01665 - Putusan Bebas (Vrijspraak): Putusan yang Membebaskan Terdakwa karena Dakwaan Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan dalam Perspektif Hukum Islam

Acquittal (Vrijspraak): A Verdict Freeing the Defendant Due to Unproven Charges in the Perspective of Islamic Law

Abstrak

This article examines the concept of acquittal (vrijspraak) in the perspective of Islamic law, specifically in relation to the standard of proof required before a conviction can be imposed. Acquittal is the institutional consequence of the failure to meet the evidentiary standard of certainty (yaqīn) required by Islamic criminal law, reflected in the principle of bara'ah (presumption of acquittance), the rule that the burden of proof rests on the claimant, and the doctrine that any doubt (syak) must be resolved in favor of the accused. This article argues that the distinction between factual guilt and legal guilt is fundamental: a defendant may be acquitted not because the court has confirmed factual innocence, but because the prosecution has failed to prove the charge to the required standard of certainty free from reasonable doubt. Drawing on classical doctrines and contemporary comparative literature, this article further highlights the tension between the protective principles of Islamic evidentiary law and the practices of modern states that claim to implement Islamic criminal law, yet frequently adopt European procedural frameworks that undermine the very protections mandated by Islamic tradition.

Keywords: acquittal, vrijspraak, Islamic criminal law, burden of proof, presumption of innocence, standard of proof, bara'ah, doubt (syak)

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep putusan bebas (vrijspraak) dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan standar pembuktian yang dipersyaratkan sebelum pemidanaan dapat dijatuhkan. Putusan bebas merupakan konsekuensi institusional dari tidak terpenuhinya standar kepastian (yaqīn) yang dituntut hukum pidana Islam, yang tercermin dalam prinsip bara'ah (presumsi pembebasan), kaidah bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim, serta doktrin bahwa setiap keraguan (syak) harus diselesaikan untuk kepentingan terdakwa. Artikel ini berargumen bahwa pembedaan antara factual guilt dan legal guilt bersifat fundamental: terdakwa dapat dibebaskan bukan karena pengadilan mengonfirmasi ketidakbersalahan secara faktual, melainkan karena penuntut gagal membuktikan dakwaan pada standar kepastian yang bebas dari keraguan yang wajar. Dengan bertumpu pada doktrin klasik dan literatur komparatif kontemporer, artikel ini juga menyoroti ketegangan antara prinsip-prinsip protektif hukum pembuktian Islam dan praktik negara-negara modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam, namun sering kali mengadopsi kerangka prosedural Eropa yang justru menggerus perlindungan yang dimandatkan oleh tradisi Islam itu sendiri.

Kata kunci: putusan bebas, vrijspraak, hukum pidana Islam, beban pembuktian, praduga tidak bersalah, standar pembuktian, bara'ah, keraguan (syak)

________________________________________

1. Pendahuluan: Putusan Bebas sebagai Konsekuensi Tidak Terpenuhinya Standar Pembuktian

Dalam kerangka hukum pidana, putusan bebas (vrijspraak) pada hakikatnya adalah putusan yang mengakhiri proses pemidanaan dengan membebaskan terdakwa karena pembuktian tidak mencapai standar yang dipersyaratkan untuk menjatuhkan vonis bersalah, sehingga guilt yang dapat dinyatakan pengadilan adalah legal guilt (kesalahan secara hukum) dan bukan semata factual guilt (kesalahan faktual). Pembedaan antara factual guilt dan legal guilt penting karena seorang terdakwa dapat dibebaskan bukan karena pengadilan memastikan "secara faktual" ia tidak melakukan perbuatan, melainkan karena penuntut tidak berhasil membuktikan dakwaan sesuai standar pembuktian dan prosedur yang benar. Dengan demikian, putusan bebas merupakan bentuk institusional dari prinsip bahwa perampasan kebebasan tidak dapat dibenarkan tanpa pembuktian yang memadai, suatu gagasan yang juga diposisikan sebagai inti dari asas praduga tidak bersalah dalam banyak tradisi hukum, termasuk dalam artikulasi kaidah dan prosedur yang dibahas dalam sumber-sumber tradisional hukum pidana Islam (al-Qur'an, Sunna, dan fikih/fiqh klasik) (Findley, 2018).

Dalam hukum Islam, gagasan pembebasan terdakwa ketika dakwaan tidak terbukti berkelindan dengan apa yang dalam literatur disebut "presumption/principle of acquittance (bara'ah)"—yakni kecenderungan normatif untuk mempertahankan status kebebasan/ketidaktertuduhan sampai ada pembuktian yang meyakinkan untuk mengubah status tersebut ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977). Literatur tentang prinsip acquittance menegaskan bahwa apabila muncul keraguan dan bukti tidak mencukupi, maka konsekuensinya adalah putusan acquittance (putusan pembebasan) ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977). Selain itu, kajian tentang due process dalam hukum pidana Islam juga menempatkan standar pembuktian yang sangat menuntut (setara dengan "proof beyond a reasonable doubt") sebagai prasyarat untuk pemidanaan, sekaligus menyebut adanya prinsip praduga tidak bersalah dan perlindungan prosedural lainnya dalam tradisi Islam (Findley, 2018). Karena itu, meskipun istilah "vrijspraak" berasal dari tradisi hukum kontinental, substansi yang dimaksud—pembebasan akibat tidak terbuktinya dakwaan secara meyakinkan—dapat dijelaskan secara komprehensif melalui prinsip pembuktian dan keraguan (doubt) dalam hukum Islam sebagaimana dibahas dalam literatur kontemporer yang merujuk pada doktrin klasik ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Findley, 2018).

________________________________________

2. Landasan Normatif dalam Hukum Islam: Prinsip Bara'ah/Acquittance, Beban Pembuktian, dan Implikasi Keraguan

Salah satu fondasi konseptual putusan bebas dalam hukum Islam adalah prinsip acquittance (bara'ah) yang dipahami sebagai prinsip penting dalam usul fikih dan hukum pidana, serta dipandang berfungsi melindungi hak dan kebebasan individu dalam proses peradilan ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977). Kajian yurisprudensial atas prinsip acquittance menekankan bahwa beban berat untuk membuktikan tuduhan berada pada pihak yang mengajukan klaim (dalam konteks pidana, penuntut/negara), dan jika terdapat keraguan serta kekurangan bukti maka putusannya adalah acquittance (pembebasan) ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977). Kerangka ini selaras dengan pembahasan tentang praduga tidak bersalah yang dalam literatur komparatif sering dipersamakan dengan tuntutan agar penuntut membuktikan kesalahan terdakwa melampaui keraguan yang wajar, sekaligus diperdebatkan mengenai jangkauannya (apakah hanya aturan pembuktian di persidangan atau sikap normatif sepanjang proses pidana).

Dalam diskursus pembuktian, salah satu dalil normatif yang sering dikutip untuk menegaskan distribusi beban pembuktian adalah hadis Nabi yang dirumuskan sebagai "bukti (al-bayyinah) berada pada pihak yang mengklaim, dan sumpah berada pada pihak yang mengingkari" (Khah & Paji, 2023). Literatur tentang peran hakim dalam pembuktian menegaskan bahwa kaidah ini diakui dalam syariah dan fikih, dan digunakan untuk menata siapa yang memikul kewajiban mengajukan alat bukti atas fakta yang dipersengketakan (Khah & Paji, 2023). Jika dibaca dalam konteks putusan bebas, kaidah tersebut memberikan struktur argumentatif bahwa terdakwa tidak berkewajiban "membuktikan dirinya tidak bersalah" sebagai titik awal, melainkan dakwaan harus dibuktikan oleh pihak yang menuduh (Khah & Paji, 2023). Sejalan dengan itu, kajian due process dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa aturan-aturan prosedural dan pembuktian (termasuk standar pembuktian dan syarat-syarat alat bukti) dibahas dalam tradisi klasik, walaupun praktik negara-negara modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam sering kali tidak mengikuti perlindungan prosedural tersebut secara memadai (Findley, 2018).

Selain distribusi beban pembuktian, hukum Islam juga dikenal memiliki kaidah epistemik yang menempatkan "kepastian" (certainty) sebagai nilai kunci dalam pembuktian, yang diekspresikan dalam kaidah "certainty is not removed by doubt" (kepastian tidak hilang karena keraguan) (Khah & Paji, 2023). Literatur pembuktian menegaskan pembedaan antara kepastian (yang bertumpu pada bukti definitif) dan keraguan (yang berada "di antara dua hal" sehingga hati tidak condong dengan yakin), dan menempatkan kepastian sebagai basis yang tidak digugurkan oleh sekadar keraguan (Khah & Paji, 2023). Dalam konteks putusan bebas, kaidah ini dapat dipahami sebagai penyangga normatif bahwa pemidanaan—sebagai perubahan status terdakwa dari bebas menjadi terbebani hukuman—memerlukan tingkat kepastian yang lebih kuat daripada keadaan "ragu" (Khah & Paji, 2023). Literatur tentang presumption of innocence juga menekankan bahwa praduga tidak bersalah kerap dipahami terkait langsung dengan standar pembuktian yang tinggi; jika standar itu tidak terpenuhi, maka konsekuensi logisnya adalah putusan tidak bersalah.

________________________________________

3. Standar Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam dan Hubungannya dengan Putusan Bebas

Kajian komparatif tentang standar pembuktian menegaskan bahwa dalam litigasi pidana, standar pembuktian berfungsi menentukan apakah terdakwa dinyatakan bersalah atau dibebaskan (Umar & Khan, 2022). Dalam pembahasan standar pembuktian hukum Islam, karya yang membandingkan hukum Islam dan common law menjelaskan bahwa salah satu standar tertinggi dalam hukum Islam adalah yaqīn (kepastian), yang secara linguistik dipahami sebagai pengetahuan tanpa keraguan, sekaligus diperingatkan bahwa "kepastian" dalam common law tidak otomatis dapat dipakai untuk memahami yaqīn karena perbedaan konseptualnya (Umar & Khan, 2022). Dalam spektrum yang sama, kajian tentang hukum pembuktian syariah menegaskan bahwa standar pidana Islam menuntut "solid proof beyond doubt" (pembuktian kokoh melampaui keraguan) dan bahkan digambarkan sebagai salah satu standar pembuktian paling sulit dibanding yurisdiksi lain (Schmitt, 1982). Bila standar kepastian semacam ini tidak tercapai, maka putusan bebas menjadi konsekuensi yang koheren secara doktrinal karena pemidanaan tidak dibenarkan pada keadaan yang belum mencapai kepastian (Khah & Paji, 2023; Schmitt, 1982).

Literatur tersebut juga menguraikan adanya kategori keadaan bukti yang jatuh pada "syak" (keraguan). Kajian standar pembuktian dalam hukum Islam menyatakan bahwa ketika bukti yang diajukan mencapai "50 persen kepastian dan 50 persen ketidakpastian" (misalnya karena timbul keraguan dari pihak terdakwa), maka keadaan itu tidak lagi termasuk ẓann al-ghālib (dugaan kuat) dan "jatuh" menjadi syak (Umar & Khan, 2022). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengenali ambang-ambang epistemik dalam menilai kekuatan bukti; ketika ambang yang cukup kuat tidak terlampaui dan kondisi pembuktian berada dalam wilayah keraguan, putusan bebas adalah bentuk penerapan prinsip kehati-hatian terhadap risiko salah menjatuhkan hukuman (Schmitt, 1982; Umar & Khan, 2022). Sejalan dengan itu, kajian hukum pidana Islam yang membahas modernisasi pembuktian menegaskan bahwa "conviction … must be without reasonable doubt" (pemidanaan harus tanpa keraguan yang wajar), harus didasarkan pada keyakinan dan kepastian, bukan probabilitas semata, dan "any doubt is resolved in favour of the accused" (setiap keraguan diselesaikan untuk kepentingan terdakwa) (Schmitt, 1982).

Untuk menjembatani istilah "tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" dengan bahasa konsep dalam literatur, dapat dicatat bahwa diskursus common law mendefinisikan "beyond a reasonable doubt" sebagai keadaan ketika bukti membuat pengambil keputusan "tidak dapat yakin" atas kesalahan terdakwa jika keraguan yang wajar masih tersisa; karena itu penuntut harus membuktikan kesalahan melampaui keraguan yang wajar ketika kebebasan terdakwa dipertaruhkan (Cicchini, 2018). Literatur tentang praduga tidak bersalah juga mengartikulasikan "beyond a reasonable doubt" sebagai syarat bahwa pemidanaan hanya dapat terjadi ketika bukti "meninggalkan tidak ada keraguan yang wajar" bahwa terdakwa bersalah. Dalam hukum Islam, kajian due process menegaskan adanya "requirement of the equivalent of proof beyond a reasonable doubt for conviction" (syarat yang ekuivalen dengan beyond reasonable doubt untuk pemidanaan) (Findley, 2018). Dengan demikian, putusan bebas dalam perspektif hukum Islam dapat diposisikan sebagai konsekuensi dari tidak terpenuhinya standar pembuktian yang menuntut kepastian/ketiadaan keraguan yang wajar—baik dijelaskan dengan konsep yaqīn/syak (Umar & Khan, 2022) maupun dengan padanan "equivalent of beyond a reasonable doubt" (Findley, 2018; Schmitt, 1982).

________________________________________

4. Kaidah "Menggugurkan Hukuman karena Keraguan" dan Perlindungan dari Salah Hukum (Miscarriage of Justice)

Hukum pidana Islam memiliki formulasi yang sangat eksplisit tentang peran keraguan sebagai penghalang pemidanaan, terutama dalam perkara ḥudūd. Kajian tentang hukum pembuktian syariah menyatakan adanya hadis yang menjadi "underlying maxim" dalam penuntutan kejahatan syariah: "there is no penalty in the case of doubt" (tidak ada hukuman ketika ada keraguan), yang juga dirumuskan sebagai perintah untuk "avert the legal penalties hudud" (menghindarkan/menolak penerapan hudud) ketika terdapat keraguan (Schmitt, 1982). Secara langsung, kaidah ini adalah basis normatif untuk putusan bebas: ketika bukti tidak mencapai kepastian yang disyaratkan dan masih ada "doubt", maka sanksi tidak boleh dijatuhkan (Schmitt, 1982). Kajian tentang prinsip acquittance juga menegaskan bahwa bila terdapat keraguan dan bukti tidak cukup, maka putusan yang tepat adalah acquittance ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977), sehingga keraguan bukan sekadar faktor psikologis, melainkan variabel normatif yang mengubah hasil putusan.

Pada level kebijakan pembuktian, kaidah mengutamakan pembebasan ketika ada keraguan juga dapat dipahami sebagai mekanisme alokasi risiko kesalahan (risk of error) ke arah perlindungan individu. Studi tentang pembuktian dalam praktik peradilan pidana di Pakistan (dengan diskursus yang mengaitkan "favour" terhadap terdakwa dan beban pembuktian yang sangat tinggi) menyatakan bahwa "even a single doubt … is exploited in favour of him" (bahkan satu keraguan dieksploitasi untuk kepentingan terdakwa), dan penuntut dibebani kewajiban membuktikan perkara "beyond any shadow of doubt" (Zalman, 2018). Studi tersebut juga mengutip justifikasi normatif berbentuk maxim bahwa "it is better that 10 guilty persons be acquitted rather than 1 innocent person be convicted" (Zalman, 2018). Walaupun konteksnya adalah praktik sistem peradilan pidana Pakistan, narasi ini relevan untuk menjelaskan rasionalitas yang sering dipakai untuk membenarkan putusan bebas ketika pembuktian tidak mencapai standar yang dituntut: sistem lebih memilih risiko "membebaskan yang bersalah" daripada "menghukum yang tidak bersalah" (Zalman, 2018), sejalan dengan doktrin hukum Islam yang menolak pemidanaan dalam keadaan doubt (Schmitt, 1982).

Namun, literatur juga mengingatkan adanya ketegangan praktis: dedikasi yang berlebihan pada "benefit of the doubt" dapat menghasilkan pembebasan pelaku yang sebenarnya bersalah dan berpotensi menggerus kredibilitas hukum di mata publik. Kajian tentang pembuktian dan circumstantial evidence menyatakan bahwa "undue dedication to the rule of benefit of the doubt can lead to the acquittal of guilty persons" dan hal itu dapat "erode the credibility of the law" serta memunculkan tuntutan masyarakat atas praduga yang lebih keras terhadap terdakwa (Mahmoud, 2019). Catatan ini tidak menolak prinsip putusan bebas, tetapi menegaskan bahwa kebijakan pembuktian selalu berada pada tarik-menarik antara perlindungan individu dan akuntabilitas publik (Mahmoud, 2019), sehingga putusan bebas dalam perspektif hukum Islam perlu dipahami sebagai pilihan normatif berbasis perlindungan terhadap salah hukum, bukan sebagai klaim bahwa setiap pembebasan identik dengan kepastian "tidak melakukan."

________________________________________

5. Pembuktian (Alat Bukti) dan Kaitannya dengan Putusan Bebas: Kesaksian, Bukti Circumstantial, dan Teknologi Modern

Dalam hukum pembuktian syariah, bentuk dan kualitas alat bukti sangat menentukan apakah standar kepastian dapat dicapai atau justru tetap menyisakan keraguan yang berujung pada putusan bebas. Kajian tentang bukti dalam syariah menegaskan bahwa "main form of evidence is witness testimony" (bentuk utama bukti adalah kesaksian) (Schmitt, 1982). Di saat yang sama, kajian itu menyatakan bahwa banyak fuqaha menerima bukti circumstantial sebagai bukti yang sah "in all criminal cases other than hudud" (dalam seluruh perkara pidana selain hudud) (Schmitt, 1982). Pernyataan ini penting untuk memahami putusan bebas: jika perkara termasuk kategori yang memperkenankan circumstantial evidence, maka hakim dapat menilai rangkaian indikasi untuk membangun keyakinan; tetapi jika rangkaian tersebut tidak mencapai "assurance and certainty" dan masih menyisakan doubt, putusan bebas tetap merupakan hasil yang dituntut doktrin ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Schmitt, 1982).

Perkembangan teknologi modern—seperti DNA—juga dibahas dalam literatur sebagai sumber bukti baru, tetapi dengan batasan-batasan yang memengaruhi kemungkinan pemidanaan maupun pembebasan. Kajian tentang hukum bukti syariah dan teknologi menyatakan bahwa teknologi modern "can be comfortably incorporated as circumstantial proof" melalui konsep ijtihad, namun tidak boleh digunakan untuk membuktikan hudud tertentu (misalnya zina/adultery) karena akan bertentangan dengan objektif syariah, karakter hudud, dan prinsip privasi (Schmitt, 1982). Kajian tersebut juga menyebut penggunaan DNA paternity testing dalam konteks tertentu—misalnya verifikasi paternity atas permintaan istri untuk membuktikan "innocence" dalam kasus li'an, atau pembuktian paternity dalam hukum keluarga dan perdata—yang menunjukkan bahwa teknologi dapat dipakai untuk menguatkan posisi "tidak bersalah" dalam ranah-ranah tertentu (Schmitt, 1982). Jika dihubungkan dengan putusan bebas, batasan penggunaan bukti teknologi dalam perkara hudud memperbesar kemungkinan bahwa dakwaan tidak dapat mencapai standar pembuktian yang disyaratkan, sehingga keraguan yang tersisa harus berujung pada pembebasan ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Schmitt, 1982).

Dari sudut teori proses peradilan, literatur due process dalam hukum pidana Islam menekankan bahwa tradisi Islam membahas "order of proof, witness qualifications, and other evidentiary burdens" (tata urut pembuktian, kualifikasi saksi, dan beban pembuktian lainnya) (Findley, 2018). Namun, sumber yang sama juga menyatakan bahwa banyak negara modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam justru mengadopsi prosedur pidana dari Eropa pada abad ke-20 dan tidak merujuk secara memadai pada "constraints and protections" yang terdapat dalam hukum Islam sendiri (Findley, 2018). Ketidaksesuaian ini relevan bagi pembahasan putusan bebas karena dalam tradisi Islam, putusan bebas adalah keluaran yang wajar ketika standar dan beban pembuktian yang protektif benar-benar diterapkan; sebaliknya, bila praktik prosedural modern mengurangi perlindungan terdakwa, ruang bagi putusan bebas yang berbasis doubt dapat menyempit (Findley, 2018; Schmitt, 1982).

________________________________________

6. Putusan Bebas, Praduga Tidak Bersalah, dan Makna "Tidak Bersalah" Setelah Putusan

Putusan bebas dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari cara memahami praduga tidak bersalah sebagai konsep yang lebih luas daripada sekadar aturan pembuktian di persidangan. Literatur tentang praduga tidak bersalah menunjukkan adanya perbedaan konsepsi: banyak sarjana menyamakan praduga tidak bersalah dengan kewajiban penuntut membuktikan kesalahan melampaui keraguan yang wajar (sehingga dipahami semata sebagai "rule of evidence"), tetapi ada pula argumen bahwa praduga tersebut harus dipahami lebih luas sebagai relasi normatif antara warga dan negara sepanjang proses pidana. Dalam debat serupa, kajian tentang dua putusan acquittal di Skotlandia menegaskan bahwa presumption of innocence dapat dipahami dalam dua arti: (i) aturan bahwa penuntut memikul beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan "beyond reasonable doubt", dan (ii) tuntutan bahwa perlakuan terhadap terdakwa "should as far as possible be consistent with their being innocent" (sejauh mungkin konsisten dengan statusnya sebagai tidak bersalah). Dua dimensi ini memperkuat dasar normatif putusan bebas: ketika dakwaan tidak terbukti sesuai standar, bukan hanya hasil putusan yang "membebaskan," tetapi juga sikap institusional yang selayaknya mengembalikan status terdakwa sebagai pihak yang harus diperlakukan konsisten dengan ketidakbersalahan.

Meski demikian, literatur juga menekankan bahwa putusan bebas tidak identik dengan deklarasi "innocence" dalam arti faktual. Kajian tentang praduga tidak bersalah membedakan factual guilt dan legal guilt: seseorang bisa saja "faktual" melakukan perbuatan, tetapi tidak dapat dinyatakan bersalah secara hukum bila penuntut gagal membuktikan sesuai standar dan due process. Sejalan dengan itu, kajian mengenai dampak putusan pidana dalam perkara perdata menyatakan secara eksplisit bahwa "acquittals … do not mean that the person is innocent" dan bahwa pembebasan tidak menciptakan praduga hukum dalam perkara perdata sebagaimana halnya putusan bersalah/conviction. Dalam kerangka hukum Islam, konsekuensi praktisnya adalah: putusan bebas harus dibaca sebagai implementasi standar pembuktian yang menolak pemidanaan dalam keadaan doubt ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Schmitt, 1982), bukan sebagai klaim epistemik bahwa pengadilan telah mengonfirmasi "tidak terjadi" secara faktual.

Dengan demikian, bila pengguna istilah "dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" bermaksud menekankan bahwa pemidanaan hanya sah bila keyakinan hakim terbentuk melalui pembuktian yang memenuhi standar, maka literatur hukum Islam mendukung gagasan tersebut melalui: (i) prinsip acquittance dan beban pembuktian pada penuntut ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Khah & Paji, 2023); (ii) tuntutan kepastian/ketiadaan doubt untuk pemidanaan serta resolusi doubt bagi terdakwa (Schmitt, 1982); dan (iii) konsepsi praduga tidak bersalah sebagai aturan pembuktian sekaligus sikap normatif terhadap terdakwa. Di titik inilah "putusan bebas menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai keluaran yang bukan sekadar prosedural, melainkan juga etis: ia mencegah negara menjatuhkan hukuman pada keadaan pengetahuan yang belum mencapai kepastian yang dituntut syariah (Findley, 2018; Schmitt, 1982).

________________________________________

7. Tantangan Implementasi Kontemporer: Ketika Praktik Negara Menyimpang dari Perlindungan Acquittance

Literatur tentang due process dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa meskipun prinsip dan aturan prosedural dapat ditemukan dalam sumber tradisional, "few of these rules and principles are followed in the modern-day practice of Islamic criminal law" (hanya sedikit yang diikuti dalam praktik modern), karena negara-negara cenderung mengadopsi hukum acara pidana Eropa abad ke-20 tanpa memperhatikan perlindungan internal hukum Islam (Findley, 2018). Temuan ini penting: putusan bebas sebagai konsekuensi standar pembuktian tinggi akan berfungsi secara adil jika keseluruhan ekosistem prosedural—mulai dari pengumpulan bukti, pengujian bukti, sampai standar evaluasi keraguan—selaras dengan prinsip protektif yang sama (Findley, 2018; Schmitt, 1982). Jika prosedur modern menggeser keseimbangan ke arah "crime control" atau kepentingan keamanan semata, maka prinsip acquittance dan kecenderungan pembebasan ketika doubt muncul dapat tereduksi (Findley, 2018; Schmitt, 1982).

Sebagai ilustrasi problematik, kajian tentang pengadilan revolusioner Islam di Iran menyatakan bahwa prinsip "tidak ada yang dinyatakan bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan yang kompeten" dinyatakan dalam konstitusi Iran dan diletakkan pada prinsip acquittal (Hayati & Ali, 2022). Namun, sumber yang sama juga mengkritik adanya ketentuan-ketentuan yang berorientasi keamanan yang dapat "undermine the principle of acquittal" (melemahkan prinsip acquittal), termasuk contoh aturan yang menempatkan beban pada terdakwa untuk membuktikan ketidaktahuannya dalam unsur tertentu (Hayati & Ali, 2022). Di ranah yang lebih konseptual, kajian tentang legalitas dan diskresi yudisial di Iran menyatakan bahwa "judge's knowledge" diinkorporasikan sebagai bentuk pembuktian dalam hudud bersama bentuk bukti tradisional seperti pengakuan dan kesaksian, yang pada gilirannya "enhanced … the agency of the judge" (menguatkan agensi/diskresi hakim) (Westen, 1980). Kedua sumber ini menunjukkan bahwa praktik negara bisa membentuk ulang cara "kepastian" dan "doubt" dioperasionalisasikan; padahal, dalam desain protektif hukum Islam, doubt seharusnya menghalangi pemidanaan dan mengarahkan pada pembebasan ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Schmitt, 1982).

________________________________________

8. Penutup

Putusan bebas (vrijspraak) dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai keluaran yang niscaya ketika dakwaan tidak terbukti pada tingkat kepastian yang disyaratkan, sehingga keraguan yang tersisa harus diselesaikan untuk kepentingan terdakwa ("Fifth Amendment: Double Jeopardy," 1977; Schmitt, 1982). Dasar normatifnya berakar pada prinsip acquittance/bara'ah dan kaidah pembuktian bahwa bukti berada pada pihak yang mengklaim (penuntut), sedangkan terdakwa berada pada posisi yang dilindungi dari perubahan status (pemidanaan) tanpa pembuktian yang memadai (Khah & Paji, 2023). Literatur juga menunjukkan bahwa tradisi hukum pidana Islam menuntut standar pembuktian yang sangat tinggi (setara dengan "beyond reasonable doubt"), mengenali kategori keraguan (syak) sebagai alasan kuat untuk tidak menjatuhkan hukuman, serta memiliki kaidah eksplisit untuk menggugurkan hudud ketika terdapat doubt (Schmitt, 1982; Umar & Khan, 2022). Pada saat yang sama, putusan bebas perlu dipahami sebagai "ketidakbersalahan secara hukum" (legal innocence) akibat gagalnya pembuktian, bukan selalu sebagai konfirmasi "ketidakbersalahan faktual," sehingga tidak tepat menjadikannya identik dengan deklarasi kebenaran faktual yang final. Akhirnya, literatur kontemporer memperingatkan adanya jarak antara doktrin protektif tersebut dan praktik negara modern yang mengklaim menerapkan hukum pidana Islam, sehingga penguatan putusan bebas sebagai instrumen keadilan mensyaratkan konsistensi prosedural dan kesetiaan pada prinsip pembuktian yang menolak pemidanaan di bawah bayang-bayang keraguan (Findley, 2018; Hayati & Ali, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Cicchini, M. D. (2018). The battle over the burden of proof: A report from the trenches. University of Pittsburgh Law Review, 79(1). https://doi.org/10.5195/lawreview.2017.525

Fifth Amendment: Double jeopardy. (1977). The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), 68(4), 555. https://doi.org/10.2307/1142417

Findley, K. A. (2018). Reducing error in the criminal justice system. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3175448

Hayati, M., & Ali, N. (2022). Ex-officio rights in talak divorce. Mazahib, 21(1), 93–116. https://doi.org/10.21093/mj.v21i1.4219

Khah, Z. M., & Paji, A. K. (2023). The legal-criminal aspects of Iran's anti-money laundering law in light of the FATF recommendations. Journal of Money Laundering Control, 27(4), 780–789. https://doi.org/10.1108/jmlc-06-2023-0104

Mahmoud, E. A. A. (2019). Res judicata of criminal judgement before the civil judge: A comparative between Jordanian legislation and Syrian legislation. JLPG. https://doi.org/10.7176/jlpg/88-27

Schmitt, D. L. (1982). Fifth amendment: Twice jeopardizing the rights of the accused: The Supreme Court's "Tibbs" and "Kennedy" decisions. The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), 73(4), 1474. https://doi.org/10.2307/1143291

Umar, M. S., & Khan, N. (2022). Anti-terrorism courts' convictions in trials of sectarian-terrorism crimes: A case study of the Punjab province of Pakistan. Asian Journal of Comparative Politics, 7(4), 805–819. https://doi.org/10.1177/20578911221103441

Westen, P. (1980). The three faces of double jeopardy: Reflections on government appeals of criminal sentences. Michigan Law Review, 78(7), 1001. https://doi.org/10.2307/1288091

Zalman, M. (2018). The anti-Blackstonians. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3145185