01676 - Recidive (Residivisme) dalam Perspektif Hukum Islam: Konsep Pengulangan Jarīmah dan Rasionalitas Pemberatan 'Uqūbah

Abstract

This article examines the concept of recidivism (residivisme) in Islamic criminal law (fiqh jināyah) and its rationality as a basis for sentencing aggravation. Using a normative-comparative approach, this study analyzes how Islamic criminal law constructs the concept of repetition of criminal acts (jarīmah) and positions it within the framework of the three main categories: ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, and ta'zīr. The results show that recidivism in Islamic law is most prominently positioned as a substantive consideration in the discretionary ta'zīr domain, where repetition of acts serves as an indicator of the failure of previous sanctions to achieve deterrence (zawājir) and rehabilitation (islāḥ–tahdhīb). Islamic jurists, particularly the Ḥanafī and Mālikī schools, allow for the escalation of sanctions—including capital punishment—as ta'zīr for certain crimes committed repeatedly. Comparatively, Indonesian positive criminal law formalizes recidivism through specific conditions related to the type of offense and time limits, although the direction of reform is toward simplification through algemene recidive. This article concludes that recidivism in Islamic law functions as the strongest rationale for aggravating sanctions in the ta'zīr domain, while simultaneously requiring normative guidelines (qanun) to prevent abuse of discretion.

Keywords: recidivism, jarīmah, ta'zīr, sentencing aggravation, Islamic criminal law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep recidive (residivisme) dalam hukum pidana Islam (fiqh jināyah) dan rasionalitasnya sebagai dasar pemberatan pemidanaan. Dengan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menganalisis bagaimana hukum pidana Islam membangun konsep pengulangan tindak pidana (jarīmah) dan menempatkannya dalam kerangka tiga rumpun utama: ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, dan ta'zīr. Hasil kajian menunjukkan bahwa residivisme dalam hukum Islam paling menonjol diposisikan sebagai pertimbangan substantif dalam wilayah ta'zīr yang diskresioner, di mana pengulangan perbuatan berfungsi sebagai indikator kegagalan sanksi sebelumnya dalam mencapai pencegahan (zawājir) dan perbaikan (islāḥ–tahdhīb). Para fuqahā', khususnya mazhab Ḥanafī dan Mālikī, membolehkan eskalasi sanksi—termasuk pidana mati—sebagai ta'zīr untuk jarīmah tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Secara komparatif, hukum pidana positif Indonesia memformalkan residivisme melalui syarat-syarat tertentu terkait jenis delik dan tenggang waktu, meskipun arah reformnya bergerak menuju penyederhanaan melalui algemene recidive. Artikel ini menyimpulkan bahwa residivisme dalam hukum Islam berfungsi sebagai rasionalitas terkuat bagi pemberatan sanksi di wilayah ta'zīr, sekaligus membutuhkan rambu normatif (qanun) untuk mencegah kesewenang-wenangan diskresi.

Kata kunci: residivisme, jarīmah, ta'zīr, pemberatan pidana, hukum pidana Islam

________________________________________

1. Pendahuluan: Residivisme sebagai "Pengulangan" dan Isu Pemberatan Pidana

Dalam diskursus hukum pidana modern Indonesia, recidive/residivisme dipahami sebagai pengulangan tindak pidana oleh orang yang sebelumnya sudah dijatuhi pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan pengulangan tersebut lazim diposisikan sebagai dasar pemberatan pidana (aggravating circumstance) (Hairi, 2019; Zulaihah, 2014). Kerangka pemberatan ini terlihat dalam pengaturan KUHP yang selama ini dipandang rumit untuk dieksekusi serta menimbulkan perbedaan persepsi dalam praktik penegakan hukum, sehingga memunculkan gagasan pembaruan konsep recidive melalui rancangan KUHP yang lebih sederhana (Hairi, 2019). Dalam konteks pembaruan tersebut, literatur juga menegaskan bahwa KUHP yang berlaku cenderung menganut recidive khusus (pemberatan hanya pada delik-delik tertentu dengan syarat tertentu) dan kemudian wacana RKUHP bergerak ke arah recidive umum yang tidak lagi membedakan jenis atau kelompok tindak pidana yang diulang (Hairi, 2019).

Perbincangan ini relevan ketika dibandingkan dengan hukum pidana Islam (fiqh jināyah), karena sebagian kajian menegaskan bahwa hukum Islam memiliki landasan konseptual tentang pengulangan perbuatan pidana dan memungkinkan pemberatan sanksi ketika pelaku kembali mengulangi jarīmah (Zulaihah, 2014).

________________________________________

2. Kerangka Dasar Hukum Pidana Islam: Jarīmah dan Klasifikasi 'Uqūbah

Kajian-kajian hukum pidana Islam dalam rujukan yang tersedia secara konsisten menempatkan tindak pidana dalam istilah jarīmah/jināyah dan menjelaskan bahwa jarīmah adalah larangan syara' yang diancam dengan sanksi, baik yang bentuknya ditentukan nash maupun yang diserahkan pada otoritas penguasa/hakim. Klasifikasi yang menjadi arsitektur utama hukum pidana Islam dalam berbagai referensi tersebut membagi jarīmah menjadi tiga rumpun besar: ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, dan ta'zīr.

Pada rumpun ḥudūd, jenis dan kadar hukuman dipandang telah ditentukan secara tegas oleh nash dan berada dalam kategori "hak Allah", sedangkan pada qiṣāṣ–diyāt terdapat dimensi pembalasan setimpal atau kompensasi yang berkaitan erat dengan hak korban/keluarganya (Sudarti, 2021). Adapun pada ta'zīr, rujukan menekankan sifatnya yang lentur (fleksibel), karena jenis perbuatan dan bentuk sanksinya tidak dirinci secara tegas dalam al-Qur'an dan Sunnah, sehingga penentuannya sangat bergantung pada ijtihad penguasa/hakim dengan orientasi kemaslahatan umum (Ma'nunah, 2018; Mukhlishotin, 2018; Nurhadi, 2023; Zakariyah, 2016).

Kerangka ini penting untuk memahami residivisme menurut hukum Islam, sebab "pengulangan" lebih sering berfungsi sebagai faktor yang memengaruhi intensitas dan pilihan sanksi pada wilayah ta'zīr (yang diskresioner), dibanding menjadi konsep formal yang berdiri sendiri seperti dalam kodifikasi hukum pidana positif (Zulaihah, 2014).

________________________________________

3. Legalitas dan Ruang Diskresi: Mengapa "Pengulangan" Menjadi Relevan dalam Hukum Pidana Islam

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa hukum pidana Islam beroperasi dengan prinsip legalitas: perbuatan tidak dapat dipandang sebagai jarīmah dan tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya dasar/dalil (nash) yang mendahului (lâ jarîmah bilâ dalîl; paralel dengan nullum crimen sine lege praevia) (Ikhwan, 2009). Namun, prinsip legalitas itu dipahami diterapkan lebih ketat pada ḥudūd dan qiṣāṣ–diyāt dibanding pada ta'zīr (Ikhwan, 2009), sehingga wilayah ta'zīr menyediakan ruang kebijakan pidana untuk merespons perkembangan bentuk-bentuk kejahatan yang kompleks—misalnya korupsi, gratifikasi, narkotika, dan pornografi—dengan tetap dibatasi prinsip-prinsip umum syariat dan kepentingan masyarakat (Maryandi, 2020; Tarigan, 2017; Zakariyah, 2016).

Dalam kerangka diskresi itulah "pengulangan" memperoleh makna penologis: beberapa referensi menegaskan bahwa pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi jarīmah dapat dipandang sebagai instrumen pencegahan (deterrence/zawājir) dan pendidikan/perbaikan (islāḥ–tahdhīb), karena pengulangan menunjukkan bahwa sanksi sebelumnya belum memberi efek jera atau belum direspons pelaku dengan perbaikan perilaku (Nurhadi, 2023; Yuhermansyah & Fariza, 2017; Zulaihah, 2014). Dengan demikian, residivisme dalam perspektif hukum Islam tidak semata-mata "fakta pengulangan", melainkan indikator kegagalan fungsi sanksi sebelumnya untuk mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan, sehingga membuka ruang legitimasi untuk penguatan ta'zīr (Bahgia, 2018; Nurhadi, 2023; Tarigan, 2017).

________________________________________

4. Konsep Residivisme dalam Fiqh Jināyah: Ada "Aturan Pokok", tetapi Tidak Selalu Diformalkan sebagai Tipologi

Salah satu rujukan komparatif eksplisit menyatakan bahwa hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok mengenai pengulangan tindak pidana secara keseluruhan dan tidak membedakan antara pengulangan umum–khusus maupun pengulangan sepanjang masa–berselang waktu, sebagaimana tipologi yang dikenal dalam doktrin tertentu hukum pidana positif (Zulaihah, 2014). Dalam sudut pandang ini, prinsip dasarnya ialah: pelaku dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk jarīmah tersebut; tetapi jika pelaku kembali mengulangi jarīmah yang pernah dilakukannya, hukuman dapat diperberat (Zulaihah, 2014). Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fiqh jināyah lebih menempatkan residivisme sebagai alasan normatif untuk meningkatkan respons pemidanaan, ketimbang menjadikannya rezim formal dengan syarat teknis seperti batas waktu tertentu (Zulaihah, 2014).

Akan tetapi, literatur yang tersedia juga mengandung nuansa: pada wilayah ta'zīr terdapat pembahasan bahwa untuk sebagian pelanggaran—misalnya yang dikategorikan "mukhalafah" dalam bahasan asas legalitas pidana Islam—penjatuhan ta'zīr dapat mensyaratkan adanya pengulangan perbuatan, yakni sanksi dijatuhkan bukan semata pada perbuatannya, melainkan karena perulangan menjadikannya kebiasaan ('ādah) yang berbahaya bagi keteraturan sosial (Khasan, 2017). Nuansa ini memperlihatkan bahwa "pengulangan" dalam hukum Islam dapat berperan ganda: sebagai dasar pemberatan setelah pelaku pernah dihukum, dan dalam konteks tertentu sebagai syarat agar suatu perilaku pantas dijatuhi ta'zīr karena telah menjadi pola berulang yang merusak (Khasan, 2017).

________________________________________

5. Pengulangan dalam Tiga Rumpun Jarīmah: Perbedaan Implikasi pada Ḥudūd, Qiṣāṣ–Diyāt, dan Ta'zīr

5.1 Ḥudūd

Dalam rumpun ḥudūd, rujukan menekankan bahwa hukuman ḥudūd memiliki jenis dan kadar yang ditentukan nash sehingga tidak dapat ditambah atau dikurangi secara sekehendak manusia (Maryandi, 2020). Namun, pada tataran penerapan, pembahasan mengenai pengulangan tetap muncul melalui logika "setiap perbuatan adalah delik yang berdiri sendiri" dan menuntut pembuktian untuk masing-masing kejadian. Misalnya, kajian tentang zina menegaskan bahwa zina merupakan delik yang berdiri sendiri, sehingga ketika terjadi pengulangan zina, setiap peristiwa harus memenuhi syarat pembuktian—termasuk persaksian—untuk dapat dijatuhi hukuman (Ulfiyati & Muniri, 2022). Ini menunjukkan bahwa sekalipun kadar ḥudūd tidak dibentuk oleh diskresi hakim, pengulangan tetap berdampak pada konsekuensi proses dan potensi penjatuhan hukuman berulang untuk kejadian yang berbeda dengan pembuktian masing-masing (Maryandi, 2020; Ulfiyati & Muniri, 2022).

Di sisi lain, terdapat rujukan yang mengemukakan bahwa pada pelanggaran "hak Allah" hukuman diterapkan hanya sekali terhadap dosa yang dilakukan berulang-ulang, yang dalam konteks kajian tersebut terkait dengan perdebatan karakter hudūd dan HAM serta isu penerapan hudūd dalam masyarakat modern (Sumardi, 2011). Karena kutipan ini hadir dalam diskusi yang bersifat teoretik dan tidak memerinci skenario teknis "setelah putusan" vs "sebelum putusan", kehati-hatian metodologis diperlukan: sumber tersebut tidak dapat dibaca sebagai kaidah universal untuk semua bentuk residivisme pascapemidanaan, tetapi menunjukkan adanya nuansa penalaran fuqahā' terkait hubungan pengulangan perbuatan, pembuktian, dan penerapan sanksi pada wilayah hak Allah (Sumardi, 2011; Ulfiyati & Muniri, 2022).

5.2 Qiṣāṣ–Diyāt

Dalam rumpun qiṣāṣ–diyāt, rujukan menekankan keterlibatan korban/keluarga korban dan konsep pemaafan ('afw/afwān). Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam, korban/keluarga korban dapat memengaruhi bahkan membatalkan hukuman pada kasus qiṣāṣ–diyāt melalui pilihan qiṣāṣ, maaf dengan diyat, atau maaf tanpa diyat, dan konsepsi ini memiliki landasan al-Qur'an serta kedekatan dengan orientasi restorative justice (Maulana et al., 2023; Sudarti, 2021). Dalam kerangka ini, isu "pengulangan" lebih tepat dipahami bukan sebagai rezim teknis pemberatan otomatis, melainkan sebagai fakta yang dapat memperkuat kebutuhan perlindungan jiwa (hifẓ al-nafs) dan pencegahan kejahatan, sementara respons hukumnya tetap ditentukan oleh struktur qiṣāṣ–diyāt yang khas, yaitu hak korban/keluarga (Maulana et al., 2023; Sudarti, 2021). Dengan kata lain, sumber yang disediakan tidak menetapkan formula residivisme khusus dalam qiṣāṣ–diyāt, tetapi menegaskan bahwa sistemnya sendiri menggabungkan pembalasan, pencegahan, dan perbaikan serta memberi ruang pemaafan yang signifikan (Maulana et al., 2023; Sudarti, 2021).

5.3 Ta'zīr

Dalam rumpun ta'zīr, pengulangan tindak pidana paling tegas dikaitkan dengan pemberatan. Banyak rujukan menyatakan bahwa ta'zīr adalah sanksi mendidik (ta'dīb) yang tidak memiliki batas tertentu dan ditetapkan oleh hakim/penguasa, sehingga bentuknya sangat variatif dari ringan sampai sangat berat (Abdullah, 2019; Maryandi, 2020; Sakka et al., 2024; Zakariyah, 2016). Justru karena fleksibilitas ini, beberapa rujukan menyebutkan kemungkinan hukuman yang sangat berat—termasuk pidana mati—dalam kerangka ta'zīr terhadap pelaku yang berulang-ulang melakukan jarīmah tertentu, dengan argumentasi bahwa pengulangan menunjukkan pelaku tidak jera dan tidak bertobat (Ma'nunah, 2018; Nurhadi, 2023; Tarigan, 2017; Zakariyah, 2016). Bahkan, rujukan tentang kewenangan pemerintah dalam ta'zīr secara eksplisit mengutip pandangan Wahbah al-Zuhaylī yang merujuk pendapat Ḥanafiyah dan Mālikiyah yang memperbolehkan hukuman mati bagi pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan yang sama, dengan contoh pelaku liwāṭ atau pencuri yang melakukan pencurian secara berulang-ulang (Tarigan, 2017). Dengan demikian, residivisme dalam wilayah ta'zīr berfungsi sebagai rasionalitas utama untuk peningkatan intensitas sanksi, dan hal itu dipaparkan sebagai bagian dari ijtihad mazhab, bukan konsensus tunggal (Ma'nunah, 2018; Tarigan, 2017).

________________________________________

6. Contoh-Contoh Penerapan Logika Pemberatan Ta'zīr karena Pengulangan dalam Rujukan Kontemporer

Pada tindak pidana yang dikategorikan ta'zīr kontemporer seperti gratifikasi dan risywah, rujukan menyatakan bahwa karena tidak ada penetapan kadar sanksi yang spesifik dalam nash, sanksinya diserahkan pada wali amri/hakim; dan dalam konteks itu disebutkan kemungkinan bentuk sanksi ta'zīr yang luas—termasuk penjara, cambuk, pengasingan, perampasan harta, pemecatan, sanksi moral—serta bahkan disebut kemungkinan hukuman mati sebagai ta'zīr pada tindak pidana yang berulang-ulang (Zakariyah, 2016). Kajian tentang risywah juga secara eksplisit menghubungkan pengulangan dengan kebutuhan memperberat hukuman, karena pengulangan menunjukkan sanksi sebelumnya tidak membuat jera dan menandakan keberanian menentang hukum Islam secara terang-terangan (Bahgia, 2018; Zakariyah, 2016). Pola argumentasinya konsisten: pengulangan dijadikan indikator meningkatnya derajat bahaya sosial dan kegagalan pemidanaan sebelumnya, sehingga ta'zīr perlu dinaikkan (Bahgia, 2018; Nurhadi, 2023).

Pada narkotika, rujukan menempatkannya sebagai persoalan ijtihādī (tidak disebut langsung dalam nash klasik) dan sering dikiaskan dengan khamr, lalu sanksi dapat dirumuskan melalui pendekatan ḥirābah atau ta'zīr sesuai skala dan dampak (Abdullah, 2019; Maryandi, 2020). Secara khusus, ada rujukan yang menyebut bahwa untuk pengonsumsi khamr/narkoba, jika perbuatan tersebut berulang-ulang hingga "melakukan 4 kali" maka dapat dikenakan hukuman mati (Abdullah, 2019; Maryandi, 2020). Karena klaim ini dinyatakan eksplisit dalam sumber, ia menunjukkan bahwa dalam literatur tertentu, residivisme tidak hanya berfungsi sebagai faktor pemberatan biasa, tetapi dapat menjadi ambang untuk eskalasi jenis sanksi—dari sanksi yang lebih ringan menuju yang paling berat (Abdullah, 2019; Maryandi, 2020).

Di samping itu, terdapat pula rujukan yang menggeneralisasikan bahwa rentang ta'zīr dapat bergerak dari teguran/nasihat bagi pelaku pemula tindak pidana ringan sampai pidana mati bagi pelaku tindak pidana yang "kambuhan" atau berulang-ulang setelah dihukum, dengan contoh seperti pencurian, khamr, zina ghair al-muḥṣan, dan lain-lain (Nur, 2020). Rujukan lain juga menyatakan bahwa dalam sistem pemidanaan Islam, esensi pemberian hukuman adalah pencegahan, perbaikan, dan pengajaran; serta menyebut secara eksplisit bahwa Ḥanafiyah dan Mālikiyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zīr untuk jarīmah tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang (Nurhadi, 2023). Dengan demikian, keterkaitan residivisme–pemberatan dalam hukum Islam pada wilayah ta'zīr didukung oleh berlapis rujukan yang menampilkan baik rasionalitas tujuan pemidanaan (deterrence/islāḥ) maupun legitimasi mazhab atas eskalasi sanksi (Nur, 2020; Nurhadi, 2023; Tarigan, 2017).

________________________________________

7. Kewenangan Ulil Amri/Hakim dan Problem Pengendalian Diskresi: Kebutuhan Rambu Qanun

Karena ta'zīr merupakan wilayah diskresi, rujukan juga mengingatkan adanya risiko kesewenang-wenangan pemerintah dalam menghukum seseorang; ta'zīr dinilai dapat membuka peluang "tirani" jika tidak dikendalikan oleh prinsip-prinsip syariat dan mekanisme normatif yang jelas (Tarigan, 2017). Untuk itu, salah satu rujukan menyarankan kebutuhan pembentukan qanun seperti di Aceh sebagai instrumen pembatas dan penuntun penerapan ta'zīr (Tarigan, 2017). Gagasan penguatan norma ini sejalan dengan rujukan lain yang menekankan perlunya pemisahan tegas antara konsep hudūd dan ta'zīr guna mencapai maqāṣid al-syarī'ah serta realisasi tujuan penghukuman, sekaligus mengusulkan penguatan norma 'uqūbat dalam bentuk alternatif gabungan cambuk, penjara, dan denda, serta kebutuhan regulasi khusus untuk pembinaan pascaeksekusi (Suhardi, 2020). Dalam konteks ini, residivisme dapat dibaca sebagai faktor krusial yang harus "diatur" agar pemberatan pidana tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, tetapi tetap mengabdi pada kemaslahatan dan perlindungan masyarakat (Suhardi, 2020; Tarigan, 2017).

________________________________________

8. Perbandingan Kunci dengan Hukum Pidana Positif Indonesia: Tipologi Recidive, Batas Waktu, dan Pembaruan

Dalam hukum pidana positif Indonesia, rujukan menyatakan bahwa KUHP tidak mengatur pengertian pengulangan (residivis) secara umum; melainkan mengenal pengulangan kejahatan terbatas pada kelompok tindak pidana tertentu sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, serta mengenal "masa pengulangan tindak pidana" yang disebut 5 tahun. Sejalan dengan itu, rujukan lain menegaskan KUHP menganut recidive khusus: pemberatan hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu (Kristiyadi, 2021). Dalam wacana pembaruan, rujukan menyatakan bahwa konsep yang ada akan ditransformasikan menjadi recidive umum (algemene recidive) dan RKUHP mengatur jangka waktu pengenaan recidive sebagai tambahan 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok, atau setelah pidana pokok dihapuskan, atau ketika kewajiban menjalani pidana pokok belum kedaluwarsa (Hairi, 2019). Rujukan komparatif juga menyebut bahwa dalam konsep pembaruan, pengulangan diatur secara umum dalam Buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang umum, berbeda dengan KUHP saat ini yang mengaturnya sebagai pemberatan khusus pada delik-delik tertentu (Zulaihah, 2014).

Perbedaan menonjolnya, berdasarkan rujukan komparatif, adalah bahwa fuqahā' tidak membedakan pengulangan umum–khusus dan tidak menekankan pengulangan sepanjang masa–berselang waktu sebagaimana konstruksi tertentu dalam hukum positif (Zulaihah, 2014). Dengan demikian, residivisme menurut hukum Islam—terutama dalam wilayah ta'zīr—lebih menonjol sebagai pertimbangan substantif tentang kemaslahatan, pencegahan, dan pendidikan, sementara hukum positif Indonesia cenderung memformalkan syarat-syaratnya berupa jenis delik dan tenggang waktu, meskipun arah reformnya bergerak ke penyederhanaan (Hairi, 2019; Kristiyadi, 2021).

________________________________________

9. Residivisme, Anak, dan Diversi: Contoh Penerapan Prinsip "Bukan Pengulangan Tindak Pidana"

Walaupun fokus utama residivisme dalam pembahasan ini terkait pemberatan pidana, rujukan juga memberikan contoh penting pada rezim peradilan anak: diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan hanya dapat diterapkan jika tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan "bukan merupakan pengulangan tindak pidana" (Hirdayadi & Susanti, 2018). Kajian tentang residivisme dalam sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa konsep tersebut menjadi dasar pengecualian diversi, yaitu anak residivis tidak dapat didiversi (Aziz et al., 2022). Dalam perspektif usul fiqh, rujukan juga menilai diversi selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan menekankan bahwa konsep padanan istilahnya tidak ditemukan secara spesifik, namun nilai penyelesaian di luar pengadilan, pendidikan anak, dan pendekatan kemaslahatan dapat ditopang oleh argumentasi-argumentasi usuli. Dengan demikian, bahkan pada area yang menekankan pemulihan (restorative), residivisme tetap dipandang sebagai indikator bahwa pendekatan non-penal/edukatif awal tidak efektif, sehingga rezimnya membatasi fasilitas diversi bagi pelaku yang mengulangi (Aziz et al., 2022; Hirdayadi & Susanti, 2018).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, residivisme menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai konsep substantif "pengulangan jarīmah" yang dapat menjadi alasan pemberatan sanksi, terutama dalam wilayah ta'zīr yang diskresioner (Zulaihah, 2014; Tarigan, 2017). Rasionalitas pemberatan itu diikat oleh tujuan pemidanaan Islam—pencegahan (zawājir/deterrence), perbaikan dan pendidikan (islāḥ–tahdhīb), serta kemaslahatan dan perlindungan masyarakat—dengan pengulangan diposisikan sebagai tanda bahwa sanksi sebelumnya belum efektif (Bahgia, 2018; Nurhadi, 2023; Yuhermansyah & Fariza, 2017). Dalam literatur tertentu, residivisme bahkan dipaparkan dapat menjadi dasar eskalasi menuju sanksi maksimal—termasuk pidana mati—sebagai ta'zīr untuk jarīmah tertentu yang berulang-ulang, meskipun legitimasi tersebut dinarasikan sebagai pendapat mazhab, misalnya Ḥanafiyah dan Mālikiyah, dan karenanya mengandung dimensi ijtihādī (Ma'nunah, 2018; Nurhadi, 2023; Tarigan, 2017). Pada saat yang sama, karena ta'zīr membuka ruang kebijakan yang luas, rujukan juga mengingatkan perlunya rambu normatif (qanun/aturan) agar pemberatan karena residivisme tidak jatuh pada kesewenang-wenangan, melainkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan (Suhardi, 2020; Tarigan, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, Z. (2019). Hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam perspektif hukum Islam. Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, 1(2), 139–169. https://doi.org/10.36670/alamin.v1i2.7

Aziz, S. N. A., Sugiri, B., & Endrawati, L. (2022). Residivistis sebagai syarat pengecualian diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 293–302. https://doi.org/10.17977/um019v7i2p293-302

Bahgia, B. (2018). Risywah dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang tindak pidana suap. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.123

Hairi, P. J. (2019). Konsep dan pembaruan residivisme dalam hukum pidana di Indonesia. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, 9(2), 199–216. https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1048

Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum Islam. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954

Ikhwan, I. (2009). Asas retroaktif pada kasus pelanggaran HAM (perspektif hukum Islam). Ulumuna, 13(1), 59–80. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.372

Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 21. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133

Kristiyadi, A. K. P. (2021). Argumentasi hakim menjatuhkan pidana lebih ringan terhadap penolakan alasan permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa dalam perkara mengajak anak bersetubuh. Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.49923

Maryandi, Y. (2020). Hukuman mati bagi terpidana narkoba menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 3(2), 131–154. https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i2.6545

Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban (victim pardon model) dalam pembaruan hukum pidana nasional (perspektif hukum pidana dan hukum Islam). Al-Qisth Law Review, 7(1), 132–166. https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166

Ma'nunah, N. S. (2018). Pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2), 403–425. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.403-425

Mukhlishotin, M. N. (2018). Cyberbullying perspektif hukum pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2), 370–402. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402

Nur, M. (2020). Urgensi penerapan hukum pidana Islam (tinjauan filsafat hukum). Maddika: Journal of Islamic Family Law, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557

Nurhadi, N. (2023). Sanksi dalam perspektif hukum pidana Islam dalam al-Qur'an. Mandalika: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Bahasa, 1(1), 8–20. https://doi.org/10.59613/jipb.v1i1.22

Sakka, J. P. R., Fajar, F., & Fahri, M. (2024). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencegah terjadinya pelanggaran petugas pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone (perspektif hukum positif dan hukum Islam). Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 5(1), 1–18. https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5517

Sudarti, S. (2021). Hukum qiṣāṣ diyat: Sebuah alternatif hukuman bagi pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Indonesia. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 12(1), 35. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i1.8991

Suhardi, I. (2020). Perlindungan keluarga terpidana hukuman cambuk dalam Qanun Aceh. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 21(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v21i1.6047

Sumardi, D. (2011). Ḥudūd dan HAM: Artikulasi penggolongan ḥudūd Abdullahi Ahmed an-Na'im. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 35(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v35i2.149

Tarigan, A. A. (2017). Ta'zir dan kewenangan pemerintah dalam penerapannya. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 17(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6223

Ulfiyati, N. S., & Muniri, Akh. S. (2022). Perbedaan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 80–94. https://doi.org/10.46773/usrah.v3i1.482

Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana mati dalam undang-undang tindak pidana korupsi (kajian teori zawājir dan jawābir). Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848

Zakariyah, A. (2016). Tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 360–384. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.360-384

Zulaihah, Z. (2014). Sanksi terhadap pelanggaran konservasi Taman Hutan Raya R. Soerjo di Mojokerto. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 4(01), 25–44. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.25-44