01642 - Pihak Ketiga Dalam Hukum Islam: Konsep, Fungsi, Dan Perlindungan Dalam Praktik Hukum Di Indonesia

Third Party in Islamic Law: Concept, Function, and Protection in Legal Practice in Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konsep pihak ketiga dalam hukum Islam sebagaimana diartikulasikan dan diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia, mencakup ranah muamalah, hukum keluarga, dan penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan yuridis-normatif dengan analisis literatur hukum Islam dan regulasi positif Indonesia, kajian ini menemukan bahwa pihak ketiga dalam hukum Islam tidak sekadar "orang luar yang kebetulan terdampak", melainkan kategori yuridis-moral yang dapat hadir dalam tiga bentuk: (1) pihak luar yang terikat secara sah bila "tersangkut" dan syarat transparansi terpenuhi, sebagaimana tampak dalam perjanjian perkawinan; (2) pihak yang memiliki fungsi substantif dalam akad muamalah, seperti penjamin dalam kafalah, wakil dalam wakalah, penerima pemindahan utang dalam hiwalah, kreditur baru dalam subrogasi, dan platform dalam fintech syariah; serta (3) pihak penengah atau penyelesai sengketa, seperti mediator, hakam, dan arbiter, maupun pihak yang harus dilindungi ketika putusan atau eksekusi merugikan haknya. Prinsip yang melandasi seluruh konstruksi tersebut adalah larangan merugikan pihak ketiga, kepastian melalui publisitas/pencatatan, dan orientasi kemaslahatan serta maqasid syariah. Kajian ini menegaskan bahwa kebebasan para pihak dalam membuat akad tidak boleh menjadi sarana memindahkan beban atau menghilangkan hak pihak luar; perangkat normatif dan prosedural harus memastikan pihak ketiga—sejauh tersangkut—mendapat kepastian, akses perlindungan, dan perlakuan yang adil.

Kata kunci: pihak ketiga; hukum Islam; akad; perjanjian perkawinan; maqasid syariah; mediasi; kafalah

________________________________________

ABSTRACT

This article examines the concept of third parties in Islamic law as articulated and implemented in Indonesian legal practice, encompassing the domains of muamalah, family law, and dispute resolution. Through a juridical-normative approach with analysis of Islamic legal literature and Indonesian positive regulations, this study finds that third parties in Islamic law are not merely "outsiders who happen to be affected", but rather a juridical-moral category that may appear in three forms: (1) external parties who are legitimately bound when "implicated" and transparency requirements are met, as reflected in marriage agreements; (2) parties with substantive functions in muamalah contracts, such as guarantors in kafalah, agents in wakalah, debt transferees in hiwalah, new creditors in subrogation, and platforms in sharia fintech; and (3) neutral intermediaries or dispute resolvers, such as mediators, hakam, and arbitrators, as well as parties who must be protected when judgments or enforcement actions prejudice their rights. The principles underlying all these constructions are the prohibition against harming third parties, certainty through publicity and registration, and orientation toward maslahah and maqasid al-shariah. This study affirms that the freedom of contracting parties must not become a vehicle for transferring burdens or eliminating the rights of outsiders; normative and procedural instruments must ensure that third parties—insofar as they are implicated—receive certainty, access to protection, and fair treatment.

Keywords: third party; Islamic law; contract (akad); marriage agreement; maqasid al-shariah; mediation; kafalah

________________________________________

Diterima: [Tanggal] | Direvisi: [Tanggal] | Diterbitkan: [Tanggal]

DOI: [doi.org/xxx]

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum Islam—terutama pada ranah muamalah dan hukum keluarga—suatu perjanjian (akad) atau perkara umumnya dipahami sebagai relasi hukum yang dibangun oleh para pihak yang bersepakat; namun konsekuensinya sering meluas sehingga menyentuh kepentingan orang lain yang tidak menandatangani akad atau tidak menjadi pihak berperkara. Dalam konteks inilah istilah pihak ketiga menjadi penting untuk menjelaskan siapa "orang luar" yang dapat ikut terikat, dirugikan, atau justru dilindungi oleh sebuah akad atau putusan, baik melalui mekanisme internal hukum Islam maupun melalui pengaturan positif di Indonesia yang mengintegrasikan norma-norma Islam—misalnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan norma ekonomi syariah. Basis konseptual tentang akad sebagai perjanjian atau komitmen yang berimplikasi hukum, serta kebutuhan menjaga keadilan dan kemaslahatan, menjadi landasan untuk menempatkan pihak ketiga secara proporsional dalam bangunan hukum Islam (Chintya, 2023; Irawan, 2022; Mumin et al., 2024; Satrio et al., 2020).

Di Indonesia, pembahasan pihak ketiga dalam perkara-perkara yang bernuansa Islam sering tampil sangat eksplisit dalam pengaturan perjanjian perkawinan—yang diakui dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI—karena teks normatifnya memang menyebut bahwa isi perjanjian dapat berlaku terhadap pihak ketiga "sepanjang pihak ketiga tersangkut" serta melarang perubahan yang merugikan pihak ketiga (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Hafis et al., 2023; Hasan et al., 2022; Sumirat, 2020). Selain itu, dalam penyelesaian sengketa, pihak ketiga juga muncul sebagai mediator, hakam, atau arbiter (tahkim) yang posisinya bukan pihak bersengketa, tetapi berfungsi mendamaikan atau memutus sengketa (Arifin et al., 2024; Maulana & Kelib, 2022; Rakman & Syufa'at, 2023; Sunarto, 2019). Pada bidang ekonomi syariah, pihak ketiga juga hadir sebagai penjamin (kafalah), penerima pemindahan utang (hiwalah), atau pihak yang mengambil alih piutang (subrogasi), yang kesemuanya menunjukkan bagaimana hukum Islam mengenali bentuk-bentuk keterlibatan "orang lain" di luar dua pihak utama dalam transaksi (M. I. M. I. Arifin, 2022; Harahap & Sudiarti, 2021; Mustafa et al., 2023; Yunus & Raharto, 2022).

________________________________________

B. KERANGKA KONSEPTUAL: SIAPA "PIHAK KETIGA" DAN BAGAIMANA IA "TERSANGKUT"

Secara konseptual, akad dalam hukum Islam kerap diposisikan sebagai padanan perjanjian dalam hukum Indonesia; ia dibentuk oleh pertautan ijab dan qabul serta menghasilkan akibat hukum bagi para pihak (Irawan, 2022; Satrio et al., 2020). Dari titik ini, "pihak ketiga" dapat dipahami sebagai orang atau badan yang tidak termasuk para pihak pembuat akad atau tidak menjadi pihak langsung dalam perkara, tetapi "tersangkut" karena: (i) menjadi objek atau penerima dampak hubungan hukum; (ii) menjadi perantara yang dibutuhkan dalam pelaksanaan; atau (iii) memiliki kepentingan yang dapat dirugikan oleh akibat hukum akad atau putusan. Pemahaman bahwa akibat hukum perjanjian dapat menyentuh pihak ketiga juga dikenal dalam pembahasan perjanjian di Indonesia—misalnya melalui pengecualian bahwa perjanjian dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga—yang kemudian menjadi jembatan analitis untuk membaca praktik muamalah dan sengketa syariah kontemporer (Satrio et al., 2020).

Dalam praktik peradilan dan regulasi keluarga Islam di Indonesia, frasa "berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut" secara eksplisit muncul sebagai rumusan normatif terkait perjanjian perkawinan (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Hafis et al., 2023; Hasan et al., 2022; Sumirat, 2020). Rumusan tersebut sekaligus menegaskan dua hal: pertama, tidak setiap pihak ketiga otomatis terikat; kedua, keterikatan itu mensyaratkan adanya "ketersangkutan" (relevansi kepentingan atau hubungan hukum) dan mekanisme pengesahan atau publisitas yang memadai agar pihak ketiga tidak dirugikan secara sepihak (Afrianto & Fahmi, 2023; Arsawan, 2023; Pakpahan et al., 2023). Dengan demikian, diskursus pihak ketiga dalam "hukum Islam operasional" di Indonesia bukan sekadar teori, tetapi terhubung langsung dengan isu perlindungan kepentingan, kepastian hukum, dan pencegahan mudarat—yang dalam literatur hukum Islam juga sering dirumuskan melalui orientasi kemaslahatan dan tujuan syariah (maqasid) (A'yun & Hidayatullah, 2023; Chintya, 2023; Sunarto, 2019).

________________________________________

C. PEMBAHASAN

1. Pihak Ketiga dalam Akad Muamalah: Penjamin, Wakil, Pengalih Utang, dan "Pihak Luar" yang Menghubungkan Transaksi

a. Pihak Ketiga sebagai Penjamin (Kafalah) dan Pelindung Risiko

Dalam ekonomi syariah, kafalah dipahami sebagai jaminan dari penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain, yang secara konseptual menempatkan penjamin sebagai "pihak ketiga" yang ikut memikul konsekuensi apabila pihak utama wanprestasi (M. I. M. I. Arifin, 2022). Literatur perbankan syariah juga menegaskan bahwa kafalah bukan hanya melindungi bank dari risiko gagal bayar, tetapi juga memberi perlindungan kepada pihak ketiga dan menyelamatkan mereka dari risiko yang timbul akibat wanprestasi atau pelepasan kewajiban tertentu (Harahap & Sudiarti, 2021). Dengan kata lain, keberadaan pihak ketiga dalam kafalah bukan aksesori belaka, melainkan mekanisme syariah untuk mengelola risiko dan memastikan pemenuhan prestasi dalam hubungan utang-piutang yang melibatkan lebih dari dua kepentingan (M. I. M. I. Arifin, 2022; Harahap & Sudiarti, 2021).

b. Pihak Ketiga dalam Wakalah dan Praktik Transaksi "Berantai" (Termasuk Jual-Beli Online)

Akad wakalah didefinisikan sebagai pelimpahan kekuasaan atau pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu (Harahap & Sudiarti, 2021). Dalam konteks muamalah kontemporer seperti jual-beli online—termasuk skema dropship—wakalah dipakai untuk menjelaskan posisi pihak yang mewakilkan (principal), pihak yang menerima kuasa (wakil), dan pihak luar yang menjadi lawan transaksi, misalnya pembeli atau pemasok (Harahap & Sudiarti, 2021; Suyudi, 2021). Kerangka ini memperlihatkan bahwa pihak ketiga dapat muncul sebagai: (i) penerima kuasa yang bertindak untuk pihak utama; atau (ii) pihak luar yang bertransaksi dengan wakil namun dampaknya kembali kepada pihak yang memberi kuasa (Harahap & Sudiarti, 2021; Suyudi, 2021). Karena itu, isu tanggung jawab dan perlindungan pihak ketiga—misalnya pembeli yang dirugikan—akan bergantung pada konstruksi akad yang digunakan dan apakah terdapat kelalaian dalam pelaksanaan kuasa (Suyudi, 2021).

c. Pihak Ketiga dalam Pemindahan Utang/Piutang (Hiwalah) dan Pengalihan Kredit

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pemindahan utang (hiwalah) dipahami sebagai pemindahan utang-piutang dari satu pihak kepada pihak lain, sehingga memerlukan keterlibatan lebih dari dua subjek: pihak asal dan pihak penerima pemindahan (Mustafa et al., 2023). Literatur perbankan syariah juga menggambarkan skema hawalah/hiwalah dalam beberapa bentuk, termasuk situasi ketika utang nasabah kepada bank beralih kepada pihak ketiga (hiwalah al-dain) atau ketika piutang dipindahkan sehingga terjadi pergantian pihak yang berpiutang (Harahap & Sudiarti, 2021). Model-model ini menegaskan bahwa dalam muamalah, pihak ketiga bukan hanya "pihak yang terpengaruh", tetapi dapat menjadi subjek baru yang secara sah menggantikan posisi salah satu pihak dalam hubungan utang-piutang (Harahap & Sudiarti, 2021; Mustafa et al., 2023).

Keterkaitan pihak ketiga dengan kekuatan pembuktian dan akibat hukum juga tampak pada pembahasan pengalihan debitur (oper kredit) di bawah tangan, yang menyoroti bahwa suatu akta di bawah tangan dapat tidak memiliki kekuatan terhadap pihak ketiga kecuali memenuhi syarat tertentu, misalnya pengesahan atau pembukuan (Mustafa et al., 2023). Ini memperlihatkan benang merah penting: pengaturan formalitas dan pembuktian seringkali dimaksudkan agar pihak ketiga tidak dirugikan oleh perjanjian yang tidak transparan atau tidak memenuhi standar legal (Mustafa et al., 2023; Pakpahan et al., 2023).

d. Pihak Ketiga dalam Subrogasi: Lahirnya Kreditur Baru

Dalam praktik subrogasi, penelitian tentang subrogasi dari perspektif hukum positif dan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa subrogasi memunculkan kreditur baru, yakni pihak ketiga yang menggantikan kreditur lama sebagai pihak yang berpiutang dan berhak atas pelunasan (Yunus & Raharto, 2022). Konsekuensinya, debitur tetap wajib membayar, tetapi kepada kreditur baru (pihak ketiga) sesuai mekanisme pengalihan piutang yang terjadi (Yunus & Raharto, 2022). Dari sudut "pihak ketiga", subrogasi penting karena menunjukkan transformasi status: pihak yang semula "di luar" relasi awal dapat menjadi pusat hubungan hukum yang baru dan menentukan arah pemenuhan kewajiban (Harahap & Sudiarti, 2021; Yunus & Raharto, 2022).

e. Pihak Ketiga pada Rahn/Gadai: Penitipan Objek Jaminan melalui Pihak Lain

Dalam pembahasan rahn/gadai pada dinamika perikatan syariah, disebutkan bahwa menurut rumusan Pasal 1150 KUHPerdata, gadai terkait penyerahan barang bergerak sebagai jaminan dan barang itu dapat diserahkan kepada kreditor atau melalui pihak ketiga atas nama kreditor (Billah, 2024). Walaupun rujukan ini berasal dari hukum perdata, kutipan tersebut membantu menunjukkan bahwa struktur jaminan—termasuk dalam praktik yang dibandingkan dengan rahn—dapat melibatkan pihak ketiga sebagai pemegang atau penitip objek jaminan untuk kepentingan hubungan utang-piutang (Billah, 2024). Hal ini relevan dengan ide perlindungan dan tata kelola risiko pada transaksi, yang juga ditekankan dalam pembahasan eksekusi sita jaminan ekonomi syariah agar tidak merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi pokok (Abdullah et al., 2023; Billah, 2024).

f. Pihak Ketiga dalam Fintech Syariah Peer-to-Peer Lending: Platform sebagai Perantara Berujrah

Pada layanan fintech syariah peer-to-peer lending, penelitian menekankan relasi tiga pihak: lender, borrower, dan platform startup; bahkan disebutkan bahwa klausul perjanjian sering menempatkan "pihak ketiga" (platform) sebagai pihak yang memperoleh ujrah/fee dari marketplace digital yang disediakan (Ferdiana, 2024). Kerangka ini menegaskan karakter khas transaksi digital: pihak ketiga tidak hanya "terpengaruh", tetapi dirancang sebagai intermediary yang memperoleh hak ekonomi (ujrah) dan menjalankan fungsi tata kelola hubungan hukum antarpengguna (Ferdiana, 2024). Pada titik ini, pembacaan "pihak ketiga" menjadi semakin kompleks karena ia dapat sekaligus menjadi perantara kontraktual dan entitas yang harus dipastikan kepatuhan akadnya agar tidak memunculkan gharar atau praktik yang bertentangan dengan syariah (Ferdiana, 2024; Mumin et al., 2024).

________________________________________

2. Pihak Ketiga dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perjanjian Perkawinan, Publisitas, dan Larangan Merugikan Pihak Luar

a. Perjanjian Perkawinan dan Asas "Mengikat Pihak Ketiga Sepanjang Tersangkut"

Dalam regulasi Indonesia yang mengintegrasikan hukum Islam melalui UU Perkawinan dan KHI, perjanjian perkawinan digambarkan sebagai perjanjian tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan pencatat perkawinan; setelah pengesahan, isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Hafis et al., 2023; Sumirat, 2020). Rumusan yang sama muncul dalam berbagai pembahasan perjanjian perkawinan yang menekankan bahwa perubahan perjanjian hanya dimungkinkan jika disetujui kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Hasan et al., 2022; Sumirat, 2020). Dengan demikian, "pihak ketiga" dalam hukum keluarga bukan konsep abstrak: ia secara eksplisit dijadikan batas etis-yuridis agar otonomi kontraktual suami-istri tidak digunakan untuk menggeser risiko atau menghilangkan hak-hak orang luar yang memiliki hubungan kepentingan, misalnya kreditur, mitra usaha, atau pihak lain yang berkepentingan dengan status harta (Iswantoro, 2019; Ngadimah, 2017).

b. Masalah Publisitas/Pencatatan: Kapan Pihak Ketiga Dianggap Terikat atau Tidak Terikat

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa persoalan besar perjanjian perkawinan terkait pihak ketiga adalah publisitas atau pencatatan. Disebutkan bahwa sepanjang belum ada ketentuan pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung, pencatatan dapat tidak dilakukan; dan bila perjanjian belum dicatat, maka ia tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku di antara para pihak (Pakpahan et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang perjanjian tidak dipoligami juga menegaskan bahwa jika perjanjian belum didaftarkan dan pihak ketiga tidak mengetahui, maka tidak ada akibat hukum terhadap pihak ketiga (Afrianto & Fahmi, 2023). Pada aras praktis, perhatian ini juga mendorong gagasan kehati-hatian notaris—bahkan disarankan adanya pengumuman kehendak di surat kabar—agar kepentingan pihak ketiga terlindungi dan untuk menghindari sengketa jika pihak ketiga merasa dirugikan (Arsawan, 2023). Sisi normatifnya tegas: apabila akta notaris merugikan pihak ketiga, maka akta tersebut dapat dipandang batal demi hukum, dan notaris berpotensi digugat (Arsawan, 2023).

c. Dinamika Pascaputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Peluang Post-Nuptial Agreement dan Potensi Ketidakpastian bagi Pihak Ketiga

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 kerap dipahami membuka ruang perjanjian perkawinan yang dibuat "selama dalam ikatan perkawinan" dengan persetujuan bersama serta pengesahan oleh pencatat perkawinan atau notaris, dan dalam rumusan tertentu disebutkan bahwa isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang tersangkut (Hafis et al., 2023). Namun, kajian lain menunjukkan adanya isu ketidakpastian dan kebutuhan sinkronisasi, misalnya perdebatan tentang bagaimana "disahkan oleh" dimaknai dan bagaimana asas publisitas dipenuhi agar perjanjian juga efektif terhadap pihak ketiga (Pakpahan et al., 2023). Bahkan, penelitian tentang akibat hukum perubahan perjanjian perkawinan mengaitkan perubahan-perubahan regulatif dengan konsekuensi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak pada relasi harta bersama serta pembagian warisan (Hafis et al., 2023). Dari perspektif pihak ketiga, situasi ini krusial: semakin "longgar" ruang pembentukan atau perubahan perjanjian, semakin besar pula kebutuhan mekanisme yang mencegah pihak ketiga menjadi korban perubahan status harta yang tidak transparan (Arsawan, 2023; Pakpahan et al., 2023).

________________________________________

3. Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Sengketa: Mediator, Hakam, Arbiter, dan Pihak Luar yang Terdampak Eksekusi

a. Mediasi dan Tahkim: Pihak Ketiga Netral sebagai Penengah

Literatur menegaskan bahwa mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa (I. Z. Arifin et al., 2024). Dalam perspektif hukum Islam, mediasi kerap dipadankan dengan tahkim dan berada dalam rumpun makna shulh (akad damai), yakni upaya mencapai perdamaian melalui perundingan dan kesepakatan (I. Z. Arifin et al., 2024). Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)—negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase—juga menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa di luar litigasi telah dikenal sejak masa Rasulullah, termasuk Nabi berperan sebagai mediator dan pembenaran terhadap arbitrase yang dilakukan tokoh tertentu (Rakman & Syufa'at, 2023). Dalam pengaturan di Indonesia, mediasi di pengadilan—termasuk Pengadilan Agama—diposisikan sebagai tahapan penting untuk mendamaikan para pihak, sehingga "pihak ketiga" (mediator) menjadi instrumen prosedural untuk mencapai perdamaian dan efisiensi penyelesaian perkara (Suganda, 2022; Sunarto, 2019).

Fungsi pihak ketiga sebagai penengah juga tampil dalam konteks perceraian: mediasi dipahami sebagai proses negosiasi dengan pihak ketiga yang netral untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (Sunarto, 2019). Secara maqasid, mediasi dipandang dapat melindungi tujuan syariah tertentu, misalnya menjaga keturunan (hifz al-nasl), karena mencegah kerusakan rumah tangga yang lebih luas (Sunarto, 2019). Dengan demikian, pihak ketiga dalam mediasi tidak sekadar "fasilitator teknis", tetapi bagian dari desain normatif untuk meminimalkan mudarat dan memaksimalkan kemaslahatan (Chintya, 2023; Sunarto, 2019).

b. Hakam dalam Konflik Rumah Tangga: Pihak Ketiga untuk Perlindungan dan Penyelesaian

Dalam pembahasan perlindungan perempuan korban KDRT perspektif maqasid syariah, disebutkan adanya pihak ketiga (hakam) untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri; bila hakam tidak dapat mencegah kekerasan, maka keputusan diserahkan kepada hakim (pengadilan) untuk perlindungan lebih lanjut (Wicaksono & Ashari, 2024). Ini menguatkan konsep bahwa dalam hukum keluarga Islam, pihak ketiga dapat menjadi mekanisme protektif ketika relasi internal suami-istri sudah tidak mampu mengelola konflik secara aman dan adil (Sunarto, 2019; Wicaksono & Ashari, 2024). Dengan demikian, "pihak ketiga" di sini bukan pihak yang terdampak secara pasif, melainkan perangkat institusional atau komunal untuk mengintervensi demi keselamatan dan keadilan (Wicaksono & Ashari, 2024).

c. Arbitrase (Tahkim) dan Arbiter sebagai Pihak Ketiga yang Dipilih secara Sukarela

Dalam kajian arbitrase perbankan Islam, ditegaskan bahwa dua unsur arbitrase dan tahkim adalah adanya dua atau lebih pihak yang bersengketa dan menyerahkan kasus mereka kepada pihak ketiga secara sukarela yang disebut hakam/arbiter (Maulana & Kelib, 2022). Ini menandakan bahwa pihak ketiga dalam arbitrase memiliki posisi yang berbeda dari mediator: ia berfungsi mengadili atau memutus berdasarkan mandat para pihak dan kerangka hukum yang disepakati (Maulana & Kelib, 2022; Rakman & Syufa'at, 2023). Karena itu, status "pihak ketiga" dalam tahkim/arbitrase sangat terkait dengan legitimasi kesepakatan (klausula arbitrase) dan kebutuhan agar mekanisme yang dipilih tetap sejalan dengan prinsip syariah (Maulana & Kelib, 2022; Rakman & Syufa'at, 2023).

d. Pihak Ketiga sebagai Subjek yang Dirugikan Putusan/Eksekusi: Perlawanan (Derden Verzet) dan Perlindungan Hak

Dalam sengketa harta bersama, kajian tentang perlawanan eksekusi pihak ketiga menegaskan bahwa pihak ketiga adalah pihak luar dari pokok perkara utama, tetapi dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) jika hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan yang menyangkut harta pihak ketiga (Analiansyah & Rudanto, 2017). Dengan merujuk pada konstruksi bahwa pada asasnya putusan mengikat para pihak—namun pihak ketiga diberi jalur perlawanan bila dirugikan—studi tersebut menunjukkan bagaimana sistem peradilan mengakui bahwa dampak putusan dapat menembus "batas para pihak" dan karena itu perlu koreksi prosedural untuk menjaga keadilan (Analiansyah & Rudanto, 2017). Pada bidang ekonomi syariah, misalnya eksekusi sita jaminan atau hak tanggungan, juga ditegaskan bahwa proses eksekusi bisa menghadapi tantangan dari debitur atau pihak ketiga, dan prinsip kepentingan umum menuntut agar jaminan eksekusi tidak merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi (Abdullah et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa "pihak ketiga" juga merupakan kategori penting dalam hukum acara atau eksekusi: ia dapat menjadi pemilik hak yang harus dilindungi ketika benda jaminan atau harta yang dieksekusi ternyata terkait kepentingannya (Abdullah et al., 2023; Analiansyah & Rudanto, 2017).

________________________________________

4. Pihak Ketiga dalam Kewarisan: Hubungan Ahli Waris dengan Pihak Luar dan Peran Pihak Ketiga sebagai Penengah

Dalam kajian peralihan harta pada anak asuh dan isu pewarisan, dijelaskan definisi hukum waris yang bukan hanya mengatur peralihan harta peninggalan kepada ahli waris, tetapi juga mengatur hubungan para ahli waris "dengan pihak ketiga" (Aminah, 2021). Rumusan ini penting karena menunjukkan bahwa kewarisan dapat memunculkan hubungan kebendaan dan kewajiban yang tidak berhenti pada ahli waris semata, melainkan dapat berdampak pada pihak luar—misalnya pihak yang berpiutang, pihak yang menguasai benda, atau pihak yang terkait perbuatan hukum pewaris atau ahli waris (Aminah, 2021). Dalam konteks pluralisme hukum waris di Indonesia—Islam, adat, BW—pilihan rezim dan praktik pembagian dapat memicu polemik dan sengketa yang pada akhirnya bisa menyeret pihak-pihak di luar inti keluarga, terutama ketika ada klaim atas harta, utang, atau legalitas peralihan (Aminah, 2021; Permata & Ali, 2022; Soleman et al., 2022).

Pada wilayah penyelesaian sengketa waris yang berkelindan antara norma normatif, yuridis, dan adat, peran pihak ketiga sebagai mediator juga disorot: mediasi dipahami sebagai proses melibatkan pihak ketiga untuk memperoleh jalan tengah, dan dalam Islam konsep ini dekat dengan tahkim/shulh (I. Z. Arifin et al., 2024). Kajian mediasi pada sengketa kewarisan—misalnya terkait anak bawaan—menekankan unsur kerelaan (ridho) dan mencari titik temu antara norma yang berbeda melalui peran penengah (I. Z. Arifin et al., 2024). Dengan demikian, pihak ketiga dalam kewarisan dapat hadir dalam dua bentuk: (i) sebagai pihak luar yang tersangkut akibat hubungan kebendaan atau utang piutang pewaris; dan (ii) sebagai penengah (mediator) yang membantu mencegah konflik berkepanjangan (Aminah, 2021; I. Z. Arifin et al., 2024).

________________________________________

5. Prinsip Umum Perlindungan Pihak Ketiga: Tidak Merugikan, Menjaga Kepastian, dan Orientasi Kemaslahatan

Dari berbagai bidang di atas, benang merah yang konsisten adalah bahwa pengakuan terhadap pihak ketiga bergerak pada dua sumbu: (a) pengakuan keterlibatan fungsional—misalnya penjamin, wakil, arbiter, mediator; dan (b) perlindungan terhadap dampak—misalnya pihak ketiga yang tersangkut harta, jaminan, atau eksekusi. Dalam hukum keluarga, larangan merugikan pihak ketiga menjadi syarat eksplisit perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Hasan et al., 2022; Sumirat, 2020). Dalam praktik post-nuptial agreement pascaputusan MK, isu publikasi atau pencatatan juga ditekankan agar pihak ketiga tidak terikat secara tidak adil dan tidak menanggung ketidakpastian status harta (Arsawan, 2023; Pakpahan et al., 2023). Dalam sengketa atau eksekusi ekonomi syariah, prinsip mempertimbangkan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak ketiga ditegaskan sebagai bagian dari prinsip-prinsip sita jaminan (Abdullah et al., 2023).

Seluruh konstruksi tersebut dapat dibaca selaras dengan gagasan kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Literatur tentang kemaslahatan menyatakan bahwa maslahah dipandang sebagai tujuan akhir pensyariatan, dan tujuan syara' mencakup perlindungan terhadap lima hal, termasuk harta (Chintya, 2023). Pembahasan perjanjian perkawinan dari perspektif maslahah juga mengaitkannya dengan maqasid—misalnya hifz al-mal/menjaga harta—sehingga larangan merugikan pihak ketiga dapat dipahami sebagai cara mencegah mudarat sosial-ekonomi yang meluas dari pengaturan internal keluarga (A'yun & Hidayatullah, 2023; Chintya, 2023). Pada ranah mediasi, kewajiban atau keharusan mediasi di pengadilan juga dipahami sejalan dengan maqasid karena mengupayakan perdamaian dan meminimalkan kerusakan relasi sosial (Rakman & Syufa'at, 2023; Sunarto, 2019). Dengan demikian, pihak ketiga dalam hukum Islam—sebagaimana tercermin dalam praktik hukum Islam di Indonesia—tidak hanya "orang luar yang kebetulan terdampak", tetapi kategori yuridis-moral yang harus diidentifikasi, diberi akses perlindungan, dan bila perlu dilibatkan sebagai perangkat penyelesaian agar tujuan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan dapat tercapai (Abdullah et al., 2023; Analiansyah & Rudanto, 2017; Chintya, 2023).

________________________________________

D. PENUTUP

"Pihak ketiga" menurut horizon hukum Islam—khususnya dalam artikulasi dan implementasi di Indonesia—mencakup tiga spektrum. Pertama, pihak luar yang ikut terikat bila ia "tersangkut" secara sah dan transparan, misalnya pada perjanjian perkawinan yang disahkan dan memenuhi syarat tidak merugikan pihak ketiga (Hafis et al., 2023; Pakpahan et al., 2023; Sumirat, 2020). Kedua, pihak ketiga yang memiliki fungsi dalam akad muamalah: penjamin (kafalah), wakil (wakalah), penerima pemindahan utang (hiwalah), kreditur baru (subrogasi) (M. I. M. I. Arifin, 2022; Harahap & Sudiarti, 2021; Mustafa et al., 2023; Yunus & Raharto, 2022). Ketiga, pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesai sengketa—mediator, hakam, arbiter—atau sebagai subjek yang harus dilindungi ketika putusan atau eksekusi merugikan haknya (derden verzet, tantangan pihak ketiga dalam eksekusi jaminan) (Abdullah et al., 2023; Analiansyah & Rudanto, 2017; I. Z. Arifin et al., 2024; Maulana & Kelib, 2022).

Keseluruhan spektrum ini menegaskan satu prinsip yang sangat kuat: kebebasan para pihak dalam membuat akad dan menyelesaikan sengketa tidak boleh menjadi pintu masuk untuk memindahkan beban, menutupi informasi, atau menghilangkan hak-hak pihak luar. Sebaliknya, perangkat normatif dan prosedural harus memastikan bahwa pihak ketiga—sejauh "tersangkut"—mendapat kepastian, akses perlindungan, dan perlakuan yang adil (Abdullah et al., 2023; Arsawan, 2023; Pakpahan et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. D., Sururie, R. W., & Mukhlas, O. S. (2023). Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon pada Prosedur Eksekusi Sita Jaminan Perkara Murabahah. Strata Social and Humanities Studies, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.99

Afrianto, F., & Fahmi, M. N. (2023). Perjanjian Tidak Dipoligami dalam Pernikahan Menurut Mazhab Syafii dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa, 13(1), 39–55. https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol13.iss1.383

Alimuddin, A., & Muhammadong, M. (2023). Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(10), 3839–3852. https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5227

Aminah, S. (2021). Perspektif Hukum Islam: Peralihan Harta ke Anak Asuh dari Orang Tua Asuh. Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia (JPAII), 2(2), 19–22. https://doi.org/10.37251/jpaii.v2i2.592

Analiansyah, A., & Rudanto, R. (2017). Perlawanan Eksekusi Pihak Ketiga terhadap Perkara Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 0257/Pdt.G/2015/MS.Bna). Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 1(2), 372. https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2386

Arifin, I. Z., Azizah, L. N., Raharjo, D. G., D, K. S. A., & Asnawi, M. (2024). Mediation as an Alternative to Resolving Inherited Disputes of Congenital Children: Juridical and Economic Perspectives. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, 7(1), 136–150. https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i1.107

Arifin, M. I. M. I. (2022). Eksistensi Hukum Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdata. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 3(2), 87–102. https://doi.org/10.32505/lentera.v3i2.3536

Arsawan, I. G. Y. (2023). Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Perubahan atau Pencabutan Perjanjian Perkawinan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 18(2), 345–358. https://doi.org/10.33059/jhsk.v18i2.8125

A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Maslahah dalam Perjanjian Perkawinan mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan. Harmoni, 22(1), 22–47. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667

Billah, A. A. M. (2024). Analisis Relevansi Rahn dengan Dinamika Perikatan Syariah di Indonesia. JSE: Jurnal Sharia Economica, 3(1), 16–30. https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.1077

Chintya, A. (2023). Menerjemahkan Kemaslahatan dalam Putusan (Studi terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 4(2), 263. https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8360

Ferdiana, N. (2024). Akad Qardh dan Wakalah Bil Ujrah dalam Transaksi Financial Technology Syariah Peer to Peer Lending: Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 323–350. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.208

Hafis, M., Nelli, J., & Elmiati, N. (2023). Akibat Hukum terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018. Hukum Islam, 22(2), 1. https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.19436

Harahap, M. A., & Sudiarti, S. (2021). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 42–53. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.482

Hasan, K., Ahmaturrahman, A., & Turatmiyah, S. (2022). Efektivitas Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Islam di Indonesia. Batulis Civil Law Review, 3(1), 113. https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019

Irawan, R. A. (2022). Dissemination of the Application of Law on Online Buying and Selling on the Shopee Application Review of Fiqh and the Civil Code to Prospective Customers. Indonesian Journal of Society Development, 1(2), 105–118. https://doi.org/10.55927/ijsd.v1i2.2256

Iswantoro, I. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11(1), 43. https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104

Maulana, M. A., & Kelib, A. (2022). Kedudukan Bank Syariah dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase (Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia). Notarius, 16(1), 393–408. https://doi.org/10.14710/nts.v16i1.42790

Mumin, Muh. D. N. A., Kurniadi, K., & Atma, A. M. (2024). Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah. Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE), 1(2), 351–357. https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.456

Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan Hukum Alih Debitur dalam Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan. Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 79. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748

Ngadimah, M. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Kodifikasia, 11(1), 94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1139

Pakpahan, E. F., Isnainul, O., & Musliansyah, I. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat Pascaperkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk). Iblam Law Review, 3(3), 232–246. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156

Permata, C., & Ali, Z. Z. (2022). Implikasi Asas Personalitas Keislaman terhadap Penyelesaian Sengketa antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama. Dialog, 45(2), 181–194. https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663

Rakman, F. F., & Syufa'at, S. (2023). Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 42. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11947

Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. Notarius, 13(1), 294–311. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390

Soleman, W., Ambo, S., & Thalita, M. D. (2022). Fikih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law, 2(2), 92. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958

Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2859. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485

Sumirat, I. R. (2020). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan serta Akibat Hukumnya: Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(2). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2353

Sunarto, M. Z. (2019). Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama. At-Turas: Jurnal Studi Keislaman, 6(1), 97–115. https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.573

Suyudi, M. (2021). Jual Beli Online dengan Sistem Dropship Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(3), 397–410. https://doi.org/10.36418/jist.v2i3.105

Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis Perlindungan Islam terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. Rayah Al-Islam, 8(3), 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027

Yunus, M., & Raharto, E. (2022). Praktik Subrogasi Perspektif Hukum Positif dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). ESA, 4(2), 15–23. https://doi.org/10.58293/esa.v4i2.79