01682 - Renvoi Dalam Hukum Perdata Internasional Dan Relevansinya Bagi Penerapan Hukum Islam Di Indonesia

Renvoi in Private International Law and Its Relevance to the Application of Islamic Law in Indonesia

Abstrak

Renvoi merupakan salah satu doktrin klasik dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) yang timbul ketika kaidah pilihan hukum forum menunjuk pada hukum asing, namun hukum asing tersebut melalui kaidah HPI-nya sendiri merujuk kembali kepada hukum forum atau mengalihkannya kepada hukum negara ketiga. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep renvoi dalam kerangka HPI Indonesia serta relevansinya bagi penerapan hukum Islam sebagai hukum materiil positif dalam sistem peradilan Indonesia yang plural. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menunjukkan bahwa penerimaan renvoi dalam HPI Indonesia berkonsekuensi pada pemberlakuan hukum intern nasional, yang dalam bidang privat tertentu—khususnya hukum keluarga bagi umat Islam—dapat berwujud norma hukum Islam yang telah terpositivisasi, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lebih lanjut, renvoi dalam praktiknya berinteraksi dengan instrumen HPI lain, yakni ketertiban umum, kualifikasi berdasarkan lex fori, penyelundupan hukum, serta problem pembuktian hukum asing, yang keseluruhannya berpotensi menghasilkan dominasi lex fori. Dalam konteks sengketa keluarga lintas negara, seperti perkawinan di luar negeri dan isu perkawinan beda agama, renvoi dapat menjadi jalur teknis yang mengembalikan penerapan kepada hukum Indonesia, sementara ketertiban umum dan anti-penyelundupan hukum berfungsi sebagai pembatas nilai. Dengan demikian, "renvoi menurut hukum Islam" paling tepat dipahami bukan sebagai konsep yang bersumber dari fikih, melainkan sebagai mekanisme HPI yang dalam sistem hukum Indonesia yang plural berpotensi mengaktifkan kembali penerapan hukum keluarga Islam positif pada perkara-perkara tertentu.

Kata kunci: Renvoi; Hukum Perdata Internasional; Hukum Islam; Kompilasi Hukum Islam; Pilihan Hukum

________________________________________

Abstract

Renvoi is one of the classical doctrines in Private International Law (PIL) that arises when the forum's choice-of-law rule refers to foreign law, yet that foreign law—through its own PIL rules—refers back to the forum's law or redirects to a third country's law. This article aims to analyze the concept of renvoi within the framework of Indonesian PIL and its relevance to the application of Islamic law as positive substantive law within Indonesia's plural judicial system. Employing a normative legal research method based on library research, this study demonstrates that the acceptance of renvoi in Indonesian PIL results in the application of domestic national law, which in certain private law fields—particularly family law for Muslims—may take the form of positivized Islamic legal norms, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). Furthermore, renvoi in practice interacts with other PIL instruments, namely public order (ordre public), lex fori qualification, evasion of law (fraude à la loi), and the problem of proving foreign law, all of which potentially produce lex fori dominance. In the context of cross-border family disputes—such as marriages conducted abroad and interfaith marriage issues—renvoi may serve as a technical pathway that returns application to Indonesian law, while public order and anti-evasion principles function as value-based limiting mechanisms. Accordingly, "renvoi under Islamic law" is most accurately understood not as a concept originating from fiqh, but as a PIL mechanism that, within Indonesia's plural legal system, has the potential to reactivate the application of positive Islamic family law in specific cases.

Keywords: Renvoi; Private International Law; Islamic Law; Compilation of Islamic Law; Choice of Law

________________________________________

1. Pendahuluan

Renvoi — pelimpahan kembali — dalam hukum perdata internasional terjadi ketika hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah pilihan hukum negara forum merujuk kembali kepada hukum negara forum atau ke negara ketiga.

Dalam perkara keperdataan yang mengandung unsur asing, persoalan utama yang harus dijawab oleh hakim adalah "hukum mana yang harus diperlakukan" (choice of law), yakni apakah hukum nasional forum atau hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI forum (Kusumadara, 2022). HPI sendiri sering disebut pula sebagai conflict of laws dan mensyaratkan adanya unsur asing—misalnya perbedaan domisili atau kewarganegaraan—yang menyebabkan lebih dari satu sistem hukum berpotensi relevan dalam satu perkara (Jinoto, 2022; Tarigan & Abidin, 2022). Dalam konteks inilah doktrin renvoi (pelimpahan kembali) menjadi salah satu problem klasik HPI: renvoi terjadi ketika kaidah pilihan hukum forum menunjuk pada hukum asing, tetapi hukum asing yang ditunjuk tersebut—melalui kaidah HPI-nya sendiri—merujuk kembali kepada hukum forum atau bahkan merujuk kepada hukum negara ketiga (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022).

Pertanyaan "renvoi menurut hukum Islam" tidak selalu berarti bahwa renvoi adalah konsep yang berasal dari fikih; dalam sumber yang tersedia, renvoi dibahas sebagai doktrin HPI (doktrin konflik hukum), bukan sebagai institusi fikih yang berdiri sendiri (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022). Namun, renvoi menjadi relevan "bagi hukum Islam" dalam pengertian bagi penerapan hukum Islam sebagai hukum materiil positif di Indonesia, karena sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam dan Peradilan Agama dalam ruang privat tertentu (terutama keluarga), di samping hukum tertulis, hukum adat, dan pengaruh yurisprudensi (Hirowati et al., 2023; Maharani & Suseno, 2018; Saputra et al., 2022). Dengan kata lain, renvoi dapat menjadi mekanisme HPI yang pada akhirnya "mengembalikan" penerapan ke hukum Indonesia; dan ketika pihak-pihak beragama Islam serta bidang sengketanya termasuk kompetensi Peradilan Agama, "hukum Indonesia" yang berlaku secara materiil dapat berwujud norma hukum keluarga Islam yang terpositivisasi, misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Basuki, 1996; Saputra et al., 2022; Utami et al., 2022).

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan Hukum Perdata Internasional, hukum Islam, dan sistem hukum Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mensistematisasikan konsep-konsep hukum yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Renvoi: Struktur Rujukan, Renvoi Derajat Pertama, dan Transmisi ke Negara Ketiga

Secara konseptual, renvoi adalah situasi ketika forum, dalam menunjuk hukum asing, tidak hanya—atau tidak semata-mata—menunjuk "hukum materiil" asing, melainkan juga "kaidah konflik" (aturan HPI) dari sistem hukum asing tersebut; akibatnya, kaidah konflik asing dapat mengembalikan kompetensi kepada hukum forum (renvoi) atau mengalihkannya ke yurisdiksi lain (transmission) (Insarullah et al., 2022; Sidiqah, 2022). Literatur yang disediakan menerangkan bahwa dua tipe renvoi yang lazim dibahas adalah: (i) renvoi derajat pertama (rujukan kembali ke lex fori); dan (ii) skenario rujukan yang melibatkan yurisdiksi lain, yang dalam pemodelan modern kerap dibedakan sebagai transmisi atau transmission (Insarullah et al., 2022; Sidiqah, 2022). Dalam kerangka yang menekankan dinamika rujukan berantai, renvoi juga dipahami sebagai redirection yang memunculkan tantangan teknis seperti kemungkinan lingkaran rujukan (transferal loop) yang berpotensi "tak berakhir", sehingga diperlukan kaidah pembatas atau "limit" terhadap rantai transmisi—dengan pengecualian apabila rujukan terakhir kembali ke lex fori (Sidiqah, 2022).

Literatur komparatif juga mengafirmasi bahwa renvoi bukan isu lokal Indonesia semata, melainkan bagian dari perdebatan HPI lintas negara. Misalnya, dalam konteks Maroko, renvoi dipaparkan sebagai doktrin ketika forum menunjuk hukum asing dengan mencakup norma konflik-hukumnya, yang dapat "mengirim balik" kompetensi ke forum atau yurisdiksi berbeda (Insarullah et al., 2022). Dalam rujukan historis yang disebutkan, renvoi derajat pertama diakui pertama kali oleh pengadilan di Prancis melalui perkara Fargo (1878/06/24) dalam masalah suksesi (Insarullah et al., 2022). Sementara itu, kajian tentang kodifikasi model di kawasan pasca-Soviet menunjukkan bahwa beberapa peraturan choice-of-law secara eksplisit mengatur "referral back" atau rujukan ke negara ketiga (renvoi) hanya pada isu tertentu, misalnya kapasitas subjek hukum alamiah, dan menempatkan renvoi sebagai pengecualian yang tidak selalu bersifat umum (Firmansyah et al., 2022).

3.2 Rasionalitas Penerimaan atau Penolakan Renvoi: Ketegangan antara Logika Sistem, Kedaulatan, dan Kepraktisan

Renvoi hampir selalu menghadirkan perdebatan normatif dan metodologis. Kritik yang dicatat dalam literatur adalah bahwa renvoi dapat menciptakan "vicious circle" (lingkaran rujukan) ketika lex fori memberi kompetensi pada hukum asing tetapi hukum asing mengembalikannya ke lex fori; kondisi ini dapat dipandang berpotensi bertentangan dengan kehendak eksplisit kaidah pilihan hukum forum (Insarullah et al., 2022; Sidiqah, 2022). Dalam pembacaan yang berorientasi pemecahan praktis, literatur menyebut adanya "solusi lex fori" untuk mengakhiri keadaan absurd atau berputar tanpa ujung—yakni pada titik tertentu forum menerapkan hukumnya sendiri untuk menghentikan kebuntuan (Insarullah et al., 2022; Sidiqah, 2022).

Di Indonesia, Basuki menegaskan bahwa penerimaan renvoi memang tidak disepakati semua sarjana; ia mencatat keberatan-keberatan seperti dianggap "tidak logis" atau dipandang sebagai bentuk "penyerahan kedaulatan" (Basuki, 1996). Akan tetapi, Basuki juga menyampaikan posisi bahwa renvoi sebaiknya diterima karena alasan praktis: penerimaan renvoi akan membawa pada pemakaian hukum intern nasional Indonesia (Basuki, 1996). Dengan demikian, perdebatan penerimaan/penolakan renvoi pada akhirnya terkait dengan tujuan HPI itu sendiri: menyediakan jawaban operasional mengenai hukum yang harus diberlakukan dalam perkara berunsur asing (Kusumadara, 2022), sekaligus mempertahankan titik temu antara koherensi sistem dan kebutuhan penyelesaian sengketa secara efektif (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022).

3.3 Kedudukan Renvoi dalam HPI Indonesia: Contoh Logika Pasal 16 AB dan Konsekuensi terhadap Hukum yang Diterapkan

Dalam diskursus HPI Indonesia, renvoi sering dipahami sebagai situasi ketika hukum Indonesia—misalnya berdasarkan Pasal 16 AB (Algemeene Bepalingen)—menunjuk hukum asing sebagai hukum yang berlaku, tetapi hukum asing tersebut menunjuk kembali kepada hukum Indonesia; pada titik ini, Indonesia sebagai forum dapat memilih untuk menerima atau menolak penunjukan kembali (renvoi) (Basuki, 1996). Basuki menerangkan konsekuensi langsungnya: bila renvoi diterima, yang berlaku adalah hukum intern Indonesia, tetapi bila renvoi ditolak, yang berlaku adalah hukum intern negara asing yang semula ditunjuk (Basuki, 1996). Dengan struktur seperti ini, renvoi berfungsi sebagai "mekanisme balik" yang dapat menggeser keluaran akhir choice of law dari hukum asing (substantif) menjadi hukum domestik (substantif) (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022).

Namun, renvoi tidak berdiri sendiri; ia berinteraksi dengan teknik-teknik umum HPI lain yang juga dapat membuat forum "menyingkirkan" hukum asing. Sidiqah, dalam pembahasan penerapan ketertiban umum oleh hakim dalam HPI Indonesia, secara eksplisit menempatkan "diterimanya renvoi" sebagai salah satu kondisi yang memungkinkan berlakunya hukum nasional dan sekaligus berfungsi untuk menolak atau mengesampingkan kaidah hukum asing (Hirowati et al., 2023). Dengan demikian, renvoi dalam praktik konseptual HPI Indonesia berada di antara tujuan menghormati penunjukan hukum asing dan kebutuhan mempertahankan dasar-dasar tertentu dari sistem hukum forum (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023).

3.4 Renvoi dan Instrumen Pembatas Lain dalam HPI: Ketertiban Umum, Kualifikasi Lex Fori, Penyelundupan Hukum, serta Pembuktian Hukum Asing

Literatur Indonesia menempatkan renvoi dalam satu "keluarga" teori-teori umum HPI yang dapat membuat hukum nasional hakim menjadi dominan. Basuki membahas berbagai faktor yang dapat mengenyampingkan berlakunya hukum asing di Indonesia, termasuk konsep ketertiban umum (ordre public), kualifikasi berdasarkan lex fori, penyelundupan hukum, dan penggunaan asas lex rei sitae (Basuki, 1996). Sidiqah menguatkan peta ini dengan menyebut beberapa dasar penolakan pemberlakuan hukum asing dalam HPI Indonesia: ketertiban umum, penerimaan renvoi, kualifikasi berdasarkan lex fori, penyelundupan hukum, hukum asing yang tidak dapat dibuktikan, serta pemakaian asas lex rei sitae (Hirowati et al., 2023). Dengan kata lain, renvoi adalah salah satu perangkat "filtering"—meskipun logikanya berbeda dari ketertiban umum—tetapi efeknya dapat searah, yakni menutup jalan penerapan hukum asing dan menggantinya dengan hukum forum (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023).

Pembahasan ketertiban umum juga penting karena menunjukkan bahwa penolakan hukum asing di Indonesia tidak hanya bersifat teknis-konfliktual, tetapi juga terkait nilai dasar. Sidiqah menyatakan bahwa konsepsi ketertiban umum dalam HPI Indonesia tetap mengacu pada Pancasila, dan hakim dalam menerapkannya harus merujuk pada sumber-sumber hukum yang diakui di Indonesia dalam pertimbangan putusan (Hirowati et al., 2023). Di sisi lain, Kusumadara menunjukkan problem praktik bahwa hakim Indonesia kerap tidak menjalankan choice of law sesuai kaidah HPI Indonesia, mengabaikan unsur asing, dan dengan mudah menerapkan hukum Indonesia, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak yang titik tautnya lebih dekat dengan hukum asing (Supriadi, 2020). Situasi ini relevan terhadap renvoi karena, baik renvoi maupun ketertiban umum maupun kegagalan pembuktian hukum asing, sama-sama dapat berujung pada dominasi lex fori—tetapi melalui jalur argumentatif yang berbeda: doktrinal, kebijakan nilai, versus praktik peradilan (Hirowati et al., 2023; Supriadi, 2020).

3.5 Dimensi "Hukum Islam" dalam Pembacaan Renvoi di Indonesia: Pluralisme Sistem Hukum, Peradilan Agama, dan Positivisasi KHI

Relevansi renvoi bagi "hukum Islam" di Indonesia terutama muncul dari fakta bahwa, dalam realitas hukum Indonesia, terdapat pluralitas sumber dan sistem: perundang-undangan, hukum adat, hukum Islam beserta eksistensi Peradilan Agama, serta praktik yang mengikuti yurisprudensi (Hirowati et al., 2023). Habibi juga menegaskan legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia dengan menunjukkan adanya sejumlah regulasi yang melegalisasi aspek-aspek hukum Islam dalam hukum positif, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan regulasi terkait Peradilan Agama (Maharani & Suseno, 2018). Di tingkat hukum materiil Peradilan Agama, KHI dipakai sebagai pedoman hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus sengketa umat Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, meskipun kedudukan formal-institusionalnya dipandang masih "lemah" karena landasan pemberlakuannya adalah instruksi presiden yang bukan bagian tata urutan peraturan perundang-undangan (Saputra et al., 2022).

Konfigurasi ini memperlihatkan bahwa ketika renvoi "mengembalikan" pilihan hukum kepada hukum Indonesia, hasil akhirnya dapat membuka jalan diterapkannya norma keluarga Islam yang dipraktikkan dalam Peradilan Agama, misalnya KHI, sepanjang perkara dan subjeknya berada dalam lingkup kompetensi serta rezim hukum yang relevan (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023; Saputra et al., 2022).

Selain itu, diskursus hukum Indonesia kontemporer juga menunjukkan adanya pemetaan bahwa untuk bidang privat dapat berlaku hukum agama/kepercayaan dan adat masing-masing komunitas, sementara hukum publik cenderung diunifikasi—dengan pengecualian tertentu mengikuti asas lex specialis derogat legi generali (Nurhan et al., 2023). Pemetaan seperti ini membantu menjelaskan mengapa renvoi dapat memiliki "efek" terhadap hukum Islam: renvoi tidak "memilih" hukum Islam secara langsung, melainkan ia dapat memulihkan penerapan hukum Indonesia; dan dalam sebagian bidang privat, khususnya keluarga bagi Muslim, hukum Indonesia yang berlaku di forum kompeten dapat berwujud hukum Islam positif atau KHI (Basuki, 1996; Nurhan et al., 2023; Saputra et al., 2022).

3.6 Ilustrasi Relevansi Renvoi dalam Sengketa Keluarga Lintas Negara: Perkawinan, Larangan Perkawinan Beda Agama, dan Ketertiban Umum

Bidang hukum keluarga adalah salah satu ruang di mana unsur asing paling sering memunculkan persoalan HPI, termasuk dalam konteks perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia. Supriadi menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar Indonesia merupakan aspek HPI karena terjadi "pertemuan/pertautan" antara hukum Indonesia dan hukum negara lain; ia mengutip Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan perkawinan di luar Indonesia antara dua WNI atau WNI dengan WNA adalah sah bila dilakukan menurut hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan (Jinoto, 2022). Dalam pembacaan HPI, asas lex loci celebrationis lazim dipakai untuk menunjuk hukum tempat perkawinan dilangsungkan (Basuki, 1996; Tarigan & Abidin, 2022). Basuki juga mengaitkan kasus perkawinan dengan asas lex loci celebrationis, dan dalam konteks rujukan HPI—termasuk kemungkinan renvoi—ia menekankan konsekuensi praktis penerimaan renvoi yang dapat berujung pada penerapan hukum intern Indonesia (Basuki, 1996).

Dalam konteks ini, isu perkawinan beda agama menjadi contoh penting karena memunculkan argumen ketertiban umum dan penyelundupan hukum. Supriadi menegaskan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal perkawinan beda agama karena Pasal 2 ayat (1) mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan; ia juga menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga tidak diakui menurut perspektif hukum Islam maupun hukum normatif yang berlaku di Indonesia (Jinoto, 2022). Sejalan dengan itu, Insarullah dkk. menyatakan bahwa karena terdapat unsur asing, perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri masuk wilayah HPI, tetapi unsur asing dapat dikesampingkan bila melanggar ketertiban umum; praktik itu juga dapat dipandang sebagai penyelundupan hukum karena terdapat unsur kesengajaan untuk menghindari hukum nasional dan dinyatakan tidak sah secara normatif karena hukum perkawinan Indonesia berbasis hukum agama (Tarigan & Abidin, 2022). Hirowati dkk. juga mengkualifikasikan perkawinan beda agama di luar negeri sebagai bentuk penyelundupan legal yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan membahas penggunaan lex loci celebrationis dalam kerangka HPI (Gautama, 1989).

Di titik ini, renvoi menjadi relevan sebagai "jalur balik" yang secara teknik dapat membawa penerapan kembali ke hukum Indonesia, sedangkan ketertiban umum dan anti-penyelundupan hukum menjadi "jalur pembatas" yang secara nilai dan kebijakan dapat menolak hasil penunjukan hukum asing (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023). Karena KHI memuat larangan tertentu dalam perkawinan—misalnya, Bahri dan Elimartati mengutip ketentuan KHI bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam (Utami et al., 2022)—maka penerimaan renvoi yang mengembalikan ke hukum intern Indonesia dapat berkonsekuensi pada penerapan norma keluarga Islam positif dalam forum yang berwenang, sepanjang konfigurasi kompetensi peradilan dan status subjek hukum memang menempatkan perkara pada rezim tersebut (Basuki, 1996; Saputra et al., 2022; Utami et al., 2022). Klaim yang dapat dipertanggungjawabkan dari sumber yang ada bukan bahwa renvoi "secara inheren" adalah doktrin Islam, melainkan bahwa renvoi sebagai doktrin HPI dapat menjadi mekanisme yang, dalam sistem hukum Indonesia yang plural, berpotensi mengaktifkan kembali penerapan hukum domestik yang di dalamnya termasuk hukum Islam positif pada bidang tertentu (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023; Saputra et al., 2022).

3.7 Renvoi, Kualifikasi, dan Penentuan Rezim Hukum: Mengapa Perkara Keluarga Berunsur Asing Sering Berujung pada Lex Fori

Renvoi juga berkelindan dengan problem kualifikasi (classification/characterization), karena sebelum sampai pada "hukum mana" yang diterapkan, hakim perlu mengkualifikasikan fakta dan istilah ke dalam kategori hukum yang relevan. Basuki memaparkan adanya kualifikasi menurut lex fori dan menjelaskan bahwa pengertian-pengertian hukum dalam kaidah HPI harus dikualifikasikan menurut sistem hukum hakim; ia juga menekankan bahwa jika lex causae belum terang, maka kualifikasi berdasarkan lex causae tidak mungkin dilakukan dari semula (Basuki, 1996). Dalam isu keluarga lintas batas lain—seperti international child abduction—Penasthika dkk. juga menegaskan bahwa kualifikasi merupakan teori HPI dan menyebut tiga jenis kualifikasi: lex fori, lex causae, dan otonom (perbandingan hukum) (Wibowo, 2018). Kerangka ini penting karena renvoi, ketertiban umum, dan penyelundupan hukum biasanya bekerja setelah atau bersamaan dengan proses kualifikasi yang menentukan "apa" masalah hukumnya—status personal, perkawinan, waris, dan sebagainya—serta titik taut yang relevan (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023; Wibowo, 2018).

Dalam praktik Indonesia, kecenderungan penerapan lex fori juga tercermin dalam temuan Kusumadara bahwa hakim sering mengabaikan unsur asing dan tetap menerapkan hukum Indonesia meskipun kaidah HPI mengarah ke hukum asing; ia mendorong kebutuhan pengaturan choice of law yang lebih tegas dan dukungan institusional, misalnya unit informasi dan terjemahan hukum asing, agar pemakaian hukum asing benar-benar dapat dilaksanakan (Supriadi, 2020). Temuan ini memperlihatkan bahwa "hasil akhir" yang kerap muncul adalah dominasi hukum forum—baik melalui renvoi (doktrinal), ketertiban umum (kebijakan nilai), kualifikasi lex fori (metode), atau keterbatasan pembuktian/informasi hukum asing (praktik) (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023; Supriadi, 2020).

3.8 Renvoi dalam Konteks Transaksi/Perjanjian: Upaya Menghindari Renvoi melalui Penafsiran Pilihan Hukum sebagai Hukum Substantif

Walaupun topik utama dalam kajian ini adalah renvoi dalam konteks HPI dan hukum Islam, penting dicatat bahwa dalam ranah perjanjian—terutama kontrak dagang internasional—terdapat kecenderungan untuk "menghindari" renvoi. Wibowo, mengutip Sudargo Gautama, menyatakan bahwa pilihan hukum suatu negara dalam kontrak harus diartikan sebagai menunjuk langsung pada hukum intern (substantif) negara tersebut, bukan kaidah HPI-nya (aturan konflik) ("any designation of a state … directly referring to the substantive law of that state and not its conflict of laws rules") (Putra, 2021). Kaidah interpretatif ini secara substansi adalah bentuk penolakan renvoi dalam party choice of law, karena ia menutup pintu bagi "ikut berlakunya" conflict rules asing yang bisa merujuk balik atau merujuk ke negara ketiga (Insarullah et al., 2022; Putra, 2021). Dalam kerangka yang lebih luas, kebutuhan pembaruan/pengaturan HPI di Indonesia juga dikaitkan dengan kepastian dan efektivitas dalam relasi ekonomi global, sehingga wacana reformasi HPI—termasuk pengaturan choice of law—dipandang mendesak (Essadik, 2022; Kusumadara, 2022).

Di sini terlihat pembedaan konteks: pada perkara status personal/keluarga, renvoi sering muncul sebagai konsekuensi natural dari kaidah penunjuk dan hubungan status yang melekat pada individu lintas batas (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022); sedangkan pada kontrak, pilihan hukum para pihak kerap justru dirancang untuk mencapai kepastian dan mengurangi ketidakpastian yang dapat ditimbulkan oleh mekanisme rujukan renvoi/transmisi (Putra, 2021; Supriadi, 2020). Kedua konteks ini tetap relevan bagi hukum Islam di Indonesia karena transaksi syariah lintas batas atau sengketa keluarga lintas batas sama-sama berada dalam lingkungan pluralisme sistem hukum Indonesia, namun teknik pengelolaan konflik hukumnya dapat berbeda (Hirowati et al., 2023; Saputra et al., 2022).

________________________________________

4. Kesimpulan

Renvoi adalah doktrin HPI yang timbul ketika penunjukan hukum asing oleh kaidah pilihan hukum forum dipahami mencakup pula kaidah konflik hukum asing, sehingga hukum asing dapat merujuk kembali kepada forum (renvoi) atau mengalihkan rujukan ke negara ketiga (transmission) (Insarullah et al., 2022; Sidiqah, 2022). Dalam HPI Indonesia, renvoi dipahami sebagai pilihan forum untuk menerima atau menolak rujukan balik; penerimaannya berkonsekuensi pada pemberlakuan hukum intern Indonesia, sedangkan penolakannya berkonsekuensi pada pemberlakuan hukum intern negara asing yang semula ditunjuk (Basuki, 1996). Renvoi juga dipahami sebagai salah satu teori/instrumen yang dapat mengesampingkan hukum asing, berdampingan dengan ketertiban umum, kualifikasi lex fori, penyelundupan hukum, dan problem pembuktian hukum asing (Basuki, 1996; Hirowati et al., 2023).

Dalam kaitan dengan "hukum Islam", sumber yang tersedia tidak menempatkan renvoi sebagai institusi fikih, tetapi menunjukkan bahwa renvoi relevan bagi penerapan hukum Islam sejauh hukum Islam berfungsi sebagai hukum positif, misalnya melalui KHI, dan dijalankan dalam sistem peradilan Indonesia yang plural (Hirowati et al., 2023; Maharani & Suseno, 2018; Saputra et al., 2022). Pada sengketa keluarga lintas negara—misalnya perkawinan di luar negeri, khususnya isu perkawinan beda agama—renvoi dapat menjadi jalur yang mengembalikan penerapan ke hukum Indonesia, sementara ketertiban umum dan anti-penyelundupan hukum dapat berfungsi sebagai pembatas terhadap pengakuan efek hukum asing yang dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum nasional dan hukum perkawinan berbasis agama (Basuki, 1996; Jinoto, 2022; Tarigan & Abidin, 2022). Dengan demikian, "renvoi menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai renvoi dalam HPI Indonesia yang dapat mengaktifkan kembali penerapan hukum keluarga Islam positif pada perkara-perkara tertentu, bukan sebagai konsep yang bersumber langsung dari fikih dalam bahan rujukan yang disediakan (Basuki, 1996; Insarullah et al., 2022; Saputra et al., 2022).

________________________________________

Daftar Referensi

Basuki, Z. D. (1996). Teori-Teori Umum Hukum Perdata Internasional yang Dapat Mengesampingkan Berlakunya Hukum Asing dengan Memberlakukan Hukum Nasional Sang Hakim. Jurnal Hukum & Pembangunan, 26(3), 202. https://doi.org/10.21143/jhp.vol26.no3.508

Essadik, S. E. (2022). The peculiarity of the conflict of laws in Morocco: The inversed case of the statute of foreigners. Indonesian Private Law Review, 3(1), 11–22. https://doi.org/10.25041/iplr.v3i1.2461

Firmansyah, R., Sihabudin, S., & Sudirman, M. (2022). Pengaturan klausul pilihan hukum dan pilihan forum dalam perjanjian asuransi kapal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 77. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p77-86

Gautama, S. (1989). Azas-azas huknas pada hukper internasional Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 19(1), 17. https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no1.1101

Hirowati, R., Dewi, S. A., Laila, D. M., & Hanifah, S. (2023). Juridical review of international private law in interfaith marriages outside Indonesia (Case study of the marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata). Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(4), 247–262. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735

Insarullah, I., Rachman, R., & Ardiansyah, E. (2022). Perspektif hukum perdata internasional terhadap perkawinan beda agama bagi warga negara Indonesia. Wajah Hukum, 6(2), 269. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.932

Jinoto, D. I. (2022). Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan. MLJ Merdeka Law Journal, 3(1), 35–46. https://doi.org/10.26905/mlj.v3i1.7930

Kusumadara, A. (2022). Pemakaian hukum asing dalam hukum perdata internasional: Kewajiban dan pelaksanaannya di pengadilan Indonesia. Arena Hukum, 15(3), 443–470. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.1

Maharani, M., & Suseno, I. (2018). Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing. Mimbar Keadilan. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606

Nurhan, C. A., Erwanto, N. M., Gisna, E. S., P, F. Z. S. R., & Sabila, F. A. (2023). An international civil law approach to the legal certainty of same-sex marriage with differences in citizenship (Case study of Ragil Mahardika and Fred Vollert Frederik). Journal of Legal and Cultural Analytics, 2(4), 263–270. https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6919

Putra, M. R. R. (2021). Eksekusi putusan pailit atas perusahaan modal asing di Indonesia. Istinbath Jurnal Hukum, 18(2), 326–351. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3663

Saputra, I. P. A., Natalio, A., Primastia, S. D., Harun, N. N., Andareksa, A., Harimurti, A. N., & Ali, N. (2022). Pembatalan perkawinan campuran: Suatu kajian yuridis pertimbangan hakim. Palangka Law Review, 2(2), 51–64. https://doi.org/10.52850/palarev.v2i2.5721

Sidiqah, M. (2022). Penerapan konsepsi ketertiban umum oleh hakim dalam HPI Indonesia. Journal Evidence of Law, 1(2), 152–169. https://doi.org/10.59066/jel.v1i2.233

Supriadi, S. (2020). Tinjauan hukum terhadap perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar Indonesia. Al-Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(1), 40–52. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.691

Tarigan, J., & Abidin, Z. (2022). Pengaturan hak asuh anak dan status kewarganegaraan anak sebagai akibat perceraian dari perkawinan campuran ditinjau dari hukum perdata internasional. Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(1), 28–40. https://doi.org/10.52005/rechten.v2i1.99

Utami, P. D. Y., Sudiarawan, K. A., Mangku, D. G. S., & Pratama, A. C. P. N. (2022). Sistem hukum dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 189. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-197

Wibowo, B. R. (2018). Pembaruan hukum antar tatahukum Indonesia dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi di era globalisasi. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 169. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.261