01667 - Putusan Lepas dari Tuntutan: Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam atas Kondisi Terdakwa Terbukti Melakukan Perbuatan yang Bukan Merupakan Tindak Pidana

Abstract

This article analyzes the legal concept of ontslag van alle rechtsvervolging (acquittal from all legal prosecution) as regulated in Article 191 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), in which a defendant is proven to have committed an act but such act does not constitute a criminal offense. Using a normative legal research approach with comparative analysis, this study maps two major patterns underlying acquittal verdicts: first, when the proven act falls within the domain of civil or administrative law rather than criminal law; and second, when the act is proven but the perpetrator cannot be held criminally responsible due to grounds eliminating accountability, such as mental incapacity. This article further examines how Islamic criminal law (fiqh jinayah) conceptually addresses this situation through the framework of jarimah/jinayah qualification and the requirement of mukallaf (legal capacity) as a prerequisite for criminal liability (uqubah). The analysis reveals that a functional correspondence exists between the KUHAP's acquittal verdict and Islamic criminal law's principle that punishment may not be imposed when either the act does not qualify as jarimah or the perpetrator lacks the requisite legal capacity. The article also discusses the role of ta'zir as a flexible sanctioning mechanism and the procedural consequences of acquittal verdicts, including remedies, rehabilitation, and the contested issue of judicial review (peninjauan kembali).

Keywords: acquittal verdict, ontslag van alle rechtsvervolging, Islamic criminal law, jarimah, mukallaf, ta'zir, criminal responsibility

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep hukum ontslag van alle rechtsvervolging (putusan lepas dari segala tuntutan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni kondisi ketika terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan analisis komparatif, artikel ini memetakan dua pola besar yang melatarbelakangi putusan lepas: pertama, ketika perbuatan yang terbukti sesungguhnya berada dalam ranah hukum perdata atau administratif, bukan rezim pidana; dan kedua, ketika perbuatan terbukti tetapi pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa. Artikel ini selanjutnya mengkaji bagaimana hukum pidana Islam (fiqh jinayah) secara konseptual menyikapi situasi tersebut melalui kerangka kualifikasi jarimah/jinayah dan persyaratan mukallaf (kecakapan hukum) sebagai prasyarat pertanggungjawaban pidana (uqubah). Analisis menunjukkan adanya korespondensi fungsional antara putusan lepas dalam KUHAP dengan prinsip hukum pidana Islam bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila perbuatan tidak memenuhi kualifikasi jarimah atau pelaku tidak memenuhi prasyarat pertanggungjawaban. Artikel ini juga membahas peran ta'zir sebagai mekanisme pemberian sanksi yang fleksibel serta konsekuensi prosedural putusan lepas, termasuk upaya hukum, rehabilitasi, dan perdebatan seputar peninjauan kembali.

Kata kunci: putusan lepas, ontslag van alle rechtsvervolging, hukum pidana Islam, jarimah, mukallaf, ta'zir, pertanggungjawaban pidana

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, keadaan ketika terdakwa terbukti melakukan perbuatan, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (delik), secara normatif diarahkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) sebagaimana rumusan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan delik, maka terdakwa harus diputus lepas (Hasibuan et al., 2023; Rahma, 2021). Rujukan yang sama juga dipakai dalam literatur yang merangkum tiga bentuk putusan hakim (pemidanaan, bebas, lepas), dan menempatkan "lepas" sebagai putusan untuk situasi "terbukti, tetapi bukan tindak pidana" (Nur, 2019; Rahma, 2021).

Namun, karena "putusan lepas" adalah kategori putusan dalam hukum acara pidana positif (KUHAP) (Nur, 2019; Rahma, 2021), pembahasan "putusan lepas menurut hukum Islam" menuntut pemetaan konseptual: bagaimana fiqh jinayah/hukum pidana Islam menilai (i) apakah suatu perbuatan yang faktual terbukti itu termasuk jarimah/jinayah (perbuatan pidana syar'i) atau tidak, dan (ii) bila perbuatan termasuk jarimah, apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban—misalnya syarat mukallaf/kecakapan hukum—sehingga pemidanaan (uqubah) dapat dijatuhkan (Basri, 2021; Nugroho, 2022).

________________________________________

II. Kedudukan Putusan Lepas dalam Sistem Putusan KUHAP dan Perbedaannya dengan Putusan Bebas

KUHAP dan literatur yang mengulasnya menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana dapat berupa pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Nur, 2019; Rahma, 2021). Putusan bebas secara normatif dikaitkan dengan keadaan ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan putusan lepas dipakai ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan tindak pidana (Nur, 2019; Rahma, 2021). Literatur juga menegaskan bahwa putusan lepas, seperti putusan bebas, mensyaratkan penilaian pembuktian dan keyakinan hakim; bedanya terletak pada status hukum perbuatannya: pada putusan lepas perbuatan dianggap terbukti, tetapi tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi kualifikasi delik (Rahma, 2021; Sulaiman et al., 2019).

Di tingkat doktrin, terdapat peringatan penting bahwa perumusan dan penerapan "bebas" dan "lepas" kerap keliru dipahami dan dapat berdampak pada ketidaktepatan putusan (Nugroho, 2022). Bahkan, terdapat kritik bahwa penyamaan seluruh alasan peniadaan/penghapus pidana sebagai sebab "lepas" adalah tidak tepat, karena doktrin membedakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum (yang dapat mengarah pada rumusan tertentu) dan alasan yang menghapus kesalahan/pertanggungjawaban pelaku (Nugroho, 2022; Yusuf et al., 2021). Nuansa perdebatan ini relevan ketika pembahasan bergeser pada "menurut hukum Islam", karena fiqh jinayah juga mensyaratkan adanya unsur perbuatan yang dilarang syara' dan unsur pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Adinata, 2022; Basri, 2021).

________________________________________

III. Makna "Terbukti Melakukan Perbuatan, Tetapi Bukan Tindak Pidana": Dua Pola Besar dalam Literatur

A. Perbuatan Terbukti, Tetapi Sesungguhnya Masuk Ranah Perdata/Administratif (Bukan Rezim Pidana)

Sejumlah literatur menegaskan bahwa putusan lepas sering dikaitkan dengan keadaan ketika fakta perbuatannya ada, tetapi hakikat sengketanya berada di ranah hukum perdata/hukum dagang sehingga tidak tepat dipidana; karena itu, terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana (Lahadi & Rosmaidar, 2022; Yusuf et al., 2021). Dalam konteks relasi kontraktual, kajian tentang pembeda wanprestasi dan penipuan menekankan perlunya menilai apakah perjanjian didasari itikad buruk; tanpa itikad buruk, perkara cenderung merupakan sengketa perdata, dan praktik putusan lepas dapat muncul karena perbuatannya tidak dipandang sebagai tindak pidana (Adinata, 2022; Admin, 2019). Analisis kasus yang membahas proses perdata (misalnya PKPU) yang beririsan dengan perkara pidana juga memperlihatkan argumentasi bahwa "lepas" dipakai ketika perbuatan dipandang sebagai perbuatan perdata, meskipun unsur-unsur tertentu dalam dakwaan dinilai terpenuhi oleh judex factie (Admin, 2019; Lahadi & Rosmaidar, 2022).

Pola ini juga memunculkan kritik akademik: beberapa tulisan menilai terdapat putusan lepas yang keliru karena mengabaikan fakta dan bukti di persidangan, padahal unsur tindak pidana seharusnya dapat dinilai terpenuhi; kritik demikian muncul dalam kajian komparatif terhadap putusan-putusan "lepas" pada perkara penipuan (Abror, 2020; Yusuf et al., 2021). Dengan kata lain, literatur mengakui adanya ketegangan antara "lepas karena bukan delik" (sebagai ideal normatif Pasal 191 ayat (2) KUHAP) dengan praktik yang dinilai menyimpang akibat kekeliruan pertimbangan atau pengabaian bukti (Abror, 2020; Isnaeni & Suciyani, 2021; Yusuf et al., 2021).

B. Perbuatan Terbukti, Tetapi Pelaku Tidak Dapat Dipidana karena Alasan Peniadaan Pertanggungjawaban

Literatur lain menegaskan bahwa putusan lepas juga dapat terkait dengan kondisi ketika perbuatan terbukti, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena adanya keadaan tertentu yang meniadakan pertanggungjawaban, yang dalam hukum positif dirujuk pada alasan-alasan tertentu (misalnya Pasal 44 KUHP tentang gangguan jiwa) (Hamdan, 2010; Kapitan, 2023; Sukma & Cumbhadrika, 2023). Studi kasus tentang terdakwa yang menderita skizofrenia paranoid menunjukkan konstruksi "terbukti melakukan tindak pidana", tetapi tidak mampu bertanggung jawab sehingga diputus lepas dan dikeluarkan dari tahanan (Kapitan, 2023; Sukma & Cumbhadrika, 2023). Kajian lain menegaskan peran visum et repertum psychiatricum sebagai alat bukti surat yang mengindikasikan gangguan kejiwaan terdakwa; keadaan itu dijadikan pertimbangan untuk melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum meskipun perbuatan dinilai terbukti (Hamdan, 2010; Kapitan, 2023).

Di titik ini, terlihat kebutuhan membedakan secara ketat: apakah "bukan tindak pidana" karena objeknya bukan delik (misalnya sengketa perdata), atau "tidak dapat dipidana" karena subjeknya tidak layak dimintai pertanggungjawaban (alasan pemaaf/ketidakmampuan bertanggung jawab). Literatur mengingatkan bahwa penyamarataan semua alasan penghapus pidana ke dalam kategori yang sama dapat menimbulkan problem konseptual dan kekeliruan amar (Nugroho, 2022; Sukma & Cumbhadrika, 2023; Yusuf et al., 2021).

________________________________________

IV. Kerangka Hukum Pidana Islam: Jinayah/Jarimah sebagai "Perbuatan Terlarang Menurut Syara'" dan Konsekuensi Ketika Suatu Perbuatan Tidak Memenuhi Kualifikasi Itu

Dalam hukum pidana Islam, istilah yang dipakai untuk tindak pidana adalah jinayah, yaitu perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'; istilah lain yang sepadan adalah jarimah, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman (disebutkan dalam literatur sebagai hukuman had atau ta'zir) (Adinata, 2022). Literatur lain juga menegaskan bahwa dalam fiqh jinayah, perbuatan yang dilarang oleh syara' disebut jarimah, dan definisi ini dipakai untuk menandai ruang lingkup tindak pidana Islam sebagai larangan yang memiliki konsekuensi sanksi (Adinata, 2022; Farikhah, 2018). Pembahasan kodifikasi jinayah di beberapa yurisdiksi juga menunjukkan adanya pengelompokan delik (misalnya hudud dan tindak pidana yang tidak diatur eksplisit nash dengan skema ta'zir), sekaligus menunjukkan bahwa konfigurasi normatif tersebut dapat mengalami penyesuaian dalam kerangka negara modern (Ghifary & Prasetyo, 2024; Subekhi, 2019).

Konsekuensinya, jika sebuah perbuatan secara faktual terbukti tetapi tidak termasuk perbuatan yang dilarang syara' (tidak memenuhi kualifikasi jinayah/jarimah), maka dari perspektif konsep jinayah, perbuatan tersebut tidak masuk wilayah pemidanaan jinayah karena bukan jarimah (Adinata, 2022; Farikhah, 2018). Dengan kerangka ini, situasi "terbukti melakukan perbuatan, tetapi bukan tindak pidana" dapat dipahami (secara fungsional) sebagai kesimpulan bahwa perbuatan tersebut tidak memenuhi kategori "jarimah/jinayah" (bukan perbuatan pidana syar'i), sehingga tidak layak dijatuhi uqubah jinayah (Adinata, 2022; Farikhah, 2018; Ghifary & Prasetyo, 2024).

________________________________________

V. Unsur Pelaku (Mukallaf) dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Islam: Ketika Perbuatan Ada, Tetapi Pelaku Tidak Dapat Dimintai Pertanggungjawaban

Selain unsur perbuatan, literatur menegaskan bahwa dalam hukum Islam terdapat syarat bahwa pelaku tindak pidana adalah orang mukallaf (cakap hukum) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban (Basri, 2021). Literatur yang menautkan unsur perbuatan dan unsur pelaku bahkan menyatakan bahwa ketidakterpenuhinya unsur pada "bagian pembuat/pelaku" berimplikasi pada rumusan putusan yang berbeda dari ketidakterpenuhinya unsur "bagian perbuatan", dan secara doktrinal dikaitkan dengan perbedaan konsekuensi putusan bebas dan putusan lepas (Basri, 2021; Nugroho, 2022). Dengan demikian, walaupun fakta perbuatan dapat terbukti, tidak otomatis pemidanaan dapat dijatuhkan apabila syarat pertanggungjawaban pelaku (kecakapan hukum/mukallaf) tidak terpenuhi (Basri, 2021).

Dalam konteks positif, studi tentang skizofrenia paranoid dan visum psikiatri menunjukkan model "perbuatan terbukti" tetapi "tidak dapat dipidana" karena ketidakmampuan bertanggung jawab (Hamdan, 2010; Kapitan, 2023). Walaupun rujukan norma yang dipakai di studi-studi tersebut adalah hukum positif (KUHP/KUHAP), pola argumentasinya sejalan dengan kebutuhan yang juga dikenali dalam hukum Islam: pemidanaan mensyaratkan subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban (Adinata, 2022; Basri, 2021). Dengan kata lain, jika hukum Islam mensyaratkan pelaku mukallaf (Basri, 2021), maka keadaan faktual "perbuatan terjadi" tetapi pelaku tidak memenuhi prasyarat pertanggungjawaban dapat secara fungsional dipahami sebagai kondisi yang mengarah pada "tidak dijatuhi pemidanaan" (dalam bahasa KUHAP: dilepaskan dari tuntutan pidana) (Basri, 2021; Kapitan, 2023).

________________________________________

VI. Ta'zir sebagai Mekanisme Penting: Ketika Suatu Perbuatan Dipandang Terlarang/Merusak Tetapi Sanksinya Tidak Ditentukan Eksplisit Nash

Berbagai kajian menyatakan bahwa Islam mengharamkan tindak pidana dan mengenal ta'zir sebagai model sanksi untuk perbuatan yang dipandang terlarang, tetapi tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash atau tidak termasuk kategori tertentu yang ditetapkan rinci (Adinata, 2022; Ghifary & Prasetyo, 2024). Dalam kajian tindak pidana penipuan, misalnya, disebutkan bahwa penipuan dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang dilarang (haram) dan sanksinya dikaitkan dengan ta'zir (Adinata, 2022; Hasibuan et al., 2023). Kajian mengenai penelantaran anak juga mengkualifikasi tindak pidana tersebut sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan oleh syara' (Ghifary & Prasetyo, 2024; Suhariyanto, 2017). Kajian pembakaran lahan bahkan secara eksplisit menyatakan tindakan tersebut dikategorikan sebagai jarimah ta'zir dan sanksinya disebut hukuman ta'zir (Ghifary & Prasetyo, 2024; Islam & Ufran, 2022).

Implikasinya bagi tema "terbukti melakukan perbuatan, tetapi bukan tindak pidana" adalah sebagai berikut. Dalam perspektif jinayah, jika perbuatan yang terbukti itu berada pada wilayah muamalah/perikatan (misalnya sengketa kontrak) tanpa indikator larangan syar'i yang relevan, maka ia dapat berada di luar jarimah (sehingga tidak ada dasar uqubah jinayah) (Adinata, 2022; Farikhah, 2018). Tetapi jika perbuatan yang terbukti itu justru dipandang sebagai perbuatan yang dilarang syara'—seperti penipuan atau tindakan yang merusak—maka kerangka ta'zir membuka ruang bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai jarimah dan diberi sanksi, sekalipun bentuk hukumannya tidak ditentukan rinci oleh nash (Hasibuan et al., 2023; Islam & Ufran, 2022; Suhariyanto, 2017). Karena itu, klaim "bukan tindak pidana menurut Islam" harus ditopang secara ketat oleh argumentasi bahwa perbuatan tersebut memang tidak masuk kategori larangan syar'i yang dapat dijatuhi uqubah (atau unsur jarimah tidak terpenuhi), bukan sekadar karena perbuatan itu "ringan" atau "lebih pantas diselesaikan secara sosial" (Adinata, 2022; Basri, 2021; Ghifary & Prasetyo, 2024).

________________________________________

VII. Putusan Lepas dalam Praktik: Contoh Isu Pembeda Wanprestasi–Penipuan dan Dampaknya pada "Bukan Tindak Pidana"

Salah satu konteks paling sering melahirkan putusan lepas adalah kekeliruan atau perdebatan tentang apakah sebuah perbuatan dalam hubungan perjanjian merupakan wanprestasi (perdata) atau penipuan (pidana). Kajian tentang unsur pembeda default dan fraud menyatakan bahwa penilaian harus diarahkan pada apakah perjanjian didasari itikad buruk/tidak baik atau tidak, dan dicontohkan bahwa "putusan lepas" dapat dijatuhkan ketika perbuatan dipandang termasuk domain hukum perdata sehingga terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana (Adinata, 2022; Lahadi & Rosmaidar, 2022). Literatur yang menganalisis putusan lepas juga menegaskan bahwa salah satu alasan lepas adalah ketika perbuatan yang dituntut sebagai pidana ternyata merupakan ranah perdata (Sukma & Cumbhadrika, 2023; Yusuf et al., 2021). Pada sisi lain, studi penipuan tertentu menegaskan bahwa hakim menjatuhkan lepas karena pertimbangan "tidak terpenuhinya unsur tindak pidana penipuan" (Hasibuan et al., 2023), sehingga putusan lepas di sini terkait evaluasi unsur delik (bukan sekadar label perdata/pidana).

Namun, literatur lain mengingatkan bahwa pada sebagian putusan penipuan, putusan lepas justru dinilai keliru karena mengabaikan fakta/bukti persidangan; sementara pada putusan lain dinilai tepat karena tindak pidana tidak didukung minimum alat bukti sah (Abror, 2020; Isnaeni & Suciyani, 2021). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa "putusan lepas" dapat menjadi titik rawan: ia dapat merefleksikan koreksi yang tepat atas kriminalisasi sengketa perdata (Adinata, 2022; Lahadi & Rosmaidar, 2022), tetapi juga dapat menjadi bentuk kekeliruan penerapan hukum atau kekeliruan penilaian bukti yang memicu kontroversi dan upaya hukum lanjutan (Abror, 2020; Admin, 2019; Isnaeni & Suciyani, 2021).

________________________________________

VIII. Alasan Pembenar/Pemaaf dan Relevansinya bagi Pembacaan "Lepas" dalam Kerangka Islam–Nasional

Kajian tentang pembelaan terpaksa (noodweer) menunjukkan bahwa putusan lepas dapat dijatuhkan ketika hakim menilai penganiayaan/pembunuhan terjadi sebagai tindakan pembelaan terpaksa, sehingga terdakwa tidak dipidana dan harus dilepaskan dari tuntutan (Haeykel et al., 2023; Nafisah & Basid, 2018). Dalam perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional mengenai pembelaan diri, juga dinyatakan bahwa bila dalam persidangan terbukti terpenuhinya syarat dan unsur pembelaan darurat/pembelaan terpaksa, maka terdakwa dapat lepas dari segala tuntutan (Nafisah & Basid, 2018; Priyayi et al., 2021). Walaupun detail konseptual pembelaan diri dalam Islam dan batasannya diperdebatkan (misalnya perbedaan mengenai melampaui batas pembelaan) (Priyayi et al., 2021), rujukan-rujukan tersebut cukup untuk menegaskan bahwa: (i) dalam hukum nasional, pembelaan terpaksa dapat mengantar pada konstruksi "tidak dipidana/lepas", dan (ii) dalam pembacaan komparatif, kondisi pembelaan diri juga dibicarakan dalam kerangka pertanggungjawaban dan pembenaran menurut hukum Islam (Haeykel et al., 2023; Priyayi et al., 2021).

________________________________________

IX. Konsekuensi Prosedural dan Perlindungan Hak setelah Putusan Lepas: Upaya Hukum, Rehabilitasi, dan Kompensasi

Dalam KUHAP, putusan bebas dan putusan lepas sering diposisikan sebagai putusan yang tidak dapat diajukan banding (Zulhakim et al., 2023), dan literatur kasus menegaskan bahwa untuk putusan bebas atau lepas dari pengadilan negeri, upaya hukum yang tersedia adalah kasasi karena banding tidak dapat diajukan (Admin, 2019; Afifah, 2021). Literatur lain juga membahas bahwa putusan pengadilan yang lepas/bebas berkaitan dengan pemulihan hak (rehabilitasi), dan disebutkan bahwa rehabilitasi karena terdakwa dibebaskan atau dilepas wajib dicantumkan dalam putusan dengan rumusan pemulihan hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat (Afifah, 2021; Umbulsari, 2020). Terdapat pula pembahasan bahwa terhadap putusan bebas/lepas, terdapat konsekuensi tanggung jawab negara dalam bentuk rehabilitasi dan potensi ganti rugi/kompensasi apabila ada tuntutan ganti rugi (Najib et al., 2022; Pebriazani et al., 2023).

Akan tetapi, terkait peninjauan kembali (PK), referensi yang tersedia memperlihatkan nuansa yang perlu dicatat secara akademik. Di satu sisi, ditegaskan bahwa PK terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dikecualikan untuk putusan bebas atau lepas (Afifah, 2021; Zulhakim et al., 2023), dan penjelasan atas putusan/penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 263 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa PK tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas, serta PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya (Destyani & Gilalo, 2019). Di sisi lain, terdapat literatur yang menyatakan bahwa dalam praktik, PK oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas atau lepas dapat diterima karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak mengatur larangan eksplisit bagi jaksa untuk mengajukan PK, sehingga jaksa sebagai "pihak berkepentingan" dapat mengajukan PK dalam kondisi tertentu (Zainal & HF., 2022). Dua arah ini menunjukkan adanya ketegangan antara penafsiran normatif-konstitusional yang menekankan PK sebagai hak terpidana dan pengecualian untuk bebas/lepas (Destyani & Gilalo, 2019), dengan argumen praktik dan celah normatif yang dipakai untuk membenarkan PK jaksa (Zainal & HF., 2022); karenanya, diskursus upaya hukum atas putusan lepas harus diletakkan dalam kerangka perdebatan tersebut (Destyani & Gilalo, 2019; Zainal & HF., 2022).

________________________________________

X. Sintesis: Merumuskan "Putusan Lepas dari Tuntutan Menurut Hukum Islam" untuk Skenario "Terbukti Melakukan Perbuatan, Tetapi Bukan Tindak Pidana"

Bila dirumuskan secara sintesis, maka "putusan lepas" (sebagai konsep KUHAP) dapat dibaca "menurut hukum Islam" melalui dua tahap konseptual. Pertama, hakim (atau dalam terminologi Islam: otoritas peradilan yang memutus) harus menilai apakah perbuatan yang terbukti itu masuk kategori jinayah/jarimah (perbuatan terlarang menurut syara' yang layak dijatuhi sanksi) (Adinata, 2022; Farikhah, 2018; Ghifary & Prasetyo, 2024). Jika tidak, maka secara substansi ia "bukan tindak pidana" dalam pengertian jinayah—misalnya karena hakikatnya sengketa muamalah/perikatan yang tidak memenuhi karakter jarimah—dan secara fungsional sejalan dengan amar "lepas" dalam KUHAP (terbukti, tetapi bukan delik) (Adinata, 2022; Lahadi & Rosmaidar, 2022). Kedua, sekalipun perbuatan masuk kategori jarimah, hukum Islam mensyaratkan pelaku adalah mukallaf dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Basri, 2021); jika syarat ini tidak terpenuhi (misalnya analog dengan ketidakmampuan bertanggung jawab yang dalam hukum positif dibuktikan lewat visum psikiatri), maka pemidanaan tidak dapat dijatuhkan meskipun perbuatan ada (Basri, 2021; Hamdan, 2010; Kapitan, 2023).

Pada saat yang sama, konsep ta'zir menunjukkan bahwa banyak perbuatan modern yang dipandang merusak/terlarang dapat diberi sanksi melalui diskresi otoritas (ulil amri/hakim) walaupun nash tidak menentukan bentuk hukumannya secara rinci (Ghifary & Prasetyo, 2024; Hasibuan et al., 2023; Islam & Ufran, 2022; Suhariyanto, 2017); sehingga pernyataan "bukan tindak pidana menurut Islam" harus dibangun dengan kehati-hatian metodologis: bukan hanya karena perbuatan itu terjadi dalam relasi sosial/perdata, tetapi karena ia benar-benar tidak memenuhi kualifikasi jarimah atau tidak terpenuhi prasyarat pertanggungjawaban pelaku (Adinata, 2022; Basri, 2021).

________________________________________

XI. Penutup

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa "putusan lepas" dalam KUHAP dan pembacaannya "menurut hukum Islam" menuntut ketepatan analisis pada dua lapis: lapis perbuatan (apakah memenuhi kualifikasi jarimah/delik) dan lapis pelaku (apakah memenuhi prasyarat pertanggungjawaban/mukallaf). Literatur juga menegaskan mekanisme korektif ketika terjadi kekeliruan putusan hakim: fiqh jinayah dan hukum pidana positif sama-sama mengenal upaya meninjau kembali putusan guna mengatasi rechterlijk dwaling (kealpaan/kekeliruan hakim), dan dalam kerangka Islam disebutkan adanya hak qadhi/stafnya untuk meninjau kembali dan membatalkan putusan yang dianggap tidak benar demi mencegah kerugian dalam perkara peradilan (Pebriazani et al., 2023).

Dengan demikian, pembacaan "putusan lepas" dalam horizon hukum Islam tidak berhenti pada klasifikasi formal amar, tetapi menuntut ketepatan penilaian: apakah perbuatan memang bukan jarimah, atau pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, serta apakah tersedia mekanisme koreksi untuk mencegah ketidakadilan akibat kekeliruan penerapan hukum (Abror, 2020; Pebriazani et al., 2023; Yusuf et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abror, N. (2020). Eksistensi dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Mengadili Tindak Jinayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 229–256. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.229-256

Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara, 12(1), 26–62. https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059

Admin, A. (2019). Upaya Eksekusi Pidana Terhadap Terpidana Kasus Korupsi yang Telah Menjadi Warga Negara Asing (Studi Kasus atas Nama Djoko Sugiarto Tjandra). Reformasi Hukum, 23(1), 38–56. https://doi.org/10.46257/jrh.v23i1.56

Afifah, N. (2021). Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Terdakwa yang Menderita Skizofrenia Paranoid (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018). Verstek, 9(3). https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55040

Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Sign Jurnal Hukum, 2(2), 104–121. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90

Destyani, A., & Gilalo, J. J. (2019). Legal Analysis Against Sex Gratification on Court Decision Number: 87/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG. De Rechtsstaat, 4(2), 169–190. https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1533

Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat). Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 556. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1746

Ghifary, F. M., & Prasetyo, H. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya. Jurnal USM Law Review, 7(2), 768–787. https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9147

Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Toko Emas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2284/Pid.B/2022/PN Mdn). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 141–153. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454

Hamdan, H. (2010). Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan tentang Pembaruan KUHAP). Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(4), 505. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no4.234

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Islam, S., & Ufran, U. (2022). Analisis Putusan No: 397/PID.SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I. Indonesia Berdaya, 4(1), 361–368. https://doi.org/10.47679/ib.2023421

Isnaeni, F. F., & Suciyani, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Anak oleh Orang Tua. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah Hukum dan Filantropi, 3(2), 193–208. https://doi.org/10.22515/alhakim.v3i2.4452

Kapitan, R. V. F. (2023). Tanggung Jawab Penyidik dan Penuntut Umum atas Putusan Bebas dan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi. Iblam Law Review, 3(2), 160–169. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.186

Lahadi, J. S., & Rosmaidar. (2022). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Unaaha). Lakidende Law Review, 1(2), 221–232. https://doi.org/10.47353/delarev.v1i2.24

Nafisah, N., & Basid, A. (2018). Penjatuhan Pidana atas Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Nomor: 139/Pid.Sus/2016/PN.Grs). Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 7(2). https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.706

Najib, M. A., Humaeroh, N. S., Hikmah, P. S. A., & Arif, M. (2022). Hukuman Mati di Indonesia dalam Perspektif HAM dan Pidana Islam. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(6), 572–593. https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.156

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Nur, M. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 945/Pid.B/2016/PN.Mks). Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 74–92. https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v1i1.107

Pebriazani, A. R., Rodliyah, R., & Wulandari, L. (2023). Pemenuhan Hak Tahanan Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan. Parhesia, 1(1), 22–27. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2512

Priyayi, C., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Sutiarnoto, S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Mengenai Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 26/PID/2019/PN.Mdl). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.165

Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim dan Perbandingan Pembunuhan yang Tidak Disengaja antara KUHP dengan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Subekhi. (2019). Pidana Mati dalam Perspektif Keadilan sebagai Salah Satu Tujuan Hukum. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 1–18. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.26

Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian sebagai Penghapus Pemidanaan guna Mewujudkan Keadilan dalam Pembaruan Hukum Pidana. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 6(1), 1. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127

Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Gorontalo Law Review, 6(1), 46. https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678

Sulaiman, E., Hidayat, S., & Handrawan, H. (2019). Ratio Decidendi Hakim Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2014/Pn.Kka tentang Tindak Pidana Penggelapan). Halu Oleo Legal Research, 1(1), 76. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6066

Umbulsari, H. (2020). Analisis Putusan Lepas Akibat Kesalahan Pertimbangan Hakim pada Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016). Verstek, 8(2). https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44087

Yusuf, H., Santoso, T., & Nashriana, N. (2021). Permaafan dan Diat Alternatif Pidana Penjara pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art2

Zainal, M., & HF., K. El. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Bebas pada Kasus Baiq Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 1(1), 113–141. https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.5

Zulhakim, Z., Mohammad, M., & Marlina, M. (2023). Putusan Lepas (Onstlag) pada Kasus Tindak Pidana Penipuan. Locus Journal of Academic Literature Review, 976–985. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.264