01664 - Putusan Akhir Dalam Sistem Peradilan Agama Indonesia: Kajian Konseptual, Struktural, Dan Implementatif Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep putusan akhir (eind vonnis) dalam sistem peradilan agama Indonesia secara komprehensif, meliputi dimensi konseptual, struktural, dan implementatif dari perspektif hukum Islam. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menelaah kedudukan putusan akhir sebagai instrumen penutup pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan tertentu, perbedaannya dengan putusan sela, struktur anatomi putusan, sifat amar, kekuatan hukum tetap (inkracht), serta tantangan eksekusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan akhir tidak hanya berfungsi sebagai penutupan formal pemeriksaan perkara, tetapi sekaligus merupakan medium ijtihad hakim yang mengintegrasikan hukum positif, sumber-sumber hukum Islam, dan orientasi kemaslahatan (maslahah/maqasid) guna mencapai keadilan substantif. Finalitas putusan dan keberhasilan eksekusi menjadi parameter kunci agar putusan akhir dapat menjadi instrumen efektif pemulihan hak. Pembahasan juga mencakup jalur non-litigasi melalui arbitrase/tahkim yang menekankan sifat final and binding, namun tetap menyisakan tantangan tersendiri dalam relasi dengan pengadilan negara.

Kata Kunci: Putusan Akhir; Peradilan Agama; Hukum Islam; Inkracht; Eksekusi; Maqasid Syariah

 

Abstract

This article comprehensively examines the concept of final judgment (eind vonnis) in the Indonesian religious court system, encompassing conceptual, structural, and implementative dimensions from an Islamic law perspective. Employing a normative juridical method with a literature synthesis approach, this study analyzes the position of the final judgment as an instrument concluding case examination at a particular court level, its distinction from interlocutory decisions, the anatomical structure of judgments, the nature of the operative part (amar), permanent legal force (inkracht), and enforcement challenges. The findings demonstrate that a final judgment does not merely function as a formal closure of case examination, but simultaneously serves as a medium for judicial ijtihad that integrates positive law, Islamic legal sources, and an orientation toward public interest (maslahah/maqasid) in pursuit of substantive justice. The finality of judgments and successful enforcement constitute key parameters for a final judgment to function as an effective instrument for the restoration of rights. The discussion also encompasses non-litigation channels through arbitration/tahkim that emphasize the final and binding nature of decisions, while still presenting distinct challenges in their relationship with state courts.

Keywords: Final Judgment; Religious Court; Islamic Law; Inkracht; Enforcement; Maqasid Syariah

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks peradilan, putusan dipahami sebagai pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara/sengketa antara para pihak yang berkepentingan (Amin et al., 2022; Chintya, 2023; Dewi, 2021). Pengertian yang sejalan juga tampak dalam kajian tentang putusan di peradilan agama dan peradilan pidana: putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di sidang pengadilan terbuka, dan diarahkan untuk penyelesaian perkara—baik sengketa perdata maupun perkara pidana (Chintya, 2023; Dewi, 2021).

Dari sudut fungsi, pemeriksaan perkara pada akhirnya "diakhiri dengan suatu putusan," dan secara fungsional putusan hakim dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan sela (Dewi, 2021; S, 2024). Dalam literatur hukum acara yang dikaji pada lingkungan peradilan agama—serta diperbandingkan dengan praktik peradilan lain—putusan akhir dijelaskan sebagai putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu (Afida, 2023; Dewi, 2021; S, 2024), yakni putusan yang menutup rangkaian pemeriksaan (pembuktian dan penilaian duduk perkara) pada satu tingkat peradilan tertentu, meskipun dalam sistem berjenjang masih dimungkinkan adanya upaya hukum pada tingkat berikutnya sesuai hukum acara yang berlaku (Dewi, 2021; S, 2024).

Bertolak dari pemahaman tersebut, artikel ini berupaya mengkaji secara komprehensif konsep putusan akhir dalam sistem peradilan agama Indonesia, mencakup: kedudukan putusan akhir dalam peradilan Islam dan peradilan agama di Indonesia; perbedaan putusan akhir dengan putusan sela; struktur dan anatomi putusan akhir; sifat amar putusan akhir; kekuatan mengikat dan inkracht; putusan verstek sebagai putusan akhir; ratio decidendi dan penemuan hukum; orientasi kemaslahatan; disparitas putusan dan peran KHI; tantangan eksekusi; serta putusan akhir di jalur non-litigasi.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis). Data dikumpulkan melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan dengan topik putusan akhir dalam peradilan agama Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep, struktur, dan implementasi putusan akhir dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Putusan Akhir dalam Peradilan Islam dan Peradilan Agama di Indonesia

Dalam horizon hukum Islam, putusan hakim diproyeksikan untuk mengakhiri perselisihan dan menghilangkan perbedaan pendapat yang terjadi di antara para pihak (Amin et al., 2022; Taufik, 2022). Pada saat yang sama, praktik peradilan agama di Indonesia memperlihatkan bahwa putusan tidak berdiri sebagai teks semata, melainkan lahir dari proses pemeriksaan perkara dan pembuktian, serta memerlukan argumentasi yang memadai pada bagian pertimbangan hukum (Ismail & Mujib, 2023; Nurjaman et al., 2023). Karena itu, kualitas putusan—termasuk putusan akhir—sering dinilai dari kedalaman dan susunan pertimbangan hukumnya yang memuat prinsip, teori, dan argumen hukum, sebab pertimbangan tersebut mencerminkan rasionalitas putusan dan arah keadilan yang hendak dicapai (Ismail & Mujib, 2023; Nurjaman et al., 2023).

Secara kelembagaan, peradilan agama di Indonesia adalah peradilan khusus bagi orang-orang beragama Islam untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dewi, 2021). Dalam kerangka itu, peradilan agama menghasilkan produk hukum utama yang sejak berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama dipetakan ke dalam dua bentuk: putusan dan penetapan (Dewi, 2021; S, 2024). Pembedaan ini penting karena putusan sebagai jurisdiction contentiosa terkait sengketa/konflik antarpihak yang harus diputus, sedangkan penetapan—sering dikaitkan dengan jurisdictie voluntaria—berhubungan dengan permohonan yang tidak berwatak sengketa dalam arti yang sama (Dewi, 2021; S, 2024).

Dalam praktik perceraian pun, kajian menunjukkan adanya diskursus bahwa cerai gugat sebagai perkara kontensius berujung pada putusan hakim, sementara pada cerai talak terdapat pembahasan bahwa hasil akhirnya "seharusnya berbentuk penetapan," namun dalam praktik dapat juga dituangkan dalam bentuk putusan—antara lain agar tersedia kanal banding/kasasi (S, 2024; Wati et al., 2023). Nuansa ini menunjukkan bahwa konsep "putusan akhir" tidak hanya terkait penutupan pemeriksaan perkara, tetapi juga terkait desain produk peradilan yang berdampak pada akses para pihak terhadap upaya hukum (S, 2024; Wati et al., 2023).

3.2 Putusan Akhir vs. Putusan Sela: Fungsi, Waktu, dan Akibat Prosesual

Literatur hukum peradilan agama menegaskan bahwa berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara terdapat dua macam putusan: putusan akhir dan putusan sela (Dewi, 2021; S, 2024). Putusan sela dipahami sebagai putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, biasanya untuk membantu atau memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan, sehingga bersifat sementara dan tidak final (Farkhani, 2018; Khamdiyati & Mustafa, 2022; S, 2024). Karena sifatnya yang tidak final, putusan sela dipahami sebagai putusan antara yang mendahului putusan akhir—misalnya untuk menjawab isu prosedural tertentu—sedangkan putusan akhir adalah putusan yang dikeluarkan hakim untuk mengakhiri suatu perkara (Farkhani, 2018; Khamdiyati & Mustafa, 2022; S, 2024). Dalam kajian lain yang membahas praktik putusan sela di konteks acara perdata dan rujukannya pada ketentuan HIR/Rv, putusan sela ditegaskan sebagai putusan "bukan putusan akhir" yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung (Farkhani, 2018; Permana, 2018).

Sementara itu, putusan akhir lazim disebut eind vonnis dan dipandang sebagai putusan yang bersifat materiil, yakni menutup pemeriksaan pokok perkara pada tingkat itu (Amin et al., 2022; Khamdiyati & Mustafa, 2022). Di lingkungan peradilan agama, sebuah studi analisis putusan ekonomi syariah secara eksplisit menegaskan: "putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu," dan putusan tersebut dapat berupa putusan yang mengakhiri proses meskipun pokok perkara materiil tidak disentuh karena cacat formil—misalnya ketika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Afida, 2023; S, 2024). Dengan demikian, penanda "akhir" di sini adalah finalitas proses pemeriksaan pada tingkat tersebut secara prosedural, bukan semata-mata "menang-kalah" pada pokok sengketa (Afida, 2023; S, 2024).

3.3 Struktur dan Anatomi Putusan Akhir: Dari "Duduk Perkara" ke "Amar"

Konstruksi putusan—termasuk putusan akhir—dalam kajian peradilan agama dipahami sebagai pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara (Chintya, 2023; Dewi, 2021). Dalam uraian tentang pertimbangan hukum di pengadilan agama, bagian "alasan memutus" (pertimbangan) lazim diawali dengan kata "menimbang," dan bagian "dasar memutus" sering diawali dengan kata "mengingat" (Dewi, 2021). Pada bagian pertimbangan tersebut, keterangan para pihak, dalil-dalil, serta alat bukti yang diajukan harus ditimbang satu per satu secara saksama—tidak boleh ada yang luput—karena pertimbangan menjadi fondasi rasional amar putusan (Dewi, 2021; Nurjaman et al., 2023).

Dalam studi putusan cerai gugat di pengadilan agama, struktur isi putusan dirinci meliputi kepala putusan, identitas para pihak, ringkasan gugatan, petitum, amar putusan (diktum), serta keterangan lain yang relevan (Ismail & Mujib, 2023). Pola sistematika demikian konsisten dengan penekanan bahwa putusan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui argumentasi yang bisa ditelusuri publik, sejalan dengan asas bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat (Maulana & Kelib, 2022; Putri et al., 2024). Bahkan dalam perspektif tata kelola peradilan (good governance), ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus mampu dipertanggungjawabkan, dan pertimbangan hukum menjadi instrumen agar para pihak maupun publik mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Maulana & Kelib, 2022; Putri et al., 2024).

3.4 Sifat Amar Putusan Akhir: Deklaratoir, Konstitutif, dan Kondemnatoir

Dalam literatur hukum acara, putusan akhir dapat diklasifikasikan menurut sifat amar menjadi: (1) putusan declaratoir yang menyatakan apa yang menjadi hukum; (2) putusan konstitutif/constitutif yang mengakhiri keadaan hukum lama atau menciptakan keadaan hukum baru; dan (3) putusan kondemnatoir/condemnatoir yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi tertentu (Ali & Pratiwi, 2020; Iasra et al., 2023). Tipologi ini juga digunakan dalam pembahasan putusnya perkawinan: analisis perkara perceraian menegaskan bahwa memutus ikatan perkawinan melalui perceraian bukan sekadar deklarasi, melainkan putusan konstitutif yang menghentikan keadaan hukum lama dan melahirkan status hukum baru—suami-istri menjadi duda-janda (Ali & Pratiwi, 2020). Sejalan dengan itu, kajian mengenai putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan, yang menunjukkan adanya konsekuensi perubahan status yang memang berwatak konstitutif dalam banyak perkara keluarga (Ali & Pratiwi, 2020; Retnowulandari, 2018).

Di sisi lain, putusan kondemnatoir tampak penting dalam perkara-perkara yang memerintahkan pemenuhan kewajiban tertentu—misalnya kewajiban nafkah (nafkah iddah/mut'ah) pascacerai talak—yang seringkali memerlukan strategi implementasi agar amar tidak berhenti di atas kertas (Hasibuan et al., 2023; Oslami, 2022). Dengan demikian, pemahaman sifat amar putusan akhir bukan isu klasifikasi abstrak, melainkan terkait langsung dengan eksekutabilitas putusan dan perlindungan efektif bagi pihak yang berhak (Hasibuan et al., 2023; Oslami, 2022; Salim, 2018).

3.5 Kekuatan Mengikat dan "Kekuatan Hukum Tetap" (Inkracht): Kapan Putusan Akhir Menjadi Final secara Hukum?

Kajian putusan di peradilan agama dan hukum acara menegaskan bahwa putusan mempunyai kekuatan mengikat apabila telah berkekuatan hukum tetap; suatu putusan dianggap berkekuatan hukum tetap ketika tidak ada upaya hukum yang ditempuh dan tenggang waktu upaya hukum telah selesai (Amin et al., 2022; Salim, 2018). Dalam perkara perceraian bagi pemeluk Islam, ketentuan yang dikutip dalam kajian tentang penetapan awal masa iddah menyatakan bahwa perceraian beserta akibat-akibatnya bagi mereka yang beragama Islam dihitung sejak "jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" (Noor et al., 2023). Ketegasan mengenai keterkaitan akibat hukum dengan status berkekuatan hukum tetap juga tampak pada pembahasan prosedur ikrar talak: sebelum talak diikrarkan dalam konstruksi prosedural peradilan agama, putusan perlu terlebih dahulu memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ditegaskan dalam pembahasan yang merujuk ketentuan KHI (Heriyanto et al., 2023; Maharani et al., 2019).

Namun, terdapat pula problematika ketika putusan yang secara formal telah inkracht tidak otomatis memberikan manfaat jika tidak dapat dijalankan. Studi mengenai putusan verstek ekonomi syariah menunjukkan bahwa meskipun putusan diputus verstek dan inkracht, pihak yang kalah dapat tidak melaksanakan putusan secara sukarela sehingga penggugat perlu mengajukan eksekusi; bahkan dalam situasi tertentu—misalnya terkait jaminan fidusia yang telah dialihkan—eksekusi dapat menemui jalan buntu sehingga putusan kehilangan manfaat praktis bagi penggugat (Nurjaman et al., 2023). Artinya, "final" dalam arti berakhirnya pemeriksaan perkara pada tingkat tertentu (Afida, 2023; S, 2024) dan "final" dalam arti inkracht (Noor et al., 2023; Salim, 2018) harus dibaca bersama dengan dimensi eksekusi agar tujuan penyelesaian sengketa benar-benar tercapai (Nurjaman et al., 2023; Oslami, 2022).

3.6 Putusan Verstek sebagai Putusan Akhir: Finalitas yang Bersyarat pada Upaya Verzet

Di lingkungan peradilan agama, putusan verstek merupakan salah satu bentuk produk putusan yang dapat memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak ada perlawanan (verzet) dari pihak tergugat/termohon (S, 2024). Putusan verstek dijatuhkan ketika pihak tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan, dan ketentuan ini dibahas dengan merujuk penerapan norma hukum acara—misalnya rujukan pada Pasal 126 HIR—dalam praktik peradilan agama (S, 2024). Dengan demikian, putusan verstek dapat berfungsi sebagai putusan akhir yang menutup pemeriksaan perkara pada tingkat itu (S, 2024), tetapi finalitasnya berkait dengan ada atau tidaknya perlawanan verzet sebagai mekanisme korektif (S, 2024).

Walau demikian, literatur juga menyoroti implikasi keadilan dari putusan verstek, khususnya dalam perkara cerai talak dan isu keadilan gender. Kajian tentang verstek pada cerai talak menilai bahwa putusan verstek dapat memposisikan istri pada posisi lemah karena hak untuk didengar dan membela diri tereduksi, sehingga dipandang bertentangan dengan asas equality before the law bila tidak dikelola secara bijak oleh hakim (S, 2024). Artinya, sekalipun secara prosedural putusan verstek dapat menjadi putusan akhir, prinsip perlindungan prosesual dan kesetaraan tetap menjadi parameter penting dalam menilai kualitas putusan (Ismail & Mujib, 2023; S, 2024).

3.7 Ratio Decidendi dan Penemuan Hukum: Putusan Akhir sebagai Artefak Ijtihad Hakim

Putusan akhir tidak hanya "mengakhiri pemeriksaan perkara," tetapi sekaligus menjadi medium di mana hakim menampilkan ratio decidendi—alasan dan dasar putusan—yang wajib memuat rujukan pasal tertentu, peraturan perundang-undangan terkait, atau dasar hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili (Dewi, 2021; Putri et al., 2024). Dalam kajian penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, ditegaskan bahwa semua putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, dan pertimbangan hukum harus didasarkan pada alasan penilaian serta dasar hukum yang tepat dan benar (Dewi, 2021; Putri et al., 2024). Perspektif ini beririsan dengan gagasan bahwa putusan pengadilan adalah bentuk law in concreto—hukum dalam kasus konkret—yang menampilkan bagaimana norma diterapkan pada fakta perkara (Putri et al., 2024; Rosadi, 2019).

Dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama, beberapa kajian menegaskan bahwa hakim peradilan agama merujuk Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para fuqaha/kitab-kitab fikih dalam pertimbangan putusannya (Hasyyati et al., 2023; Taufik, 2022). Pada saat yang sama, kebutuhan penemuan hukum dan interpretasi muncul ketika norma tertulis tidak sepenuhnya memadai; studi metode interpretasi menekankan pentingnya interpretasi hukum dan relevansinya dengan ijtihad sebagai bagian dari penemuan hukum, terutama pada putusan yang dibuat hakim agama untuk memecahkan persoalan para pihak (Izzah, 2022). Dalam paradigma lain, kajian tentang penemuan hukum cerai gugat menegaskan bahwa hakim memandang realitas sebagai sesuatu yang tidak sempurna dalam aturan, sehingga hakim berkewajiban menggali hukum yang hidup di masyarakat sambil tetap merujuk perangkat normatif seperti KHI, sekaligus memperhatikan adanya dinamika aturan—misalnya rujukan pada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur nafkah dalam cerai gugat (Hasyyati et al., 2023). Keseluruhan ini menunjukkan bahwa putusan akhir di peradilan agama seringkali merupakan hasil integrasi antara hukum positif, sumber-sumber hukum Islam, dan penalaran ijtihadi untuk mencapai keadilan substantif (Hasyyati et al., 2023; Izzah, 2022; Nurjaman et al., 2023).

3.8 Maslahah/Maqasid dalam Putusan Akhir: Orientasi Kemaslahatan sebagai Ukuran Keadilan Putusan

Salah satu kerangka penilaian penting dalam hukum Islam adalah orientasi kemaslahatan. Dalam kajian putusan verstek ekonomi syariah, kemanfaatan putusan disandingkan dengan konsep maslahat sebagai "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan," dan bahkan dikutip pandangan bahwa maslahah dipandang sebagai tujuan akhir pensyariatan hukum-hukum (Nurjaman et al., 2023). Dengan kerangka ini, kualitas putusan akhir tidak cukup diukur dari ketepatan prosedural, tetapi juga dari apakah putusan itu menghadirkan kemaslahatan bagi para pihak—termasuk dalam konteks eksekusi dan kepatuhan sukarela (Nurjaman et al., 2023; Oslami, 2022).

Selaras dengan itu, kajian tentang "hak ex officio" hakim dalam cerai talak dari perspektif maqasid syariah menunjukkan argumentasi bahwa penggunaan kewenangan hakim—misalnya untuk menjaga hak mantan istri pascaperceraian—diposisikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan pada level dharuriyyat (Hasibuan et al., 2023; Pakarti, 2023). Dengan demikian, putusan akhir dalam perspektif hukum Islam idealnya tidak berhenti pada penyelesaian formal sengketa, tetapi diarahkan untuk menjaga tujuan-tujuan syariah yang konkret dalam kehidupan para pihak (Nurjaman et al., 2023; Pakarti, 2023).

3.9 Putusan Akhir, Keseragaman, dan Disparitas: KHI sebagai Upaya Unifikasi yang Tetap Menyisakan Perdebatan

Dalam praktik peradilan agama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering dipahami sebagai perangkat unifikasi untuk mengisi kekosongan hukum materiil dan mengurangi disparitas putusan yang sebelumnya dipengaruhi keragaman kitab fikih rujukan hakim (Yasin, 2016). Namun, kajian mengenai disparitas produk hakim menunjukkan adanya perbedaan persepsi: sebagian hakim memandang KHI bukan sumber hukum formil yang mengikat karena lahir melalui Instruksi Presiden, sementara yang lain menempatkannya sebagai rujukan penting demi keseragaman dan kepastian hukum; disparitas putusan juga disebut dipengaruhi perbedaan mazhab dan kebebasan hakim dalam menemukan dasar hukum yang diyakini (Syukri et al., 2018). Studi lain menegaskan bahwa kedudukan Inpres 1/1991 problematik dalam sistem perundang-undangan, tetapi pada saat yang sama hakim peradilan agama tetap menggunakan KHI dan memandangnya sebagai living law serta "fikih khas Indonesia" (Yasin, 2016). Konsekuensinya, putusan akhir di peradilan agama bergerak dalam ketegangan kreatif antara kepastian (unifikasi) dan dinamika penemuan hukum (ijtihad/interpretasi) yang dapat memunculkan variasi putusan (Izzah, 2022; Syukri et al., 2018; Yasin, 2016).

3.10 Putusan Akhir dan Eksekusi: Dari Amar yang Mengikat ke Realisasi Hak

Aspek eksekusi adalah jembatan antara "putusan akhir" dan realisasi perlindungan hukum. Dalam kajian eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Syar'iyah, dikutip ketentuan bahwa pelaksanaan putusan perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita di bawah pimpinan Ketua Pengadilan (Maula et al., 2024), dan penelitian tersebut menunjukkan adanya kenyataan bahwa pihak yang kalah kadang menolak melaksanakan kewajiban meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga muncul hambatan eksekusi (Maula et al., 2024). Masalah serupa tampak dalam studi nafkah pascacerai talak: meski putusan pengadilan mewajibkan pembayaran nafkah istri/anak, pemenuhan kewajiban tidak selalu berjalan baik; hakim dan pengadilan berupaya agar kewajiban dipenuhi sebelum ikrar talak, tetapi terdapat keterbatasan yuridis tertentu yang membuat pengadilan tidak selalu dapat menahan ikrar talak jika nafkah belum dibayar (Oslami, 2022). Kajian lain juga menyatakan bahwa praktik hakim mengupayakan pemenuhan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak, tetapi eksekusi sebelum ikrar talak disebut tidak diatur jelas dalam undang-undang, sehingga menimbulkan problem implementasi (Hasibuan et al., 2023; Oslami, 2022).

Pada perkara-perkara lain, tantangan eksekusi juga muncul—misalnya pada eksekusi hak asuh anak pascaputusan perceraian di pengadilan agama—yang dipaparkan menghadapi beragam problem lapangan: kedekatan anak dengan pihak tertentu, perpindahan lokasi, dan perlawanan pihak lawan (Shofi & Septiani, 2022). Bahkan dalam sengketa ekonomi syariah, studi menunjukkan putusan yang inkracht sekalipun dapat tidak bermanfaat bila eksekusi tidak dapat dilakukan, sehingga tujuan kemaslahatan putusan menjadi terganggu (Nurjaman et al., 2023). Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa secara normatif putusan akhir memang mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat tertentu (Afida, 2023; S, 2024), tetapi secara sosiologis—dan dalam perspektif kemaslahatan—putusan baru mencapai fungsi penuhnya ketika amar dapat dilaksanakan dan memulihkan hak pihak yang dimenangkan (Maula et al., 2024; Nurjaman et al., 2023; Oslami, 2022).

3.11 Putusan Akhir di Jalur Non-Litigasi (Tahkim/Arbitrase) dan Nuansa "Final and Binding" dalam Perspektif Islam

Selain litigasi di pengadilan agama, penyelesaian sengketa syariah juga dapat ditempuh melalui arbitrase syariah, misalnya BASYARNAS. Sejumlah kajian menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (final and binding), sehingga pada prinsipnya tidak dimungkinkan banding maupun kasasi terhadap putusan arbitrase yang telah disepakati para pihak dalam klausula arbitrase (Misran et al., 2024; Munandar & Husaini, 2023; Sari et al., 2020). Dalam pembahasan mekanisme arbitrase, disebutkan pula bahwa putusan arbitrase dibuat secara tertulis dengan memuat uraian sengketa, identitas arbiter, pertimbangan, kesimpulan, dan dibacakan dalam sidang putusan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dipaparkan dalam studi BASYARNAS (Sari et al., 2020). Namun, kajian lain menegaskan bahwa sekalipun putusan arbitrase final dan mengikat, peran pengadilan tetap dibutuhkan dalam konteks tertentu—misalnya terkait pengesahan/pelaksanaan—dan bahkan terdapat kendala eksekusi karena dalam desain tertentu permohonan eksekusi putusan arbitrase diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri dengan kemungkinan penolakan bila dianggap melanggar ketentuan yang berlaku (Munandar & Husaini, 2023; Ridwan, 2018). Ini menunjukkan bahwa finalitas arbitrase tidak selalu identik dengan kemandirian penuh dari sistem peradilan negara pada tahap eksekusi (Munandar & Husaini, 2023; Ridwan, 2018).

Dalam perspektif hukum Islam klasik mengenai tahkim, kajian standar syariah menegaskan unsur tahkim mencakup ketaatan para pihak pada putusan hakam, penyelesaian berdasarkan hukum syara', dan karakter putusan yang final dan mengikat (Rahma, 2021). Meski demikian, literatur juga mencatat adanya perbedaan pandangan mazhab tentang apakah dan sejauh mana putusan hakam dapat dibatalkan oleh hakim pengadilan bila terdapat ketidaksepahaman atau bila bertentangan dengan rujukan syariah—misalnya perbedaan posisi yang dipaparkan terkait Mazhab Hanafi dibanding Maliki/Hanbali (Rahma, 2021). Kajian tentang al-sulh dalam arbitrase tata hukum Islam klasik bahkan menandai adanya perdebatan apakah hasil putusan al-sulh bersifat "tidak mengikat seperti konsiliasi" atau "final dan mengikat," menunjukkan bahwa konsep finalitas di jalur non-litigasi pun memiliki spektrum pemaknaan dalam tradisi dan pembacaan hukum (S. Amin & Windiyastuti, 2023; Rahma, 2021). Dengan demikian, pembahasan putusan akhir dalam perspektif hukum Islam menjadi lebih komprehensif jika memasukkan dua jalur: litigasi pengadilan (putusan akhir vs. sela, inkracht, eksekusi) (Afida, 2023; Oslami, 2022; S, 2024) dan non-litigasi (tahkim/arbitrase dengan finalitas khas serta problem eksekusinya) (Rahma, 2021; Ridwan, 2018; Sari et al., 2020).

________________________________________

4. KESIMPULAN

Berdasarkan sintesis literatur, putusan akhir dapat dipahami sebagai putusan hakim yang secara fungsi mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkat pengadilan tertentu (Afida, 2023; Dewi, 2021; S, 2024), sekaligus merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan untuk menyelesaikan sengketa/perkara (Amin et al., 2022; Chintya, 2023; Dewi, 2021). Dalam peradilan agama, putusan akhir dibedakan dari putusan sela yang bersifat antara dan tidak final (Farkhani, 2018; Khamdiyati & Mustafa, 2022; S, 2024), dengan struktur putusan yang menuntut pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang memadai agar putusan dapat dipertanggungjawabkan (Dewi, 2021; Maulana & Kelib, 2022; Nurjaman et al., 2023).

Perspektif hukum Islam memperkaya pengertian tersebut dengan menekankan tujuan penyelesaian perselisihan dan orientasi kemaslahatan (maslahah/maqasid) dalam substansi pertimbangan putusan (Nurjaman et al., 2023; Pakarti, 2023; Taufik, 2022). Pada saat yang sama, finalitas putusan (inkracht) dan keberhasilan eksekusi menjadi parameter kunci agar putusan akhir tidak berhenti sebagai penutupan formal pemeriksaan perkara, melainkan menjadi instrumen efektif pemulihan hak dan realisasi keadilan (Noor et al., 2023; Nurjaman et al., 2023; Oslami, 2022; Salim, 2018). Terakhir, konsep "putusan akhir" juga relevan pada jalur non-litigasi seperti arbitrase/tahkim yang menekankan sifat final dan mengikat, tetapi tetap menyisakan nuansa perbedaan pandangan serta tantangan eksekusi dalam relasinya dengan pengadilan negara (S. Amin & Windiyastuti, 2023; Rahma, 2021; Ridwan, 2018; Sari et al., 2020).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afida, H. N. (2023). Pemberian Wasiat Wajibah pada Ahli Waris Non-Muslim Perspektif Hukum Progresif. Islamika, 5(1), 359–374. https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2787

Ali, Moh., & Pratiwi, N. D. (2020). Akibat Hukum Cerai Talak Terhadap Harta Bersama Pra Ikrar Talak. Jurnal Ilmu Kenotariatan, 1(1), 1. https://doi.org/10.19184/jik.v1i1.18234

Amin, M., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2022). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 2(1), 15–36. https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i1.1347

Amin, S., & Windiyastuti, F. (2023). Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022). Peshum Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2(4), 753–764. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2114

Chintya, A. (2023). Menerjemahkan Kemaslahatan dalam Putusan (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 263. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8360

Dewi, A. A. (2021). Peradilan Agama dalam Lintasan Sejarah Kajian Pengaruh Teori Pemberlakuan Hukum Islam terhadap Peradilan Islam Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, 12(1), 12–30. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i1.10204

Farkhani, F. F. (2018). Hukum Transendental dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo; Analysis Content Putusan Nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. Law and Justice, 3(1), 44–55. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6149

Hasibuan, N., Panjaitan, B. S., & Sativa, A. (2023). Tinjauan Yuridis Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 665–680. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3403

Hasyyati, A. A., Hermono, B., & Hikmah, N. (2023). Pengaturan Perkawinan Beda Agama Antara Penganut Agama Islam dan Katolik, Studi Kasus: Penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Notaire, 6(2), 193–214. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i2.44193

Heriyanto, D. S. N., Suwatono, R. D. B., & Lubis, A. S. (2023). Arbitrase Online di Masa Pandemi. Zaaken Journal of Civil and Business Law, 4(3), 360–379. https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.27988

Iasra, R. F., Yaswirman, Y., & Yasniwati, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Pusako Tinggi sebagai Tanah Adat melalui Pengadilan Agama Kelas 1a Padang. Unes Law Review, 6(1), 375–383. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.859

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan Wilayah Al-Hisbah Pada Putusan Peradilan Nomor: 1083/Pdt.G/2023/Pa.Btl Tentang Sengketa Rahn dan Ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Izzah, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Tentang Harta Bersama. Jurnal Sosial Dan Sains, 2(6), 690–705. https://doi.org/10.36418/sosains.v2i6.408

Khamdiyati, L. A., & Mustafa, A. D. (2022). Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan. Sakina Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242

Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal Disparitas Produk Hakim Pengadilan Agama antara Keadilan dan Kepastian Hukum. JLR - Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181

Maula, I., Siswanto, S., Meidina, A. R., Musyafangah, M., & Ubaidillah, U. (2024). Istishab Analysis of the Decision on Istbat Nikah as an Integrated Service of Mobile Session in Wanemana Religious Courts. Interdisciplinary Journal of Social Science and Education (Ijsse), 43–58. https://doi.org/10.53639/ijsse.v2i1.19

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Misran, M., Tanjung, D., & Pagar, P. (2024). Telaah Kritis Upaya Peninjauan Kembali dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama Perspektif Mashlahat Al-Mursalah. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 10(2), 137. https://doi.org/10.29210/020242610

Munandar, M. I., & Husaini, A. (2023). Gugatan Cerai Istri Terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA). Hakam Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam, 7(1). https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5757

Noor, F., Al-Amruzi, M. F., & Hasan, A. (2023). Problematika Hak Asuh Anak Pasca Putusan Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Nomor 342/PDT.G/2020/PA.MTP Jo Putusan Banding Nomor 32/PDT.G/2020/PTA.BJM Jo Putusan Kasasi Nomor 392 K/AG/2021). Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 17(6), 4085. https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2808

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori Legal Realism: Konsep dan Eksistensinya dalam Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam Pemeriksaan Praperadilan. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Putusan Pengadilan Agama. Sakina Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935

Permana, S. (2018). Kesetaraan Gender dalam Ijtihad Hukum Waris di Indonesia. Asy-Syari'ah, 20(2), 117–132. https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210

Putri, S. A., Julita, F. F., Fitri, D. Y. A., Sari, R. R., & Wismanto, W. (2024). Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan. Maras Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 177–186. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.166

Rahma, I. (2021). Tinjauan Umum Putusan Hakim Dan Perbandingan Pembunuhan Yang Tidak Disengaja Antara KUHP Dengan Hukum Islam. Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum, 39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.600

Retnowulandari, W. (2018). Reformasi Hukum Waris Islam Melalui Wasiat Wajibah, Bagi Ahli Waris Non Muslim di Negara Islam dan Mayoritas Islam. Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3588

Ridwan, M. (2018). Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah. Jurnal USM Law Review, 1(2), 224–247. https://doi.org/10.26623/julr.v1i2.2255

Rosadi, A. (2019). Dinamika dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia. Al-Ahkam, 15(1), 20. https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.2024

S, A. Y. (2024). Tinjauan Batasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Syariah (Studi Perbandingan Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama). Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 52–57. https://doi.org/10.61292/eljbn.101

Salim, A. (2018). Al-Sulh: dalam Arbitrase Tata Hukum Islam Klasik. Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 5(2), 91–107. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v5i2.118

Sari, E. N., Mushlihin, I. A., & Taufik, A. (2020). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0457/Pdt.G/2016/PA.Kdr Tentang Perkara Ekonomi Syari'ah. Journal of Sharia Economics, 2(1), 47–73. https://doi.org/10.35896/jse.v2i1.90

Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 2(8), 660–669. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391

Syukri, M., Yahya, A., & Jauhari, I. (2018). Eksekusi Terhadap Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid di Mahkamah Syar'iyah Jantho. Syiah Kuala Law Journal, 2(3), 471–484. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11766

Taufik, A. (2022). Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 2(2), 67–77. https://doi.org/10.30762/mahakim.v2i2.85

Wati, E. D., Wahib, M., Faisal, F., & Harahap, A. A. (2023). Dimensi Fikih Moderat dalam Putusan Hakim atas Perceraian yang Disebabkan Penyalahgunaan Aplikasi Karaoke Online. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 200–212. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5613

Yasin, Y. M. (2016). Pertimbangan Hukum tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 5(1). https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225