01646 - Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Kajian Normatif, Regulasi, Dan Dampak Sosial-Hukum

Abstract

Polygamy in Indonesian Islamic law occupies a unique normative space, situated between the permissibility (mubah/rukhsah) recognized in Islamic jurisprudence and the strict regulatory framework imposed by the state. This article systematically examines the concept of polygamy from two complementary perspectives: Islamic law (fiqh) and Indonesian positive law, as reflected in Law Number 1 of 1974 on Marriage, Government Regulation Number 9 of 1975, and the Compilation of Islamic Law (KHI). Through a normative-doctrinal approach and synthesis of academic literature, this study demonstrates that while Islamic law permits polygamy with the principal conditions of a maximum of four wives and the obligation of justice, Indonesian positive law translates this permissibility into a controlled licensing system requiring court approval, spousal consent, and proven grounds. The article further analyzes the phenomenon of unregistered polygamy (poligami siri), its civil and criminal legal consequences, and the systematic vulnerabilities it creates for women and children. The findings indicate that the distinction between religious validity and state validity is central to understanding the persistence of unregistered polygamy, and that the integrated reading of Islamic normative principles and national legal order is essential to realizing the objectives of family protection and legal certainty.

Keywords: polygamy; Islamic law; Indonesian positive law; court permission; polygamy without permission; legal protection

________________________________________

Abstrak

Poligami dalam hukum Islam Indonesia menempati ruang normatif yang khas, berada di antara kebolehan (mubah/rukhsah) yang diakui dalam fikih Islam dan kerangka regulasi ketat yang diberlakukan oleh negara. Artikel ini mengkaji secara sistematis konsep poligami dari dua perspektif yang saling melengkapi: hukum Islam (fiqh) dan hukum positif Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan normatif-doktrinal dan sintesis literatur akademik, kajian ini menunjukkan bahwa sementara hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat prinsipil berupa batas maksimal empat istri dan kewajiban berlaku adil, hukum positif Indonesia menerjemahkan kebolehan tersebut ke dalam sistem perizinan terkontrol yang mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri, serta pembuktian alasan. Artikel ini selanjutnya menganalisis fenomena poligami tanpa izin (poligami siri), konsekuensi hukum perdatanya dan pidananya, serta kerentanan sistemik yang ditimbulkannya bagi perempuan dan anak. Temuan menunjukkan bahwa pembedaan antara validitas agama dan validitas negara merupakan kunci untuk memahami persistensi poligami tanpa izin, dan bahwa pembacaan terpadu antara prinsip normatif Islam dan tata hukum nasional sangat diperlukan guna mewujudkan tujuan perlindungan keluarga dan kepastian hukum.

Kata kunci: poligami; hukum Islam; hukum positif Indonesia; izin pengadilan; poligami tanpa izin; perlindungan hukum

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Poligami dalam pengertian umum merujuk pada sistem perkawinan ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan; secara etimologis istilah "poligami" kerap dijelaskan berasal dari bahasa Yunani (misalnya polus/poly = banyak dan gamein/gamien = kawin) dan dalam pemakaian populer di Indonesia sering dimaknai terutama sebagai "seorang suami memiliki lebih dari seorang istri" (Alkatiri & Sanmas, 2021; Dhiani et al., 2024; Mahdolita et al., 2024; Mukhrizal & Elimartati, 2023; Rofi'i et al., 2022).

Sejumlah kajian menegaskan bahwa praktik poligami bukan fenomena baru yang "lahir" bersama Islam, karena poligami telah dikenal sebelum kedatangan Islam dan dipraktikkan dalam berbagai masyarakat; karena itu, ketika membahas poligami, penting membedakan antara (i) fakta historis bahwa poligami sudah ada sebelum Islam dan (ii) cara Islam mengatur, membatasi, serta memberi prasyarat moral-hukum bagi praktik tersebut (Delwi et al., 2023; Dhiani et al., 2024; Septiandani & Astanti, 2021; Sugitanata & Karimullah, 2023).

Di Indonesia, isu poligami juga muncul dalam ruang tarik-menarik antara norma syariah/fiqh (yang memengaruhi pemahaman keagamaan) dan hukum positif (yang menuntut tertib administrasi serta perlindungan hukum), sehingga praktik poligami sering dibicarakan bukan hanya sebagai isu teologis, tetapi juga sebagai isu regulasi, peradilan, dan perlindungan hak istri serta anak (Azharuddin, 2024; Darmawijaya & Sani, 2017; Suprayogi, 2023; Zukhdi & Faisal, 2020).

Dengan demikian, pembahasan "poligami menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia hampir selalu berkelindan dengan pengaturan negara melalui Undang-Undang Perkawinan, peraturan pelaksanaannya, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit menata prosedur dan syarat poligami bagi warga Muslim (Darmawijaya & Sani, 2017; Fitri & Mannas, 2018; Masduqi, 2013; Sofiana, 2022).

________________________________________

2. POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM: KEBOLEHAN YANG DIBATASI DAN DITAUTKAN PADA KEADILAN

2.1 Dasar Normatif dan Status Hukum: Kebolehan (Mubah/Rukhsah), Bukan Kewajiban

Berbagai rujukan yang dibahas dalam literatur penelitian menempatkan poligami sebagai sesuatu yang pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, tetapi bukan perintah yang bersifat wajib atau anjuran tanpa syarat; salah satu artikel reinterpretasi menekankan bahwa poligami tidak diposisikan sebagai rekomendasi atau perintah, melainkan sebagai rukhsah (keringanan) yang hanya dapat dijalankan dalam kondisi dan prasyarat tertentu, dengan penekanan kuat pada kemampuan dan keadilan (Septiandani & Astanti, 2021; Sugitanata & Karimullah, 2023).

Dalam kerangka ini, Q.S. al-Nisa' ayat 3 sering diposisikan sebagai ayat sentral yang dijadikan dasar kebolehan poligami, sekaligus sebagai ayat yang membawa pembatasan dan syarat etis-hukum, terutama syarat keadilan dan pembatasan jumlah istri (Delwi et al., 2023; Septiandani & Astanti, 2021; Sugitanata & Karimullah, 2023). Sejalan dengan itu, ada kajian yang menegaskan bahwa Islam membolehkan poligami "dengan batasan dan syarat tertentu," sehingga kurang tepat apabila poligami dipahami sebagai "ajaran" Islam dalam arti anjuran normatif tanpa syarat, meskipun kebolehannya diakui (Dhiani et al., 2024; Septiandani & Astanti, 2021).

2.2 Batasan Jumlah dan Syarat Keadilan

Sejumlah sumber yang disediakan menyatakan bahwa al-Qur'an menggambarkan kebolehan poligami dengan pembatasan jumlah istri sampai empat dan penegasan agar suami berbuat adil di antara istri-istrinya (Delwi et al., 2023; Dhiani et al., 2024; Sugitanata & Karimullah, 2023). Dalam penelitian tentang konsekuensi poligami yang melanggar aturan, ditegaskan pula bahwa menurut hukum Islam poligami menjadi haram apabila suami tidak berlaku adil atau apabila melebihi empat istri (Suprayogi, 2023).

Kerangka keadilan juga dijelaskan sebagai prinsip utama: beberapa tulisan menggarisbawahi bahwa tuntutan keadilan dalam poligami berkaitan dengan pemenuhan hak-hak istri (misalnya nafkah dan pembagian giliran) dan—dalam pembacaan normatif—ketidakmampuan memenuhi keadilan menjadi alasan kuat untuk kembali pada monogami (Fitri & Mannas, 2018; Muhajarah, 2015; Suprayogi, 2023; Ulya, 2023). Bahkan, ada tulisan yang menempatkan poligami dalam perspektif "keadilan dan kemaslahatan," dengan penekanan bahwa praktik poligami yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dipandang menyimpang dari prinsip utama hukum Islam (Muhajarah, 2015; Sugitanata & Karimullah, 2023; Wandasari & Ananda, 2024).

2.3 Apakah Izin Istri Pertama Merupakan Syarat Sah Menurut Syariah?

Literatur yang tersedia menunjukkan adanya pembedaan penting antara syarat sah poligami menurut fiqh/syariah dengan syarat administratif menurut hukum negara. Dalam studi putusan izin poligami (Putusan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Sgm), disebutkan bahwa dari perspektif hukum Islam "izin kepada istri pertama itu bukan syarat dan bukan sebuah kewajiban," sehingga poligami tanpa izin istri tetap dipandang sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi (Rofi'i et al., 2022).

Temuan yang sejalan juga muncul dalam studi lapangan tentang poligami tanpa izin istri pertama: secara agama/"syar'iyah" poligami dinyatakan boleh tanpa izin istri pertama karena akadnya tetap sah, namun praktik demikian menimbulkan problem serius ketika dihadapkan pada hukum positif Indonesia dan akibat perlindungan hukum bagi istri dan anak (Rofi'i et al., 2022; Zukhdi & Faisal, 2020). Di sisi lain, perspektif akademisi (misalnya pandangan dosen PTIQ Jakarta) mengakui bahwa izin istri bukan rukun-syarat poligami dalam syariah, tetapi dipandang sebagai etika untuk menjaga perasaan istri dan mencegah disharmoni; penambahan syarat izin dalam KHI dinilai sebagai kebijakan yang tidak menyimpang dari syariah karena diarahkan pada pencegahan mudarat dan perlindungan (Lahaling & Makkulawuzar, 2021).

Dengan demikian, sumber-sumber ini secara konsisten menyatakan: (i) fiqh/syariah tidak selalu menjadikan izin istri sebagai syarat sah akad, namun (ii) dalam konteks sosial-hukum Indonesia, izin istri dan izin pengadilan menjadi instrumen preventif yang dilembagakan negara untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum (Lahaling & Makkulawuzar, 2021; Rofi'i et al., 2022; Zukhdi & Faisal, 2020).

2.4 Nuansa Perbedaan Penekanan Syarat Poligami dalam Literatur

Walaupun beberapa kajian menekankan syarat yang "tegas" dalam Islam terutama keadilan (serta batas maksimal empat), ada juga artikel hadis yang menyatakan poligami dalam tinjauan fiqh "boleh apabila memenuhi dua syarat" (misalnya kemampuan materi dan keadilan) serta adanya sebab khusus; artikel tersebut juga menilai praktik poligami cenderung tidak terkontrol meski telah diatur negara (Mukhrizal & Elimartati, 2023).

Sementara itu, kajian lain menyatakan bahwa Islam "tidak menentukan persyaratan apa pun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil," lalu membandingkannya dengan hukum positif Indonesia yang menetapkan syarat alternatif dan kumulatif (Suprayogi, 2023). Perbedaan penekanan ini penting dicatat sebagai variasi cara penulis merumuskan "syarat" (apakah syarat substantif fiqh dipersempit pada keadilan saja, atau dirinci bersama kemampuan dan sebab), tetapi semua sumber tersebut bertemu pada dua ide inti: batas maksimal (empat) dan kewajiban keadilan sebagai pilar etis-hukum poligami (Delwi et al., 2023; Dhiani et al., 2024; Mukhrizal & Elimartati, 2023; Suprayogi, 2023).

________________________________________

3. POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA: ASAS MONOGAMI TERBUKA DAN IZIN PENGADILAN SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL

3.1 Asas Monogami dan Monogami Terbuka

Berbagai artikel menegaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia menganut asas monogami: pada prinsipnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Delwi et al., 2023; Dhiani et al., 2024). Namun, asas monogami ini sering dijelaskan sebagai "monogami terbuka," yaitu pengadilan dapat mengizinkan seorang suami berpoligami apabila pihak yang bersangkutan menghendaki dan memenuhi ketentuan yang ditentukan undang-undang dan KHI (Amaliyah & Santoso, 2023; Darmawijaya & Sani, 2017; Masduqi, 2013).

Bahkan, salah satu kajian menyebut kebolehan poligami itu diposisikan pada keadaan hukum darurat atau keadaan luar biasa (extra ordinary circumstance) dan menegaskan bahwa poligami bukan semata "hak dan kekuasaan suami," melainkan harus mendapatkan persetujuan pengadilan (Masduqi, 2013). Dalam rumusan yang senada, beberapa tulisan menekankan bahwa poligami memang diakomodasi oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan, tetapi prosedurnya dipersulit melalui syarat ketat (misalnya izin pengadilan dan persetujuan istri) sebagai bentuk kontrol (Fitri & Mannas, 2018; Masduqi, 2013; Suprayogi, 2023; Wandasari & Ananda, 2024).

3.2 Sumber Pengaturan: UU Perkawinan, PP Pelaksana, dan KHI

Penelitian normatif tentang konsekuensi poligami yang melanggar aturan menyebut bahwa aturan hukum perkawinan di Indonesia mencakup UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Suprayogi, 2023). Pada level praktik peradilan, studi tentang izin poligami menegaskan bahwa hakim merujuk pada UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 3, 4, 5), KHI (Pasal 55–58), dan PP No. 9 Tahun 1975 (misalnya Pasal 40–43) sebagai dasar pemeriksaan izin poligami (Fitri & Mannas, 2018).

Artikel lain juga menegaskan bahwa KHI memuat ketentuan poligami pada Pasal 55 sampai 59 (Khamdiyati & Mustafa, 2022; Ulya, 2023; Wandasari & Ananda, 2024), dan bahwa pengaturan poligami dalam UU Perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 (Darmawijaya & Sani, 2017; Lestari, 2022). Dengan demikian, hukum positif Indonesia menempatkan poligami sebagai tindakan yang secara legal dimungkinkan, tetapi ditundukkan pada "arsitektur perizinan" yang kuat: permohonan, pemeriksaan alasan dan syarat, serta penetapan pengadilan (Darmawijaya & Sani, 2017; Fitri & Mannas, 2018; Masduqi, 2013; Suprayogi, 2023).

3.3 Alasan-Alasan Poligami yang Diperbolehkan Menurut Hukum Positif

Dalam kajian tentang alasan poligami dan syarat izin poligami, disebutkan bahwa Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 KHI mengatur alasan poligami yang diperbolehkan di Indonesia (Sofiana, 2022). Artikel tentang poligami dalam masa iddah juga secara eksplisit memuat tiga alasan dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan: (a) istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, (b) istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan (Shiddiq, 2021).

Karena itu, berbeda dari perumusan fiqh yang sering dipusatkan pada prinsip keadilan dan batas jumlah, hukum positif Indonesia menambahkan daftar alasan (enumeratif) yang harus ditunjukkan di pengadilan sebagai prasyarat awal untuk membuka pintu poligami (Masduqi, 2013; Shiddiq, 2021; Sofiana, 2022).

3.4 Syarat-Syarat Izin Poligami: Persetujuan Istri, Kemampuan, dan Keadilan

Berbagai sumber menekankan bahwa Indonesia memperbolehkan poligami "dengan persyaratan yang sangat ketat," termasuk syarat adanya izin istri pertama dan izin pengadilan (Azharuddin, 2024; Fitri & Mannas, 2018; Masduqi, 2013). Kajian konsekuensi poligami yang melanggar aturan menyatakan bahwa dalam UU Perkawinan seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif yang diatur undang-undang, berbeda dengan pemahaman yang menyatakan Islam tidak merinci syarat secara administratif setegas itu (Suprayogi, 2023).

Studi lain menegaskan bahwa persyaratan izin poligami tercantum dalam Pasal 5 UU Perkawinan jo. Pasal 55 dan Pasal 58 KHI (Sofiana, 2022). Sejalan dengan itu, artikel mengenai "perkawinan poligami yang diatur ketat" juga menyebut syarat izin istri pertama dan menyatakan bahwa ketiadaan izin tersebut mendorong poligami di bawah tangan, yang kemudian berimplikasi pada sanksi perdata dan pidana (Azharuddin, 2024).

Pada titik ini, terdapat konvergensi argumen: negara menambah lapisan syarat administratif (izin istri dan izin pengadilan) untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan perlindungan tidak berhenti sebagai norma moral, tetapi dapat diukur dan diputuskan melalui mekanisme peradilan (Azharuddin, 2024; Fitri & Mannas, 2018; Masduqi, 2013; Suprayogi, 2023).

3.5 Peran Hakim Pengadilan Agama dan Rasionalitas Putusan

Dalam kajian mengenai kewenangan hakim pada permohonan izin poligami, disebutkan bahwa hakim Pengadilan Agama berwenang mempertimbangkan alasan dan syarat permohonan poligami, dan putusan harus merujuk pada hukum yang berlaku, al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama; putusan juga harus memuat pertimbangan yang cukup (Lestari, 2022).

Studi kasus penolakan izin poligami berbasis keadilan gender memperlihatkan bahwa secara normatif kebolehan poligami bertumpu pada persetujuan istri dan kemampuan suami untuk bersikap adil; ketika permohonan dilakukan setelah pemohon menikah dengan calon istri kedua, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum (Misran & Agustina, 2017). Dalam studi lapangan tentang pandangan hakim terhadap permohonan izin poligami (misalnya karena istri tidak bersedia menambah keturunan), disebutkan bahwa putusan dapat dikabulkan apabila terdapat izin istri serta alasan dan bukti yang menguatkan pertimbangan majelis hakim, dan dinilai tidak bertentangan dengan Pasal 57 KHI (Khamdiyati & Mustafa, 2022).

Rangkaian temuan ini menegaskan bahwa, dalam praktik, sistem perizinan poligami di Indonesia bekerja melalui penilaian yudisial terhadap alasan, pembuktian, dan pemenuhan syarat yang dirumuskan dalam UU dan KHI, serta—pada saat yang sama—sering dikaitkan dengan dasar normatif Islam yang dipahami hakim (Khamdiyati & Mustafa, 2022; Lestari, 2022; Misran & Agustina, 2017).

________________________________________

4. JEMBATAN DAN KETEGANGAN ANTARA SYARIAH DAN HUKUM NEGARA: PENCATATAN, LEGALITAS, DAN PERLINDUNGAN

4.1 Pencatatan Perkawinan: Bukan Syarat Sah Secara Fiqh, Tetapi Menentukan Kekuatan Hukum Negara

Sejumlah sumber menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hukum Islam pencatatan nikah tidak menentukan keabsahan suatu pernikahan, namun negara mengharuskan pencatatan agar pernikahan memperoleh kekuatan hukum (akibat hukum) dan perlindungan negara (Bahrum, 2019; Sihombing & Hadita, 2021). Kajian perkawinan siri juga menyatakan bahwa nikah siri dapat diakui dalam perspektif hukum Islam apabila memenuhi syarat-syarat syariah (misalnya persetujuan para pihak, mahar, dan ketentuan lain), tetapi tidak berlaku/diakui dalam hukum Indonesia sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum negara (Darmawijaya & Sani, 2017).

Situasi ini mendorong apa yang disebut sebagian penulis sebagai dualisme: di satu sisi, ada pemahaman sosial bahwa nikah "cukup sah" ketika rukun-syarat agama terpenuhi, dan di sisi lain negara menuntut pencatatan sebagai basis kepastian dan perlindungan hukum (Bahrum, 2019; Nugraha, 2021; Sihombing & Hadita, 2021). Ketegangan inilah yang menjadi latar penting mengapa poligami—yang secara sosial sangat sensitif—sering bergeser menjadi poligami "di bawah tangan" ketika syarat administratif negara (misalnya izin istri dan izin pengadilan) sulit dipenuhi (Azharuddin, 2024; Masduqi, 2013; Masruhan, 2019; Sofiana, 2022).

4.2 Negara sebagai Pengatur: Konstitusionalitas dan Kerangka Siyasa Syar'iyyah

Kajian konstitusionalitas poligami menyatakan bahwa Pancasila (Sila Pertama), Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, UU Perkawinan dan peraturan pelaksananya, serta pandangan mazhab-mazhab, dipahami memungkinkan praktik poligami di Indonesia (tentu dalam kerangka aturan yang ditetapkan) (Husaidi et al., 2020). Artikel tentang Mahkamah Konstitusi (MK) juga menunjukkan bahwa dalam sengketa terkait pengaturan "Islam" dalam hukum negara, MK menegaskan posisinya sebagai otoritas hukum dan menggunakan konsep-konsep hukum Islam; khusus terkait poligami, MK merujuk pandangan ahli pemerintah bahwa poligami bukan kategori ibadah, melainkan bagian mu'amalat dengan status asal "boleh (mubah)," sehingga negara dapat mengatur dan membatasinya dalam kerangka kebijakan (Zakiyya, 2024).

Dua rujukan ini memperlihatkan satu titik temu konseptual: karena poligami dipahami sebagai mu'amalat (mubah) alih-alih ibadah mahdhah, maka ruang kebijakan negara untuk memperketat prosedur (izin istri, izin pengadilan, pencatatan) dapat dijelaskan sebagai bentuk pengaturan demi kemaslahatan dan ketertiban, bukan pembatalan prinsip kebolehan dasar dalam syariah (Azharuddin, 2024; Husaidi et al., 2020; Masduqi, 2013; Zakiyya, 2024).

________________________________________

5. POLIGAMI TANPA IZIN (POLIGAMI SIRI/DI BAWAH TANGAN): SEBAB KEMUNCULAN DAN DAMPAK HUKUMNYA

5.1 Mengapa Poligami Tanpa Izin Terjadi?

Beberapa penelitian menyatakan bahwa ketatnya syarat izin poligami dan sulitnya memperoleh izin pengadilan (serta dalam praktik, sulitnya memperoleh persetujuan istri pertama) mendorong sebagian orang memilih poligami tanpa memenuhi prosedur UU, sering dilakukan dengan nikah siri (Azharuddin, 2024; Masduqi, 2013; Masruhan, 2019; Sofiana, 2022). Dalam analisis isbat nikah poligami siri, disebutkan bahwa praktik penyimpangan dari kewajiban pencatatan bukan semata karena rendahnya kesadaran, tetapi juga didorong oleh "kesulitan mendapatkan izin poligami," sehingga sebagian pihak memilih poligami siri dan kemudian baru mengajukan isbat ketika membutuhkan kepentingan hukum (Masruhan, 2019).

Kajian lain menegaskan bahwa poligami masa kini sering dilakukan sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan; praktik demikian dikaitkan dengan fenomena "kawin siri" yang secara sosial muncul sebagai jalan untuk menghindari kontrol prosedural negara (Masduqi, 2013; Nugraha, 2021). Karena itu, salah satu pola yang konsisten dalam sumber-sumber adalah: semakin ketat prosedur perizinan dan pencatatan, semakin besar insentif bagi sebagian pelaku untuk "mengalihkan" praktiknya ke jalur informal—yang kemudian justru menimbulkan kerentanan hukum bagi perempuan dan anak (Azharuddin, 2024; Darmawijaya & Sani, 2017; Masduqi, 2013; Masruhan, 2019).

5.2 Konsekuensi Perdata: Tidak Diakui/Tiada Kekuatan Hukum dan Rentan Pembatalan

Kajian tentang perkawinan siri menegaskan bahwa nikah siri (termasuk poligami siri) tidak diakui dalam hukum positif Indonesia dan karena itu tidak memperoleh perlindungan hukum negara (Darmawijaya & Sani, 2017; Sihombing & Hadita, 2021). Dalam studi tentang poligami tanpa izin di Bacan Timur, disebutkan bahwa KHI menegaskan pernikahan poligami tanpa izin tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga status hukum perkawinan menjadi lemah (Odelia & Bakri, 2023).

Kajian disparitas putusan isbat nikah poligami siri juga menunjukkan risiko konkret: dalam salah satu putusan, kedudukan istri siri "tidak diakui di mata hukum," sehingga ia tidak dapat menuntut warisan dari suami yang telah meninggal; pertimbangan hakim juga menilai pembenaran poligami siri berpotensi menimbulkan dampak negatif dan mendorong poligami siri tidak terkendali (Masduqi, 2013). Sejalan dengan itu, penelitian tentang konsekuensi poligami yang melanggar aturan menyebut bahwa dari sudut hukum positif, poligami yang melanggar aturan dapat berakibat perkawinan dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum; istri pertama dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai mekanisme pembatalan dalam UU Perkawinan (Suprayogi, 2023).

Studi kasus di Maluku Utara juga menyatakan bahwa poligami tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum (Umah & Sadari, 2022). Secara sintesis, sumber-sumber ini menguatkan satu proposisi: poligami tanpa izin pengadilan (dan/atau tanpa persetujuan istri sebagaimana dituntut sistem hukum) menempatkan perkawinan pada posisi rentan dalam hukum negara—baik dari sisi pengakuan status, pembagian hak, maupun akses pada klaim hukum (waris, harta bersama, dan sebagainya) (Masduqi, 2013; Odelia & Bakri, 2023; Suprayogi, 2023; Umah & Sadari, 2022).

5.3 Konsekuensi Pidana: KUHP dan Perdebatan Dasar Pasal yang Tepat

Beberapa rujukan mengaitkan poligami tanpa izin (atau poligami ilegal) dengan potensi sanksi pidana dalam hukum Indonesia, meskipun bentuk dan dasar sanksinya dibahas bervariasi. Artikel tentang sanksi pidana pelaku poligami siri menyatakan bahwa dalam praktik perkara yang dibawa ke pengadilan, sanksi kerap didasarkan pada Pasal 279 KUHP tentang poligami ilegal; artikel ini menilai bahwa pengenaan sanksi tersebut memiliki dampak besar pada pengakuan status perkawinan siri yang seharusnya tidak dipertimbangkan negara, dan kemudian (melalui perspektif maqashid Jasser Auda) mengusulkan bahwa sanksi lebih tepat didasarkan pada Pasal 284 KUHP tentang perzinaan (Huda & Meidina, 2023).

Artikel lain yang berfokus pada sanksi terhadap poligami di bawah tangan menyebut bahwa implikasi poligami tanpa izin dapat menjangkau sanksi perdata dan pidana; dalam aspek pidana disebut kemungkinan sanksi penjara "lima sampai tujuh tahun" sebagaimana diatur dalam Pasal 279 dan 280 KUHP (Azharuddin, 2024). Kajian aspek pidana dalam hukum keluarga juga menyatakan bahwa aspek pidana terkait pelanggaran perkawinan (termasuk poligami ilegal) dapat dijumpai dalam KUHP, terutama Pasal 279, sebagai pasal yang memuat aspek pidana pelanggaran hukum perkawinan yang merugikan orang lain (Sihombing & Hadita, 2022).

Dengan demikian, sumber-sumber memperlihatkan (i) adanya rujukan nyata ke Pasal 279 KUHP dalam praktik dan analisis, (ii) adanya penyebutan Pasal 280 KUHP dalam konteks sanksi poligami di bawah tangan, dan (iii) adanya perdebatan akademik apakah Pasal 279 atau justru Pasal 284 yang lebih tepat dipakai untuk poligami siri karena problem "pengakuan" status nikah siri oleh negara (Azharuddin, 2024; Huda & Meidina, 2023; Sihombing & Hadita, 2022).

________________________________________

6. DAMPAK SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK: KERENTANAN PSIKOLOGIS, EKONOMI, DAN PERLINDUNGAN HAK

Studi tentang dampak poligami terhadap perempuan dan anak menyimpulkan adanya dampak yang umum terjadi terhadap istri, meliputi dampak psikologis, ekonomi, hukum, kesehatan, serta kekerasan (fisik, ekonomi, seksual, maupun psikis); sementara pada anak disebut dampak seperti merasa tersisihkan, kurang perhatian dan kasih sayang, serta tumbuh dalam suasana konflik dan kebencian (Ulya, 2023).

Dalam ranah kebijakan, studi tentang larangan perempuan PNS menjadi istri kedua/ketiga/keempat mengargumentasikan larangan tersebut sebagai langkah preventif untuk mencegah sengketa keluarga, tekanan psikologis pada perempuan (yang dapat memengaruhi kinerja), serta tekanan psikologis pada anak, sekaligus melindungi hak istri dan anak dalam kemungkinan perceraian (Suryani, 2018). Studi lapangan poligami tanpa izin juga menegaskan bahwa poligami tanpa izin istri pertama—meski dipandang sah secara agama—dapat merugikan istri kedua dan anak karena tidak sah secara administrasi Indonesia (tidak tercatat), yang berimplikasi pada lemahnya posisi hukum mereka (Zukhdi & Faisal, 2020).

Kajian di Bacan Timur juga menyebut dampak hukum poligami tanpa izin berupa lemahnya status hukum perkawinan dan problem administrasi anak (misalnya absennya dokumen tertentu bagi anak yang lahir dari perkawinan tanpa izin) (Odelia & Bakri, 2023). Sintesis dari temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa "poligami tanpa izin" bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi juga memproduksi kerentanan yang sistemik pada perempuan dan anak: dari sisi pengakuan status, perlindungan hak ekonomi, hingga stabilitas psikologis keluarga (Odelia & Bakri, 2023; Suryani, 2018; Ulya, 2023; Zukhdi & Faisal, 2020).

________________________________________

7. ISBAT NIKAH DAN POLIGAMI SIRI: SOLUSI PERLINDUNGAN ATAU CELAH LEGITIMASI?

Beberapa rujukan menegaskan bahwa pemerintah/negara menyediakan mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama sebagai jalan untuk melegalisasi perkawinan yang tidak tercatat agar memperoleh perlindungan hukum, dengan rujukan pada Pasal 7 KHI (Masduqi, 2013; Sihombing & Hadita, 2021). Kajian disparitas putusan isbat nikah poligami siri menyatakan bahwa pemerintah memberi solusi perlindungan hukum bagi pelaku nikah siri untuk melegalkan pernikahannya melalui permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 KHI (Masduqi, 2013). Artikel tentang nikah sirri juga menyebut bahwa bila seseorang tidak dapat membuktikan perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbat kawin kepada Pengadilan Agama (KHI Pasal 7) (Sihombing & Hadita, 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan sisi problematik: kajian klasik tentang nikah sirri dan itsbat menyoroti problem terminologi dan perdebatan ulama, serta mencatat adanya proposal "fiqh nikah baru" yang merekomendasikan pencatatan resmi sebagai tambahan syarat sah nikah untuk menekan praktik nikah 'urfi dan poligami liar (Amaliyah & Santoso, 2023). Lebih jauh, kajian problematika isbat nikah poligami sirri menyatakan bahwa isbat nikah atas poligami siri bersifat dilematis: dari sisi positif dapat memberi jaminan hukum, dasar memperoleh buku nikah, serta berdampak pada status anak dan hak harta bersama/waris; tetapi dari sisi negatif, pengabulan isbat dapat dipahami sebagai pembenaran terhadap penyimpangan prosedur poligami dan melemahkan nilai persyaratan poligami yang ketat (Masruhan, 2019).

Kajian tersebut juga menegaskan bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018, Mahkamah Agung tidak lagi memberi izin untuk mengesahkan (isbat) poligami siri (Masruhan, 2019). Karena itu, rangkaian sumber ini memperlihatkan ketegangan kebijakan: di satu sisi, isbat nikah dipandang sebagai instrumen perlindungan dan kepastian hukum; di sisi lain, khusus untuk poligami siri, isbat berisiko menjadi kanal legitimasi bagi praktik yang sejak awal menghindari syarat-syarat perizinan poligami, sehingga kemudian dibatasi (SEMA 3/2018) (Amaliyah & Santoso, 2023; Masduqi, 2013; Masruhan, 2019).

________________________________________

8. POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS): REZIM PEMBATASAN TAMBAHAN DAN ARGUMENTASI MAQASHID

Dalam konteks aparatur negara, terdapat lapisan regulasi tambahan. Studi mengenai PP Nomor 45 Tahun 1990 (dalam rezim izin perkawinan dan perceraian bagi PNS) menyatakan bahwa bagi PNS, selain tunduk pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, juga tunduk pada PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 (Suryani, 2018). Penelitian tersebut menganalisis larangan perempuan PNS menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagai langkah preventif: mencegah sengketa keluarga, mencegah tekanan psikologis pada perempuan PNS yang berdampak pada kinerja, mencegah tekanan psikologis pada anak, dan melindungi hak istri serta anak bila terjadi perceraian dalam perkawinan poligami (Suryani, 2018).

Yang penting, penelitian itu menilai larangan tersebut sesuai dengan maqashid syariah, terutama perlindungan jiwa (hifdz nafs) dan perlindungan keturunan (hifdz nasl) (Suryani, 2018). Dengan demikian, dalam konteks PNS, negara tidak hanya "mengizinkan dengan syarat ketat," tetapi juga dapat menambahkan pembatasan demi tujuan preventif dan perlindungan yang dibingkai sebagai kemaslahatan (Suryani, 2018).

________________________________________

9. PEMBAHASAN: MEMAHAMI POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DALAM INDONESIA MODERN

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, poligami menurut hukum Islam dipahami sebagai praktik yang pada dasarnya dibolehkan (mubah/rukhsah) dengan pembatasan jumlah (maksimal empat) dan syarat prinsipil berupa keadilan; poligami menjadi haram apabila melampaui batas jumlah atau apabila keadilan diabaikan (Delwi et al., 2023; Dhiani et al., 2024; Sugitanata & Karimullah, 2023; Suprayogi, 2023).

Namun, ketika poligami ditempatkan dalam konteks Indonesia, kebolehan syariah itu "diterjemahkan" ke dalam sistem hukum positif melalui asas monogami terbuka dan mekanisme izin pengadilan, alasan-alasan yang harus dibuktikan, serta persyaratan administratif (termasuk persetujuan istri) yang dimaksudkan membatasi kesewenang-wenangan dan memperkuat perlindungan istri dan anak (Azharuddin, 2024; Masduqi, 2013; Sofiana, 2022; Suprayogi, 2023).

Pembedaan antara validitas agama (akad sah menurut rukun-syarat) dan validitas negara (pencatatan, izin, dan kekuatan hukum) menjadi kunci untuk memahami mengapa poligami tanpa izin (poligami siri) terus muncul: ia sering berangkat dari logika "sah agama," tetapi pada saat yang sama menciptakan kerentanan serius karena "tidak sah/tiada kekuatan hukum" dalam sistem negara, yang dapat berimplikasi pada gugatan pembatalan, hilangnya perlindungan hak, bahkan potensi sanksi pidana berbasis KUHP (Azharuddin, 2024; Huda & Meidina, 2023; Suprayogi, 2023; Umah & Sadari, 2022; Zukhdi & Faisal, 2020).

________________________________________

10. PENUTUP

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bagi warga Muslim Indonesia, pembahasan poligami "menurut hukum Islam" tidak cukup berhenti pada kebolehan fiqh; ia harus dibaca bersama tata hukum nasional (UU Perkawinan, PP pelaksana, KHI, dan praktik peradilan) agar tujuan perlindungan, kepastian, dan kemaslahatan keluarga—yang juga sering dibahas dengan bahasa maqashid—benar-benar terwujud dalam realitas sosial (Bahrum, 2019; Masduqi, 2013; Suryani, 2018; Zakiyya, 2024).

Kajian ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia telah membangun "arsitektur perizinan" yang dirancang bukan untuk menihilkan kebolehan syariah, melainkan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip normatif Islam—terutama keadilan dan kemaslahatan—tidak berhenti sebagai norma ideal, melainkan dapat dioperasionalisasikan dan ditegakkan melalui mekanisme negara. Pada saat yang sama, persistensi poligami siri menunjukkan bahwa ketegangan antara validitas agama dan validitas negara masih memerlukan respons kebijakan yang berkelanjutan, terutama dalam hal penguatan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang paling rentan terdampak.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 1(1), 55–88. https://doi.org/10.46339/ijsj.v1i1.3

Amaliyah, A., & Santoso, L. (2023). Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender. Jurnal Jatiswara, 38(2), 163–177. https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.509

Azharuddin, A. (2024). Criminal Sanctions Against Perpetrators of Underhand Polygamy. Jurnal Mediasas Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 6(2), 100–111. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.88

Bahrum, M. (2019). Problematika isbat nikah poligami sirri. Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 4(2), 194–213. https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.434

Darmawijaya, E., & Sani, M. (2017). Legalitas Poligami dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak (Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(2), 491. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2380

Delwi, N., Akil, M., & Lawang, H. (2023). Izin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/Pa.Sgm Dalam Perspektif Syariah. QANUN, 2(1), 90–97. https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.329

Dhiani, S. R., Dianti, B., & Muhibban, M. (2024). Tinjauan Terhadap Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Asasi Manusia Di Kabupaten Kampar. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(6), 457–463. https://doi.org/10.62504/jimr625

Fitri, D., & Mannas, Y. A. (2018). Penyelesaian Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 4(1), 1. https://doi.org/10.36913/jhaper.v4i1.61

Huda, A. R., & Meidina, A. R. (2023). Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(3), 996–1009. https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3799

Husaidi, H., Andika, S., Trisdiani, C., Hasan, K., & Maulida, D. (2020). Pro-Kontra Wacana Pelegalan Poligami Dalam Aturan Daerah (Qanun) di Tanah Rencong Aceh. Jurnal Source Ilmu Komunikasi, 6(2), 149. https://doi.org/10.35308/source.v6i2.2598

Khamdiyati, L. A., & Mustafa, A. D. (2022). Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan. Sakina Journal of Family Studies, 6(3). https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2242

Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami Terhadap Perempuan dan Anak. Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, 1(2), 80. https://doi.org/10.30984/jifl.v1i2.1742

Lestari, Y. (2022). Tindakan Penyalahgunaan Nikah Siri menurut Ketentuan Hukum Pidana. Bhirawa Law Journal, 3(2), 155–163. https://doi.org/10.26905/blj.v3i2.7151

Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. (2024). Disparitas Putusan Isbat Nikah Poligami Siri Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan Putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr). Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 7(1), 83–103. https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417

Masduqi, I. (2013). Nikah Sirri dan Istbat Nikah dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta. Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 12(2), 187. https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200

Masruhan, M. (2019). Pandangan Masyarakat Islam Surabaya terhadap Kriminalisasi Nikah Sirri dalam Reformasi Hukum Keluarga di Indonesia. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 5(1), 195–231. https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.195-231

Misran, M., & Agustina, M. A. M. (2017). Faktor-Faktor terjadinya Poliandri di Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie Jaya). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 1(1), 248. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i1.1582

Muhajarah, K. (2015). Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri di Indonesia. Sawwa Jurnal Studi Gender, 10(2), 247. https://doi.org/10.21580/sa.v10i2.1434

Mukhrizal, M., & Elimartati, E. (2023). Penerapan Sanksi Dalam Pelanggaran Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Nasional. Jisrah Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(3), 315. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.9701

Nugraha, I. (2021). Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadits. Ijois Indonesian Journal of Islamic Studies, 2(2), 127–138. https://doi.org/10.59525/ijois.v2i2.34

Odelia, A., & Bakri, K. (2023). Alasan Poligami Dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam Indonesia. Reformasi Hukum Trisakti, 5(2), 471–484. https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.16274

Rofi'i, H. Y., Zaki, H. M., Faizal, L., & Qohar, Abd. (2022). Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 4(1), 93–104. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1576

Septiandani, D., & Astanti, D. I. (2021). Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. Jurnal Usm Law Review, 4(2), 795–817. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4314

Shiddiq, M. N. (2021). Marriage and Inheritance Law in the Law of India and Pakistan. Al Hakam the Journal of Islamic Family Law and Gender Issues, 1(2), 35–53. https://doi.org/10.35896/alhakam.v1i2.237

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 5(1). https://doi.org/10.30762/mh.v5i1.2511

Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2022). Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam di Indonesia. Mahakim Journal of Islamic Family Law, 5(1), 11–26. https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.131

Sofiana, N. E. (2022). Urgensitas Penyelesaian Sengketa Status Anak: Kajian Perkara No. 49/Pdt.P/2020/PA.Pnj. Al-Ihkam Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Iain Mataram, 14(1), 69–82. https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4751

Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Setara Jurnal Studi Gender Dan Anak, 5(01), 1. https://doi.org/10.32332/jsga.v5i01.6536

Suprayogi, R. (2023). Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Indonesia Journal of Business Law, 2(1), 29–37. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962

Suryani, E. (2018). Tingkat Perceraian Muslim dan Non-Muslim di Indonesia. Mizan Journal of Islamic Law, 3(2). https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.162

Ulya, Z. (2023). Pandangan Dosen Prodi KHI UINSA Surabaya terhadap Kebijakan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maslahah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 26(1), 26–42. https://doi.org/10.15642/alqanun.2023.26.1.26-42

Umah, H. N., & Sadari, S. (2022). Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Modern Dinamika dan Ragamnya. Misykat Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari'ah Dan Tarbiyah, 7(1), 86. https://doi.org/10.33511/misykat.v7n1.86-99

Wandasari, O., & Ananda, F. (2024). Poligami: Masalah atau Solusi? Jurnal Pengabdian Multidisiplin, 4(1). https://doi.org/10.51214/00202404758000

Zakiyya, S. N. (2024). Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law. Quru' Journal of Family Law and Culture, 2(1), 73–95. https://doi.org/10.59698/quru.v2i1.173

Zukhdi, M., & Faisal, F. (2020). Transformasi Poligami Dalam Bingkai Syari'ah Islam di Aceh. Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 2(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7434