01673 - Recht Menurut Hukum Islam: Sistem Norma Yang Berlapis Dan Kontekstual

Kajian Konseptual tentang Normativitas Islam dalam Perspektif Hukum Eropa Kontinental

Abstract

This article analyzes the concept of Recht — the Dutch and German term for "law" as a system of norms governing social life — in relation to Islamic law. Through a conceptual and socio-legal approach, this study argues that "Recht according to Islamic law" is most adequately understood as a multi-layered normative system: sharia as the path and source of orientation encompassing faith, morality, and social norms; fiqh as human interpretive effort producing legal formulations of a ẓannī (probable) nature; and institutionalization in the form of positive products such as codification (taqnīn), regulation (qanun), and judicial practice. The study further shows that the effectiveness of Islamic law as Recht always depends on its relationship with living law, legal pluralism dynamics, and harmonization mechanisms between Islamic norms, customary norms, and state norms. In the Western context, the discussion of sharia as a minority norm reveals a dialectic between political-legal and cultural-religious responses under majority control, necessitating a more precise mapping of Islamic norms and their adoption in restrictive normative environments.

Keywords: Recht, Islamic law, sharia, fiqh, maqāṣid al-sharīʿah, legal pluralism, normative system

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep Recht — istilah Belanda dan Jerman untuk "hukum" sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat — dalam kaitannya dengan hukum Islam. Melalui pendekatan konseptual dan sosio-legal, kajian ini berargumen bahwa "Recht menurut hukum Islam" paling memadai dipahami sebagai sistem norma yang berlapis: syariah sebagai jalan dan sumber orientasi yang mencakup iman, moralitas, dan norma sosial; fiqh sebagai upaya interpretatif manusia yang menghasilkan rumusan hukum dengan sifat ẓannī; serta institusionalisasi dalam bentuk produk positif seperti kodifikasi (taqnīn), regulasi (qanun), maupun praktik peradilan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Islam sebagai Recht selalu bergantung pada relasinya dengan living law, dinamika pluralisme hukum, serta mekanisme harmonisasi antara norma Islam, norma adat, dan norma negara. Dalam konteks Barat, pembahasan syariah sebagai norma minoritas menampilkan dialektika antara respons politik-hukum dan respons kultural-religius di bawah kontrol mayoritas, sehingga diperlukan pemetaan yang lebih presisi atas ragam norma Islam dan cara adopsinya dalam lingkungan normatif yang membatasinya.

Kata Kunci: Recht, hukum Islam, syariah, fiqh, maqāṣid al-syarīʿah, pluralisme hukum, sistem norma

________________________________________

I. Pendahuluan: Recht sebagai Sistem Norma dan Titik Temu dengan Hukum Islam

Dalam tradisi Eropa Kontinental, istilah Recht (Jerman) dan recht (Belanda) lazim dipakai untuk menunjuk "hukum" sebagai suatu tata pengaturan yang bekerja melalui norma-norma yang mengarahkan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat (Berger, 2019; Sunier, 2004). Penjelasan etimologis yang sering dipakai dalam literatur Indonesia menunjukkan bahwa pemakaian istilah Rechtstaat berakar dari bahasa Jerman (Rechtstaat), lalu masuk ke bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda (rechtsstaat) (Berger, 2019). Namun, rujukan pada "hukum" sebagai "sistem norma" tidak hanya merupakan karakteristik bahasa Eropa: perspektif sosio-legal tentang hukum menekankan bahwa hukum selalu terkait dengan konteks sosial tempat ia "mengklaim" berlaku, dan bahkan isi hukum dipengaruhi oleh notisi tentang recht (hukum) dan rechtvaardigheid (keadilan) yang hidup dalam masyarakat yang relevan (Otto et al., 1994). Karena itu, ketika topik "Recht menurut hukum Islam" dibahas, masalahnya bukan sekadar padanan istilah, melainkan juga bagaimana hukum Islam — yang dalam sumber-sumbernya mencakup dimensi moral, ritual, dan sosial — dapat dipahami sebagai suatu "tata norma" yang berinteraksi dengan realitas sosial dan sistem hukum positif (Luijtgaarden, 2022).

Kerangka "hukum sebagai sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat" juga menuntut kehati-hatian konseptual ketika istilah sharia dipadankan dengan "hukum" dalam arti negara modern. Sejumlah kajian menegaskan bahwa sharia sering dipakai secara longgar dalam wacana publik maupun hukum, padahal maknanya tidak tunggal dan kerap menimbulkan kebingungan terminologis (Bonjour, n.d.; Sebyar, 2023). Dalam konteks Barat, misalnya, sharia bukanlah "hukum negara" yang diberlakukan oleh negara, sehingga istilah "Islamic law" (hukum Islam) pun dinilai problematis bila dimaknai seolah-olah selalu terkait dengan regulasi negara (Sebyar, 2023). Dari sini, pembahasan "Recht menurut hukum Islam" perlu disusun sebagai analisis konseptual tentang: (i) apa itu sharia dan fiqh sebagai sumber dan bentuk normativitas Islam; (ii) bagaimana tujuan normatifnya, misalnya melalui maqāṣid al-sharīʿah; serta (iii) bagaimana normativitas itu menjadi institusi atau bahkan dipositivkan, misalnya melalui qanun, peradilan agama, atau kodifikasi tertentu, dalam suatu masyarakat majemuk dan negara modern (Hoorens et al., 2020; Luijtgaarden, 2022).

________________________________________

II. Recht, Norma, dan Masyarakat: Mengapa "Hukum" Tidak Pernah Lepas dari Konteks Sosial

Salah satu titik kunci untuk memahami recht sebagai "sistem norma" ialah bahwa hukum tidak dapat didefinisikan secara bermakna tanpa "hubungan" dengan konteks tempat ia dimaksudkan untuk berlaku; dalam masyarakat tersebut, isi hukum turut dibentuk oleh notisi-notisi sosial tentang hukum dan keadilan (Otto et al., 1994). Pernyataan ini selaras dengan pandangan yang menekankan hukum berada "di tengah masyarakat," dibuat untuk manusia dalam masyarakat itu, dan idealnya "ditopang" oleh masyarakat tersebut — sebuah orientasi yang menggarisbawahi dimensi sosial dari keberlakuan hukum (Absori et al., 2016). Dengan kata lain, recht bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi bagian dari "pengaturan sosial" yang bermakna apabila ia dibaca dalam relasi timbal balik antara norma, institusi, dan pengalaman hidup masyarakat (Absori et al., 2016; Otto et al., 1994).

Dalam literatur perbandingan hukum, keterkaitan bahasa dan tradisi hukum juga tampak pada istilah-istilah lintas bahasa: "comparative law" dalam bahasa Prancis dikenal sebagai droit comparé, dalam bahasa Belanda sebagai rechtsvergelijking, dan dalam bahasa Jerman sebagai vergleichende Rechtslehre (sebagaimana dicatat dalam suatu kajian perbandingan sistem hukum) (Sunier, 2004). Catatan terminologis semacam ini menegaskan bahwa pembicaraan tentang "hukum sebagai sistem norma" selalu beroperasi di dalam tradisi konseptual tertentu (Otto et al., 1994; Sunier, 2004). Karena itu, ketika "hukum Islam" dibicarakan dalam lingkungan bahasa Belanda/Jerman yang memakai recht/Recht, maka peta konseptual Islam — sharia, fiqh, qanun, dan bentuk-bentuk institusionalnya — perlu dijelaskan secara eksplisit agar tidak terjadi reduksi makna seolah-olah semuanya identik dengan "undang-undang negara" (Bonjour, n.d.; Sebyar, 2023).

________________________________________

III. Syariah, Fiqh, dan "Hukum" dalam Islam: Norma yang Lebih Luas daripada Sekadar Hukum Positif

Kajian tentang maqāṣid al-sharīʿah menegaskan bahwa Islam sebagai al-dīn menyediakan dasar-dasar kehidupan bagi Muslim melalui al-Qur'an dan al-Sunnah; keduanya memuat nilai-nilai tuntunan kehidupan, termasuk dalam menjalankan sharia. Secara terminologis, sharia disebut bermakna "jalan," dan secara istilahi dipahami sebagai "jalan" untuk sampai kepada Tuhan. Namun, literatur yang sama juga menegaskan nuansa penting: dalam pengertian sempit, konsep sharia tidak sepenuhnya sama dengan "hukum" karena sharia tidak hanya berisi norma hukum yang dapat dipaksakan dengan sanksi, melainkan juga mencakup aspek iman, moralitas, dan norma sosial. Implikasi konseptualnya jelas: bila recht dipahami sebagai "sistem norma," maka sharia dapat dipandang sebagai sistem normatif yang luas, tetapi tidak selalu identik dengan "hukum negara" atau "hukum positif" (Sebyar, 2023).

Perbedaan antara sharia dan fiqh menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih makna. Sebuah kajian menegaskan bahwa fiqh sering dipakai untuk merujuk "hukum Islam," tetapi istilah itu memiliki dua pemakaian: (i) sebagai "yurisprudensi" (cabang studi yang menelaah hukum Islam), dan (ii) sebagai "hukum itu sendiri" dalam pengertian hasil rumusan normatif tertentu. Kajian lain menegaskan lebih tegas bahwa fiqh bukan sharia, melainkan interpretasi terhadap hukum sharia; karena itu fiqh memiliki karakter sebagai pengetahuan tentang hukum sharia yang digali melalui penalaran mujtahid (istidlāl), dan sifat hasilnya ẓannī (dugaan kuat), bukan identik dengan absolutitas wahyu (Luijtgaarden, 2022). Dalam praktik sosial, ketidakmampuan masyarakat membedakan fiqh, sharia, fatwa, dan qanun dapat mendorong pemutlakan fiqh klasik sehingga menghambat kemampuan fiqh untuk berkembang sesuai perubahan waktu dan tempat (Maris, 2018).

Dengan demikian, "Recht menurut hukum Islam" secara konseptual lebih tepat dibingkai sebagai "normativitas bertingkat": wahyu sebagai sumber nilai dan arah (sharia), interpretasi yurisprudensial sebagai elaborasi manusiawi (fiqh), dan bentuk institusional/positif — misalnya qanun atau putusan pengadilan — sebagai artikulasi yang memiliki derajat keberlakuan berbeda (Luijtgaarden, 2022; Maris, 2018).

________________________________________

IV. Tujuan Normatif: Maqāṣid al-Sharīʿah, Maṣlaḥah, dan Rasionalitas Pengarahan Norma

Dalam diskursus maqāṣid al-sharīʿah, tujuan pokok sharia dipaparkan sebagai orientasi pada kemaslahatan (maṣlaḥah) yang menjadi "impian" atau "tujuan" sharia. Literatur tersebut menggarisbawahi bahwa maqāṣid al-sharīʿah dapat dibaca sebagai nilai universal yang relevan pula dalam cakupan kehidupan bernegara, dan dalam konteks Indonesia dipahami terkait konsepsi dasar berketuhanan dan tujuan mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, bila recht dipahami sebagai sistem norma pengatur kehidupan bermasyarakat, maka dalam perspektif Islam, legitimasi normatifnya tidak berhenti pada "kepatuhan prosedural," melainkan terkait dengan pencapaian kemaslahatan yang menjadi orientasi nilai maqāṣid (Адам et al., 2021).

Pada saat yang sama, dinamika pembentukan norma dalam hukum Islam juga berkaitan dengan metode penalaran. Kajian tentang larangan analogi dalam hukum pidana (positif) Indonesia menegaskan bahwa hukum tertulis sering kaku dan "tertinggal" dari perkembangan masyarakat — dengan ungkapan Belanda yang dikutip: het recht hinkt achter de feiten aan — sehingga muncul "ruang kosong" (leemten) yang membutuhkan peran penafsir dan aparat penegak hukum untuk menutupnya (Büchler, 2023). Kajian yang sama menambahkan bahwa konsep hukum Islam mengenal qiyās (analogi) sebagai bentuk penalaran, dan dalam uṣūl al-fiqh, qiyās dipahami sebagai menyamakan kasus yang tidak memiliki teks hukum dengan kasus yang memiliki teks karena kesamaan ʿillat (Büchler, 2023). Klaim ini menegaskan bahwa "Recht menurut hukum Islam" tidak hanya berisi norma substantif, tetapi juga menyediakan perangkat metodologis untuk mengaitkan norma dengan perubahan sosial, walaupun hasilnya tetap dipahami sebagai interpretasi (fiqh), bukan identik dengan absolutitas wahyu (sharia) (Büchler, 2023; Luijtgaarden, 2022).

________________________________________

V. Dari Norma ke Institusi: Qanun, Qadla, dan Positivisasi sebagai Bentuk Recht di Negara Modern

Peralihan dari norma-norma ke bentuk institusional merupakan tema sentral ketika recht dimaknai sebagai sistem yang mengatur masyarakat melalui institusi dan prosedur. Dalam penelitian tentang harmonisasi lembaga hukum Islam dan hukum adat pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Panyabungan, dinyatakan bahwa harmonisasi norma antara institusi hukum Islam dan institusi adat telah berjalan dan berupa penyelarasan norma/aturan yang berlaku di masyarakat (Berger, 2019). Kajian ini juga menunjukkan cara pandang bahwa pemahaman klasik yurisprudensi berkembang menuju produk hukum lain, termasuk qadla, sehingga hukum Islam "terus berkembang" dalam ragam regulasi menuju penerapan norma-norma yang lebih menyeluruh (Berger, 2019). Di level sosio-legal, hal ini memperlihatkan bagaimana sistem norma — yang dalam bahasa Eropa dapat disebut recht — dapat bertransformasi menjadi institusi, prosedur, dan keputusan yang beroperasi dalam masyarakat (Berger, 2019; Otto et al., 1994).

Proses kodifikasi (taqnīn) juga menjadi salah satu mekanisme penting institusionalisasi. Kajian tentang taqnīn menjelaskan bahwa kodifikasi aspek-aspek tertentu dari fiqh di Indonesia berkembang secara progresif; fiqh yang semula diajarkan dan dipraktikkan secara sukarela kini juga diposisikan sebagai salah satu sumber dalam sistem hukum Indonesia (WRR, 1992). Literatur tersebut membedakan antara fiqh yang telah menjadi "formal juridical law" (dipositivkan) dan fiqh yang tetap bersifat normatif (tidak tercakup dalam hukum nasional) (WRR, 1992). Pembedaan ini koheren dengan peringatan bahwa sharia tidak identik dengan "hukum" semata, sebab ia juga mencakup dimensi moral dan sosial; sementara ketika negara mempositivkan sebagian norma, maka yang dipositivkan itu pada dasarnya adalah hasil formulasi/interpretasi tertentu (fiqh) dalam format hukum positif (Luijtgaarden, 2022; WRR, 1992).

Dimensi prosedural dan kelembagaan juga tampak dalam pembahasan peradilan agama. Kajian tentang reformasi pemahaman pembaruan hukum Islam dan relevansinya pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyebut bahwa modernisasi hukum — dengan contoh Kompilasi Hukum Islam (KHI) — berlaku pada masyarakat Muslim Indonesia, tetapi juga menyoroti perjumpaan kompleks antara modernisasi dan sekularisasi hukum di sejumlah negara Muslim (Адам et al., 2021). Kajian yang sama menyajikan basis historis kelembagaan peradilan agama: munculnya hukum keluarga Islam di Indonesia dikaitkan dengan penguatan peradilan agama melalui undang-undang tertentu dan pengaturan yurisdiksi yang mencakup perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sadaqah, zakat, dan sengketa ekonomi syariah (Адам et al., 2021). Sementara itu, kajian tentang prosedur peradilan agama menyoroti problem filosofis ketika hukum acara perdata "Barat" diadopsi dalam peradilan agama, sementara hukum materiilnya berasal dari nilai-nilai Islam; ketegangan ini menunjukkan bahwa recht sebagai sistem norma bukan hanya soal isi norma, tetapi juga tentang kesesuaian orientasi nilai antara prosedur dan substansi (Braeckman et al., 2005; Facetten Islamischer Welten, 2003).

________________________________________

VI. Pluralisme Hukum: Interaksi Hukum Islam, Adat, dan Warisan Barat dalam Sistem Nasional

Berbagai sumber menegaskan bahwa pembacaan "hukum Islam sebagai recht" di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pluralisme hukum. Sebuah studi menyatakan bahwa definisi "hukum nasional" (dalam suatu rumusan yang dikutip) berasal dari tiga sumber: hukum modern/Barat (Belanda), hukum adat, dan hukum agama Islam (Luijtgaarden, 2022). Kajian lain tentang de-sekularisasi pendidikan hukum juga menekankan bahwa kolonialisme Belanda meninggalkan warisan sistem hukum yang mendorong unifikasi hukum Eropa dan secara bertahap "mengikis" sistem adat dan hukum Islam yang telah ada sebelumnya (Zayyadi et al., 2023). Sejalan dengan itu, telaah historis atas artikel-artikel mengenai hukum dan administrasi Indonesia menunjukkan bahwa kajian "Islamic case law and judicial procedures" termasuk topik yang sejak awal tercantum dalam vraagpunten (isu-isu) yang dianggap penting dalam studi tentang Hindia Belanda, dan bahwa terdapat sejarah kodifikasi serta dualisme hukum kolonial yang membagi penduduk ke dalam kelompok-kelompok dengan sistem hukum masing-masing (Dam, 2011). Rangkaian penjelasan ini mengukuhkan bahwa dalam konteks Indonesia, recht sebagai sistem norma memang terbentuk melalui interaksi historis antara norma Islam, norma adat, dan norma negara/kolonial yang kemudian bertransformasi menjadi konfigurasi hukum nasional (Dam, 2011; Luijtgaarden, 2022; Zayyadi et al., 2023).

Dalam perspektif sosiologi hukum, tema living law juga dipakai untuk menjelaskan mengapa norma-norma yang hidup di masyarakat penting bagi efektivitas hukum. Kajian tentang modernisasi hukum Islam menautkan pemikiran Eugen Ehrlich yang membedakan positive law (norma kompulsif yang memerlukan pejabat negara) dan living law (aturan perilaku yang benar-benar dipatuhi dan mendominasi kehidupan sosial) (Dijkstra, 2019). Dalam riset harmonisasi adat–Islam di pengadilan agama, terdapat pula rujukan pada pandangan bahwa hukum harus sensitif terhadap perkembangan masyarakat dan perlu menampung nilai dan norma yang hidup di masyarakat (living law) (Berger, 2019). Dengan demikian, konsep recht sebagai sistem norma pengatur masyarakat menjadi titik temu yang nyata: baik teori sosial tentang hukum maupun pendekatan pada hukum Islam di Indonesia sama-sama menekankan bahwa keberlakuan efektif membutuhkan relasi dengan norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat (Berger, 2019; Dijkstra, 2019).

________________________________________

VII. Sharia sebagai Norma Minoritas di Barat: Mayoritas, Respons Politik-Hukum, dan Respons Kultural-Religius

Perbincangan tentang recht juga relevan ketika hukum Islam hadir dalam konteks Barat sebagai norma minoritas. Kajian tentang sharia di Barat menekankan bahwa tantangan utama adalah sifatnya yang tidak terdefinisi dengan jelas, meskipun istilahnya digunakan dengan mudah dalam wacana publik, politik, bahkan hukum yang mengklaim presisi terminologis (Sebyar, 2023). Dalam model yang ditawarkan, hubungan sharia dan lingkungan Barat dipahami sebagai dialektika berkelanjutan; dari perspektif Barat, isu sharia kerap dibahas dalam istilah hukum, padahal banyak kontroversi bersifat kultural, bukan legal (Sebyar, 2023). Kajian tersebut juga membedakan political-legal response (norma yang dihasilkan hukum dan putusan pengadilan) dari cultural-religious response (norma mayoritas sosial-politik-budaya yang dominan) (Sebyar, 2023). Ini selaras dengan gagasan bahwa negara dan masyarakat Barat merupakan sistem normatif yang ditegakkan melalui kontrol mayoritas — secara legal maupun kultural — sehingga umat Islam sebagai minoritas memiliki pengaruh terbatas pada "majority control" tersebut (Sebyar, 2023).

Nuansa perdebatan sharia di Barat juga tampak dalam kajian berbahasa Belanda yang menyoroti bahwa pemahaman "sharia in the West" kerap dipenuhi kontradiksi dan kebingungan. Studi tersebut mencontohkan bagaimana pada suatu perkara, pengadilan HAM Eropa menilai sharia berbeda secara jelas dari nilai-nilai konvensi Eropa, tetapi dari sudut pandang hukum putusan itu dinilai "mengejutkan" karena tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sharia, padahal sharia juga mencakup aturan ibadah, misalnya terkait salat, puasa, dan pemakaman (Bonjour, n.d.). Studi yang sama mencatat adanya pernyataan tokoh gereja dan otoritas yudisial Inggris dan Wales dalam tahun berbeda yang menyatakan sharia tidak niscaya bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan politik Barat (Bonjour, n.d.). Rangkaian ini mempertegas bahwa memahami sharia sebagai recht (sistem norma) menuntut pemetaan jenis norma (ritual, moral, sosial, legal) dan konteks keberlakuannya, agar perdebatan tidak terjebak pada generalisasi yang mengaburkan ragam isi normatif Islam (Bonjour, n.d.; Sebyar, 2023).

________________________________________

VIII. Islam sebagai Norma, Organisasi, dan "Nilai–Norma" dalam Masyarakat: Catatan dari Belanda

Diskusi tentang Islam sebagai sistem norma dalam masyarakat juga muncul dalam studi tentang keberagaman dan integrasi di Belanda. Kajian historis tentang "sekolahstrijd" baru menyebut bahwa meningkatnya visibilitas Islam berkaitan dengan proses ingroeien (tumbuh-menyatu) dari pendatang/kelompok baru dalam masyarakat, dan bahwa perdebatan publik sering menyentuh isu simbolik seperti pengakuan hari raya dan praktik keagamaan tertentu (Andaya et al., 1988). Kajian tersebut juga mencatat kecenderungan bahwa Islam diperlakukan sebagai waarden- en normenstelsel (sistem nilai dan norma) yang dijadikan ukuran integrasi, sehingga kepatuhan yang "ketat" pada ajaran dipandang berkorelasi dengan problem integrasi dalam wacana tertentu (Andaya et al., 1988). Di sisi lain, studi mengenai pendanaan asing lembaga keagamaan menekankan bahwa Islam di Belanda bukan kelanjutan sederhana dari "Islam Turki" atau "Islam Maroko," melainkan produk interaksi antara komunitas beriman (latar etnis dan religius) dan masyarakat Belanda, termasuk kerangka hukum yang berlaku (Boer & Wijers, 2009). Penjelasan ini kembali menegaskan bahwa recht sebagai sistem norma selalu berada dalam proses negosiasi sosial: norma agama berinteraksi dengan norma negara dan norma sosial mayoritas, menghasilkan bentuk-bentuk keberagamaan dan praktik normatif yang khas (Andaya et al., 1988; Boer & Wijers, 2009; Sebyar, 2023).

Kajian antropologis tentang perubahan ritus dan pesta di Belanda juga menegaskan adanya perkembangan wacana mengenai "tempat Islam" dalam masyarakat Belanda, termasuk tuntutan pengakuan organisasi Islam sebagai bagian integral masyarakat lokal dan gagasan pengakuan hari raya Islam di samping hari raya Kristen (Outreach, 2022). Ketegangan antara pengakuan, kesetaraan kewargaan, dan persepsi "Islam sebagai unsur asing" dalam masyarakat menunjukkan bahwa ketika Islam hadir sebagai sistem norma, persoalan recht tidak berhenti pada "aturan tertulis," melainkan merambah pada isu legitimasi sosial, simbolisme, dan pengakuan dalam ruang publik (Andaya et al., 1988; Outreach, 2022). Dengan demikian, pembahasan "Recht menurut hukum Islam" dalam horizon Belanda/Jerman juga dapat dibaca sebagai kajian tentang bagaimana sistem norma Islam beroperasi di dalam struktur normatif yang didominasi norma negara dan norma mayoritas (Boer & Wijers, 2009; Outreach, 2022; Sebyar, 2023).

________________________________________

IX. Sintesis: "Recht menurut Hukum Islam" sebagai Konsep Normatif yang Berlapis dan Kontekstual

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, "Recht menurut hukum Islam" paling memadai dipahami sebagai sistem norma yang berlapis: sharia sebagai "jalan" dan sumber orientasi yang mencakup iman, moralitas, dan norma sosial; fiqh sebagai upaya interpretatif manusia yang menghasilkan rumusan hukum dengan sifat ẓannī; serta institusionalisasi dalam bentuk produk positif seperti kodifikasi (taqnīn), regulasi (qanun), maupun praktik peradilan yang mempertemukan norma Islam dengan prosedur negara (Luijtgaarden, 2022; Maris, 2018; WRR, 1992). Pada saat yang sama, karena hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan notisi sosial tentang keadilan, maka keberlakuan hukum Islam sebagai recht akan selalu bergantung pada relasinya dengan living law, dinamika pluralisme hukum, serta mekanisme harmonisasi antara norma Islam, norma adat, dan norma negara (Berger, 2019; Dam, 2011; Dijkstra, 2019; Otto et al., 1994). Dalam konteks Barat, pembahasan sharia sebagai norma minoritas menampilkan dialektika antara respons politik-hukum dan respons kultural-religius di bawah kontrol mayoritas, sehingga perdebatan terminologis tentang "sharia = hukum" perlu diganti dengan pemetaan yang lebih presisi tentang ragam norma Islam dan cara ia diadopsi/adaptasi dalam lingkungan normatif yang membatasinya (Bonjour, n.d.; Sebyar, 2023).

Dengan demikian, ketika istilah recht/Recht dipakai untuk merujuk "sistem norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat," hukum Islam dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang mencakup hukum dalam arti sempit sekaligus melampauinya (mencakup moralitas dan ritus), dan yang dalam negara modern dapat "menjadi recht" melalui institusionalisasi dan positivisasi tertentu, tetapi tanpa menghapus kenyataan bahwa fiqh tetap bersifat interpretatif serta bahwa makna "hukum" selalu dibentuk oleh interaksi dengan masyarakat tempat norma itu dihidupi (Absori et al., 2016; Bonjour, n.d.; Dijkstra, 2019; Otto et al., 1994; WRR, 1992; Адам et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Absori, Azhari, A. F., Basri, M. M., & Muin, F. (2016). Transformation of maqâshid al-syarî'ah (an overview of the development of Islamic law in Indonesia). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.854

Andaya, L. Y., Noorduyn, J., Arps, B., Yampolsky, P., Groenendael, V. M. C. van, Keeler, W., Taylor, J. G., Blussé, L., Weijer, R. B., Houben, V. J. H., Goor, J., Jaquet, F. G. P., End, Th., Jordaan, R. E., Werner, R., Jong, P. E. J. de, Kraus, W., Marschall, W., Scarduelli, P., … Traube, E. (1988). Book reviews. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 144(2), 353–379. https://doi.org/10.1163/22134379-90003303

Berger, M. (2019). Sharia in het Westen (I). Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 10(3), 17–31. https://doi.org/10.5553/tvrrb/187977842019010003003

Boer, de M. N., & Wijers, M. (2009). Vrouw en recht: De beweging, de mensen, de issues. https://doi.org/10.5117/9789089641458

Bonjour, S. (n.d.). Grens en gezin: Beleidsvorming inzake gezinsmigratie in Nederland, 1955–2005. https://doi.org/10.26481/dis.20090619sb

Braeckman, J., Reuver, B. de, & Vervisch, T. (2005). Ethiek van DNA tot 9/11. https://doi.org/10.5117/9789053567531

Büchler, A. (2023). Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL) — Special Issue. https://doi.org/10.24921/2023.94115964

Dam, P. van. (2011). Een wankel vertoog: Over ontzuiling als karikatuur. BMGN — Low Countries Historical Review, 126(3), 52–77. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7380

Dijkstra, A. (2019). Procedurele rechtvaardigheid in het kerkrecht: Een pleidooi voor de inzet van rechtsvergelijking. NTKR Tijdschrift voor Recht en Religie, (2019–2), 163–186. https://doi.org/10.7590/ntkr_2019_008

Facetten islamischer Welten. (2003). https://doi.org/10.1515/9783839401538

Hoorens, S., Nederveen, F., Snippe, J., Muijnck, J. de, & Sijtstra, M. (2020). Study on foreign funding of religious institutions in the Netherlands. https://doi.org/10.7249/rra736-1

Luijtgaarden, E. van de. (2022). Andere juristen. https://doi.org/10.26481/spe.20220922el

Maris, C. (2018). Laïcité in the Low Countries? On headscarves in a neutral state (pp. 361–389). https://doi.org/10.1007/978-3-319-89346-4_11

Otto, J. M., Dekker, A., & Waaij, C. (1994). Indonesian law and administration as reflected in 150 years of Bijdragen. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia, 150(4), 728–754. https://doi.org/10.1163/22134379-90003069

Outreach, O. O. (2022). Radices 1 — Volledig-Complet. Radices, 1(1). https://doi.org/10.21825/radices.84852

Sebyar, M. H. (2023). Harmonization of Islamic legal institutions and customary law in marriage dispensation cases at the Panyabungan Religious Court. Milrev: Metro Islamic Law Review, 2(2), 155. https://doi.org/10.32332/milrev.v2i2.7809

Sunier, T. (2004). Naar een nieuwe schoolstrijd? BMGN — Low Countries Historical Review, 119(4), 552–576. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6139

WRR. (1992). Eigentijds burgerschap. https://doi.org/10.26530/oapen_439428

Zayyadi, A., Ridwan, R., Hidayat, A., Ubaidillah, U., & Masuwd, M. A. (2023). Understanding of legal reform on sociology of Islamic law: Its relevance to Islamic family law in Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 249–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584

Адам, И., Adefioye, T., D'Agostino, S., Schuermans, N., & Trauner, F. (2021). Migratie, gelijkheid en racisme. https://doi.org/10.46944/9789461171078