01672 - Ratifikasi Perjanjian Internasional: Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep ratifikasi perjanjian internasional dari dua perspektif utama, yaitu hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Ratifikasi dipahami sebagai pengesahan resmi suatu perjanjian internasional oleh organ negara yang berwenang sehingga perjanjian itu mengikat secara hukum bagi negara tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, ratifikasi merupakan titik temu antara hukum internasional dan hukum tata negara, yang melibatkan prosedur internal (kewenangan eksekutif–legislatif) dan prosedur eksternal (instrumen ratifikasi pada tataran internasional) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kajian ini juga menelaah perdebatan mengenai sifat self-executing dan non-self-executing perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018. Dari perspektif hukum Islam, ratifikasi dikaji melalui kerangka fiqh siyasah dusturiyah, konsep taqnin, dan pendekatan maqasid al-syari'ah, yang menekankan bahwa tindakan ratifikasi harus sah secara prosedural-konstitusional, berorientasi maslahat, dan kompatibel dengan nilai-nilai syariah. Artikel ini menyimpulkan bahwa ratifikasi yang ideal harus memenuhi ketiga kriteria tersebut secara bersamaan, dengan melibatkan evaluasi ulama dan mekanisme nasihat kebijakan yang memadai.

Kata kunci: ratifikasi, perjanjian internasional, hukum tata negara, fiqh siyasah, maqasid al-syari'ah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of ratification of international treaties from two main perspectives: Indonesian positive law and Islamic law. Ratification is understood as the formal endorsement of an international treaty by a competent state organ, rendering the treaty legally binding upon that state. Within Indonesian positive law, ratification represents the intersection of international law and constitutional law, involving internal procedures (executive–legislative authority) and external procedures (ratification instruments at the international level) as regulated by Law Number 24 of 2000 on International Treaties. This study also analyzes debates concerning the self-executing and non-self-executing nature of international treaties within the Indonesian legal system, as well as the implications of Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XVI/2018. From the perspective of Islamic law, ratification is examined through the framework of fiqh siyasah dusturiyah, the concept of taqnin, and the maqasid al-shari'ah approach, which emphasizes that the act of ratification must be procedurally and constitutionally valid, oriented toward maslahah (public interest), and compatible with Islamic values. This article concludes that ideal ratification must simultaneously fulfill these three criteria, involving scholarly evaluation and adequate policy advisory mechanisms.

Keywords: ratification, international treaties, constitutional law, fiqh siyasah, maqasid al-shari'ah

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam hukum positif Indonesia, istilah "ratifikasi" umumnya dipahami sebagai salah satu bentuk "pengesahan" perjanjian internasional, yakni perbuatan hukum negara untuk menyatakan keterikatan pada suatu perjanjian internasional. Pemahaman ini sejalan dengan definisi "pengesahan" dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU PI) yang memposisikan pengesahan sebagai tindakan mengikatkan diri dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan (Rinaldo & Pradikta, 2021). Dalam kajian akademik Indonesia, ratifikasi juga dijelaskan sebagai "pengesahan atau penguatan oleh badan yang berwenang di negaranya terhadap suatu perjanjian," sebagaimana dikemukakan (dalam rujukan yang dikutip) oleh Mochtar Kusumaatmadja (Ak, 2017). Karena itu, ratifikasi tidak hanya merupakan isu hukum internasional (bagaimana suatu negara menyatakan consent to be bound), tetapi juga isu hukum tata negara (bagaimana kewenangan organ negara diatur untuk melakukan pengikatan tersebut) (T & Merdekawati, 2013).

Topik "ratifikasi menurut hukum Islam" dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia tidak dapat dilepaskan dari cara hukum Islam (melalui fiqh siyasah dan maqasid al-shari'ah) memandang tindakan kenegaraan dalam membentuk, mengadopsi, dan menegakkan norma, termasuk norma yang datang dari instrumen internasional. Dalam literatur fiqh siyasah dusturiyah yang membahas pembentukan norma dan kelembagaan, ratifikasi dipahami dalam kerangka kewenangan lembaga negara (eksekutif–legislatif) dan ijtihad lembaga representatif (ahl al-hall wa al-'aqd) untuk membentuk atau merevisi aturan demi kemaslahatan dan tertib pemerintahan (N, 2017). Sementara itu, pendekatan maqasid al-shari'ah ditekankan sebagai perspektif metodologis untuk menilai kebijakan atau aturan dengan menempatkan maslahat sebagai inti orientasi, dan interaksinya dengan regulasi nasional dapat muncul melalui model "taqnin" (pemberlakuan norma oleh otoritas negara), serta model integratif/adaptif dalam mengakomodasi nilai-nilai universal kemanusiaan (Zulfikar, 2019). Dalam konteks Indonesia, sebagian literatur juga menekankan pentingnya keterlibatan otoritas keulamaan (misalnya Majelis Ulama Indonesia) untuk menasihati pemerintah agar partisipasi dan ratifikasi perjanjian internasional tidak berbenturan dengan syariah dan tidak merusak tatanan nilai umat (Aprianto, 2022).

________________________________________

II. RATIFIKASI SEBAGAI CONSENT TO BE BOUND DALAM HUKUM INTERNASIONAL: DIMENSI EKSTERNAL DAN INTERNAL

Dalam hukum perjanjian internasional, keterikatan negara pada suatu perjanjian ditentukan oleh cara-cara menyatakan persetujuan untuk terikat (means of expressing consent to be bound), yang dapat meliputi penandatanganan, pertukaran instrumen, ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi (Purnamasari, 2018; Rahman & Indrayati, 2019). Literatur Indonesia membedakan dengan tegas "ratifikasi internal" (prosedur domestik menurut hukum tata negara) dan "ratifikasi eksternal" (tindakan pada tataran internasional seperti penyerahan/penyimpanan instrumen ratifikasi) (Rahman & Indrayati, 2019). Dengan pembedaan ini, prosedur domestik pada dirinya dipahami sebagai urusan internal negara, sedangkan keterikatan yang diakui dalam relasi antarsubjek hukum internasional dikaitkan dengan tindakan eksternal berupa instrumen ratifikasi yang diserahkan, dipertukarkan, atau disimpan sesuai mekanisme perjanjian (Rahman & Indrayati, 2019; Suraputra, 1990; T & Merdekawati, 2013).

Sejumlah kajian juga menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak otomatis mengikat hanya karena ditandatangani apabila perjanjian tersebut mensyaratkan pengesahan; penandatanganan masih membutuhkan pengesahan agar perjanjian mengikat para pihak (Pratiwi, 2020; Rahman & Indrayati, 2019). Pandangan tentang signifikansi ratifikasi sebagai tahapan penting treaty-making process juga ditegaskan dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia, termasuk ketika ratifikasi diposisikan sebagai pertemuan antara logika hukum internasional dan desain kewenangan domestik (eksekutif–legislatif) (Nurhidayatuloh, 2016; Suraputra, 1990). Bahkan, kajian yang membahas praktik organisasi internasional menekankan bahwa ratifikasi baru mengikat setelah penyimpanan instrumen ratifikasi pada depository state (negara penyimpan) dan setelah prosedur konstitusional masing-masing negara dipenuhi (T & Merdekawati, 2013). Selaras dengan itu, kajian yang membahas ratifikasi dalam sejarah UUD Indonesia menggambarkan ratifikasi sebagai dua tahapan: tahapan hukum nasional dan tahapan hukum internasional, dan perjanjian baru mengikat setelah kedua tahapan itu selesai (Suraputra, 1990).

Pada saat yang sama, beberapa sumber menegaskan aspek kedaulatan negara untuk menerima atau menolak ratifikasi. Dalam pembahasan pengaruh hukum internasional, disebutkan bahwa kedaulatan mencakup kemampuan negara untuk menerima atau menolak ratifikasi, dan menurut hukum internasional negara tidak diwajibkan untuk meratifikasi suatu perjanjian; namun perjanjian pada prinsipnya hanya mengikat negara yang telah meratifikasinya. Argumen bahwa tidak ada ketentuan yang mewajibkan negara untuk meratifikasi suatu konvensi juga ditegaskan dalam kajian yang menguji praktik ratifikasi (misalnya dalam konteks CITES), dengan catatan bahwa Majelis Umum PBB kerap hanya menghimbau negara untuk meratifikasi. Dengan demikian, dari perspektif hukum internasional sebagaimana dibaca dalam literatur yang tersedia, ratifikasi adalah mekanisme persetujuan yang bersifat sukarela namun melahirkan konsekuensi keterikatan bagi negara pihak yang telah menyatakan persetujuannya melalui mekanisme yang ditentukan perjanjian (Rahman & Indrayati, 2019).

________________________________________

III. RATIFIKASI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: KEWENANGAN EKSEKUTIF–LEGISLATIF DAN INSTRUMEN PENGESAHAN

Dalam konteks hukum Indonesia, "pengesahan" perjanjian internasional dipahami sebagai perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, dan penyetujuan sebagaimana definisi UU PI (Rinaldo & Pradikta, 2021). Definisi nasional ini ditegaskan pula sebagai adopsi atas rumusan Konvensi Wina 1969 (khususnya definisi consent to be bound yang diadopsi dalam definisi pengesahan) dalam pembahasan ratifikasi konvensi HAM tertentu (Sinaga & Claudia, 2022). Karena istilah ratifikasi dalam praktik Indonesia berinteraksi dengan prosedur ketatanegaraan, beberapa kajian memandang perlu membedakan ratifikasi dari dua perspektif yang terpisah namun terkait: prosedur internal (hukum tata negara Indonesia tentang kewenangan dan bentuk instrumen) dan prosedur eksternal (tindakan internasional menyatakan persetujuan untuk terikat) (Bakar, 2014).

Pembagian kewenangan dalam ratifikasi juga diterangkan sebagai kerja sama antara pemerintah (eksekutif) dan parlemen (legislatif). Dalam kajian ratifikasi menurut UUD Indonesia, disebutkan bahwa dalam sistem demokratis, pengesahan oleh pemerintah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan parlemen; setelah pengesahan, perjanjian dimuat dalam dokumen ratifikasi dan pertukaran dokumen ratifikasi terjadi setelah proses ratifikasi hukum nasional selesai (Suraputra, 1990). Dalam diskursus pascaamandemen UUD 1945, dijelaskan pula bahwa pemerintah menafsirkan "persetujuan" DPR dalam Pasal 11 UUD 1945 sebagai pengesahan sesuai fungsi DPR sebagai legislatif, sementara treaty-making power berada pada pemerintah sebagai eksekutif, tetapi pelaksanaannya mensyaratkan persetujuan legislatif (Dewanto, 2015; Pratiwi, 2020; Purnamasari, 2018). Konstruksi ini konsisten dengan uraian lain yang menyatakan bahwa proses ratifikasi di Indonesia menggunakan sistem campuran, dengan peran eksekutif dan legislatif dalam pengesahan, serta bentuk pengesahan dilakukan melalui undang-undang atau peraturan presiden sesuai UU PI (Dewanto, 2012; Rahman & Indrayati, 2019; Rinaldo & Pradikta, 2021).

Mengenai instrumen, UU PI dipahami mengatur pengesahan melalui undang-undang atau keputusan presiden (yang dalam praktik berkembang menjadi peraturan presiden), serta membedakan penggunaan instrumen berdasarkan materi perjanjian (Aprilyawathi, 2017; Dewanto, 2012; Sinaga & Claudia, 2022). Dalam kajian mengenai ratifikasi CRC dan desain UU PI, ditegaskan bahwa pengesahan perjanjian internasional dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian, dan bentuknya dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden; persetujuan DPR dipahami diperlukan untuk pengesahan dengan undang-undang (Sinaga & Claudia, 2022). Selain itu, salah satu kajian menyebutkan bahwa dalam hukum nasional Indonesia "pengesahan" (dalam pengertian pembentukan undang-undang) setidaknya melewati beberapa tahapan legislasi, dan harus dibedakan dari penandatanganan di forum internasional yang bukan "pengesahan" dalam pengertian hukum nasional (Dewanto, 2012). Dengan demikian, secara konseptual, ratifikasi di Indonesia menautkan prosedur konstitusional (persetujuan/partisipasi DPR dalam kondisi tertentu) dengan prosedur internasional (penerbitan dan penyerahan instrumen ratifikasi), dan membedakan penandatanganan dari pengesahan dalam arti domestik (Dewanto, 2012; Rahman & Indrayati, 2019; Suraputra, 1990).

Namun demikian, literatur Indonesia juga mencatat adanya perkembangan dan perdebatan mengenai kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR, terutama pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terkait Pasal 10 UU PI, yang memicu ketidakpastian batas kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR (Dewanto, 2012). Dalam pembacaan terhadap putusan tersebut, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menerima pembatalan terhadap Pasal 10 UU PI, tetapi putusan itu menimbulkan perkembangan baru dalam praktik ratifikasi sekaligus menyisakan persoalan mengenai perluasan kriteria persetujuan DPR. Literatur lain juga menyebutkan bahwa putusan tersebut memunculkan perumusan baru atas kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan mekanisme internal–eksternal ratifikasi, sekaligus dapat membuka isu hukum baru (Wuisang, 2019). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa "organ negara yang berwenang" dalam ratifikasi bukan hanya isu normatif statis, melainkan juga isu yang diperdebatkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Dewanto, 2012; Wuisang, 2019).

________________________________________

IV. KONSEKUENSI RATIFIKASI DI INDONESIA: KETERIKATAN INTERNASIONAL VERSUS KEBERLAKUAN DOMESTIK (TRANSFORMASI/IMPLEMENTASI)

Banyak kajian dalam daftar sumber menekankan bahwa undang-undang ratifikasi tidak otomatis menjadikan perjanjian internasional sebagai hukum nasional yang dapat langsung diterapkan oleh pengadilan. Dalam penelitian tentang konsekuensi pembatalan undang-undang ratifikasi, ditegaskan bahwa undang-undang ratifikasi "tidak serta merta membuat perjanjian internasional menjadi hukum nasional Indonesia," melainkan membuat Indonesia terikat sebagai subjek hukum internasional; untuk mentransformasikan materi perjanjian diperlukan peraturan implementasi yang memasukkan norma perjanjian ke dalam tatanan hukum nasional (Dewanto, 2015). Pernyataan yang sama juga muncul dalam kajian kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang ratifikasi, yang menegaskan bahwa undang-undang ratifikasi hanya membuat Indonesia terikat dan transformasi materi muatan perjanjian tetap memerlukan undang-undang atau peraturan nasional implementatif (Bakar, 2014; Purnamasari, 2018). Pandangan ini koheren dengan argumentasi bahwa hukum internasional (khususnya norma perjanjian) dipandang non-self-executing dalam sistem Indonesia, sehingga memerlukan implementing legislation agar memiliki daya ikat di pengadilan nasional, dan Indonesia cenderung menganut pendekatan dualisme dengan teori transformasi (transposition) dalam konteks keberlakuan di forum domestik.

Sejalan dengan itu, kajian "akibat hukum peratifikasian" menegaskan bahwa ratifikasi "hanya bertujuan untuk membuat perjanjian internasional berlaku" pada level keterikatan internasional, dan tidak memiliki akibat hukum langsung bagi keberlakuan di level nasional (khususnya di pengadilan) tanpa langkah legislatif implementasi, serta menekankan pentingnya membedakan kewajiban internasional dari isu direct application oleh pengadilan nasional (Mukhlis, 2023). Di sisi lain, terdapat pula literatur yang menampilkan posisi berbeda (atau setidaknya lebih afirmatif) mengenai kemungkinan self-executing treaty, misalnya dalam konteks UNCAC: disebutkan bahwa ratifikasi UNCAC berlaku sebagai self-executing treaty sehingga dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif. Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan konseptual dalam literatur: sebagian menegaskan sifat non-self-executing dan kebutuhan transformasi atau implementasi domestik (Bakar, 2014; Dewanto, 2015; Mukhlis, 2023), sedangkan sebagian lain mengemukakan kemungkinan self-executing pada contoh tertentu. Sumber-sumber yang tersedia tidak menyediakan mekanisme penyelesaian final atas perbedaan itu, tetapi jelas bahwa isu implementasi pascarat ifikasi merupakan problem sentral dalam praktik Indonesia (Bakar, 2014; Mukhlis, 2023).

Dalam kerangka kewajiban internasional, beberapa kajian menegaskan prinsip pacta sunt servanda dan iktikad baik. Disebutkan bahwa jika Indonesia telah terikat pada perjanjian internasional, Indonesia berkewajiban untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan esensi, maksud, dan tujuan perjanjian, dan harus menaati kewajiban-kewajiban yang timbul dengan iktikad baik (pacta sunt servanda) (Abdurofiq, 2016). Kajian lain menegaskan bahwa ratifikasi tunduk pada prinsip umum pacta sunt servanda yang memandang perjanjian mengikat bagaikan undang-undang, serta mencakup asas keadilan dan iktikad baik untuk melaksanakan isi konvensi yang telah diratifikasi. Dalam konteks Konvensi Wina 1969, juga ditegaskan bahwa negara tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembenar kegagalan melaksanakan perjanjian (Pasal 27 Konvensi Wina 1969) dan kewajiban perjanjian harus dianggap dibuat dengan iktikad baik (Pratiwi, 2020). Seluruh penekanan ini menguatkan aspek "mengikat secara hukum" dari ratifikasi, setidaknya pada tataran kewajiban internasional negara (Abdurofiq, 2016; Pratiwi, 2020).

________________________________________

V. RATIFIKASI MENURUT HUKUM ISLAM (DALAM BINGKAI FIQH SIYASAH, TAQNIN, DAN MAQASID AL-SYARI'AH)

A. Ratifikasi sebagai Tindakan Kenegaraan dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah: Kewenangan dan Legitimasi Organ

Dalam literatur fiqh siyasah dusturiyah yang dipakai untuk membaca pembentukan peraturan di Indonesia, ditegaskan bahwa kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tashri'iyah) adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam karena ketentuan yang dikeluarkan lembaga legislatif akan dilaksanakan secara efektif oleh eksekutif dan dipertahankan oleh yudikatif (N, 2017). Kerangka ini relevan untuk menempatkan ratifikasi sebagai tindakan kenegaraan yang menuntut legitimasi kewenangan, karena ratifikasi pada praktiknya membutuhkan hubungan fungsional antara tindakan eksekutif (negosiasi/penandatanganan) dan tindakan legislatif (persetujuan/pengesahan) agar norma perjanjian dapat diadopsi sebagai rujukan yang mengikat negara (Dewanto, 2015; Purnamasari, 2018; Suraputra, 1990). Dalam kajian yang sama, ditegaskan pula bahwa pembentukan dan revisi aturan dalam konteks pembaruan hukum dapat dilakukan melalui ijtihad (ra'yu) dari ahl al-hall wa al-'aqd yang memiliki hak membentuk dan merevisi aturan hukum yang berlaku, dan dikaitkan dengan kebutuhan mengadopsi norma penting setelah Indonesia meratifikasi suatu instrumen internasional (N, 2017). Dengan demikian, dalam pembacaan fiqh siyasah dusturiyah yang tersedia, ratifikasi dapat dipahami bukan sekadar prosedur formal, tetapi bagian dari kerja kelembagaan untuk menetapkan keterikatan dan menuntut tindak lanjut normatif demi tujuan tata kelola dan kemaslahatan publik (N, 2017; Zulfikar, 2019).

B. Ratifikasi sebagai Taqnin dan sebagai Kebijakan Berbasis Maslahat (Maqasid Al-Syari'ah)

Perspektif maqasid al-shari'ah dalam kajian kebijakan menunjukkan bahwa maqasid digunakan sebagai pendekatan metodologis untuk memahami fenomena sosial dan perkembangan regulasi nasional dengan menempatkan maslahat sebagai "core treatise" (Zulfikar, 2019). Dalam kerangka itu, "taqnin" didefinisikan sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas negara—baik eksekutif maupun legislatif—untuk diberlakukan sebagai norma positif (Zulfikar, 2019). Jika ratifikasi dipahami (dalam sistem Indonesia) sebagai tindakan pengesahan oleh organ negara yang berwenang melalui instrumen formal (undang-undang atau peraturan presiden) sebagaimana UU PI, maka ratifikasi dapat diposisikan sebagai bagian dari proses taqnin: negara menerbitkan norma formal yang menjadi dasar pengikatan dan/atau menjadi pintu masuk adopsi norma tertentu ke dalam tatanan hukum nasional (Rinaldo & Pradikta, 2021; Zulfikar, 2019). Kajian maqasid tersebut juga menggambarkan model kebijakan integratif dan adaptif: integratif mengadopsi bagian terbaik dari hukum nasional dan hukum Islam, sedangkan adaptif menegaskan elemen penting hukum Islam pada kebijakan nasional yang memuat prinsip universal humanisme sebagai bagian dari syariah (Zulfikar, 2019). Kerangka ini memberi dasar argumentatif bahwa ratifikasi idealnya dinilai dan diarahkan agar selaras dengan maslahat serta tidak menimbulkan kerusakan nilai, karena ratifikasi dapat mengubah orientasi kebijakan dan menuntut harmonisasi aturan internal (Abdurofiq, 2016; Zulfikar, 2019).

Dalam diskursus tentang praktik pengadilan dan ketidakjelasan posisi hukum internasional dalam sistem Indonesia, salah satu gagasan yang ditawarkan adalah menggunakan maqasid syariah sebagai "jembatan" ketika terjadi persinggungan antara hukum nasional dan hukum internasional, termasuk ketika hakim menerima perkara sebelum undang-undang transformasi selesai (Purnamasari, 2018). Gagasan ini tidak menyatakan bahwa maqasid otomatis menggantikan aturan positif, tetapi menunjukkan bahwa maqasid dapat dipakai sebagai kerangka normatif-interpretatif untuk mengelola ketegangan antara kewajiban internasional (pascarat ifikasi) dan kebutuhan kepastian hukum domestik (Purnamasari, 2018; Bakar, 2014). Dengan demikian, dalam batas sumber yang diberikan, "ratifikasi menurut hukum Islam" dapat dijelaskan sebagai tindakan kenegaraan yang semestinya dievaluasi dan diimplementasikan dengan orientasi maslahat, serta—ketika bersinggungan dengan penerapan di pengadilan—dapat dibantu oleh kerangka maqasid sebagai prinsip penuntun interpretasi yang menghubungkan dua rezim normatif (Purnamasari, 2018; Zulfikar, 2019).

C. Pentingnya Evaluasi Kesesuaian dengan Syariah dan Peran Otoritas Keulamaan

Salah satu sumber yang secara eksplisit membahas urgensi peran ulama dalam ranah hukum internasional menekankan bahwa terdapat potensi "gesekan" antara hukum internasional dan syariat Islam, sehingga penting mengevaluasi perjanjian internasional yang berdampak pada nilai dan tatanan hukum nasional agar tidak merusak umat Islam (Aprianto, 2022). Dalam konteks itu, disarankan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) proaktif menasihati pemerintah terkait partisipasi dalam hukum internasional, khususnya treaty-making, dan mencontoh mekanisme di Malaysia yang memiliki Attorney General Chambers dengan fungsi mengkaji proses ratifikasi serta divisi yang mengkaji kesesuaian hukum dengan syariah (Aprianto, 2022). Argumen ini memperluas pengertian "organ negara yang berwenang" dalam ratifikasi: bukan hanya organ konstitusional formal (Presiden–DPR), tetapi juga kebutuhan "nasihat kebijakan" (policy advice) agar ratifikasi tidak sekadar sah secara prosedural, melainkan juga prudent secara nilai dan maslahat dalam kerangka syariah (Aprianto, 2022; Zulfikar, 2019).

Relevansinya dengan praktik Indonesia tampak dari fakta bahwa UU PI mengatur beberapa cara Indonesia menerima perjanjian internasional (penandatanganan, pengesahan/ratifikasi, pertukaran dokumen, atau cara lain yang disepakati) (Aprianto, 2022), dan dari literatur ketatanegaraan yang menekankan bahwa proses ratifikasi merupakan persentuhan hukum internasional dan hukum tata negara (Nurhidayatuloh, 2016; T & Merdekawati, 2013). Dengan demikian, dalam batas sumber yang tersedia, ratifikasi menurut hukum Islam—dalam konteks Indonesia—lebih tepat dipahami sebagai proses kenegaraan yang harus: (i) sah secara otoritas dan prosedur; (ii) berorientasi maslahat/maqasid; dan (iii) dievaluasi kesesuaiannya dengan syariah melalui mekanisme nasihat ulama agar partisipasi internasional tidak menimbulkan mudarat sosial-nilai (Aprianto, 2022; N, 2017; Zulfikar, 2019).

________________________________________

VI. RATIFIKASI, KONTROL KONSTITUSIONAL, DAN PROBLEM PEMBATALAN: BATAS-BATAS PENGUJIAN DAN DAMPAKNYA

Dalam sistem Indonesia, muncul perdebatan apakah undang-undang ratifikasi dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang ratifikasi memiliki karakter khusus dan memuat (setidaknya dalam lampiran) materi perjanjian internasional (Bakar, 2014; Nurhidayatuloh, 2016; Pratiwi, 2020). Ada literatur yang menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa undang-undang ratifikasi, dan pengujian berpotensi membatalkan undang-undang ratifikasi tetapi tidak serta merta membatalkan perjanjiannya; menurut Konvensi Wina 1969, pembatalan sepihak tidak diperkenankan, dan salah satu kemungkinan adalah menarik diri dari perjanjian (Pratiwi, 2020). Literatur lain menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang ratifikasi yang bertentangan dengan UUD 1945, tetapi tidak berwenang menguji lampiran undang-undang ratifikasi yang memuat materi perjanjian internasional, sehingga pengujian dibatasi pada konstitusionalitas pengesahan melalui undang-undang (Bakar, 2014). Di sisi lain, terdapat pula argumen bahwa pengujian undang-undang ratifikasi tetap diperlukan sebagai alat kontrol terhadap pemerintah dalam menandatangani dan mengesahkan perjanjian internasional, dan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan berwenang mengadili pengujian undang-undang ratifikasi dipandang "pada tempatnya" (Fahmi, 2020). Nuansa perbedaan ini menunjukkan bahwa kontrol konstitusional atas ratifikasi masih menjadi wilayah yang diperdebatkan dalam hukum tata negara Indonesia (Bakar, 2014; Fahmi, 2020; Nurhidayatuloh, 2016; Pratiwi, 2020).

Terkait konsekuensi pembatalan, penelitian tentang pembatalan undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatalan tersebut tidak memiliki korelasi langsung dengan keterikatan Indonesia dalam perjanjian internasional yang dibatalkan (Dewanto, 2015). Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa undang-undang ratifikasi terutama berfungsi sebagai bentuk persetujuan DPR dalam kerangka konstitusional, sedangkan keterikatan internasional bergantung pada prosedur eksternal dan norma hukum perjanjian internasional yang mengatur bagaimana suatu negara mengakhiri atau menarik diri (Dewanto, 2015; Pratiwi, 2020; Rahman & Indrayati, 2019). Dalam kacamata fiqh siyasah dan maqasid (sebagaimana tersedia dalam sumber), dinamika ini menguatkan perlunya kehati-hatian sebelum ratifikasi dilakukan: karena ratifikasi menciptakan beban kewajiban dan menuntut harmonisasi, maka evaluasi maslahat serta kesesuaian nilai menjadi kunci agar negara tidak terjebak pada konflik konstitusional atau konflik nilai pascarat ifikasi (Abdurofiq, 2016; Aprianto, 2022; Zulfikar, 2019).

________________________________________

VII. PENUTUP

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "ratifikasi" dapat dirumuskan sebagai pengesahan resmi perjanjian internasional oleh organ negara yang berwenang sehingga negara menyatakan keterikatan pada perjanjian tersebut, dengan konsekuensi kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam iktikad baik (pacta sunt servanda) (Rinaldo & Pradikta, 2021; Abdurofiq, 2016). Dalam hukum Indonesia, ratifikasi/pengesahan merupakan titik temu antara hukum internasional dan hukum tata negara: ada prosedur internal (kewenangan eksekutif–legislatif, instrumen undang-undang/peraturan presiden) dan ada prosedur eksternal (instrumen ratifikasi pada tataran internasional) (Rahman & Indrayati, 2019; Suraputra, 1990). Pada level domestik, banyak kajian menegaskan bahwa ratifikasi tidak otomatis menjadikan perjanjian berlaku langsung di pengadilan; transformasi atau implementing legislation sering dipandang diperlukan, meskipun ada juga literatur yang mengemukakan kemungkinan self-executing untuk konvensi tertentu sehingga memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di kalangan akademik (Bakar, 2014; Mukhlis, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam yang tercermin pada sumber-sumber fiqh siyasah dan maqasid yang disediakan, ratifikasi dapat dipahami sebagai tindakan kenegaraan yang menuntut legitimasi kelembagaan (keterlibatan fungsi legislatif–eksekutif), dapat diposisikan sebagai bagian dari taqnin (pemberlakuan norma oleh otoritas negara), dan idealnya diarahkan oleh penilaian maslahat (maqasid al-shari'ah) (N, 2017; Zulfikar, 2019). Selain itu, sumber yang tersedia menekankan urgensi evaluasi perjanjian internasional agar tidak bertentangan dengan syariah, serta mendorong peran nasihat ulama (MUI) dalam proses treaty-making dan ratifikasi untuk meminimalkan gesekan nilai dan menjaga kemaslahatan umat (Aprianto, 2022). Dengan demikian, "ratifikasi menurut hukum Islam" (dalam konteks Indonesia modern) dapat disintesiskan sebagai proses pengikatan negara yang harus sah secara prosedural-konstitusional, prudent secara maslahat, dan kompatibel dengan nilai syariah melalui mekanisme evaluasi yang memadai sebelum dan sesudah pengesahan dilakukan (Abdurofiq, 2016; Aprianto, 2022; N, 2017; Zulfikar, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdurofiq, A. (2016). Politik hukum ratifikasi konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(2). https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4099

Ak, S. (2017). Praktek ratifikasi dalam organisasi internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 18(4), 379. https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no4.1276

Aprianto, A. (2022). Relevansi monisme dan dualisme bagi pemberlakuan perjanjian internasional di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 19(3), 580–605. https://doi.org/10.31078/jk1934

Aprilyawathi, N. K. (2017). Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang hasil ratifikasi perjanjian internasional yang bersifat multilateral (studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011). Yuridika, 30(1), 151. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4903

Bakar, D. U. M. (2014). Pengujian konstitusional undang-undang pengesahan perjanjian internasional. Yuridika, 29(3). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i3.372

Dewanto, W. A. (2012). Status hukum internasional dalam sistem hukum di Indonesia. Mimbar Hukum—Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(2), 325. https://doi.org/10.22146/jmh.16260

Dewanto, W. A. (2015). Akibat hukum peratifikasian perjanjian internasional di Indonesia: Studi kasus Konvensi Palermo 2000. Veritas Et Justitia, 1(1). https://doi.org/10.25123/vej.1416

Fahmi, K. (2020). Perubahan konstitusi melalui perjanjian internasional dan dampaknya terhadap kedaulatan negara. Staatsrecht Indonesian Constitutional Law Journal, 4(1). https://doi.org/10.15408/siclj.v1i4.14155

Mukhlis, M. M. (2023). Implementasi prinsip konvensi internasional dalam mengurai pelanggaran HAM di Indonesia. Jurnal Arajang, 6(1), 1–21. https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2829

N, T. R. Z. (2017). Konsepsi perlindungan anak dari tindakan eksploitasi seksual komersial anak pada hukum internasional dan penerapannya dalam hukum nasional. https://doi.org/10.31219/osf.io/72wxp

Nurhidayatuloh, N. (2016). Dilema pengujian undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan RI. Jurnal Konstitusi, 9(1), 113. https://doi.org/10.31078/jk915

Pratiwi, D. K. (2020). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Jurnal Yudisial, 13(1), 1. https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268

Purnamasari, G. C. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 1–16. https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p1-16

Rahman, M. S., & Indrayati, R. (2019). Hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum di Indonesia. Lentera Hukum, 6(1), 151. https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2022). Pembaruan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional dalam perlindungan hak konstitusional. Jurnal Konstitusi, 18(3), 677. https://doi.org/10.31078/jk1839

Suraputra, D. S. (1990). Ratifikasi perjanjian internasional menurut tiga UUD Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 20(3), 217. https://doi.org/10.21143/jhp.vol20.no3.892

T, A. S. Ant. T., & Merdekawati, A. (2013). Konsekuensi pembatalan undang-undang ratifikasi terhadap keterikatan pemerintah Indonesia pada perjanjian internasional. Mimbar Hukum—Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 459. https://doi.org/10.22146/jmh.16120

Wuisang, A. (2019). Kewenangan DPR dalam ratifikasi perjanjian internasional pascaterbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018. Palar | Pakuan Law Review, 5(2). https://doi.org/10.33751/.v5i2.1189

Zulfikar, A. (2019). Harmonisasi konvensi internasional perlindungan hak pekerja migran dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. https://doi.org/10.31237/osf.io/bprac