01679 - Rehabilitasi: Pemulihan Hak Seseorang yang Telah Menjalani Pidana atau yang Dakwaannya Tidak Terbukti, Termasuk Pemulihan Nama Baik

Abstract

Rehabilitation in Islamic law encompasses the restoration of rights, dignity, and social standing of individuals who have undergone criminal proceedings, whether convicted or acquitted. This article examines the concept of rehabilitation through three interconnected axes: procedural, ethical-normative sharia, and restorative-social. Drawing on maqāṣid al-sharī'ah frameworks, restorative justice literature, and positive legal instruments—including the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and Aceh's Qanun Jinayat—this study argues that rehabilitation, particularly the restoration of good name, is firmly grounded in Islamic principles of human dignity (ḥifẓ al-'irḍ) and the prohibition of defamation (qadzaf). The article further highlights institutional challenges in implementing rehabilitation norms, including weaknesses in due process, neglect of victim recovery, and the tension between punitive and restorative orientations in contemporary Islamic criminal law practice.

Keywords: rehabilitation, Islamic criminal law, maqāṣid al-sharī'ah, restorative justice, human dignity

________________________________________

Abstrak

Rehabilitasi dalam hukum Islam mencakup pemulihan hak, martabat, dan kedudukan sosial individu yang telah menjalani proses pidana, baik yang telah dipidana maupun yang dakwaannya tidak terbukti. Artikel ini mengkaji konsep rehabilitasi melalui tiga poros yang saling terkait: prosedural, etik-normatif syariah, dan restoratif-sosial. Dengan bertumpu pada kerangka maqāṣid al-sharī'ah, literatur keadilan restoratif, serta instrumen hukum positif—termasuk KUHAP dan Qanun Jinayat Aceh—studi ini berargumen bahwa rehabilitasi, khususnya pemulihan nama baik, memiliki pijakan kuat dalam prinsip-prinsip Islam tentang martabat manusia (ḥifẓ al-'irḍ) dan larangan pencemaran nama (qadzaf). Artikel ini juga menyoroti tantangan institusional dalam implementasi norma rehabilitasi, termasuk kelemahan due process, pengabaian pemulihan korban, serta ketegangan antara orientasi punitif dan restoratif dalam praktik hukum pidana Islam kontemporer.

Kata kunci: rehabilitasi, hukum pidana Islam, maqāṣid al-sharī'ah, keadilan restoratif, martabat manusia

________________________________________

1. Pendahuluan: Rehabilitasi sebagai Pemulihan Hak dan Martabat dalam Kerangka Syariah

Dalam konteks hukum pidana modern Indonesia, "rehabilitasi" dipahami sebagai hak seseorang untuk dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya, yang dapat diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan ketika seseorang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa alasan yang sah menurut hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya (Sudarti & Najib, 2021). Hak atas rehabilitasi ini ditempatkan bersama hak kompensasi dalam rezim KUHAP—yakni pada bab tentang ganti kerugian dan rehabilitasi—sekaligus menegaskan adanya kewajiban akuntabilitas aparat penegak hukum pada fase pra-adjudikasi (Absar, 2020). Pada saat yang sama, prinsip praduga tak bersalah juga ditegaskan sebagai prinsip penting dalam sistem peradilan pidana melalui rujukan pada ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum (Absar, 2020).

Fondasi ini relevan untuk membahas rehabilitasi menurut hukum Islam karena wacana hukum Islam kontemporer yang dijadikan rujukan dalam sejumlah studi—baik melalui konsep maqāṣid al-sharī'ah, perlindungan martabat (human dignity), maupun pendekatan keadilan restoratif—secara konsisten menempatkan pemulihan (restoration) atas kerugian, kehormatan, dan relasi sosial sebagai horizon etik yang penting dalam penegakan hukum (Armia et al., 2022; Iman, 2021).

Dalam literatur hukum Islam, pembedaan istilah menjadi penting agar pembahasan rehabilitasi tidak terjebak pada penyederhanaan. Sharia dapat dipahami sebagai hukum ilahi yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fiqh adalah aktivitas intelektual manusia untuk menurunkan kaidah dan aturan praktis dari sumber-sumber tersebut beserta korpus yurisprudensinya; sementara qanun merujuk pada legislasi yang dibentuk negara modern (Armia et al., 2022). Pembedaan ini juga muncul dalam kajian-kajian tentang dinamika formalisasi syariah (taqnīn) yang menempatkan qanun Aceh sebagai produk legislasi daerah yang memformalkan norma syariah, Al-Qur'an, Sunnah, dan doktrin fiqh ke dalam peraturan tertulis (Fauzan, 2022).

Karena itu, ketika rehabilitasi dibahas "menurut hukum Islam," pembahasan dapat mencakup: (i) prinsip-prinsip normatif syariah/fiqh, misalnya tujuan syariah (maqāṣid) dan perlindungan kehormatan; serta (ii) artikulasi normatifnya dalam qanun/aturan positif yang mengklaim basis syariah, misalnya Qanun Jinayat Aceh yang mengatur rehabilitasi (Anwar, 2024; Fauzan, 2022).

________________________________________

2. Kerangka Teoretik: Maqāṣid, Keadilan Restoratif, dan Arah Pemulihan

Sejumlah studi menegaskan bahwa hukum Islam mengandung elemen yang analog dengan keadilan restoratif, yakni paradigma penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan (restoration) dibanding pembalasan (retribution), serta melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam mencapai hasil yang adil (Iman, 2021). Dalam kerangka hukum positif Indonesia sendiri, restorative justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan (Iman, 2021).

Kajian lain menempatkan konsep-konsep dalam hukum Islam—seperti qiṣāṣ, sulḥ (perdamaian), diyya (kompensasi), pemaafan, dan reintegrasi—sebagai komponen yang "sangat analog" dengan restorative justice kontemporer, terutama karena peran korban dipandang dominan dan sentral (Febrianty et al., 2023). Dalam perspektif ini, pemulihan hak (rehabilitasi) dan pemulihan nama baik dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan pemulihan sosial dan moral yang lebih luas, baik bagi korban maupun bagi pihak yang mengalami proses pidana yang tidak adil (Absar, 2020; Febrianty et al., 2023).

Secara normatif-filosofis, maqāṣid al-sharī'ah sering dipakai sebagai lensa untuk menjelaskan mengapa pemulihan martabat dan kehormatan harus menjadi orientasi penegakan hukum. Misalnya, analisis tentang tindak pidana qadzaf (menuduh zina) menegaskan bahwa aspek darūriyyāt yang relevan adalah perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ), yakni kehormatan setiap orang yang harus dilindungi (Wimpelmann, 2017). Kajian lain tentang hukum penghinaan dan defamasi dalam media digital menegaskan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik dapat melukai reputasi seseorang dan reputasi tersebut dipandang sebagai salah satu hak fundamental yang menuntut perlindungan dan penghormatan; pada saat yang sama, "martabat manusia" diposisikan sangat tinggi dalam nilai-nilai inti Islam (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022).

Dengan demikian, sekalipun terminologi "rehabilitasi" sebagai istilah teknis prosedural lebih eksplisit dalam hukum acara positif, argumen maqāṣid dan martabat manusia menyediakan justifikasi etik bahwa pemulihan kehormatan dan pemulihan hak pascaproses pidana merupakan kebutuhan yang sejalan dengan tujuan syariah (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017).

________________________________________

3. Rehabilitasi bagi Orang yang Dakwaannya Tidak Terbukti atau Mengalami Kekeliruan Proses: Titik Temu KUHAP dan Qanun Jinayat

Dalam KUHAP, rehabilitasi secara eksplisit didefinisikan sebagai hak untuk pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau persidangan ketika seseorang mengalami tindakan paksa/proses pidana tanpa alasan sah atau karena kekeliruan mengenai orangnya (Sudarti & Najib, 2021). Pengaturan hak ini diletakkan dalam bab KUHAP tentang kompensasi dan rehabilitasi yang memuat beberapa pasal, dan dipahami mengandung dua prinsip: hak warga untuk menerima kompensasi dan rehabilitasi (restoration), serta kewajiban aparat penegak hukum untuk akuntabel pada tindakan fase pra-adjudikasi (Absar, 2020). Dengan merujuk pula pada penegasan praduga tak bersalah dalam ICCPR, kerangka tersebut memperlihatkan bahwa "pemulihan" bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan konsekuensi dari gagasan keadilan prosedural dan perlindungan martabat individu dalam proses peradilan (Absar, 2020).

Dalam konteks Aceh, rehabilitasi juga mendapatkan artikulasi normatif pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Kajian tentang pluralisme hukum negara menyebut bahwa rehabilitasi bagi pelaku yang prosesnya tidak sesuai prosedur, terjadi kesalahan penerapan hukum, atau kekeliruan mengenai orangnya diatur dalam Pasal 69 Qanun Aceh 6/2014, yang menyatakan bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pasal sebelumnya berhak memperoleh rehabilitasi dan rehabilitasi itu dilaksanakan menurut ketentuan qanun terkait (Anwar, 2024). Pada titik ini terlihat bahwa dalam wilayah yang menerapkan qanun jinayat, ide pemulihan hak akibat kesalahan proses bukan semata-mata gagasan KUHAP, tetapi juga diadopsi dalam instrumen hukum daerah berbasis syariah (Anwar, 2024; Fauzan, 2022).

Di sisi lain, adanya pengaturan formal tidak otomatis menjamin kualitas proses pembuktian dan keadilan prosedural. Kritik terhadap salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah di Aceh menyoroti problem due process: hakim dinilai tidak meminta penuntut umum menunjukkan alat bukti dan hubungan antara bukti dan fakta yuridis menjadi kabur, sehingga proses peradilan tidak menyediakan bukti yang cukup sebelum putusan diputuskan (Ariyanti, 2023). Kritik ini penting bagi diskursus rehabilitasi: ketika standar pembuktian dan due process tidak kokoh, risiko salah dakwa dan kebutuhan rehabilitasi—termasuk pemulihan nama baik—menjadi semakin besar (Absar, 2020; Ariyanti, 2023).

Dari perspektif prinsip-prinsip umum hukum pidana Islam, beberapa kajian menyebut bahwa prinsip legalitas dan praduga tak bersalah merupakan bagian dari prinsip di bidang hukum pidana Islam (Afandi & Bagaskoro, 2024). Dengan mengaitkan hal itu pada kerangka KUHAP tentang rehabilitasi dan akuntabilitas pra-adjudikasi (Absar, 2020; Sudarti & Najib, 2021), dapat disintesiskan bahwa rehabilitasi bagi orang yang dakwaannya tidak terbukti atau prosesnya keliru dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari dua lapis norma: (1) lapis prosedural, yakni hak atas pemulihan ketika terjadi tindakan tanpa dasar hukum atau kekeliruan (Absar, 2020; Sudarti & Najib, 2021); dan (2) lapis etik-syariah, yakni perlindungan martabat manusia, kehormatan, serta prinsip-prinsip keadilan dalam penjatuhan dan penerapan sanksi (Afandi & Bagaskoro, 2024; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017).

________________________________________

4. Pemulihan Nama Baik dalam Perspektif Perlindungan Kehormatan (Ḥifẓ al-'Irḍ) dan Larangan Defamasi

Pemulihan nama baik menjadi inti khusus dari rehabilitasi. Sejumlah literatur menegaskan bahwa di era media—termasuk ruang virtual—hoaks dapat berbentuk tuduhan terhadap seseorang melakukan perbuatan tidak bermoral dan pencemaran nama baik; dalam konteks ini, qadzaf (menuduh zina) diposisikan sebagai bentuk tuduhan yang menyerang kehormatan (Wimpelmann, 2017). Analisis berbasis maqāṣid al-sharī'ah dalam studi tersebut menegaskan bahwa perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) adalah kebutuhan darūriyyāt yang harus dijaga, sehingga kehormatan setiap orang wajib dilindungi (Wimpelmann, 2017).

Perspektif ini berkorespondensi dengan kajian tentang defamasi dan penghinaan melalui media digital yang menekankan bahwa penghinaan dan defamasi dapat merusak reputasi dan good name, yang diposisikan sebagai hak fundamental yang perlu perlindungan; martabat manusia juga diletakkan tinggi dalam nilai inti Islam (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022). Oleh karena itu, pemulihan nama baik bagi orang yang dibebaskan, dilepaskan dari tuntutan, atau dinyatakan tidak terbukti—secara argumentatif—selaras dengan orientasi maqāṣid untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia dari kerusakan akibat tuduhan dan label sosial (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017).

Lebih jauh, pemulihan nama baik juga muncul sebagai norma operasional dalam regulasi perlindungan korban, yang kemudian dapat dipakai sebagai ilustrasi bahwa pemulihan reputasi dipandang sebagai bentuk pemulihan yang relevan dalam kebijakan hukum yang dinilai kompatibel dengan maqāṣid. Dalam analisis maqāṣid kontemporer atas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan contoh restoration of good name melalui ketentuan yang memberikan hak korban untuk penghapusan konten bermuatan seksual pada kasus kekerasan seksual berbasis media elektronik (Herawati et al., 2023). Sekalipun konteksnya adalah hak korban, contoh tersebut menunjukkan bahwa pemulihan nama baik dipahami sebagai bagian dari spektrum pemulihan (recovery) yang dapat dijustifikasi dalam kerangka maqāṣid, khususnya perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) yang juga menjadi salah satu aspek maqāṣid yang disorot dalam analisis tersebut (Herawati et al., 2023).

Dengan menghubungkan dua jalur ini—(i) larangan/penindakan atas tuduhan yang menyerang kehormatan (qadzaf/defamasi) dan (ii) pengakuan pemulihan nama baik sebagai hak pemulihan dalam regulasi yang dianalisis kompatibel dengan maqāṣid—dapat disintesiskan bahwa "rehabilitasi nama baik" memiliki pijakan kuat dalam gagasan perlindungan kehormatan dan martabat manusia dalam hukum Islam, meskipun bentuk proseduralnya dapat bervariasi dalam sistem hukum positif (Herawati et al., 2023; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017).

________________________________________

5. Rehabilitasi Setelah Menjalani Pidana: Reintegrasi, Pemaafan, dan Pemulihan Relasi Sosial

Dalam diskursus hukum Islam yang dibahas melalui pendekatan restorative justice, elemen reintegrasi dan pemulihan relasi sosial dipandang inheren. Kajian restorative justice dalam Islam menyebut bahwa qisas, suluh/konsiliasi, restitusi atau kompensasi (diyya), pemaafan, pelayanan masyarakat, peringatan, denda, dan reintegrasi merupakan komponen dalam hukum Islam yang analog dengan restorative justice (Febrianty et al., 2023). Dalam kerangka diyya, disebutkan bahwa pembayaran diyya kepada korban tindak kekerasan dipahami sebagai restitusi oleh pelaku yang bersalah kepada korban, dan terdapat contoh implementasi diyya di negara-negara Islam yang tidak hanya menyelamatkan nyawa terpidana hukuman mati tetapi juga membantu keluarga korban "merehabilitasi" dan memulihkan posisi mereka dalam masyarakat (Febrianty et al., 2023). Klaim ini memperlihatkan bahwa "rehabilitasi" dalam ekosistem hukum Islam tidak hanya dapat dibaca sebagai pemulihan pelaku pascapidana, tetapi juga pemulihan korban/keluarga korban agar kembali berfungsi sosial (Febrianty et al., 2023; Hasan, 2021).

Pada wilayah delik qiṣāṣ, beberapa kajian menjelaskan bahwa penyelesaian jarīmah qiṣāṣ melalui pendekatan restoratif memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menentukan bentuk penyelesaian—qiṣāṣ, diyat, atau pemaafan—yang menunjukkan keterlibatan para pihak dan orientasi keseimbangan antara pelaku dan korban (Hasan, 2021). Kajian filosofis tentang keadilan dalam qiṣāṣ juga menegaskan bahwa pelaksanaan qiṣāṣ memprioritaskan penghormatan terhadap hak pelaku dan korban, dan konstruksi hukum qiṣāṣ membuka fleksibilitas melalui kontekstualisasi makna keadilan agar dapat diadaptasikan dalam masyarakat (Syarif, 2019). Dalam sintesis dengan literatur restorative justice, fleksibilitas semacam itu dapat dipahami sebagai prasyarat penting rehabilitasi sosial pascapemidanaan: ketika pemaafan/kompensasi menjadi opsi, jalan reintegrasi pelaku dan pemulihan relasi sosial menjadi lebih terbuka, sementara hak dan posisi korban tetap menjadi pusat pertimbangan (Febrianty et al., 2023; Hasan, 2021; Syarif, 2019).

Namun demikian, literatur juga mencatat adanya ketegangan dan koeksistensi yang tidak mudah antara elemen restoratif dan elemen retributif dalam sejarah penerapan hukum Islam. Kajian komparatif tentang restorative justice di luar negara-negara Barat menegaskan bahwa fokus utama yurisprudensi Islam mencakup martabat manusia serta nilai-nilai seperti pemaafan, belas kasih, pertobatan, dan penghormatan pada orang yang dihukum; pada saat yang sama, selama beberapa dekade terakhir, praktik hukum Islam disebut menjadi lebih punitif dan lebih retributif, terutama melalui penggunaan penjara (Zulkifli et al., 2022). Catatan ini penting untuk rehabilitasi pascapidana: adanya nilai reintegrasi dan penghormatan martabat tidak otomatis menghapus kecenderungan punitif dalam praktik tertentu, sehingga kebijakan rehabilitasi memerlukan desain kelembagaan dan orientasi pemidanaan yang konsisten dengan pemulihan dan martabat manusia (Harkrisnowo et al., 2017; Zulkifli et al., 2022).

________________________________________

6. Rehabilitasi sebagai Kebijakan Pemidanaan: Alternatif Sanksi, Ta'zīr, dan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa kajian menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk alternatif pemidanaan yang orientasinya pemulihan, bukan pembalasan, baik dalam hukum positif maupun dalam diskursus pemidanaan yang dikaitkan dengan hukum pidana Islam (Untitled, n.d.). Studi perbandingan alternatif pemidanaan menyebut bahwa dalam hukum positif terdapat sanksi rehabilitasi—misalnya untuk penyalahgunaan narkotika—dan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengutamakan restorative justice (perdamaian dan pemaafan); sementara dalam hukum pidana Islam, pendekatan restorative justice ditautkan pada perdamaian dan pemaafan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Untitled, n.d.). Dengan demikian, "rehabilitasi" pascapidana—misalnya melalui pembinaan—dapat diletakkan sebagai bagian dari orientasi pemidanaan yang mengarah pada pemulihan individu dan tatanan sosial, sejalan dengan gagasan restorative justice yang diklaim memiliki akar dalam hukum Islam (Febrianty et al., 2023; Untitled, n.d.).

Dalam praktik pemasyarakatan, terdapat kajian yang menggambarkan adanya pergeseran institusi pemasyarakatan dari ruang punitif menuju pengakuan atas kemanusiaan narapidana melalui program pembinaan berbasis agama yang memprioritaskan perlindungan, reintegrasi, dan martabat narapidana, serta menekankan urgensi restorative justice dalam pemidanaan agar rehabilitasi dan reintegrasi sosial lebih menonjol (Harkrisnowo et al., 2017). Kajian ini juga menegaskan keselarasan prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam dalam menekankan perlakuan adil serta perlindungan kesejahteraan narapidana, termasuk larangan terhadap penyiksaan dan penghinaan (Harkrisnowo et al., 2017).

Dalam sintesis dengan literatur maqāṣid, orientasi rehabilitasi ini dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah (maqāṣid) (Harkrisnowo et al., 2017; Sudarti & Najib, 2021), sekaligus sebagai mekanisme untuk mengembalikan "kapasitas, kedudukan, dan martabat" individu—yang dalam hukum positif disebut sebagai substansi rehabilitasi (Sudarti & Najib, 2021)—ke dalam kehidupan sosial yang bermartabat setelah menjalani pidana (Harkrisnowo et al., 2017).

________________________________________

7. Rehabilitasi dan Pemulihan Korban: Restitusi, Dukungan Psikososial, dan Kritik atas Praktik

Walaupun fokus pembahasan ini adalah pemulihan hak orang yang telah menjalani pidana atau tidak terbukti dakwaannya, literatur yang tersedia menunjukkan bahwa rehabilitasi sering dibahas beriringan dengan pemulihan korban, karena paradigma restoratif menuntut pemulihan komprehensif atas kerugian akibat kejahatan. Kajian komparatif tentang kedudukan korban menegaskan bahwa dalam hukum Islam—terutama pada qisas—korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, dan korban memiliki opsi menentukan arah penyelesaian melalui qisas, pemaafan, atau diyat; sementara dalam takzir, penguasa/hakim dapat menentukan penggantian kerugian korban sebagai faktor pemaaf atau pengurang (Kuncoro et al., 2024). Kajian tersebut juga menyebut adanya kesetaraan jenis hak yang diterima korban dalam hukum positif dan hukum Islam berupa pengganti kerugian materi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dengan pengecualian tertentu yang disebutkan dalam studi itu (Kuncoro et al., 2024).

Di sisi lain, kajian tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menegaskan bahwa pemulihan korban dapat mencakup bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, serta pendampingan permohonan restitusi dan kompensasi negara, dan LPSK menjalankan mandatnya dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Raheem & Kasi, 2021). Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sebagai pemulihan (recovery) memiliki dimensi personal dan sosial yang luas, yang dalam pendekatan maqāṣid dipahami sebagai realisasi maslaḥah dan perlindungan aspek-aspek mendasar manusia (Herawati et al., 2023; Raheem & Kasi, 2021).

Akan tetapi, praktik penegakan hukum berbasis qanun jinayat di Aceh juga menuai kritik karena dimensi pemulihan kerap terabaikan. Dalam telaah kritis atas suatu putusan Mahkamah Syar'iyah, disebutkan bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan rehabilitasi dan restitusi bagi korban, termasuk trauma healing sebagai bagian dari restorative justice (Ariyanti, 2023). Narasi korban kekerasan seksual di Aceh juga menunjukkan bahwa implementasi Qanun Jinayat memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan; salah satu tema yang disorot adalah "hak korban yang terlupakan" atas restitusi dan pemulihan (Syahr et al., 2023).

Di titik ini, diskursus rehabilitasi menjadi bersifat dua arah: pemulihan martabat dan hak orang yang tidak terbukti bersalah memang penting—misalnya melalui rehabilitasi prosedural seperti dalam KUHAP atau Qanun Aceh (Anwar, 2024; Sudarti & Najib, 2021)—tetapi pemulihan korban juga merupakan parameter apakah sistem benar-benar restoratif dan adil (Ariyanti, 2023; Raheem & Kasi, 2021; Syahr et al., 2023). Ketegangan ini sejalan dengan catatan kritis bahwa restorative justice dapat dikritik "terlalu pro-pelaku" dan melemahkan posisi korban dalam beberapa pandangan, sehingga desain rehabilitasi harus menjaga keseimbangan dan memastikan kebutuhan korban tidak tersubordinasi (Iqbal et al., 2023; Zulkifli et al., 2022).

________________________________________

8. Rehabilitasi sebagai Penghapusan Stigma dan Pemulihan Status Sosial

Komponen penting dari rehabilitasi—baik bagi orang yang tidak terbukti bersalah maupun bagi orang yang telah menjalani pidana—adalah penghapusan stigma. Kajian tentang penal mediation menegaskan bahwa restorative justice bertujuan membangun relasi antara pelaku dan korban, dan secara eksplisit menyebut bahwa stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif (Harahap et al., 2024). Dalam konteks rehabilitasi nama baik, ide "penghapusan stigma" ini relevan karena dakwaan yang tidak terbukti atau kesalahan proses tetap dapat meninggalkan residu stigma sosial; oleh karena itu, rehabilitasi dapat dipahami sebagai upaya pemulihan status sosial dan martabat, yang secara normatif dipandang penting dalam kerangka perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017), serta perlindungan hak dan martabat yang menjadi orientasi program reintegrasi dan pembinaan pemasyarakatan (Harahap et al., 2024; Harkrisnowo et al., 2017).

Di Aceh, praktik pluralisme hukum juga menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan dampak psikologis dapat melibatkan kombinasi tradisi hukum Islam, adat, dan regulasi perlindungan perempuan dan anak. Kajian tentang interlegality di Aceh menemukan bahwa aktor pendamping korban berperan memastikan hak korban tidak diabaikan, termasuk hak sipil seperti melanjutkan pendidikan dan upaya meringankan trauma akibat tekanan psikologis (Musyafaah et al., 2023). Meskipun fokusnya pada korban, temuan ini menggarisbawahi bahwa pemulihan (recovery) dipahami melampaui penghukuman, mencakup pemulihan kondisi sosial-psikologis dan status kehidupan; logika yang sama dapat diproyeksikan secara normatif pada rehabilitasi orang yang tidak terbukti bersalah—yakni pemulihan hak, martabat, dan penerimaan sosial—karena maqāṣid dan martabat manusia menjadi titik temu pembenarannya (Harkrisnowo et al., 2017; Herawati et al., 2023; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022).

________________________________________

9. Dinamika Implementasi dan Batasan: Antara Formalisasi Syariah, HAM, dan Kebutuhan Rehabilitasi

Pembahasan rehabilitasi dalam wilayah formalisasi syariah tidak dapat dilepaskan dari dinamika kebijakan dan perdebatan hak asasi manusia (HAM). Kajian tentang taqnin syariah di Aceh menggambarkan bahwa formalisasi hukum syariah melalui qanun memicu diskursus publik yang tajam: satu kutub mendorong formalisasi menyeluruh norma Qur'an-Sunnah-fiqh ke aturan tertulis, sedangkan kutub lain menolak formalisasi total karena kekhawatiran pemaksaan norma agama oleh aparat negara yang berpotensi melanggar HAM (Fauzan, 2022). Studi lain dari perspektif HAM menilai bahwa implementasi qanun di Aceh memiliki konsekuensi negatif terhadap perlindungan HAM, khususnya bagi kelompok rentan dan minoritas, serta mendorong perlunya keseimbangan konstruktif antara qanun dan HAM melalui dialog (Ruano, 2022).

Karena rehabilitasi adalah mekanisme korektif untuk memulihkan hak dan martabat ketika sistem atau aparaturnya keliru, kebutuhan rehabilitasi justru menjadi semakin mendesak dalam konteks perdebatan itu: semakin besar risiko penyalahgunaan kekuasaan atau problem prosedural, semakin penting perangkat pemulihan yang efektif dan dapat diakses (Absar, 2020; Fauzan, 2022; Ruano, 2022).

Dalam kerangka ini, pengaturan rehabilitasi pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dapat dibaca sebagai salah satu perangkat korektif internal dalam sistem qanun jinayat untuk merespons kesalahan prosedur atau kekeliruan penerapan hukum terhadap seseorang (Anwar, 2024). Namun, kritik terhadap praktik peradilan yang lemah dalam pembuktian (Ariyanti, 2023) dan kritik terhadap pengabaian pemulihan korban (Ariyanti, 2023; Syahr et al., 2023) menunjukkan bahwa tantangan rehabilitasi bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya norma, tetapi pada kapasitas institusional, kultur peradilan, dan orientasi pemidanaan yang benar-benar menempatkan martabat serta pemulihan sebagai tujuan (Ariyanti, 2023; Harkrisnowo et al., 2017; Zulkifli et al., 2022).

Dengan kata lain, rehabilitasi menurut horizon normatif hukum Islam—yang menonjolkan martabat manusia, pemaafan, dan pemulihan relasi sosial—memerlukan konsistensi implementasi agar tidak berhenti sebagai deklarasi normatif semata (Anwar, 2024; Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Zulkifli et al., 2022).

________________________________________

10. Penutup: Sintesis Konsep Rehabilitasi Menurut Hukum Islam

Berdasarkan literatur yang tersedia, rehabilitasi "menurut hukum Islam"—dalam arti pemulihan hak seseorang yang telah menjalani pidana atau yang dakwaannya tidak terbukti, termasuk pemulihan nama baik—dapat disintesiskan melalui tiga poros yang saling terkait.

Pertama, pada poros prosedural, hukum positif Indonesia menegaskan rehabilitasi sebagai hak pemulihan kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabat ketika proses pidana tidak sah atau keliru, dengan prinsip akuntabilitas pra-adjudikasi dan dukungan prinsip praduga tak bersalah (Absar, 2020; Sudarti & Najib, 2021).

Kedua, pada poros etik-normatif syariah, perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ) dan martabat manusia diposisikan sebagai tujuan yang harus dijaga; qadzaf/defamasi dipahami menyerang kehormatan, sehingga pemulihan nama baik selaras dengan maqāṣid dan nilai inti Islam tentang martabat (Juliansyahzen & Ocktoberrinsyah, 2022; Wimpelmann, 2017).

Ketiga, pada poros restoratif-sosial, literatur tentang restorative justice dalam Islam menegaskan peran pemaafan, kompensasi (diyya), perdamaian (sulḥ), dan reintegrasi; pendekatan ini menekankan pemulihan relasi sosial dan penghapusan stigma, sekaligus membuka ruang rehabilitasi pascapidana dan pemulihan korban/keluarga korban (Febrianty et al., 2023; Harahap et al., 2024; Hasan, 2021).

Dalam konteks Aceh, norma rehabilitasi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memperlihatkan artikulasi formal gagasan pemulihan akibat kesalahan proses dalam sistem hukum jinayat (Anwar, 2024), namun praktiknya tetap menuntut penguatan due process dan orientasi pemulihan agar rehabilitasi—termasuk pemulihan nama baik—benar-benar bekerja sebagai perlindungan martabat dan keadilan substantif (Ariyanti, 2023; Harkrisnowo et al., 2017; Zulkifli et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Absar, A. A. (2020). Restorative justice in Islam with special reference to the concept of diyya. Journal of Victimology and Victim Justice, 3(1), 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Afandi, F., & Bagaskoro, L. R. (2024). Islam and state's legal pluralism. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 19(01), 1–26. https://doi.org/10.21274/epis.2024.19.01.1-26

Anwar, R. (2024). The concept of restorative justice in criminal law from the perspective of Islamic criminal law. https://doi.org/10.4108/eai.21-10-2023.2343525

Ariyanti, V. (2023). Legal protection for victims of sexual violence in Indonesia in the perspectives of victimology and fiqh jinayah. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 121–134. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i2.9411

Armia, M. S., Karim, Z. P., Sarong, A. H., Zulhilmi, M., & Bin-Armia, M. S. (2022). Criticizing the verdict of 18/JN/2016/MS.MBO of Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Aceh on sexual abuse against children from the perspective of restorative justice. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(1), 113–135. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.4987

Fauzan, F. (2022). Alternatives to criminal conviction in a comparative analysis of positive law and Islamic criminal law. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(1), 185. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308

Febrianty, Y., Wijaya, M. M., Hosna, A. U., Siswajanthy, F., & Insan, I. H. (2023). Implementation of the applicability of the death penalty in Indonesia through a review of Pancasila-based Islamic law. Eduvest: Journal of Universal Studies, 3(5), 983–993. https://doi.org/10.59188/eduvest.v3i5.806

Harahap, Z. A. A., Zulfan, & Ridwan, M. (2024). Analyzing the offense of juvenile khalwat in Aceh: Evaluation of Qanun Number 14 of 2003 from an Islamic legal perspective. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 79–94. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10648

Harkrisnowo, H., Juwana, H., & Oppusunggu, Y. U. (2017). Law and justice in a globalized world. https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315223292

Hasan, H. (2021). Pros and cons of online criminal case settlement during the Covid-19 pandemic: Study on Islamic criminal law. Jurnal Al-Tasyri'iyyah, 15–26. https://doi.org/10.24252/jat.v0i0.21396

Herawati, N., Prasetyo, T., & Manullang, H. (2023). Jinayah regulations and local wisdom of the Acehnese people against child offenders (hal. 266–278). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_25

Iman, R. Q. (2021). The position of Qanun 6 of 2014 on jinayat law toward Act 11 of 2012 on juvenile criminal justice system related to child criminal punishment. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), 65. https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.65-87

Iqbal, M., Bashir, N., & Ali, I. (2023). An analysis of the evaluation of Islamic laws in Pakistan from 1988 to 1999. Qlantic Journal of Social Sciences and Humanities, 4(4), 123–133. https://doi.org/10.55737/qjssh.926321627

Juliansyahzen, M. I., & Ocktoberrinsyah. (2022). The contemporary maqāṣid sharia perspective on sexual violence provisions in the Indonesian Law Number 12 Year 2022. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 269–286. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7018

Kuncoro, W., Husni, H., Effendi, & Gaussyah, M. (2024). Legislation concept of sexual violence towards a child in the acts and the qanun jinayat. Journal of Law and Sustainable Development, 12(2), e3004. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i2.3004

Musyafaah, N. L., Nugraha, A., Akbar, M. I., & Kurniawan, C. S. (2023). Protection of sexual violence victims from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 18(1), 134–156. https://doi.org/10.15642/islamica.2023.18.1.134-156

Raheem, A., & Kasi, A. Z. (2021). Political and constitutional aspect of Raymond Davis case in Islamic perspective of qisas and diyat law. Rahat-ul-Quloob, 73–80. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/279

Ruano, D. S. (2022). Fiqh and legislation in the Middle East and Africa (hal. 105–139). https://doi.org/10.1142/9781800611689_0006

Sudarti, S., & Najib, A. (2021). Punishment of criminal act of accusing adultery (qadzaf) in Indonesian positive law: Perspective of maqasid al-sharia. Justicia Islamica, 18(2), 261–280. https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2711

Syahr, Z. H. A., Hutapea, T. P. D., Farida, U., Syaifullah, D. H., & Buyamin, B. (2023). The role of indigenous peoples, social workers, and the Syar'iyah Court in diversion of children perpetrators of jinayah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 113–124. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7349

Syarif, N. (2019). Transformation of Islamic law into national law: Model, problem and alternative solution of practicing sharia in Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 407. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.2.2373

Untitled. (n.d.). Arei, 1. https://doi.org/10.54881/arei1

Wimpelmann, T. (2017). Intrusions, invasions, and interventions: Histories of gender, justice, and governance in Afghanistan (hal. 27–50). https://doi.org/10.1525/luminos.32.b

Zulkifli, Z., Rahman, A., Martina, M., Mumtiza, R., & Risma, M. (2022). Social construction of law enforcement for sexual violence against women in Aceh Utara. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19(2), 224–234. https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.52631