01640 - Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian terhadap Pencabutan Hak, Perampasan Barang, dan Pengumuman Putusan

Abstract

This article examines the concept of additional punishment (pidana tambahan) in the perspective of Islamic criminal law, focusing on three forms: revocation of rights, confiscation of goods, and announcement of verdicts. Using a normative juridical approach with comparative analysis between Islamic criminal law (hukum pidana Islam) and positive criminal law in Indonesia, this study finds that additional punishment in Islamic law can be understood primarily through two channels. First, through the construction of 'uqubat ta'zir additional in the Aceh Qanun Number 6 of 2014 on Jinayat Law, which explicitly includes forms such as revocation of licenses and rights as well as confiscation of certain goods. Second, through the concept of 'uqubah taba'iyah, namely additional punishment that follows the principal punishment without requiring a separate verdict. Regarding the announcement of verdicts, Islamic law does not recognize the term in the same technical sense as Article 43 of the Criminal Code, but the element of publicity in punishment is reflected in the practice of executing sanctions such as qisas or flogging in public. All three forms of additional punishment in the ta'zir domain function as discretionary instruments oriented toward prevention (deterrence) and the public interest (maslahah), as reflected in the Acehnese Sharia legislation and contemporary Islamic criminal law literature.

Keywords: additional punishment, Islamic criminal law, ta'zir, Qanun Jinayat, revocation of rights, confiscation of goods

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana Islam dengan memusatkan perhatian pada tiga bentuknya: pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif disertai analisis komparatif antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia, kajian ini menemukan bahwa pidana tambahan dalam hukum Islam dapat dipahami terutama melalui dua kanal. Pertama, melalui konstruksi 'uqubat ta'zir tambahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara eksplisit memuat bentuk-bentuk seperti pencabutan izin dan hak serta perampasan barang-barang tertentu. Kedua, melalui konsep 'uqubah taba'iyah, yakni hukuman tambahan yang mengikuti pidana pokok tanpa memerlukan putusan tersendiri. Adapun pengumuman putusan, hukum Islam tidak mengenal istilah tersebut dalam pengertian teknis yang sama dengan Pasal 43 KUHP, namun unsur publisitas dalam pemidanaan tercermin dalam praktik pelaksanaan sanksi seperti qisas atau cambuk yang dijatuhkan di muka umum. Ketiga bentuk pidana tambahan tersebut dalam domain ta'zir berfungsi sebagai instrumen diskresioner yang berorientasi pada pencegahan (deterrence) dan kemaslahatan, sebagaimana tercermin dalam legislasi syariat Aceh dan literatur hukum pidana Islam kontemporer.

Kata kunci: pidana tambahan, hukum pidana Islam, ta'zir, Qanun Jinayat, pencabutan hak, perampasan barang

________________________________________

I. Pendahuluan: Makna "Pidana Tambahan" dan Relevansinya dalam Hukum Islam

Dalam diskursus pemidanaan di Indonesia, istilah pidana tambahan lazim dipahami sebagai hukuman yang menyertai pidana pokok dan secara konseptual tidak berdiri sendiri; bentuknya antara lain berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana sering dirujuk dalam pembahasan Pasal 10 KUHP (Harmain et al., 2023; Mawar & Sa'adah, 2021). Rumusan "pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan" juga secara eksplisit dikutip dalam kajian-kajian yang membahas ketentuan KUHP tentang pidana tambahan serta keterkaitannya dengan pasal-pasal pelaksana seperti perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim (Mawar & Sa'adah, 2021; Sihotang, 2023).

Meskipun formulasi tersebut berasal dari konstruksi hukum pidana positif, tema yang sama dapat dibaca ulang dalam perspektif hukum pidana Islam, khususnya melalui konsep jarimah (tindak pidana) dan 'uqubat (sanksi), serta melalui praktik legislasi syariat di Aceh yang mengembangkan kategori 'uqubat ta'zir (sanksi diskresioner) dalam bentuk "utama" dan "tambahan" (Mawar & Sa'adah, 2021; Umara, 2017).

Dalam konteks hukum pidana Islam, pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai pembalasan, melainkan juga diarahkan pada pencegahan dan kemaslahatan; beberapa literatur menegaskan bahwa orientasi tujuan pemidanaan Islam terkait dengan upaya mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan mafsadah (kerusakan) (Amdani & Krisna, 2019; Arief, 2019). Pada level konseptual, hukum pidana Islam mengenal jarimah yang dibagi menjadi beberapa kategori—misalnya hudud, qisas/diyat, dan ta'zir—dengan perbedaan mendasar bahwa ta'zir memberi ruang penentuan jenis dan kadar hukuman oleh hakim/otoritas karena tidak ditentukan secara pasti oleh nash syara' (Amdani & Krisna, 2019; Mawar & Sa'adah, 2021).

Karena itu, pembahasan "pidana tambahan menurut hukum Islam" paling produktif dilakukan dengan menempatkan pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai ragam instrumen ta'zir—terutama ta'zir tambahan—atau sebagai konsekuensi pelengkap yang mengikuti pidana pokok, sebagaimana terlihat dalam Qanun Aceh dan beberapa analisis hukum pidana Islam kontemporer (Cibro, 2022; Umara, 2017).

________________________________________

II. Kerangka Dasar Hukum Pidana Islam: Jarimah dan Ruang Diskresi Ta'zir

Sejumlah tulisan komparatif menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam tindak pidana dikenal sebagai jarimah dan secara garis besar dibedakan ke dalam jarimah hudud, jarimah qisas/diyat, dan jarimah ta'zir (Amdani & Krisna, 2019; Mawar & Sa'adah, 2021). Hudud dan qisas/diyat dikaitkan dengan ketentuan hukuman yang relatif pasti—misalnya qisas dan diyat dalam pembunuhan—sedangkan ta'zir merupakan kategori yang kadar dan bentuknya ditentukan oleh hakim/ulil amri (Amdani & Krisna, 2019; Sajali, 2023). Dengan demikian, ketika membahas "pidana tambahan" dalam perspektif Islam, titik masuk yang paling kuat secara normatif adalah wilayah ta'zir, karena di sanalah muncul variasi sanksi yang dapat dipilih dan dikombinasikan oleh otoritas pemutus perkara (Mawar & Sa'adah, 2021; Umara, 2017).

Khusus di Aceh, penerapan syariat Islam diwujudkan melalui Qanun (peraturan daerah) dengan terminologi jarimah (tindak pidana) dan 'uqubat (sanksi) (Cibro, 2022; Umara, 2017). Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diposisikan sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia dan setara dengan peraturan daerah provinsi lain, namun memuat pengaturan yang "berbasis syariat" untuk perbuatan yang dipandang bertentangan dengan hukum Islam (Cibro, 2022; Umara, 2017). Dalam kerangka ini, pengaturan sanksi tidak hanya mengenal 'uqubat tertentu—misalnya cambuk, penjara, atau denda sebagai alternatif untuk jarimah tertentu—tetapi juga mengenal konstruksi 'uqubat ta'zir yang diklasifikasikan ke dalam ta'zir utama dan ta'zir tambahan (D.M. et al., 2022; Umara, 2017).

Klasifikasi ini penting karena menyediakan pijakan normatif yang paling dekat dengan ide "pidana tambahan" (aksesori) yang menyertai "pidana pokok" (utama), sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktik legislasi Islam kontemporer di Aceh, "tambahan" dipahami sebagai instrumen yang dapat dijatuhkan untuk pertimbangan tertentu (D.M. et al., 2022; Umara, 2017).

________________________________________

III. Konsep "Pidana Tambahan" dalam Hukum Pidana Islam: Ta'zir Tambahan dan Hukuman yang Mengikuti

Literatur yang membahas Qanun Jinayat menegaskan adanya kategori 'uqubat ta'zir tambahan yang dapat dijatuhkan hakim atas pertimbangan tertentu dan dapat berupa: pembinaan oleh negara, restitusi, pengembalian kepada orang tua/wali, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu, serta kerja sosial (Cibro, 2022; Umara, 2017). Formulasi yang sama juga muncul dalam tulisan yang membandingkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kekerasan seksual menurut hukum pidana nasional dan Qanun Jinayat, yang menyebut secara eksplisit bahwa ta'zir terbagi menjadi ta'zir utama dan ta'zir tambahan, dan pada ta'zir tambahan termasuk pencabutan izin/pencabutan hak (D.M. et al., 2022). Bahkan dalam pembahasan yuridis terhadap putusan jinayat tertentu, bentuk ta'zir tambahan yang disebut mencakup—antara lain—pencabutan izin dan pencabutan hak serta perampasan barang-barang tertentu (Umara, 2017; Zuhra, 2020).

Selain "ta'zir tambahan" yang membutuhkan penjatuhan oleh hakim, kajian tentang pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana Islam atas tindak pidana korupsi juga mengemukakan kategori hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan putusan tersendiri ('uqubah taba'iyah)—misalnya ganti rugi dalam bentuk pembayaran yang diposisikan sebagai hukuman tambahan yang mengikuti pidana pokok (Indah et al., 2020). Di sisi lain, kajian restitusi dalam hukum pidana Islam menerangkan bahwa denda/diyat/gharâmah dalam wilayah ta'zir dapat berfungsi sebagai hukuman yang berdiri sendiri maupun digabungkan dengan hukuman pokok lainnya, dan penentuan kadarnya diserahkan pada hakim dengan mempertimbangkan berat-ringannya jarimah (Indah et al., 2020; Sajali, 2023).

Dua ragam ini—(i) ta'zir tambahan yang bersifat aksesori (diputuskan hakim) dan (ii) hukuman tambahan yang "mengikuti" pidana pokok—memberi dasar untuk menempatkan pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan sebagai instrumen tambahan dalam perspektif Islam, meskipun istilah dan mekanisme detailnya dapat berbeda antara norma fikih, legislasi daerah (Qanun), dan hukum positif nasional (Indah et al., 2020; Umara, 2017).

________________________________________

IV. Pencabutan Hak dalam Perspektif Hukum Islam

A. Pencabutan Hak sebagai 'Uqubat Ta'zir Tambahan (Qanun Jinayat)

Di dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat, pencabutan hak tampil sebagai bagian eksplisit dari 'uqubat ta'zir tambahan: "pencabutan izin dan pencabutan hak" disebut sebagai bentuk hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim atas pertimbangan tertentu (Cibro, 2022; Umara, 2017). Penegasan serupa juga muncul dalam kajian pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual menurut Qanun Jinayat, yang merumuskan bahwa ta'zir tambahan antara lain meliputi pemutusan perkawinan serta pencabutan izin dan pencabutan hak (D.M. et al., 2022). Dalam analisis atas perkara jinayat tertentu, daftar ta'zir tambahan kembali menegaskan pencabutan izin dan pencabutan hak sebagai salah satu opsinya (Zuhra, 2020).

Dengan demikian, dalam konteks hukum Islam yang "dipositifkan" melalui Qanun Aceh, pencabutan hak merupakan bentuk pidana tambahan yang secara normatif diakui dan ditempatkan sebagai instrumen diskresioner yang dapat menyertai ta'zir utama (Umara, 2017; Zuhra, 2020).

B. Nuansa Konseptual: Pencabutan Hak sebagai "Tindakan" Pelengkap dalam Ajaran Islam

Selain basis qanun, terdapat penjelasan bahwa "pencabutan hak" dalam cakrawala ajaran Islam dapat hadir dalam bentuk yang tidak selalu dipahami sebagai punishment (hukuman) murni, melainkan sebagai konsekuensi/tindakan yang bertujuan menjaga keadilan dan tatanan; contohnya adalah pencabutan hak warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya atau pencabutan hak saksi bagi pelaku qadzaf (Umara, 2017). Penjelasan ini penting untuk menunjukkan bahwa "pencabutan hak" dalam perspektif Islam dapat memiliki dimensi etik-yuridis yang melekat pada perlindungan hak orang lain dan penataan pembuktian/otoritas moral di masyarakat, tidak semata-mata menambah penderitaan pelaku (Arief, 2019; Umara, 2017).

Di titik ini tampak bahwa "pidana tambahan" dalam hukum Islam—khususnya ranah ta'zir—tidak selalu identik dengan satu format tunggal, tetapi dapat berupa mekanisme pembatasan kapasitas sosial-hukum pelaku berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (Cibro, 2022; Umara, 2017).

________________________________________

V. Perampasan Barang dalam Perspektif Hukum Islam

A. Perampasan Barang sebagai Ta'zir Tambahan (Qanun Jinayat)

Perampasan barang secara eksplisit disebut sebagai salah satu bentuk 'uqubat ta'zir tambahan dalam sumber-sumber yang membahas Qanun Jinayat, yakni "perampasan barang-barang tertentu" (Cibro, 2022; Umara, 2017). Daftar yang sama juga ditampilkan dalam kajian pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual dalam perspektif Qanun Jinayat, yang menempatkan perampasan barang sebagai bagian dari ta'zir tambahan (D.M. et al., 2022). Analisis yuridis atas putusan jinayat tertentu kembali memuat "perampasan barang-barang tertentu" sebagai salah satu varian ta'zir tambahan (Zuhra, 2020).

Dengan demikian, jika fokusnya adalah "pidana tambahan menurut hukum Islam" sebagaimana bekerja dalam sistem normatif Aceh, maka perampasan barang merupakan instrumen yang secara tekstual tersedia sebagai tambahan dari ta'zir utama dan dapat dipilih hakim dalam rangka mempertimbangkan kebutuhan penjeraan dan kemaslahatan (Umara, 2017; Zuhra, 2020).

B. Relasi dengan Konsep Perampasan dalam Hukum Pidana Positif (sebagai Pembanding Terbatas)

Sebagai pembanding konseptual—bukan sebagai sumber utama hukum Islam—dalam KUHP perampasan barang tertentu dipahami sebagai pidana tambahan, dan ketentuannya diuraikan dalam Pasal 39 KUHP yang memungkinkan perampasan atas barang yang diperoleh dari kejahatan atau dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Mawar & Sa'adah, 2021; Sihotang, 2023). Pembanding ini relevan secara analitis karena menunjukkan adanya titik temu bentuk (confiscation/perampasan) sebagai pidana tambahan baik dalam konstruksi KUHP maupun dalam daftar ta'zir tambahan dalam Qanun Jinayat (Sihotang, 2023; Umara, 2017).

Namun, sumber-sumber yang tersedia dalam kajian ini tidak memberikan rincian prosedural yang sama detailnya tentang bagaimana perampasan dieksekusi dalam Qanun Jinayat sebagaimana KUHP menjelaskan dasar normatif perampasan melalui pasal tertentu; oleh sebab itu, yang dapat ditegaskan berdasarkan sumber adalah pengakuan normatifnya sebagai "tambahan" dalam kategori ta'zir tambahan (Umara, 2017; Zuhra, 2020).

________________________________________

VI. Pengumuman Putusan dalam Perspektif Hukum Islam: Dari "Pengumuman Formal" ke "Publisitas Pemidanaan"

A. Pengumuman Putusan sebagai Pidana Tambahan dalam KUHP (Titik Tolak Istilah)

Dalam hukum pidana positif, "pengumuman putusan hakim" disebut sebagai salah satu jenis pidana tambahan di samping pencabutan hak dan perampasan barang (Harmain et al., 2023; Mawar & Sa'adah, 2021). Ketentuan pengumuman putusan hakim juga dirujuk secara eksplisit dalam Pasal 43 KUHP yang menegaskan bahwa ketika hakim memerintahkan putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana (Sihotang, 2023). Dalam arti ini, "pengumuman putusan" adalah mekanisme formal yang ditetapkan dalam amar putusan dan mempunyai konsekuensi pelaksanaan tertentu (Harmain et al., 2023; Sihotang, 2023).

B. Publisitas Pemidanaan dalam Praktik Hukum Islam: Eksekusi di Muka Umum sebagai Fungsi Pengumuman

Sumber yang tersedia untuk perspektif Islam tidak menyebut "pengumuman putusan" sebagai istilah teknis yang paralel dengan Pasal 43 KUHP. Namun, ada penjelasan penting bahwa dalam praktik penjatuhan pidana menurut hukum Islam, qisas atau pidana lain seperti cambuk/dera justru dijatuhkan di muka umum (Kharismunandar & Soponyono, 2020). Pada saat yang sama, Qanun Jinayat mengatur beberapa jarimah dengan ancaman alternatif, termasuk cambuk, penjara, atau denda (Umara, 2017).

Dari dua rujukan ini dapat disintesis bahwa dalam kerangka Islam—setidaknya dalam gambaran yang disediakan sumber—aspek "publisitas" atau keterbukaan eksekusi memiliki fungsi yang sejalan dengan ide "pengumuman" sebagai sarana sosial untuk menghadirkan konsekuensi publik atas sebuah jarimah (Kharismunandar & Soponyono, 2020; Umara, 2017). Dengan kata lain, meskipun format "pengumuman putusan" dalam KUHP adalah publikasi formal atas putusan, sementara dalam praktik hukum Islam yang digambarkan sumber justru berupa pemidanaan yang dilakukan di ruang publik, keduanya sama-sama mengandung elemen exposure sosial yang melekat pada tujuan pencegahan dan penjeraan (Arief, 2019; Kharismunandar & Soponyono, 2020).

C. Catatan Kritis Berbasis Praktik: Publisitas Tidak Selalu Identik dengan Efektivitas Penjeraan

Kajian tentang penerapan hukuman cambuk dalam perkara jinayat—misalnya pelecehan seksual—menunjukkan adanya kritik bahwa kecenderungan penerapan cambuk dapat dinilai kurang efektif untuk menimbulkan efek jera dalam beberapa kasus, dan dapat berimplikasi pada rasa aman dan perlindungan korban pascaeksekusi karena pelaku dapat kembali ke kehidupan sehari-hari sementara korban menanggung dampak psikologis dan kerentanan pengulangan jarimah (Umara, 2017).

Catatan ini relevan bagi pembacaan "pengumuman putusan" atau "publisitas pemidanaan" dalam perspektif Islam, karena menunjukkan bahwa keterbukaan/publisitas sanksi tidak otomatis menyelesaikan persoalan pencegahan dan perlindungan; efektivitasnya tetap bergantung pada desain ancaman sanksi dan konteks sosial-korban yang menyertainya (Arief, 2019; Umara, 2017). Dengan demikian, meskipun aspek "pengumuman" (dalam arti publisitas) dapat dibaca sebagai instrumen ta'zir untuk pencegahan, sumber juga mengingatkan adanya ruang evaluasi mengenai apakah bentuk sanksi yang dominan dipilih—misalnya cambuk—selalu paling tepat untuk tujuan penjeraan dan perlindungan (Umara, 2017).

________________________________________

VII. Rasionalitas Pemidanaan: Mengapa "Tambahan" Dibutuhkan dalam Hukum Islam?

Literatur tentang efek jera dalam hukum Islam menyatakan bahwa efek jera dapat dihadirkan melalui ragam hukuman seperti hudud, kisas, kafarat, dan takzir (Arief, 2019). Dalam kerangka ini, "tambahan"—misalnya pencabutan hak atau perampasan barang dalam kategori ta'zir tambahan—dapat dipahami sebagai perangkat untuk memperkuat tujuan penjeraan dan pencegahan pada jarimah yang tidak memiliki ketentuan sanksi yang pasti di level nash, sehingga penguasa/hakim dapat merespons variasi bahaya perbuatan dan kemaslahatan yang hendak dicapai (Arief, 2019; Umara, 2017).

Sementara itu, kajian perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional menekankan bahwa pemidanaan dalam Islam berkaitan dengan kemaslahatan dan fungsi pendidikan/pengajaran, dan aspek pengurangan/pengampunan pun dapat diposisikan dalam horizon kemaslahatan tersebut (Amdani & Krisna, 2019). Dengan demikian, pidana tambahan dalam perspektif Islam—khususnya pada domain ta'zir—dapat dipahami bukan sekadar "penambahan penderitaan," melainkan sebagai instrumen kebijakan pemidanaan untuk mencapai kemaslahatan, pencegahan, dan ketertiban sosial; tentu dengan tetap mempertimbangkan dampak terhadap korban dan masyarakat sebagaimana dicatat dalam kritik terhadap efektivitas cambuk pada kasus tertentu (Amdani & Krisna, 2019; Umara, 2017).

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana Islam kontemporer yang dibahas dalam konteks Indonesia, orientasi pada kemaslahatan sering dirumuskan sebagai sejalan dengan tujuan syariat (maqasid) yang mempertimbangkan kepentingan umum dan menolak kemungkaran (Amdani & Krisna, 2019; Pramugarini, 2016). Walaupun sumber yang tersedia lebih banyak mengaitkan maqasid dengan justifikasi pemidanaan pada delik tertentu—misalnya korupsi—(Pramugarini, 2016), kerangka itu tetap relevan untuk memahami mengapa "pidana tambahan" seperti perampasan barang atau pencabutan hak dapat dipandang sebagai sarana untuk menutup celah ketika pidana pokok saja tidak memadai untuk mencegah pengulangan atau memulihkan dampak sosial jarimah (Arief, 2019; Indah et al., 2020).

Namun, perlu dicatat bahwa sumber-sumber yang tersedia tidak menyediakan satu rumusan tunggal dan seragam tentang kapan tepatnya pencabutan hak, perampasan barang, atau publisitas putusan harus dijatuhkan dalam seluruh spektrum jarimah; yang dapat ditegaskan adalah: (i) Qanun Jinayat secara normatif mengakui bentuk-bentuk itu sebagai ta'zir tambahan (Umara, 2017; Zuhra, 2020), dan (ii) literatur menempatkan ta'zir sebagai ruang diskresi yang berorientasi pada pencegahan dan kemaslahatan (Amdani & Krisna, 2019; Arief, 2019).

________________________________________

VIII. Kesimpulan

Pidana tambahan menurut hukum Islam, berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, dapat dipahami terutama melalui dua kanal. Pertama, melalui konstruksi 'uqubat ta'zir tambahan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang secara eksplisit memuat bentuk-bentuk tambahan seperti pencabutan izin dan pencabutan hak serta perampasan barang-barang tertentu (Cibro, 2022; Umara, 2017). Kedua, melalui gagasan hukuman tambahan yang "mengikuti" pidana pokok ('uqubah taba'iyah) dalam kajian hukum pidana Islam atas praktik pemidanaan tertentu, misalnya ganti rugi (pembayaran) sebagai tambahan yang mengikuti hukuman pokok (Indah et al., 2020).

Adapun unsur "pengumuman putusan," meskipun dikenal sebagai pidana tambahan yang tegas dalam KUHP (Sihotang, 2023), dalam perspektif Islam—berdasarkan sumber yang tersedia—lebih dapat ditangkap sebagai publisitas pemidanaan karena beberapa bentuk sanksi seperti qisas atau cambuk/dera disebut dijatuhkan di muka umum (Kharismunandar & Soponyono, 2020), dengan catatan bahwa efektivitas publisitas tersebut tetap dapat diperdebatkan dalam konteks jarimah tertentu dan perlindungan korban (Umara, 2017).

Dengan demikian, "pidana tambahan" dalam hukum Islam—khususnya dalam konfigurasi ta'zir—dapat memuat pencabutan hak, perampasan barang, serta dimensi publisitas, sebagai instrumen diskresioner untuk mencapai pencegahan dan kemaslahatan, sebagaimana tercermin dalam legislasi syariat Aceh dan literatur hukum pidana Islam kontemporer yang tersedia (Amdani & Krisna, 2019; Arief, 2019; Umara, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep Meminta Maaf Sebagai Hukuman Dalam Perkara Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(1). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art4

Arief, A. (2019). Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Kosmik Hukum, 19(1). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086

Cibro, C. J. (2022). Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Jabatan Publik. Locus Journal of Academic Literature Review, 191–197. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.70

D.M., Mohd. Y., Sukesih, E., Susanti, D. Y., & Soba, H. (2022). Pemberian Pidana Tambahan Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Terpidana Kasus Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. The Juris, 6(2), 587–598. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.634

Harmain, I., Prawira, I. A., & Zulpadli, R. (2023). Analisis Putusan Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jmb Tentang Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Legalite Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 8(1), 40–57. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i1.5109

Indah, D. F., Susmiyati, H. R., & Apriyani, R. (2020). Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Risalah Hukum, 68–82. https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285

Kharismunandar, J. F., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi. Jurnal Jurisprudence, 10(1), 52–72. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10526

Mawar, S., & Sa'adah, N. (2021). Implementation of Criminal Sanctions of Narcotics Abuse Against TNI Officers (Military Court Decision on Case Registration Number: 49-K/PM.I-01/AD/IV/2019). Dusturiyah Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 11(2), 184. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i2.11808

Pramugarini, Y. (2016). Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 335–359. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.335-359

Sajali, M. (2023). Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001) Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia. Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara, 3(1), 114–131. https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077

Sihotang, B. B. G. (2023). Analisis Yuridis Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020). Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(2), 276–288. https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.266

Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Novelty, 8(2), 232. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7027

Zuhra, N. M. (2020). Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 259–270. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668