islam di Indonesia melalui "objektifikasi" agar dapat diterima tanpa membedakan suku, budaya, kelompok, dan agama; ia juga mengutip arah kebijakan GBHN 1999 yang menekankan penataan sistem hukum nasional dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbarui hukum kolonial (Munajat, 2019). Faisal, dalam menimbang wacana formalisasi hukum pidana Islam, menegaskan bahwa legislasi hukum pidana Islam memiliki kontribusi positif untuk memperkaya dan merekatkan kembali komitmen berbangsa dan bernegara; ia juga mengutip GBHN 1999 sebagai penanda pengakuan dan penghormatan terhadap agama dan hukum adat dalam agenda pembaruan hukum (Faisal, 2012). Dengan demikian, rekonstruksi hukum pidana menurut hukum Islam di Indonesia cenderung diproyeksikan sebagai transformasi nilai dan tujuan (maqāṣid/maslahat, objektifikasi, living law) yang dibawa ke dalam desain hukum pidana nasional, alih-alih semata formalisasi simbolik (Faisal, 2012; Munajat, 2019; Tongat et al., 2020).

________________________________________

J. Rekonstruksi pada Level Daerah: Qanun Aceh, Revitalisasi Penegakan, dan Batas Sistem Nasional

Aceh sering dijadikan studi kasus rekonstruksi hukum melalui otonomi khusus dan legislasi qanun. Amsori dan Jailani menegaskan bahwa pembentukan qanun (termasuk Qanun Jinayat) diposisikan sebagai program legislasi daerah dalam kerangka sistem hukum nasional; materi hukum pidana Islam memiliki peluang sebagai bahan baku pembentukan peraturan perundang-undangan di samping hukum adat dan hukum nasional, tetapi semuanya harus dilakukan dalam kerangka sistem hukum dan peradilan nasional (Amsori & Jailani, 2018). Myaskur dan Syalafiyah menekankan bahwa pembentukan, implementasi, dan penegakan qanun perlu melibatkan para pemangku kepentingan, serta pembenahan qanun dilakukan dengan menghormati substansi, struktur, dan budaya (adat) masyarakat, dengan ruh kemaslahatan, harmoni, dan pencegahan kemudaratan dalam kerangka siyasah syar'iyyah dan maqāṣid al-syarī'ah (Myaskur & Syalafiyah, 2021). Fahmi, melalui kajian revitalisasi penerapan syariat di Aceh, menyimpulkan perlunya revitalisasi dan reformasi menyeluruh-simultan: pembaruan konstruksi qanun, penguatan kewenangan penegak hukum, dan restorasi budaya masyarakat agar penerapan syariat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian; ia juga menilai penegakan belum optimal karena perilaku masyarakat dan penegak hukum belum mencerminkan nilai syariah (Fahmi, 2012). Aziz (2014) mempertegas bahwa penerapan syariat—khususnya hukum pidana Islam—terkait erat dengan situasi dan kondisi sosio-politik, dan kasus Aceh menunjukkan adanya penyesuaian norma fikih dengan kebutuhan masyarakat dalam kerangka negara modern (Aziz, 2014). Rangkaian ini menggambarkan rekonstruksi hukum menurut hukum Islam di level daerah sebagai kombinasi: (i) legislasi lokal dalam sistem nasional, (ii) penataan institusi dan budaya hukum, dan (iii) adaptasi substansi fikih terhadap kebutuhan sosial-politik (Amsori & Jailani, 2018; Aziz, 2014; Fahmi, 2012; Myaskur & Syalafiyah, 2021).

________________________________________

K. Tantangan Rekonstruksi: Perda Syariah, Pluralisme, dan Risiko Disintegrasi/Disharmonisasi

Rekonstruksi hukum bernuansa Islam pada level daerah—termasuk perda syariah—juga memunculkan perdebatan tentang pluralisme dan integrasi nasional. Suhli dkk. menyatakan bahwa perda syariah berimplikasi besar karena sifatnya mengikat pada masyarakat daerah; mereka menilai penting agar materi muatan perda syariah memuat nilai-nilai Pancasila untuk menghindari disintegrasi, mengingat Indonesia bukan hanya mengakui satu agama resmi dan masyarakat bersifat heterogen-majemuk (Suhli et al., 2022). Abra mendefinisikan perda syariah sebagai peraturan daerah bermuatan nilai/norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, menegaskan posisinya sebagai urutan terendah dalam tata hukum Indonesia, dan mengingatkan bahwa dalam negara kesatuan seluruh komponen hukum harus mencapai kesatuan tujuan hukum nasional dan tidak boleh menyimpang dari kerangka nasional (Abra, 2016). Bo'a dan Tungga menambahkan bahwa menguatnya pluralisme hukum pasca-reformasi dapat memicu kontradiksi/disharmonisasi dan menggerus Pancasila bila tidak ada mekanisme penempatan Pancasila sebagai puncak pengikat norma (Bo'a, 2018; Tungga, 2019). Arizal, dalam kajian pertarungan diskursif Islam politik pasca-Orde Baru, juga mencatat adanya kritik bahwa penerapan syariat melalui perda syariah dapat dipandang berbenturan dengan prinsip HAM modern dan dinilai diskriminatif pada kasus tertentu, sekaligus menunjukkan perbedaan perspektif internal di antara varian Islam politik mengenai makna dan tuntutan penerapan syariat (Arizal, 2022). Keseluruhan ini menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan ganda: tantangan harmonisasi norma dalam sistem plural berlandaskan Pancasila, dan tantangan sosiologis berupa penerimaan masyarakat majemuk serta perbedaan internal pemaknaan syariat (Arizal, 2022; Bo'a, 2018; Suhli et al., 2022).

________________________________________

L. Peran Lembaga dan Peradilan: dari Peradilan Agama hingga Mahkamah Konstitusi

Jalur rekonstruksi hukum juga berjalan melalui institusi peradilan dan kewenangannya. Tolhah menegaskan bahwa pada era reformasi, kewenangan Peradilan Agama diperluas untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, dan sekaligus menekankan bahwa keberadaan Peradilan Agama adalah wujud penerapan syariat bagi umat Islam dan bagian dari sistem tata hukum nasional yang filosofis dasarnya Pancasila (Tolhah, 2015). Pada level konstitusional, Alfitri menekankan bahwa Indonesia tidak merujuk syariah sebagai sumber legislasi dalam konstitusi, meskipun beberapa aspek syariah telah diinkorporasi ke sistem hukum Indonesia; ia juga berargumen Mahkamah Konstitusi menyatakan diri sebagai otoritas hukum dan karenanya berwenang menafsir dan membatasi hukum Islam sesuai agenda negara, tetapi putusan MK mempertimbangkan konsep dan kosakata hukum Islam untuk justifikasi sehingga dapat ditempatkan dalam ruang siyāsah shar'iyyah (Alfitri, 2016). Implikasi dari dua kajian ini adalah bahwa rekonstruksi hukum menurut hukum Islam di Indonesia tidak hanya terjadi melalui legislasi, melainkan melalui perluasan kompetensi peradilan dan praktik penafsiran konstitusional yang menentukan "norma Islam mana yang efektif" dalam kerangka negara (Alfitri, 2016; Tolhah, 2015).

________________________________________

M. Sintesis dan Pembahasan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, rekonstruksi hukum menurut hukum Islam—sejauh ditunjukkan oleh rujukan yang tersedia—cenderung mengambil bentuk sebagai berikut.

Pertama, rekonstruksi internal bertumpu pada penguatan metodologi ijtihad dan pembacaan berjenjang atas norma (nilai dasar–asas umum–norma detail) agar solusi hukum tetap berpijak pada kemaslahatan, keadilan, dan prinsip universal, serta tidak terjebak pada pembekuan fikih historis (Qomariyah, 2015; Samsudin, 2018; A. Wibowo & Sugitanata, 2023).

Kedua, rekonstruksi eksternal menekankan transformasi/objektifikasi nilai dan kaidah hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui mekanisme demokratis dan ilmiah-akademik—misalnya eklektisisme hukum—yang kompatibel dengan masyarakat plural (Halim, 2013; Hefni, 2022; Itmam, 2019).

Ketiga, rekonstruksi institusional menuntut penataan simultan atas substansi, struktur, dan budaya hukum—sejalan dengan agenda reformasi hukum yang tidak berhenti pada perubahan regulasi, tetapi juga pembaruan institusi dan perilaku/mentalitas penegakan hukum—agar penerapan nilai syariah tidak berhenti pada simbol atau birokratisasi (Fahmi, 2012; Fauzan & Fata, 2018; Nuzul, 2018).

Keempat, seluruh proses itu, dalam kerangka sistem hukum Indonesia, meniscayakan harmonisasi dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber tertinggi, untuk mencegah disharmonisasi akibat pluralisme sistem hukum dan untuk menjaga integrasi sosial-politik (Bo'a, 2018; Suhli et al., 2022; Tungga, 2019).

________________________________________

N. Penutup

Rekonstruksi hukum menurut hukum Islam, jika dibaca melalui rujukan yang tersedia, bukan sekadar proyek "menambah" norma Islam ke dalam peraturan, tetapi proses multidimensi yang mencakup rekonstruksi metodologi (ijtihad dan struktur norma), rekonstruksi institusional (taqnin, peradilan, penegakan), dan rekonstruksi paradigma (harmonisasi pluralisme hukum di bawah Pancasila dan UUD 1945). Contoh-contoh seperti KHI, dialektika KHI–CLD-KHI, inovasi wasiat wajibah, wacana living law dalam pembaruan KUHP, serta qanun Aceh menunjukkan bahwa rekonstruksi berlangsung dalam ruang tarik-menarik antara kebutuhan adaptasi sosial, tuntutan demokratisasi, isu HAM dan keadilan, serta keharusan menjaga koherensi sistem hukum nasional. Dengan demikian, rekonstruksi hukum menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai ikhtiar berkelanjutan untuk menghadirkan norma dan nilai Islam secara kontekstual, objektif, dan konstitusional dalam sistem hukum yang majemuk.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abra, E. H. (2016). Kontroversi legalitas dan penerapan perda syariah dalam sistem hukum Indonesia. Jurnal Dimensi, 3(3). https://doi.org/10.33373/dms.v3i3.95

Aiz, M. (2018). Format hukum Islam di Indonesia. Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 17(1), 89–112. https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8107

Al-Mabruri, M. N. U. (2024). Development and polemic renewal of inheritance law and compulsory wills in Indonesia. Al Hakam: The Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 4(1), 41–62. https://doi.org/10.35896/alhakam.v4i1.581

Alfitri, A. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tafsiran resmi hukum Islam di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11(2), 296. https://doi.org/10.31078/jk1125

Amsori, A., & Jailani, J. (2018). Legislasi qanun jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies, 4(2), 221. https://doi.org/10.20859/jar.v4i2.138

Arizal, J. (2022). Pertarungan diskursif Islam politik dalam wacana penerapan syariat Islam pasca-Orde Baru. JWP (Jurnal Wacana Politik), 7(1), 84. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.31920

Asmawi, A. (2009). Relevansi teori maslahat dengan UU pemberantasan korupsi. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 1(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.330

Aziz, S. (2014). Kanunisasi fikih jinayat kontemporer: Studi materi muatan Qānūn Jināyat Aceh dan Brunei Darussalam. Al-Ahkam, 24(2), 173. https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.145

Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. Jurnal Konstitusi, 15(1), 21. https://doi.org/10.31078/jk1512

Fahmi, C. (2012). Revitalisasi penerapan hukum syariat di Aceh (kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006). Tsaqafah, 8(2), 295. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27

Faisal, F. (2012). Menimbang wacana formalisasi hukum pidana Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 12(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.978

Fauzan, P. I., & Fata, A. K. (2018). Positivisasi syariah di Indonesia, legalisasi atau birokratisasi? Jurnal Konstitusi, 15(3), 592. https://doi.org/10.31078/jk1537

Hafizah, A., Ablisar, M., & Lubis, R. (2022). Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Mahadi: Indonesia Journal of Law, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8311

Halim, A. (2013). Membangun teori politik hukum Islam di Indonesia. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.938

Hefni, W. (2022). Pemikiran hukum nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme hukum Islam dan hukum umum. Undang: Jurnal Hukum, 5(2), 481–511. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.481-511

Irawan, H. (2021). Dinamika internalisasi hukum Islam kedalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Istinbath: Jurnal Hukum, 18(2), 352–368. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.4017

Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639

Kholis, N., Jumaiyah, J., & Wahidullah, W. (2017). Poligami dan ketidakadilan gender dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Al-Ahkam, 27(2), 195. https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.2.1971

Mardani, M. (2008). Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(2), 175. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no2.170

Mardani, M. (2009). Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(2), 268–288. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss2.art7

Mufid, A. (2020). Rekonstruksi hukum warisan di Indonesia perspektif pluralisme agama. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(1), 60–72. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1531

Munajat, M. (2019). Transformasi hukum pidana Islam dalam tata hukum Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 13(1), 1–13. https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2124

Myaskur, M., & Syalafiyah, N. (2021). Positivisasi syariat Islam di Aceh. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 75–89. https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.376

Nur, Z. (2023). Rekonstruksi negara hukum dalam paradigma hukum Islam dan ketatanegaraan di Indonesia. Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, 6(1), 119–142. https://doi.org/10.24853/ma.6.1.119-142

Nuzul, A. (2018). Hukum Islam mandiri dan terintegrasi (berkontribusi menguatkan sistem hukum nasional berwawasan ke-Indonesiaan). Al-Bayyinah, 2(1), 1–24. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.35

Qomariyah, S. (2015). Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: Idealisme dan realitas. Jurnal Penelitian, 11(1). https://doi.org/10.28918/jupe.v11i1.411

Sabil, J., Hasanah, R., & Abdullah, A. (2020). Pengawasan internal perspektif maqāṣid al-syarī'ah (analisis Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(2), 262. https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6518

Sadari, S. (2016). Studi Islam dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.22515/islimus.v1i1.226

Samsudin, T. (2018). Dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Istinbath: Jurnal Hukum, 15(1), 1. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1072

Santoso, L. (2023). Eksistensi taqnin dalam negara hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746

Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi penerapan perda syariah terhadap pluralisme di Indonesia. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 383–398. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117

Tolhah, A. (2015). Peluang dan tantangan kompetensi peradilan agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Asy-Syari'ah, 18(1), 123–138. https://doi.org/10.15575/as.v18i1.654

Tongat, T., Prasetyo, S. N., Aunuh, N., & Fajrin, Y. A. (2020). Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam pembaruan hukum pidana nasional. Jurnal Konstitusi, 17(1), 157. https://doi.org/10.31078/jk1717

Tungga, B. (2019). Sinergitas prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan prinsip pluralisme hukum. Jurnal Aktual Justice, 4(1), 66–80. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i1.475

Wibowo, A., & Sugitanata, A. (2023). Teori pertingkatan norma dan penemuan hukum Islam (pendalaman dan rekonstruksi konsep). Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.50

Wibowo, E. S. A. (2019). Aktualisasi hukum Islam dan HAM dalam Kompilasi Hukum Islam: Modernisasi hukum Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam implementasi maqasid al-syari'ah. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1–33. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i2.34

Yasin, M. N. (2015). Dinamika epistemologi yuridis ekonomi syariah di Indonesia perspektif transisi hukum H.L.A. Hart. Ulumuna, 19(1), 181–204. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1257