01641 - Pierce the Corporate Veil: Doktrin Penyingkapan Tabir Perseroan dalam Perspektif Hukum Islam

Piercing the Corporate Veil: The Doctrine of Lifting the Corporate Veil in Islamic Law Perspective

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji doktrin piercing the corporate veil dalam perspektif hukum Islam dengan menelaah ketegangan antara prinsip separate legal entity dan limited liability di satu sisi, serta tuntutan akuntabilitas personal yang bersumber dari orientasi Syariah di sisi lain. Melalui metode kajian kepustakaan komparatif, artikel ini menganalisis sumber-sumber hukum Islam (fiqh/Syariah), praktik yudisial di Arab Saudi dan Malaysia, serta doktrin hukum korporasi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa status fiqh atas entitas hukum artifisial dan tanggung jawab terbatas masih diperdebatkan, namun terdapat konsensus normatif bahwa orientasi Syariah pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dapat dijadikan basis etis untuk menerima doktrin penyingkapan tabir sebagai koreksi atas penyalahgunaan bentuk korporasi. Pengalaman Arab Saudi memperlihatkan ketegangan nyata antara penerapan prinsip Syariah oleh pengadilan rendah dan penekanan kembali atas limited liability oleh pengadilan tinggi. Artikel ini menyimpulkan bahwa doktrin piercing the corporate veil menurut hukum Islam lebih tepat dipahami sebagai instrumen akuntabilitas yang selaras dengan nilai-nilai Syariah, dan bukan sekadar teknik litigasi semata.

Kata kunci: piercing the corporate veil; hukum Islam; Syariah; separate legal entity; limited liability; akuntabilitas korporasi

________________________________________

Abstract

This article examines the doctrine of piercing the corporate veil from the perspective of Islamic law by analyzing the tension between the principles of separate legal entity and limited liability on one hand, and the demand for personal accountability rooted in Shariah orientation on the other. Employing a comparative literature review method, this article analyzes Islamic legal sources (fiqh/Shariah), judicial practices in Saudi Arabia and Malaysia, and modern corporate law doctrines. The findings indicate that the fiqh status of artificial legal entities and limited liability remains contested; however, a normative consensus exists that Shariah's orientation toward honesty, justice, transparency, and social responsibility can serve as an ethical basis for accepting the piercing doctrine as a corrective mechanism against the misuse of corporate forms. The Saudi Arabian experience reveals a real tension between the application of Shariah principles by lower courts and the reaffirmation of limited liability by higher courts. This article concludes that the doctrine of piercing the corporate veil under Islamic law is best understood as an accountability instrument consistent with Shariah values, rather than merely a litigation technique.

Keywords: piercing the corporate veil; Islamic law; Shariah; separate legal entity; limited liability; corporate accountability

________________________________________

1. Pendahuluan

Doktrin piercing the corporate veil (juga dikenal sebagai corporate disregard) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan pengadilan "menyingkap tabir" pemisahan kepribadian hukum perseroan (separate legal entity) dan akibatnya menembus perlindungan limited liability, sehingga tanggung jawab dapat dialihkan menjadi tanggung jawab pribadi pihak-pihak di balik perseroan ketika perseroan digunakan untuk perbuatan tercela atau melawan hukum. Doktrin ini, dalam formulasi yang dirujuk oleh berbagai literatur, dipahami sebagai proses yudisial ketika pengadilan mengabaikan imunitas normal pejabat/entitas korporasi dari tanggung jawab atas aktivitas korporasi yang salah, terutama ketika bentuk korporasi dipakai untuk melakukan penipuan atau tujuan tidak sah lainnya (Fadel et al., 2024; Kirana & Fitrahady, 2022; Sefriani, 2013; Suharto, 2020). Dalam kajian yang secara eksplisit menempatkan Syariah sebagai rujukan etika dan tata kelola, doktrin ini juga dibahas sebagai instrumen untuk merespons penyalahgunaan korporasi sekaligus untuk menjaga prinsip-prinsip Syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis (Fadel et al., 2024).

Namun, ketika topik ini diletakkan dalam bingkai "menurut hukum Islam", persoalan menjadi bertingkat: pertama, apakah konsep separate legal entity dan limited liability itu sendiri diakui—atau bagaimana ia dibenarkan—dalam kerangka Syariah/fiqh; kedua, jika konsep itu diterima, sejauh mana "penyingkapan tabir" dapat dioperasionalkan sebagai koreksi ketika bentuk korporasi disalahgunakan; dan ketiga, bagaimana praktik negara yang mengintegrasikan Syariah—misalnya Arab Saudi—memperlihatkan dinamika antara pertimbangan Syariah dan kepastian hukum korporasi modern (Anam, 2021; Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024; Harahap & Tumanggor, 2018).

Dengan demikian, artikel ini menempatkan piercing the corporate veil sebagai titik temu antara (i) kebutuhan menjaga keterpisahan badan hukum demi kepastian transaksi dan investasi, dan (ii) tuntutan akuntabilitas personal ketika badan hukum dipakai untuk perbuatan menyimpang—yang dalam beberapa pengalaman yudisial justru didorong oleh argumentasi prinsip-prinsip Syariah (Apandi et al., 2023; Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024).

________________________________________

2. Konsep Dasar: Separate Legal Entity, Limited Liability, dan Doktrin Penyingkapan Tabir Perseroan

Prinsip separate legal entity menjelaskan bahwa setelah suatu perusahaan diinkorporasi, ia dipandang sebagai "orang artifisial/yuridis" yang memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari anggota atau pemegang sahamnya (Ayub et al., 2020). Dalam kerangka ini, limited liability diposisikan sebagai konsekuensi dari keterpisahan entitas: pemegang saham pada umumnya tidak menanggung utang atau kewajiban perseroan melebihi nilai partisipasinya—misalnya modal/saham—karena harta kekayaan perseroan dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pemegang saham (Cox, 2019). Literatur yang membahas korporasi dan kelompok perusahaan dalam tradisi hukum modern menyatakan bahwa status entitas independen ini membentuk "tirai" (corporate veil) yang memisahkan entitas dan para pihak di baliknya, sehingga membatasi klaim kreditur pada aset entitas, termasuk dalam konteks corporate group—misalnya relasi induk–anak (Anam, 2021).

Di titik inilah doktrin piercing the corporate veil berfungsi sebagai "pengecualian" terhadap limited liability dan separate legal entity. Kajian tentang Arab Saudi menegaskan bahwa corporate disregard atau piercing the corporate veil memungkinkan pengadilan "mengangkat" perlindungan tanggung jawab terbatas yang dinikmati pemegang saham sehingga mereka dapat dimintai tanggung jawab pribadi atas malfeasance atau misappropriation korporasi (Fadel et al., 2024). Penjelasan yang juga dirujuk oleh literatur Indonesia—melalui kutipan definisi kamus hukum—menyatakan bahwa doktrin ini merupakan proses yudisial ketika pengadilan mengabaikan imunitas biasa pejabat/entitas korporasi dari tanggung jawab atas aktivitas korporasi yang salah, misalnya ketika inkorporasi dilakukan semata-mata untuk melakukan penipuan (Kirana & Fitrahady, 2022; Sefriani, 2013; Suharto, 2020). Dalam konteks Indonesia, sumber yang tersedia menjelaskan bahwa prinsip ini juga diakui dalam rezim hukum perseroan melalui pengaturan yang menghapus berlakunya tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu, yang kerap dirujuk sebagai implementasi doktrin piercing the corporate veil (Cox, 2019; Efendi, 2020; Kirana & Fitrahady, 2022).

Yang penting ditekankan, doktrin ini tidak identik dengan pembatalan otomatis atas pemisahan entitas hanya karena terdapat dominasi atau alter ego. Kajian mengenai penerapan doktrin ini di berbagai konteks menunjukkan bahwa dominasi pemegang saham tidak secara otomatis melahirkan piercing the corporate veil, dan konsep alter ego digunakan sebagai salah satu dasar argumentatif untuk menjustifikasi penyingkapan tabir, tetapi tetap menuntut pembuktian penyalahgunaan bentuk korporasi (Sefriani, 2013). Dengan kata lain, bahkan ketika secara konseptual "tabir" dapat disingkap, penggunaannya diposisikan sebagai respons terhadap penyalahgunaan dan bukan sebagai penyangkalan permanen atas eksistensi badan hukum (Anam, 2021; Fadel et al., 2024; Sefriani, 2013).

________________________________________

3. Problem Syariah/Fiqh: Apakah Separate Legal Entity dan Limited Liability Diakui dalam Hukum Islam?

Isu awal yang menentukan pembacaan "menurut hukum Islam" adalah status konsep badan hukum (kepribadian hukum artifisial) dan limited liability dalam Syariah/fiqh. Catatan tentang entitas terpisah dalam Syariah dan aplikasinya pada perbankan Islam di Malaysia menyatakan bahwa, meskipun prinsip entitas hukum terpisah telah luas diterima dalam dunia bisnis, pertanyaan fundamentalnya adalah apakah prinsip tersebut diakui dalam Syariah, terutama karena produk perbankan Islam dituntut selaras dengan prinsip-prinsip Islam (Ayub et al., 2020). Sumber tersebut bahkan menegaskan bahwa putusan yang mengakui Bank Islam sebagai institusi korporasi di Malaysia diputus berdasarkan sistem hukum sipil, bukan berdasarkan sistem hukum Islam, sehingga persoalan pengakuan Syariah atas entitas terpisah tetap menjadi pertanyaan yang "belum terselesaikan" (Ayub et al., 2020).

Di sisi lain, literatur yang secara eksplisit menelaah limited liability dalam perspektif hukum Islam memperlihatkan adanya kontestasi konseptual. Salah satu paparan menyebut asumsi yang dikritik Nyazee: sebagian pihak beranggapan hukum Islam menerima konsep badan hukum—misalnya melalui contoh waqf dan bayt al-māl—sehingga penerimaan korporasi modern sebagai badan hukum dapat diterima; tetapi pada saat yang sama dikemukakan pula pandangan—melalui kutipan Isa Abduh sebagaimana dirujuk Nyazee—bahwa badan hukum tidak dikenal dalam khazanah Islam (Harahap & Tumanggor, 2018). Masih dalam sumber yang sama, Nyazee juga menguji konstruksi relasi pemegang saham–korporasi melalui akad (kontrak) seperti wakālah (agensi), dan menyatakan bahwa jika hubungan tersebut didasarkan pada akad wakālah, maka pembatasan tanggung jawab pemegang saham (limited liability) terhadap utang dan kewajiban korporasi menjadi "tidak berlaku" (Harahap & Tumanggor, 2018). Artinya, dalam sebagian konstruksi fiqh yang disajikan sumber ini, problem utama bukan sekadar kapan tabir korporasi disingkap, melainkan apakah "tabir" itu secara normatif memang dapat membatasi tanggung jawab sejak awal (Harahap & Tumanggor, 2018).

Kajian perbandingan corporate group dalam common law dan Syariah memperlihatkan bahwa, dari perspektif Syariah, kelompok perusahaan dibahas dalam konsep sharikah yang didirikan atas akad wakālah di antara para mitra, dan bahwa kerangka Syariah ini berbeda dalam banyak aspek dari kerangka corporate group common law; karena perbedaan itu, tidak "layak/tenable" untuk mengakui secara langsung kerangka kelompok perusahaan common law ke dalam kerangka sharikah atau sebaliknya tanpa modifikasi (Anam, 2021). Studi yang sama juga menyatakan bahwa walaupun kerangka hukum perusahaan dan corporate group di negara sampel—Malaysia, Arab Saudi, dan Kuwait—didasarkan pada doktrin entitas terpisah, Arab Saudi dan Kuwait mengadopsi pendekatan sharikah terhadap doktrin tersebut (Anam, 2021). Dengan demikian, dari bahan yang tersedia, tampak bahwa pengakuan separate legal entity dalam lanskap yang berlabel Syariah bukanlah persoalan "ya/tidak" yang sederhana, melainkan persoalan konstruksi (bagaimana entitas dipahami) dan konsekuensi (bagaimana tanggung jawab ditata) (Anam, 2021; Ayub et al., 2020; Harahap & Tumanggor, 2018).

________________________________________

4. Akuntabilitas dalam Syariah dan Relevansinya dengan "Penembusan Tabir"

Meskipun perdebatan teoretis tentang badan hukum dan limited liability tetap ada, beberapa sumber yang disediakan memberikan landasan bahwa "akuntabilitas personal" adalah tema yang kompatibel dengan orientasi Syariah. Kajian tentang Arab Saudi menegaskan bahwa kerangka tata kelola korporasi di sana sangat selaras dengan Syariah yang menekankan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis (Fadel et al., 2024). Dalam lanskap seperti ini, penyalahgunaan bentuk korporasi—misalnya malfeasance atau misappropriation—secara konseptual berbenturan dengan orientasi Syariah sebagaimana dipaparkan sumber tersebut, sehingga "corporate disregard" diposisikan sebagai salah satu cara untuk menegakkan akuntabilitas ketika korporasi menjadi kendaraan penyimpangan (Fadel et al., 2024).

Lebih jauh, ada sumber yang menekankan bahwa hukum Islam sejak awal "mengalamatkan" subjek individu dan tidak ada "corporate veil" yang melindungi individu dari alamat normatif tersebut (Apandi et al., 2023). Meskipun pernyataan ini muncul dalam konteks perdebatan lebih luas tentang hak asasi manusia dan evolusi hukum internasional, klaimnya relevan untuk menyusun argumen prinsipil: apabila korporasi—atau entitas kolektif—digunakan sebagai perisai untuk meniadakan pertanggungjawaban individu atas perbuatan salah, maka konsepsi tanggung jawab personal tetap dapat dituntut dalam horizon hukum Islam (Apandi et al., 2023). Sejalan dengan itu, dalam bidang hukum pidana Islam dan regulasi lingkungan di Indonesia, disebutkan bahwa hukum pidana Islam mengakui pertanggungjawaban korporasi yang diwakilkan oleh pengurusnya (Dewi, 2018). Pengakuan pertanggungjawaban melalui pengurus ini, dalam batas penjelasan sumber, memperlihatkan jalur konseptual bahwa "siapa yang bertindak" dan "siapa yang harus memikul konsekuensi" tetap dapat diarahkan pada pengendali/pengurus ketika korporasi menjadi medium tindakan (Dewi, 2018).

Dengan demikian, dari sumber yang tersedia dapat disusun tesis terbatas berikut: walaupun separate legal entity dan limited liability sebagai institusi modern diperdebatkan status fiqh-nya, terdapat benang merah pada orientasi Syariah—yakni penekanan pada integritas dan akuntabilitas—yang dapat dijadikan basis etis untuk menerima doktrin "penyingkapan tabir" sebagai koreksi atas penyalahgunaan bentuk korporasi (Apandi et al., 2023; Dewi, 2018; Fadel et al., 2024). Namun, bagaimana koreksi itu diformalkan—apakah melalui doktrin yudisial, norma statutori, atau rekonstruksi akad—tetap bergantung pada sistem hukum positif dan ijtihad normatif yang bekerja dalam yurisdiksi masing-masing (Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024; Harahap & Tumanggor, 2018).

________________________________________

5. Pelajaran dari Arab Saudi: Evolusi Corporate Disregard dalam Lingkungan yang Shariah-Informed

Kajian historis tentang Arab Saudi menunjukkan bahwa pembahasan piercing the corporate veil tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik antara pertimbangan Syariah dan kepastian struktur korporasi modern. Sumber tersebut menjelaskan bahwa di tingkat pengadilan rendah, putusan-putusan yang "mengandalkan semata-mata prinsip Syariah" pada umumnya mengizinkan piercing the corporate veil dan membebankan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham (Fadel et al., 2024). Akan tetapi, pengadilan yang lebih tinggi banyak membalik putusan-putusan tersebut dengan menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip hukum korporasi, termasuk limited liability (Fadel et al., 2024). Dinamika ini memperlihatkan dua hal sekaligus: pertama, prinsip Syariah dapat menjadi sumber argumentasi yang mendorong penyingkapan tabir ketika terdapat penyimpangan; kedua, sistem peradilan juga dapat menahan dorongan itu demi menjaga integritas desain korporasi yang berbasis entitas terpisah dan tanggung jawab terbatas (Fadel et al., 2024).

Sumber yang sama juga menguraikan contoh perkara dan praktik penerapan norma, serta menyimpulkan adanya kecenderungan kehati-hatian pengadilan dalam menerapkan pasal yang mendukung piercing, bahkan ketika keadaan faktual "memanggil" penerapan tersebut (Fadel et al., 2024). Dalam kerangka rekomendasi, studi itu menyarankan perbaikan kerangka piercing melalui penghindaran kesewenang-wenangan yudisial dan pengembangan ketentuan/pengertian statutori yang lebih jelas (Fadel et al., 2024). Bagi pembacaan "menurut hukum Islam", pelajaran utamanya bukan sekadar bahwa Syariah "menerima" atau "menolak" penyingkapan tabir, melainkan bahwa dalam praktik Shariah-informed governance terdapat kebutuhan menyeimbangkan tujuan etika Syariah—kejujuran, keadilan, transparansi—dengan kebutuhan kepastian company law modern (Fadel et al., 2024).

________________________________________

6. Pengalaman Malaysia: Entitas Terpisah, Perbankan Islam, dan Ruang untuk "Pengecualian"

Catatan mengenai entitas terpisah dalam Syariah dan penerapannya pada perbankan Islam di Malaysia memotret persoalan yang mirip dari sudut berbeda: institusi perbankan Islam beroperasi sebagai korporasi berdasarkan hukum perusahaan, tetapi pertanyaan tentang pengakuan prinsip entitas terpisah di bawah Syariah tetap menjadi problem teoretis yang penting (Ayub et al., 2020). Sumber ini menguraikan bahwa dalam tradisi common law terdapat banyak putusan yang menunjukkan kecenderungan hakim untuk "melewati" prinsip Salomon demi mencapai keadilan dengan mengangkat/menyingkap tabir korporasi, sekaligus menjelaskan bahwa pengangkatan tabir dibatasi—misalnya pada keadaan ketika perusahaan adalah "façade" (kedok) yang menyembunyikan fakta sebenarnya (Ayub et al., 2020). Lebih penting untuk konteks Syariah, sumber tersebut menyatakan bahwa kekhawatiran perusahaan digunakan untuk penghindaran hukum atau tujuan penipuan dapat ditangani dengan menerapkan "pengecualian" terhadap prinsip entitas terpisah, yakni melalui doktrin pengangkatan tabir (Ayub et al., 2020).

Dengan demikian, dari pengalaman yang dibahas sumber tersebut, dapat disusun konstruksi bahwa: (i) perbankan Islam—sebagai bisnis yang mengklaim keselarasan dengan prinsip Islam—tetap beroperasi dalam kerangka entitas terpisah yang ditetapkan oleh hukum perusahaan positif; dan (ii) ketika entitas terpisah dipakai untuk tujuan yang secara moral-hukum dipandang menyimpang—misalnya penipuan atau penghindaran hukum—maka "pengecualian" melalui lifting/piercing menjadi kandidat solusi untuk memulihkan rasa keadilan (Ayub et al., 2020). Konstruksi ini tidak otomatis menyelesaikan perdebatan fiqh tentang badan hukum, tetapi menunjukkan strategi kompromi: menerima entitas terpisah sebagai perangkat institusional, sambil membuka ruang piercing untuk menutup celah penyalahgunaan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai Syariah (Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024).

________________________________________

7. Sintesis Konseptual: Apa Arti "Piercing the Corporate Veil Menurut Hukum Islam" Berdasarkan Sumber yang Tersedia?

Berdasarkan sumber yang disediakan, pembahasan "menurut hukum Islam" dapat disintesiskan ke dalam dua model pembacaan yang berbeda namun dapat saling melengkapi.

Model pertama adalah model "korektif": separate legal entity dan limited liability diterima sebagai institusi hukum perusahaan modern—dan pada praktiknya digunakan oleh entitas bisnis yang berlabel Syariah—tetapi ia dipandang tidak bersifat mutlak karena dapat disalahgunakan, sehingga diperlukan koreksi melalui piercing untuk menegakkan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial yang dinyatakan sebagai orientasi Syariah dalam tata kelola bisnis (Anam, 2021; Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024). Dalam model ini, piercing berfungsi sebagai perangkat untuk mengembalikan keterkaitan antara kekuasaan/pengendalian dan pertanggungjawaban ketika korporasi digunakan untuk malfeasance, misappropriation, atau façade penipuan (Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024). Pengalaman Arab Saudi—di mana pengadilan rendah menerapkan piercing dengan bertumpu pada prinsip Syariah tetapi pengadilan tinggi menekankan kembali pentingnya limited liability—menunjukkan bahwa model korektif ini selalu berhadapan dengan kebutuhan menjaga kepastian struktur hukum korporasi (Fadel et al., 2024).

Model kedua adalah model "rekonstruktif": perdebatan fiqh tentang badan hukum dan limited liability tidak diselesaikan dengan sekadar menambahkan pengecualian, melainkan dengan menguji ulang akad dan relasi hukum yang mendasari korporasi. Sumber yang membahas kritik Nyazee menunjukkan bahwa apabila relasi pemegang saham–korporasi dipahami sebagai wakālah, maka limited liability dipandang tidak berlaku (Harahap & Tumanggor, 2018). Sejalan dengan itu, studi perbandingan corporate group menempatkan diskursus Syariah tentang kelompok perusahaan dalam kerangka sharikah yang didirikan atas akad wakālah, dan menyimpulkan bahwa kerangka ini tidak dapat begitu saja disubstitusikan dengan kerangka common law tanpa modifikasi (Anam, 2021). Dalam model ini, "penyingkapan tabir" dapat dipahami bukan semata sebagai pengecualian yang jarang, melainkan sebagai konsekuensi dari cara Syariah mengonstruksi relasi agensi/kemitraan yang bisa memperluas tanggung jawab ketika bentuk korporasi dipakai untuk tujuan menyimpang (Anam, 2021; Harahap & Tumanggor, 2018). Pernyataan bahwa dalam hukum Islam tidak ada "corporate veil" yang melindungi individu dari alamat norma memperkuat cara pandang yang menempatkan akuntabilitas individu sebagai pusat, setidaknya pada tataran prinsip (Apandi et al., 2023).

Dua model ini menyoroti nuansa yang perlu dicatat secara akademis: sumber-sumber yang tersedia tidak memberikan satu "kaidah fiqh" tunggal tentang piercing, melainkan memperlihatkan medan yang plural—antara penerimaan institusional atas korporasi modern, kebutuhan koreksi atas penyalahgunaan, dan perdebatan konseptual tentang dasar-dasar fiqh bagi entitas artifisial dan pembatasan tanggung jawab (Anam, 2021; Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024; Harahap & Tumanggor, 2018). Oleh karena itu, "piercing the corporate veil menurut hukum Islam"—berdasarkan sumber-sumber yang tersedia—lebih tepat dipahami sebagai (i) strategi memastikan akuntabilitas personal dalam tata kelola yang mengklaim keselarasan Syariah, dan/atau (ii) hasil rekonstruksi hubungan akad yang dapat menolak pembatasan tanggung jawab bila bertentangan dengan konstruksi agensi/kemitraan yang dipilih (Anam, 2021; Apandi et al., 2023; Fadel et al., 2024; Harahap & Tumanggor, 2018).

________________________________________

8. Parameter Operasional: Indikator Kapan Tabir Perseroan Layak Disingkap dan Relevansinya secara Syariah

Sumber-sumber yang tersedia memberikan beberapa indikator yang, meskipun sering dipaparkan dalam bahasa company law, dapat ditautkan secara terbatas dengan kebutuhan tata kelola yang disebut selaras Syariah—yakni kejujuran, keadilan, dan transparansi (Fadel et al., 2024).

Pertama, indikator "penipuan" atau perusahaan sebagai "façade" muncul sebagai basis penting untuk penyingkapan tabir dalam uraian kasus-kasus common law yang dirangkum oleh kajian Malaysia, yang menyatakan bahwa tabir pada prinsipnya hanya dapat disingkap ketika perusahaan adalah kedok yang menyembunyikan fakta sebenarnya (Ayub et al., 2020). Dalam literatur yang mengutip definisi kamus hukum, penipuan bahkan disebut secara eksplisit sebagai contoh ketika inkorporasi dilakukan semata-mata untuk melakukan fraud, sehingga imunitas normal pejabat/entitas korporasi dapat diabaikan (Kirana & Fitrahady, 2022; Sefriani, 2013; Suharto, 2020). Dalam kerangka Arab Saudi, doktrin ini dirumuskan sebagai alat untuk menahan penyimpangan seperti malfeasance atau misappropriation, yang dapat dipahami sebagai tindakan tercela yang merusak integritas tata kelola yang diletakkan sejalan dengan Syariah (Fadel et al., 2024).

Kedua, indikator "ketidakadilan" dan "penindasan/oppression" juga muncul dalam paparan kriteria dasar dan universal untuk menjatuhkan piercing, yang mencantumkan—antara lain—penipuan, ketidakadilan, penindasan, tidak terpenuhinya unsur hukum/ilegalitas, dominasi berlebihan, dan perusahaan sebagai alter ego pemegang saham mayoritas (Abdurrahman & Pujiyono, 2021; Suharto, 2020). Kriteria semacam ini penting sebagai perangkat pengendali karena sekaligus menegaskan bahwa tidak semua dominasi atau alter ego otomatis melahirkan penyingkapan tabir; diperlukan konteks penyalahgunaan bentuk korporasi yang dapat dibuktikan (Sefriani, 2013; Suharto, 2020). Dalam perspektif tata kelola yang dinyatakan selaras Syariah, orientasi pada keadilan dan kejujuran yang disebutkan secara eksplisit oleh kajian Arab Saudi memberikan alasan normatif untuk tidak membiarkan bentuk korporasi mengabadikan ketidakadilan melalui perlindungan limited liability yang disalahgunakan (Fadel et al., 2024).

Ketiga, indikator "relasi tanggung jawab melalui pengurus/pengendali" juga relevan karena sumber mengenai hukum pidana Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat diwakilkan kepada pengurusnya (Dewi, 2018). Dalam logika piercing, hal ini paralel dengan gagasan bahwa tindakan korporasi pada situasi tertentu dapat ditelusuri kepada manusia di balik pengambilan keputusan korporasi, sehingga beban ganti rugi atau konsekuensi hukum dapat diarahkan ke pihak yang mengendalikan/bertindak (Dewi, 2018; Sefriani, 2013; Suharto, 2020). Secara konseptual, pernyataan bahwa hukum Islam sejak awal mengalamatkan individu dan tidak ada "corporate veil" yang melindungi individu dari alamat tersebut memberi dukungan prinsipil bagi pemikiran bahwa "tabir" tidak boleh menjadi perangkat impunitas ketika terjadi kesalahan serius (Apandi et al., 2023; Dewi, 2018).

________________________________________

9. Implikasi Praktis bagi Aktivitas Bisnis Berbasis Syariah, Termasuk di Indonesia

Dalam praktik, entitas bisnis berbasis Syariah sering beroperasi sebagai korporasi modern dengan perangkat separate legal entity dan limited liability, sehingga isu piercing lebih sering hadir sebagai pertanyaan penegakan dan desain tata kelola ketimbang sekadar debat konseptual (Ayub et al., 2020; Cox, 2019; Fadel et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, sumber yang tersedia menegaskan bahwa UUPT mengatur pembatasan tanggung jawab pemegang saham—imunitas atas perikatan atas nama perseroan dan atas kerugian perseroan melebihi saham—tetapi juga mengenal kondisi ketika pembatasan itu dapat dikesampingkan melalui prinsip piercing the corporate veil (Cox, 2019; Efendi, 2020). Sumber lain juga menyatakan bahwa dalam rezim Indonesia, prinsip piercing dinyatakan secara eksplisit diatur dalam ketentuan UUPT—misalnya Pasal 3 ayat (2) jo. ketentuan lain yang dirujuk—sehingga tanggung jawab tidak hanya dapat dimintakan kepada perseroan, tetapi juga kepada pemegang saham dalam kondisi tertentu (Kirana & Fitrahady, 2022). Bagi entitas yang menekankan kepatuhan Syariah, dinamika ini dapat dibaca sebagai peluang institusional: ketika korporasi disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan yang disebut sebagai orientasi Syariah, maka perangkat piercing menawarkan jalur akuntabilitas yang tersedia dalam hukum positif (Fadel et al., 2024; Kirana & Fitrahady, 2022).

Akan tetapi, pengalaman Arab Saudi memperingatkan bahwa tanpa definisi dan standar yang jelas, penerapan piercing dapat memunculkan risiko ketidakpastian atau tuduhan judicial arbitrariness, sehingga perbaikan kerangka normatif—termasuk kejelasan ketentuan statutori—dipandang perlu (Fadel et al., 2024). Dalam konteks bisnis mikro/kecil atau perusahaan satu orang, sumber yang tersedia juga menekankan bahwa piercing dipahami sebagai konsep yang "akan selalu ada" dalam entitas berbentuk perseroan terbatas, dan bahkan ditekankan kebutuhan pelaporan keuangan dan audit untuk memastikan keteraturan dan mencegah penyalahgunaan (Kirana & Fitrahady, 2022). Dari sisi Syariah, jika tata kelola bisnis diproyeksikan selaras dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, maka penguatan kepatuhan internal dan pengawasan yang mencegah penyalahgunaan bentuk korporasi dapat dipahami sebagai cara mengurangi kebutuhan litigasi piercing sekaligus menjaga tujuan perlindungan pihak-pihak yang dirugikan (Fadel et al., 2024; Kirana & Fitrahady, 2022).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, piercing the corporate veil menurut hukum Islam tidak dapat dipadatkan menjadi satu kesimpulan tunggal "boleh/tidak boleh", karena (i) pengakuan Syariah/fiqh atas separate legal entity dan limited liability masih dipotret sebagai problem teoretis dan belum terselesaikan dalam sebagian diskursus—misalnya dalam konteks Malaysia dan kritik Nyazee—dan (ii) praktik negara yang menempatkan Syariah sebagai rujukan, misalnya Arab Saudi, menunjukkan ketegangan nyata antara dorongan penegakan akuntabilitas berbasis prinsip Syariah dan kebutuhan menjaga prinsip dasar hukum korporasi modern seperti limited liability (Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024; Harahap & Tumanggor, 2018).

Meski demikian, sumber-sumber tersebut cukup untuk mendukung sintesis bahwa doktrin piercing/corporate disregard dapat dipahami sebagai instrumen akuntabilitas yang selaras dengan orientasi Syariah pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, terutama ketika korporasi dipakai sebagai kedok penipuan atau sarana penyalahgunaan (malfeasance/misappropriation) (Ayub et al., 2020; Fadel et al., 2024). Pada level yang lebih rekonstruktif, sebagian argumentasi fiqh yang dirujuk—misalnya melalui konstruksi wakālah—bahkan mempersoalkan validitas limited liability itu sendiri, yang secara konseptual dapat membuat tuntutan tanggung jawab personal menjadi lebih mudah dijustifikasi ketika ada penyimpangan (Anam, 2021; Apandi et al., 2023; Harahap & Tumanggor, 2018).

Karena itu, kontribusi paling konsisten dari perspektif Syariah—sejauh ditunjukkan oleh sumber yang tersedia—adalah mengarahkan doktrin ini agar tidak sekadar menjadi teknik litigasi, melainkan bagian dari ekosistem tata kelola yang memastikan bentuk korporasi tidak menjadi perangkat impunitas atas perbuatan salah (Apandi et al., 2023; Dewi, 2018; Fadel et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdurrahman, A., & Pujiyono, P. (2021). Politik hukum doktrin piercing the corporate veil pada pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(2), 250. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.29832

Anam, M. C. (2021). Pertanggungjawaban direksi dan komisaris dalam kepailitan berdasarkan prinsip pierching the corporate veil. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 52–58. https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.64

Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan prinsip piercing the corporate veil dalam kasus forced delisting. Jurnal USM Law Review, 6(2), 796–811. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076

Ayub, Z. A., Yusoff, Z. M., & Azrae, A. N. (2020). Separate legal entity under Syariah law and its application on Islamic banking in Malaysia: A note. International Journal of Banking and Finance, 6. https://doi.org/10.32890/ijbf.6.2.2009.8394

Cox, N. (2019). Introduction. https://doi.org/10.4337/9781788970853.00005

Dewi, S. (2018). Prinsip piercing the corporate veil dalam perseroan terbatas dihubungkan dengan good corporate governance. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 252–266. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1439

Efendi, A. (2020). Prospek perseroan pemegang saham tunggal tanpa perkecualian untuk kemudahan bisnis. Veritas et Justitia, 6(2), 343–369. https://doi.org/10.25123/vej.3694

Fadel, M., Perera, S., Yan, M., & Barrio, F. (2024). Shariah and corporate conduct: Tracing the evolution of corporate disregard in Saudi Arabia through historical perspectives. International Journal of Religion, 5(12), 1550–1563. https://doi.org/10.61707/e1cbys52

Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2018). Penerapan asas piercing the corporate veil: Perspektif tanggung jawab direksi perseroan terbatas. Jurnal Nuansa Kenotariatan, 1(1), 45. https://doi.org/10.31479/jnk.v1i1.65

Kirana, N. N., & Fitrahady, K. F. (2022). Analisis tanggung jawab direksi perusahaan terhadap wanprestasi kaitannya dengan prinsip piercing the corporate veil. Commerce Law, 2(2). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i2.2045

Sefriani. (2013). Status hukum aset perusahaan negara dalam hukum internasional. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(3), 515. https://doi.org/10.22146/jmh.16116

Suharto, A. R. (2020). Prinsip piercing the corporate veil pada perseroan terbatas sebagai badan hukum. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum, 6(2). https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.52