01668 - Putusan Sela Sebagai Instrumen Prosedural Dalam Peradilan Agama Indonesia: Tinjauan Hukum Acara Dan Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan fungsi putusan sela dalam sistem Peradilan Agama Indonesia melalui tinjauan hukum acara perdata dan perspektif hukum Islam. Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir guna mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara atau menyelesaikan isu prosedural tertentu, seperti eksepsi kewenangan dan permohonan tindakan sementara berupa sita jaminan maupun sita marital. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis studi kepustakaan, artikel ini menyintesis berbagai literatur akademik dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan sela memiliki dasar normatif dalam hukum acara perdata, khususnya Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 48 Rv, sekaligus berfungsi sebagai medium operasionalisasi nilai-nilai hukum Islam—terutama pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq yang bersumber pada Surah An-Nisa ayat 35. Selain itu, putusan sela memainkan peran penting dalam aspek akses terhadap keadilan melalui mekanisme prodeo, serta berfungsi sebagai alat koreksi prosedural dalam tahap banding maupun kasasi terkait kewajiban mediasi. Disimpulkan bahwa putusan sela bukan sekadar produk antara, melainkan perangkat prosedural strategis yang menjembatani kebutuhan perlindungan sementara, ketertiban beracara, dan orientasi penyelesaian sengketa yang menekankan perdamaian serta keadilan dalam tradisi hukum Islam dan praktik Peradilan Agama.

Kata Kunci: putusan sela; Peradilan Agama; hukum acara perdata; hakam; syiqaq; sita jaminan

________________________________________

Abstract

This article examines the position and function of interlocutory decisions (putusan sela) within the Indonesian Religious Court system through the lens of civil procedural law and Islamic legal perspective. An interlocutory decision is a ruling issued prior to the final judgment in order to facilitate the continuation of case examination or to resolve specific procedural issues, such as jurisdictional objections and requests for interim measures including conservatory seizure (sita jaminan) and marital seizure (sita marital). Employing a normative legal research method based on library research, this article synthesizes various academic literature and relevant court decisions. The findings indicate that interlocutory decisions are grounded in civil procedural law, particularly Article 185 paragraph (1) of HIR and Article 48 of Rv, while simultaneously serving as a medium for operationalizing Islamic legal values—most notably the appointment of a hakam (arbitrator) in syiqaq cases rooted in Surah An-Nisa verse 35. Furthermore, interlocutory decisions play a significant role in promoting access to justice through the prodeo (fee-waiver) mechanism and serve as a procedural corrective instrument at the appellate and cassation levels regarding the obligation to conduct mediation. It is concluded that interlocutory decisions are not merely intermediate products but rather strategic procedural instruments that bridge the need for temporary protection, orderly proceedings, and dispute resolution orientations emphasizing peace and justice within the Islamic legal tradition and Religious Court practice.

Keywords: interlocutory decision; Religious Court; civil procedural law; hakam; syiqaq; conservatory seizure

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan di Indonesia, termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama, penyelesaian perkara pada akhirnya berujung pada produk peradilan berupa putusan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai hasil pemeriksaan perkara—khususnya perkara gugatan/kontentius (Rahma, 2021; Taufik, 2022). Literatur mengenai Peradilan Agama menegaskan bahwa dari segi fungsi mengakhiri perkara, putusan hakim lazim dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela (Rahma, 2021; Taufik, 2022).

Putusan sela—sebagaimana dipahami dalam hukum acara yang dipraktikkan di Pengadilan Agama—diposisikan sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk mempermudah atau memungkinkan kelanjutan pemeriksaan perkara, atau untuk menyelesaikan isu prosedural/insidentil tertentu seperti eksepsi (keberatan) dan permohonan tindakan sementara, misalnya sita (Fitri et al., 2023; Mamonto, 2024; Solihandracem et al., 2023). Dengan demikian, ketika topik putusan sela menurut hukum Islam dibahas dalam konteks Indonesia, pembahasannya pada dasarnya bergerak pada dua ranah yang saling terkait: (i) ranah hukum acara (positif) yang digunakan Peradilan Agama, misalnya rujukan pada HIR/RBg/Rv sebagai hukum acara perdata umum yang dipakai juga dalam Peradilan Agama; dan (ii) ranah nilai serta institusi penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum Islam, misalnya islah/mediasi dan pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq, yang dalam praktiknya dapat dioperasionalkan melalui putusan sela (Fitri et al., 2023; Suwardi, 2021).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis kedudukan, fungsi, karakteristik prosedural, jenis-jenis, serta relevansi putusan sela dalam konteks Peradilan Agama Indonesia, dengan memperhatikan dimensi hukum acara positif maupun perspektif hukum Islam yang dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum acara Peradilan Agama sekaligus memperkaya diskursus integrasi hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan—antara lain HIR, RBg, Rv, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan KUHAP—serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang membahas putusan sela dalam konteks Peradilan Agama maupun peradilan umum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui sintesis dan interpretasi terhadap seluruh bahan yang dikumpulkan.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Dasar: Definisi, Kedudukan, dan Dasar Normatif Putusan Sela

Secara konseptual, putusan dipahami sebagai pernyataan hakim (pejabat negara) yang diucapkan di muka persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara/sengketa (Setiyawan, 2023). Namun, tidak semua putusan bersifat final; dalam praktik peradilan dikenal putusan yang bukan putusan akhir, yang dapat berbentuk penetapan atau putusan sela (Setiyawan, 2023). Dalam konteks yang lebih spesifik, sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, dengan tujuan mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara (Atika et al., 2022; Mamonto, 2024; Solihandracem et al., 2023). Rumusan ini sejalan dengan penekanan bahwa putusan sela "mendahului" putusan akhir dan berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan proses (case management) agar pemeriksaan pokok perkara dapat berjalan tertib (Atika et al., 2022; Mamonto, 2024; Solihandracem et al., 2023).

Dari sisi dasar hukum acara perdata yang juga dirujuk dalam praktik Peradilan Agama, putusan sela dikaitkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv, yang dipahami memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir selama pemeriksaan berlangsung (Fitri et al., 2023; Solihandracem et al., 2023). Dengan kerangka itu, putusan sela dalam lingkungan Pengadilan Agama menjadi bagian dari "teknik beracara" yang berasal dari hukum acara perdata umum, tetapi diterapkan untuk perkara-perkara yang kewenangan absolutnya berada pada Peradilan Agama—meliputi perkawinan, waris, hibah, wakaf, ekonomi syariah, dan lain-lain sesuai peraturan yang menjadi rujukan Peradilan Agama (Arssywahid & Muriani, 2024).

Literatur tentang putusan di Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa dalam "dasar memutus", hakim tidak hanya merujuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum syara' sebagai basis normatif yang turut dijadikan dasar mengadili (Taufik, 2022). Karakter ini relevan ketika putusan sela digunakan untuk mengoperasionalkan instrumen penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum Islam, misalnya hakam (Suwardi, 2021).

3.2 Karakteristik Prosedural Putusan Sela: Diucapkan di Sidang dan Dicatat dalam Berita Acara Persidangan

Salah satu ciri yang berulang dalam rujukan hukum acara adalah bahwa putusan sela harus diucapkan di persidangan dan tidak selalu dibuat sebagai putusan yang berdiri sendiri, melainkan dicatat dalam berita acara persidangan (BAP) (Rahma, 2021). Sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan sela—sebagai putusan yang bukan putusan akhir—tertulis dalam BAP, dan para pihak dapat meminta salinan otentik dari BAP yang memuat putusan sela tersebut. Rumusan ini juga muncul dalam kajian yang secara eksplisit menyebutkan bahwa putusan sela dimuat secara lengkap di dalam BAP, misalnya dalam konteks pemeriksaan permohonan beracara secara prodeo di Pengadilan Agama (Hafid & Arif, 2024).

Akan tetapi, terdapat nuansa penting: kajian mengenai putusan provisionil—yang juga dipandang sebagai salah satu bentuk putusan sela—menunjukkan bahwa dalam praktik, meskipun Pasal 185 HIR/196 RBg mengarahkan putusan yang bukan putusan akhir tidak dibuat tersendiri melainkan dimasukkan dalam berita acara persidangan, hakim dalam praktik kadang membuat putusan provisi dalam putusan tersendiri (Suryaningsih et al., 2022). Nuansa ini relevan untuk menunjukkan bahwa doktrin/aturan tertulis dan praktik administrasi peradilan dapat memiliki variasi, meskipun keduanya tetap mengakui fungsi putusan sela sebagai "putusan antara" sebelum putusan akhir (Suryaningsih et al., 2022).

3.3 Jenis-Jenis Putusan Sela dan Hubungannya dengan Putusan Akhir

Dalam teori dan praktik hukum acara perdata, putusan sela sering diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan. Satu kajian menyebutkan pembagian putusan sela ke dalam empat jenis: putusan preparatoir, interlocutoir, insidentil, dan provisi. Literatur lain juga menegaskan bahwa putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisionil, sementara putusan provisi dipahami sebagai putusan sela untuk tindakan segera/temporer (Mirwan, 2020; Solihandracem et al., 2023). Dalam kerangka ini, putusan provisi secara khusus dipahami sebagai putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yakni permintaan salah satu pihak agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan; sifatnya dapat "harus dilaksanakan segera" dan dalam rujukan tertentu dikaitkan dengan pelaksanaan terlebih dahulu, misalnya merujuk Pasal 180 HIR (Mirwan, 2020; Suryaningsih et al., 2022). Klasifikasi tersebut membantu memperjelas bahwa tidak semua putusan sela berorientasi pada isu yang sama: ada yang murni mempersiapkan pemeriksaan, ada yang menyelesaikan insiden prosedural, dan ada yang memerintahkan tindakan sementara.

Hubungan putusan sela dengan putusan akhir juga digarisbawahi dalam beberapa sumber. Putusan sela dipandang tidak berdiri sendiri dan pada akhirnya tunduk pada putusan akhir, serta dapat memengaruhi arah jalannya pemeriksaan tanpa mengakhiri pemeriksaan pokok perkara. Bahkan ditegaskan bahwa hakim tidak terikat secara absolut pada putusan sela dan dapat mengubahnya sesuai keyakinannya, sementara upaya banding terhadap putusan sela pada umumnya hanya dimungkinkan bila diajukan bersama-sama dengan putusan akhir. Prinsip "penggabungan" atau keterikatan putusan sela pada putusan akhir ini juga tampak dalam kajian sengketa ekonomi syariah yang menyatakan putusan sela merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara (Solihandracem et al., 2023).

3.4 Putusan Sela untuk Eksepsi: Kompetensi Absolut/Relatif dan Keberatan Prosedural

Salah satu konteks paling lazim bagi putusan sela adalah penanganan eksepsi, terutama eksepsi kewenangan (kompetensi absolut/mutlak). Literatur tentang sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, bahkan hakim wajib karena jabatannya (ex officio) untuk menyatakan berwenang atau tidak berwenang melalui putusan sela (Hasibuan, 2023). Dalam perspektif hukum acara Peradilan Agama, kajian lain juga menekankan bahwa ketika terdapat cacat dalam kewenangan mengadili, hukum acara memberi istilah putusan sela sebagai putusan yang dibacakan sebelum memasuki tahap pemeriksaan pembuktian (agenda bukti dan saksi). Dengan demikian, putusan sela berfungsi sebagai "gerbang prosedural" untuk memastikan forum yang memeriksa memang berwenang, sebelum energi pembuktian pokok perkara dijalankan (Hasibuan, 2023).

Di luar konteks Peradilan Agama, kajian mengenai penolakan eksepsi kompetensi absolut dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri menegaskan pola penting yang juga dikenal dalam diskursus hukum acara: putusan sela yang menolak eksepsi kompetensi absolut umumnya tidak dapat diajukan banding secara berdiri sendiri, melainkan baru dapat dipersoalkan melalui upaya hukum yang diajukan bersamaan dengan putusan akhir. Meskipun rujukan ini berangkat dari konteks peradilan umum, ia memperkuat pemahaman doktrinal yang juga dinyatakan dalam sumber-sumber lain bahwa upaya hukum atas putusan sela dalam ranah perdata biasanya mengikuti putusan akhir.

Dalam ranah pidana, putusan sela juga sangat dekat dengan eksepsi, sebagaimana ditegaskan bahwa putusan sela merujuk pada ketentuan Pasal 156 KUHAP terkait keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan, dan dalam kondisi tertentu putusan sela dapat mengakhiri perkara apabila para pihak menerima putusan sela tersebut (Hasan, 2016; Setiyawan, 2023). Bahkan diuraikan bahwa apabila putusan sela menerima tanggapan terdakwa dan menyatakan dakwaan batal demi hukum atau menunda perkara karena sengketa pra-yudisial, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi (Hasan, 2016). Pembandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa "putusan sela" sebagai terminologi lintas-rezim acara memiliki fungsi yang mirip, yakni menyelesaikan isu awal/prosedural, tetapi konsekuensi upaya hukumnya dapat berbeda antara rezim acara pidana dan perdata (Hasan, 2016; Setiyawan, 2023).

3.5 Putusan Sela terkait Sita dan Tindakan Sementara Perlindungan Hak

Tema putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk menyelesaikan hal tertentu seperti sita terlihat nyata dalam praktik Peradilan Agama, khususnya dalam perkara perceraian dan sengketa harta. Kajian tentang sita marital dalam perkara perceraian menegaskan bahwa penerapan sita marital di Peradilan Agama diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara eksplisit dirujuk pada Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 95 dan Pasal 136 ayat (2) KHI (Ibrahim, 2019). Dalam kerangka itu, hakim dapat menjatuhkan putusan sela untuk menolak permohonan sita jaminan terhadap harta bersama apabila dinilai tidak cukup alasan/indikasi kekhawatiran objek sengketa dialihkan (Ibrahim, 2019). Formulasi tersebut menunjukkan bahwa putusan sela berfungsi sebagai perangkat perlindungan—atau penolakan perlindungan—sementara terhadap objek harta, sebelum putusan akhir menentukan pembagian/akibat hukum secara final (Ibrahim, 2019).

Dalam perkara ekonomi syariah, pola yang sama juga tampak. Kajian terhadap sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Purbalingga menyebutkan adanya putusan sela yang amarnya menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) (Tektona et al., 2020). Demikian pula, studi pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Nganjuk memuat contoh putusan sela yang menolak permohonan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama (Wazzan, 2018). Kedua rujukan ini memperlihatkan bahwa "sita"—baik dalam konteks sengketa harta bersama maupun sengketa ekonomi syariah—memang kerap diputus melalui putusan sela, karena kebutuhan perlindungannya bersifat mendahului putusan akhir dan bersandar pada penilaian awal hakim mengenai urgensi dan dasar faktual permohonan (Tektona et al., 2020; Wazzan, 2018).

Selain sita jaminan, literatur juga menyinggung bahwa gugatan tentang nafkah atau pemeliharaan anak serta sita marital dapat dituangkan dalam bentuk putusan sela, dan sifatnya sebagai putusan yang mendahului putusan akhir mempertegas fungsinya sebagai instrumen sementara (Sofian, 2020). Dengan kata lain, dalam perkara keluarga Islam, putusan sela dapat menjadi "alat manajemen risiko" untuk mencegah kerugian yang sulit dipulihkan apabila menunggu putusan akhir, sekaligus menjaga agar pemeriksaan pokok perkara tetap berjalan (Ibrahim, 2019; Sofian, 2020).

3.6 Putusan Sela dalam Permohonan Berperkara Prodeo: Akses Keadilan dan Administrasi Perkara

Putusan sela juga memainkan peran penting dalam aspek akses terhadap keadilan (access to justice), khususnya terkait permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo). Kajian tentang beracara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo menjelaskan bahwa majelis hakim membuat putusan sela tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan prodeo setelah memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi, dan putusan sela itu dimuat lengkap dalam BAP (Hafid & Arif, 2024). Dalam hal permohonan prodeo tidak dikabulkan, penggugat/pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan sela dijatuhkan; bila tidak dipenuhi, gugatan/permohonan dicoret dari daftar perkara (Hafid & Arif, 2024). Pola 14 hari ini juga muncul dalam kajian sidang keliling di Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang menyebut kewajiban membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan sela bila permohonan prodeo ditolak.

Namun, terdapat variasi durasi dalam rujukan lain: suatu artikel pendampingan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menyebutkan bahwa apabila permohonan prodeo tidak terbukti, majelis hakim menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan penggugat/pemohon membayar biaya perkara dengan jeda waktu pembayaran selama satu bulan (Kartiko, 2024). Variasi ini memperlihatkan bahwa meskipun "putusan sela prodeo" secara prinsip berfungsi sama—yakni menentukan boleh tidaknya beracara tanpa biaya pada awal proses—rincian teknis tenggat dalam praktik yang dilaporkan literatur dapat berbeda, sehingga penting memastikan rujukan teknis administratif yang digunakan pengadilan pada saat tertentu (Hafid & Arif, 2024; Kartiko, 2024).

Pada tataran normatif-aksiologis, kajian sidang keliling juga menegaskan bahwa hukum Islam bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, serta tujuan pemberlakuannya antara lain sebagai upaya kemaslahatan hidup manusia dan dukungan terhadap tegaknya keadilan. Dengan perspektif ini, putusan sela dalam prodeo dapat dibaca sebagai mekanisme prosedural untuk membuka akses berperkara bagi masyarakat tidak mampu, selaras dengan nilai keadilan yang ditekankan dalam tinjauan hukum Islam pada layanan peradilan (Hafid & Arif, 2024).

3.7 Putusan Sela untuk Pengangkatan Hakam dalam Perkara Syiqaq: Operasionalisasi Instrumen Qur'ani dalam Hukum Positif

Salah satu kontribusi khas hukum Islam dalam pembahasan putusan sela di Peradilan Agama adalah relasinya dengan pengangkatan hakam (juru damai) pada perkara perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus). Kajian mengenai korelasi hakam dan mediator menegaskan bahwa pengangkatan hakam merupakan peristiwa insidentil sebelum putusan akhir dijatuhkan, sehingga tata cara yang tepat untuk itu adalah melalui putusan sela (Suwardi, 2021). Dalam putusan sela tersebut, pengadilan mengangkat para hakam, menyebut tugas yang dibebankan, menentukan batas jangka waktu, serta menunda pemeriksaan atau penjatuhan putusan akhir selama masa tugas hakam berlangsung (Suwardi, 2021). Uraian ini konsisten dengan kajian lain yang menegaskan bahwa pengangkatan hakam dilakukan melalui putusan sela—bukan penetapan—karena merupakan tindakan insidentil hakim sebelum putusan akhir; putusan sela memuat nama hakam, tugas, batas waktu, dan penundaan pemeriksaan/putusan akhir.

Pada level sumber normatif Islam, konsep pengiriman hakam berakar pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 35, yang memerintahkan pengiriman seorang hakam dari keluarga masing-masing pihak ketika dikhawatirkan terjadi persengketaan suami-istri (Huzaimah, 2019; Junaidi et al., 2021). Studi kasus pengangkatan hakamain di Pengadilan Agama juga menyatakan secara eksplisit bahwa pengangkatan hakamain dalam perkara syiqaq sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surah An-Nisa ayat 35 (Zaelani & Muliya, 2022). Dengan demikian, putusan sela di sini berfungsi sebagai "jembatan prosedural" yang memungkinkan prinsip penyelesaian perselisihan yang diisyaratkan nash—melalui hakam—dioperasionalkan dalam hukum acara Peradilan Agama (Suwardi, 2021; Zaelani & Muliya, 2022).

Terdapat pula catatan praktik yang bersifat kritis: kajian mengenai alasan perceraian perselisihan/pertengkaran menyebut bahwa pengangkatan hakam jarang dilakukan di Pengadilan Agama, antara lain karena prosesnya memerlukan waktu relatif lebih lama dibandingkan tanpa hakam. Namun, kajian yang sama menegaskan bahwa hakam dalam hukum acara bersifat insidentil dan diwujudkan dalam putusan sela yang menunda persidangan selama jangka waktu tertentu untuk memberi ruang kerja hakam; setelah jangka waktu usai, hasil upaya hakam dikembalikan kepada majelis hakim sebagai bahan pertimbangan. Perbedaan antara "yang ideal normatif"—hakam sebagai mekanisme Qur'ani dan disebut dalam undang-undang Peradilan Agama—dan "yang lazim dipraktikkan"—yakni hakam jarang diangkat—menunjukkan bahwa pembahasan putusan sela dalam perspektif hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga empiris: putusan sela menyediakan formatnya, namun praktik pengaktifannya bergantung pada pertimbangan hakim dan dinamika perkara (Suwardi, 2021).

Selain itu, terdapat diskursus mengenai status normatif hakam. Kajian mediasi dan hakam dalam hukum acara Peradilan Agama menekankan adanya pergeseran: hukum Islam—diwakili pandangan tertentu—mengharuskan adanya hakam dalam perceraian alasan syiqaq, sementara dalam undang-undang Peradilan Agama melalui penjelasan Pasal 76 ayat (2) setelah perubahan, hakam cenderung bersifat anjuran/tidak mengikat; sekalipun demikian, pengangkatan hakam tetap dituangkan dalam putusan sela (Bisariadi, 2019). Kajian perbandingan juga menegaskan bahwa dalam penyelesaian perselisihan perkawinan menurut hukum Islam, pengangkatan hakam dilakukan setelah proses pembuktian dan dituangkan dalam putusan sela (Murbowati, 2023). Artinya, putusan sela menjadi perangkat prosedural yang relatif stabil, meskipun intensitas penggunaan hakam dan penafsiran kewajibannya dapat bervariasi (Murbowati, 2023).

3.8 Putusan Sela untuk Memerintahkan Mediasi atau Mengoreksi Tahapan Perdamaian yang Terlewat

Selain hakam, mekanisme perdamaian melalui mediasi merupakan bagian penting dalam hukum acara perdata di pengadilan, termasuk Peradilan Agama, dan berkaitan langsung dengan legitimasi prosedural pemeriksaan perkara (Bisariadi, 2019; Ghoffar, 2017). Dalam studi mediasi sengketa waris, disebutkan bahwa bila para pihak melakukan banding atau kasasi, Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dapat memerintahkan dilakukan mediasi dengan putusan sela (Ghoffar, 2017). Kajian lain mengenai implementasi kewajiban mendamaikan dalam perkara perceraian juga menyebut bahwa apabila upaya mendamaikan belum dilakukan secara optimal, putusan dapat dibatalkan demi hukum karena dianggap belum memenuhi tata tertib beracara; untuk itu, pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan perdamaian secara optimal. Gagasan yang sama muncul dalam kajian tentang efektivitas rekonvensi harta bersama, yang menyatakan bila mediasi tidak diperintahkan sehingga mediasi tidak dilaksanakan, lalu ada upaya banding, pengadilan tingkat banding mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama melakukan mediasi (Pasaribu & Putri, 2021). Sintesis ketiga sumber ini memperlihatkan bahwa putusan sela dapat berfungsi sebagai "alat koreksi prosedural" dari pengadilan yang lebih tinggi untuk memastikan prasyarat perdamaian/mediasi dipenuhi sebelum pokok perkara diputus secara final (Ghoffar, 2017; Pasaribu & Putri, 2021).

Nuansa tambahan juga dicatat: studi mediasi waris menyebut bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang baru, peniadaan mediasi sebelum pemeriksaan perkara tidak lagi otomatis mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana disebut dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (Ghoffar, 2017). Catatan ini penting secara akademik karena menunjukkan dinamika norma prosedural yang berpengaruh pada fungsi putusan sela—khususnya putusan sela dari tingkat banding/kasasi yang memerintahkan mediasi (Ghoffar, 2017).

3.9 Putusan Sela dan Pembuktian: Contoh pada Sumpah Pemutus di Pengadilan Agama

Walaupun putusan sela sering dikaitkan dengan isu kewenangan atau tindakan sementara seperti sita/provisi, ia juga dapat muncul dalam konteks pembuktian. Studi mengenai legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti menggambarkan bahwa majelis hakim dalam putusan sela mengabulkan permohonan termohon terkait sumpah pemutus, dengan pelaksanaan sumpah dilakukan di luar Pengadilan Agama—di masjid—menggunakan model sumpah pocong (N. Hasibuan et al., 2023). Studi yang sama menegaskan bahwa sumpah pocong bukan bagian dari hukum acara Peradilan Agama secara eksplisit, namun melalui penafsiran ekstensif dan penerapan asas-asas hukum acara Peradilan Agama, sumpah tersebut dapat dipahami secara substansial sebagai sumpah pemutus (litis decissoir) (N. Hasibuan et al., 2023). Contoh ini menunjukkan bahwa putusan sela dapat berfungsi untuk "mengunci" atau mengarahkan metode pembuktian tertentu sebelum putusan akhir dijatuhkan, sekaligus memperlihatkan bagaimana praktik peradilan dapat mempertemukan tradisi sosial dengan kerangka prosedural yang diakui pengadilan (N. Hasibuan et al., 2023).

3.10 Batas Materi Putusan Sela: Tidak Menyentuh Pokok Perkara

Dalam literatur hukum acara, terdapat penekanan konseptual bahwa dalam hukum acara perdata dan pidana, materi putusan sela tidak boleh menyangkut pokok perkara (Adiputra et al., 2021; Hasan, 2016). Kajian mengenai putusan sela dalam sengketa pemilu bahkan menegaskan perbedaan konsepsi antarforum: dalam perdata dan pidana, putusan sela berkutat pada admissibility dan yurisdiksi, sedangkan dalam Mahkamah Konstitusi putusan sela dapat terkait isu hukum yang dibawa para pihak; perbedaan itu perlu dicermati agar tidak terjadi kekeliruan konseptual (Adiputra et al., 2021). Meskipun rujukan ini tidak berangkat dari Peradilan Agama, ia berguna sebagai rambu akademik untuk membaca putusan sela di Pengadilan Agama: pada prinsipnya putusan sela adalah mekanisme prafinal yang mengelola proses—kompetensi, tindakan sementara, pembuktian tertentu—bukan substitusi dari putusan akhir atas pokok sengketa. Meskipun demikian, dalam praktik, ragam putusan sela seperti provisi dapat memiliki efek yang signifikan terhadap posisi para pihak (Adiputra et al., 2021; Ibrahim, 2019; Suryaningsih et al., 2022).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, putusan sela dalam konteks Peradilan Agama Indonesia dapat dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan atau menyelesaikan isu tertentu yang bersifat prosedural/insidentil—termasuk eksepsi kewenangan serta permohonan tindakan sementara seperti sita jaminan atau sita marital (P. T. M. Hasibuan, 2023; Ibrahim, 2019; Mamonto, 2024; Solihandracem et al., 2023; Tektona et al., 2020). Ia memiliki dasar rujukan dalam hukum acara perdata, misalnya Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv, dan secara prosedural lazim diucapkan di sidang serta dicatat dalam BAP, meskipun terdapat variasi praktik pada putusan provisi (Fitri et al., 2023; Suryaningsih et al., 2022).

Pada saat yang sama, dalam perspektif hukum Islam yang dipositifkan, putusan sela menjadi medium penting untuk mengoperasionalkan instrumen penyelesaian sengketa yang memiliki akar normatif Islam—terutama pengangkatan hakam/hakamain dalam perkara syiqaq yang berlandaskan Surah An-Nisa ayat 35 dan ketentuan undang-undang Peradilan Agama—dengan cara menunda pemeriksaan dan membingkai tugas serta jangka waktu kerja hakam (Suwardi, 2021; Huzaimah, 2019).

Dengan fungsi-fungsi tersebut, putusan sela tidak sekadar produk antara, melainkan perangkat prosedural strategis yang menjembatani kebutuhan perlindungan sementara, ketertiban beracara, dan orientasi penyelesaian sengketa yang menekankan perdamaian dan keadilan dalam tradisi hukum Islam serta praktik Peradilan Agama (Ghoffar, 2017; Pasaribu & Putri, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adiputra, I. K. A. W., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Putusan sela perkara perdata bila penggugat asal meninggal dunia. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 588–593. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4021.588-593

Arssywahid, B., & Muriani. (2024). Analisis tentang eksepsi kewenangan absolut yang ditolak oleh majelis hakim (Putusan No 420/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel). Reformasi Hukum Trisakti, 6(1), 24–35. https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.18918

Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2022). Analisis hukum acara dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 86–93. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.650

Bisariadi, B. (2019). Putusan sela dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(2), 397. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2010

Fitri, W., Anshari, M. N., Rayhan, F., Sirait, R. U., & Siswan, D. L. (2023). Tinjauan hukum pemberian nafkah iddah pada perkara Nomor 1954/Pdt.G/2019/PA.Btm. Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi Sosial dan Humaniora, 1(2), 172–186. https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.195

Ghoffar, A. (2017). Mahkamah Konstitusi dalam dua rupa: The instigator dan agent of social change. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(2), 169–192. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art1

Hafid, A., & Arif, A. F. (2024). Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap putusan Pengadilan Agama dengan No Register 1/Pdt.G.S/2023/PA.LMG. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 4(02), 930–946. https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1290

Hasan, N. (2016). Pengangkatan hakamain dalam proses perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 3(1). https://doi.org/10.30984/as.v3i1.267

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan yuridis pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam kasus tindak pidana penipuan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hasibuan, P. T. M. (2023). Menakar efektivitas gugatan balik harta bersama dalam perkara konvensi perceraian di pengadilan. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, 8(2), 118–132. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v8i2.6136

Huzaimah, A. (2019). Menelaah pelaksanaan pengangkatan hakam pada perkara syiqaq di Pengadilan Agama Indonesia dan Mahkamah Syar'iyah Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 19(1), 15–26. https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.1940

Ibrahim, Z. S. (2019). Beracara prodeo di Pengadilan Agama Gorontalo. Al-Mizan, 15(2), 367–380. https://doi.org/10.30603/am.v15i2.3501

Junaidi, J., Arafah, I., & Nurhazizah, N. (2021). Analisis pemberitaan sengketa lahan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, 4(2), 22. https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10921

Kartiko, N. D. (2024). Juridical analysis of interim decisions in cases of embezzlement in office: Case study of Decision Number 664/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Journal of Legal and Cultural Analytics, 3(1), 73–88. https://doi.org/10.55927/jlca.v3i1.8112

Mamonto, I. P. J. (2024). Studi anotasi putusan Pengadilan Agama yang menolak gugatan pembatalan hibah karena mengandung kontra prestasi. Jurnal Ruhul Islam, 2(1), 99–125. https://doi.org/10.33476/jri.v2i1.130

Mirwan, A. (2020). Implementasi Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 jis UU No. 3 Tahun 2006 jis UU No. 50 Tahun 2009 pada perkara perceraian (Studi kasus pada Pengadilan Agama Klas 1A Palu). Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 21–38. https://doi.org/10.24239/familia.v1i1.2

Murbowati, S. (2023). Penyelesaian sengketa waris akibat kelalaian penerima hibah (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 240 K/AG/2020). Jurnal Akta Notaris, 1(2), 58–70. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i2.397

Pasaribu, A., & Putri, I. P. (2021). Prospek penjatuhan putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Jurnal Konstitusi, 18(1), 044–065. https://doi.org/10.31078/jk1813

Rahma, I. (2021). Tinjauan umum putusan hakim dan perbandingan pembunuhan yang tidak disengaja antara KUHP dengan hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Setiyawan, I. (2023). Terkabulnya perceraian dalam keadaan hamil. Tarunalaw: Journal of Law and Syariah, 1(02), 145–157. https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.154

Sofian, M. (2020). Penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017. Media of Law and Sharia, 1(3), 133–150. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9193

Solihandracem, S., Hasbi, M., & Yasniwati, Y. (2023). Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang. Unes Journal of Swara Justisia, 7(3), 925–937. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.390

Suryaningsih, W., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2022). Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.BMS. Semarang Law Review (SLR), 1(2), 32–44. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757

Suwardi, S. (2021). Korelasi peran hakam (juru damai) dengan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ensiklopedia Social Review, 2(2), 200–210. https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686

Taufik, A. (2022). Putusan verstek Pengadilan Agama pada cerai talak perspektif keadilan gender. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2(2), 67–77. https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.85

Tektona, R. I., Susanti, D. O., & Iskliyono, S. E. (2020). Wanprestasi pada akad murabahah (Studi Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg). Jurnal Supremasi, 52–65. https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i2.935

Wazzan, R. K. (2018). Legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di Pengadilan Agama. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 10(1), 21–30. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516

Zaelani, A. S., & Muliya, L. S. (2022). Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.724