01678 - Reformasi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual, Metodologis, Dan Komparatif

Legal Reform in Islamic Law Perspective: A Conceptual, Methodological, and Comparative Study

Abstrak

Reformasi hukum dalam perspektif hukum Islam merupakan agenda yang inheren dalam diskursus hukum Islam kontemporer, mengingat kebutuhan untuk menjembatani jarak antara tuntunan normatif syariah dan realitas sosial yang terus berubah. Artikel ini bertujuan mengkaji secara komprehensif dimensi konseptual, metodologis, dan komparatif reformasi hukum Islam dengan menggunakan pendekatan studi literatur (library research) terhadap sejumlah referensi ilmiah dari berbagai konteks yurisdiksi, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam beroperasi melalui empat pilar utama: orientasi maqāṣid al-syarī'ah dan kemaslahatan, pembaruan metodologi uṣūl al-fiqh dan ijtihad, penguatan institusi dan tata kelola hukum, serta pengelolaan pluralisme hukum dalam kerangka hak asasi manusia. Kajian ini juga menemukan bahwa reformasi hukum tidak dapat direduksi menjadi perubahan pada syariah sebagai tuntunan ilahiah, melainkan lebih tepat dipahami sebagai pembaruan pada wilayah fiqh, metodologi penemuan hukum, dan bentuk positivisasi norma agar tujuan keadilan dan kemaslahatan terwujud secara efektif. Hambatan reformasi bersifat multidimensional, meliputi resistensi teologis, kontestasi penafsiran, formalisme hukum, dan risiko diskriminasi, sehingga agenda reformasi yang efektif meniscayakan kombinasi argumentasi normatif maqāṣid dengan strategi institusional yang responsif, partisipatif, dan sensitif terhadap konteks budaya serta keragaman warga.

Kata Kunci: Reformasi Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah, Ijtihad, Fiqh, Pluralisme Hukum, Hukum Keluarga Islam

________________________________________

Abstract

Legal reform in the perspective of Islamic law is an inherent agenda in contemporary Islamic legal discourse, given the necessity to bridge the gap between the normative guidance of sharia and the ever-changing social reality. This article aims to comprehensively examine the conceptual, methodological, and comparative dimensions of Islamic legal reform using a library research approach, drawing on a number of scholarly references from various jurisdictional contexts, particularly Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Pakistan. The findings indicate that Islamic legal reform operates through four main pillars: maqāṣid al-sharī'ah and maslahah orientation, renewal of uṣūl al-fiqh methodology and ijtihad, strengthening of legal institutions and governance, and management of legal pluralism within a human rights framework. This study also finds that legal reform cannot be reduced to changes in sharia as divine guidance, but is more accurately understood as renewal in the domain of fiqh, legal reasoning methodology, and the positivization of norms so that the objectives of justice and public welfare are effectively realized. Barriers to reform are multidimensional, encompassing theological resistance, interpretive contestation, legal formalism, and the risk of discrimination, such that an effective reform agenda necessitates a combination of normative maqāṣid argumentation with responsive, participatory, and culturally sensitive institutional strategies that are attentive to civic diversity.

Keywords: Islamic Legal Reform, Maqāṣid al-Sharī'ah, Ijtihad, Fiqh, Legal Pluralism, Islamic Family Law

________________________________________

A. Pendahuluan

Reformasi hukum sebagai tajdīd (pembaruan) dan iṣlāḥ (perbaikan) dalam tradisi Islam dalam perspektif hukum Islam, gagasan reformasi hukum dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk melakukan evaluasi dan pembaruan melalui perangkat internal tradisi, terutama ijtihād, tajdīd (pembaruan), dan iṣlāḥ (perbaikan), ketika muncul jarak antara tuntunan normatif syariah dan realitas sosial sehingga tujuan keadilan dan kemaslahatan tidak tercapai secara memadai (Emzaed et al., 2023; Taufiq & Fahruddin, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang dinamika hukum keluarga Islam di Asia Tenggara menegaskan bahwa syariat memuat aturan yang relevan untuk menghadapi tantangan pada setiap zaman, dan "dinamis" dipahami pula sebagai dorongan untuk melakukan reformation dan development agar hukum tetap sesuai situasi, tempat, dan waktu (Harisudin & Choriri, 2021).

Kerangka demikian mengandaikan bahwa reformasi bukanlah penyangkalan terhadap syariah, melainkan upaya menjaga relevansi dan daya jawab hukum terhadap perubahan sosial-budaya yang terus bergerak, sehingga dapat menghasilkan pola hukum Islam yang transformatif dan selaras dengan perubahan sosial (Amir, 2022; Harisudin & Choriri, 2021). Dalam bahasa lain, sumber problem reformasi seringkali bukan pada cita moral syariah, melainkan pada bentuk pembakuan, institusionalisasi, atau penerapan yang belum menghasilkan keadilan; karena itu sebagian literatur menekankan perlunya keberanian untuk mengamandemen atau menyesuaikan hukum yang "tidak melayani keadilan" (Emzaed et al., 2023; Taufiq & Fahruddin, 2023).

Pada titik ini, peringatan bahwa hukum yang kaku dan tidak adaptif berpotensi menimbulkan dampak buruk dan konflik sosial menjadi relevan untuk menjelaskan mengapa reformasi hukum merupakan agenda yang inheren dalam diskursus hukum Islam kontemporer (Amir, 2022; Jamaludin & Buang, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji secara komprehensif dimensi konseptual, metodologis, dan komparatif reformasi hukum dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah berbagai literatur ilmiah dari berbagai konteks yurisdiksi.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan mengkaji berbagai referensi ilmiah berupa artikel jurnal bereputasi yang bersumber dari berbagai konteks yurisdiksi, khususnya Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Data dianalisis secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis) dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, serta dinamika reformasi hukum Islam lintas konteks. Pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk memetakan variasi jalur dan model reformasi hukum Islam di berbagai negara, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta peluang yang menyertai proses reformasi tersebut.

________________________________________

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kerangka Konseptual: Membedakan Syarī'ah, Fiqh, dan Qānūn/Taqnīn sebagai Basis Reformasi

Sejumlah rujukan menekankan pentingnya membedakan syarī'ah (tuntunan ilahiah) dan fiqh (produk penalaran yuridis manusia) agar reformasi tidak salah sasaran: syarī'ah sering dipakai untuk menunjuk "hukum" dalam sumber primer, sedangkan fiqh menunjuk tradisi yurisprudensi yang berkembang melalui penafsiran para fuqaha atas sumber primer tersebut (Aminah & Sugitanata, 2022). Literatur lain menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, "hukum Islam" sering dipakai secara fleksibel: kadang disepadankan dengan syariah, kadang disepadankan dengan fiqh, dan diskusi tentang qanun serta taqnīn syarī'ah (kodifikasi) terus memunculkan pro-kontra yang panjang (Jamaludin & Buang, 2019).

Karena itu, reformasi hukum menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi "mengubah syariah", melainkan lebih tepat dipahami sebagai pembaruan pada wilayah fiqh, metodologi penemuan hukum, dan/atau bentuk positivisasi (pengundangan) agar nilai syariah dapat dihadirkan secara adil, efektif, dan kompatibel dengan kebutuhan sosial (Aminah & Sugitanata, 2022; Jamaludin & Buang, 2019). Selaras dengan itu, kajian sosiologis menyatakan bahwa istilah "Islamic law" sebagai nomenklatur modern—termasuk di Indonesia—sering bekerja sebagai padanan istilah Barat dan tidak ditemukan sebagai istilah baku yang berdiri sendiri dalam al-Qur'an, Sunnah, atau literatur Islam awal; hal ini memperkuat alasan mengapa reformasi perlu memperhatikan konteks bahasa, institusi, dan sistem hukum modern tempat "hukum Islam" dioperasikan (Amir, 2022; Jamaludin & Buang, 2019).

Dengan pembedaan ini, reformasi dapat diarahkan pada peningkatan kualitas penalaran dan desain kelembagaan tanpa mengaburkan perbedaan antara norma ilahiah dan produk historis para ahli hukum (Aminah & Sugitanata, 2022; Amir, 2022).

2. Orientasi Normatif Reformasi: Keadilan ('Adl), Kemaslahatan (Maṣlaḥah), dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Literatur maqāṣid al-syarī'ah secara konsisten menempatkan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah sebagai orientasi pembentukan dan pembaruan hukum Islam (Mokhtar, 2023; Suhendar et al., 2023). Dalam diskursus yang menggunakan pendekatan maqāṣid, tujuan-tujuan pokok syariah kerap dirumuskan sebagai lima perlindungan dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams)—perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sehingga reformasi hukum diuji dari kontribusinya terhadap perlindungan lima aspek tersebut (Mokhtar, 2023; Suhendar et al., 2023).

Pada level metodologis kontemporer, Jasser Auda diposisikan sebagai salah satu tokoh penting yang merekonstruksi maqāṣid melalui "pendekatan sistem" (systems approach), yang menekankan sifat kognitif, keutuhan (wholeness), keterbukaan (openness), hirarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan kebertujuanannya (purposefulness) sebagai ciri kerja penalaran hukum Islam yang responsif terhadap kompleksitas zaman (Mardiana & Darwis, 2015; Qodir et al., 2023). Sejalan dengan itu, pendekatan hermeneutika hukum Islam berbasis maqāṣid juga dipakai untuk menimbang kebijakan kontemporer—misalnya isu usia minimum perkawinan—dengan menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan hak, khususnya bagi perempuan (Mokhtar, 2023; Suhendar et al., 2023).

Dalam kerangka ini, reformasi hukum dipahami sebagai ikhtiar menyelaraskan produk hukum (baik fiqh maupun undang-undang) dengan tujuan-tujuan universal syariah seperti keadilan dan kemanusiaan, tanpa menafikan keberagaman tafsir dalam tradisi hukum Islam (Mokhtar, 2023; Qodir et al., 2023).

3. Metodologi Reformasi: Ijtihād, Pembaruan Uṣūl al-Fiqh, Talfīq, Hermeneutika, dan Integrasi 'Urf (Adat)

Pada tingkat penetapan hukum, literatur ushul fiqh kontemporer menegaskan bahwa ketika suatu persoalan tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis, mekanisme yang ditempuh adalah ijtihād (ra'yu) yang memobilisasi kemampuan fuqaha untuk menemukan hukum; di dalamnya dikenal perangkat seperti ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan 'urf (Islamy, 2020). Dalam konteks modern, ijtihād dipahami sebagai metode pembaruan untuk menjawab problem baru yang tidak dijelaskan secara tuntas dalam sumber primer, sehingga pembaruan fiqh melalui tajdīd diproyeksikan menghasilkan produk hukum yang lebih sesuai isu kekinian tanpa "mengambil alih" fiqh secara keseluruhan (Islamy, 2020; Zakaria, 2021).

Dalam lintasan perbandingan negara, reformasi keluarga di Pakistan misalnya dibahas menggunakan kerangka intra-doctrinal reform (antara lain menggabungkan pendapat beberapa mazhab atau mengambil pendapat mazhab lain) dan extra-doctrinal reform (memberi penafsiran baru terhadap nash), yang menunjukkan bahwa pembaruan tidak selalu identik dengan pemutusan tradisi, melainkan sering berupa rekonstruksi argumentasi dalam batas-batas metodologis tertentu (Sirait et al., 2024). Dalam konteks politik legislasi Indonesia, model talfīq juga disebut sebagai salah satu pola reformasi yang "mengkolaborasikan" pandangan lintas mazhab agar lebih sesuai kebutuhan masyarakat (Sufiarina, 2015), dan dalam konteks keuangan Islam di Malaysia, talfīq dibahas sebagai metode penyelesaian hukum yang membantu menghasilkan keputusan syariah yang lebih terpadu pada lembaga berotoritas (Kamaruddin & Abdullah, 2008; Lumbanraja & Yusriyadi, 2021).

Selain itu, sejumlah literatur Indonesia menekankan urgensi 'urf dalam kontekstualisasi dan pembaruan hukum Islam, khususnya ketika norma syariah berinteraksi dengan adat: dalam beberapa konfigurasi, 'urf dapat mendahului syariat pada wilayah tertentu, tetapi pada wilayah lain syariat didahulukan; 'urf juga dapat berfungsi men-takhshish keumuman nash, atau diprioritaskan atas qiyas ketika 'urf diperlakukan sebagai "ijma'" dalam ketiadaan nash (Nasohah, 2024). Pada saat yang sama, hermeneutika hukum Islam dipakai sebagai kerangka untuk mengkaji perubahan kebijakan sosial, menimbang perubahan pandangan masyarakat, dan merumuskan argumentasi pro-kontra reformasi (misalnya tentang usia perkawinan), sambil menegaskan bahwa proses interpretasi hukum Islam tidak monolitik dan dipengaruhi konteks budaya (Amir, 2022; Mokhtar, 2023).

Di sisi lain, pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na'im dibahas sebagai tawaran pembaruan melalui pembacaan ulang prinsip naskh secara "evolusioner" untuk merelevansikan teks al-Qur'an demi reformasi hukum Islam yang memadai dalam konteks modern, sekaligus menekankan orientasi kemaslahatan umat (Supriadi, 2021). Keseluruhan perangkat ini memperlihatkan bahwa reformasi hukum menurut hukum Islam bukan hanya perubahan "produk hukum", tetapi juga reformasi metodologi penalaran dan strategi institusional agar hukum lebih adil dan efektif (Emzaed et al., 2023; Qodir et al., 2023).

4. Reformasi melalui Legislasi dan Transformasi ke Hukum Negara: Peluang dan Ketegangan dalam Negara Plural

Dalam konteks negara modern, sejumlah literatur Indonesia menempatkan reformasi hukum Islam dalam kerangka transformasi dan/atau positivisasi ke dalam sistem hukum nasional melalui jalur legislasi dan kebijakan (Sufiarina, 2015). Perspektif konstitusional menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat muncul melalui pendekatan sistem (systems approach) dan pendekatan legislasi, termasuk contoh transformasi pada sektor perbankan syariah melalui undang-undang nasional. Dalam pembahasan yang menyoroti pluralitas sumber hukum di Indonesia, dinyatakan bahwa sistem hukum Indonesia berakar pada beberapa subsistem—hukum Barat (warisan kolonial), hukum adat, dan hukum Islam—dan konstitusi memberi ruang bagi keragaman tersebut; contoh inklusi yang disebut antara lain masuknya hukum Islam dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan pengakuan aspek syariah dalam perbankan melalui Undang-Undang Perbankan 1992 (Adil & Saidon, 2017).

Namun, konteks reformasi pasca-akhir 1990-an juga digambarkan menghasilkan kondisi regulasi yang hiper, tumpang tindih, kontradiktif, tidak sinkron, dan membuka ruang multi-interpretasi, yang pada gilirannya menuntut pembenahan desain regulasi agar efektif (Muhammed, 2017; Shahrullah, 2019). Dengan demikian, agenda reformasi hukum menurut hukum Islam di level negara tidak hanya berkisar pada "formalisasi", tetapi juga pada kualitas governance regulasi, harmonisasi norma, dan efektivitas implementasi agar tujuan keadilan publik tercapai (Shahrullah, 2019).

5. Reformasi Hukum Keluarga: Perkawinan, Usia, Pencatatan, Poligami, Perceraian, dan Perlindungan Pihak Rentan

Reformasi hukum keluarga sering dipandang sebagai arena paling menonjol karena, menurut kajian tentang ijtihad dan tajdid, aktivitas pembaruan historis ulama lebih intens pada hukum privat seperti perkawinan, perceraian, dan waris dibanding wilayah hukum publik dan pidana (Harisudin & Choriri, 2021; Taufiq & Fahruddin, 2023). Studi genealogi reformasi hukum keluarga di Malaysia menyatakan bahwa reformasi dan kodifikasi hukum keluarga Islam menguat setelah kemerdekaan, dengan konfigurasi federal-negara bagian yang menghasilkan variasi teknis dan materiil antarnegara bagian; studi itu mengidentifikasi empat area reformasi perkawinan di Malaysia, yakni batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, dan perceraian (Booley, 2019).

Pada isu usia minimum perkawinan, pendekatan hermeneutika hukum Islam dipakai untuk mengkaji kontroversi perubahan kebijakan dengan menautkannya pada perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan interpretasi teks hukum Islam; analisis ini menekankan bahwa perubahan perspektif sosial dan meningkatnya kesadaran perlindungan hak perempuan menjadi faktor penting yang menuntut perumusan kebijakan selaras prinsip syariah dan nilai kemanusiaan (Hoesein, 2012; Mokhtar, 2023). Sejalan dengan kebutuhan pembacaan ulang teks, studi tentang hak perempuan dan kesetaraan gender dalam hukum Islam di Indonesia juga menegaskan "kebutuhan mendesak" untuk membaca kembali ayat dan hadis yang sering diperlakukan di luar konteks, karena adopsi fiqh klasik secara ahistoris dapat digunakan untuk melanggengkan ketidaksetaraan gender; pembacaan ulang yang menonjolkan nilai universal keadilan dipandang perlu disosialisasikan untuk meningkatkan kesadaran hak perempuan (Hoesein, 2012; Mokhtar, 2023).

Namun, literatur yang sama juga mencatat adanya resistensi kuat terhadap proposal reformasi hukum keluarga (misalnya CLD-KHI) dari sebagian ulama, sarjana, dan kelompok Muslim yang menilai reform tersebut melanggar doktrin Qur'an dan Hadis (Fauzi, 2015; Hoesein, 2012), yang menunjukkan bahwa reformasi beroperasi dalam arena kontestasi otoritas penafsiran dan legitimasi sosial.

Dalam isu pencatatan perkawinan, kajian komparatif Asia Tenggara menegaskan bahwa sanksi pelanggaran pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga dan memenuhi hak konstitusional warga; tetapi problem penegakan hukum muncul karena variasi ancaman sanksi (misalnya denda dan penjara di Malaysia dan Brunei Darussalam, sementara Indonesia hanya denda), sehingga dari perspektif maqāṣid Jasser Auda dinilai bahwa regulasi yang berorientasi menjaga harmoni perkawinan dan melayani kemaslahatan pada level kebutuhan primer (ḍarūriyyāt) lebih sejalan dengan maqāṣid (Triasari & Zwart, 2021). Kajian lain yang membandingkan Indonesia–Malaysia pada sanksi pidana pelanggaran hukum perkawinan juga menegaskan adanya perbedaan akibat pengaruh sistem hukum nasional yang lebih sekuler di Indonesia dan dominasi syariah yang lebih kuat dalam sistem peradilan negara bagian di Malaysia; kajian itu menyebut implementasi sanksi masih lemah dan mengusulkan sanksi yang lebih ketat untuk efek jera dengan merujuk pada konsep maṣlaḥah al-Ghazali yang memprioritaskan kebaikan dan pencegahan bahaya (mafsadah) (Triasari & Zwart, 2021).

Di sisi lain, kajian Malaysia tentang pengendalian poligami menunjukkan bahwa absennya langkah efektif dapat membuka peluang penyalahgunaan, sehingga negara-negara bagian memasukkan ketentuan-ketentuan khusus dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam untuk mengontrol praktik poligami dan melindungi perempuan dalam pengaturan poligami (Booley, 2019; Hidayati et al., 2022). Dalam diskursus fikih perbandingan, pembaruan juga dapat dilakukan melalui klausul kontrak perkawinan: studi tentang stipulasi anti-poligami menjelaskan bahwa istri secara prinsip dapat mensyaratkan kondisi tertentu dalam akad nikah, dan adopsi prinsip tertentu (misalnya yang diasosiasikan dengan Hanbali) dipandang tidak bertentangan dengan Islam karena bertujuan mencegah mudarat dan melindungi posisi perempuan (Asman, 2021; Hidayati et al., 2022).

Sejalan dengan itu, kajian tentang perjanjian perkawinan dalam hukum positif Indonesia dan maqāṣid al-syarī'ah menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat melindungi hak konstitusional suami-istri dan membantu pembentukan keluarga yang berhasil, serta dihubungkan dengan orientasi maqāṣid sebagai "tujuan dan rahasia" di balik hukum Islam (Jauhari & Labib, 2024; Suhendar et al., 2023).

Reformasi juga muncul karena perubahan teknologi dan situasi darurat. Studi tentang akad nikah melalui telekonferensi selama pandemi COVID-19 menegaskan adanya kekosongan pengaturan spesifik dalam hukum Islam dan hukum positif terkait akad nikah daring, sementara perkembangan teknologi melaju lebih cepat daripada substansi hukum; karena itu reformasi melalui penafsiran hukum Islam berbasis maqāṣid dipandang perlu untuk mengisi kekosongan hukum dan menghindari mudarat, dengan temuan bahwa akad via telekonferensi dinilai boleh sebagai alternatif menjaga jiwa (hifẓ al-nafs) (Munir, 2020; Suhendar et al., 2023).

Pada tataran pengasuhan anak dan konflik lintas yurisdiksi, kajian Malaysia menjelaskan bahwa isu hak asuh anak berada dalam dua rezim hukum dan dua peradilan (sipil dan syariah) untuk Muslim dan non-Muslim, serta menegaskan bahwa Mahkamah Syariah diberi kewenangan membuat perintah hak asuh guna menjaga kepentingan anak (Emzaed et al., 2023; Irwansyah et al., 2021). Masih dalam ranah keluarga, pidato tentang implementasi syariah dan keadilan di Malaysia menyatakan bahwa reformasi hukum keluarga di Malaysia cenderung dipimpin pemerintah (government-led reform), dan bahkan pada isu unilateral conversion of children reform dinilai "overdue" lebih dari 30 tahun; pidato itu menekankan kebutuhan kontekstualisasi hukum Islam tanpa meninggalkan prinsip fundamental dan keberanian mengamandemen hukum bila penerapannya tidak melayani keadilan (Emzaed et al., 2023; Irwansyah et al., 2021).

Kajian komparatif tentang filiasi anak di Indonesia, Malaysia, dan Turki menegaskan bahwa ketiga negara tidak sekadar mengadopsi satu ketentuan fiqh, tetapi juga mempertimbangkan nilai budaya dan HAM; di situ dijelaskan adanya diferensiasi filiasi anak berdasarkan status perkawinan orang tua dan implikasinya bagi hak nafkah dan waris, serta dicatat adanya sebagian putusan yudisial di Indonesia dan Turki yang lebih akomodatif terhadap hak anak dibanding kerangka Malaysia (Harisudin & Choriri, 2021; Moustafa, 2018). Keseluruhan tema ini menunjukkan reformasi hukum keluarga menurut hukum Islam bergerak pada dua sumbu sekaligus: penguatan perlindungan pihak rentan (perempuan dan anak) melalui desain norma dan institusi, serta pembaruan metodologi interpretasi agar hukum berfungsi adil dan efektif dalam konteks berubah (Emzaed et al., 2023; Mokhtar, 2023).

6. Reformasi melalui Peradilan dan Kelembagaan: Kodifikasi, Yurisdiksi, dan Pembinaan Kapasitas

Sejumlah literatur menekankan peran institusi peradilan sebagai kanal utama reformasi, terutama ketika perubahan hukum terjadi melalui putusan yang berkembang menjadi yurisprudensi. Kajian tentang peran hakim dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia menyatakan bahwa dalam praktik, reformasi hukum keluarga Islam "banyak dilakukan melalui putusan" yang kemudian menjadi yurisprudensi, serta menekankan bahwa reformasi menjadi niscaya karena dinamika kehidupan masyarakat dan perkembangan pengetahuan serta teknologi (Kamil, 2016; Munir, 2020).

Dalam konteks Malaysia, studi tentang konstitusi dan peradilan menyoroti bahwa kodifikasi dan reform institusional dapat meningkatkan spesifikasi hukum keluarga dan memformalkan fungsi mahkamah syariah sehingga diskresi hakim cenderung berkurang; pada saat yang sama, aktivis menyambut beberapa ketentuan dalam Islamic Family Law Act 1984 sebagai kemajuan progresif bagi hak perempuan (Alfitri, 2014; Müller, 2016). Kajian lain tentang administrasi hukum Islam dan HAM di Malaysia menjelaskan bahwa kolonialisme Inggris mereformulasi syariah dengan membingkainya dalam nalar hukum Inggris dan membekukannya dalam preseden (Anglo-Muhammadan law), sehingga praktiknya direduksi menjadi personal law hingga kemerdekaan; artikel ini juga menunjukkan ketegangan dalam kerangka konstitusional, karena klausul supremasi kebebasan fundamental dapat membuat HAM "prevalen" atas kebebasan beragama, tetapi hasilnya tidak selalu konsisten karena pluralitas hukum dan pengecualian personal law dari prinsip kesetaraan (Alfitri, 2014; Müller, 2016).

Dengan demikian, reformasi kelembagaan tidak hanya menyangkut penambahan kewenangan, tetapi juga desain relasi antara pluralisme hukum, konstitusi, dan standar HAM (Alfitri, 2014; Emzaed et al., 2023).

Pada sisi reformasi kapasitas, kontribusi tokoh dan desain sistem juga menjadi perhatian. Studi tentang Ahmad Ibrahim menegaskan kontribusinya dalam mengislamisasi hukum di Malaysia melalui harmonisasi hukum Islam dan hukum sipil warisan kolonial, termasuk dorongan pembentukan struktur administrasi hukum Islam dan pembentukan Mahkamah Syariah, serta upaya mewujudkan spirit maqāṣid dan shariahization dalam konteks kontemporer (Müller, 2016). Dalam ranah penalaran, kajian tentang praktik peradilan Malaysia menyatakan bahwa meskipun Malaysia dekat dengan mazhab Syafi'i, opini mazhab lain dan sumber-sumber seperti istihsan/istislah juga digunakan untuk memberi solusi terbaik; artikel tersebut menemukan bahwa dalam sejumlah putusan, hakim menerapkan konsep istihsan secara tidak langsung karena ketentuan perundang-undangan memungkinkan hal itu (Kamaruddin & Abdullah, 2008; Lumbanraja & Yusriyadi, 2021).

Pada saat yang sama, pidato tentang "achieving justice through implementation of Shariah" menekankan bahwa negara bagian Malaysia memiliki kewenangan legislatif untuk urusan keluarga/personal dan administrasi hukum Islam termasuk penyusunan hukum substantif-prosedural serta organisasi Mahkamah Syariah, dan menegaskan pentingnya menjaga kewibawaan Mahkamah Syariah dengan memberi kewenangan penuh untuk memutus perkara dalam yurisdiksinya (Alfitri, 2014; Emzaed et al., 2023). Keseluruhan rujukan ini mendukung tesis bahwa reformasi hukum menurut hukum Islam mensyaratkan penguatan desain institusi, kualitas legislasi, dan kapasitas aparatur agar nilai keadilan dan kemaslahatan benar-benar terwujud dalam praktik, bukan sekadar pada level norma (Emzaed et al., 2023; Kamil, 2016).

7. Reformasi Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam: Fatwa, Regulasi, dan Tata Kelola Kepatuhan Syariah

Dalam bidang muamalah kontemporer, literatur menempatkan reformasi sebagai respons terhadap inovasi produk, kebutuhan kepastian hukum, dan tata kelola kepatuhan syariah. Kajian politik hukum tentang fatwa DSN-MUI di Indonesia menjelaskan bahwa pada era Reformasi (1998–sekarang) relasi pemerintah dan umat Islam menjadi lebih akomodatif dan partisipatoris, dan keberlakuan fatwa DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah menjadi mengikat secara moral dan legal karena peraturan perundang-undangan memerintahkan aktivitas bisnis lembaga keuangan syariah mengikuti fatwa DSN-MUI; hal ini membedakan fatwa DSN-MUI dari fatwa keagamaan lain (Azani, 2021; Rohmah, 2021). Studi lain menegaskan bahwa legislasi fatwa DSN-MUI diposisikan sebagai upaya menutup peluang ketidakpastian hukum di perbankan syariah, dan dipahami sebagai sikap politik Islam yang menilai hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari negara (Rohmah, 2021).

Dari sisi metodologi, studi tentang DSN-MUI menyatakan bahwa terdapat sekitar 116 fatwa DSN-MUI dari 2000 hingga 2017, dan metodologi yang diklaim adalah mutawassitah (moderasi) antara pendekatan yang dinilai liberal (mutasāhil) dan tekstualis (mutasyaddid), dengan penekanan pada mashlahah, kaidah fiqh, dan perbandingan mazhab (Azwar et al., 2024; Qodir et al., 2023). Sejalan dengan pola ijtihad kontemporer, kajian tentang epistemologi fatwa MUI terkait interaksi sosial melalui media sosial menunjukkan penggunaan pendekatan holistik: dalil universal, kaidah kemaslahatan, penggunaan pemikiran fiqh klasik yang tidak berdiri sendiri melainkan digabung dengan perspektif lain, serta keterbukaan pada pendapat ahli—yang semuanya diposisikan sebagai kebutuhan reformasi metodologis hukum Islam agar kontekstual (Mufid & Muhammad, 2023; Qodir et al., 2023).

Pada level kelembagaan kepatuhan, studi tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah Indonesia mengidentifikasi persoalan kebijakan yang menghambat efektivitas pengawasan dan merekomendasikan reformasi, termasuk kebutuhan sertifikasi auditor syariah agar kepatuhan syariah dapat dipastikan lebih optimal (Firdaus et al., 2020; Muslimin, 2019). Artikel tentang risiko hukum dalam operasi perbankan syariah menekankan bahwa bank syariah menghadapi risiko karena perbedaan prinsip syariah dan hukum yang mengatur transaksi, termasuk ketidakpastian hukum dan regulasi terkait syariah serta legalitas instrumen keuangan Islam; karena itu diperlukan langkah-langkah reform untuk memitigasi risiko hukum (Firdaus et al., 2020; Muslimin, 2019).

Dalam konteks pembentukan norma ekonomi syariah di luar perbankan, kajian tentang politik hukum perdagangan dan sharia multilevel marketing menyatakan adanya kekosongan hukum perizinan MLM syariah dalam hukum perdagangan Indonesia yang membuat bisnis kurang berkembang, serta menyimpulkan bahwa pembentukan hukum perdagangan nasional belum responsif terhadap eksistensi sistem ekonomi syariah pada sektor tersebut (Azani, 2021; Nurhayati et al., 2022). Pada ranah peradilan ekonomi syariah, studi tentang Pengadilan Agama (misalnya Gorontalo) menjelaskan bahwa setelah perubahan kewenangan peradilan agama, salah satu hukum materiil yang digunakan sejak 2008 adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 2008, dan para hakim menyatakan kesiapan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sebagai bagian dari penegakan keadilan (Adil & Saidon, 2017). Dengan demikian, reformasi hukum ekonomi syariah menurut hukum Islam bergerak melalui integrasi fatwa dan regulasi, pembentukan perangkat hukum materiil, serta peningkatan tata kelola dan kapasitas institusi agar kepatuhan syariah dan kepastian hukum berjalan beriringan (Azani, 2021; Muslimin, 2019).

8. Reformasi Filantropi Islam dan Tata Kelola Zakat: Responsivitas, Partisipasi, dan Orientasi Kesejahteraan

Dalam filantropi Islam, literatur menyoroti bahwa positivisasi norma zakat melalui legislasi dapat menghasilkan ketegangan antara karakter produk hukum dan harapan masyarakat sipil. Studi tentang anomali konfigurasi politik dan produk hukum zakat pada era Reformasi membahas bahwa zakat mengalami positivisasi melalui proses legislasi di DPR, tetapi justru memunculkan penolakan dari kelompok masyarakat sipil Muslim sebagai indikasi hukum tidak responsif; penelitian itu menyimpulkan perlunya ruang partisipasi yang adil agar produk hukum zakat menjadi lebih responsif (Muhammed, 2017; Zuhdi, 2016).

Sejalan dengan itu, kajian tentang zakat fatwa MUI dari era Orde Baru hingga pasca-Reformasi menyatakan bahwa fatwa filantropi Islam berkontribusi pada intervensi kebijakan publik yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, dan menempatkan relasi fatwa–hukum positif dalam pola yang kadang menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan (ta'yīdī) dan kadang menjadi bahan hukum dalam perumusan kebijakan (insyā'ī) (Rohmah, 2021; Zuhdi, 2016). Dalam kerangka maqāṣid, studi tersebut juga memberi contoh bahwa kebolehan pemanfaatan zakat untuk penyediaan air bersih dan sanitasi dapat dipahami sebagai implementasi hifẓ al-nafs (perlindungan jiwa) (Suhendar et al., 2023; Zuhdi, 2016). Dengan demikian, reformasi hukum zakat menurut hukum Islam tidak hanya menyangkut "pengundangan" norma, melainkan kualitas partisipasi, responsivitas sosial, dan keterarahan pada tujuan kemaslahatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis (Muhammed, 2017; Qodir et al., 2023).

9. Reformasi Regulasi Halal: Islamisasi Hukum Nasional dan Nasionalisasi Nilai Syariah

Transformasi norma syariah ke hukum nasional juga tampak pada regulasi jaminan produk halal. Studi tentang pola penyerapan hukum Islam ke dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) menjelaskan adanya dua pola sekaligus: islamisasi hukum nasional dan nasionalisasi hukum Islam; dalam perspektif maqāṣid, islamisasi JPH dipahami sebagai ekspresi perlindungan agama (hifẓ al-dīn) dan terwujudnya perlindungan akal (hifẓ al-'aql), sedangkan nasionalisasi dipandang tepat jika dikaitkan dengan penyerapan nilai hukum Islam yang kompatibel dengan kultur keindonesiaan (Shuaib, 2019).

Di sisi lain, literatur tentang politik hukum perda bernuansa syariah menegaskan bahwa pembentukan dan pengembangan regulasi bercorak Islam memiliki dasar konstitusional dalam Pancasila dan UUD 1945, dan praktik ketatanegaraan Indonesia dibangun di atas tiga pilar (Islam, adat, dan Barat), yang menjadi konteks penting saat nilai syariah masuk ke ruang legislasi nasional maupun daerah (Adil & Saidon, 2017; Tahir et al., 2018). Namun, diskursus yang berangkat dari perspektif hak non-Muslim mengingatkan bahwa formalisasi syariah melalui perda atau kebijakan publik dapat menjadi ancaman bagi hak non-Muslim—misalnya kebebasan beribadah dan aspek lain—sehingga regulasi bernuansa syariah perlu ditafsirkan ulang agar menjadi progresif dan mampu mengakomodasi tuntutan HAM kontemporer (Alfitri, 2014; Razi & Mokhtar, 2020). Dengan demikian, reformasi regulasi halal dan regulasi bernuansa syariah menuntut desain yang sensitif pada pluralitas warga, mekanisme akuntabilitas, serta argumentasi maqāṣid yang menjustifikasi perluasan penerapan norma dengan tetap menghindari diskriminasi (Razi & Mokhtar, 2020; Shuaib, 2019).

10. Reformasi Syariah di Tingkat Daerah dan Isu Pluralisme Hukum: Aceh dan Dinamika Hak Asasi Manusia

Kasus Aceh sering dijadikan rujukan untuk memperlihatkan kompleksitas reformasi hukum Islam dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Studi tentang posisi dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Aceh menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam melalui operasionalisasi Mahkamah Syar'iyah menjadi bagian dari penegakan hukum syariat berbasis qanun di Aceh (Sugianto & Saragih, 2013; Zein, 2018). Kajian tentang tantangan Qanun Jinayat dan pluralisme hukum di Aceh menyatakan bahwa implementasi hukum pidana Islam merupakan mandat undang-undang dan diakomodasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; namun pelaksanaannya menghadapi hambatan dari sisi sistem dan masyarakat, termasuk dualisme hukum (antara hukum adat, KUHP, dan qanun) dan tantangan perumusan legislasi yang harus memastikan kepatuhan syariah (Zein, 2018).

Studi lain menilai Qanun Jinayat tidak bertentangan dengan tatanan perundang-undangan Indonesia, dan menekankan bahwa perbedaan antara Qanun Jinayat dan hukum pidana nasional seharusnya dipahami sebagai bagian dari keragaman hukum yang dapat menjadi unsur reformasi hukum nasional, sekaligus menuntut penegakan konsisten untuk kepastian hukum (Adil & Saidon, 2017).

Namun, literatur yang menilai implementasi qanun dari perspektif perjanjian HAM internasional menampilkan nuansa ketegangan: kajian tentang implementasi traktat HAM di Mahkamah Islam Aceh menyatakan traktat-traktat HAM yang diratifikasi Indonesia "tidak pernah" diimplementasikan oleh Mahkamah Islam Aceh, karena pengadilan menerapkan hukuman cambuk yang dinilai kejam dan tidak manusiawi, sehingga dipandang melanggar HAM dan traktat yang diratifikasi; studi itu juga melaporkan bahwa pemerintah pusat "diam" meski komunitas internasional dan UN Human Rights Committee meminta evaluasi Qanun Jinayat agar patuh traktat HAM, serta mencatat dukungan masyarakat Aceh terhadap qanun (Safar et al., 2021; Zein, 2018). Studi tersebut melaporkan angka-angka tertentu terkait pelaksanaan hukuman: "at least 108 people" dieksekusi dengan hukum cambuk, "at least 180 prisoners" dieksekusi dengan hukuman whipping di Aceh, dan "at least 221 decisions" jinayat pada Januari–September 2016 (Safar et al., 2021).

Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum menurut hukum Islam—ketika dilembagakan sebagai hukum pidana daerah—tidak dapat dilepaskan dari debat legitimasi, standar HAM, penerimaan sosial, dan desain kebijakan transisi yang mampu menjembatani komitmen konstitusional, hukum nasional, dan klaim normatif syariah (Alfitri, 2014; Zein, 2018).

11. Perspektif Perbandingan Internasional: Brunei, Malaysia, dan Pakistan sebagai Variasi Jalur Reformasi

Kajian perbandingan menegaskan bahwa penerapan dan reformasi syariah mengambil bentuk berbeda sesuai konfigurasi politik dan sejarah kolonial. Studi tentang Brunei dan Malaysia menyebut bahwa sebelum kolonial, monarki Brunei terorganisasi melalui syariah dan adat yang dikodifikasi; pascakolonial, sektor syariah diperkuat, dan sejak 1990 hukum non-syariah direview agar tidak bertentangan dengan norma Islam; di Malaysia, administrasi urusan Islam terorganisasi secara federal, dan sektor syariah diperluas pada era Mahathir dari yang semula terutama personal law menuju perluasan elemen pidana Islam (dengan variasi antarnegara bagian) (Abdullah, 2008; Alfitri, 2014).

Analisis tentang Brunei's Sharia Penal Code Order menelusuri sejarah reformasi dan menegaskan bahwa reform bukan keputusan mendadak; diumumkan bertahap dan pada fase awal (2014–2019) lebih banyak diterapkan pada pelanggaran ringan, serta pada periode 2015–2016 dihitung terdapat "247 prosecutions" di bawah kode baru yang semuanya mencakup denda (Abdullah, 2008; Santing, 2019). Dalam konteks Pakistan, kajian tentang penerapan hukum Islam melalui peradilan (kasus riba) menjelaskan bahwa Islamisasi hukum pada rezim Zia melibatkan reform struktural, prosedural, dan pidana; disebut pula bahwa Law of Evidence 1872 diganti menjadi Qanoon-i-Shahadat Order 1984, dan Hudood Ordinances dipromulgasikan pada 10 Februari 1979, serta Shariah Act 1991 mendeklarasikan syariah sebagai "supreme law of the land" dan menuntut setiap hukum ditafsirkan pengadilan dalam cahaya syariah (Ramadhan, 2020).

Masih di Pakistan, kajian reformulasi hukum perceraian menegaskan bahwa benih pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak masa kolonial Inggris, dan pemerintah Pakistan membentuk Family Law Commissions pada Agustus 1955 sebagai upaya pembentukan hukum Islam yang dapat diaplikasikan sebagai hukum negara; reformasi diulas melalui kategori intra- dan ekstra-doktrinal (Ramadhan, 2020; Sirait et al., 2024). Variasi-variasi ini memperlihatkan bahwa "reformasi hukum menurut hukum Islam" tidak punya satu model tunggal; ia bergantung pada relasi negara–agama, sistem peradilan, strategi kodifikasi, dan bagaimana maqāṣid diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara institusional (Abdullah, 2008; Qodir et al., 2023).

12. Hambatan Reformasi: Resistensi Sosial, Kontestasi Tafsir, Formalisme, dan Risiko Diskriminasi

Rujukan tentang reformasi hukum keluarga di Indonesia menunjukkan bahwa kritik dan polemik kerap terjadi, terutama ketika reformasi dipersepsikan sebagai "liberalisasi" atau pergeseran paradigma yang dipicu oleh isu modernitas seperti kesetaraan gender, demokrasi, HAM, dan pluralisme; setelah era Reformasi, KHI mengalami kritik dan muncul CLD-KHI sebagai respons terhadap pasal-pasal yang dipandang anomali dan tidak relevan dengan perkembangan sosial (Fauzi, 2015; Hoesein, 2012). Dalam kerangka masyarakat sipil Islam, studi tentang Muhammadiyah dan moderasi Islam berbasis maqāṣid menyebut bahwa reformasi hukum Islam yang memperhatikan maqāṣid dipandang sebagai terobosan untuk era modern dalam iklim demokrasi, tetapi menghadapi hambatan dari kelompok internal Muslim yang tekstualis dan dari gerakan radikalisme yang menghambat kontekstualisasi reformasi hukum berbasis tujuan-tujuan fundamental syariah, termasuk penghormatan terhadap keragaman etnis, HAM, dan hak minoritas (Qodir et al., 2023).

Di tingkat kebijakan daerah, kajian tentang perda syariah dari perspektif hak non-Muslim menyatakan bahwa sebagian implementasi dapat melanggar hak non-Muslim (misalnya kewajiban jilbab), dan perda syariah dipandang merefleksikan hukum Islam klasik sehingga perlu reinterpretasi agar dapat memberi manfaat luas dan mengakomodasi tuntutan HAM (Alfitri, 2014; Razi & Mokhtar, 2020). Pada saat yang sama, studi tentang pluralisme hukum dan otonomi daerah menekankan bahwa legal pluralism di Indonesia berakar historis dari koeksistensi hukum Barat, adat, dan syariah, dan sistem konstitusional menjamin keragaman tersebut; karena itu tantangan utama reformasi adalah mengelola pluralisme agar tidak melahirkan disharmoni dan diskriminasi (Adil & Saidon, 2017; Tahir et al., 2018). Dengan demikian, hambatan reformasi tidak hanya teologis, tetapi juga politis, sosiologis, dan institusional: ia menyangkut legitimasi penafsiran, desain kebijakan, dan pengawasan dampak terhadap kelompok rentan serta minoritas (Alfitri, 2014).

13. Reformasi Prosedural dan Penyelesaian Sengketa: Efisiensi, Ṣulḥ (Perdamaian), dan Keadilan Sosial

Selain substansi norma, reformasi hukum menurut hukum Islam juga dapat mengambil bentuk reformasi prosedural guna meningkatkan efisiensi dan keadilan. Kajian tentang reformasi mediasi pengadilan dalam sengketa medis menegaskan bahwa perdamaian merupakan ajaran fundamental Islam, dan reformasi praktik mediasi diperlukan agar proses penyelesaian sengketa lebih efisien dan mampu menghadirkan keadilan sosial; studi itu menekankan mediator hakim perlu lebih proaktif, memiliki keterampilan komunikasi, dan pengetahuan yang memadai agar proses mediasi efektif (Emzaed et al., 2023). Poin ini relevan untuk memperluas horizon reformasi: hukum yang adil tidak cukup hanya pada "isi", tetapi juga pada prosedur, kapasitas aparatur, dan desain institusional yang memungkinkan akses keadilan dan penyelesaian konflik yang berorientasi kemaslahatan (Kamil, 2016).

________________________________________

D. Simpulan

Menggabungkan temuan lintas rujukan, reformasi hukum menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai agenda pembaruan dan penyempurnaan sistem hukum agar lebih adil, efektif, dan sesuai kebutuhan melalui empat pilar yang saling terkait.

Pertama, reformasi harus berorientasi maqāṣid dan kemaslahatan—yakni diuji kontribusinya pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—serta mengarusutamakan nilai keadilan dan kemanusiaan yang diidentifikasi sebagai tujuan syariah (Mokhtar, 2023; Suhendar et al., 2023).

Kedua, reformasi menuntut pembaruan metodologi (uṣūl al-fiqh) dan cara berijtihad, termasuk pendekatan sistem Jasser Auda yang menekankan wholeness, openness, dan multidimensionality untuk merespons kompleksitas modern, sekaligus membuka ruang integrasi ilmu dan pendapat ahli (Mardiana & Darwis, 2015; Qodir et al., 2023).

Ketiga, reformasi meniscayakan penguatan institusi dan tata kelola: dari kodifikasi yang akuntabel, kewenangan peradilan yang jelas, sampai regulasi kepatuhan syariah dalam ekonomi/keuangan serta mitigasi risiko hukum akibat divergensi syariah–hukum positif (Müller, 2016; Muslimin, 2019).

Keempat, reformasi harus dikelola dalam kerangka pluralisme dan HAM agar tidak memproduksi diskriminasi, terutama pada konteks perda syariah dan hukum pidana daerah, serta perlu mekanisme reinterpretasi dan dialog yang menjaga kemaslahatan umum dalam masyarakat majemuk (Alfitri, 2014; Razi & Mokhtar, 2020).

Keseluruhan literatur juga menunjukkan bahwa reformasi hukum menurut hukum Islam bukan proyek yang steril dari politik dan kontestasi sosial: ia dapat didorong oleh negara (government-led), dipengaruhi perubahan kesadaran sosial (misalnya perlindungan perempuan/anak), dan sekaligus menghadapi resistensi dari kelompok tekstualis atau formalis; karena itu, agenda reformasi yang efektif perlu menggabungkan argumentasi normatif maqāṣid dengan strategi institusional yang responsif, partisipatif, serta sensitif terhadap konteks budaya dan keragaman warga (Emzaed et al., 2023; Muhammed, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, R. (2008). Inserting stipulation pertaining to polygamy in a marriage contract in Muslim countries. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 46(1), 153–169. https://doi.org/10.14421/ajis.2008.461.153-169

Adil, M. A. M., & Saidon, R. (2017). Religion as a determinant of child welfare in custody cases in Malaysia and classical Islamic law: A comparative overview. ICR Journal, 8(1), 35–46. https://doi.org/10.52282/icr.v8i1.211

Alfitri, A. (2014). Women's rights and gender equality issues in Islamic law in Indonesia: The need to re-read women's status in the Islamic religious texts. Mazahib, 13(1). https://doi.org/10.21093/mj.v13i1.349

Aminah, S., & Sugitanata, A. (2022). Genealogy and reform of Islamic family law: Study of Islamic marriage law products in Malaysia. Journal of Islamic Law, 3(1), 94–110. https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.556

Amir, A. N. (2022). Ahmad Ibrahim and the Islamization of law in Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 22(1), 159–178. https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.12130

Asman, A. (2021). The red yarn of contemporary Islamic law reform: A critical study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's thought. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 21(1), 17. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193

Azani, M. (2021). The development of Islamic law in Indonesia through traditional theory and legal changes. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 6(2), 113–128. https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626

Azwar, Z., Armi, Mhd. I., Zulfan, Z., Jelani, A. B., & Nasri, A. L. (2024). Child filiation and its implications on maintenance and inheritance rights: A comparative study of regulations and judicial practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. Journal of Islamic Law, 5(1), 62–85. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326

Booley, A. (2019). The state, family law and women in the Middle Eastern and North African region (MENA Region): A comparative survey of the current reforms in Morocco and Tunisia. Jurnal Syariah, 27(3), 505–546. https://doi.org/10.22452/js.vol27no3.5

Emzaed, A. M., Pelu, I. E. A., & Tokhirov, S. (2023). Islamic law legislation in Indonesia: Anomalies of the relationship between political configuration and zakat legal product during the Reform Era. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 17(1), 97–112. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7815

Fauzi, A. (2015). The judge's role in Islamic family law reform in Indonesia. Al-Mawarid, 15(2), 161–176. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art8

Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various methods of establishing contemporary Islamic law. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 39–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the legal sanction against marriage registration violation in Southeast Asia countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah perspective. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159

Hidayati, T., Umar, M., & Azhari, F. (2022). Political reorientation of Indonesian Sharia economic law: Legal politic of trade law on Sharia multilevel marketing. Mazahib, 21(2), 245–290. https://doi.org/10.21093/mj.v21i2.4971

Hoesein, Z. A. (2012). Transformation of Islamic law on the national legal system in Indonesian constitutional perspective. UUM Journal of Legal Studies, 3. https://doi.org/10.32890/uumjls.3.2012.4550

Irwansyah, I., Ananda, F., & Zulham, Z. (2021). Positivization of sharia regional regulations in North Sumatra. Jambura Law Review, 3, 161–179. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.10432

Islamy, A. (2020). The problem of liberalizing Islamic marriage law in Indonesia: The perspective of science philosophy. Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2(1), 53–63. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.744

Jamaludin, M. H., & Buang, A. H. (2019). Talfīq sebagai salah satu metod penyelesaian hukum di institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia: Suatu ulasan literatur. Jurnal Syariah, 27(1), 77–112. https://doi.org/10.22452/js.vol27no1.4

Jauhari, D. L., & Labib, M. A. D. I. (2024). Pengertian istilah dan makna dalam hukum. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 33(1), 1–10. https://doi.org/10.33369/jsh.33.1.1-10

Kamaruddin, Z., & Abdullah, R. (2008). Protecting Muslim women against abuse of polygamy in Malaysia: Legal perspective. Hawwa, 6(2), 176–201. https://doi.org/10.1163/156920808x347250

Kamil, S. (2016). Syariah law and the rights of non-Muslims: The importance of reinterpreting traditional Syariah and disseminating progressive Syariah. Buletin Al-Turas, 22(1), 183–207. https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2933

Lumbanraja, A. D., & Yusriyadi, Y. (2021). The urgency to reform the kafāla system in the sake of human rights of Indonesia domestic workers. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 21(2), 213–230. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.213-230

Mardiana, A., & Darwis, R. (2015). The Gorontalo Religious Court judges response toward their absolute competence in resolving Shariah economy disputes. Al-Ulum, 15(1), 201. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.86

Mokhtar, H. M. N. H. (2023). Achieving justice through implementation of Shariah: Challenges and the way forward. IIUM Law Journal, 31(2), 1–16. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v31i2.900

Moustafa, T. (2018). Constituting religion. https://doi.org/10.1017/9781108539296

Mufid, Moh., & Muhammad, A. A. (2023). Islamic philanthropy and public policy: A study of zakat fatwas from the New Order Era to the Post-Reform Era. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 201–230. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_01

Muhammed, O. S. (2017). The imbroglio on tax reforms to facilitate Islamic finance in Nigeria: A contending but not contentious constitutional issue. Jurnal Syariah, 25(3), 505–530. https://doi.org/10.22452/js.vol25no3.6

Munir, B. (2020). Application of Islamic laws through judiciary in Pakistan: A case study of Riba. Pakistan Social Sciences Review, 4(III), 452–462. https://doi.org/10.35484/pssr.2020(4-iii)33

Muslimin, J. (2019). Logics, objectives and sociological sides of Islamic law. Al-Ulum, 19(1), 129–150. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.729

Müller, D. (2016). Paradoxical normativities in Brunei Darussalam and Malaysia. Asian Survey, 56(3), 415–441. https://doi.org/10.1525/as.2016.56.3.415

Nasohah, Z. (2024). Dynamics of Islamic family law in facing current challenges in Southeast Asia. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(1), 1. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.16553

Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human trafficking in the perspective of Maqashid Al-Sharia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 150. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304

Qodir, Z., Nashir, H., & Hefner, R. W. (2023). Muhammadiyah making Indonesia's Islamic moderation based on maqāṣid sharī'ah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 23(1), 77–92. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.77-92

Ramadhan, S. (2020). Islamic law, politics and legislation: Development of Islamic law reform in political legislation of Indonesia. Adhki: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35

Razi, M., & Mokhtar, K. A. (2020). The challenges of Shariah Penal Code and legal pluralism in Aceh. Jurnal Media Hukum, 27(2). https://doi.org/10.18196/jmh.20200151

Rohmah, S. (2021). The pattern of absorption of Islamic law into national law: Study of the halal product guarantee law in the perspective of Maqashid Shari'ah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Safar, K. A., Hadiati, T., & Islamy, A. (2021). The construction of epistemology of fatwa on social interaction through social media in Indonesia. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 5(2), 124. https://doi.org/10.30983/it.v5i2.5004

Santing, W. (2019). The validity of Islamic balances of regional regulation (Perda) in Indonesia's constitutional perspective: Indonesian political law to the Post Amendment Constitution of Republic of Indonesia of 1945. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, 8(2), 139. https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.9258

Shahrullah, R. S. (2019). Revisiting implementation of treaties on human rights in the Islamic Court of Aceh, Indonesia: Compliance or violation? Athens Journal of Law, 5(1), 61–80. https://doi.org/10.30958/ajl.5-1-5

Shuaib, F. S. (2019). Administration of Islamic law and human rights: The basis and its trajectory in Malaysia. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 56(2), 281–304. https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.281-304

Sirait, A. S., Nurhotia, Hidayat, T., & Harahap, R. B. (2024). Assessing criminal penalties in marriage law: A comparative study of policy frameworks within Indonesian and Malaysian legislation. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 255–270. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11208

Sufiarina. (2015). The position and authority of the Aceh Shari'a court on the Indonesian justice system. Indonesia Law Review, 5(2). https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.105

Sugianto, F., & Saragih, T. M. (2013). Intercalating law as a tool to promote economic efficiency in Indonesia. Arena Hukum, 6(2), 152–167. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00602.1

Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal politics of the existence of fatwa in Islamic financial institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03

Supriadi, S. (2021). Marriage contract through teleconference during the Covid-19 pandemic: An overview of Maqashid Syariah. Al-Bayyinah, 5(2), 157–171. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i2.1780

Tahir, M. H. P., Prihartono, P. S. A., & Megahati, R. R. P. (2018). Islamic economic as an alternative to economic system in Indonesia. International Journal of Research and Studies Publishing, 8(3). https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.3.2018.p7529

Taufiq, M., & Fahruddin, M. (2023). The hermeneutics of Islamic law in reviewing changes to the minimum age for marriage. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 1–23. https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2765

Triasari, D., & Zwart, F. de. (2021). The legal reform policy on the Shariah supervisory board role's in Indonesian Shariah banks. Bestuur, 9(2), 113. https://doi.org/10.20961/bestuur.v9i2.55173

Zakaria, S. (2021). The contextualization of the Māqāṣid Āl-Šyāriāh Jasser Auda theory in the concept and practice of Islamic family law. Al-Adl, 14(2), 83. https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2396

Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267

Zuhdi, S. (2016). Reformulasi hukum perceraian di Pakistan. Law and Justice, 1(1), 41. https://doi.org/10.23917/laj.v1i1.2704