01645 - Poenale Sanctie Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Historis-Normatif Atas Sanksi Pidana Perburuhan Kolonial Belanda

Abstract

This article examines the concept of poenale sanctie — a penal sanction imposed on contract workers (koeli kontrak) in Dutch colonial plantations — from the perspective of Islamic law. Historically, poenale sanctie was institutionalized through the Koeli Ordonnantie and functioned as a coercive disciplinary instrument that criminalized workers' breach of contract, including refusal to work or desertion, thereby stripping them of contractual freedom and exposing them to unilateral punishment. Through a normative-historical analysis based on existing scholarly sources, this article evaluates poenale sanctie against Islamic principles of labor relations, including the contract of employment (ijarah), wage justice, worker protection, and the concept of discretionary punishment (ta'zīr). The findings indicate that poenale sanctie is fundamentally incompatible with Islamic labor ethics, particularly due to its elements of coercion, exploitative power imbalance, and the privatization of punitive authority — all of which contradict the ta'zīr ideal of educational punishment vested in judicial or governmental authority. This article contributes to the discourse on Islamic labor law by providing a conceptual framework for evaluating colonial labor regimes against Islamic normative standards.

Keywords: poenale sanctie, Islamic law, ijarah, ta'zīr, colonial labor, worker protection

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep poenale sanctie — sanksi pidana yang dikenakan kepada buruh kontrak (koeli kontrak) dalam perkebunan kolonial Belanda — dari perspektif hukum Islam. Secara historis, poenale sanctie dilembagakan melalui Koeli Ordonnantie dan berfungsi sebagai instrumen disiplin koersif yang memidanakan pelanggaran kontrak kerja, termasuk penolakan kerja dan pelarian, sehingga mengekang kebebasan kontraktual buruh dan membuka ruang penghukuman sewenang-wenang. Melalui analisis normatif-historis berbasis sumber pustaka yang tersedia, artikel ini menilai poenale sanctie berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam tentang hubungan kerja, meliputi kontrak kerja (ijarah), keadilan upah, perlindungan pekerja, dan konsep pemidanaan diskresioner (ta'zīr). Hasil kajian menunjukkan bahwa poenale sanctie secara fundamental tidak sejalan dengan etika perburuhan Islam, terutama karena mengandung unsur pemaksaan, ketimpangan kuasa yang eksploitatif, serta "privatisasi" otoritas penghukuman — yang semuanya bertentangan dengan ideal ta'zīr sebagai hukuman edukatif yang berada pada otoritas hakim atau pemerintah. Artikel ini berkontribusi pada diskursus hukum perburuhan Islam dengan menyediakan kerangka konseptual untuk mengevaluasi rezim perburuhan kolonial berdasarkan standar normatif Islam.

Kata Kunci: poenale sanctie, hukum Islam, ijarah, ta'zīr, perburuhan kolonial, perlindungan buruh

________________________________________

A. Pendahuluan: Problematika Poenale Sanctie dan Pertanyaan "Menurut Hukum Islam"

Dalam historiografi hukum perburuhan Indonesia, poenale sanctie (juga ditulis poenale sanctie / peonale sanctie / poenale sanksi) kerap ditempatkan sebagai salah satu episode "suram" dalam riwayat hubungan perburuhan, sejajar dengan praktik perbudakan dan kerja paksa (rodi) pada masa kolonial (Hadi, 2021; Oka et al., 2022; Saprudin, 2013; Sulaiman, 2020). Dalam pengertian historis yang relevan dengan konteks perkebunan kolonial Belanda, poenale sanctie merujuk pada sanksi pidana yang dilekatkan pada hubungan kerja kontrak (koeli kontrak) sehingga pelanggaran kontrak — misalnya meninggalkan pekerjaan, menolak bekerja, atau melarikan diri — ditangani dengan perangkat pemidanaan, bukan semata-mata konsekuensi perdata-kontraktual (Anwar & Sekarningrum, 2021; Batubara, 2016; Simangunsong & Suharseno, 2017).

Pertanyaan "poenale sanctie menurut hukum Islam" menjadi penting karena di satu sisi poenale sanctie adalah konstruksi kolonial yang memfungsikan pidana sebagai alat disiplin tenaga kerja (Anwar & Sekarningrum, 2021; Batubara, 2016; Simangunsong & Suharseno, 2017), sedangkan di sisi lain literatur yang disediakan menunjukkan bahwa Islam memiliki perangkat normatif mengenai hubungan kerja (ijarah), kewajiban moral-hukum terkait upah dan perlindungan pekerja, serta teori pemidanaan diskresioner (ta'zīr) yang berorientasi edukatif dan berada pada otoritas hakim/pemerintah (Lahuri, 2013; Salkan & Aprilianto, 2019; Tangngareng, 2021).

Berangkat dari rujukan-rujukan tersebut, artikel ini menjelaskan: (i) apa itu poenale sanctie dalam konteks perkebunan kolonial (sebagai "sanksi pidana atas pelanggaran kontrak kerja"), bagaimana ia dilembagakan melalui Koeli Ordonnantie / Koeli Ordonantie dan praktik pengawasan kolonial, serta dampak sosialnya (Batubara, 2016; Hutagaol & Simangunsong, 2020; Simangunsong & Suharseno, 2017); dan (ii) bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam yang terekam dalam pembahasan ijarah, perlindungan buruh, dan konsep ta'zīr dapat digunakan untuk menilai problem normatif poenale sanctie — khususnya terkait unsur pemaksaan, relasi kuasa yang timpang, dan pemidanaan yang memberi ruang kesewenang-wenangan terhadap pekerja (Batubara, 2016; Lahuri, 2013; Salkan & Aprilianto, 2019; Tangngareng, 2021; Ulum, 2020).

________________________________________

B. Definisi dan Karakter Dasar Poenale Sanctie dalam Rezim Kerja Kontrak Kolonial

Sumber-sumber yang tersedia memotret poenale sanctie sebagai mekanisme pemidanaan yang mengunci pekerja dalam kontrak kerja. Dalam uraian Batubara, poenale sanctie digambarkan sebagai pidana terutama atas penolakan kerja dan pelarian, serta mencakup praktik "mengangkut buruh kembali ke perusahaan dengan bantuan polisi" (Batubara, 2016). Dengan konstruksi semacam ini, pekerja "kehilangan kemerdekaannya" karena tidak dapat mempersingkat, apalagi membatalkan kontrak, sementara kewajiban kerja dilekatkan dengan ancaman pidana atau ancaman dipaksa kembali oleh aparat (Batubara, 2016). Saprudin menegaskan aspek yang serupa: poenale sanctie merupakan hukuman bagi buruh karena meninggalkan atau menolak melakukan pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima (Saprudin, 2013). Anwar dan Sekarningrum bahkan menyebutnya secara eksplisit sebagai "pemidanaan" yang dikenal sebagai poenale sanctie dan dipahami sebagai "sanksi pidana" dalam ordonansi kuli (Anwar & Sekarningrum, 2021).

Ciri penting lain dari poenale sanctie dalam sejumlah sumber adalah munculnya relasi kuasa yang sangat timpang antara majikan/perusahaan dan buruh. Batubara menekankan bahwa ancaman pidana dan keterlibatan polisi membuat majikan seolah memiliki "hak atas pribadi buruh untuk kepentingannya", dan poenale sanctie memberi kekuasaan yang dapat memicu perlakuan tidak adil (Batubara, 2016). Gambaran ketimpangan ini diperkuat oleh studi tentang Suriname: Susanti mendefinisikan poenale sanctie sebagai "hak untuk bertindak sebagai polisi dan hakim sekaligus untuk menghukum para kuli tanpa melalui proses pengadilan" (Susanti, 2016), sementara Mutawally dan Darmawan menjelaskan bahwa dengan aturan tersebut pekerja dapat dihukum oleh pemilik perusahaan tanpa melalui pengadilan dan pemilik perusahaan kerap menyalahgunakannya secara sewenang-wenang (Mutawally & Darmawan, 2023).

Namun demikian, literatur lain menunjukkan nuansa yang berbeda dalam prosedur formal. Penelitian tentang buruh di Senembah Maatschappij menyatakan bahwa pelanggaran ordonansi kuli dijatuhi sanksi (poenale sanctie) setelah penyelidikan atas pengaduan oleh pengadilan, dan kewenangan penjatuhan hukuman pernah berada pada residen lalu kontrolir (Simangunsong & Suharseno, 2017). Dengan demikian, sumber-sumber yang ada menunjukkan ketegangan antara: (i) klaim prosedural bahwa sanksi dijalankan melalui aparat/struktur pemerintahan kolonial (Simangunsong & Suharseno, 2017), dan (ii) realitas/definisi tertentu yang menekankan penghukuman sepihak oleh pemilik perusahaan atau mandor tanpa proses pengadilan (Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016). Perbedaan ini penting dicatat sebagai indikasi bahwa praktik dan desain kelembagaannya tidak selalu seragam lintas koloni, lintas waktu, atau lintas jenis perkebunan, meskipun sama-sama memakai idiom "pidana" untuk menundukkan pekerja kontrak (Mutawally & Darmawan, 2023; Simangunsong & Suharseno, 2017; Susanti, 2016).

________________________________________

C. Kerangka Regulatif: Koeli Ordonnantie dan Perluasan Penerapannya

Sejumlah referensi mengaitkan poenale sanctie dengan Koeli Ordonnantie / Koeli Ordonantie sebagai instrumen kolonial yang mengatur hak-kewajiban perusahaan dan pekerja serta memuat sanksi atas pelanggaran (Anwar & Sekarningrum, 2021; Hutagaol & Simangunsong, 2020; Khalid & Pratitis, 2021; Simangunsong & Suharseno, 2017). Dalam studi pertambangan emas Paleleh, disebutkan bahwa Koeli ordonantie pada mulanya diberlakukan di Sumatra Timur dan memuat peraturan hak-kewajiban serta sanksi; pemidanaan di dalamnya "sering dikenal dengan poenale sanctie (sanksi pidana)"; dan kemudian ordonansi ini mulai berlaku untuk seluruh Hindia Belanda pada 1889 (Anwar & Sekarningrum, 2021).

Kajian mengenai buruh di Senembah Maatschappij juga merujuk pada pokok-pokok Koeli Ordonnantie yang berlaku mulai 1880, termasuk syarat kontrak tertulis, pendaftaran kontrak, rincian jenis pekerjaan, cara pembayaran upah dengan rujukan hari kerja sepuluh jam, dan masa kontrak selama-lamanya tiga tahun (Simangunsong & Suharseno, 2017). Dalam konteks perkebunan tembakau Deli, Hutagaol dan Simangunsong menyebut kontrak-kontrak disertai ancaman Peonale Sanctie dan, selain itu, Koeli Ordonatie dipakai sebagai sarana memaksa buruh kontrak tetap tinggal di perkebunan (Hutagaol & Simangunsong, 2020). Khalid dan Pratitis menempatkan munculnya poenale sanctie sebagai fase hubungan kerja buruh pertanian dan perkebunan, menggambarkan transisi dari politie straaf reglement yang dihapuskan pada 1879 lalu diganti koeli ordonantie (1880) (Khalid & Pratitis, 2021).

Terdapat pula narasi yang menunjukkan kritik terhadap praktik pemidanaan atas buruh kontrak dan respons politik di negeri induk. Hadi mengutip adanya pertentangan dari parlemen Belanda: jika buruh menyalahi perjanjian maka "tidak seharusnya dipidana" dengan hukuman badan; dan menyebut dikeluarkannya "Koeli Ordonantie" pada 1880 sebagai peraturan yang digunakan agar buruh jangan sampai diberi pidana yang mengarah pada pidana badan (Hadi, 2021). Akan tetapi, sumber-sumber lain justru menekankan bahwa Koeli Ordonnantie tetap memuat sanksi pidana yang dikenal sebagai poenale sanctie (Anwar & Sekarningrum, 2021; Simangunsong & Suharseno, 2017).

Sintesis yang paling hati-hati dari dua arus keterangan ini adalah: terdapat dinamika kritik dan pembenaran normatif di sekitar cara kolonial mendisiplinkan buruh kontrak, termasuk isu pidana badan (Hadi, 2021), namun dalam desain ordonansi kuli yang dijelaskan oleh kajian lain, sanksi pidana tetap menjadi elemen kunci yang mengikat pekerja dalam hubungan kerja kontrak (Anwar & Sekarningrum, 2021; Simangunsong & Suharseno, 2017). Dengan kata lain, kritik politik tidak otomatis meniadakan fungsi pidana sebagai instrumen kontrol tenaga kerja, melainkan dapat bergeser pada bentuk, prosedur, atau justifikasi penerapannya (Anwar & Sekarningrum, 2021; Hadi, 2021; Simangunsong & Suharseno, 2017).

________________________________________

D. Mekanisme Operasional dan Pengalaman Buruh: Jam Kerja, Upah, dan Kekerasan Disipliner

Studi-studi yang tersedia menyajikan contoh konkret bagaimana poenale sanctie bekerja di ranah kehidupan sehari-hari buruh kontrak. Dalam konteks diaspora Jawa di Suriname, pekerja kontrak terikat kontrak lima tahun "di bawah Poenale Sanctie", dengan kewajiban kerja tujuh jam sehari di perkebunan atau sepuluh jam di pabrik; dan Susanti mencatat besaran upah 40 sen sehari bagi pekerja laki-laki dan 30 sen bagi pekerja perempuan (Susanti, 2016). Mutawally dan Darmawan juga menyebut kontrak lima tahun di bawah Poenale Sanctie, serta menjelaskan bahwa aturan tersebut memungkinkan penghukuman oleh pemilik perusahaan tanpa pengadilan dan disalahgunakan mandor untuk menghukum karena hal-hal sepele — misalnya beristirahat sejenak karena kelelahan atau tidak sengaja merusak tanaman (Mutawally & Darmawan, 2023).

Riza menunjukkan ketimpangan upah berbasis gender dalam konteks kuli kontrak Sumatera Timur — misalnya upah terendah yang ditetapkan 42 sen bagi laki-laki dan 30 sen bagi perempuan — dan juga menarasikan peristiwa penyiksaan terhadap kuli kebun yang dikaitkan dengan diberlakukannya poenale sanctie, yakni "peristiwa Pulau Mandi" (1926) yang melibatkan penganiayaan dan penyekapan kuli (Riza, 2016).

Dalam konteks perkebunan tembakau di Deli Sumatera Timur, Hutagaol dan Simangunsong menyatakan bahwa kontrak kerja disertai ancaman Peonale Sanctie; menggambarkan jam kerja sepuluh jam; serta memberi contoh penderitaan buruh dalam sistem upah borongan, termasuk kondisi bahwa upah dapat dipotong ketika kuli mendapat hukuman (Hutagaol & Simangunsong, 2020). Penelitian tentang Senembah Maatschappij menguatkan bahwa jam kerja kuli menurut ordonansi kuli adalah sepuluh jam sehari, dan mengaitkan diterapkannya Koeli Ordonnantie dan Poenale Sanctie dengan rendahnya tingkat kesejahteraan kuli (Simangunsong & Suharseno, 2017).

Dengan demikian, sekalipun rincian upah, jam kerja, dan bentuk hukuman beragam lintas kasus, sumber-sumber yang tersedia konsisten menghubungkan poenale sanctie dengan rezim kontrol yang membuat buruh sulit keluar dari kontrak dan rentan terhadap disiplin koersif, termasuk kekerasan dan pemotongan upah dalam praktik penghukuman (Batubara, 2016; Hutagaol & Simangunsong, 2020; Mutawally & Darmawan, 2023; Riza, 2016).

________________________________________

E. Penghapusan dan Perubahan Rezim Tenaga Kerja

Sejumlah rujukan menyebut bahwa penghapusan poenale sanctie berkaitan dengan perubahan rezim tenaga kerja dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi, tetapi garis waktunya tidak tunggal. Mutawally dan Darmawan menyatakan kehidupan masyarakat Jawa di Suriname "semakin membaik dengan dihapuskannya poenale sanctie pada tahun 1930-an" dan setelah itu pekerjaan pekerja kontrak menjadi lebih beragam (Mutawally & Darmawan, 2023). Itawan, dalam konteks Sumatra Timur, menyimpulkan bahwa pergeseran dari rezim tenaga kerja paksa dalam skema poenale sanctie menuju rezim pekerja bebas terjadi ketika poenale sanctie dihapuskan, dan pergeseran ini memengaruhi struktur serta komposisi penduduk melalui program kolonisasi kuli Jawa (Itawan, 2023). Studi buruh di Senembah Maatschappij juga menyebut adanya perbaikan kesejahteraan pada tahun-tahun berikutnya — dalam hal upah, permukiman, kesehatan, dan pendidikan — ketika manajemen perusahaan memberi perhatian pada nasib buruh, meskipun penelitian tersebut tetap menekankan bahwa "kesejahteraan" dapat menjadi pencitraan (Simangunsong & Suharseno, 2017).

Di sisi lain, Oka dkk. menyebut poenale sanctie sebagai denda bagi buruh yang melanggar perjanjian/kontrak di perkebunan dan menyatakan bahwa denda itu "pernah hilang pada tanggal 1 Januari 1942" (Oka et al., 2022). Karena sumber-sumber lain yang tersedia menonjolkan penghapusan pada "tahun 1930-an" dalam kasus Suriname (Mutawally & Darmawan, 2023) dan tidak selalu menyebut tanggal yang sama untuk Hindia Belanda (Itawan, 2023), maka kesimpulan yang paling berbasis evidensi dari korpus ini adalah: penghapusan poenale sanctie dilaporkan terjadi pada rentang dan konteks yang berbeda — misalnya Suriname pada tahun 1930-an (Mutawally & Darmawan, 2023) dan informasi lain yang menyebut 1 Januari 1942 (Oka et al., 2022) — sehingga penyebutan "tanggal penghapusan" perlu selalu dikaitkan dengan wilayah penerapan dan rezim administrasi yang dirujuk oleh masing-masing studi (Itawan, 2023; Mutawally & Darmawan, 2023; Oka et al., 2022). Namun, meskipun waktu penghapusannya dipotret bervariasi, sumber-sumber tersebut sepakat bahwa poenale sanctie adalah rezim kerja yang berorientasi paksaan/disiplin pidana, dan penghapusannya dipahami sebagai titik penting perubahan relasi tenaga kerja (Itawan, 2023; Mutawally & Darmawan, 2023; Oka et al., 2022).

________________________________________

F. Kerangka Hukum Islam tentang Hubungan Kerja: Ijarah, Pemenuhan Kontrak, dan Perlindungan Pekerja

Rujukan-rujukan yang tersedia memotret bahwa Islam memberi perhatian serius pada pekerja dan relasi kerja. Hadi menekankan bahwa Islam "sangat concerned" terhadap pekerja dan hak asasi manusia, bahkan dalam konteks perbudakan, serta menampilkan teladan muamalah Nabi yang baik terhadap pembantunya sebagai potret ideal relasi pemimpin–pegawai atau majikan–asisten (Hadi, 2021). Lahuri menguraikan bahwa problem perburuhan dalam Islam diatur melalui hukum kontrak kerja (ijarah), yang didefinisikan sebagai transaksi atas jasa/manfaat tertentu dengan kompensasi atau upah (Lahuri, 2013). Lahuri juga menyatakan bahwa hadis memberi "jaminan nyata" agar pekerja bekerja dalam keadaan nyaman, jauh dari ancaman PHK, keterlambatan gaji, dan tuntutan kerja di luar batas kemampuan manusia (Lahuri, 2013). Ulum menambahkan bahwa Islam memandang buruh sebagai pekerjaan yang memiliki strata kemuliaan yang sama dengan pekerjaan lain selama transaksinya halal, dan mengecam eksploitasi buruh — termasuk eksploitasi jam kerja — yang lahir dari kecenderungan kapitalisme pengusaha (Ulum, 2020).

Pada tataran konseptual pengupahan, Ghufron menjelaskan bahwa dalam Islam upah (ujrah) adalah kompensasi yang besarnya ditentukan oleh jasa/nilai kerja, bahkan besaran upah hendaknya dikaitkan dengan hak dasar hidup layak (hifz al-nafs) (Ghufron, 2011). Ghufron juga menekankan kebutuhan kejelasan unsur kontrak kerja: bentuk kerja (job description), batas waktu, besar upah, serta keterampilan yang harus dikeluarkan (Ghufron, 2011). Tangngareng (dalam kajian hadis) menyimpulkan adanya hadis tentang menyegerakan pembayaran upah, keadilan upah yang dapat diterima kedua belah pihak, serta nilai persaudaraan, persamaan, dan kemanusiaan dalam perlindungan buruh (Tangngareng, 2021).

Dengan demikian, dari literatur yang tersedia, elemen-elemen kunci "hukum Islam tentang kerja" yang relevan untuk menilai poenale sanctie adalah: kontraktualitas yang jelas (ijarah) (Lahuri, 2013), keadilan dan kelayakan upah (Ghufron, 2011; Tangngareng, 2021), larangan eksploitasi — terutama jam kerja dan pemanfaatan kuasa sepihak (Ulum, 2020) — dan spirit perlindungan pekerja sebagai bagian dari muamalah yang berkeadilan (Hadi, 2021; Lahuri, 2013).

________________________________________

G. Kerangka Hukum Pidana Islam yang Relevan: Ta'zīr sebagai Diskresi Negara/Hakim dan Larangan Pemaksaan

Untuk menjawab aspek "sanksi pidana" dalam poenale sanctie, rujukan yang tersedia paling langsung berbicara melalui konsep ta'zīr. Tarmudzi menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam, kasus tertentu yang tidak diatur secara langsung dimasukkan ke dalam jarīmah ta'zīr dan wewenang sepenuhnya dikembalikan kepada pemerintah/hakim (Tarmudzi, 2015). Salkan dan Aprilianto mendefinisikan ta'zīr sebagai tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak memiliki sanksi ḥadd dan kafārat, yakni hukuman edukatif yang ditentukan oleh hakim untuk tindak pidana/perbuatan maksiat yang hukumannya tidak ditentukan oleh syariat atau belum ada kepastian hukumannya (Salkan & Aprilianto, 2019).

Rangka konseptual ini penting karena poenale sanctie secara historis menggambarkan pemidanaan yang ditautkan pada pelanggaran kontrak kerja dan — pada sebagian konteks menurut sumber — dijalankan secara sepihak oleh pemilik perusahaan/mandor atau melalui kuasa yang menyatu antara "polisi dan hakim" pada pihak perusahaan/pengawas (Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016), yang secara logika normatif berbeda dari model ta'zīr yang menempatkan diskresi pemidanaan pada hakim/pemerintah (Salkan & Aprilianto, 2019; Tarmudzi, 2015).

Selain itu, sumber terkait perlindungan pekerja perempuan melalui modus staycation mengutip Q.S. An-Nur ayat 33 sebagai dasar bahwa tindakan pemaksaan adalah terlarang, dan menyatakan praktik tersebut menunjukkan "tidak adanya unsur kerelaan" (Fadliati & Sukiati, 2023). Walaupun konteksnya berbeda, argumentasi yang dihadirkan studi tersebut menyediakan pijakan normatif bahwa unsur pemaksaan dalam relasi sosial/kontraktual diposisikan sebagai problem etik-hukum (Fadliati & Sukiati, 2023). Jika disandingkan dengan deskripsi poenale sanctie yang memaksa pekerja tetap berada dalam kontrak melalui ancaman pidana dan pengembalian paksa oleh polisi (Batubara, 2016), atau penghukuman tanpa pengadilan (Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016), maka titik kritis dari perspektif hukum Islam dalam korpus ini bukan semata "ada sanksi", melainkan "bagaimana" sanksi itu dilembagakan: apakah edukatif dan berbasis otoritas hakim/pemerintah (ta'zīr) (Salkan & Aprilianto, 2019; Tarmudzi, 2015), atau menjadi instrumen paksaan dan dominasi sepihak yang membuka ruang kesewenang-wenangan terhadap pihak pekerja (Batubara, 2016; Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016).

________________________________________

H. Menilai Poenale Sanctie melalui Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Berdasarkan deskripsi historis, poenale sanctie mengubah pelanggaran kontrak kerja menjadi objek pemidanaan yang mengekang kebebasan pekerja untuk mengakhiri kontrak serta memberi alat kontrol koersif — ancaman pidana, pengembalian paksa oleh polisi, atau penghukuman tanpa pengadilan dalam beberapa konteks (Batubara, 2016; Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016). Pada saat yang sama, rujukan normatif Islam dalam korpus ini menekankan perlindungan pekerja dari ancaman dan tekanan yang tidak manusiawi, termasuk tuntutan kerja di luar batas kemampuan, keterlambatan gaji, dan berbagai bentuk penindasan (Lahuri, 2013), serta penegasan nilai persamaan-kemanusiaan dalam perlindungan buruh (Tangngareng, 2021) dan kritik terhadap eksploitasi jam kerja (Ulum, 2020).

Karena itu, secara argumentatif berdasarkan premis yang disediakan sumber, poenale sanctie dapat dibaca sebagai rezim yang "tidak sejalan" dengan ethos perlindungan pekerja dalam Islam — setidaknya sejauh ia memfungsikan pidana sebagai alat paksaan untuk menjaga kepentingan produksi dan akumulasi, bukan sebagai mekanisme keadilan yang menjaga martabat dan kemaslahatan pekerja (Batubara, 2016; Lahuri, 2013; Tangngareng, 2021; Ulum, 2020).

Lebih lanjut, apabila "sanksi" dipahami dalam kerangka hukum pidana Islam yang tersedia sebagai ta'zīr — yakni hukuman edukatif yang diskresinya berada pada hakim/pemerintah untuk perbuatan yang tidak ditetapkan ḥadd (Salkan & Aprilianto, 2019) dan otoritasnya berada pada pemerintah/hakim (Tarmudzi, 2015) — maka praktik poenale sanctie yang menurut sejumlah sumber memberi ruang penghukuman oleh pemilik perusahaan/mandor tanpa pengadilan atau menjadikan pihak pengawas/perusahaan seolah bertindak sebagai polisi dan hakim (Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016), problematik dari sudut desain otoritas pemidanaan. Bahkan ketika prosedur formal tertentu menyebut adanya penyelidikan dan penjatuhan hukuman oleh struktur pemerintahan kolonial (residen/kontrolir) (Simangunsong & Suharseno, 2017), Batubara tetap menekankan bahwa poenale sanctie memberi kekuasaan kepada pengusaha yang dapat menimbulkan perlakuan tidak adil dan menundukkan pribadi buruh untuk kepentingan majikan (Batubara, 2016).

Dengan demikian, dalam sintesis berbasis sumber, problem inti poenale sanctie dari perspektif "hukum Islam" (sebagaimana yang tersedia di referensi) terletak pada: (i) unsur paksaan dan hilangnya kebebasan kontraktual buruh (Batubara, 2016), (ii) kerentanan eksploitasi dan ketidakadilan akibat ketimpangan kuasa (Batubara, 2016; Ulum, 2020), dan (iii) kecenderungan "privatisasi" penghukuman atau setidaknya kedekatan antara kepentingan perusahaan dan aparatus penghukuman yang mengaburkan ideal ta'zīr sebagai diskresi hakim/pemerintah yang edukatif dan berkeadilan (Mutawally & Darmawan, 2023; Salkan & Aprilianto, 2019; Susanti, 2016; Tarmudzi, 2015).

________________________________________

I. Penutup

Secara historis, poenale sanctie dalam perkebunan kolonial Belanda adalah sanksi pidana yang dilekatkan pada pelanggaran kontrak kerja buruh kontrak (koeli kontrak), terutama terkait penolakan kerja, pelarian, atau meninggalkan pekerjaan, dan dilembagakan melalui ordonansi kuli yang mengatur relasi hak-kewajiban perusahaan–buruh (Anwar & Sekarningrum, 2021; Batubara, 2016; Hutagaol & Simangunsong, 2020; Khalid & Pratitis, 2021; Simangunsong & Suharseno, 2017). Sumber-sumber menunjukkan bahwa mekanisme ini mengekang kebebasan buruh untuk mengakhiri kontrak dan, dalam sebagian konteks, membuka peluang penghukuman sewenang-wenang oleh pemilik perusahaan/mandor tanpa pengadilan (Batubara, 2016; Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016), meskipun ada pula keterangan tentang prosedur penjatuhan hukuman melalui aparatus kolonial (residen/kontrolir/pengadilan) (Simangunsong & Suharseno, 2017).

Penghapusan poenale sanctie dipotret sebagai titik perubahan rezim tenaga kerja dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi, tetapi waktu penghapusannya tidak tunggal lintas wilayah — misalnya Suriname pada tahun 1930-an (Mutawally & Darmawan, 2023) dan klaim lain yang menyebut 1 Januari 1942 (Oka et al., 2022) — sehingga generalisasi kronologi perlu selalu diikat pada konteks kolonial yang dirujuk (Itawan, 2023; Mutawally & Darmawan, 2023; Oka et al., 2022).

Dalam batas sumber yang tersedia, "menurut hukum Islam" dapat disimpulkan secara konseptual sebagai berikut: Islam menempatkan hubungan kerja dalam kerangka kontrak (ijarah) dengan kewajiban kejelasan syarat, waktu, dan kompensasi/upah (Ghufron, 2011; Lahuri, 2013), menekankan perlindungan pekerja dari berbagai bentuk ancaman dan eksploitasi (Lahuri, 2013; Ulum, 2020), serta menegaskan nilai persamaan-kemanusiaan dan keadilan dalam pemenuhan hak buruh, termasuk keadilan dan penyegeraan pembayaran upah (Hadi, 2021; Tangngareng, 2021). Pada aspek pemidanaan, konsep ta'zīr dalam sumber dipahami sebagai hukuman edukatif yang diskresinya berada pada hakim/pemerintah untuk perbuatan yang tidak ditentukan ḥadd (Salkan & Aprilianto, 2019; Tarmudzi, 2015), dan rujukan Qur'ani yang disampaikan dalam literatur perlindungan pekerja menempatkan pemaksaan sebagai tindakan tercela/terlarang (Fadliati & Sukiati, 2023).

Karena poenale sanctie secara definisional dan empiris beroperasi sebagai pemidanaan yang memaksa buruh tetap berada dalam kontrak dan memberi ruang dominasi sepihak dalam relasi industrial kolonial (Batubara, 2016; Mutawally & Darmawan, 2023; Susanti, 2016), maka — berdasarkan prinsip-prinsip yang terekam dalam korpus rujukan ini — poenale sanctie lebih tepat dipahami sebagai praktik disipliner kolonial yang problematik bila diukur dengan orientasi perlindungan, keadilan, dan martabat manusia dalam muamalah Islam, serta tidak selaras dengan ideal ta'zīr sebagai diskresi pemidanaan yang edukatif pada otoritas hakim/pemerintah (Lahuri, 2013; Salkan & Aprilianto, 2019; Tangngareng, 2021; Tarmudzi, 2015).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anwar, H., & Sekarningrum, R. (2021). Pertambangan emas di Paleleh, 1985–1930. Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(2), 123–139. https://doi.org/10.36869/pjhpish.v7i2.196

Batubara, I. (2016). Perspektif hukum Islam tentang dinamika hubungan industrial di Indonesia. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 37(2). https://doi.org/10.30821/miqot.v37i2.87

Fadliati, S., & Sukiati, S. (2023). Eksploitasi pekerja perempuan melalui modus staycation dalam perpanjangan kontrak kerja. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 8(2), 235–254. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5476

Ghufron, M. (2011). Politik negara dalam pengupahan buruh di Indonesia. Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 1(2), 109–134. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.109-134

Hadi, S. (2021). Hubungan perburuhan dan hukum perburuhan. Tsaqofah, 1(1), 26–51. https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v1i1.352

Hutagaol, D. R., & Simangunsong, L. E. (2020). Sistem pengupahan kuli perkebunan tembakau di Sumatera Timur pada masa kolonial. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 5(1), 67. https://doi.org/10.24114/ph.v5i1.18276

Itawan, D. (2023). Ekspansi perkebunan dan pertumbuhan penduduk di Sumatra Timur, 1863–1942. Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya, 6(2), 109–129. https://doi.org/10.33652/handep.v6i2.350

Khalid, Z., & Pratitis, S. A. (2021). Aspek hukum perlindungan tenaga kerja wanita sektor UMKM di Kota Medan. Law Jurnal, 1(2), 13–30. https://doi.org/10.46576/lj.v1i2.1127

Lahuri, S. B. (2013). Perlindungan Islam terhadap buruh. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 4(2), 223. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.223-238

Mutawally, A. F., & Darmawan, W. (2023). Kehidupan sosial-ekonomi suku Jawa di Suriname pada masa kolonial Belanda (1890–1975). Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 1(8), 803–814. https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.741

Oka, M. T. A., Astara, I. W. W., & Senasti, N. M. J. (2022). Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 907 Tahun 2004 terhadap tenaga kerja di bidang pariwisata yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19: Studi kasus Rumah Bali Villa. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 29–34. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4230.29-34

Riza, F. (2016). Gerakan pemberdayaan perempuan Islam: Muslimat Al-Washliyah di Sumatera Timur 1930–1945. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 15(2), 189. https://doi.org/10.24014/marwah.v15i2.2647

Salkan, S., & Aprilianto, D. (2019). Analisis penerapan ta'zir pada pembiayaan murabahah di BPR Syariah Madinah Lamongan. JES: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v4i2.70

Saprudin. (2013). Socialisering process hukum perburuhan dalam aspek kebijakan pengupahan. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 542. https://doi.org/10.22146/jmh.16124

Simangunsong, L. E., & Suharseno, T. G. (2017). Buruh di Senembah Maatschappij 1889–1939. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah, 2(1), 55. https://doi.org/10.24114/ph.v2i1.9086

Sulaiman, A. (2020). Mekanisme hukum pengupahan buruh perusahaan swasta era globalisasi di Indonesia. Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, 2(1). https://doi.org/10.25105/hpph.v2i1.7698

Susanti, S. (2016). Nasionalisme dan gerakan Mulih Njowo, 1947 dan 1954. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 1(2), 107. https://doi.org/10.14710/jscl.v1i2.12767

Tangngareng, T. (2021). Hak-hak buruh dalam perspektif hadis Nabi SAW. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, 23(1). https://doi.org/10.24252/jumdpi.v23i1.19260

Tarmudzi, M. I. (2015). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 383–398. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398

Ulum, M. B. (2020). Tinjauan tekstual mufassir Nusantara tentang perlindungan hak-hak buruh di Indonesia. Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 4(2), 119. https://doi.org/10.30983/it.v4i2.3612