01663 - Provisi: Putusan Sela yang Bersifat Sementara untuk Mencegah Kerugian Lebih Lanjut Sebelum Putusan Akhir Dijatuhkan

Perspektif Hukum Remedi dan Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of provisi (interim order) as a temporary interlocutory decision aimed at preventing further harm prior to a final judgment, analyzing it through the lens of remedies law and Islamic law (Shariah). Employing a conceptual-analytical approach based on available legal literature, this study finds that provisi most closely corresponds to the doctrine of temporary injunction as preventive relief — a discretionary, interim remedy that endures until a specified time or a further court order, and that is procedurally attached to the main dispute rather than constituting an independent cause of action. From the Shariah perspective, available literature affirms that the concept of injunction — in the form of mandatory commands and prohibitory orders — has a foundation in the Quran and Sunnah as primary sources of Islamic law, and that certain provisions of specific relief applicable in modern jurisdictions have been assessed as consistent with Shariah principles. The Malaysian experience, particularly through the Specific Relief Act 1950 and the adoption of the Mareva/freezing injunction, illustrates how interim relief mechanisms function in both commercial disputes and Islamic finance litigation. The article concludes that provisi under Islamic law is best understood as an interim mechanism in the form of a court command or prohibition designed to prevent ongoing harm — one that finds conceptual correspondence in Shariah sources while being operationalized through modern procedural and remedial legal instruments.

Keywords: provisi, temporary injunction, preventive relief, Islamic law, Mareva injunction, specific relief, Malaysia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep provisi sebagai putusan sela yang bersifat sementara dan dimaksudkan untuk mencegah kerugian lebih lanjut sebelum putusan akhir dijatuhkan, dengan menganalisisnya melalui kerangka hukum remedi dan hukum Islam (Syariah). Dengan menggunakan pendekatan konseptual-analitis berbasis literatur hukum yang tersedia, studi ini menemukan bahwa provisi paling tepat dipahami melalui doktrin temporary injunction sebagai preventive relief — yakni suatu remedi yang bersifat diskresioner dan interim, yang berlaku sampai waktu tertentu atau sampai ada perintah lebih lanjut dari pengadilan, serta secara prosedural melekat pada sengketa pokok dan bukan merupakan dasar gugatan yang berdiri sendiri. Dari perspektif Syariah, literatur yang tersedia menegaskan bahwa konsep injunksi — dalam bentuk perintah (mandatory) dan larangan (prohibitory) — memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam, dan bahwa ketentuan-ketentuan specific relief tertentu yang berlaku dalam yurisdiksi modern telah dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pengalaman Malaysia, khususnya melalui Specific Relief Act 1950 dan pengadopsian Mareva/freezing injunction, mengilustrasikan bagaimana mekanisme interim relief berfungsi dalam sengketa komersial maupun litigasi keuangan Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa provisi menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai mekanisme interim berbentuk perintah atau larangan pengadilan untuk mencegah kerugian lanjutan — yang di satu sisi diakui korespondensi konseptualnya dengan perintah dan larangan dalam sumber-sumber Syariah, dan di sisi lain diwujudkan melalui instrumen hukum prosedural-remedial modern.

Kata kunci: provisi, putusan sela, temporary injunction, preventive relief, hukum Islam, Mareva injunction, specific relief, Malaysia

________________________________________

I. Pendahuluan: Memposisikan Provisi sebagai Putusan Sela yang Bersifat Preventif

Dalam praktik peradilan, konsep yang dalam bahasa Indonesia sering dijelaskan sebagai putusan sela yang bersifat sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut sebelum putusan akhir dijatuhkan, secara fungsional beririsan dengan gagasan injunction (perintah/larangan pengadilan) sebagai preventive relief (upaya pencegahan) yang diberikan sebelum putusan akhir, khususnya dalam bentuk temporary injunction (injunksi sementara) (Ali, 2012; Raja, 2012). Literatur hukum Malaysia menegaskan bahwa injunksi adalah bentuk preventive relief yang dapat diberikan secara sementara atau secara tetap, dan bahwa temporary injunctions bersifat interim — berlaku sampai batas waktu tertentu atau sampai ada perintah lanjutan dari pengadilan (Ali, 2012; Raja, 2012).

Dengan demikian, bila provisi dipahami sebagai instrumen interim untuk mencegah kerugian yang lebih besar atau untuk menjaga keadaan agar putusan akhir tidak menjadi sia-sia, maka kerangka analitis yang paling dekat dalam sumber-sumber yang tersedia adalah doktrin injunksi sementara sebagai preventive relief (Ali, 2012; Raja, 2012).

Pada saat yang sama, pembahasan provisi menurut hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan apakah konsep injunksi — sebagai perintah/larangan yang bersifat sementara dan bertujuan mencegah kerugian — memiliki landasan normatif dalam sumber-sumber Syariah, serta bagaimana ia dioperasionalisasikan dalam yurisdiksi yang memiliki institusi hukum Syariah dan sistem perundang-undangan modern, misalnya Malaysia (Ali, 2012; Muneeza, 2018). Artikel ini karena itu mensintesis: (i) basis konseptual injunksi sebagai preventive relief dan sifat kesementaraannya; (ii) pengakuan konseptual injunksi dalam perspektif Syariah; dan (iii) contoh operasionalisasi yang terdokumentasi dalam konteks Malaysia, termasuk sengketa komersial seperti freezing injunction/Mareva injunction, serta sengketa yang berhubungan dengan keuangan Islam dan perlindungan kepentingan Muslim, misalnya isu halal (Ali, 2012; "Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001).

________________________________________

II. Konsepsi Provisi dalam Kerangka Remedi: Preventive Relief, Kesementaraan, dan Diskresi

Sumber-sumber yang tersedia menggambarkan injunksi sebagai remedi — bukan sebagai "hak gugat" atau cause of action — sehingga permohonan injunksi secara konseptual bergantung pada adanya dasar hukum substantif yang melandasi tuntutan pihak pemohon (Ragno, 2023). Dalam konteks hukum remedi, hal ini penting untuk memaknai provisi atau putusan sela: ia bukan putusan akhir yang menyelesaikan pokok sengketa, melainkan perangkat sementara yang "menempel" pada sengketa pokok untuk mencegah keadaan memburuk sebelum adjudikasi final (Ragno, 2023).

Sejalan dengan itu, rezim Specific Relief di Malaysia mengkarakterisasi injunksi sebagai preventive relief yang diberikan atas diskresi pengadilan, dan dapat bersifat sementara (temporary) atau bersifat tetap (perpetual) ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001; Raja, 2012). Dengan demikian, provisi sebagai putusan sela sementara dalam kerangka ini dipahami sebagai pilihan remedi yang bersifat diskresioner, yang dirancang agar proses peradilan tidak kehilangan efektivitasnya akibat kerugian lanjutan selama perkara berjalan (Ali, 2012; Raja, 2012).

Ciri khas lain yang relevan adalah durasi dan fungsi. Literatur tentang Specific Relief Act 1950 di Malaysia menjelaskan bahwa temporary injunctions adalah injunksi yang berlanjut sampai waktu yang ditentukan atau sampai ada perintah lebih lanjut (Ali, 2012), dan juga dipahami sebagai interim stay orders yang berlaku sampai jangka waktu tertentu atau sampai perintah lanjutan pengadilan (Raja, 2012). Formulasi ini mengafirmasi elemen inti putusan provisi: sifat kesementaraannya dikaitkan langsung dengan tujuan pencegahan, bukan penghukuman final (Ali, 2012; Raja, 2012).

Selain itu, karena injunksi adalah remedi diskresioner, literatur juga menekankan bahwa kewenangan mengabulkan injunksi melekat pada pertimbangan pengadilan dan keadaan khusus tiap kasus, sebagaimana ditegaskan melalui rujukan pada diskresi pengadilan dalam rezim Specific Relief ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001; Raja, 2012).

________________________________________

III. Perspektif Syariah: Konsep Injunksi sebagai Perintah dan Larangan dalam Sumber Hukum Islam

Untuk membahas provisi menurut hukum Islam berdasarkan sumber yang tersedia, titik berangkat yang paling eksplisit adalah pernyataan bahwa injunksi dalam hukum Syariah bukan sesuatu yang baru, karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah — dua sumber primer hukum Islam — yang mencerminkan konsep injunksi baik dalam bentuk mandatory (perintah) maupun prohibitory (larangan) (Ali, 2012). Klaim ini penting karena menghubungkan struktur remedi injunksi — yang dalam sistem modern lazim diposisikan sebagai preventive relief — dengan pola normatif Islam berupa perintah dan larangan yang bertujuan mengarahkan perilaku dan mencegah pelanggaran (Ali, 2012).

Dalam literatur lain yang membahas struktur injunksi dalam Al-Qur'an, injunksi Qur'ani juga diklasifikasikan meliputi ranah hukum, etika, dan iman, serta disebut pula mencakup aspek yurisdiksi dan prosedur (jurisdiction and procedure) ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003). Walaupun klasifikasi tersebut hadir dalam kerangka pembahasan yang lebih luas tentang sistem politik dan peradilan Islam, ia memperkuat gagasan bahwa ketentuan pencegahan dan aspek prosedural tidak asing dalam pembacaan normatif tertentu terhadap teks-teks dasar Islam ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003), selaras dengan pengakuan konseptual injunksi dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana dirujuk dalam kajian Syariah tentang injunksi (Ali, 2012).

Sintesis dari kedua rujukan tersebut memungkinkan suatu posisi metodologis yang berhati-hati: sumber yang tersedia tidak merinci kaidah fikih atau parameter uji (tests) yang baku untuk putusan provisi dalam hukum Islam; namun, ia secara eksplisit mendukung proposisi minimal bahwa bentuk perintah/larangan (mandatory/prohibitory) sebagai teknik normatif — yang dalam praktik peradilan modern dapat diterjemahkan menjadi perintah/larangan pengadilan untuk mencegah kerugian — memiliki korespondensi konseptual dengan sumber primer Syariah (Ali, 2012; "Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003).

Dengan kata lain, pada level konseptual, provisi dapat ditempatkan sebagai mekanisme prosedural yang mengejawantahkan gagasan pencegahan melalui perintah/larangan sementara — suatu gagasan yang diakui eksistensinya dalam sumber-sumber Syariah menurut literatur yang tersedia (Ali, 2012; "Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003).

________________________________________

IV. Operasionalisasi di Yurisdiksi Modern yang Relevan: Malaysia sebagai Contoh Perjumpaan Remedi Modern dan Perspektif Syariah

A. Kerangka Injunksi dalam Hukum Positif Malaysia: Specific Relief Act 1950 dan Sifat Sementara

Dalam konteks Malaysia, literatur menunjukkan bahwa injunksi bukan konsep baru karena Malaysia mengadopsi banyak jenis injunksi yang tersedia dalam tradisi hukum Inggris, dan ketentuan tentang injunksi dapat ditemukan dalam Specific Relief Act 1950 (Ali, 2012). Undang-undang ini disebut mengenal beberapa tipe injunksi, termasuk temporary, perpetual, dan mandatory injunction (Ali, 2012).

Selain itu, Specific Relief Act 1950 dipaparkan menyatakan injunksi sebagai preventive relief yang diberikan sementara atau secara tetap, dan temporary injunction dapat diberikan kapan saja dalam perkara serta berlanjut sampai waktu yang ditentukan atau sampai perintah lebih lanjut (Raja, 2012). Dengan demikian, konsep putusan sela sementara untuk mencegah kerugian lebih lanjut menemukan padanannya yang terdokumentasi secara jelas pada desain temporary injunction sebagai preventive relief yang beroperasi selama sengketa belum diputus final (Ali, 2012; Raja, 2012).

Literatur prosedural juga menyinggung bahwa permohonan injunksi di Malaysia dapat diajukan oleh pihak berperkara sebelum atau sesudah persidangan melalui notis permohonan yang didukung afidavit (Raja, 2012). Rincian ini memperjelas dimensi prosedural dari provisi: ia merupakan instrumen litigasi yang dapat diaktivasi pada fase yang relevan untuk mencegah dampak merugikan berlanjut, dan karenanya bersifat interim serta bertumpu pada mekanisme permohonan dan bukan otomatis (Raja, 2012).

Namun, literatur juga mencatat batasan doktrinal bahwa perintah injunksi sementara pada prinsipnya dicari hanya sebagai bantuan bagi kemungkinan injunksi tetap; bila pada akhirnya penggugat tidak mungkin memperoleh injunksi tetap, maka ia tidak kompeten meminta injunksi sementara (Raja, 2012). Batasan ini penting dalam memahami provisi sebagai remedi sementara yang integritasnya ditentukan oleh keterkaitannya dengan penyelesaian final (Raja, 2012).

B. Freezing Injunction/Mareva Injunction sebagai Model Provisi untuk Mencegah Kerugian Aset

Dalam diskursus remedi sementara, Mareva injunction — yang sering disebut pula freezing injunction atau freezing order — merupakan contoh yang kuat dari putusan sela yang ditujukan untuk mencegah kerugian lanjutan berupa pengalihan atau penghilangan aset sebelum putusan akhir (Ali, 2012; Shackleton, 2004). Literatur menjelaskan bahwa Mareva injunction pada umumnya muncul dari permohonan yang berhasil untuk membekukan aset tergugat sebelum persidangan (Ali, 2012).

Dalam kajian lain, Mareva injunction dijelaskan sebagai perintah yang mengikat aset tergugat — baik aset yang spesifik maupun umum — sampai ada putusan yang merugikan tergugat, sehingga aset tersebut tetap tersedia untuk eksekusi; bahkan dirumuskan bahwa ini pada dasarnya adalah ordering security before judgment (memerintahkan jaminan sebelum putusan) (Shackleton, 2004). Konseptualisasi ini sejalan langsung dengan definisi provisi sebagai putusan sela untuk mencegah kerugian lebih lanjut, yakni hilangnya nilai eksekusi putusan (Ali, 2012; Shackleton, 2004).

Dari sisi sejarah doktrinal, literatur menyatakan bahwa sebelum tahun 1975 posisi di Inggris adalah pengadilan tidak akan memberikan injunksi untuk menahan tergugat dari membuang asetnya, dan tidak pernah menjadi praktik pengadilan Inggris untuk menyita aset tergugat sebelum putusan atau menahan disposisinya (Ali, 2012). Literatur lain menegaskan bahwa Mareva injunction diciptakan oleh Court of Appeal pada tahun 1975 dan berkembang sebagai kontribusi penting hukum Inggris berbasis ekuitas untuk melindungi kepentingan kreditur, termasuk perluasan ruang lingkup dan jangkauan teritorialnya ke aset di luar yurisdiksi (Shackleton, 2007; Stewart, 2002).

Rangkaian ini memperjelas bahwa putusan sela untuk pencegahan kerugian — khususnya risiko pengosongan aset — merupakan respons institusional terhadap kebutuhan efektivitas putusan akhir, sebuah rasionalitas yang paralel dengan tujuan provisi sebagaimana dirumuskan (Ali, 2012; Shackleton, 2007; Stewart, 2002).

Dalam pengalaman Malaysia, kajian tentang Mareva injunction mencatat bahwa permohonan Mareva injunction awalnya menghadapi hambatan, antara lain karena pengadilan Malaysia dipersoalkan yurisdiksinya untuk memberikan remedi tersebut, dan karena adanya remedi dalam Debtors Act 1957 berupa pelekatan properti sebelum putusan yang juga menjadi rintangan bagi pengenalan Mareva injunction (Ali, 2012). Kajian itu kemudian menandai bahwa pada tahun 1984, dalam Zainal Abidin v. Century Hotel Sdn Bhd, permohonan tersebut dikabulkan ketika Raja Azlan CJ menyatakan Mareva injunction seharusnya tersedia di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan komersial modern (Ali, 2012).

Temuan-temuan ini — tanpa harus memperluasnya ke klaim yang tidak didukung sumber — menunjukkan bagaimana kebutuhan pencegahan kerugian sebelum putusan akhir sebagai inti dari provisi dapat dipenuhi melalui teknik remedi yang juga dibahas dari perspektif Syariah dalam literatur yang sama, yakni adanya brief appraisal dari perspektif Syariah (Ali, 2012).

C. Injunksi, Keuangan Islam, dan Tantangan Penerapan Syariah dalam Forum Perdata

Tema yang krusial bagi provisi menurut hukum Islam adalah bagaimana remedi injunksi — yang di banyak negara merupakan remedi perdata/ekuitas — dipakai dalam sengketa transaksi yang sejak awal dimaksudkan patuh Syariah. Literatur tentang litigasi keuangan Islam di Malaysia menyatakan bahwa sumber sengketa utama sering terkait sifat konsep perdagangan yang mendasari fasilitas keuangan Islam, dan bahwa industri keuangan Islam beroperasi dalam kerangka konvensional sehingga sengketa terkait dilitigasi di pengadilan sipil.

Literatur lain memperkuat diagnosis tantangan ini: dalam perkara perbankan Islam, legislasi federal mengenai urusan komersial — misalnya National Land Code 1965 untuk tanah dan Contracts Act 1950 untuk perjanjian — diterapkan, dan situasi ini dipandang problematik ketika hukum substantif yang diterapkan tidak kompatibel dengan hukum Islam (Muneeza, 2018). Dalam konteks ini, provisi atau putusan sela dapat muncul sebagai bagian dari strategi penegakan hak, namun tetap berada dalam ketegangan antara fondasi Syariah transaksi dan instrumen prosedural-remedial dalam kerangka perdata (Muneeza, 2018).

Secara lebih spesifik, literatur perspektif yudisial mencatat kasus Tinta Press Sdn Bhd v Bank Islam Malaysia Bhd yang mengangkat isu apakah Pengadilan Tinggi benar menerbitkan injunksi — yang disebut sebagai remedi common law di bawah Specific Relief Act 1950 dan High Court Rules 1980 — dalam perkara yang berkaitan dengan transaksi keuangan Islam. Dalam uraian yang sama, ditegaskan adanya perjumpaan dua hukum yang sangat beragam, yaitu hukum Islam dan common law, dengan keduanya diabadikan dalam Konstitusi Federal Malaysia; perjanjian berfondasi Islam, sementara proses foreclosure berada pada yurisdiksi hukum sipil khususnya National Land Code 1965 dan Rules of High Court 1980.

Sementara itu, studi tentang specific relief dalam kasus perbankan Islam mengutip kekhawatiran bahwa transaksi dapat Sharīʿah-compliant pada awalnya, tetapi pada tahap penegakan kontrak, pengadilan dapat mengeluarkan perintah atau putusan yang mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama ketika hukum substantif yang dipakai tidak kompatibel dengan hukum Islam (Muneeza, 2018). Sintesis kedua sumber ini menunjukkan bahwa pembahasan provisi menurut hukum Islam di konteks modern tidak hanya soal legitimasi konseptual injunksi dalam Syariah, tetapi juga soal bagaimana forum dan hukum positif yang berlaku memengaruhi bentuk dan isi putusan sela, termasuk injunksi, dalam sengketa transaksi Syariah (Muneeza, 2018).

Namun, sumber yang sama juga memberikan nuansa penting: analisis terhadap bagian-bagian relevan dari Specific Relief Act 1950 dalam penelitian tersebut dinyatakan sejalan dengan Sharīʿah (Muneeza, 2018). Lebih jauh, studi itu menemukan bahwa Specific Relief Act 1950 secara eksplisit dirujuk dan dibahas hanya dalam sejumlah kecil perkara perbankan Islam yang dilaporkan, dan bagian yang diperdebatkan dalam yurisprudensi yang dilaporkan berkisar pada injunksi wajib (mandatory injunction) dan pelaksanaan spesifik kontrak (specific performance) (Muneeza, 2018). Ini memberikan pijakan evidensial untuk menyatakan bahwa setidaknya sebagian instrumen specific relief yang mencakup injunksi dapat dipandang kompatibel dengan prinsip Sharīʿah pada level normatif, meskipun tantangan kompatibilitas dapat muncul dari kerangka hukum substantif dan desain kelembagaan forum yang mengadili sengketa (Muneeza, 2018).

D. Injunksi sebagai Provisi untuk Kepentingan Muslim: Contoh Isu Halal dan Konsekuensi Kepatuhan

Selain sengketa komersial dan perbankan Islam, literatur juga menyoroti injunksi sebagai remedi untuk melindungi konsumen Muslim dalam isu halal. Dalam studi tentang produk farmasi halal di Malaysia, injunksi dijelaskan sebagai perintah pengadilan yang mencegah seseorang melakukan tindakan yang tidak disetujui atau kelalaian berkelanjutan, dan ketidakpatuhan terhadap injunksi diperlakukan sebagai contempt of court ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001).

Studi tersebut secara eksplisit mengaitkan injunksi dengan kebutuhan perlindungan konsumen: injunksi dapat dipakai untuk memerintahkan perusahaan menghentikan distribusi dan penjualan produk yang menggunakan logo halal palsu atau mengandung bahan non-halal, dengan tujuan mengurangi dampak buruk tindakan ilegal dan mencegah konsumen lain terdampak oleh keberlanjutan perbuatan tersebut ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001).

Walaupun studi ini berangkat dari analisis remedi dalam kerangka hukum tort dan sistem hukum Malaysia, ia relevan untuk tema provisi menurut hukum Islam karena menunjukkan bagaimana instrumen putusan sela dapat diorientasikan pada perlindungan kepentingan yang secara sosial-keagamaan signifikan bagi Muslim, serta menegaskan dimensi pemaksaan kepatuhan melalui mekanisme penghinaan pengadilan (contempt) ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001," 2001).

________________________________________

V. Penutup: Menyimpulkan Konsep Provisi Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang disediakan, provisi sebagai putusan sela yang bersifat sementara dan dimaksudkan mencegah kerugian lebih lanjut paling dapat dijelaskan melalui kerangka temporary injunction sebagai preventive relief: ia bersifat interim, diskresioner, dan bertahan sampai waktu tertentu atau perintah lanjutan, serta secara konseptual merupakan remedi yang melekat pada sengketa pokok dan bukan berdiri sebagai dasar gugatan tersendiri (Ali, 2012; Raja, 2012; Ragno, 2023).

Dari perspektif Syariah, literatur yang tersedia menyatakan bahwa konsep injunksi dalam bentuk perintah dan larangan memiliki pijakan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber primer hukum Islam, sehingga secara konseptual injunksi tidak asing dalam horizon Syariah (Ali, 2012); dan terdapat pula literatur yang mengklasifikasikan injunksi Qur'ani mencakup dimensi prosedural tertentu, meskipun tanpa rincian uji operasional putusan provisi yang spesifik ("Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003).

Dalam konteks negara modern seperti Malaysia, operasionalisasi injunksi sebagai putusan sela tercermin dalam Specific Relief Act 1950 dan praktik pengadilan, termasuk contoh Mareva/freezing injunction untuk mencegah penghilangan aset sebelum putusan akhir, yang secara historis berkembang dari ekuitas Inggris dan kemudian diadopsi di Malaysia untuk menjawab kebutuhan komersial modern (Ali, 2012; Shackleton, 2004, 2007; Stewart, 2002).

Sementara itu, dalam sengketa yang berhubungan dengan keuangan Islam, literatur menunjukkan adanya ketegangan antara fondasi Syariah transaksi dan penerapan hukum substantif konvensional dalam proses penegakan, namun juga menyatakan bahwa bagian-bagian tertentu dari specific relief termasuk injunksi tertentu dapat dinilai sejalan dengan prinsip Sharīʿah (Muneeza, 2018).

Dengan demikian, provisi menurut hukum Islam — sejauh dapat dipertanggungjawabkan oleh sumber yang tersedia — paling tepat dipahami sebagai mekanisme interim berbentuk perintah/larangan pengadilan untuk mencegah kerugian lanjutan, yang di satu sisi diakui korespondensi konseptualnya dengan perintah/larangan dalam sumber Syariah, dan di sisi lain diwujudkan melalui perangkat hukum prosedural-remedial modern dalam sistem peradilan kontemporer (Ali, 2012; "Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003," 2003; Stewart, 2002).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ali, Z. (2012). Mareva injunction as a preventive relief: The Malaysian experience. Iium Law Journal, 17(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v17i2.37

Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2001. (2001). Arbitration Law Reports and Review, 2001(1), xxxix–lxxxii. https://doi.org/10.1093/alrr/2001.1.xxxix

Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2003. (2003). Arbitration Law Reports and Review, 2003(1), xxxv–lxxix. https://doi.org/10.1093/alrr/2003.1.xxxv

Muneeza, A. (2018). Seeking specific relief in cases of Islamic banking in Malaysia – an analysis. International Journal of Law and Management, 60(2), 325–341. https://doi.org/10.1108/ijlma-10-2016-0089

Ragno, F. (2023). Parallel proceedings in international commercial arbitration (hlm. 1633–1675). https://doi.org/10.1017/9781108304467.054

Raja, K. P. (2012). The statutory unfair prejudice remedy for minority shareholder protection in Pakistan. Journal of Financial Crime, 20(1), 67–87. https://doi.org/10.1108/13590791311287373

Shackleton, S. R. (2004). Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2004. Arbitration Law Reports and Review, 2004(1), xxxix–lxxvii. https://doi.org/10.1093/alrr/2004.1.xxxix

Shackleton, S. R. (2007). Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2007. Arbitration Law Reports and Review, 2007(1), xliii–lxvii. https://doi.org/10.1093/alrr/2007.1.xliii

Stewart, S. (2002). Annual Review of English Judicial Decisions on Arbitration 2002. Arbitration Law Reports and Review, 2002(1), xxxiii–lxiii. https://doi.org/10.1093/alrr/2002.1.xxxiii