01648 - Positivisme Analitis dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Analytical Positivism in the Perspective of Islamic Legal Philosophy

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji positivisme analitis sebagai aliran filsafat hukum yang dikembangkan John Austin melalui teori perintah berdaulat, serta menganalisisnya dalam perspektif hukum Islam. Positivisme analitis membatasi kajian hukum pada norma-norma yang dapat diamati dan dianalisis secara logis tanpa memasukkan pertimbangan moral. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan normatif-doktrinal, kajian ini menemukan bahwa positivisme analitis memiliki kegunaan terbatas dalam hukum Islam, yakni sebagai perangkat analisis validitas formal dan kepastian normatif, khususnya dalam konteks positivisasi norma Islam ke dalam hukum negara. Namun, sebagai paradigma final tentang hakikat hukum, positivisme analitis menghadapi keberatan serius dari perspektif hukum Islam yang memandang hukum tidak terpisah dari agama dan moral, melainkan berorientasi pada kemaslahatan serta mampu memadukan dimensi "positif" (perintah Tuhan) dengan dimensi "ideal" (keadilan). Kesimpulannya, positivisme analitis lebih tepat diperlakukan sebagai perangkat analitis yang bersifat parsial, yang perlu diintegrasikan dengan horizon maqasid al-syariah dan basis wahyu agar tidak mereduksi hakikat dan tujuan hukum Islam.

Kata kunci: Positivisme analitis, John Austin, hukum Islam, maqasid al-syariah, filsafat hukum

________________________________________

Abstract

This article examines analytical positivism as a school of legal philosophy developed by John Austin through the theory of sovereign command, and analyzes it from the perspective of Islamic law. Analytical positivism restricts the study of law to norms that can be observed and analyzed logically, without incorporating moral considerations. Using a descriptive-analytical method and a normative-doctrinal approach, this study finds that analytical positivism has limited utility within Islamic law, namely as a tool for analyzing formal validity and normative certainty, particularly in the context of the positivization of Islamic norms into state law. However, as a final paradigm regarding the nature of law, analytical positivism faces serious objections from the Islamic legal perspective, which views law as inseparable from religion and morality, oriented toward public welfare (maslahah), and capable of integrating the "positive" dimension (divine command) with the "ideal" dimension (justice). In conclusion, analytical positivism is more appropriately treated as a partial analytical tool that must be integrated with the horizon of maqasid al-syariah and the basis of revelation, so as not to reduce the essence and purpose of Islamic law.

Keywords: Analytical positivism, John Austin, Islamic law, maqasid al-syariah, philosophy of law

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam kajian filsafat hukum, positivisme hukum lazim dipahami sebagai suatu pendekatan yang menempatkan "hukum" terutama sebagai fakta normatif yang dipositifkan—yakni norma yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang—seraya membatasi apa yang dapat diakui sebagai "hukum" pada fakta-fakta dan fenomena yang dapat diobservasi secara positif-empiris serta dianalisis secara logis-analitis (Hajar, 2014; Nurjaman et al., 2023). Di ranah ilmu hukum, kecenderungan ini berelasi dengan penegasan bahwa hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral (baik-buruk) dan dari spekulasi metafisis, sehingga yang dinilai sebagai "hukum" adalah norma yang valid menurut prosedur dan sumber otoritatifnya, bukan karena ia adil secara moral (Mun'im et al., 2018; Nurjaman et al., 2023).

Pandangan semacam ini juga tampil dalam karakterisasi umum bahwa positivisme hukum "mengistirahatkan filsafat dari kerja spekulasinya" dan mengidentifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan demi kepastian (Helmi, 2020; Nofialdi, 2017). Dalam konteks pembacaan historis aliran, positivisme hukum dalam perkembangannya sering dibedakan ke dalam dua corak besar: positivisme hukum analitis (analytical legal positivism/analytical jurisprudence) yang dikaitkan dengan John Austin, dan positivisme hukum murni (pure theory of law) yang dikaitkan dengan Hans Kelsen (Syukri, 2014).

Yang dimaksud dalam kajian ini—"positivisme analitis" sebagai aliran yang membatasi kajian hukum pada norma yang dapat diamati dan dianalisis secara logis tanpa memasukkan pertimbangan moral, serta dikembangkan John Austin melalui teori perintah berdaulat—selaras dengan pemetaan literatur yang menyebut Austin sebagai pengembang corak hukum positif analitis dengan tesis inti bahwa hukum adalah perintah dari pemegang kedaulatan/negara dan titik berat hukum terletak pada unsur "perintah" itu (Syukri, 2014). Dalam tradisi yang sama, positivisme analitis dipresentasikan sebagai cara memandang hukum sebagai sistem yang logis dan tertutup (closed logical system) serta otonom sebagai ilmu, sehingga pemurnian dan pemisahan dari unsur non-yuridis (misalnya etika, politik, sosiologi) dianggap penting untuk menjaga "kemurnian" analisis hukum.

Namun, ketika tema ini dipertemukan dengan hukum Islam, diskusi tidak berhenti pada oposisi "hukum vs moral", karena sejumlah sumber menegaskan bahwa hukum Islam mengandung dimensi wahyu sekaligus perhatian pada keadilan/kemaslahatan, sehingga relasi "positivisme–idealisme" dapat tampil sebagai dialektika yang kompleks, tidak sekadar penolakan total (M. Helmi, 2020; M. I. Helmi, 2022; Wahid, 2022).

________________________________________

2. Genealogi Epistemologis Positivisme: Empiris dan Logis-Analitis

Sebagai filsafat pengetahuan, positivisme dipaparkan sebagai aliran yang menekankan bahwa pengetahuan yang sahih harus berpijak pada fakta empiris dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penjelasan logis-analitis (M. I. Helmi, 2022; Surawardi & Maulidi, 2022). Ciri ini dirumuskan secara eksplisit sebagai dua prinsip dasar yang dipandang urgen dalam positivisme: fakta empiris dan penjelasan logis-analitis (Surawardi & Maulidi, 2022). Dalam pengertian modern, positivisme juga digambarkan sebagai sistem filsafat yang "mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi" (Hajar, 2014; M. I. Helmi, 2022). Karena itu, sesuatu yang berada "di luar fakta/empiris" cenderung dikesampingkan dari pembahasan ilmiah, suatu pengertian yang juga muncul dalam uraian bahwa positivisme berpangkal pada fakta positif-empiris dan menyingkirkan yang di luar fakta/empiris dari pembicaraan ilmu (M. Helmi, 2020; Nurjaman et al., 2023).

Genealogi tersebut juga dikaitkan dengan tradisi filsafat Barat yang menempatkan positivisme (dengan tokoh seperti Auguste Comte) sebagai puncak perkembangan tertentu dalam sejarah pemikiran, sekaligus sebagai respons terhadap filsafat spekulatif (M. I. Helmi, 2022; Surawardi & Maulidi, 2022). Dalam kerangka ini, positivisme kemudian berpengaruh pada cara ilmu hukum memodelkan diri mengikuti corak pengetahuan ilmiah yang berciri logiko-empirik dan menekankan verifikasi atas fakta (Kadafi, 2017; Nurjaman et al., 2023). Di titik inilah istilah "positivisme analitis" (dalam hukum) menjadi masuk akal secara epistemologis: ia menggabungkan penekanan pada kepastian-objektivitas (melalui norma positif yang dapat diidentifikasi) dan penekanan pada analisis logis (menganalisis struktur norma secara rasional) (Surawardi & Maulidi, 2022).

________________________________________

3. Positivisme Hukum Analitis John Austin: Hukum sebagai Perintah Penguasa

Dalam sejumlah uraian pengantar filsafat hukum, positivisme hukum dirumuskan sebagai aliran yang menyamakan hukum dengan undang-undang—tidak ada hukum di luar undang-undang (legisme)—sehingga sumber hukum ditempatkan pada undang-undang yang dibuat penguasa (Syukri, 2014). Dalam kerangka yang sama, hukum dipahami sebagai perintah penguasa (pemegang kedaulatan), dan ini dikaitkan dengan corak positivisme hukum analitis (Syukri, 2014). Rincian dua corak dalam positivisme hukum—(1) aliran hukum positif analitis dan (2) aliran hukum murni/positivisme yuridis—juga ditegaskan dalam beberapa sumber, termasuk penjelasan yang menyebut Austin sebagai tokoh aliran analitis dan Kelsen sebagai tokoh aliran murni. Dengan demikian, "positivisme analitis" (Austin) diikat oleh dua tesis: (a) hukum berakar pada otoritas berdaulat (perintah), dan (b) analisis hukum dipusatkan pada struktur norma positif yang berlaku, bukan pada pertimbangan moral di luar validitas formalnya (Mun'im et al., 2018).

Pada sisi lain, beberapa literatur menekankan bahwa versi positivisme Austin memiliki keterbatasan dalam menjelaskan atau mengakomodasi perubahan hukum, kendati tetap berpengaruh cukup lama bagi praktik dan pemikiran hukum (Hamzah, 2021). Kritik ini sejalan dengan penilaian bahwa pola positivistik-legalistik dapat memusatkan penegakan hukum pada kepastian prosedural dan formal, yang dapat berjarak dari dinamika realitas sosial serta tuntutan keadilan substantif (Hamdani, 2017; Kristianto et al., 2023). Karenanya, ketika positivisme analitis dibahas "menurut hukum Islam", persoalan kuncinya bukan hanya definisi, melainkan juga kecukupan epistemik positivisme analitis dalam membaca hukum sebagai fenomena yang (dalam Islam) tidak semata-mata produk negara, melainkan juga berakar pada wahyu dan tujuan kemaslahatan (M. Helmi, 2020; M. I. Helmi, 2022).

________________________________________

4. Ciri Metodologis Positivisme Analitis: Pemisahan Hukum dari Moral dan Sistem Logis-Tertutup

Ciri yang paling sering dilekatkan pada positivisme hukum ialah pemisahan tegas antara hukum dan moral, yakni pemisahan antara hukum yang "berlaku" (das sein) dan hukum yang "seharusnya" (das sollen). Dalam beberapa uraian, pemisahan ini dibingkai sebagai upaya melepaskan pemikiran meta-yuridis mengenai hukum (yang diasosiasikan dengan aliran hukum alam/kodrat) sehingga hukum diperlakukan sebagai tata hukum positif yang dapat dipastikan dan dipraktikkan (Mun'im et al., 2018; Nurjaman et al., 2023). Secara ekstrem, positivisme hukum dikatakan menghendaki hukum "dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang" dan menempatkan pertimbangan keadilan atau nilai di luar ketentuan itu sebagai sesuatu yang berada "di luar hukum" (Mun'im et al., 2018; Yunanto, 2019).

Akan tetapi, ada juga nuansa yang diakui dalam salah satu sumber: sekalipun menekankan pemisahan hukum dari moral, dalam praktiknya kalangan positivis mengakui bahwa fokus terhadap norma hukum memiliki keterkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiologi, dan politik yang memengaruhi perkembangan sistem hukum (Efendi, 2017; Mun'im et al., 2018). Nuansa ini penting karena membuka ruang pembacaan bahwa pemisahan itu terutama bersifat metodologis (untuk analisis), meskipun realitas sosial-intelektual hukum tidak sepenuhnya steril dari pengaruh nilai (Mun'im et al., 2018; Nugroho, 2016).

Dalam positivisme hukum analitis (Austin), hukum juga diposisikan sebagai sistem yang "tetap, logis, dan tertutup" (closed logical system) (Syukri, 2014). Dengan cara pandang ini, analisis hukum dapat berorientasi pada koherensi internal sistem norma dan kepastian penerapannya (Nofialdi, 2017). Dalam ranah pendidikan/pengembangan keilmuan hukum, tradisi normatif-positivistik disebut telah menjadi penuntun bagi banyak pembelajaran, pemikir, pembuat, dan penegak hukum, sehingga hukum dipahami seolah sebagai konsep tunggal yang dapat dirasionalisasi melalui penalaran formal (Hamdani, 2017; Sulistyawan, 2020). Corak ini juga berkaitan dengan pendekatan normatif-doktrinal yang meneliti relasi antara teks hukum tertulis dan interpretasi yudisial atas teks tersebut, dengan metode deskriptif-analitis dalam mengkaji peraturan (M. I. Helmi, 2022; Kadafi, 2017).

________________________________________

5. Kerangka Dasar Hukum Islam: Syariah, Fikih, dan Sumber Normatif

Ketika topik "positivisme analitis" diletakkan dalam perspektif hukum Islam, langkah awal yang penting ialah memperjelas bahwa dalam pemikiran hukum Islam terdapat pembedaan antara syariah dan fikih (Wahid, 2022). Dalam sejumlah uraian, hukum Islam ditegaskan bersumber dari wahyu (al-Qur'an) dan sunnah, serta pada tingkat metodologis mengenal sumber-sumber dan prosedur istinbath yang terstruktur (M. Helmi, 2020; Iqbal, 2015). Secara klasik, al-Syafi'i digambarkan membangun hierarki sumber hukum Islam berdasarkan empat sumber: al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas (M. Helmi, 2020); sementara uraian lain juga menegaskan posisi qiyas sebagai sumber keempat setelah al-Qur'an, sunnah, dan ijma' (Iqbal, 2015). Dalam pembacaan ini, hukum Islam tidak semata "produk sosial", melainkan memiliki dasar wahyu sebagai sumber material yang membedakan dirinya secara mendasar dari sumber hukum positif yang bertumpu pada perilaku dan realitas sosial masyarakat (M. Helmi, 2020).

Pada saat yang sama, literatur yang membahas dinamika pembaruan hukum Islam menekankan bahwa tidak semua persoalan modern tersedia secara pasti (qath'iy) dalam al-Qur'an maupun sunnah, sehingga dibutuhkan metodologi pengembangan melalui ijtihad dan pertimbangan tujuan syariat (Busyro et al., 2022; Rusfi, 2019). Di sini konsep maqasid al-syariah diletakkan sebagai acuan berpikir untuk merealisasikan kemaslahatan dan meminimalkan kerusakan, dengan orientasi perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kemanusiaan (Nofialdi, 2017; Rusfi, 2019). Dengan demikian, pada level filsafat hukum Islam, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma formal, melainkan juga terarah pada tujuan moral-spiritual dan kemaslahatan dunia-akhirat (Busyro et al., 2022; Rusfi, 2019).

________________________________________

6. Titik Temu dan Titik Tegang: Positivisme Analitis Austin versus Hukum Islam

Dalam literatur dialektika hukum positif dan hukum alam, positivisme sering diposisikan sebagai aliran yang memisahkan hukum dari keadilan dan etika, sedangkan hukum alam dipahami sebagai ideal dan standar keadilan (M. I. Helmi, 2022). Namun, sumber yang sama juga menegaskan suatu tesis sintesis: hukum Islam terdiri dari wahyu serta mengandung dimensi yang dapat dipahami sebagai "positif" dan "ideal", sehingga keduanya dapat dikombinasikan secara harmonis (M. I. Helmi, 2022). Rumusan "hukum Islam mengombinasikan hukum sebagai 'adanya' dan 'seharusnya', sekaligus mempertahankan perintah dan keadilan" menegaskan bahwa, sebagai perintah Tuhan, hukum Islam dapat disebut "positif", tetapi karena memberi perhatian pada keadilan ia juga ideal; karenanya hukum Islam digambarkan sebagai "hukum positif dalam bentuk ideal" (M. I. Helmi, 2022). Klaim harmonisasi ini menunjukkan bahwa "positivitas" dalam hukum Islam tidak identik dengan positivisme analitis Austin; ia adalah "positif" karena bersifat mengikat (command) sebagai hukum Tuhan, tetapi sekaligus tidak memutus diri dari orientasi keadilan/kemaslahatan (M. I. Helmi, 2022; Rusfi, 2019).

Sebaliknya, dari perspektif lain, al-Syafi'i dipahami melihat hakikat hadirnya hukum sebagai kebaikan manusia dunia-akhirat, dan hukum Islam sebagai institusi yang tidak berakar pada sosiologi sebagaimana positivisme hukum; hukum hadir sebagai sarana mengabdi kepada Tuhan, bukan kepada masyarakat, walaupun aspek teknisnya memperhatikan kondisi masyarakat (M. Helmi, 2020). Penekanan ini memperlihatkan titik tegang dengan positivisme analitis Austin yang menempatkan sumber otoritatif hukum pada kedaulatan negara/penguasa dan menahan masuknya moral/agama ke dalam definisi hukum (Firdiyanti, 2023). Bahkan, salah satu sumber yang secara eksplisit mengkritik legal-positivisme Austin menyatakan bahwa dalam kacamata legal positive ala Austin, penegakan hukum "tidak diperkenankan mencampuradukkan rasa empati, moralitas, agama", karena dianggap mengurangi ketegasan hukum, mengingat nilai-nilai tersebut dipandang tidak memiliki sanksi dan prosedur yang jelas sebagaimana perintah otoritas berdaulat (Firdiyanti, 2023). Kontrasnya, sumber yang sama juga menegaskan bahwa dalam Islam, hukum, agama, dan moral "tidak bisa dipisahkan" satu sama lain (Firdiyanti, 2023), sehingga pemisahan metodologis Austin menjadi problematis bila dipakai sebagai kerangka "hakikat hukum" dalam perspektif hukum Islam (Firdiyanti, 2023; Nugroho, 2016).

________________________________________

7. Hukum Islam, Realitas Sosial, dan Batas Positivisme dalam Pembacaan Keislaman

Walau hukum Islam berakar pada wahyu, sejumlah literatur mengingatkan bahwa realitas sosial tetap merupakan entitas penting yang memengaruhi pembentukan dan artikulasi hukum Islam dalam bentuk fatwa ulama, putusan hakim, dan kitab-kitab fikih (Nurjaman et al., 2023; Wahid, 2022). Namun, penting ditegaskan nuansanya: realisme dalam hukum Islam "tidak berarti positivisme" dalam pengertian hukum ditentukan oleh fakta sosial, sebab hukum Islam adalah hukum Tuhan; realisme di sini berarti pemahaman hukum mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang (Wahid, 2022). Pembedaan ini menjadi kunci untuk membaca "positivisme analitis menurut hukum Islam": Islam dapat menerima perlunya memperhatikan realitas empiris dalam proses istinbath/ijtihad dan penerapan hukum, tetapi hal itu tidak sama dengan mengubah sumber legitimasi hukum menjadi "perintah penguasa" atau "fakta sosial" sebagaimana variasi positivisme di Barat (M. Helmi, 2020; Wahid, 2022).

Dengan kerangka itu, positivisme analitis Austin dapat dipahami sebagai perangkat analitis untuk memetakan struktur norma, kepastian, dan otoritas pemberlakuan, tetapi bukan sebagai teori yang cukup untuk menjelaskan keseluruhan makna dan tujuan hukum dalam Islam (Kristianto et al., 2023; Nugroho, 2016). Sejumlah kritik terhadap dominasi positivisme dalam hukum modern menekankan bahwa peminggiran nilai spiritual (agama, etika, moralitas) menyebabkan hukum modern kehilangan unsur esensial dan memicu krisis pemaknaan (crisis of meaning) (Nugroho, 2016; Nurjaman et al., 2023). Kritik ini paralel dengan uraian yang menggambarkan era positivisme dalam hukum modern-liberal sebagai era ketika nilai spiritual (moral, etika, agama) "tidak mendapat tempat" sehingga muncul krisis spiritual hukum modern (Bukhori, 2018; Nugroho, 2016). Dalam perspektif Islam, pemisahan nilai dari hukum sulit diterima karena hukum Islam dipahami sebagai bagian integral ajaran agama yang tidak membedakan urusan dunia dan akhirat secara sekuler (Bukhori, 2018; Busyro et al., 2022).

________________________________________

8. Maqasid Al-Syariah dan Kecenderungan ke Arah Positivisme Hukum: Nuansa dan Ambiguitas

Pada diskursus maqasid al-syariah, terdapat catatan penting: Muhammad Khalid Mas'ud disebut berpendapat bahwa konsepsi al-Syatibi menandai suatu kecenderungan ke arah positivisme hukum (Nofialdi, 2017; Rusfi, 2019). Pernyataan ini muncul bersamaan dengan penjelasan konseptual bahwa positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum yang mencoba memisahkan hukum dari moral serta berkembang menjadi dua aliran (Austin dan Kelsen) (Nofialdi, 2017; Rusfi, 2019). Namun, "kecenderungan" yang dimaksud tidak otomatis berarti al-Syatibi mengadopsi pemisahan hukum–moral ala positivisme analitis; justru maqasid al-syariah dalam literatur tersebut ditempatkan sebagai metode untuk merealisasikan kemaslahatan dan menepis unsur yang merusak kemaslahatan, sehingga orientasi moral-kemaslahatan tetap menjadi inti teleologi hukum Islam (Nofialdi, 2017; Rusfi, 2019). Dengan demikian, rujukan "kecenderungan positivisme" perlu dibaca sebagai diagnosis tertentu terhadap corak rasionalisasi/penyistematisan hukum (misalnya menuju sistem yang logis dan dapat dioperasionalisasikan), tetapi tidak menegasikan basis normatif-teologis maqasid itu sendiri (Busyro et al., 2022; Nofialdi, 2017; Rusfi, 2019).

Nuansa ini sejalan dengan pembedaan yang menolak penyamaan realisme/pertimbangan realitas dalam hukum Islam dengan positivisme (dalam arti hukum ditentukan fakta sosial), karena hukum Islam tetap diposisikan sebagai hukum Tuhan (Wahid, 2022). Maka, jika "positivisme analitis" dipahami sebagai analisis sistem norma yang tertutup dan bebas nilai, maqasid justru bergerak pada lintasan yang berbeda: ia menegaskan tujuan kemaslahatan sebagai horizon normatif, bukan sekadar validitas formal norma (Busyro et al., 2022; Rusfi, 2019). Dalam bahasa lain, maqasid memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam, aspek "yang seharusnya" (ideal kemaslahatan/keadilan) tidak dapat dikeluarkan dari definisi dan kerja hukum, sehingga pemisahan Austin menjadi reduktif bila dijadikan paradigma final (Firdiyanti, 2023; Rusfi, 2019).

________________________________________

9. Positivisasi Hukum Islam di Indonesia: Kegunaan Terbatas Positivisme Analitis

Tema penting lain dalam pertanyaan "positivisme analitis menurut hukum Islam" ialah fenomena positivisasi hukum Islam—yakni proses menjadikan norma fikih/syariah tertentu masuk ke sistem hukum negara—yang dalam literatur Indonesia dipahami sebagai bagian dari diskursus legal positivism dan pembentukan hukum nasional (Itmam, 2019; Riadi, 2019). Indonesia disebut mengadopsi legal positivism dalam derajat tertentu, tetapi tidak dapat dikatakan menerapkan positivisme murni sebagaimana Austin/Kelsen karena sistem hukum Indonesia juga menerima moralitas (termasuk norma agama dan adat) sebagai landasan legislasi (Riadi, 2019). Di sini tampak bahwa positivisme analitis dapat berfungsi sebagai perangkat untuk mengkaji bentuk-bentuk legal-formal (misalnya perundang-undangan, kodifikasi), tetapi praktik legislasi dan penalaran hukum Indonesia tetap membuka ruang nilai non-positif sebagai sumber keadilan dan legitimasi (Nugroho, 2016; Riadi, 2019).

Dalam konteks penerapan syariat (misalnya Aceh) dan hubungan dengan sistem civil law, terdapat catatan bahwa kekakuan berpegang pada hierarki perundang-undangan dan kecenderungan formalisme dipengaruhi pemikiran positivisme hukum yang melahirkan civil law, sementara aliran hukum analitis Austin mengartikan hukum sebagai "perintah dari pembentuk undang-undang/penguasa" (Abubakar, 2014). Sumber yang sama menegaskan perbedaan penting: tradisi hukum Islam menerima keragaman hukum, sehingga upaya unifikasi hukum Islam sering kali tidak mudah dilakukan (Abubakar, 2014). Ini relevan dengan positivisme analitis karena Austin cenderung memusatkan hukum pada satu sumber otoritatif (kedaulatan pembentuk undang-undang), sedangkan dalam tradisi hukum Islam terdapat keragaman praktik dan otoritas epistemik (fikih mazhab, ijtihad, fatwa) yang tidak selalu tereduksi menjadi satu "perintah berdaulat" (Abubakar, 2014; Wahid, 2022).

Contoh konkret bagaimana hukum Islam dipositifkan dalam kerangka negara dapat dilihat pada pembahasan mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pencatatan perkawinan diatur dan tujuan pencatatan dinyatakan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, serta perkawinan di luar pengawasan pejabat yang ditentukan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Fakta ini menunjukkan fungsi tipikal positivisme (kepastian dan keteraturan melalui norma tertulis), tetapi sekaligus memperlihatkan bagaimana norma yang berakar pada tradisi Islam diartikulasikan menjadi norma negara yang operasional (Riadi, 2019). Dengan demikian, positivisme analitis dapat membantu menjelaskan mekanisme validitas formal dan kekuatan mengikat dalam hukum yang dipositifkan, tetapi tidak otomatis menjelaskan dimensi etik-teologis yang menjadi sumber dan tujuan norma dalam hukum Islam (Busyro et al., 2022; Firdiyanti, 2023).

________________________________________

10. Kritik dan Rekonstruksi: Mengapa Pemisahan Hukum–Moral Problematis bagi Hukum Islam

Beberapa literatur yang mengusulkan pendekatan transendental/profetik dalam ilmu hukum memulai kritiknya dari diagnosis bahwa positivisme memisahkan dimensi spiritual (agama, etika, moralitas) dari proyek peradaban modern, sehingga hukum modern kehilangan nilai spiritual yang esensial (Bukhori, 2018; Nugroho, 2016). Dalam kerangka tersebut, pendekatan transendental menekankan integrasi sains dan nilai serta pemahaman manusia secara holistik (tidak semata material, tetapi juga jiwa), sebuah orientasi yang dipandang lebih selaras dengan pandangan Islam tentang ilmu dan kemaslahatan (Absori & Nugroho, 2019; Nugroho, 2016). Pada level penegakan hukum, dikemukakan pula bahwa paradigma positivisme cenderung berhenti pada keadilan formil, sehingga dorongan post-positivisme diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif—sejalan dengan kebutuhan hakim untuk menggali nilai yang hidup di masyarakat dan melakukan kritik terhadap ketidakadilan yang muncul dalam persidangan (Hamdani, 2017; Kristianto et al., 2023). Bagi perspektif hukum Islam, kritik ini relevan karena hukum Islam secara aksiologis tidak hanya menuntut kepastian, melainkan juga memuat kontribusi moral dan tujuan kemaslahatan (Busyro et al., 2022; Rusfi, 2019).

Kritik terhadap pemaknaan keadilan yang direduksi menjadi "legalitas" positif juga tampak dalam pembahasan yang menempatkan Hans Kelsen—sebagai penganut positivisme—mengukur keadilan pada keabsahan menurut hukum positif; kemudian dikontraskan dengan konsep al-'adl dalam al-Qur'an yang dipaparkan memiliki cakupan lebih luas dan basis transendental bagi kemaslahatan manusia (Mukhlishin & Sarip, 2020). Garis kritik ini memperkuat argumen bahwa positivisme analitis (dan varian positivisme lain) dapat menjadi perangkat yang berguna untuk kepastian normatif, tetapi tidak cukup untuk memuat standar moral-transenden yang menjadi ciri kuat filsafat hukum Islam (Firdiyanti, 2023; Mukhlishin & Sarip, 2020). Karena itu, dari sudut "menurut hukum Islam", pemisahan Austin antara hukum dan moral tidak hanya dinilai sebagai pilihan metodologis, tetapi dapat dianggap bertentangan dengan integrasi agama–moral–hukum yang ditegaskan dalam beberapa literatur Islam (Bukhori, 2018; Firdiyanti, 2023).

________________________________________

11. Sintesis Operasional: Positivisme Analitis sebagai Alat Baca Terbatas, Bukan Paradigma Final Hukum Islam

Berdasarkan sintesis lintas-sumber, "positivisme analitis menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, sebagai alat baca (tool of analysis), positivisme analitis membantu mengkaji validitas formal, struktur hierarkis norma, dan mekanisme kepastian dalam hukum tertulis yang dipositifkan—termasuk ketika norma-norma Islam masuk ke ranah negara melalui positivisasi (Riadi, 2019). Hal ini sejalan dengan tujuan positivisme hukum yang menekankan kepastian dan identifikasi hukum dengan peraturan perundang-undangan (M. Helmi, 2020; Nofialdi, 2017). Kedua, sebagai paradigma final tentang hakikat hukum, positivisme analitis sulit diterima oleh filsafat hukum Islam karena hukum Islam berakar pada wahyu dan secara inheren terkait dengan moralitas/kemaslahatan; hukum Islam bahkan dipahami dapat memadukan dimensi "perintah" (positif) dan "keadilan" (ideal) secara harmonis (Firdiyanti, 2023; M. I. Helmi, 2022). Ketiga, ketika hukum Islam dipraktikkan dalam dunia modern, pertimbangan realitas sosial dapat masuk sebagai pertimbangan pemahaman dan penerapan (realisme), tetapi hal itu tidak sama dengan menjadikan fakta sosial sebagai sumber final hukum sebagaimana konsepsi positivistik tertentu; legitimasi final tetap merujuk pada Tuhan/wahyu dan tujuan syariat (Rusfi, 2019; Wahid, 2022).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, positivisme analitis Austin dapat dipakai secara terbatas untuk memahami dimensi formal-legal (terutama ketika norma Islam dipositifkan), tetapi harus dikoreksi dan dilengkapi oleh filsafat hukum Islam yang menolak pemutusan hukum dari moral dan mengarahkan hukum pada kemaslahatan dunia-akhirat (Busyro et al., 2022; M. I. Helmi, 2022). Sintesis ini juga sejalan dengan observasi bahwa Indonesia mengadopsi legal positivism dalam derajat tertentu namun tidak menerapkan versi murninya karena menerima norma agama dan adat sebagai basis legislasi (Riadi, 2019), sehingga ruang integrasi nilai dalam hukum tetap terbuka, termasuk untuk menghadirkan karakter hukum Islam sebagai "positif-ideal" alih-alih positivistik-sekuler (M. I. Helmi, 2022; Riadi, 2019).

________________________________________

12. Kesimpulan

Positivisme analitis (Austin) dipahami sebagai corak positivisme hukum yang memusatkan definisi hukum pada norma positif sebagai perintah otoritas berdaulat dan mengedepankan analisis logis atas sistem norma yang tertutup, disertai pemisahan metodologis dari moral. Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan ini memiliki kegunaan pada wilayah kepastian formal dan kerja hukum tertulis, terutama dalam konteks positivisasi norma Islam ke dalam hukum negara (Riadi, 2019). Namun, sebagai filsafat hukum, positivisme analitis menghadapi keberatan serius karena hukum Islam dipahami tidak terpisah dari agama dan moral, melainkan berorientasi pada kemaslahatan serta dapat memadukan dimensi "positif" (perintah Tuhan) dengan dimensi "ideal" (keadilan) (Firdiyanti, 2023; M. I. Helmi, 2022). Karena itu, "menurut hukum Islam", positivisme analitis lebih tepat diperlakukan sebagai perangkat analitis yang bersifat parsial, yang perlu diintegrasikan dengan horizon maqasid/kemaslahatan dan basis wahyu agar tidak mereduksi hakikat dan tujuan hukum Islam (Busyro et al., 2022; Rusfi, 2019; Wahid, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Absori, A., & Nugroho, S. S. (2019). The Transcendental Paradigm Of The Development Of Legal Law. Journal of Transcendental Law, 1(1), 1–16. https://doi.org/10.23917/jtl.v1i1.8786

Abubakar, A. (2014). Kedudukan syariat Islam dalam tata negara Indonesia. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 3(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.343

Bukhori, K. (2018). Pergeseran paradigma hukum. Medina-Te: Jurnal Studi Islam, 14(1), 53–70. https://doi.org/10.19109/medinate.v14i1.2353

Busyro, B., Alwana, H. A., Arsal, A., Shafra, S., & Basir, G. (2022). Implementasi Islam progresif pada Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 dalam kajian filsafat hukum Islam. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 16(1), 149–164. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6321

Efendi, R. (2017). Pidana mati dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 16(1), 125. https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.965

Firdiyanti, S. I. (2023). Relevansi teori revolusi paradigma Thomas S. Kuhn terhadap transaksi jual-beli online. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 9(1), 9–22. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1687

Hajar, M. (2014). Dialektika antara aliran hukum alam dan hukum positif dan relevansi dengan hukum Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(4), 563–579. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss4.art4

Hamdani, F. (2017). Paradigma profetik: Antara konsep moralitas Piagam Madinah dan konsep moralitas hukum H.L.A. Hart. Jurnal Jurisprudence, 6(1), 62. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2995

Hamzah, I. (2021). Poligami dalam pandangan positivisme. Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 7(2), 61–75. https://doi.org/10.51311/nuris.v7i2.149

Helmi, M. (2020). [Judul artikel tidak tercantum]. Jurnal Hukum Islam, 1. https://doi.org/10.28918/jhi.v18i1.2672

Helmi, M. I. (2022). Pengaruh teori hukum dan implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(6), 1859–1870. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.28735

Iqbal, I. (2015). Logika keilmuan kalam: Tinjauan filsafat ilmu. Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 16(2), 187–205. https://doi.org/10.14421/esensia.v16i2.997

Itmam, M. S. (2019). Indonesian jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's perspective. Justicia Islamica, 16(2), 367–394. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1639

Kadafi, M. (2017). Pendekatan filsafat ilmu dalam uji konstitusionalitas tembak mati sebagai eksekusi pidana mati (telaah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008). Masalah-Masalah Hukum, 45(3), 164. https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.164-173

Kristianto, R., Candra, M., & Yanto, Y. (2023). Rekonstruksi penggunaan teori positivisme hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 947–957. https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5838

Mukhlishin, M., & Sarip, S. (2020). Keadilan dan kepastian hukum: Menyoal konsep keadilan hukum Hans Kelsen perspektif "al-'adl" dalam al-Qur'an. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 55. https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.1954

Mun'im, A., Santoso, L., & Hidayati, N. (2018). Kitab al-Risālah dalam tilikan positivisme hukum. Kodifikasia, 12(1), 1. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i1.1414

Nofialdi, N. (2017). Maqasid al-syari'ah dalam perspektif Syatibi. Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 8(1), 128. https://doi.org/10.24014/af.v8i1.3807

Nugroho, S. S. (2016). Pengembangan epistemologi ilmu hukum berbasis transendental. Perspektif, 21(2), 97. https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.174

Nurjaman, M. I., Mubarok, A. B., Rusyana, A. Y., & Bisri, H. (2023). Teori legal realism: Konsep dan eksistensinya dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al Mashalih: Journal of Islamic Law, 4(2), 83–94. https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i2.210

Riadi, S. (2019). Latoa: Antropologi politik orang Bugis karya Mattulada "sebuah tafsir epistemologis." Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 30–45. https://doi.org/10.36869/.v5i1.14

Rusfi, M. (2019). Maqasid al-syariah dalam perspektif al-Syatibi. Asas, 10(02), 23–45. https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4529

Sulistyawan, A. Y. (2020). Peran penalaran bagi pembelajar hukum dalam upaya memahami realitas hukum. Crepido, 2(1), 24–34. https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.24-34

Surawardi, S., & Maulidi, A. R. (2022). Filsafat positivisme dan ilmu pengetahuan serta perannya terhadap pendidikan di Indonesia. Jurnal Yaqzhan: Analisis Filsafat, Agama, dan Kemanusiaan, 8(1), 36. https://doi.org/10.24235/jy.v8i1.9771

Syukri, F. (2014). Bias filsafat Barat dalam tafsir modern Muhammad 'Abduh. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 3(2), 265–295. https://doi.org/10.15408/quhas.v3i2.1158

Wahid, A. (2022). Disparitas putusan itsbat nikah poligami (studi analisis di Pengadilan Agama Bima dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram). Al-Inṣāf: Journal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah, 2(1), 1–23. https://doi.org/10.61610/ash.v2i1.22

Yunanto, Y. (2019). Penegakan hukum spiritual terhadap pelanggaran dalam hukum keluarga. Jurnal Hukum Progresif, 7(1), 64. https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80