01666 - Putusan Hukum (Vonis) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Prosedural, dan Institusional pada Peradilan Agama Indonesia

Legal Verdict in Islamic Law Perspective: Normative, Procedural, and Institutional Study in Indonesian Religious Courts

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep putusan hukum (vonis) dalam perspektif hukum Islam, yang didefinisikan sebagai keputusan resmi yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa perkara. Kajian dilakukan melalui dua lapis pembahasan: dimensi normatif-epistemik dan dimensi prosedural-institusional, dengan fokus pada praktik peradilan agama di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan dalam hukum Islam bertumpu pada konsep hukm yang lahir dari otoritas wilāyat al-qaḍā', dibedakan dari ṣulḥ dan taḥkīm. Dalam praktik peradilan modern, putusan merupakan produk tertulis yang diucapkan dalam sidang, dibangun melalui pembuktian dan pertimbangan yang mengintegrasikan sumber syariah (al-Qur'an, hadis, kaidah fikih) dengan hukum positif (KHI dan peraturan perundang-undangan). Kajian ini juga menemukan adanya dinamika antara positivisme hukum dan progresivisme yudisial, serta tegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, yang tampak dalam perkara kewarisan, hadhanah, harta bersama, dan nafkah pascacerai. Disimpulkan bahwa putusan menurut hukum Islam adalah amanah keadilan yang harus memadukan kepastian prosedural, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam konteks sosial yang hidup.

Kata kunci: putusan hukum; vonis; hukum Islam; peradilan agama; ijtihad yudisial; maṣlaḥah

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal verdict (vonis) in the perspective of Islamic law, defined as an official decision rendered by a judge after examining a case. The study is conducted through two layers of analysis: the normative-epistemic dimension and the procedural-institutional dimension, with a focus on the practice of religious courts in Indonesia. The findings indicate that a verdict in Islamic law is grounded in the concept of hukm arising from the authority of wilāyat al-qaḍā', distinguished from ṣulḥ (peaceful settlement) and taḥkīm (arbitration). In modern judicial practice, a verdict is a written product pronounced in a hearing session, constructed through evidentiary processes and deliberations that integrate Islamic legal sources (the Quran, Hadith, and legal maxims) with positive law (the Compilation of Islamic Law and statutory regulations). The study also identifies a dynamic tension between legal positivism and judicial progressivism, as well as between procedural justice and substantive justice, as evidenced in cases concerning inheritance, child custody (hadhanah), matrimonial property, and post-divorce maintenance. It is concluded that a verdict in Islamic law constitutes a trust (amānah) of justice that must harmonize procedural certainty, utility, and substantive justice within the context of living social norms.

Keywords: legal verdict; Islamic law; religious court; judicial ijtihad; maṣlaḥah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus hukum Islam, istilah hukm (yang dalam bahasa Indonesia lazim dihubungkan dengan "hukum/putusan") memiliki medan makna yang luas, antara lain "putusan/ketetapan" (judgment/verdict/decision) dan juga "hukuman" (sentence), dengan akar kerja hakamā–yaḥkumu yang berarti "memutuskan/mengadili/menetapkan/menghukum" (Hidayat et al., 2023). Dalam konteks peradilan modern, pengertian "putusan (vonis)" yang dimaksud dalam kajian ini sejalan dengan rumusan bahwa putusan pengadilan adalah hasil akhir/kesimpulan dalam bentuk tertulis yang dijatuhkan oleh pejabat negara (hakim) untuk mengakhiri atau menyelesaikan sengketa gugatan karena adanya pertentangan para pihak di persidangan, dan putusan itu harus diucapkan dalam sidang (Soleha & Adha, 2022).

Dengan demikian, "vonis menurut hukum Islam" pada tingkat konseptual dapat dipahami sebagai hukm (putusan) yang lahir dari otoritas mengadili (wilāyat al-qaḍā')—yakni salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dalam Islam—yang dibedakan dari jalur damai (ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm) (Wijayati & Rosadi, 2020).

Di Indonesia, artikulasi praktis "putusan menurut hukum Islam" banyak tampak melalui putusan Pengadilan Agama (atau Mahkamah Syar'iyah di wilayah tertentu), karena lembaga ini berfungsi menegakkan peraturan perundang-undangan pada bidang-bidang tertentu yang terkait syariah, termasuk perkara keluarga (perkawinan/perceraian, waris) dan perkembangan kewenangan pada sengketa ekonomi syariah (Kamarusdiana, 2018; Soleha & Adha, 2022). Karena itu, membahas "putusan/vonis menurut hukum Islam" secara komprehensif—dengan definisi "keputusan resmi yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa perkara"—memerlukan dua lapis pembahasan: (i) dimensi normatif-epistemik (apa itu putusan, apa sumber dan standar pertimbangannya dalam horizon hukum Islam), dan (ii) dimensi prosedural-institusional (bagaimana putusan dibentuk, diucapkan, mengikat, dan dieksekusi dalam praktik peradilan yang mengadministrasikan hukum Islam) (Kamarusdiana, 2018; Rodliyah et al., 2022; Soleha & Adha, 2022).

________________________________________

2. Konsep Putusan: dari Hukm (Ketetapan) menuju Produk Peradilan Tertulis

Secara terminologis, pembacaan "putusan" dalam tradisi Islam bertaut pada ide pengendalian/penetapan (ḥakama sebagai "mengendalikan dengan satu pengendalian") dan pada hukm sebagai "putusan/ketetapan" atas perkara yang "diputuskan/ditetapkan" (Hidayat et al., 2023). Dalam sistem peradilan modern (termasuk peradilan agama), definisi operasionalnya ditekankan sebagai produk tertulis yang menjadi finalisasi pemeriksaan sengketa dan wajib diucapkan dalam sidang (Soleha & Adha, 2022). Perspektif ini penting karena menegaskan bahwa putusan bukan sekadar "pendapat hukum", melainkan tindakan institusional yang menutup proses litigasi pada tingkat tertentu, serta memproduksi akibat hukum bagi para pihak (Kamarusdiana, 2018; Soleha & Adha, 2022).

Dari sisi epistemologi putusan, putusan hakim digambarkan sebagai "pergulatan pemikiran" yang melibatkan hati nurani, logika, dan tanggung jawab—bahkan disebut memiliki daya fundamental: dapat mengalihkan kepemilikan, mencabut kebebasan, membatasi kesewenangan, sampai menyentuh dimensi paling prinsipil terkait hak hidup (Rais, 2019). Karena itu, putusan idealnya lahir setelah hakim terlebih dahulu memeriksa kebenaran peristiwa yang diajukan, menilai peristiwa tersebut, menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, baru kemudian menjatuhkan putusan (Rais, 2019). Dalam kerangka ini, kualitas putusan tidak hanya ditentukan oleh "amar" (bagian memerintah/menghukum), melainkan terutama oleh "pertimbangan" (ratio decidendi) yang menjadi "roh" putusan, yakni bagian yang menunjukkan bagaimana hakim menautkan isu, norma (rule), analisis/atensi, hingga kesimpulan (Yuni & Murjani, 2020).

Di tingkat konseptual-normatif, literatur juga menegaskan bahwa pertimbangan hukum yang memadai merupakan elemen penentu kualitas produk putusan; pertimbangan dianggap cukup bila (setidaknya) ditinjau dari perspektif hukum/peraturan perundang-undangan dan sekaligus diarahkan untuk mewujudkan keadilan (Yuni & Murjani, 2020). Dimensi ini koheren dengan gagasan bahwa putusan yang sepenuhnya "benar secara prosedural" cenderung lebih aman dari gugatan cacat hukum dibanding putusan yang "dirasa adil" tetapi prosedurnya keliru, sehingga muncul pembedaan penting antara keadilan prosedural (formal) dan keadilan substantif (Hadi et al., 2023). Dengan demikian, "putusan menurut hukum Islam"—dalam konteks peradilan yang beroperasi di negara hukum—meniscayakan keterpaduan: putusan harus terbangun dari prosedur yang sah dan pertimbangan yang memadai, sekaligus berorientasi pada keadilan yang menjadi nilai sentral dalam etika hukum Islam (Fikriawan et al., 2021; Hadi et al., 2023; Yuni & Murjani, 2020).

________________________________________

3. Sumber dan Standar Pertimbangan: Syariah, Peraturan Negara, dan Kebutuhan Ijtihad Hakim

3.1 Sumber Rujukan: Al-Qur'an, Sunnah, Kaidah, dan Norma Positif (Indonesia)

Dalam perspektif penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, rujukan nilai dan argumentasi syariah dapat digali dari sumber-sumber dan prinsip yang dikenal dalam tradisi ushul/fiqh, seperti al-Qur'an, al-Sunnah, ijmā', qiyās, maṣlaḥah mursalah, dan 'urf (Wijayati & Rosadi, 2020). Pada level institusional peradilan agama Indonesia, kewajiban referensial ini diterjemahkan ke dalam tuntutan agar hakim memutus sesuai hukum yang berlaku, dan dalam perkara tertentu ditekankan agar pertimbangan putusan merujuk kepada norma tertulis maupun tidak tertulis; bahkan ditegaskan bahwa putusan harus memuat pertimbangan yang cukup dan menunjuk aturan tertentu dari hukum yang berlaku. Literatur tentang peradilan agama juga menyoroti adanya "template" putusan (Badilag) yang secara eksplisit menuntut pencantuman sumber-sumber primer Islam seperti al-Qur'an, hadis, kaidah fikih/kaidah hukum Islam, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Witro, 2021). Ini menunjukkan bahwa pada praktiknya, "putusan menurut hukum Islam" di peradilan negara bukanlah fikih murni yang berdiri sendiri, melainkan penalaran yudisial yang mengintegrasikan rujukan syariah dengan perangkat hukum positif yang dijadikan rujukan resmi (Witro, 2021).

Di Indonesia, KHI (ditetapkan melalui Instruksi Presiden) dipotret sebagai rujukan yang luas dipakai hakim dalam pertimbangan putusan, terutama pada perkara perkawinan, waris, dan wakaf, serta dinilai membantu agar putusan perkara serupa tidak terpecah karena keragaman kitab fikih dan ragam pandangan (Kholifah et al., 2022). Namun, literatur juga mencatat adanya ketegangan: sebagian hakim memandang KHI bukan sumber hukum formil yang mengikat karena statusnya sebagai Inpres, sehingga disparitas putusan tetap mungkin terjadi, baik karena pengaruh mazhab maupun karena kebebasan hakim dalam mencari dasar hukum yang diyakini dapat mewujudkan keadilan—meski konsekuensinya bisa "menciderai" kepastian hukum (Kholifah et al., 2022; Zulham, 2014). Dengan demikian, "putusan menurut hukum Islam" pada praktik peradilan dapat bergerak di antara tarikan "positivisme" (kepatuhan pada norma tertulis) dan "realisme/progresivisme" (pemenuhan rasa keadilan dan kemaslahatan), suatu dinamika yang juga teramati dalam studi-studi putusan peradilan agama lintas isu (Hadi et al., 2023; Zulham, 2014).

3.2 Ijtihad Yudisial: Ketika Teks dan Keadilan Substantif Bernegosiasi

Sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan pengadilan (termasuk di tingkat Mahkamah Agung) dapat menjadi ruang penemuan hukum (judge-made law) dan pembaruan hukum Islam, termasuk ketika putusan menyimpang dari bunyi peraturan (dikenal sebagai contra legem) dalam rangka mengejar nilai keadilan yang hidup di masyarakat (Wagiyanto, 2019). Dalam isu kewarisan Islam, misalnya, terdapat analisis bahwa hakim-hakim peradilan agama di beberapa wilayah melakukan rekonstruksi atas ketentuan waris dalam al-Qur'an dan KHI melalui ijtihad, seperti memutus rasio bagian anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1 atau memberi mekanisme tertentu (hibah/wasiat wajibah) untuk pihak tertentu; temuan ini diposisikan sebagai praktik "rekonstruksi" yang berbeda dari rumusan tekstual (Amaliyah & Santoso, 2023). Literatur lain juga menggambarkan bahwa penemuan hukum oleh Mahkamah Agung pada perkara kewarisan Islam (sebagai law in action) dapat memadukan hukum Islam, adat, dan perdata serta mengakomodasi dimensi sosial (Amaliyah & Santoso, 2023; Khasanah, 2024; Wagiyanto, 2019).

Nuansa pembaruan ini penting, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian akademik: dalam konteks yang sama, terdapat catatan bahwa putusan-putusan tertentu dapat menimbulkan "kekagetan" karena dipandang berlawanan dengan ketentuan farā'iḍ (Wagiyanto, 2019), dan dinamika ini menunjukkan bahwa "putusan menurut hukum Islam" tidak selalu tunggal, melainkan beroperasi dalam ekologi plural: norma syariah, norma positif, dan nilai sosial yang dipersepsi hakim sebagai keadilan/kemaslahatan (Khasanah, 2024; Wagiyanto, 2019; Zulham, 2014). Karena itu, standar pertimbangan yang memadai—jujur, tekun, komprehensif, rasional, dan menahan diri—menjadi penting agar otoritas putusan tidak berubah menjadi keputusan yang sewenang-wenang atas nama "ijtihad" (Yuni & Murjani, 2020).

________________________________________

4. Proses Penjatuhan Putusan Setelah Pemeriksaan Perkara: dari Gugatan sampai Amar

Secara umum, hukum acara peradilan dipahami sebagai rangkaian aturan/prosedur yang mengatur proses hukum dari awal hingga akhir untuk memastikan proses berjalan adil, efisien, dan teratur (Kamarusdiana, 2018). Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, kajian tentang perkara ekonomi syariah maupun keluarga menunjukkan bahwa alur beracara mencakup pembacaan gugatan/permohonan, proses jawab-menjawab, mediasi, pembuktian, hingga penyusunan pertimbangan dan pembacaan putusan (Kamarusdiana, 2018). Secara teoretik, proses pembuktian dipahami sebagai fase yang memproduksi "fakta hukum", yang kemudian dikonfirmasi dengan norma (peraturan perundang-undangan) untuk melahirkan pertimbangan; hasil pertimbangan itulah yang dituangkan sebagai putusan (Rodliyah et al., 2022). Dengan kata lain, "putusan" adalah puncak dari rangkaian kerja epistemik-prosedural: mengubah klaim para pihak menjadi fakta hukum melalui pembuktian, lalu mengubah fakta hukum menjadi kesimpulan normatif melalui penalaran yuridis (Kamarusdiana, 2018; Rodliyah et al., 2022).

Dalam praktik peradilan agama, tuntutan pembuktian bahkan tetap dipandang penting pada jenis putusan tertentu seperti verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat/termohon). Kajian tentang verstek dalam perkara perceraian menegaskan bahwa, meskipun ketentuan verstek tidak selalu merinci kewajiban pembuktian pada pokok perkara, hakim tetap meminta bukti tertulis dan/atau saksi; justifikasinya antara lain karena perkara perceraian dipandang sebagai pengecualian (lex specialis) sehingga pembuktian diperlukan untuk memberi rasa keadilan dan perlindungan, serta untuk mencari kebenaran materiil, bukan sekadar kebenaran formal. Sejalan dengan itu, studi empiris pada perkara cerai talak dengan termohon yang tidak hadir (karena kondisi tertentu) menggambarkan bahwa putusan verstek dijatuhkan setelah termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut beberapa kali, dan hakim tetap melanjutkan pemeriksaan untuk menyelesaikan perkara (Asni, 2021). Dengan demikian, konsep "setelah memeriksa perkara" dalam definisi putusan bukan formalitas; ia merujuk pada pemeriksaan yang tetap mensyaratkan verifikasi fakta melalui mekanisme pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan (Asni, 2021).

Dalam kerangka asas peradilan, peradilan agama juga dikaitkan dengan tuntutan "sederhana, cepat, dan biaya ringan", dan kajian pada putusan ekonomi syariah menunjukkan asas ini telah diadopsi dalam hukum acara Indonesia namun implementasinya dapat menghadapi hambatan pada praktik di suatu pengadilan pada periode tertentu. Karena asas tersebut berkaitan dengan kepastian dan kemanfaatan bagi pencari keadilan, ia berhubungan langsung dengan kualitas putusan: putusan yang "benar" secara normatif tetapi lahir dari proses yang terlalu lama/mahal dapat mereduksi akses keadilan secara substantif (Hadi et al., 2023).

________________________________________

5. Bentuk dan Ragam Putusan: Amar, Jenis, dan Strategi Perlindungan

5.1 Sifat Amar: Condemnatoir dan Constitutoir

Kajian tentang putusan pengadilan agama (khususnya pada sengketa ekonomi syariah) menyatakan bahwa diktum/amar putusan pada dasarnya dapat berwatak condemnatoir (menghukum/memerintahkan) atau constitutoir (menciptakan/menimbulkan keadaan hukum baru) (Soleha & Adha, 2022). Klasifikasi ini relevan untuk membaca "vonis" karena "vonis" dalam pengertian awam sering diasosiasikan dengan amar yang menghukum; padahal dalam perkara perdata/keluarga (yang dominan pada peradilan agama), putusan dapat pula bersifat konstitutif seperti memutuskan putusnya perkawinan atau menetapkan status hubungan hukum tertentu (Soleha & Adha, 2022; Suprianto, 2022). Dari sudut hukum Islam sebagai right-based order dalam relasi para pihak, putusan dipahami menciptakan "hak" bagi pihak yang menang (maḥkūm lah) dari pihak yang kalah (maḥkūm 'alayh), sehingga putusan menjadi "hukum yang mengikat" di antara para pihak (Soleha & Adha, 2022).

5.2 Putusan Verstek: Putusan Tanpa Hadirnya Pihak Lawan tetapi Tetap Menuntut Pembuktian

Putusan verstek dipotret sebagai putusan yang dikeluarkan hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran termohon/tergugat setelah dilakukan pemanggilan sah menurut hukum acara (Asni, 2021). Namun, studi mengenai verstek dalam perkara perceraian menekankan bahwa pembuktian tetap dipandang perlu agar hakim memperoleh dasar untuk menilai apakah dalil gugatan/permohonan memiliki landasan hukum dan tidak melanggar hak, serta untuk memastikan kebenaran materiil. Kombinasi dua temuan ini menunjukkan standar penting "putusan setelah memeriksa perkara": bahkan ketika salah satu pihak tidak hadir, pemeriksaan substansi tetap dilakukan melalui alat bukti dalam kerangka hukum acara dan juga melalui doktrin pembuktian dalam literatur fikih (sya'iyyah) yang digunakan sebagai penguat argumentasi (Asni, 2021).

5.3 Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad): Strategi Eksekusi Segera dalam Perkara Hadhanah

Kajian tentang putusan serta merta dalam perkara hadhanah menyatakan bahwa putusan serta merta adalah putusan yang dapat segera dieksekusi meskipun pihak lawan mengajukan upaya hukum; ia merupakan pengecualian dari kaidah umum bahwa putusan baru dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap, dan memiliki landasan yuridis meskipun dibatasi untuk perkara tertentu. Kajian yang sama menegaskan bahwa pertimbangan terpenting bagi hakim dalam memilih strategi putusan serta merta adalah "kepentingan terbaik anak" dan realisasi kemaslahatan. Temuan ini juga koheren dengan studi putusan hadhanah dalam perkara perceraian yang menunjukkan hakim tidak selalu menerapkan KHI secara otomatis, melainkan lebih mengutamakan kepentingan anak dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan (Arrasyid et al., 2024), sehingga putusan (termasuk strategi eksekusinya) diletakkan pada orientasi perlindungan (hifẓ al-nasl dalam horizon maqāṣid sering menjadi bahasa normatif yang dipakai dalam kajian-kajian putusan) (Arrasyid et al., 2024).

5.4 Putusan Perdamaian: Putusan yang Menguatkan Kesepakatan dan Bernilai Eksekutorial

Dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama, mediasi dapat berujung pada putusan perdamaian yang menyatakan para pihak telah berdamai dan menghukum para pihak untuk menaati isi kesepakatan; kajian atas putusan perdamaian pembagian harta bersama menyebut putusan perdamaian bersifat mengikat dan memiliki daya eksekutorial, serta dipandang sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, memuat rasa keadilan substantif, dan relevan dengan ketentuan al-Qur'an dan hadis (Hadiati & Ramadhan, 2022). Hal ini juga selaras dengan perspektif yang mengingatkan bahwa Islam mengenal jalur damai (ṣulḥ) sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, berdampingan dengan wilāyat al-qaḍā' (putusan hakim) (Wijayati & Rosadi, 2020). Dengan demikian, dalam "putusan menurut hukum Islam", dimensi perdamaian bukan antitesis dari putusan; ia dapat dilembagakan sebagai produk putusan yang menguatkan kesepakatan dan menutup sengketa secara formal (Hadiati & Ramadhan, 2022; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

6. Kekuatan Mengikat Putusan dan Pelaksanaannya (Eksekusi): dari Norma ke Realitas

Putusan hakim dipandang sebagai "hukum yang mengikat" bagi para pihak; dalam perspektif hukum Islam, hal itu berarti penetapan hak bagi pihak yang menang atas pihak yang kalah, sehingga secara substansial tidak ada perbedaan makna "mengikat" antara konsepsi hukum positif dan konsepsi hak dalam hukum Islam (Soleha & Adha, 2022). Karena itu, bila putusan tidak dipatuhi secara sukarela, putusan dapat dipaksakan melalui mekanisme eksekusi (Soleha & Adha, 2022). Namun, literatur juga menunjukkan bahwa perbedaan signifikan antara hukum Islam klasik dan praktik peradilan kontemporer terletak pada kelengkapan mekanisme eksekusi: misalnya, pelaksanaan eksekusi nafkah māḍiyah dalam praktik peradilan (Syar'iyah Court Banda Aceh) dapat melibatkan fase-fase seperti permohonan eksekusi, pembayaran biaya eksekusi, aanmaning, penetapan executorial beslag, perintah eksekusi, hingga lelang, sementara pengaturan rinci mengenai penyitaan atau lelang tidak dijumpai secara koheren dalam hukum Islam sebagaimana dipraktikkan pada peradilan modern. Temuan ini memperlihatkan bahwa "putusan menurut hukum Islam" dalam negara modern adalah kerja integrasi: substansi kewajiban/hak dapat diinspirasi dan dinormakan oleh hukum Islam, tetapi prosedur pemaksaannya mengikuti hukum acara dan perangkat eksekusi peradilan negara (Kamarusdiana, 2018).

Kesenjangan antara "putusan di atas kertas" dan "pemenuhan hak pascaputusan" tampak kuat dalam perkara nafkah pascacerai. Kajian mengenai pelaksanaan putusan tuntutan nafkah pascacerai menegaskan bahwa tanpa kesadaran hukum mantan suami, kepastian hukum bagi mantan istri tidak terwujud; karena itu, efektivitas eksekusi dipengaruhi peran aktif hakim—misalnya dengan memerintahkan pemenuhan kewajiban sebelum ikrar talak dibacakan, meskipun tidak selalu ada pengaturan eksplisit, sehingga hakim melakukan penemuan hukum berdasar prinsip hukum acara perdata dan mandat untuk memberi kepastian hukum (Fitri & Mannas, 2018). Dalam studi lain, peradilan agama di wilayah Madura digambarkan menerima prinsip "hakim aktif" secara terbatas (karena hukum acara perdata mengenal hakim pasif), dengan basis peraturan perundang-undangan yang memberikan hak ex officio; implementasinya antara lain memberi penjelasan kepada istri mengenai hak-hak pascacerai, menanyakan kehendak istri bila ia diam, memberi hak-hak istri ex officio jika istri hadir dan tidak nusyuz, serta menunda sidang ikrar talak untuk memberi ruang pemenuhan hak-hak istri (Rahman, 2021). Temuan ini menegaskan bahwa pelaksanaan putusan bukan hanya urusan tahap eksekusi; ia dapat "ditata" sejak desain amar dan manajemen persidangan oleh hakim (Fitri & Mannas, 2018; Rahman, 2021).

Namun, kendala struktural-legal juga ada: studi tentang penggunaan hak ex officio dalam penetapan mut'ah dan iddah menunjukkan salah satu sebab hakim enggan menggunakannya adalah kekhawatiran melanggar asas ultra petitum partium (larangan memberi lebih dari yang diminta), yang dirujuk pada ketentuan HIR/RBG, ditambah faktor ketidakhadiran pihak istri (verstek), serta kondisi ekonomi pihak suami dan variabel lain (Lubis, 2024). Kajian tentang perceraian akibat KDRT juga mencatat bahwa hak-hak perempuan pascaperceraian sering tidak termuat dalam amar putusan karena adanya aturan bahwa hakim tidak boleh memutus melampaui tuntutan (ultra petitum), sementara pihak berperkara kadang hanya menuntut perceraian tanpa menuntut hak-haknya. Di sinilah muncul dilema khas "putusan menurut hukum Islam" di peradilan modern: perlindungan substantif (misalnya hak-hak istri) dapat berbenturan dengan batasan prosedural-formal (ultra petitum) yang menjadi pagar legalitas putusan (Lubis, 2024).

Pada sisi lain, ada penelitian yang menempatkan keberanian hakim untuk memberi putusan ultra petitum (dalam batas terukur) sebagai "terobosan hukum" untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam konflik keluarga, meskipun praktik ini berhadapan dengan tradisi formalitas hukum acara. Variasi respons tersebut menunjukkan bahwa "putusan (vonis) menurut hukum Islam" tidak hanya soal "apa dalil syariahnya", tetapi juga bagaimana hakim menavigasi batas prosedural untuk memastikan putusan tidak berhenti sebagai simbol, melainkan efektif melindungi pihak rentan (Lubis, 2024; Rahman, 2021).

________________________________________

7. Orientasi Nilai Putusan: Keadilan, Kemaslahatan, Kepastian, dan Dimensi Amanah

Literatur tentang putusan menekankan bahwa dalam praktik terdapat kecenderungan putusan lebih menekankan keadilan prosedural daripada keadilan substantif; padahal, idealnya putusan tidak dapat dipisahkan dari nilai dasar (termasuk nilai transendental) yang menjadi fondasi negara dan kesadaran religius, sehingga putusan seharusnya berangkat dari dimensi vertikal (pertanggungjawaban kepada Tuhan) dan dimensi horizontal (keadilan antarmanusia) (Hadi et al., 2023). Perspektif ini kompatibel dengan gagasan bahwa amānah dalam hukum Islam sangat dekat dengan keadilan, bahkan keadilan disebut sebagai salah satu kriteria keberhasilan pemenuhan amānah (Fikriawan et al., 2021). Dengan demikian, putusan dalam horizon hukum Islam dapat dipahami sebagai perwujudan amanah kekuasaan mengadili: otoritas untuk memutus harus dipertanggungjawabkan bukan hanya secara horizontal (kepada publik/para pihak), tetapi juga secara moral-religius (Fikriawan et al., 2021; Hadi et al., 2023).

Dalam beberapa kajian, triadik tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian) dipakai untuk menjelaskan bagaimana hakim mempertimbangkan putusan. Misalnya, kajian tentang dinamika pacta sunt servanda mengutip gagasan bahwa hakim tidak hanya melihat hukum (denken system), tetapi juga hati nurani dengan memperhatikan keadilan dan kemanfaatan putusan; sekaligus menyebut kerangka prioritas tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, kepastian) (Azizah, 2020). Kerangka seperti ini sering dipakai untuk memahami mengapa dalam kasus tertentu hakim bergerak dari kepastian normatif menuju keadilan substantif, atau sebaliknya (Azizah, 2020; Hadi et al., 2023; Zulham, 2014).

Kecenderungan tersebut tampak nyata dalam perkara-perkara harta bersama. Penelitian mengenai penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menunjukkan bahwa ketentuan pembagian sama rata (dalam KHI dan UU Perkawinan) tidak selalu diterapkan secara kaku; hakim dapat mengambil solusi fleksibel dan kasuistis, meski upaya damai sering tidak berhasil (Wahyudi, 2014). Studi lain tentang disparitas putusan pembagian harta bersama menunjukkan putusan pada tingkat pertama dapat menekankan fakta kontribusi istri demi rasa keadilan dan kemaslahatan, sedangkan putusan tingkat banding/kasasi lebih normatif pada norma yang ada; perbedaan itu dijelaskan melalui lensa realisme hukum vs positivisme hukum (Saputra & Rosman, 2021). Bahkan, penelitian yang secara eksplisit memakai "perspektif maṣlaḥah" pada pembagian harta bersama menegaskan bahwa pertimbangan kemaslahatan dapat mempengaruhi rasio pembagian dan dibaca sebagai upaya menimbang kontribusi dan keadilan pembagian. Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bagaimana "putusan menurut hukum Islam" sering bergerak dalam medan maṣlaḥah: menimbang kontribusi, kebutuhan, dan dampak sosial, bukan semata mengulang formula normatif yang sama untuk semua kasus (Wahyudi, 2014).

Selain maṣlaḥah, 'urf (kebiasaan yang hidup) dan living law juga dipotret sebagai sumber pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan, termasuk dalam isu harta bersama dan praktik keluarga (misalnya besaran uang iddah, kawin lari, dan sebagainya). Kajian lain bahkan menempatkan 'urf sebagai dasar ratio decidendi yang membuat putusan lebih kontekstual dan berorientasi kemaslahatan, karena nilai kemaslahatan dapat terkandung dalam 'urf (Assad & Hasyim, 2021). Karena itu, "putusan menurut hukum Islam" di Indonesia dapat dipahami sebagai arena integrasi tiga lapis: teks normatif (syariah/fikih dan peraturan), fakta sosial ('urf/living law), dan penalaran hakim yang menautkan keduanya dalam pertimbangan (Assad & Hasyim, 2021; Hadi et al., 2023).

________________________________________

8. Contoh Konkret Penerapan Putusan Menurut Hukum Islam dalam Perkara

Pada perkara kewarisan, kajian terhadap putusan Pengadilan Agama tertentu menunjukkan bahwa pembagian warisan diputus dengan bertumpu pada prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, sekaligus mengacu pada KHI yang berlaku di Indonesia; pengadilan juga mempertimbangkan alat bukti yang diajukan penggugat untuk membantu hakim menentukan ahli waris yang berhak, sejalan dengan ketentuan KHI (disebutkan Pasal 171 huruf c) (Devy & Suci, 2020). Contoh ini memperlihatkan dua karakter putusan menurut hukum Islam dalam praktik peradilan negara: (i) integrasi sumber syariah (al-Qur'an/hadis) dengan kodifikasi nasional (KHI), dan (ii) orientasi prosedural pada pembuktian sebagai jalan menetapkan fakta dan status hukum para pihak (Devy & Suci, 2020; Rodliyah et al., 2022).

Pada saat yang sama, studi lain menunjukkan adanya ijtihad yudisial yang merekonstruksi ketentuan waris dalam al-Qur'an dan KHI dalam sejumlah putusan peradilan agama di beberapa daerah, misalnya rekonstruksi rasio bagian anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1 dalam konteks tertentu, atau memberi aset warisan kepada anak perempuan secara lebih luas dibanding rumusan tekstual (Amaliyah & Santoso, 2023). Bahkan, kajian tentang diskresi hakim dalam hukum keluarga Islam di Indonesia mencatat adanya sekurang-kurangnya sejumlah putusan Mahkamah Agung pada rentang waktu tertentu yang memberikan bagian setara kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, yang dibaca sebagai penekanan pada keadilan ketika norma tertulis dipersepsi tidak memberi keadilan. Dinamika ini menegaskan bahwa putusan (vonis) menurut hukum Islam tidak selalu identik dengan satu tafsir fikih; ia dapat menampilkan perbedaan paradigma (normatif-positivistik vs. progresif) dalam cara hakim mengoperasionalkan keadilan dan kemaslahatan (Zulham, 2014; Amaliyah & Santoso, 2023).

________________________________________

9. Kesimpulan

Putusan hukum (vonis) menurut hukum Islam—dalam pengertian keputusan resmi yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa perkara—dapat dipahami sebagai hukm (ketetapan/putusan) yang dilembagakan melalui otoritas mengadili (wilāyat al-qaḍā'), dibedakan dari penyelesaian damai (ṣulḥ) dan arbitrase (taḥkīm) (Hidayat et al., 2023; Wijayati & Rosadi, 2020). Dalam praktik peradilan modern (terutama peradilan agama Indonesia), putusan adalah produk tertulis yang diucapkan dalam sidang untuk mengakhiri sengketa; ia bertumpu pada pembuktian untuk membangun fakta hukum, lalu menautkan fakta itu dengan norma (hukum positif dan rujukan syariah seperti al-Qur'an, hadis, kaidah, serta KHI) dalam pertimbangan yang memadai (Devy & Suci, 2020; Rodliyah et al., 2022; Soleha & Adha, 2022; Witro, 2021).

Putusan mengikat para pihak dan dapat dipaksakan melalui eksekusi bila tidak ditaati, namun efektivitasnya dipengaruhi desain amar, peran aktif hakim, serta ketegangan prosedural seperti asas ultra petitum yang kadang membatasi perlindungan substantif—terutama bagi pihak rentan—sehingga muncul dorongan pada ijtihad/terobosan untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan (Fitri & Mannas, 2018). Pada akhirnya, "putusan menurut hukum Islam" tidak sekadar tindakan legal-formal, melainkan amanah keadilan yang harus memadukan kepastian prosedural, kemanfaatan, dan keadilan substantif dalam konteks sosial yang hidup (Hadi et al., 2023; Assad & Hasyim, 2021; Fikriawan et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. Jurnal Jatiswara, 38(2), 163–177. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509

Arrasyid, F., Pagar, P., & Tanjung, D. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia Through Supreme Court Circulars: A Maqasid Sharia Perspective. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 6(2), 208. https://doi.org/10.30659/jua.v6i2.29236

Asni, A. (2021). Putusan Serta Merta dalam Perkara Hadhanah di Pengadilan Agama dalam Rangka Perlindungan Anak. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 67–82. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4115

Assad, A. S., & Hasyim, B. (2021). Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court over the Islamic Inheritance Law. Al-Adalah, 17(2), 317–334. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565

Azizah, N. (2020). The Regulation of Marital Registration In Indonesia and Muslim Countries. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 5(2), 301–312. https://doi.org/10.24952/fitrah.v5i2.1927

Devy, S., & Suci, D. (2020). The Implementation of Verdict Execution on Providing Maḍiyah Maintenance Following Divorce According to Islamic Law (Case Study in Syar'iyyah Court Banda Aceh). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 4(2), 416. https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.6179

Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2021). The Paradigm of Progressive Judge's Decision and Its Contribution to Islamic Legal Reform in Indonesia. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(2), 249–262. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4730

Fitri, D., & Mannas, Y. A. (2018). Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.61

Hadi, M. N., Islamiyah, L., & Kurniawan, C. S. (2023). Conservatism on Islamic Legal Maxims: Judicial Interpretation of Polygamous Marriage at the Religious Courts of Mojokerto, Indonesia. Journal of Islamic Law, 4(2), 172–196. https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1637

Hadiati, M., & Ramadhan, F. (2022). Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage. Jurnal Konstitusi, 19(3), 643–672. https://doi.org/10.31078/jk1937

Hidayat, M. F., Wicaksono, A. P., & Purwanto, F. X. A. (2023). Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan Yuridis Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0626/Pdt.G/2017/PA.Bi. Jurnal Bedah Hukum, 7(2), 205–212. https://doi.org/10.36596/jbh.v7i2.1151

Kamarusdiana, K. (2018). Disparity In The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court). Jurnal Cita Hukum, 6(1), 19–44. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266

Khasanah, F. (2024). Maslahah Perspective in the Distribution of Shared Wealth: Analysis of Judge's Decision Number 584/Pdt.G/2021/PA.Pwr. Jurnal Keislaman, 7(1), 80–94. https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4015

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Lubis, A. H. (2024). Initiating The Paradigm Of Transitive Legal Consideration An Endeavor To Maintain The Dignity Of Judges Through Decisions. Judex Laguens, 2(3), 382–398. https://doi.org/10.25216/ikahi.2.3.12.2024.382-398

Rahman, H. (2021). Ekonomi Kolaboratif: Relasi Ekonomi dan Hukum di Era Disruptif. Masyrif Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(1). https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.494

Rais, I. (2019). The Settlement of Joint Property in Religious Courts of Indonesia (A Case in the Religious Court of South Jakarta). Al-Adalah, 15(2), 234. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i2.2484

Rodliyah, N., Liana, D., Muliawan, C., & Martinouva, R. A. (2022). Pemberian Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pesawaran (Studi Putusan: No. 0007/Pdt.G/2019/PA.Gdt.). Jurnal Hukum Malahayati, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4141

Saputra, M. Y., & Rosman, E. (2021). Judge Consideration on Nominal Determination Iddah and Mut'ah Lives in Epistemological Review. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 6(1), 25. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4018

Soleha, R. A., & Adha, L. H. (2022). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Terhadap Perkara Cerai Talak dan Akibat Hukumnya. Private Law, 2(2), 295–303. https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1121

Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA.Smn. Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 1(2), 179–200. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v1i2.1291

Wagiyanto, M. (2019). Regional Head Election (Pilkada) Dispute Settlement in the Perspectives of Sociology of Islamic Law. Al-Adalah, 16(1), 207–224. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.1982

Wahyudi, M. (2014). Judge's Discretion in Islamic Family Law: Indonesian Religious Courts Experience. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3(3), 203. https://doi.org/10.25216/jhp.3.3.2014.203-212

Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 209. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974

Witro, D. (2021). Decisions And Authority Of The Religious Courts On Sharia Economic Disputes. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 4(2), 165. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.311

Yuni, L. A., & Murjani, M. (2020). Gender Sensitivity at Judge's Verdicts in Samarinda and Magelang Religious Courts; The Implementation of PERMA Number 03 of 2017. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 15(2), 251–279. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v15i2.2714

Zulham, Z. (2014). The Concept of Amânah in Informed Consent. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 14(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1240