01649 - Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pertanahan Indonesia: Kajian Fungsional Atas Jual Beli, Hibah, Dan Hak Tanggungan

Land Deed Official (PPAT) in the Perspective of Islamic Law and Indonesian Land Law: A Functional Study on Sale and Purchase, Grant, and Mortgage Rights

Abstrak

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu berkaitan dengan hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS). Artikel ini mengkaji kedudukan dan fungsi PPAT dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya maqāṣid al-syarī'ah dalam dimensi perlindungan harta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif berbasis studi literatur, kajian ini menelaah persinggungan antara mekanisme formal akta PPAT pada transaksi jual beli, hibah, dan pembebanan hak tanggungan dengan konsep muamalah Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun PPAT bukan institusi yang lahir dari fikih klasik, fungsinya secara substansial sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga harta, mengurangi gharar, dan mencegah mudarat. Terdapat dikotomi penting antara validitas akad menurut hukum Islam dan kekuatan pembuktian administratif dalam sistem pendaftaran tanah modern yang mensyaratkan akta PPAT. Integrasi antara pengakuan sosial berbasis 'urf dengan sistem formalitas negara melalui PPAT menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan demi terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan secara menyeluruh.

Kata kunci: PPAT, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, jual beli tanah, hibah, hak tanggungan, gharar, pendaftaran tanah

________________________________________

Abstract

The Land Deed Official (PPAT/Pejabat Pembuat Akta Tanah) is a public official authorized to prepare authentic deeds for specific legal acts relating to land rights and Apartment Unit Ownership Rights (HMSRS). This article examines the position and function of PPAT within Indonesia's land law framework and its relevance to Islamic law principles, particularly maqāṣid al-syarī'ah in the dimension of property protection. Employing a normative research method based on literature review, this study analyzes the intersection between the formal mechanism of PPAT deeds in sale and purchase transactions, grants (hibah), and mortgage encumbrances with Islamic muamalah concepts. The findings indicate that although PPAT is not an institution derived from classical Islamic jurisprudence (fiqh), its function is substantially aligned with the objectives of sharia in preserving property, reducing gharar, and preventing maḍarrah. A significant dichotomy exists between the validity of a contract (akad) under Islamic law and its administrative evidentiary force within the modern land registration system, which requires PPAT deeds. The integration of socially recognized practices based on 'urf with state formality through PPAT proves indispensable for achieving legal certainty and comprehensive property rights protection.

Keywords: PPAT, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, land sale and purchase, hibah, mortgage rights, gharar, land registration

________________________________________

1. Pendahuluan: Menempatkan PPAT dalam Diskursus Hukum Islam di Indonesia

Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diposisikan sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu atas hak atas tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) (Kristianty & Cahyarini, 2021; Nurlaila et al., 2018; Rahman et al., 2019). Konstruksi kelembagaan ini pada dasarnya berfungsi sebagai instrumen pembuktian dan administrasi pendaftaran tanah, karena peralihan dan pembebanan hak (misalnya jual beli, hibah, dan hak tanggungan) pada level pendaftaran menuntut adanya akta PPAT sebagai dasar perubahan data yuridis pertanahan (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019). Dengan demikian, pembahasan "PPAT menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia umumnya tidak dimaknai sebagai institusi yang lahir dari fikih klasik, melainkan sebagai mekanisme negara untuk mewujudkan tujuan-tujuan perlindungan hak (terutama harta) yang juga menjadi perhatian penting dalam syariah (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019).

Secara normatif, hukum Islam memberi perhatian besar pada perlindungan harta; bahkan disebutkan bahwa salah satu dari lima tujuan syariah (maqāṣid al-syarī'ah) adalah menjaga terpeliharanya hak milik/harta (Hartatik & Puspitawati, 2019). Pada ranah muamalah, peralihan kepemilikan melalui transaksi seperti jual beli dan hibah termasuk sebab kepemilikan dalam hukum Islam (Hartatik & Puspitawati, 2019). Dari titik ini, PPAT dapat dipahami sebagai perangkat formal yang—dalam konteks negara modern—membantu memastikan transaksi pertanahan berjalan tertib, mengurangi sengketa, serta mendukung kepastian hukum, yang secara fungsional berkelindan dengan gagasan perlindungan harta dan pencegahan kerugian (ḍarar) dalam praktik sosial (Akim, 2018; Harahap, 2021; Hartatik & Puspitawati, 2019).

________________________________________

2. Definisi, Kedudukan, dan Ruang Lingkup Kewenangan PPAT (Kerangka Hukum Positif sebagai "Wadah" Operasional)

Sejumlah rujukan dalam literatur yang disediakan menegaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah/HMSRS (Kristianty & Cahyarini, 2021; Nurlaila et al., 2018; Rahman et al., 2019). Definisi ini ditegaskan, antara lain, melalui pengertian PPAT dalam pengaturan jabatan PPAT yang dirujuk sebagai dasar kewenangan pembuatan akta otentik pertanahan (Kristianty & Cahyarini, 2021; Nurlaila et al., 2018; Rahman et al., 2019). Selain itu, PPAT juga dipahami sebagai pejabat umum yang kewenangannya mencakup pembuatan akta pemindahan hak, akta pembebanan hak, serta akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan (Aulia, 2022; Rahman et al., 2019). Penegasan ini penting karena menunjukkan bahwa PPAT merupakan simpul yang menghubungkan perbuatan hukum para pihak (perdata) dengan konsekuensi administrasi pertanahan (pendaftaran) (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019).

Ruang lingkup kewenangan PPAT dalam pembuatan akta juga secara konsisten disebut meliputi perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan, serta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Istanti & Khisni, 2017; Yulanda et al., 2022). Formulasi daftar perbuatan hukum ini muncul berulang dalam berbagai sumber yang membahas PPAT dan pendaftaran tanah, sehingga memperlihatkan adanya konsensus normatif mengenai "jenis" tindakan hukum pertanahan yang biasanya ditopang oleh akta PPAT (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Istanti & Khisni, 2017; Yulanda et al., 2022). Dalam kerangka inilah, pertanyaan mengenai PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta untuk jual beli, hibah, dan hak tanggungan memiliki pijakan yang kuat dalam hukum positif, dan selanjutnya dapat dianalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam yang dibahas dalam literatur yang tersedia (Arifin et al., 2023; Hartatik & Puspitawati, 2019).

________________________________________

3. Titik Temu dengan Hukum Islam: Perlindungan Harta (Maqāṣid) dan Kebutuhan Kepastian dalam Muamalah

Sumber yang disediakan menyatakan bahwa hak milik/harta memperoleh perhatian besar dalam Islam dan secara eksplisit dikaitkan dengan tujuan syariah untuk menjaga harta (Hartatik & Puspitawati, 2019). Pada saat yang sama, praktik pertanahan modern (dengan pendaftaran, akta otentik, dan prosedur administrasi) bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan, termasuk dalam konteks pembuktian peralihan hak (Akim, 2018; Harahap, 2021). Karena itu, PPAT dapat diposisikan sebagai instrumen tadbīr (pengaturan) yang memfasilitasi terlaksananya transaksi muamalah secara lebih aman dan tertib dalam konteks negara, khususnya ketika objeknya adalah tanah yang secara sosial-ekonomi sering memicu sengketa bila tidak didukung alat bukti kuat (Akim, 2018; Harahap, 2021).

Keterkaitan fungsi akta PPAT dengan tujuan kepastian juga tampak dalam pembahasan mengenai pendaftaran tanah: peralihan hak tertentu hanya dapat didaftarkan bila dibuktikan dengan akta PPAT yang berwenang (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019). Di sisi lain, dalam studi mengenai sengketa pertanahan, peran PPAT dinilai penting dalam pendaftaran tanah karena produknya (akta) dijadikan dasar penerbitan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, sehingga PPAT dituntut bekerja hati-hati dan profesional untuk menghindari kekeliruan yang dapat menimbulkan kerugian (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Harahap, 2021). Dalam pembacaan yang selaras dengan maqāṣid menjaga harta, kehati-hatian PPAT dan keberadaan akta otentik dapat dipahami sebagai upaya institusional untuk menekan risiko sengketa dan mengurangi potensi hilangnya hak secara tidak adil (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Harahap, 2021; Hartatik & Puspitawati, 2019).

________________________________________

4. PPAT dan Jual Beli Tanah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pertanahan

4.1. Validitas Jual Beli: Sah Secara Islam versus Kekuatan dalam Hukum Positif

Kajian lapangan tentang praktik jual beli tanah di bawah tangan menyimpulkan bahwa dari perspektif hukum Islam, transaksi jual beli tanah tersebut dapat dinilai sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta kebiasaan masyarakat yang menyertainya dapat dikualifikasikan sebagai 'urf (disebut sebagai 'urf fi'li dan 'urf sahih) (Hartatik & Puspitawati, 2019). Pada level konseptual, kajian fikih empat mazhab yang dikutip dalam studi lain juga menekankan bahwa objek jual beli seharusnya jelas dan tidak mengandung unsur gharar (Arifin et al., 2023). Dua poin ini menyediakan kerangka untuk memahami bahwa hukum Islam memprioritaskan substansi kesepakatan yang memenuhi syarat muamalah dan bebas dari ketidakjelasan merugikan (Arifin et al., 2023; Hartatik & Puspitawati, 2019).

Namun, sumber yang sama menegaskan adanya perbedaan ketika transaksi itu dinilai dari perspektif hukum positif pertanahan: jual beli tanah di bawah tangan dipandang belum merupakan perbuatan hukum yang sah/berkekuatan kuat dan tetap, karena sistem pendaftaran menuntut keterlibatan pejabat berwenang dan akta otentik sebagai dasar (Hartatik & Puspitawati, 2019). Sejalan dengan itu, berbagai rujukan hukum pertanahan menyatakan bahwa peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019). Maka, muncul dikotomi yang perlu dicatat secara akademik: suatu transaksi dapat dinilai sah menurut kriteria muamalah Islam (substansi akad dan terpenuhinya syarat) tetapi tetap bermasalah pada aspek legal enforceability dalam rezim pendaftaran tanah modern yang mensyaratkan akta PPAT untuk registrasi (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019; Rahman, 2019).

4.2. Peran PPAT sebagai "Penjernih Objek" untuk Mengurangi Gharar

Dalam kajian fikih empat mazhab yang digunakan pada penelitian jual beli rumah berstatus hak tanggungan, ditegaskan bahwa dalam jual beli objek hendaknya jelas dan tidak mengandung unsur gharar (Arifin et al., 2023). Sementara itu, dalam praktik pertanahan menurut rujukan yang tersedia, prosedur jual beli di hadapan PPAT mengandaikan pemeriksaan dokumen dan status objek (misalnya memastikan objek tidak sengketa atau masih terbebani) sebelum akta dibuat, dan PPAT bahkan dapat diminta menolak pembuatan akta jika objek bermasalah (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Istanti & Khisni, 2017; Karmani et al., 2022). Selain itu, terdapat penegasan kewajiban pemeriksaan sertipikat ke Kantor Pertanahan sebelum pembuatan akta jual beli (Basyarudin, 2019; Junaedi & Djajaputra, 2023; Muliya & Indiraharti, 2022). Dengan basis ini, PPAT dapat dipahami sebagai mekanisme yang secara fungsional membantu mengurangi ketidakjelasan status objek, sehingga secara etis dapat dipandang sejalan dengan kehendak fikih untuk menjauhkan gharar dalam transaksi pertanahan (Arifin et al., 2023; Basyarudin, 2019; Muliya & Indiraharti, 2022).

4.3. "Terang dan Tunai" serta Relevansinya terhadap Akad

Sejumlah rujukan menjelaskan bahwa jual beli tanah dalam praktik hukum nasional bertumpu pada prinsip "terang dan tunai", yakni dilakukan di hadapan pejabat berwenang (PPAT) dan pembayarannya dilakukan secara tunai/serentak dalam konsepsi tersebut (Melina & Lukman, 2023; Susanto & Arifin, 2023). Dalam konteks pembuktian dan pendaftaran, akta jual beli (AJB) yang dibuat di hadapan PPAT diposisikan sebagai dokumen yang membuktikan peralihan hak dari penjual kepada pembeli (Akim, 2018; Lubis et al., 2023; Rahman, 2019). Walaupun demikian, terdapat nuansa penting dalam literatur: putusan dan pendapat yang dirujuk menyatakan bahwa akta PPAT dipandang sebagai alat bukti dan dalam konteks tertentu tidak selalu disebut sebagai syarat mutlak sah tidaknya jual beli, tetapi tetap diperlukan untuk pendaftaran jual beli dalam sistem pendaftaran tanah modern (Akim, 2018; Priyono, 2021; Saputra et al., 2020). Nuansa ini relevan bagi diskursus hukum Islam karena memperlihatkan pembedaan antara "sahnya akad" (substansi) dan "kekuatan pembuktian serta akibat administratif" (registrasi), suatu pembedaan yang juga muncul ketika membandingkan validitas jual beli bawah tangan menurut Islam dengan kekuatan formalnya menurut hukum pertanahan (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019; Saputra et al., 2020).

________________________________________

5. PPAT dan Hibah Tanah: Akta Hibah sebagai Penopang Kepastian dalam Muamalah

Dalam sumber yang disediakan, hibah disebut sebagai salah satu sebab kepemilikan dalam hukum Islam di samping jual beli dan wakaf (Hartatik & Puspitawati, 2019). Pada saat yang sama, hukum pertanahan menempatkan hibah sebagai salah satu perbuatan hukum yang kewenangannya dibuktikan dengan akta PPAT dan menjadi dasar pendaftaran perubahan data (Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Rahman, 2019; Yulanda et al., 2022). Literatur tentang pendaftaran tanah dan peralihan hak juga menegaskan bahwa akta hibah dibuat dan ditandatangani oleh PPAT ketika syarat telah terpenuhi, serta hibah termasuk perbuatan hukum yang dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT (Lubis et al., 2023; Rahman, 2019; Yulanda et al., 2022). Oleh karena itu, pada ranah operasional, keberadaan PPAT dalam hibah tanah dapat dipahami sebagai sarana legal-formal untuk memastikan perbuatan hibah tidak berhenti pada klaim moral/keagamaan, tetapi juga memiliki daya ikat pembuktian dan keterbacaan administratif di kantor pertanahan (Akim, 2018; Lubis et al., 2023; Rahman, 2019).

Kajian mengenai pembatalan/ketidakabsahan akta hibah yang dibuat PPAT juga menunjukkan konsekuensi bila syarat-syarat legal tidak terpenuhi: akta dapat terdegradasi atau bahkan menjadi batal demi hukum apabila terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan (Kurniawan & Nurcholifah, 2021). Pernyataan ini menegaskan bahwa peran PPAT bukan semata "menulis akad", melainkan memastikan prosedur dan syarat formil dipenuhi, sehingga hak-hak pihak terkait (termasuk ahli waris) terlindungi dan potensi sengketa dapat ditekan (Harahap, 2021; Kurniawan & Nurcholifah, 2021). Dalam pembacaan yang selaras dengan tujuan menjaga harta, aspek kehati-hatian dan ketaatan prosedur ini dapat dipahami sebagai bagian dari perlindungan terhadap kepemilikan dan pencegahan pengalihan yang menimbulkan mudarat bagi pihak lain (Harahap, 2021; Hartatik & Puspitawati, 2019; Kurniawan & Nurcholifah, 2021).

________________________________________

6. PPAT dan Hak Tanggungan: Pembebanan Jaminan, Kehati-hatian, dan Kepatuhan Prosedural

Hak tanggungan dalam praktik Indonesia berkaitan dengan pembebanan jaminan atas hak atas tanah; PPAT berwenang membuat akta-akta terkait, termasuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) sebagai bagian dari kewenangannya dalam pembebanan hak (Aulia, 2022; Dewi et al., 2020; Dwiputra & Sadjarwo, 2022). Sumber-sumber yang disediakan menegaskan bahwa PPAT memang memiliki kewenangan terhadap perbuatan hukum "pemberian hak tanggungan" dan "pemberian kuasa membebankan hak tanggungan" (Dewi et al., 2020; Dwiputra & Sadjarwo, 2022; Yulanda et al., 2022). Dalam kajian pembebanan hak tanggungan pada akad murabahah, disebutkan bahwa pembuatan APHT harus dilakukan di hadapan PPAT dan setelah penandatanganan APHT, PPAT wajib mengirimkan APHT beserta warkah pendukung ke Kantor Pertanahan dalam batas waktu tertentu yang dirujuk oleh sumber tersebut (Dewi et al., 2020). Selain itu, kajian pendaftaran hak tanggungan elektronik menegaskan peran dan tanggung jawab PPAT pada tahapan pengecekan sertipikat, pembuatan dan pelaporan APHT, input data, unggah dokumen, hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan elektronik (Afifah et al., 2023). Sumber lain tentang pertanggungjawaban PPAT dalam pembuatan APHT juga menegaskan bahwa tanggung jawab PPAT dimulai dari tahap pengecekan dokumen (keaslian dan validitas) dan berlanjut sampai proses pendaftaran di Kantor Pertanahan dan penyerahan APHT kepada kreditor (Kepartono & Putra, 2023).

Dari perspektif etika kehati-hatian, beberapa rujukan menekankan perlunya prinsip kehati-hatian PPAT agar akta yang dibuat tidak menimbulkan sengketa atau dibatalkan, termasuk kehati-hatian dalam memeriksa status objek di Kantor Pertanahan dan kesesuaian data formal (Basyarudin, 2019; Fijihadi & Fatmawati, 2024; Muliya & Indiraharti, 2022). Literatur mengenai prinsip kehati-hatian PPAT menegaskan adanya kewajiban PPAT menolak membuat akta apabila tidak disertai data formil, serta perlunya membaca dan menjelaskan isi akta (Fijihadi & Fatmawati, 2024). Relevansinya terhadap perspektif hukum Islam dalam sumber yang tersedia dapat dirumuskan secara fungsional: ketika fikih menekankan kejelasan objek dan menghindari gharar dalam jual beli, maka kehati-hatian PPAT dalam pembebanan hak tanggungan dan pemeriksaan status objek dapat dipahami sebagai upaya mengurangi ketidakjelasan/ketidakpastian yang berpotensi merugikan pihak terkait (Arifin et al., 2023; Fijihadi & Fatmawati, 2024; Muliya & Indiraharti, 2022).

________________________________________

7. Jual Beli/Hibah "Di Bawah Tangan", 'Urf, dan Kebutuhan Integrasi dengan Sistem Pembuktian Negara

Kajian tentang praktik jual beli tanah di bawah tangan menyatakan bahwa transaksi tersebut dapat sah menurut Islam dan kebiasaan masyarakatnya dapat dipandang sebagai 'urf yang sah (Hartatik & Puspitawati, 2019). Akan tetapi, kajian yang sama menegaskan bahwa dari perspektif hukum positif pertanahan Indonesia, jual beli di bawah tangan belum berkekuatan hukum yang kuat dan tetap (Hartatik & Puspitawati, 2019). Sejalan dengan itu, ketentuan pendaftaran tanah menegaskan bahwa pendaftaran peralihan hak (misalnya jual beli, hibah) mensyaratkan akta PPAT sebagai bukti untuk pendaftaran (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019). Dengan demikian, secara praktis terdapat kebutuhan "integrasi": masyarakat yang mengandalkan 'urf dan pemenuhan rukun-syarat akad (versi Islam) tetap akan menghadapi kendala kepastian yuridis bila tidak melibatkan PPAT dan tidak mendaftarkan peralihannya (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019; Putri, 2023).

Literatur pengabdian masyarakat tentang peralihan hak menekankan bahwa perbuatan hukum terhadap tanah/bangunan (jual beli, hibah, dan lain-lain) wajib melibatkan PPAT, dan masalah sering timbul ketika masyarakat menunda atau enggan mengurus legalitas peralihan hak di PPAT serta pendaftarannya di Kantor Pertanahan (Putri, 2023). Perspektif ini memperkuat argumentasi bahwa PPAT adalah simpul krusial bagi legal certainty; tanpa akta PPAT, pendaftaran dan perubahan data yuridis terhambat, sehingga memperbesar risiko sengketa (Akim, 2018; Harahap, 2021; Putri, 2023). Dalam konteks maqāṣid menjaga harta yang disebut dalam sumber hukum Islam, penguatan formalitas melalui PPAT dapat dipandang sebagai "jalan" untuk memastikan perlindungan hak kepemilikan tidak berhenti pada pengakuan sosial ('urf), tetapi juga mendapatkan pengakuan administratif dan pembuktian yang lebih kuat dalam tata kelola negara (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019; Putri, 2023).

________________________________________

8. Dimensi Pembuktian di Peradilan Agama: Akta PPAT sebagai Bukti dalam Sengketa Keluarga/Keperdataan

Salah satu rujukan secara eksplisit menelaah kekuatan akta jual beli tanah di Pengadilan Agama dan menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian akta jual beli dapat sempurna dan mengikat dalam kondisi tertentu (misalnya tidak disangkal atau dikuatkan bukti lain) (Susilaningsih, 2017). Rujukan tersebut juga menegaskan prinsip dasar jual beli menurut UUPA yang bersifat terang dan tunai serta dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang (PPAT) (Susilaningsih, 2017). Dengan adanya rujukan ini, diskursus "PPAT menurut hukum Islam" memperoleh konteks kelembagaan yang lebih spesifik: ketika sengketa terkait tanah dan relasi keluarga/perkawinan masuk ranah Pengadilan Agama, akta PPAT dapat berperan sebagai bukti penting dalam pembuktian peristiwa peralihan hak (Akim, 2018; Susilaningsih, 2017). Artinya, PPAT tidak hanya relevan pada tahap transaksi, tetapi juga pada tahap pembuktian dalam sengketa yang ditangani lembaga peradilan yang sering diasosiasikan dengan penerapan norma-norma Islam di Indonesia (Hartatik & Puspitawati, 2019; Susilaningsih, 2017).

________________________________________

9. Sintesis: PPAT sebagai Instrumen Tahqīq al-Ḥuqūq (Pemastian Hak) dalam Kerangka Negara Modern—dengan Catatan Perbedaan Validitas

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, terdapat beberapa simpulan sintesis yang dapat dipertanggungjawabkan secara evidensial. Pertama, PPAT adalah pejabat umum yang secara hukum positif diberi kewenangan membuat akta otentik atas perbuatan hukum tertentu terkait tanah, termasuk jual beli, hibah, serta pembebanan hak tanggungan (Aulia, 2022; Nurlaila et al., 2018; Yulanda et al., 2022). Kedua, keberadaan akta PPAT memiliki fungsi sentral dalam pendaftaran peralihan hak, karena pendaftaran peralihan hak tertentu mensyaratkan pembuktian dengan akta PPAT yang berwenang (Akim, 2018; Kristianty & Cahyarini, 2021; Rahman, 2019). Ketiga, dari perspektif hukum Islam yang ditampilkan dalam studi lapangan, praktik jual beli tanah bawah tangan bisa dinilai sah bila memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan kebiasaan sosialnya dapat dipandang sebagai 'urf yang sah (Hartatik & Puspitawati, 2019); namun hal ini tidak otomatis menghasilkan kekuatan hukum yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia yang menuntut akta PPAT (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019). Keempat, fikih empat mazhab (dalam studi yang disediakan) menekankan pentingnya kejelasan objek dan penghindaran gharar (Arifin et al., 2023), sedangkan prosedur PPAT dalam praktik pertanahan menuntut pemeriksaan dan kehati-hatian untuk memastikan status objek dan dokumen, sehingga secara fungsional dapat dibaca sebagai mekanisme untuk mengurangi ketidakjelasan yang berpotensi merugikan (Arifin et al., 2023; Fijihadi & Fatmawati, 2024; Muliya & Indiraharti, 2022).

Pada akhirnya, "PPAT menurut hukum Islam" (berdasarkan sumber yang tersedia) paling tepat ditempatkan sebagai pembahasan keterkaitan fungsional: syariah menekankan perlindungan harta (maqāṣid) (Hartatik & Puspitawati, 2019), sementara PPAT dan sistem akta-registrasi pertanahan menyediakan perangkat formal untuk memperkuat pembuktian, kepastian, dan pencegahan sengketa atas harta berupa tanah (Akim, 2018; Harahap, 2021; Putri, 2023). Meski demikian, literatur juga menunjukkan adanya nuansa bahwa akta PPAT dalam konteks tertentu dipahami sebagai alat bukti dan tidak selalu disebut sebagai syarat mutlak sah tidaknya jual beli, tetapi tetap merupakan syarat penting untuk pendaftaran dan kepastian administratif (Akim, 2018; Priyono, 2021; Saputra et al., 2020). Nuansa ini penting agar pembaca tidak menyederhanakan perdebatan menjadi "sah/tidak sah" semata, melainkan melihat pembedaan antara validitas akad (yang dalam studi tertentu dinyatakan dapat sah menurut Islam) dan kebutuhan formal untuk kepastian yuridis negara (yang mensyaratkan akta PPAT untuk pendaftaran) (Akim, 2018; Hartatik & Puspitawati, 2019; Rahman, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afifah, S. N., Saleng, A., & Nur, S. S. (2023). Ketidaksesuaian Penyampaian Harga Tanah: Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah. Widya Yuridika, 6(3), 415. https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4589

Akim, S. (2018). Kajian yuridis akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai akta autentik dalam peralihan hak atas tanah. Jurnal Penelitian Ipteks, 3(1), 22. https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i1.1876

Arifin, B. W., Sailellah, S., & Widyanti, A. N. (2023). Kewenangan bertindak dalam perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibeli dari harta bersama dalam perkawinan yang masih terikat harta bawaan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 2835–2858. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.557

Aulia, A. (2022). Prinsip kehati-hatian PPAT dalam proses pengikatan jual beli tanah sebagai perwujudan kepastian hukum. Recital Review, 4(1), 244–278. https://doi.org/10.22437/rr.v4i1.13364

Basyarudin, B. (2019). Pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan pihak ketiga terhadap tanah yang telah dibebani hak tanggungan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, 6(2), 1–18. https://doi.org/10.59635/jihk.v6i2.60

Dewi, Y. P., Marlina, T., & Maulida, I. (2020). Kekuatan akta jual beli (AJB) atas tanah dalam proses menjadi sertipikat hak milik (SHM). Hukum Responsif, 11(2). https://doi.org/10.33603/responsif.v11i2.5014

Dwiputra, N. A., & Sadjarwo, I. W. (2022). Pengalihan sertifikat obyek sengketa dengan akta notaris yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 664/PDT.G/2019/PN.TNG). The Juris, 6(1). https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.413

Fijihadi, A., & Fatmawati, N. (2024). Tantangan dan kontroversi terhadap dampak serta implikasi dalam implementasi PP No. 35 Tahun 2023. Dewantara Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 236–245. https://doi.org/10.30640/dewantara.v3i1.2231

Harahap, S. M. (2021). Analisis yuridis atas peralihan hak atas tanah yang tidak dilakukan di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) (Studi pada Perumahan Bumi Berngam Baru di Kota Binjai). Jurnal Perspektif Hukum, 2(1), 69–90. https://doi.org/10.35447/jph.v2i1.314

Hartatik, H., & Puspitawati, D. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 15PDT.G/2014/PN.JMB tentang peralihan hak atas tanah dengan menggunakan bilyet giro. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 4(1), 81. https://doi.org/10.17977/um019v4i1p81-92

Istanti, I., & Khisni, A. (2017). Akibat hukum dari akta jual beli tanah di hadapan PPAT yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur pembuatan akta PPAT. Jurnal Akta, 4(2), 271. https://doi.org/10.30659/akta.v4i2.1797

Junaedi, J., & Djajaputra, G. (2023). Tanggung jawab PPAT sementara dan akibat hukum akta jual beli yang dibatalkan melalui putusan pengadilan. Jurnal Suara Hukum, 4(1), 107–136. https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p107-136

Karmani, A. A. S. S. M., Budiartha, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 terhadap daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Preferensi Hukum, 3(2), 455–460. https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4962.455-460

Kepartono, H., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap batalnya akta jual beli akibat tidak adanya dasar kepemilikan yang sah atas objek perjanjian. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(8), 6026–6035. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13455

Kristianty, E., & Cahyarini, L. L. (2021). Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pendaftaran hak tanggungan elektronik. Notarius, 14(2), 867–876. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43755

Kurniawan, R., & Nurcholifah, S. (2021). Kewenangan notaris non PPAT dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 10(1), 53–62. https://doi.org/10.55129/jph.v10i1.1436

Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur jual beli tanah dan bangunan warisan yang dilakukan di hadapan PPAT. PKM Maju Uda, 5(3), 1. https://doi.org/10.46930/pkmmajuuda.v5i3.4012

Melina, T., & Lukman, F. A. (2023). Pembatalan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam peralihan hak atas tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 727/PID.B/2019/PN BKS). Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(2), 427. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i2.427-437

Muliya, A. S., & Indiraharti, N. S. (2022). Analisis yuridis jual beli tanah di Kota Bekasi (Studi Putusan 461/PDT.G/2019/PN BKS). Reformasi Hukum Trisakti, 4(4), 863–874. https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14109

Nurlaila, N., Ismail, I., & Syahbandir, M. (2018). Kepemilikan tanah hak milik yang dikuasai bersama warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) yang diperoleh berdasarkan warisan di Provinsi Aceh. Syiah Kuala Law Journal, 2(2), 258–275. https://doi.org/10.24815/sklj.v2i2.11633

Priyono, D. D. (2021). Pembatalan akta jual beli hak atas tanah dan akta pemberian hak tanggungan berdasar putusan pengadilan (Studi Putusan Perkara Nomor 93/Pdt/2016/PT.Yyk). Jurnal Officium Notarium, 1(1). https://doi.org/10.20885/jon.vol1.iss1.art8

Putri, I. K. (2023). Akibat hukum akta jual beli yang tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Notary Journal, 3(2), 163. https://doi.org/10.19166/nj.v3i2.7050

Rahman, A. (2019). Kekuatan mengikat pemilik pengakuan sertifikat hak tanah di bawah tangan untuk keberadaan orang lain. Jurnal Jatiswara, 34(3). https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.214

Rahman, A., Sahnan, S., & Wahyuningsih, W. (2019). Pengakuan pemilik sertifikat secara di bawah tangan atas keberadaan hak orang lain pada sertifikatnya. Jurnal Jatiswara, 34(3), 223–238. https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.214

Saputra, I. S., Ismail, I., & Darmawan, D. (2020). Akibat hukum terhadap akta jual beli yang cacat hukum. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 8(2), 283. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.758

Susanto, A., & Arifin, Z. (2023). Tinjauan yuridis jual beli tanah tanpa melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT: Studi Kasus Putusan Nomor 101/PDT.G/2020/PN TIM. Hukum dan Demokrasi, 23(3), 124–134. https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.23

Susilaningsih, T. (2017). Terbitnya sertifikat hak atas tanah akibat peralihan hak yang cacat hukum. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(1). https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1737

Yulanda, E. R., Supriyadi, S., & Mahfud, M. A. (2022). Implementasi roya terhadap hak tanggungan tanah atas tanah guna dijadikan objek jual beli. Semarang Law Review (SLR), 1(2), 60–74. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2759