01647 - Posita Sebagai Fundamentum Petendi Dalam Surat Gugatan Di Lingkungan Peradilan Agama: Kajian Konseptual, Normatif, Dan Implikasi Praktis

Posita as Fundamentum Petendi in Lawsuit Letters in the Religious Court: A Conceptual, Normative, and Practical Implication Stud)

ABSTRAK

Posita atau fundamentum petendi merupakan bagian sentral dalam surat gugatan yang memuat uraian fakta dan dasar hukum sebagai landasan tuntutan penggugat. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual, normatif, dan praktis kedudukan serta fungsi posita dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menganalisis konstruksi posita dalam hukum acara perdata, keterkaitannya dengan hukum materiil Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta implikasinya terhadap kualitas gugatan dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa posita berfungsi sebagai fondasi bagi petitum dan peta isu pembuktian, serta harus memenuhi standar kejelasan, keterperincian, dan sinkronisasi internal agar gugatan tidak dinyatakan obscuur libel. Di lingkungan Peradilan Agama, posita tidak hanya beroperasi dalam kerangka hukum acara perdata umum (HIR/RBg), tetapi juga harus menautkan fakta dengan norma hukum Islam yang relevan, khususnya KHI, dalam perkara-perkara seperti hibah, perceraian, nafkah, dan kewarisan. Kegagalan membangun posita yang kuat secara formil maupun substansial berisiko mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Kajian ini menegaskan pentingnya penguasaan teknik penyusunan posita bagi para praktisi hukum yang beracara di Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah.

Kata kunci: posita; fundamentum petendi; surat gugatan; Peradilan Agama; Kompilasi Hukum Islam; obscuur libel

________________________________________

ABSTRACT

Posita or fundamentum petendi is a central component of a lawsuit letter that contains a description of facts and legal grounds serving as the basis for the plaintiff's claims. This article aims to examine, conceptually, normatively, and practically, the position and function of posita within Indonesia's religious court system. Using normative legal research based on literature review, this study analyzes the construction of posita in civil procedural law, its relationship with Islamic substantive law codified in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and its implications for the quality of lawsuits and court decisions. The findings indicate that posita functions as the foundation for petitum and as a map of evidentiary issues, and must meet standards of clarity, specificity, and internal synchronization to prevent a lawsuit from being declared obscuur libel. Within the religious court framework, posita does not only operate within general civil procedural law (HIR/RBg), but must also connect facts to relevant Islamic legal norms, particularly the KHI, in cases such as grants (hibah), divorce, maintenance (nafkah), and inheritance. Failure to construct posita that is formally and substantively sound risks rendering the lawsuit inadmissible (niet ontvankelijk verklaard). This study underscores the importance of mastering posita drafting techniques for legal practitioners appearing before Religious Courts (Pengadilan Agama) and Syar'iyah Courts (Mahkamah Syar'iyah).

Keywords: posita; fundamentum petendi; lawsuit letter; Religious Court; Compilation of Islamic Law; obscuur libel

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam praktik beracara perdata di Indonesia—termasuk di lingkungan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah—surat gugatan merupakan instrumen awal yang menjadi dasar pemeriksaan perkara, karena dari surat gugatan inilah hakim menilai apa relasi hukum para pihak, apa objek sengketa, serta apa yang diminta penggugat untuk diputuskan pengadilan (Barliansyah, 2023; Hartati, 2019; Ridha et al., 2023). Di Pengadilan Agama, karakter surat gugatan ini menjadi penting karena perkara-perkara yang menjadi kewenangannya berkaitan erat dengan hukum Islam—misalnya perkawinan, kewarisan, hibah, dan bidang lain yang disebutkan dalam ketentuan kewenangan Peradilan Agama—sehingga dalam pemeriksaannya hakim tidak hanya berhadapan dengan aspek formil hukum acara perdata, tetapi juga dengan materi hukum Islam (misalnya melalui Kompilasi Hukum Islam/KHI) sebagai dasar pertimbangan substansial (Hartati, 2019; Mansari et al., 2022).

Dalam konteks inilah, posita (fundamentum petendi) menempati posisi sentral: ia adalah bagian surat gugatan yang memuat uraian fakta/peristiwa dan dasar hukum yang menjadi landasan tuntutan penggugat, sehingga menjadi "fondasi" bagi petitum (tuntutan) dan bagi arah pembuktian di persidangan (MA'SHUM & Hurozim, 2022; Ridha et al., 2023; Wahyuni & Dhana, 2021). Posita dengan demikian bukan sekadar bagian administratif dari surat gugatan, melainkan merupakan inti argumentasi yang menentukan keberhasilan gugatan secara formil maupun materiil.

Berangkat dari urgensi tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara sistematis: (1) definisi dan ruang lingkup posita sebagai fundamentum petendi; (2) kedudukan posita dalam sistem Peradilan Agama yang menggabungkan hukum acara perdata dengan hukum materiil Islam; (3) anatomi dan teori penyusunan posita yang baik; (4) relasi posita dengan petitum dan pembuktian; serta (5) konsekuensi hukum dari posita yang cacat. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis sekaligus rujukan praktis bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum yang bergelut dengan hukum acara Peradilan Agama di Indonesia.

________________________________________

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan posita, hukum acara perdata, dan Peradilan Agama. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan memaparkan, menginterpretasi, dan mensistematisasi bahan hukum yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang dikaji.

________________________________________

III. PEMBAHASAN

A. Definisi Posita (Fundamentum Petendi) dan Ruang Lingkupnya

Secara konseptual, posita atau fundamentum petendi dipahami sebagai dalil-dalil/alasan-alasan konkret mengenai hubungan hukum yang melandasi tuntutan (middelen van den eis) (Illahi, 2023; MA'SHUM & Hurozim, 2022). Sejumlah rujukan hukum acara menegaskan bahwa posita pada dasarnya tersusun atas dua komponen besar, yaitu: (i) uraian tentang kejadian/peristiwa (duduk perkara, fakta yang relevan), dan (ii) uraian tentang hukum (adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis tuntutan) (Illahi, 2023; Ridha et al., 2023; Wahyuni & Dhana, 2021).

Dengan demikian, posita bukan sekadar "cerita" kronologis, melainkan narasi yang diarahkan untuk menunjukkan mengapa dari rangkaian peristiwa tertentu lahir suatu hubungan hukum, lalu mengapa hubungan hukum itu menimbulkan hak penggugat dan kewajiban/pertanggungjawaban tergugat (Haryani et al., 2024; Ridha et al., 2023). Kerangka tersebut sejalan dengan konstruksi persyaratan materiil surat gugatan yang kerap dirujuk pada ketentuan Reglement op de Rechtvordering (Rv), yakni bahwa gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak, posita (fundamentum petendi), dan petitum (Illahi, 2023; Ridha et al., 2023).

Di sini posita diposisikan sebagai bagian terpenting untuk menjelaskan "apa masalahnya" dan "apa landasan hukumnya," sedangkan petitum menjelaskan "apa yang diminta diputus" (Illahi, 2023; Ridha et al., 2023). Karena itu, posita berfungsi sekaligus sebagai landasan logika bagi petitum dan sebagai peta isu yang menentukan relevansi alat bukti yang akan diajukan (Fauzizah, 2024; Rizal, 2019).

B. Posita dalam Peradilan Agama: Pertautan Hukum Acara Perdata, KHI, dan Argumentasi Hukum Islam

1. Hukum Acara yang Dipakai: Kerangka Umum Perdata dan Kekhususan Peradilan Agama

Dalam Peradilan Agama, hukum acara yang dipakai pada prinsipnya adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum (misalnya HIR dan RBg), kecuali yang diatur khusus dalam undang-undang Peradilan Agama (Munthe & Firmansyah, 2022; Rizal, 2019). Formulasi ini menegaskan bahwa "posita" sebagai bagian surat gugatan adalah konsep yang berakar kuat pada tradisi hukum acara perdata Indonesia; namun ketika diterapkan pada perkara-perkara Islam, posita harus mampu menerjemahkan fakta menjadi isu hukum dengan acuan norma yang relevan di ranah Peradilan Agama (misalnya KHI dan peraturan terkait) (Munthe & Firmansyah, 2022; Rizal, 2019).

2. Materi Hukum yang Dirujuk: Hukum Positif dan Hukum Islam

Rujukan empiris menunjukkan bahwa dalam lingkup Pengadilan Agama, penyelesaian perkara dapat melibatkan penggunaan hukum positif sekaligus hukum Islam, misalnya dalam sengketa hibah (Mansari et al., 2022). Dalam konteks ini, posita yang baik tidak hanya menyajikan kronologi, tetapi juga menjelaskan dasar hukum yang dipakai untuk mengkualifikasi peristiwa: apakah peristiwa itu dipandang sebagai hibah, sengketa perkawinan, nafkah, atau bentuk hubungan hukum lain menurut norma yang berlaku (Mansari et al., 2022; Muda'i, 2018).

Bahkan dalam kajian tentang praktik beracara di Peradilan Agama, disebutkan bahwa dalil/posita yang konkret dapat dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan, sepanjang relevan untuk membangun argumentasi hukum para pihak (Khayati, 2023). Artinya, "menurut hukum Islam" dalam posita bukan semata-mata label, melainkan tampak pada pemilihan norma (misalnya KHI sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia) dan/atau argumentasi yang merujuk sumber-sumber hukum Islam ketika diperlukan untuk memperkuat dasar tuntutan (Khayati, 2023; Mansari et al., 2022).

3. Posita sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara dan Penyelesaian Sengketa

Dalam pembahasan perceraian di Pengadilan Agama, posita bahkan dipahami sebagai "dasar gugatan/dalil gugatan" yang menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, misalnya ketika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dijadikan alasan perceraian (posita) (Fauzizah, 2024). Dengan kata lain, posita menentukan: apa isu yang harus dibuktikan, relevansi saksi dan surat, serta batasan apa yang patut dipertimbangkan hakim ketika menyusun pertimbangan hukum (Fauzizah, 2024; Rizal, 2019).

C. Anatomi Posita: Komponen yang Semestinya Diuraikan

Di tingkat praktik, posita yang baik lazimnya tidak berhenti pada pernyataan umum, melainkan menguraikan unsur-unsur pokok yang membuat sengketa menjadi "terbaca" secara yuridis. Rujukan praktis administrasi peradilan menyebut bahwa secara garis besar, posita perlu memuat: (i) objek perkara (perkara tentang apa—waris, perkawinan, wanprestasi, hibah, dan sebagainya), (ii) fakta-fakta hukum yang menyebabkan sengketa, dan (iii) kualifikasi perbuatan tergugat (misalnya perbuatan melawan hukum atau bentuk pelanggaran lain yang relevan) (Muda'i, 2018). Dengan struktur ini, posita tidak hanya menyebut "terjadi sengketa," tetapi menjelaskan rangkaian sebab-akibat yang menautkan fakta dengan norma, sehingga gugatan memiliki arah pembuktian yang jelas (Haryani et al., 2024; Muda'i, 2018).

Selain itu, literatur hukum acara menekankan bahwa posita seharusnya disusun ringkas, jelas, dan terperinci dalam menguraikan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan dalil dan persengketaan (MA'SHUM & Hurozim, 2022; Ridha et al., 2023). Karena itu, posita biasanya mencakup—dalam bentuk uraian naratif—siapa para pihak dan bagaimana hubungan hukumnya, kapan dan bagaimana peristiwa terjadi, apa kerugian/akibat yang dialami penggugat, dan norma apa yang membuat penggugat berhak menuntut pemulihan/penetapan tertentu (Haryani et al., 2024; MA'SHUM & Hurozim, 2022; Ridha et al., 2023).

Dalam perkara tertentu, posita juga dapat menjadi tempat "menanam" dasar bagi tuntutan aksesori. Contohnya dalam permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) di Peradilan Agama, dinyatakan bahwa perumusan permohonan sita lazim dirumuskan setelah uraian posita/dalil gugat, karena dari uraian fakta dan peristiwa dalam posita itulah alasan penyitaan lebih tepat dan mudah dirumuskan (Siswoyo & Saputra, 2022). Pola ini memperlihatkan fungsi posita sebagai wadah rasionalisasi: permohonan tambahan (misalnya sita) dinilai wajar bila ditopang oleh narasi dan alasan dalam posita (Siswoyo & Saputra, 2022).

D. Teori Penyusunan Posita: Substantiering dan Individualisering serta Implikasinya

Dalam doktrin penyusunan dalil gugatan, terdapat penjelasan tentang substantiering theorie dan individualisering theorie. Substantiering theorie menegaskan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum tersebut sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum (Fauzizah, 2024; Nugroho, 2019). Sementara itu, individualisering theory menekankan bahwa peristiwa/kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperhatikan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (Fauzizah, 2024; Nugroho, 2019).

Dua teori ini, meskipun bersifat konseptual, berfungsi sebagai "uji mutu" posita: apakah posita sudah cukup menjelaskan rangkaian fakta penyebab sengketa dan apakah hubungan hukum yang disengketakan telah dipaparkan secara individual dan tidak kabur (Fauzizah, 2024; Nugroho, 2019). Dalam praktik, teori-teori tersebut berkaitan langsung dengan problem formil seperti gugatan kabur (obscuur libel). Ketika posita terlalu umum, tidak menunjukkan hubungan hukum yang spesifik, atau tidak menjelaskan fakta pendahulu yang menyebabkan sengketa, maka gugatan rentan dianggap tidak jelas atau tidak lengkap (Noviawati, 2019; Nugroho, 2019). Karena itu, penekanan pada substantiering dan individualisering pada dasarnya adalah penekanan agar posita berfungsi sebagai jembatan dari fakta menuju norma, bukan sekadar rangkaian kalimat naratif tanpa kualifikasi yuridis (Fauzizah, 2024; Nugroho, 2019).

E. Relasi Posita dan Petitum: Tuntutan Harus "Lahir" dari Dalil

1. Posita sebagai Dasar Petitum

Hubungan posita dan petitum secara konseptual dipahami sebagai hubungan fondasional: posita adalah dasar bagi petitum (Rizkiana, 2020). Dalam kajian putusan Mahkamah Agung terkait sengketa ekonomi syariah, ditegaskan prinsip bahwa posita merupakan dasar dari petitum; hal-hal yang tidak dikemukakan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum (Rizkiana, 2020). Pada saat yang sama, rujukan tersebut juga menguraikan nuansa penting: hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum dapat dikabulkan sepanjang telah dikemukakan dalam posita (Rizkiana, 2020). Walaupun nuansa ini terutama muncul dalam analisis putusan, ia menunjukkan kaidah praktik bahwa kualitas posita sangat menentukan ruang gerak petitum dan juga batasan pertimbangan hakim (Rizkiana, 2020; Subagyono et al., 2014).

2. Kewajiban Sinkronisasi untuk Menghindari "Kontradiksi Internal"

Sejumlah rujukan menegaskan pentingnya kesesuaian/sinkronisasi posita dengan petitum, agar gugatan tidak kontradiktif dan tidak kabur (Haryani et al., 2024; Muttaqin, 2020). Dalam kajian mengenai teknik penyusunan surat gugatan, disebutkan bahwa sinkron berarti tidak kontradiktif di antara bagian-bagian posita maupun antara posita dan petitum, serta dianjurkan penggunaan kalimat yang menunjukkan hubungan sebab-akibat (kausal) sehingga fakta hukum yang dikemukakan mengantarkan pada konsekuensi hukum yang diminta (Haryani et al., 2024). Jika sinkronisasi ini gagal, gugatan berisiko dinilai obscuur libel dan berujung pada putusan tidak dapat diterima (Haryati, 2023; Noviawati, 2019; Setiawan & Mariyam, 2022).

3. Implikasi pada Batas Kewenangan Mengadili (Ultra Petitum Partium)

Walaupun tema ultra petitum partium lebih langsung terkait larangan mengabulkan melebihi petitum, pembahasan mengenai posita–petitum tetap relevan karena logika pembatasan itu beroperasi pada "apa yang diminta" (petitum) dan "apa yang didalilkan" (posita) (Rizkiana, 2020; Subagyono et al., 2014). Dalam analisis putusan, ditekankan bahwa hakim menilai hubungan hukum posita–petitum; ini menegaskan bahwa kualitas posita bukan hanya soal estetika argumentasi, melainkan berkaitan dengan tertib beracara dan batasan putusan yang sah secara formil (Rizkiana, 2020; Subagyono et al., 2014).

F. Posita dan Pembuktian: Dalil Harus Dapat Dibuktikan di Persidangan (Termasuk dalam Perkara-Perkara Islam)

Dalam perkara di Pengadilan Agama, posita bukan sekadar narasi; ia adalah dalil yang pada prinsipnya harus dibuktikan. Kekhususan pembuktian perceraian di Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa dalil-dalil (posita) harus dibuktikan dan berhasil dibuktikan, dan untuk alasan perceraian yang tidak diatur khusus, diberlakukan pembuktian menurut HIR/RBg (Rizal, 2019). Sejalan dengan itu, kajian mengenai tuntutan nafkah madliyah menekankan bahwa posita tidak akan menjadi benar tanpa pembuktian yang harus dilakukan oleh penggugat, dan penolakan tuntutan nafkah dapat terjadi ketika pembuktian tidak memenuhi kaidah, misalnya dikaitkan dengan prinsip unus testis nullus testis dan ketentuan tentang kesesuaian keterangan saksi (Nursolih, 2019). Ini menunjukkan keterkaitan langsung antara kualitas posita dan strategi pembuktian: posita yang memuat klaim tertentu (misalnya nafkah lampau) menuntut dukungan alat bukti yang memadai agar dalil tersebut dapat diterima hakim (Nursolih, 2019; Rizal, 2019).

Dalam beberapa perkara, praktik persidangan di Peradilan Agama juga mencatat adanya penguatan pembuktian melalui mekanisme sumpah saksi "menurut hukum Islam," yang dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan (Wahyuni & Dhana, 2021). Walaupun rincian proseduralnya dapat bervariasi menurut konteks perkara, rujukan tersebut memperlihatkan bahwa di Pengadilan Agama, pembuktian dapat berkelindan dengan ekspresi formalitas keislaman, sehingga posita perlu disusun secara cermat agar fakta yang didalilkan memang siap diuji melalui instrumen pembuktian yang tersedia (Rizal, 2019; Wahyuni & Dhana, 2021).

G. Konsekuensi Posita yang Cacat: Obscuur Libel dan Putusan "Tidak Dapat Diterima" (NO)

Cacat pada posita lazim dipahami sebagai cacat formil yang dapat menggugurkan peluang masuk ke pemeriksaan pokok perkara. Salah satu bentuk cacat yang paling sering dibahas adalah obscuur libel (gugatan kabur). Dalam kajian gugatan yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil, dan salah satu sebabnya adalah gugatan kabur/obscuur libel—misalnya karena petitum tidak lengkap atau karena posita dan petitum tidak jelas/kontradiktif (Noviawati, 2019). Hal serupa ditegaskan dalam kajian sengketa waris yang ditolak karena obscuur libel: posita dan petitum tidak saling mendukung atau kontradiksi, objek sengketa tidak jelas, atau pihak tidak lengkap, yang berujung pada gugatan tidak diterima (Haryati, 2023; Setiawan & Mariyam, 2022). Bahkan dalam perkara tata usaha negara pun dijelaskan contoh ketidaksinkronan posita dan petitum yang membuat gugatan tidak jelas dan tidak dapat dipahami maksudnya (Muttaqin, 2020).

Lebih spesifik, kontradiksi posita–petitum dapat terjadi ketika petitum mengajukan permintaan yang tidak pernah dibahas dalam posita. Studi sengketa lelang sertifikat mencatat bahwa di dalam posita penggugat tidak membahas permintaan diberi waktu untuk melaksanakan kewajiban, tetapi dalam petitum meminta hal tersebut; kondisi demikian diposisikan sebagai kontradiksi posita–petitum yang memperkuat penilaian gugatan kabur (Haryati, 2023). Dengan demikian, cacat posita bukan hanya persoalan redaksi, melainkan persoalan struktur argumentasi: apakah petitum benar-benar konsekuensi logis dari posita (Haryani et al., 2024; Haryati, 2023).

H. "Menurut Hukum Islam" dalam Posita: Contoh Artikulasi Dasar Hukum Materiil (KHI dan Norma Islam) di dalam Dalil Gugatan

Istilah "menurut hukum Islam" dalam posita (khususnya di Pengadilan Agama) paling nyata tampak pada pemilihan dasar hukum materiil yang dipakai untuk mengkualifikasi peristiwa. Contoh yang eksplisit dapat dilihat dalam perkara hibah. Dalam studi sengketa hibah tanah, hibah didefinisikan dalam KHI (misalnya Pasal 171 huruf g) sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki, dan perkara hibah di Pengadilan Agama menunjukkan penggunaan kerangka hukum Islam bersama hukum positif dalam penanganannya (Mansari et al., 2022). Kajian lain tentang pembatalan hibah dari orang tua kepada anak juga menegaskan rujukan norma KHI, misalnya ketentuan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya (Pasal 212 KHI) (Yuliandari et al., 2020). Bahkan dalam uraian pertimbangan hakim yang dikutip, disebutkan bahwa majelis menilai alasan gugatan penggugat (yang termuat dalam posita) adalah permintaan pembatalan hibah dan pembatalan akta hibah, sehingga secara formal gugatan dinilai patut diterima dan dipertimbangkan (Yuliandari et al., 2020). Rangkaian ini memperlihatkan bahwa "posita menurut hukum Islam" dapat berarti: posita memuat fakta pemberian harta, lalu mengaitkannya dengan norma hibah menurut KHI, sehingga dasar tuntutan pembatalan menjadi yuridis di lingkungan Pengadilan Agama (Mansari et al., 2022; Yuliandari et al., 2020).

Dalam konteks tuntutan nafkah (misalnya nafkah madliyah), rujukan menyatakan bahwa nafkah lalu menjadi salah satu uraian dalam posita dan petitum gugatan sebagai tuntutan hak oleh istri terhadap suami atas nafkah yang tidak pernah diberikan, dan dasar kewajiban nafkah diargumentasikan dengan rujukan norma (termasuk rujukan normatif yang digunakan dalam pembahasan) (Nursolih, 2019). Artinya, posita "bernuansa hukum Islam" bukan hanya karena perkaranya berada di Pengadilan Agama, tetapi karena posita menghubungkan fakta (nafkah tidak diberikan) dengan dasar normatif kewajiban nafkah yang dipahami dalam kerangka hukum Islam dan/atau hukum positif yang relevan di Peradilan Agama (Nursolih, 2019; Suharto, 2018).

I. Implikasi Praktis: Kaidah Penulisan Posita yang Lebih Aman secara Formil dan Lebih Kuat secara Pembuktian

Pertama, posita sebaiknya selalu diposisikan sebagai uraian fakta kejadian dan fakta hukum yang disusun ringkas, jelas, namun cukup terperinci agar hubungan hukum para pihak dan duduk perkara dapat dipahami tanpa spekulasi (Barliansyah, 2023; MA'SHUM & Hurozim, 2022).

Kedua, posita perlu menjelaskan objek perkara, fakta-fakta hukum pemicu sengketa, serta kualifikasi perbuatan pihak lawan, karena komponen ini disebut sebagai bagian penting dalam posita yang membuat gugatan menjadi "terbaca" secara yuridis (Muda'i, 2018).

Ketiga, posita perlu disusun dengan memperhatikan teori substantiering dan individualisering: bukan hanya menyebut peristiwa hukum (misalnya "terjadi hibah," "terjadi perselisihan"), tetapi juga menjelaskan fakta pendahulu yang melahirkan sengketa dan menunjukkan hubungan hukum yang spesifik, sehingga tidak membuka ruang gugatan dinilai kabur (Fauzizah, 2024; Nugroho, 2019).

Keempat, posita harus disusun dengan orientasi pembuktian: dalil dalam posita harus siap diuji melalui alat bukti, karena dalam Peradilan Agama dalil/posita harus dibuktikan, dan kegagalan pembuktian dapat berimplikasi pada penolakan tuntutan tertentu (Nursolih, 2019; Rizal, 2019).

Kelima, posita harus selalu dijaga sinkron dengan petitum—permintaan dalam petitum harus merupakan konsekuensi logis dari alasan dan fakta dalam posita—karena kontradiksi posita–petitum merupakan salah satu pola klasik obscuur libel yang dapat membuat gugatan tidak dapat diterima (Haryani et al., 2024; Haryati, 2023).

Keenam, ketika perkara menyangkut bidang hukum Islam (hibah, perceraian, nafkah, waris), posita yang baik perlu menautkan fakta dengan dasar normatif yang lazim dipakai Peradilan Agama (terutama KHI dan peraturan terkait), karena praktik menunjukkan perkara-perkara tersebut diputus dengan mempertimbangkan kerangka hukum Islam (misalnya KHI dalam hibah) dalam satu tarikan dengan tertib formil hukum acara (Mansari et al., 2022; Munthe & Firmansyah, 2022; Yuliandari et al., 2020).

________________________________________

IV. KESIMPULAN

Secara akademik dan praktis, posita menurut konteks hukum Islam di Indonesia paling tepat dipahami sebagai bagian surat gugatan (fundamentum petendi) yang memuat uraian fakta/peristiwa dan dasar hukum yang menjadi alasan konkret penggugat mengajukan tuntutan, yang disusun untuk menunjukkan hubungan hukum para pihak dan untuk menjadi landasan petitum serta arah pembuktian (Illahi, 2023; MA'SHUM & Hurozim, 2022; Ridha et al., 2023).

Di lingkungan Peradilan Agama, posita tetap bergerak dalam kerangka hukum acara perdata (HIR/RBg) yang berlaku umum dengan kekhususan tertentu, tetapi substansi dasar hukumnya sering bertumpu pada hukum Islam yang terkodifikasi (misalnya KHI) dan dapat pula diperkuat argumentasi normatif yang relevan (Mansari et al., 2022; Munthe & Firmansyah, 2022; Rizal, 2019). Karena itu, kualitas posita—kejelasan, keterperincian, sinkronisasi dengan petitum, serta kesiapan pembuktian—menjadi penentu apakah gugatan dapat diperiksa sampai pokok perkara atau justru dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (Haryani et al., 2024; Haryati, 2023; Noviawati, 2019).

Kajian ini merekomendasikan agar para praktisi hukum yang beracara di Peradilan Agama senantiasa membangun posita yang tidak hanya kuat secara naratif, tetapi juga solid secara yuridis: mampu menautkan fakta dengan norma hukum Islam yang berlaku, tersinkronisasi dengan petitum, dan siap diuji melalui instrumen pembuktian yang tersedia di persidangan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Barliansyah, Muh. Z. R. (2023). Interpretasi Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten atas Asas Ultra Petitum Partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Fauzizah, S. (2024). Analisis Maslahat Imam al-Ghazali dalam Penahanan Akta Cerai sebagai Upaya Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan Setelah Perceraian. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1125

Hartati, N. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 569 K/Ag/2015 tentang Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Ijârah Multijasa. Jurnal Perspektif, 2(2), 153. https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.28

Haryani, A. T., Nugroho, S. S., Pusparini, N. I., & Iswati, R. S. (2024). Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak dalam Perkara Gugat Cerai. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 10(1), 24–29. https://doi.org/10.33319/yume.v10i1.236

Haryati, A. U. (2023). Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib. Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara, 5(2), 63–79. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323

Illahi, N. W. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Perceraian Nikah Siri. Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society, 4(1), 1–27. https://doi.org/10.33752/tjiss.v4i1.4277

Khayati, S. (2023). Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 3(1), 15–24. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174

MA'SHUM, H. A. D., & Hurozim, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Hibah Tanah di Pengadilan Agama Kraksaan. Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama, 2(1). https://doi.org/10.61974/justness.v2i1.21

Mansari, M., Sari, E., & Muthalib, S. A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Nafkah Madhiah Isteri dan Anak. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 9(2), 306–322. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.3903

Muda'i, S. (2018). Kajian Hukum Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Studi Perkara Nomor 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ). Diversi Jurnal Hukum, 1(2), 225. https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.138

Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020–2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4(2), 679–690. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2198

Muttaqin, A. A. E. E. B. (2020). Hukum Pembatalan Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya. Paulus Law Journal, 1(1), 30–39. https://doi.org/10.51342/plj.v1i1.45

Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 75. https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139

Nugroho, A. (2019). Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Mengenai Pelepasan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Keturunan. Diversi Jurnal Hukum, 5(2), 143. https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.548

Nursolih, E. (2019). Analisis Penyusunan Surat Gugatan. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 7(1), 87. https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2142

Ridha, M. R., Deliana, D., & Hasibuan, P. (2023). Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Gugat pada Usia Dini Pernikahan di Pengadilan Agama Maninjau. Usraty Journal of Islamic Family Law, 1(1), 38. https://doi.org/10.30983/usraty.v1i1.6598

Rizal, S. S. (2019). Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan: Kajian Putusan Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA.Pmk. At-Turas Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 77–96. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546

Rizkiana, A. E. (2020). Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Negeri Pati). Notarius, 13(2), 865–878. https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31288

Setiawan, E., & Mariyam, S. (2022). Dissenting Opinion Hakim dalam Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 24/PDT.G/2021/PN BJN). Notary Law Research, 4(1), 58. https://doi.org/10.56444/nlr.v4i1.3422

Siswoyo, I. C. W., & Saputra, A. (2022). Analisis Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). The Juris, 6(2), 421–428. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.611

Subagyono, B. S. A., Wahyudi, J., & Akbar, R. (2014). Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada. Yuridika, 29(1). https://doi.org/10.20473/ydk.v29i1.360

Suharto, S. (2018). Pengkajian Praktek Tugas Wewenang dan Prosedur Sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Diversi Jurnal Hukum, 1(2), 114. https://doi.org/10.32503/diversi.v1i2.131

Wahyuni, Y. S., & Dhana, R. (2021). Pencabutan Petitum pada Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Hakim Nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 295. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155

Yuliandari, I. A. A. I., Sukadana, I. K., & Sudibya, D. G. (2020). Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS). Jurnal Analogi Hukum, 2(3), 346–350. https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2520.346-350