01639 - Pidana Pokok dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual atas Bentuk-Bentuk Sanksi dalam Kerangka Ḥudūd, Qiṣāṣ/Diyāt, dan Ta'zīr

Abstract

This article examines the concept of "principal punishment" (pidana pokok)—comprising capital punishment, imprisonment, detention, fines, and supervision—within the framework of Islamic criminal law (fiqh al-jināyāt). Employing a conceptual-analytical approach based on normative literature review, this study maps each form of principal punishment against the three major sanction regimes in Islamic jurisprudence: ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, and ta'zīr. The findings indicate that capital punishment is most firmly grounded in qiṣāṣ for intentional homicide and, in certain constructions, within ḥudūd, while its status under ta'zīr remains debated. Imprisonment and detention are most consistently positioned as instruments of ta'zīr, though their status within ḥudūd is not uniform across the literature. Fines receive strong legitimacy as a form of ta'zīr, whereas diyāt constitutes a distinct victim-compensation mechanism with restorative dimensions. Supervision, including probation, warning, community service, and reintegration, finds its conceptual basis within the ta'zīr spectrum and restorative practices. This study concludes that principal punishments operate most robustly within the domains of qiṣāṣ/diyāt and ta'zīr, and their application is inseparable from evidentiary standards, procedural design, and modern codification policies.

Keywords: principal punishment, Islamic criminal law, ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt, ta'zīr, restorative justice

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep "pidana pokok"—meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pengawasan—dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh al-jināyāt). Dengan pendekatan konseptual-analitis berbasis telaah literatur normatif, kajian ini memetakan setiap bentuk pidana pokok ke dalam tiga rezim sanksi utama dalam fikih: ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr. Temuan menunjukkan bahwa pidana mati paling kuat landasannya dalam qiṣāṣ untuk pembunuhan sengaja dan dalam beberapa konstruksi ḥudūd, sementara statusnya dalam ta'zīr bersifat lebih diperdebatkan. Penjara dan kurungan paling konsisten diposisikan sebagai instrumen ta'zīr, meskipun statusnya dalam ḥudūd tidak seragam dalam literatur. Denda memperoleh legitimasi kuat sebagai bentuk ta'zīr, sedangkan diyāt merupakan mekanisme kompensasi korban yang berbeda dengan dimensi restoratif yang eksplisit. Pengawasan, mencakup probasi, peringatan, layanan publik, dan reintegrasi, memperoleh pijakan konseptual melalui spektrum ta'zīr dan praktik restoratif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pidana pokok beroperasi paling kuat pada wilayah qiṣāṣ/diyāt dan ta'zīr, dan penerapannya tidak dapat dilepaskan dari standar pembuktian, desain prosedural, dan politik kodifikasi modern.

Kata kunci: pidana pokok, hukum pidana Islam, ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt, ta'zīr, keadilan restoratif

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum pidana positif Indonesia, istilah "pidana pokok" merujuk pada hukuman utama yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan pengawasan. Ketika istilah tersebut disandingkan dengan perspektif hukum pidana Islam, muncul pertanyaan konseptual yang mendasar: bagaimana bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat dipahami dan diposisikan dalam kerangka normatif fiqh al-jināyāt?

Hukum pidana Islam—sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian kontemporer—berpijak pada sumber-sumber normatif utama (al-Qur'an dan Sunnah) sekaligus pada olah ijtihad para ahli hukum untuk wilayah yang tidak ditentukan secara tekstual, terutama pada domain sanksi diskresioner (ta'zīr) (Absar, 2020; Kasuri et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, istilah "pidana pokok" lebih tepat dipahami sebagai "bentuk-bentuk sanksi" (anwā' al-'uqūbāt) yang dapat muncul dalam beberapa rezim sanksi dengan karakter sumber kewenangan yang berbeda-beda (Al-Badayneh et al., 2024; Kasuri et al., 2024).

Artikel ini bertujuan memetakan "pidana pokok" (pidana mati, penjara, kurungan, denda, pengawasan) sebagai bentuk sanksi yang dikenal dan/atau dapat diakomodasi dalam hukum pidana Islam, terutama melalui qiṣāṣ/diyāt dan ta'zīr, sambil tetap menempatkan ḥudūd sebagai rezim sanksi tetap yang karakteristiknya berbeda (Badar, 2011; Elvany & Sadzali, 2024; Nur, 2021).

________________________________________

II. LANDASAN KLASIFIKASI JARĪMAH DAN SANKSI: ḤUDŪD, QIṢĀṢ/DIYĀT, DAN TA'ZĪR

2.1 Ḥudūd: Rezim Sanksi Tetap

Sumber-sumber yang tersedia berulang kali menyatakan bahwa ḥudūd adalah kategori pelanggaran yang sanksinya "ditentukan" dan dikaitkan dengan hak Allah/hak publik, sehingga derajat diskresi manusia (hakim/penguasa) dipersempit dibanding rezim ta'zīr (Badar, 2011). Dalam uraian mediasi (ṣulḥ) pada hukum pidana Islam, ḥudūd merupakan hukuman yang "tetap" dan, apabila perkara sudah dibawa kepada penguasa, hukuman tersebut tidak dapat dinaikkan, diturunkan, atau dibebaskan karena diposisikan demi kepentingan umum (Badar, 2011).

Sejalan dengan itu, literatur tentang transformasi syariah ke hukum nasional menegaskan bahwa dalam ḥudūd, ketika delik terbukti, hukuman yang ditetapkan bersifat wajib dan tidak dapat dikurangi atau dimaafkan (Sebar & Ismail, 2021). Rangkaian karakter ini memperlihatkan bahwa ḥudūd bukan sekadar "jenis pidana", melainkan suatu rezim sanksi yang mengutamakan kepastian bentuk dan batas hukuman sebagai "batas-batas" ilahi (Badar, 2011; Sebar & Ismail, 2021).

2.2 Qiṣāṣ/Diyāt: Retaliasi dan Kompensasi

Qiṣāṣ/diyāt dipahami sebagai rezim untuk pelanggaran terhadap jiwa dan tubuh (pembunuhan dan penganiayaan/cedera), yang secara teoretis menonjolkan prinsip kesetaraan retaliasi sekaligus menyediakan jalur kompensasi (diyāt) sebagai substitusi yang sangat terkait dengan peran korban atau ahli waris korban (Al-Badayneh et al., 2024; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Literatur tentang diyya sebagai instrumen restoratif menegaskan bahwa diyya dapat berlaku bukan hanya pada pembunuhan tetapi juga pada cedera tubuh, baik sengaja maupun tidak, dan dapat menjadi substitusi jika syarat qiṣāṣ tidak terpenuhi atau jika korban memilihnya (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Dimensi "pilihan korban"—meminta qiṣāṣ, menerima diyya, berdamai (ṣulḥ), atau memaafkan—ditekankan pula dalam pembahasan restorative justice yang mengaitkan qiṣāṣ/diyāt dengan mekanisme pemulihan dan rekonsiliasi (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

2.3 Ta'zīr: Sanksi Diskresioner

Ta'zīr merupakan hukuman diskresioner untuk pelanggaran yang tidak memiliki sanksi tertentu dalam nash sebagaimana ḥudūd dan qiṣāṣ/diyāt, atau untuk kasus-kasus ḥudūd/qiṣāṣ yang syarat pembuktiannya tidak terpenuhi sehingga "turun" menjadi ta'zīr (Al-Badayneh et al., 2024). Ta'zīr mencakup perbuatan yang tidak memiliki ketentuan pidana khusus, dapat terkait hak Allah, hak orang lain, maupun kepentingan umum, dan penentuan hukumannya berada pada otoritas hakim dengan mempertimbangkan ketertiban umum dan kemaslahatan.

Ta'zīr adalah bentuk sanksi yang tidak tetap, sehingga ragamnya dapat sangat luas—mulai dari nasihat hingga bentuk hukuman yang berat—bergantung pada pertimbangan kemanfaatan dan efek korektif. Justru pada wilayah ta'zīr inilah "pidana pokok" dalam pengertian modern (penjara, kurungan, denda, pengawasan, bahkan pidana mati dalam keadaan tertentu) paling sering diposisikan sebagai perangkat pemidanaan yang dapat dipilih oleh hakim/penguasa sesuai kebutuhan kemaslahatan dan kebijakan.

________________________________________

III. TUJUAN PEMIDANAAN: KEADILAN, PENCEGAHAN, DAN UNSUR RESTORATIF

Sejumlah sumber menekankan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam tidak semata retributif, melainkan juga memuat dimensi pencegahan, perbaikan pelaku, dan pemulihan relasi sosial. Kajian mengenai konsep retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam menyatakan bahwa tujuan hukuman mencakup pembalasan, pencegahan (deterrence), dan reformasi (reformation), dan reformasi itu tidak hanya memperbaiki perilaku pelaku melainkan juga relasi pelaku dengan korban dan masyarakat.

Kajian tentang diyya menegaskan bahwa hukum Islam memiliki unsur yang analog dengan sistem restoratif, termasuk rekonsiliasi (ṣulḥ), restitusi/kompensasi (diyya), peringatan, denda, layanan komunitas, dan reintegrasi, dengan penekanan pada peran korban yang dominan (Rahimzai & Mushfiq, 2023). Penegasan serupa juga muncul dalam telaah restoratif di negara-negara Arab yang menyatakan bahwa qiṣāṣ memberi korban peran sentral dalam penuntutan dan pemidanaan, dan korban dapat memilih memaafkan atau menuntut diyya sebagai kompensasi (Nur, 2021).

Dalam konteks qiṣāṣ, kajian tentang "keadilan" menekankan orientasi pada kemaslahatan dan nilai kemanusiaan, serta penekanan penghormatan terhadap hak pelaku dan korban, sekaligus adanya fleksibilitas melalui kontekstualisasi makna keadilan pada penerapan qiṣāṣ di masyarakat (Elvany & Sadzali, 2024). Kerangka maqāṣid al-sharī'ah dan maṣlaḥah kerap digunakan dalam literatur kontemporer untuk menjustifikasi pemidanaan ta'zīr terhadap bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak ditentukan secara tekstual, dengan logika perlindungan kepentingan dasar yang menjadi tujuan syariat.

________________________________________

IV. PIDANA MATI: QIṢĀṢ, ḤUDŪD, DAN KEMUNGKINAN TA'ZĪR

4.1 Pidana Mati dalam Rezim Qiṣāṣ

Pidana mati dalam rujukan-rujukan yang tersedia paling jelas berkelindan dengan qiṣāṣ untuk pembunuhan sengaja, karena qiṣāṣ dipahami sebagai pembalasan yang setara terhadap perampasan nyawa atau pelukaan serius (Akbar et al., 2022; Al-Badayneh et al., 2024). Tulisan tentang hukum Islam dan kebijakan pidana mati menegaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pidana mati dapat mencerminkan keadilan dan keseimbangan melalui penerapan qiṣāṣ pada pembunuhan sengaja.

Dalam pembahasan qiṣāṣ dan diyya pada kasus pembunuhan, ditegaskan bahwa syariah memberi wewenang kepada wali/ahli waris korban untuk menuntut qiṣāṣ atau diyya (Akbar et al., 2022). Seluruh garis argumentasi ini menunjukkan bahwa pidana mati dalam konteks qiṣāṣ tidak hanya diposisikan sebagai pembalasan negara, tetapi juga terikat pada hak korban/keluarga korban yang dapat memilih jalur retaliasi atau penyelesaian restoratif berbasis kompensasi dan pemaafan (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

4.2 Pidana Mati dalam Rezim Ḥudūd

Di luar qiṣāṣ, sejumlah rujukan menyebut bahwa ḥudūd memiliki spektrum sanksi yang dapat mencakup eksekusi dalam beberapa tindak pidana tertentu, dan penetapannya dirujukkan pada al-Qur'an dan/atau Sunnah (Nur, 2021). Sanksi ḥudūd ditemukan dalam al-Qur'an dan mencakup bentuk-bentuk seperti cambuk, amputasi, hingga eksekusi (Nur, 2021).

Dalam diskursus kompatibilitas hukum Islam dengan hukum pidana internasional, ditunjukkan pula adanya perbedaan pendapat ulama mengenai jumlah/daftar tindak pidana ḥudūd, yang sekaligus menandakan bahwa rincian "apa yang tergolong ḥudūd" dan konsekuensi sanksinya tidak sepenuhnya tunggal di semua mazhab (Al-Badayneh et al., 2024). Beberapa literatur menekankan sifat "tetap" dan "mandatori" dari ḥudūd, termasuk klaim bahwa tidak ada ruang bagi pemaafan (waiver) oleh individu setelah masuk ke otoritas penguasa (Badar, 2011; Sebar & Ismail, 2021).

Nuansa ini menunjukkan bahwa sekalipun pidana mati dikenal sebagai kemungkinan dalam rezim ḥudūd dan qiṣāṣ, realisasi normatif-positif dan implementasinya dapat dipengaruhi oleh perdebatan fikih, kebijakan kodifikasi, dan kesiapan institusional-prosedural (Aḥmad, 2019).

4.3 Pidana Mati dalam Ta'zīr: Perdebatan dan Catatan Kritis

Sebagian rujukan menyatakan bahwa ta'zīr dapat mencakup rentang sanksi yang sangat luas sampai pada eksekusi, terutama ketika dipandang perlu demi ketertiban umum dan kepentingan masyarakat. Kajian lain menyebut bahwa pidana mati merupakan salah satu bentuk ta'zīr yang "umum" diidentifikasi dalam praktik pemidanaan, bersama penjara, denda, dan cambuk. Akan tetapi, sumber yang membahas ta'zīr juga memberi catatan bahwa para yuris "biasanya menentang" penerapan pidana mati sebagai ta'zīr, sehingga kendati mungkin disebut dalam spektrum, ia berada dalam wilayah yang diperdebatkan.

Dengan demikian, dalam menyandingkan "pidana mati" sebagai "pidana pokok", rujukan-rujukan yang tersedia mendukung kesimpulan bahwa pidana mati paling kuat landasan rujukannya dalam qiṣāṣ pembunuhan sengaja dan dalam sebagian bentuk ḥudūd menurut sejumlah pandangan, sedangkan dalam ta'zīr ia mungkin disebut tetapi bersifat lebih kontroversial dan sangat bergantung pada otoritas kebijakan-hakim.

________________________________________

V. PENJARA DAN KURUNGAN SEBAGAI SANKSI: LEGITIMITAS, FUNGSI, DAN PERBEDAAN PANDANGAN

5.1 Legitimasi Pemenjaraan dalam Fikih

Tinjauan tentang "prison punishment" dalam fikih dan hukum Islam menyatakan bahwa Islam menerima pemenjaraan baik sebagai hukuman ḥudūd maupun sebagai bentuk ta'zīr, dan mengaitkan legitimasi pemenjaraan dengan beberapa ayat al-Qur'an meskipun penafsirannya bervariasi; istilah-istilah terkait penjara dalam literatur Arab, al-Qur'an, dan hadis seperti sijn dan ḥabs juga dikenal dalam khazanah fikih (Raheem & Kasi, 2021). Sebagian sarjana memandang pemenjaraan sebaiknya menjadi upaya terakhir karena berisiko memecah keluarga, dan sebagian penahanan sementara dapat diganti dengan denda; selain itu, terdapat pandangan bahwa penjara lebih diarahkan pada pencegahan dan keselamatan masyarakat ketimbang semata penyiksaan atau pembalasan (Raheem & Kasi, 2021).

5.2 Perbedaan Penekanan dalam Literatur

Tidak semua rujukan menempatkan penjara secara sama. Dalam analisis tentang ta'zīr di konteks wacana hukum keluarga Pakistan, dinyatakan bahwa dalam hukum Islam pemenjaraan bukanlah hukuman (kecuali dalam ta'zīr), dan bahkan dapat dipahami sebagai tindakan koersif untuk mendorong pertobatan atau memastikan suatu pelaksanaan kewajiban. Gagasan bahwa pemenjaraan bukan bentuk utama bagi ḥudūd tertentu juga muncul dalam kajian tentang pengelolaan penjara dan perbandingan dengan hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam sumber al-Qur'an dan hadis, khususnya bagi jarīmah ḥudūd, bentuk "imprisonment" tidak dikenal; tetapi pada jarīmah ta'zīr sangat mungkin bagi qāḍī untuk menjatuhkan sanksi penahanan/kurungan.

Perbedaan penekanan ini penting diungkap karena ia memengaruhi cara "pidana penjara/kurungan" diposisikan sebagai "pidana pokok" dalam hukum pidana Islam: bukti dari sumber-sumber yang tersedia lebih konsisten mengaitkan penjara/kurungan dengan ta'zīr, sementara statusnya pada ḥudūd tidak sepenuhnya seragam dalam penekanan literatur yang disediakan (Raheem & Kasi, 2021).

5.3 Praktik Kodifikasi Modern

Di tingkat praktik kodifikasi modern, beberapa rujukan menunjukkan bahwa penjara/kurungan memang diadopsi sebagai bagian dari perangkat pemidanaan syariah di beberapa yurisdiksi. Dalam konteks Aceh, selain ḥudūd dan qiṣāṣ, ta'zīr merupakan kategori untuk pelanggaran yang tidak mencapai syarat ḥadd, dan pengadilan memiliki wewenang menjatuhkan hukuman ḥudūd atau ta'zīr terhadap pelaku. Tujuan akhir ta'zīr adalah menghukum perbuatan salah yang membahayakan masyarakat atau hak individu, mencegah kejahatan berulang, dan mereformasi pelaku; pada kerangka itu, otoritas hakim memiliki ruang menentukan tindak pidana dan hukumannya (Aḥmad, 2019).

Contoh lain dapat dilihat dalam konteks Iran, ketika rujukan tentang Islamic Punishment Act menyebut pembagian hukuman ke dalam kategori ḥudūd, qiṣāṣ, diyāt, dan ta'zīr, serta bahwa ta'zīr ditentukan oleh hukum positif negara untuk pelanggaran terhadap larangan syariah atau aturan negara. Bukti-bukti ini memperlihatkan bahwa, dalam praktik negara modern, pemenjaraan/kurungan cenderung dilekatkan pada ta'zīr sebagai perangkat yang dapat dikodifikasi untuk memberikan kepastian rentang pemidanaan, meskipun secara konseptual ta'zīr tetap dipahami sebagai diskresi (Aḥmad, 2019).

________________________________________

VI. DENDA: TA'ZĪR (GHARĀMAH) DAN DIYĀT SEBAGAI KOMPENSASI KORBAN

6.1 Denda sebagai Sanksi Ta'zīr

"Denda" dalam hukum pidana Islam pada rujukan-rujukan yang tersedia terutama muncul dalam dua bentuk yang secara fungsi berbeda: denda sebagai hukuman ta'zīr (penal) dan kompensasi sebagai diyāt (restitutif). Dalam pembahasan ta'zīr, dinyatakan bahwa salah satu jenis ta'zīr adalah "fines and seizure of property", dan disebutkan bahwa Nabi menerapkan penalti finansial sebagai ta'zīr serta hal itu diakui oleh sistem pemidanaan Islam.

Kajian lain yang menempatkan ta'zīr sebagai payung terbesar pemidanaan menyebut bahwa jenis-jenis ta'zīr yang umum termasuk penjara, denda, pidana mati, dan cambuk. Dalam studi mengenai penanganan tindak pidana penipuan/penggelapan dalam perspektif restoratif, juga ditegaskan bahwa sanksi ta'zīr harus diterapkan sesuai tuntutan kemaslahatan, dapat berupa denda, dan dapat ditentukan oleh otoritas sepanjang sesuai kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam (Platt & Gibson, 2018).

Rangkaian rujukan ini mendukung klaim bahwa "denda" sebagai pidana pokok dalam arti modern dapat diletakkan dengan kuat dalam rezim ta'zīr sebagai sanksi finansial yang ditentukan/diadministrasikan oleh otoritas (Platt & Gibson, 2018).

6.2 Diyāt sebagai Kompensasi Korban

Berbeda dari denda ta'zīr, diyāt diposisikan sebagai pembayaran kepada korban/keluarga korban atas kejahatan kekerasan yang menimbulkan kematian atau luka badan, dan secara konseptual lebih dekat kepada restitusi/kompensasi daripada "denda negara" (Akbar et al., 2022; Rahimzai & Mushfiq, 2023). Kajian restoratif tentang diyya menegaskan bahwa diyya adalah pembayaran uang kepada korban tindak pidana kekerasan dan dapat menggantikan qiṣāṣ atas permintaan korban, atau diberlakukan ketika syarat prosedural/substantif qiṣāṣ gagal terpenuhi (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Dalam pembahasan qiṣāṣ-diyāt di perspektif Pakistan, juga ditegaskan bahwa al-Qur'an "diam" mengenai besaran diyya dan masing-masing mazhab menetapkan jumlah yang berbeda, sehingga aspek kuantifikasinya merupakan wilayah ijtihad dan diferensiasi mazhab (Akbar et al., 2022). Karena itu, bila "denda" dimaknai sebagai instrumen finansial, rujukan-rujukan yang tersedia mengharuskan pembedaan analitis: denda ta'zīr adalah sanksi penal yang bersifat diskresioner/ditetapkan otoritas, sedangkan diyāt adalah kompensasi yang berakar pada rezim qiṣāṣ/diyāt dengan struktur hak korban yang kuat dan nuansa restoratif yang eksplisit (Akbar et al., 2022; Rahimzai & Mushfiq, 2023; Aḥmad, 2019).

________________________________________

VII. PENGAWASAN: PERINGATAN, PROBASI, REINTEGRASI, DAN MEKANISME NON-KUSTODIAL DALAM TA'ZĪR

Bentuk "pengawasan" sebagai pidana pokok—dalam pengertian modern sering berkaitan dengan probasi, pemantauan, atau kewajiban tertentu tanpa pemenjaraan—dapat dipetakan ke dalam spektrum ta'zīr dan praktik restoratif yang disebut dalam rujukan-rujukan yang tersedia. Kajian tentang diyya sebagai restoratif menyatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat komponen seperti "community service", "warning", "fining", dan "reintegration" yang analog dengan restoratif modern, di mana peran korban sentral dan pemulihan menjadi orientasi (Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Sejalan dengan itu, artikel tentang konsep restoratif pada jarīmah qiṣāṣ menyebut bahwa para sarjana mengenal praktik kompensasi (diya), rekonsiliasi (sulh), pemaafan, permintaan maaf, "public service", "warning", "fine", "probation sentence", serta reintegrasi (Absar, 2020). Karena "pengawasan" sering kali melekat pada "probation sentence" atau mekanisme reintegrasi dengan syarat-syarat tertentu, maka dua rujukan ini secara langsung mendukung penempatan pengawasan sebagai bentuk sanksi non-kustodial yang dapat berada dalam rezim ta'zīr atau penyelesaian restoratif, terutama ketika tujuan pemidanaan menekankan reformasi pelaku dan pemulihan hubungan sosial (Absar, 2020; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Selain itu, rujukan tentang ta'zīr menekankan bahwa jenis ta'zīr dapat mencakup nasihat dan peringatan serta bentuk korektif lain, dengan penentuan yang bergantung pada pertimbangan hakim mengenai keadaan pelaku dan efek perbaikan. Logika "pengawasan" sebagai tindakan korektif juga sejalan dengan uraian bahwa tujuan ta'zīr adalah reformasi dan pencegahan—sehingga mekanisme yang tidak selalu memenjarakan pelaku dapat dianggap relevan sepanjang mencapai kemaslahatan dan ketertiban umum (Aḥmad, 2019).

Dengan demikian, meskipun istilah "pengawasan" bukanlah terminologi klasik tunggal yang dominan dalam fikih, substansi konsepnya (probasi, peringatan, reintegrasi, layanan publik) memperoleh dukungan eksplisit dalam rujukan-rujukan tentang restoratif dan spektrum ta'zīr (Absar, 2020; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

________________________________________

VIII. CATATAN PROSEDURAL DAN PEMBUKTIAN: HUBUNGAN ANTARA BENTUK PIDANA DAN STANDAR PROSES

Pembahasan bentuk pidana dalam hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari isu prosedur dan pembuktian, sebab beberapa rujukan menekankan adanya standar pembuktian yang ketat dan peran prosedur yang berhubungan dengan kategori delik. Kajian tentang prosedur pidana Islam menyatakan bahwa klasifikasi delik terkait pelanggaran hak (Allah, individu, masyarakat) menentukan aturan prosedur, dan menekankan adanya "bagian tetap" dan "bagian fleksibel" di mana ruang fleksibel diletakkan pada penguasa; bahkan disebut bahwa ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr merupakan bagian kecil dibanding ranah siyāsah yang memberi penguasa kewenangan menentukan standar pembuktian dalam kasus-kasus siyāsah.

Kajian tentang retributif-restoratif menegaskan bahwa untuk ḥudūd (misalnya pencurian), putusan harus berbasis kesaksian atau pengakuan sesuai ketentuan pembuktian Islam. Pembahasan isu pembuktian di pengadilan syariah Malaysia juga menunjukkan kompleksitas standar saksi dalam pembuktian dan problem implementasi pembuktian modern seperti bukti forensik dalam penuntutan pelanggaran syariah. Rujukan tentang pembuktian pemerkosaan juga menekankan bahwa untuk sebagian tindak pidana—terutama kategori ḥudūd seperti zina—hukum Islam mensyaratkan bentuk-bentuk pembuktian khusus dan tidak mudah diubah, serta menyinggung kebijakan untuk mencegah terbukanya aib (misalnya mekanisme penarikan pengakuan).

Keseluruhan rujukan ini memperlihatkan bahwa "pidana pokok" tidak berdiri sendiri sebagai daftar sanksi, melainkan berkorelasi dengan klasifikasi delik dan konsekuensi prosedural: semakin "tetap" dan berat rezim sanksinya (ḥudūd/qiṣāṣ), semakin menentukan pula pembahasan tentang standar pembuktian dan prasyarat prosedural yang ketat, sementara ta'zīr dan siyāsah membuka ruang lebih luas bagi kebijakan pembuktian dan pemilihan jenis sanksi (misalnya denda, penjara/kurungan, atau pengawasan) (Aḥmad, 2019).

________________________________________

IX. PENUTUP

Berdasarkan sintesis sumber-sumber yang dikaji, "pidana pokok" dalam arti bentuk sanksi yang lazim dikenal (pidana mati, penjara, kurungan, denda, pengawasan) dapat ditempatkan secara argumentatif dalam hukum pidana Islam melalui empat jalur konseptual.

Pertama, pidana mati terutama terartikulasikan kuat dalam qiṣāṣ pembunuhan sengaja dan dapat pula disebut sebagai kemungkinan dalam ḥudūd menurut sejumlah konstruksi, sedangkan dalam ta'zīr ia mungkin berada dalam spektrum tetapi lebih kontroversial dan sangat bergantung pada kebijakan/ijtihad.

Kedua, penjara/kurungan sebagai perampasan kebebasan paling konsisten diposisikan sebagai instrumen ta'zīr (dan dalam beberapa rujukan bahkan disebut sebagai tindakan korektif/koersif), sementara statusnya sebagai ḥudūd memperoleh penekanan yang tidak seragam di antara rujukan yang tersedia—menandakan adanya variasi pandangan dan pentingnya kehati-hatian dalam generalisasi (Raheem & Kasi, 2021).

Ketiga, denda memperoleh legitimasi kuat sebagai salah satu bentuk ta'zīr (penalti finansial), sedangkan diyāt merupakan mekanisme kompensasi korban yang berbeda dari denda negara dan menonjolkan dimensi restoratif serta hak korban/keluarga korban (Akbar et al., 2022; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Keempat, pengawasan (probasi, peringatan, layanan publik, reintegrasi) memperoleh pijakan konseptual melalui spektrum ta'zīr dan mekanisme restoratif yang disebut eksplisit dalam rujukan, menunjukkan bahwa pemidanaan Islam juga dapat dibaca sebagai menyediakan perangkat non-kustodial untuk perbaikan pelaku dan pemulihan sosial (Absar, 2020; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

Rujukan-rujukan juga menegaskan bahwa pembicaraan sanksi dalam hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari desain prosedural, standar pembuktian, dan politik kodifikasi modern. Ketika prosedur dan pembuktian menjadi ketat pada rezim tertentu (ḥudūd/qiṣāṣ), maka bentuk-bentuk pidana berat menjadi semakin terkait dengan prasyarat pembuktian; sedangkan pada ta'zīr dan siyāsah, negara/hakim memiliki ruang untuk merespons kejahatan baru dengan perangkat pemidanaan seperti penjara/kurungan, denda, dan bentuk pengawasan (Aḥmad, 2019).

Dengan kerangka ini, daftar "pidana pokok" yang disebutkan (mati, penjara, kurungan, denda, pengawasan) dapat dipahami bukan sebagai klasifikasi tunggal yang menggantikan ḥudūd–qiṣāṣ/diyāt–ta'zīr, melainkan sebagai bentuk-bentuk sanksi yang terutama beroperasi kuat pada wilayah qiṣāṣ/diyāt dan ta'zīr, dengan segala nuansa perbedaan pandangan dan variasi implementasi di negara modern yang disorot oleh literatur yang tersedia (Raheem & Kasi, 2021; Rahimzai & Mushfiq, 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Absar, A. A. (2020). Restorative Justice in Islam with Special Reference to the Concept of Diyya. Journal of Victimology and Victim Justice, 3(1), 38–56. https://doi.org/10.1177/2516606920927277

Akbar, R., Kusriyah, S., & Sulchan, A. (2022). The Implementation of Restorative Justice Approach through Restorative Justice Handling in Criminal Acts of Fraud & Embedding. Law Development Journal, 4(3), 381. https://doi.org/10.30659/ldj.4.3.381-388

Al-Badayneh, D. M., Al-Tarawneh, M. E., Lamchichi, A. A., & Ellamey, Y. M. (2024). Restorative Justice: Does it Work in the Arab Countries? International Journal of Religion, 5(8), 125–139. https://doi.org/10.61707/23mn6z72

Aziz, N. A., & Hussin, N. (2017). The Application of Mediation (Sulh) in Islamic Criminal Law. Jurnal Syariah, 24(1), 115–136. https://doi.org/10.22452/js.vol24no1.5

Aḥmad, M. M. (2019). Post-Colonial Discourse on Siyasah in Islamic Criminal Law. Kardan Journal of Law. https://doi.org/10.31841/kjl.2021.6

Badar, M. (2011). Islamic Law (Shari'a) and the Jurisdiction of the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 24(2), 411–433. https://doi.org/10.1017/s0922156511000082

Elvany, A. I., & Sadzali, A. (2024). The Sentencing System of the Offences Against Blue Carbon Ecosystems: An Overview from Criminal Policy and Islamic Perspective. 408–413. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-218-7_68

Kasuri, M. R., Abbas, S., & al-Mustafa, R. (2024). The Nature of Islamic Criminal Procedure: Whether Adversarial or Inquisitorial, an Appraisal. Al-Qamar, 17–44. https://doi.org/10.53762/alqamar.07.01.e02

Nur, M. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 335. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011

Platt, A. R., & Gibson, N. P. (2018). Inquiring of "Beelzebub": Timothy and al-Jāḥiẓ on Christians in the ʿAbbāsid Legal System. 256–283. https://doi.org/10.1163/9789004383869_013

Raheem, A., & Kasi, A. Z. (2021). Political and constitutional aspect of Raymond Davis case in Islamic perspective of Qisas and Diyat Law. Rahat-Ul-Quloob, 73–80. https://doi.org/10.51411/rahat.5.2.2021/279

Rahimzai, H., & Mushfiq, N. (2023). Ta'zir Punishment and Delegated Authority in Accordance with Islamic Jurisprudence and Afghanistan's Enacted Laws. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities, 3(5), 1–14. https://doi.org/10.55544/ijrah.3.5.1

Sebar, H., & Ismail, S. M. (2021). The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia from the Perspective of International Human Rights Law. IIUM Law Journal, 29(1), 77–102. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.609