01669 - Putusan Verstek Menurut Hukum Islam: Konsep, Dasar Kewenangan, Syarat, dan Implikasi Keadilan

Abstrak

Artikel ini mengkaji putusan verstek dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dipraktikkan di lingkungan peradilan agama Indonesia. Verstek dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat/termohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Kajian ini menelusuri konsep al-qadā' 'alā al-ghā'ib dalam fiqh klasik sebagai pijakan normatif, sekaligus menganalisis implementasinya berdasarkan hukum acara perdata (HIR/RBg) yang berlaku di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Melalui pendekatan normatif-analitis dengan memanfaatkan berbagai hasil penelitian empiris dari berbagai daerah di Indonesia, artikel ini mengidentifikasi sejumlah isu kritis: kualitas pemanggilan sebagai fondasi legitimasi verstek, kewajiban pembuktian meski tergugat absen, keterbatasan mediasi dalam perkara verstek, perlindungan hak perempuan dan anak, problem eksekusi putusan, serta mekanisme verzet sebagai upaya hukum koreksi. Temuan menunjukkan bahwa verstek bukan "kemenangan otomatis" penggugat, melainkan instrumen prosedural yang harus ditundukkan pada standar kehati-hatian prosedural dan orientasi etika-kemaslahatan demi memastikan hak-hak pasca cerai tidak terabaikan akibat absensi salah satu pihak.

Kata Kunci: Putusan Verstek; Al-Qadā' 'Alā Al-Ghā'ib; Peradilan Agama; Hak Perempuan; Verzet

________________________________________

Abstract

This article examines the verstek (default judgment) within the perspective of Islamic law as practiced in Indonesian religious courts. Verstek is understood as a judgment rendered by a judge in the absence of the defendant/respondent despite having been lawfully and properly summoned. This study traces the classical jurisprudential concept of al-qadā' 'alā al-ghā'ib (adjudication in the absence of a party) as its normative foundation, while simultaneously analyzing its implementation under the applicable civil procedural law (HIR/RBg) in Religious Courts (Pengadilan Agama) and Syar'iyah Courts (Mahkamah Syar'iyah). Through a normative-analytical approach drawing upon various empirical research findings from across Indonesia, this article identifies several critical issues: the quality of summons as the legitimacy foundation of verstek, the obligation of evidentiary examination despite the defendant's absence, the limitations of mediation in verstek cases, the protection of women's and children's rights, problems in judgment execution, and the verzet mechanism as a legal corrective remedy. The findings indicate that verstek is not an "automatic victory" for the plaintiff, but rather a procedural instrument that must be subjected to strict procedural caution and an ethical-maslahah orientation to ensure that post-divorce rights are not neglected due to the absence of one of the parties.

Keywords: Verstek Judgment; Al-Qadā' 'Alā Al-Ghā'ib; Religious Court; Women's Rights; Verzet

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan keluarga Islam di Indonesia, salah satu fenomena prosedural yang kerap dijumpai namun sarat implikasi keadilan adalah putusan verstek. Putusan ini lahir dari situasi di mana salah satu pihak—lazimnya tergugat atau termohon—tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh pengadilan. Di satu sisi, mekanisme ini diperlukan agar proses peradilan tidak tersandera oleh ketidakhadiran pihak yang berperkara; di sisi lain, ia menyimpan potensi ketidakadilan yang signifikan, terutama bagi pihak yang absen beserta hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Persoalan verstek tidak sekadar menyangkut teknis hukum acara. Dalam perspektif hukum Islam, ia bersinggungan dengan prinsip al-qadā' 'alā al-ghā'ib, prinsip audi et alteram partem, kewajiban ishlah (perdamaian), hingga perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Rangkaian penelitian empiris dari berbagai Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia menunjukkan bahwa praktik verstek masih menyisakan berbagai problematika: mulai dari kualitas pemanggilan yang belum sepenuhnya terjamin, minimnya penetapan hak-hak perempuan dalam amar putusan, sulitnya eksekusi, hingga tertutupnya ruang rekonsiliasi ketika salah satu pihak sengaja tidak hadir.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif konsep, dasar kewenangan, syarat-syarat, dan implikasi keadilan putusan verstek dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dipraktikkan di peradilan agama Indonesia. Dengan menghimpun dan menganalisis berbagai temuan penelitian yang relevan, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi normatif bagi penguatan praktik verstek yang lebih berkeadilan dan berkeselarasan dengan maqāṣid al-syarī'ah.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Pengertian dan Karakter Dasar Putusan Verstek

Dalam praktik peradilan keluarga Islam di Indonesia, putusan verstek dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan hakim tanpa kehadiran tergugat/termohon karena yang bersangkutan tidak datang menghadap meskipun menurut hukum acara ia harus hadir, setelah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, serta ketidakhadiran itu tidak disertai alasan yang sah. Definisi demikian tercermin dalam kajian putusan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang menekankan bahwa ketidakhadiran tergugat setelah beberapa kali pemanggilan yang sah dan patut menjadi dasar kuat bagi hakim menjatuhkan verstek, sementara pemeriksaan dan penilaian dalil penggugat tetap dilakukan agar putusan dapat berkekuatan hukum (Harnides & Hadana, 2021). Rumusan serupa juga muncul dalam tinjauan hukum tentang verstek dan upaya hukumnya dalam perkara cerai di Pengadilan Agama, yang menyebut verstek sebagai putusan yang diambil di luar hadirnya tergugat ketika tergugat telah dipanggil secara sah sejak hari pertama persidangan namun tidak hadir, tidak mewakilkan, serta tidak memberi pemberitahuan kepada pengadilan mengenai alasan yang dibenarkan hukum (Suryantoro & Rofiq, 2023). Sejalan dengan itu, literatur implementasi verstek di Pengadilan Agama menegaskan bahwa verstek merupakan pengecualian dari persidangan biasa yang berangkat dari absennya tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karenanya mekanisme ini harus tetap dipagari oleh pemeriksaan formal (misalnya kewenangan mengadili) serta pertimbangan bahwa gugatan tidak "melawan hak" atau "tidak beralasan" (Baluqia & Priyana, 2021).

Secara konseptual, karakter verstek selalu berada dalam ketegangan antara kebutuhan efisiensi penyelesaian perkara dan prinsip keadilan prosedural untuk "mendengar kedua belah pihak" (audi et alteram partem). Kajian filosofis tentang prinsip audi et alteram partem dalam perkara perdata menempatkan prinsip ini sebagai penyangga keseimbangan hak dan persamaan kesempatan memperoleh keadilan, sehingga setiap penyimpangan—termasuk ketika putusan dijatuhkan dalam kondisi pihak tidak hadir—berpotensi memunculkan problem keadilan yang harus diantisipasi dengan pengaturan dan praktik yang berhati-hati (Almujaddedi et al., 2023). Pembahasan tentang konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata juga menempatkan audi et alteram partem sebagai asas penting dalam pemeriksaan sengketa, sekaligus mengakui bahwa hukum acara menyediakan mekanisme verstek (misalnya rujukan Pasal 125 ayat (1) HIR/149 ayat (1) RBg) sebagai jalan keluar ketika tergugat tidak hadir, namun tetap mensyaratkan filter "gugatan tidak beralasan/bertentangan dengan hukum" dan menyediakan verzet sebagai koreksi (Putri & Izzuddin, 2022). Dengan demikian, sejak definisinya, verstek bukanlah "kemenangan otomatis" penggugat, melainkan perangkat prosedural yang hanya dapat bekerja secara legitim apabila syarat pemanggilan dan pengujian gugatan dipenuhi secara disiplin (Baluqia & Priyana, 2021; Putri & Izzuddin, 2022).

2. Putusan Verstek dalam Perspektif Fiqh: Al-Qadā' 'Alā Al-Ghā'ib dan Batas-Batasnya

Dalam wacana fiqh, putusan verstek kerap dipadankan dengan konsep al-qadā' 'alā al-ghā'ib (memutus perkara terhadap pihak yang tidak hadir). Penelitian tentang cerai gugat karena pelanggaran taklik talak menegaskan bahwa "dalam fiqh Islam, putusan verstek dibolehkan" dan biasanya disebut al-qadā' 'alā al-ghā'ib, namun penerapannya mensyaratkan kehati-hatian dalam memastikan syarat-syarat prosedural yang dirumuskan hukum acara (misalnya Pasal 125 HIR) terpenuhi. Nuansa penting di sini adalah bahwa sebagian pemahaman fiqh idealnya menghendaki perkara yang melibatkan dua pihak dihadiri kedua belah pihak, tetapi praktik verstek di peradilan agama menjadi dominan karena faktor keengganan salah satu pihak hadir, sehingga muncul kebutuhan untuk menegakkan nilai etika perceraian agar verstek tidak menjadi celah menghindari tanggung jawab pasca cerai (Haryani et al., 2024). Karena itu, diskursus "fiqh verstek" dalam konteks peradilan modern (Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah) tidak berhenti pada kebolehan memutus tanpa hadirnya pihak, melainkan bergerak pada prasyarat moral-prosedural: memastikan pemanggilan benar-benar patut serta memastikan putusan tidak menjadi instrumen ketidakadilan substantif bagi pihak yang absen maupun pihak yang hadir (Haryani et al., 2024).

Sebagian studi juga menunjukkan bahwa legitimasi "memutus tanpa hadirnya tergugat" dalam narasi hukum Islam kontemporer kadang dikuatkan dengan rujukan preseden normatif-keagamaan. Kajian putusan verstek perspektif maslahah mursalah di Pengadilan Agama Sungguminasa, misalnya, menyebut bahwa putusan Rasulullah saw. kepada Hindun dilakukan tanpa dihadiri Abi Sufyan (karena berada di perantauan) dan kemudian dijadikan landasan argumentatif bolehnya memutus tanpa kehadiran tergugat (verstek). Pada saat yang sama, penelitian etika perceraian dalam verstek mengingatkan bahwa konseptualisasi verstek di pengadilan agama tidak sepenuhnya identik dengan konsep mafqud dalam fiqh, karena banyak putusan verstek lahir bukan akibat "ketidakjelasan tempat tinggal" melainkan akibat "keengganan hadir" (Haryani et al., 2024). Perbedaan ini penting untuk mencegah simplifikasi: verstek dapat dibenarkan dalam kerangka al-qadā' 'alā al-ghā'ib, tetapi motif ketidakhadiran (enggan vs. benar-benar tidak diketahui) akan memengaruhi penilaian etis, perlindungan hak, dan kecukupan upaya pemanggilan (Haryani et al., 2024).

3. Dasar Hukum Formil (HIR/RBg) dan Syarat Verstek sebagai Default Without Reason

Di lingkungan peradilan agama, pembahasan verstek secara operasional hampir selalu bertumpu pada hukum acara perdata umum (HIR/RBg) yang menjadi rujukan beracara, termasuk ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg tentang kewenangan hakim menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat sepanjang terpenuhi syarat-syaratnya (Baluqia & Priyana, 2021; Suryantoro & Rofiq, 2023). Dalam tinjauan hukum verstek dan upaya hukumnya, ditegaskan bahwa persoalan verstek berkelindan dengan Pasal 125 HIR yang memberikan wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dengan syarat antara lain tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason) (Suryantoro & Rofiq, 2023). Studi implementasi verstek di Pengadilan Agama juga mengunci syarat-syarat klasik: (i) tergugat dipanggil secara resmi dan patut; (ii) tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan serta tidak terbukti ada halangan/alasan sah; (iii) penggugat hadir dan memohon putusan; serta (iv) tuntutan tidak melawan hak atau tidak beralasan (Baluqia & Priyana, 2021). Rumusan syarat ini sejalan dengan pemetaan syarat verstek dalam kajian hukum acara yang menjelaskan unsur pemanggilan sah-patut, ketidakhadiran tanpa alasan sah, tidak adanya eksepsi, dan tuntutan penggugat yang beralasan sebagai prasyarat verstek (Millenia et al., 2021).

Namun, terdapat nuansa perbedaan pandangan mengenai "kapan" verstek patut dijatuhkan. Kajian perkara perceraian yang diputus verstek menunjukkan adanya dua pendapat: (a) verstek "harus" dijatuhkan pada sidang pertama dengan bertumpu pada frasa tertentu dalam Pasal 125 HIR/149 RBg; (b) verstek dapat dijatuhkan tidak hanya pada sidang pertama, melainkan juga pada sidang kedua dan seterusnya sepanjang pada prinsipnya tergugat "belum pernah hadir" (Amma et al., 2023). Perbedaan ini berkelindan dengan praktik yang sering memilih menunda sidang dan memanggil kembali tergugat—sebagai langkah kehati-hatian—sebelum akhirnya menjatuhkan verstek (Amma et al., 2023; Baluqia & Priyana, 2021). Bahkan, studi putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memperlihatkan praktik pemanggilan yang lebih "berlapis" dibanding ketentuan minimum: pemanggilan menurut undang-undang disebut tiga kali, sedangkan di Banda Aceh dilakukan empat kali di luar keharusan perundang-undangan (Yahya & Annisa, 2020). Variasi ini menegaskan bahwa kehati-hatian prosedural (khususnya pemanggilan) menjadi salah satu kunci legitimasi verstek sekaligus instrumen perlindungan agar pihak yang tidak hadir tidak dirugikan akibat kelemahan relaas/pemanggilan (Amma et al., 2023; Yahya & Annisa, 2020).

4. Pemanggilan yang Sah dan Patut sebagai Prasyarat Keadilan (dan Sumber Problem Ketidakadilan)

Karena verstek berangkat dari absennya tergugat, kualitas pemanggilan (relaas) menjadi determinan: jika pemanggilan tidak efektif atau tidak benar-benar sampai kepada tergugat, maka absensi tidak dapat secara etis diperlakukan sebagai "mengabaikan panggilan" melainkan bisa merupakan kegagalan administratif yang berimplikasi ketidakadilan. Analisis hukum Islam terhadap prosedur pemanggilan yang berakhir verstek pada perkara di Pengadilan Agama Soreang menegaskan adanya kasus verstek di mana tergugat menyatakan tidak menerima panggilan sama sekali; penelitian ini menyimpulkan prosedur pemanggilan secara normatif sesuai ketentuan (antara lain Pasal 390 HIR dan Pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975), tetapi tetap "mengandung ketidakadilan" bagi tergugat karena kelalaian dalam penyampaian relaas oleh jurusita/jurusita pengganti dan aparat desa (Izzuddin et al., 2021). Temuan ini bersesuaian dengan perhatian penelitian etika perceraian dalam verstek yang mengingatkan bahwa dominannya verstek dapat menciptakan ruang bagi pihak tertentu (misalnya suami) untuk lepas dari tanggung jawab, terutama bila absensi dan kualitas pemanggilan tidak ditangani secara cermat (Haryani et al., 2024). Dengan kata lain, sekalipun hukum acara menyediakan mekanisme verstek, nilai keadilan prosedural menuntut verifikasi serius bahwa "ketidakhadiran" benar-benar bermakna default without reason, bukan default because not informed (Haryani et al., 2024; Izzuddin et al., 2021).

Problem pemanggilan ini menjadi makin relevan pada perkara-perkara "ghaib/mafqud" (ketika keberadaan pihak tidak jelas) yang menggunakan metode pemanggilan khusus melalui media. Penelitian tentang putusan hakim atas perceraian salah satu pihak gaib di Pengadilan Agama Limboto menyoroti bahwa pada praktiknya ada pihak tergugat/termohon yang sebenarnya masih dapat dideteksi keberadaannya, tetapi para pihak menyampaikan "tidak diketahui" untuk mempercepat proses; akibatnya, putusan sepihak dapat terjadi tanpa pembelaan dan bahkan tanpa sepengetahuan tergugat/termohon, sehingga efektivitas pola pemanggilan yang tidak menjangkau secara luas perlu ditinjau (Haryati, 2023). Studi tentang cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan juga menggambarkan perbedaan proses cerai ghaib yang menggunakan pemanggilan melalui Radio Republik Indonesia (RRI), persidangan yang bergerak langsung ke pembuktian, dan ketika tergugat tidak hadir dapat diputus verstek; penelitian ini mendorong adanya pengaturan khusus agar cerai ghaib tidak disamakan begitu saja dengan perceraian biasa (Huda & Nurhidayattulloh, 2024). Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa dalam perspektif keadilan Islam yang menuntut kehati-hatian (ihtiyāṭ) dan pencegahan ẓulm (ketidakadilan), pemanggilan bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi legitimasi moral putusan verstek (Haryani et al., 2024; Haryati, 2023; Izzuddin et al., 2021).

5. Pembuktian dalam Verstek: Tidak Identik dengan "Mengabulkan Tanpa Uji"

Salah satu kekeliruan yang sering muncul adalah mengira verstek selalu berarti gugatan otomatis dikabulkan. Sejumlah kajian justru menegaskan bahwa sekalipun tergugat tidak hadir, hakim tetap harus menilai apakah gugatan beralasan dan tidak melawan hak. Studi kasus putusan verstek cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan menjelaskan bahwa hakim menjatuhkan verstek dengan pertimbangan dalil penggugat dan menilai putusan tidak bertentangan dengan hukum formil maupun materil (Harnides & Hadana, 2021). Analisis putusan verstek di Banda Aceh juga menunjukkan bahwa sebagian hakim memutus berdasarkan pembuktian dalil gugatan, dengan mengandalkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat (Yahya & Annisa, 2020). Dalam konteks perceraian, studi pelanggaran taklik talak menegaskan secara eksplisit: dalam fiqh Islam, verstek dapat saja diputus tanpa pembuktian lebih dahulu, "kecuali dalam perkara perceraian," karena pembuktian diperlukan untuk menghindari kebohongan sekaligus menerapkan asas mempersulit perceraian. Penegasan bahwa perceraian menuntut pembuktian (meski lawan tidak hadir) juga tampak dalam kajian yuridis tentang syarat verstek yang menyatakan proses pembuktian tetap dilakukan walaupun tergugat tidak hadir dan penggugat harus membuktikan dalilnya (Millenia et al., 2021).

Kebutuhan pembuktian ini berkaitan langsung dengan fungsi hakim sebagai penemu fakta dan penemu hukum. Kajian tentang arti penting pembuktian dalam proses penemuan hukum menjelaskan bahwa setelah peristiwa konkret dibuktikan, hakim memperoleh kebenaran mengenai peristiwa yang disengketakan untuk kemudian mengkualifikasi dan menerapkan hukum; pada sidang pertama, jika tergugat tidak hadir, hakim dapat menjatuhkan verstek yang mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan kecuali yang bertentangan dengan hukum, dan tergugat diberi kesempatan verzet agar pemeriksaan dapat dilakukan kembali (Andaryuni, 2017). Karena itu, dalam kerangka "verstek menurut hukum Islam" yang dipraktikkan di peradilan agama, pembuktian dan pemeriksaan alasan perceraian menjadi pengaman agar putusan tidak berubah menjadi instrumen ketidakadilan—baik terhadap pihak yang tidak hadir maupun terhadap tertib sosial yang hendak dilindungi oleh prinsip mempersulit perceraian (Andaryuni, 2017).

6. Kewajiban Mendamaikan dan Keterbatasan Mediasi dalam Perkara Verstek

Dalam perkara perceraian, hakim pada prinsipnya dibebani kewajiban mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Kajian empiris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen merujuk norma yang menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian secara efektif dan optimal untuk mencegah perceraian, tetapi dalam praktik upaya itu belum maksimal sehingga putusan verstek dalam perkara perceraian tetap tinggi (Khaira & Yahya, 2018). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pada perkara verstek, perdamaian hanya mungkin diupayakan oleh majelis hakim di setiap persidangan, sedangkan mediasi tidak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran tergugat (Khaira & Yahya, 2018). Kesimpulan ini sejalan dengan studi efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah yang menyatakan bahwa mediasi setelah sidang pertama harus dihadiri para pihak; tanpa kehadiran tergugat mediasi tidak dapat dilakukan, dan ketidakhadiran tergugat sering menjadi strategi agar proses perceraian lebih cepat melalui putusan verstek (Sarini, 2017). Bahkan, studi tentang perceraian di Pengadilan Agama Jambi menunjukkan ketidakhadiran para pihak merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas mediasi (Sianipar & Bafadhal, 2023), sehingga secara struktural verstek dapat menjadi "jalur cepat" yang sekaligus mengorbankan ruang rekonsiliasi.

Dari perspektif etika dan maqāṣid, situasi ini menuntut kehati-hatian ganda: di satu sisi, mekanisme verstek diperlukan agar pengadilan tidak "tersandera" oleh absensi tergugat; di sisi lain, absensi itu sendiri dapat menjadi penghambat utama tujuan normatif hukum perkawinan (mencegah perceraian sedapat mungkin melalui ishlah/perdamaian). Studi revitalisasi nilai etika perceraian dalam verstek mengusulkan hakim memasukkan nilai-nilai etika seperti ma'rūf, iṣlāḥ, iḥsān, dan 'afw dalam menjatuhkan putusan verstek agar putusan tidak menjadi celah menghindari tanggung jawab pasca cerai (Haryani et al., 2024). Sementara itu, analisis verstek perspektif maslahah mursalah menyimpulkan bahwa putusan verstek yang dijalankan sesuai prosedur dipandang memuat nilai kemanfaatan, tetapi tetap menggarisbawahi tahapan pemeriksaan berkas/bukti, pemanggilan, persidangan, dan pertimbangan sebagai prasyarat sebelum verstek dijatuhkan. Dengan demikian, "verstek menurut hukum Islam" dalam konteks peradilan modern harus dibaca sebagai kompromi prosedural yang tetap dibatasi oleh etika perceraian dan tujuan ishlah, walaupun mediasi formal sering tak dapat dijalankan karena tergugat absen (Haryani et al., 2024; Khaira & Yahya, 2018; Sarini, 2017).

7. Putusan Verstek, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, serta Risiko Ketimpangan

Implikasi paling sensitif dari verstek dalam perkara keluarga adalah perlindungan hak-hak pasca cerai (nafkah, mut'ah, iddah, dan hak anak). Studi putusan verstek cerai gugat di Banda Aceh menyatakan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh belum menaruh perhatian penuh terhadap perlindungan hak perempuan; bahkan disebut hak istri "tidak terlindungi" dalam putusan verstek dan baru dipenuhi apabila istri mengajukan verzet (Yahya & Annisa, 2020). Analisis perlindungan hak perempuan dan anak dalam putusan verstek di Mahkamah Syar'iyah Idi juga menyimpulkan perlindungan tersebut sangat rendah, terutama karena tidak adanya tuntutan hak dari perempuan; akibatnya pembebanan nafkah madhiyah, nafkah 'iddah, mut'ah, dan biaya pemeliharaan anak jarang muncul dalam putusan verstek, dan bila tidak diputuskan maka tidak dapat dieksekusi (Sidang et al., 2023). Temuan sejenis muncul dalam studi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Palopo yang menyatakan bahwa dalam putusan verstek sering tidak termuat hak-hak istri, dipengaruhi prinsip kehati-hatian hakim terhadap larangan ultra petita (mengabulkan melebihi tuntutan), dan istri baru dapat mengajukan haknya bila menempuh verzet (Hidayana et al., 2020). Dengan demikian, secara sosiologis-verifikatif, verstek kerap berkelindan dengan "ketiadaan klaim" yang berujung pada minimnya amar pemenuhan hak, sehingga tujuan keadilan substantif hukum keluarga Islam berisiko tidak tercapai (Hidayana et al., 2020; Sidang et al., 2023).

Dari perspektif keadilan gender, problem ini menjadi lebih tajam ketika pihak yang absen adalah istri/termohon dalam cerai talak. Kajian cerai talak perspektif keadilan gender menegaskan bahwa putusan verstek dapat menempatkan istri pada posisi lemah karena haknya untuk didengar dan membela diri terampas; akibatnya hakim berpotensi hanya bertumpu pada informasi sepihak sehingga akses keadilan berkurang, meskipun tersedia peluang verzet yang dalam praktik bergantung pada kapasitas ekonomi dan pendidikan (Hidayat, 2024). Penelitian perlindungan hak-hak istri dalam putusan cerai talak di Pengadilan Agama Cianjur juga menemukan bahwa ketika istri tidak hadir setelah dipanggil resmi dan patut, hakim tidak menetapkan hak-hak istri dengan ex officio dan menganggap ketidakhadiran sebagai kerelaan haknya tidak ditetapkan; penelitian itu bahkan mengaitkannya dengan kutipan pendapat dalam Ahkamul Qur'an yang menyatakan pihak yang dipanggil menghadap hakim Islam namun tidak menghadap termasuk zalim dan gugurlah haknya (Taufik, 2022). Di sisi lain, penelitian tentang agensi hakim di Pengadilan Agama Bangkalan menunjukkan kemungkinan kebalikan: hakim dapat menghukum mantan suami membayar nafkah mut'ah maupun iddah berdasarkan hak ex officio, termasuk ketika perkara diputus verstek, terutama bila ditemukan fakta kemelut rumah tangga disebabkan perilaku suami (Mansari et al., 2018). Artinya, literatur menunjukkan adanya variasi praktik: sebagian putusan verstek memperlemah perlindungan hak karena ketiadaan klaim/kehadiran, namun sebagian lain memperkuat perlindungan melalui aktivisme ex officio hakim; perbedaan ini menjadi titik penting evaluasi "verstek menurut hukum Islam" agar lebih konsisten dengan tujuan keadilan dan kemaslahatan (Hidayat, 2024; Mansari et al., 2018).

Hak anak juga terdampak oleh verstek karena penetapan hadhanah dan nafkah anak sering bergantung pada tuntutan dan konstruksi perkara. Studi hak asuh anak pasca perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan pertimbangan hakim menetapkan pengasuh anak dapat terjadi "melalui putusan verstek," selain karena adanya tuntutan para pihak dan demi kepentingan terbaik anak (Jamaludin et al., 2022). Kajian yuridis aspek perlindungan anak pasca perceraian juga memuat definisi verstek dan memberi contoh putusan hadhanah yang diberikan kepada ibu karena ketidakhadiran suami ke persidangan (putusan verstek) (Taufik, 2022a). Temuan ini menunjukkan bahwa verstek tidak hanya menyelesaikan status perkawinan, tetapi juga dapat mengunci konsekuensi keperdataan penting (pengasuhan dan pembiayaan anak), sehingga standar kehati-hatian prosedural dan substansial menjadi krusial agar kepentingan terbaik anak tidak dikorbankan oleh absensi salah satu pihak (Jamaludin et al., 2022; Taufik, 2022a).

8. Eksekusi, Kepastian Pemenuhan Hak, dan Problem "Putusan Ada—Pelaksanaan Tidak Ada"

Masalah lain yang sering mengiringi verstek adalah kesulitan eksekusi, terutama ketika tergugat memang tidak kooperatif sejak awal (tercermin dari ketidakhadiran). Penelitian tentang eksekusi putusan verstek terhadap pemenuhan hak istri dan anak menegaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan verstek bila tergugat tidak datang sama sekali, namun putusan ini "tampak kurang adil" bagi tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadirannya; studi tersebut juga menunjukkan strategi amar yang membebani tergugat agar pembayaran nafkah dikaitkan dengan pengambilan akta cerai, dirujukkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 (Rachman et al., 2022). Pada sisi lain, studi Pengadilan Agama Singaraja menunjukkan istri dapat kesulitan memperoleh hak nafkah 'iddah dan mut'ah karena suami sengaja tidak hadir sehingga tuntutan nafkah berisiko "sia-sia" dalam putusan verstek; penelitian itu juga mencatat bahwa hakim mempertimbangkan penetapan nafkah melalui permintaan penggugat dan/atau hak ex officio, dengan rujukan SEMA No. 3 Tahun 2018 serta Surat Ditjen Badilag dan menilai eksekusi tertunda karena memerlukan permohonan eksekusi dan belum ada aturan rinci tentang eksekusi cerai gugat verstek (Darmawati & Zainuddin, 2015). Temuan-temuan ini konsisten dengan studi di Mahkamah Syar'iyah Idi yang menegaskan apabila hak-hak tidak dicantumkan dalam putusan verstek maka tidak dapat dimintakan eksekusi; perempuan hanya dapat menggugat kembali secara terpisah (yang berarti biaya dan beban prosedural baru) (Sidang et al., 2023). Dengan demikian, dalam kacamata kemaslahatan, efektivitas verstek tidak boleh diukur semata dari "putusan cepat," melainkan dari kemampuan putusan menjamin realisasi hak-hak pasca cerai secara nyata (Darmawati & Zainuddin, 2015; Sidang et al., 2023).

Isu kepastian juga berhubungan dengan status inkracht dan awal masa 'iddah pada perkara cerai gugat yang diputus verstek. Kajian tentang penetapan awal masa 'iddah menyebut bahwa dalam cerai gugat terdapat masa banding dan putusan verstek; bila pihak lawan tidak hadir sama sekali, putusan harus disampaikan terlebih dahulu, dan penyampaian itu dapat memakan waktu lama sehingga awal masa 'iddah bisa menjadi lebih lama (Pasaribu, 2021). Kajian lain tentang awal masa iddah cerai hidup perspektif maslahah juga menyatakan bahwa dalam kasus verstek, awal iddah dihitung "setelah 14 hari sejak pemberitahuan" (Mumtaz et al., 2023). Dengan demikian, verstek dapat menghasilkan kepastian status perkawinan secara yuridis (setelah berkekuatan hukum tetap), tetapi sekaligus dapat menimbulkan ketidakpastian temporal bagi perempuan terkait kapan tepatnya konsekuensi administratif-keagamaan (misalnya awal 'iddah) mulai dihitung apabila pemberitahuan putusan kepada pihak yang absen berlarut (Mumtaz et al., 2023; Pasaribu, 2021).

9. Upaya Hukum terhadap Verstek: Verzet sebagai Mekanisme Koreksi dan Ruang Ishlah

Hukum acara menyediakan verzet (perlawanan) sebagai upaya hukum utama terhadap putusan verstek. Tinjauan hukum verstek dan upaya hukumnya menegaskan verzet adalah perlawanan terhadap verstek pengadilan tingkat pertama yang diajukan tergugat yang diputus verstek; verzet bukan perkara baru melainkan satu kesatuan dengan gugatan semula dan tidak boleh diperiksa sebagai perkara baru (Suryantoro & Rofiq, 2023). Kajian putusan verstek di Banda Aceh menyebut upaya hukum biasa meliputi perlawanan terhadap putusan verstek (verzet), banding, dan kasasi, serta menegaskan tenggat "14 hari" sejak pemberitahuan putusan kepada tergugat untuk mengajukan verzet (bila putusan diberitahukan kepada tergugat sendiri) (Yahya & Annisa, 2020). Konsep serupa juga ditegaskan dalam konsep keadilan perdata: setelah putusan verstek diberitahukan, tergugat berhak mengajukan verzet dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat pribadi; dan jika dalam acara perlawanan tergugat tidak hadir lagi, dapat diputus verstek untuk kedua kalinya dan tidak dapat mengajukan perlawanan baru (Putri & Izzuddin, 2022). Dalam konteks isbat nikah dan cerai gugat yang diputus verstek, penelitian kumulasi isbat nikah–cerai gugat juga memetakan syarat verstek (pemanggilan resmi-patut, ketidakhadiran tanpa halangan sah, tidak ada eksepsi, penggugat hadir dan mohon putusan) yang secara implisit mengafirmasi bahwa verstek selalu diikuti pintu koreksi bila pihak yang absen hendak membantah (Alawiyah et al., 2022).

Menariknya, verzet juga sering dipahami sebagai ruang potensial ishlah (perdamaian), tetapi tidak semua bentuk "perdamaian" dapat membatalkan putusan. Penelitian tentang upaya damai di luar persidangan pada masa verzet di Pengadilan Agama Solok menyimpulkan bahwa perdamaian yang dilakukan para pihak di depan panitera selama masa verzet setelah putusan verstek tidak dapat diakui untuk membatalkan putusan; putusan pengadilan hanya dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan, sehingga surat perdamaian yang dilegalisasi panitera tidak membatalkan putusan yang telah menjatuhkan talak satu ba'in sughra dan status para pihak tetap bercerai (Samsia et al., 2020). Temuan ini menegaskan bahwa dalam arsitektur hukum modern, sekalipun nilai ishlah penting dalam etika Islam, ia harus ditempatkan dalam kanal prosedural yang benar agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum (Haryani et al., 2024; Samsia et al., 2020). Karena itu, "verstek menurut hukum Islam" di ruang peradilan bukan hanya wacana kebolehan memutus atas pihak yang absen, tetapi juga wacana tentang bagaimana koreksi, rekonsiliasi, dan kepastian ditempatkan secara tertib agar kemaslahatan (perlindungan hak) dan kepastian (status hukum) sama-sama tercapai (Haryani et al., 2024; Samsia et al., 2020).

10. Sintesis Normatif: Verstek sebagai Kebutuhan Prosedural yang Harus Ditundukkan pada Etika, Kehati-hatian, dan Perlindungan Hak

Menggabungkan temuan-temuan di atas, putusan verstek dalam konteks hukum Islam kontemporer (khususnya peradilan agama Indonesia) dapat dipandang sebagai instrumen prosedural yang dibolehkan (sejalan dengan ide al-qadā' 'alā al-ghā'ib) untuk mencegah pemeriksaan perkara tersandera oleh ketidakhadiran tergugat (Haryani et al., 2024). Akan tetapi, kebolehan itu tidak bersifat "tanpa batas," karena syarat pemanggilan sah dan patut, ketiadaan alasan sah, dan uji bahwa gugatan tidak melawan hak/tidak beralasan adalah fondasi legitimasi—baik secara hukum acara maupun secara etika keadilan Islam yang menolak ẓulm (Baluqia & Priyana, 2021; Izzuddin et al., 2021; Millenia et al., 2021). Di titik ini, prinsip audi et alteram partem dan konsep keadilan perdata menunjukkan bahwa verstek harus dipahami sebagai pengecualian yang menuntut pengamanan (pembuktian, kehati-hatian pemanggilan, dan akses koreksi melalui verzet), bukan sebagai cara memutus tanpa proses (Almujaddedi et al., 2023; Andaryuni, 2017).

Lebih jauh, literatur menunjukkan bahwa problem terbesar verstek pada perkara keluarga bukan sekadar "boleh atau tidak," melainkan "bagaimana memastikan putusan tidak menjadi celah menghindari tanggung jawab pasca cerai." Studi revitalisasi nilai etika perceraian menegaskan perlunya memasukkan nilai ma'rūf, iṣlāḥ, iḥsān, dan 'afw agar verstek tidak menjadi jalan suami lari dari tanggung jawab istri dan anak (Haryani et al., 2024). Di sisi praktik, studi perlindungan perempuan dan anak di Mahkamah Syar'iyah Idi serta studi Palopo menunjukkan rendahnya perlindungan ketika hak-hak tidak dituntut dan tidak dicantumkan, sehingga tidak dapat dieksekusi (Hidayana et al., 2020; Sidang et al., 2023). Namun studi agensi hakim di Bangkalan dan kajian eksekusi verstek memperlihatkan ruang kebijakan: hakim dapat menggunakan ex officio atau merancang amar yang mendorong pemenuhan nafkah sebelum akta cerai diambil, sehingga kemaslahatan lebih mungkin tercapai (Mansari et al., 2018; Rachman et al., 2022). Oleh sebab itu, arah penguatan "verstek menurut hukum Islam" tampak menuju standar ganda: (i) ketertiban prosedural yang ketat (pemanggilan yang benar-benar adil dan pembuktian yang memadai), dan (ii) orientasi etika-kemaslahatan untuk memastikan hak pasca cerai tidak hilang karena absensi, kebodohan hukum, atau strategi prosedural para pihak (Darmawati & Zainuddin, 2015; Haryani et al., 2024; Izzuddin et al., 2021; Sidang et al., 2023).

________________________________________

C. Kesimpulan

Putusan verstek dalam perspektif hukum Islam kontemporer merupakan instrumen prosedural yang diakui kebolehannya—bersandar pada konsep al-qadā' 'alā al-ghā'ib—namun tidak dapat dilepaskan dari serangkaian prasyarat moral, prosedural, dan substansial yang ketat. Legitimasi verstek bukan semata soal formalitas pemanggilan, melainkan mencakup jaminan bahwa ketidakhadiran tergugat benar-benar merupakan pilihan sadar yang bebas dari kegagalan administratif, bahwa gugatan telah diuji dan tidak melawan hak, serta bahwa hak-hak pasca cerai—khususnya milik perempuan dan anak—tidak terabaikan akibat ketiadaan klaim dalam persidangan.

Berbagai penelitian empiris dari peradilan agama di seluruh Indonesia secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan terbesar verstek bukan pada boleh-tidaknya mekanisme ini diterapkan, melainkan pada bagaimana memastikan ia tidak berubah menjadi "jalur cepat" yang mengorbankan keadilan substantif. Untuk itu, diperlukan dua orientasi sekaligus: ketertiban prosedural yang ketat dan orientasi etika-kemaslahatan yang aktif, termasuk melalui pemanfaatan hak ex officio hakim dalam menetapkan hak-hak pasca cerai serta perancangan amar putusan yang mendorong pemenuhan tanggung jawab. Mekanisme verzet tetap menjadi kanal koreksi yang penting, tetapi tidak dapat menggantikan kehati-hatian yang semestinya dibangun sejak awal proses pemanggilan hingga pembacaan putusan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alawiyah, T., Dwisvimiar, I., & Arifinal, M. (2022). Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 9(4), 1087–1106. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073

Almujaddedi, A., Asmaret, D., & Desminar, D. (2023). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Solok Terhadap Upaya Damai Di Luar Persidangan Pada Masa Upaya Hukum Verzet. Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat, 6(1). https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i1.4382

Amma, A., Maknun, L., Samin, S., & Hamsir, H. (2023). Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungguminasa Perspektif Maslahah Mursalah. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, 15(2), 289–308. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.1122

Andaryuni, L. (2017). Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Karena Pelanggaran Taklik Talak Di Pengadilan Agama Samarinda. Istinbath, 16(1), 224–240. https://doi.org/10.20414/ijhi.v16i1.109

Baluqia, S. H., & Priyana, P. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat Suami Ghaib Dan Akibat Hukumnya Di Pengadilan Agama Karawang. Yustitia, 7(2), 224–235. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.131

Darmawati, D., & Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan, 11(1), 90–101. https://doi.org/10.30603/am.v11i1.997

Harnides, H. H. H., & Hadana, E. S. (2021). Analisis Yuridis Putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: Studi Kasus Nomor Perkara: 24/Pdt.G/2021/MS.Ttn. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 51. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.601

Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Pusparini, N. I., & Iswati, R. S. (2024). Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 24–29. https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236

Haryati, A. U. (2023). Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib. Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 63–79. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323

Hidayana, M. I., Jauhari, I., & Yahya, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orangtua. Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2), 302. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704

Hidayat, E. M. (2024). Analisis Maqashid Syariah terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat pada Putusan Nomor 440/Pdt.G/2022/PA.Kng. El Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga, 3(1), 16–30. https://doi.org/10.59270/aailah.v3i1.222

Huda, M., & Nurhidayattulloh, M. (2024). Analisis Putusan Verstek Kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg). Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 15–24. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.122

Izzuddin, A., Rofiq, A., & Hapsin, A. (2021). Revitalizing Divorce Ethical Values in Verstek Decisions in Religious Courts/Revitalisasi Nilai Etika Perceraian dalam Putusan Verstek Di Pengadilan Agama. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 13(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v13i1.12191

Jamaludin, J., Marluwi, M., & Muzammil, S. (2022). Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Nomor: 526/PDT.G/2020/PA.SRY Pengadilan Agama Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya). Al-Usroh, 2(2), 416–431. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v2i2.704

Khaira, U., & Yahya, A. (2018). Pelaksanaan Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(3), 319–334. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.319-334

Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(2), 103. https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Mumtaz, H., Uyun, Y. S., Rifqi, E., Syarif, N., & Saepullah, U. (2023). Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi. Jurnal Locus: Penelitian dan Pengabdian, 2(7), 715–726. https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433

Pasaribu, K. M. D. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Ketidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt). Law Jurnal, 2(1), 81–93. https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1452

Putri, D. N. K., & Izzuddin, A. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat. Sakina: Journal of Family Studies, 6(4). https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518

Rachman, P., Nurhasanah, N., & Rojak, E. A. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat yang Berakhir Putusan Verstek. Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(1). https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.1049

Samsia, S., Faisol, A., & Nurhasan, N. (2020). Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat Dengan Relaas Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang). Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS), 2(2), 29. https://doi.org/10.33474/jas.v2i2.8713

Sarini, L. (2017). Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in the Marisa Religious Court. Al-Mizan, 13(2), 243–271. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.913

Sianipar, D. Y. F., & Bafadhal, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(1), 163–189. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i1.24036

Sidang, I., Said, N., & Wati, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 8(2), 142–161. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220

Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2023). Tinjauan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama. Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1(1), 17–33. https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Taufik, A. (2022a). Analisis Keadilan Hukum Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Talak No. 0520/Pdt.G/2014/PA. Kab. Kediri. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 3(2), 111–118. https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i2.99

Taufik, A. (2022b). Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender. Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 2(2), 67–77. https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.85

Yahya, F., & Annisa, M. (2020). Putusan Verstek dalam Cerai Gugat: Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 3(1), 1. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7706