01638 - Pidana Dalam Hukum Islam: Sanksi Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Kajian Konseptual dan Komparatif dalam Kerangka Fiqh Jināyāt

Abstract

This article comprehensively examines the concept of pidana (criminal punishment) in Islamic law as a sanction imposed by the state upon perpetrators of criminal acts. Using a conceptual and comparative normative approach, this study analyzes the classification of jarīmah and 'uqūbah, the objectives of punishment, the role of the state and victims, mechanisms of pardon and restoration, and implementation challenges in modern contexts, particularly Indonesia. The findings demonstrate that criminal punishment in Islamic law operates within a multilayered normative system, encompassing ḥudūd (fixed punishments), qiṣāṣ–diyat (retaliatory-compensatory punishments with significant victim/family roles), ta'zīr (discretionary punishments), and siyāsah (state criminal policy). The objectives of punishment are multidimensional, integrating retributive justice, deterrence, reformation, and restorative mechanisms such as diyat, conciliation (ṣulḥ), and forgiveness. In the Indonesian context, the literature emphasizes the need for harmonization and renewal of criminal law, including the reading of Islamic values to support fairer, more restorative, and more effective criminal reform, while acknowledging controversies surrounding severe sanctions and the urgency of codification and fair procedure. This study concludes that a comprehensive understanding of punishment in Islamic law requires a synthesis of jarīmah classification, maqāṣid and maṣlaḥah objectives, the roles of state and victims, as well as procedural guarantees and interpretive renewal so that state sanctions genuinely serve as instruments of justice.

Keywords: pidana; Islamic criminal law; ḥudūd; ta'zīr; qiṣāṣ; restorative justice; criminal law reform

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menelaah secara komprehensif konsep pidana dalam hukum Islam sebagai sanksi yang dijatuhkan negara kepada pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan pendekatan normatif konseptual dan komparatif, kajian ini menganalisis klasifikasi jarīmah dan 'uqūbah, tujuan pemidanaan, peran negara dan korban, mekanisme pemaafan dan pemulihan, serta tantangan implementasi dalam konteks modern, khususnya Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana dalam hukum Islam beroperasi dalam sistem normatif yang berlapis, meliputi ḥudūd (sanksi tetap), qiṣāṣ–diyat (sanksi retaliatif-kompensatoris dengan peran kuat korban/keluarga korban), ta'zīr (sanksi diskresioner), dan siyāsah (kebijakan pidana negara). Tujuan pemidanaan bersifat multidimensi, mengintegrasikan keadilan retributif, pencegahan, perbaikan pelaku, dan mekanisme restoratif seperti diyat, konsiliasi (ṣulḥ), dan pemaafan. Dalam konteks Indonesia, literatur menekankan perlunya harmonisasi dan pembaruan hukum pidana, termasuk pembacaan nilai-nilai Islam untuk mendukung reformasi hukum pidana yang lebih adil, restoratif, dan efektif, sekaligus menyadari adanya kontroversi sanksi berat serta urgensi kodifikasi dan prosedur yang adil. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemahaman komprehensif tentang pidana dalam hukum Islam menuntut sintesis antara klasifikasi jarīmah, tujuan maqāṣid dan maṣlaḥah, peran negara dan korban, serta jaminan prosedural dan pembaruan interpretasi agar sanksi negara benar-benar menjadi instrumen keadilan.

Kata Kunci: pidana; hukum pidana Islam; ḥudūd; ta'zīr; qiṣāṣ; restorative justice; pembaruan hukum pidana

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam pengertian umum sistem peradilan pidana, pidana merupakan konsekuensi yang "tidak terelakkan" bagi seseorang yang dinyatakan bersalah berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga pidana berfungsi sebagai respons institusional negara terhadap pelanggaran norma yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana (Nur, 2021). Dalam kerangka hukum pidana Islam (sering dibahas sebagai fiqh jināyāt), konsepsi sanksi pidana berangkat dari gagasan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya, dan bahwa ketertiban sosial serta keadilan tidak hanya ditegakkan melalui penetapan larangan, melainkan juga melalui mekanisme pemidanaan (Nur, 2021; Suwito et al., 2023). Literatur yang menelaah tujuan pemidanaan dalam Islam menekankan bahwa tujuan pokok pemidanaan berkaitan dengan pemeliharaan kedamaian dan ketertiban masyarakat serta perwujudan keadilan (Fauzan, 2022; Olawoye, 2022; Suwito et al., 2023).

Dengan demikian, ketika negara menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tindakan tersebut dipahami bukan semata tindakan koersif administratif, melainkan bagian dari arsitektur keadilan pidana yang mengintegrasikan dimensi pembalasan, pencegahan, perbaikan, dan—dalam kasus tertentu—pemulihan hubungan sosial yang rusak (Fauzan, 2022; Nur, 2021; Ramos, 2016).

Pada saat yang sama, pembahasan "pidana menurut hukum Islam" tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa doktrin pemidanaan Islam secara klasik mengenali diferensiasi jenis-jenis tindak pidana beserta konsekuensi sanksinya, termasuk wilayah sanksi yang bersifat tetap (fixed/prescribed) dan wilayah sanksi yang elastis atau diskresioner (Anwar et al., 2021; Suwito et al., 2023). Literatur kontemporer juga menekankan bahwa pemidanaan dalam Islam sering diperdebatkan dalam konteks negara-bangsa modern, terutama ketika prinsip-prinsip prosedural, standar hak asasi manusia, dan kebutuhan kodifikasi bertemu dengan corak normatif klasik (Adil, 2016; Anwar et al., 2021; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

Oleh karena itu, artikel ini memaparkan secara komprehensif konsep pidana dalam hukum Islam sebagai sanksi yang dijatuhkan negara, dengan menekankan klasifikasi jarīmah dan sanksi ('uqūbah), tujuan pemidanaan, peran negara serta korban, mekanisme pemaafan dan pemulihan, dan tantangan implementasi pada konteks modern (termasuk Indonesia) sebagaimana tercermin dalam studi-studi yang tersedia (Hasan & Ahmad, 2017; Olawoye, 2022; Syatar et al., 2024).

________________________________________

B. Terminologi Dasar: Jināyah/Jarīmah dan 'Uqūbah sebagai Bahasa Hukum Pidana Islam

Dalam kajian fiqh jināyāt, tindak pidana sering dibahas melalui istilah al-jināyah yang dipahami sebagai perbuatan dosa/kejahatan/pelanggaran, sedangkan jarīmah dipahami sebagai larangan syariat yang diancam dengan hukuman tertentu, termasuk kategori ḥadd dan ta'zīr (Muhammad et al., 2023). Dalam perspektif lain yang menyoroti konsep sanksi, istilah Arab yang digunakan untuk "pidana" adalah 'uqūbah, yang dimaknai sebagai sanksi/hukuman atas pelanggaran aturan syariah dengan orientasi kesejahteraan sosial (Marak, 2023).

Penggunaan istilah-istilah tersebut memperlihatkan bahwa "pidana" dalam wacana hukum pidana Islam bukan sekadar sinonim hukuman, melainkan terikat pada klasifikasi normatif perbuatan, struktur otoritas, dan tujuan-tujuan syariah yang hendak dijaga oleh sistem pemidanaan (Fauzan, 2022; Marak, 2023; Muhammad et al., 2023).

Sejumlah karya menekankan bahwa hukum pidana Islam adalah bagian dari Sharī'ah yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah (Adil, 2016; Anwar et al., 2021; Nur, 2021). Kerangka normatif ini berkelindan dengan akuntabilitas moral-religius individu—misalnya dalam perspektif bahwa sistem keadilan pidana Islam berakar pada tawḥīd dan pertanggungjawaban individu atas perilaku (Nur, 2021). Namun, literatur kontemporer juga mencatat adanya jarak antara artikulasi fiqhi klasik dan visi Qur'ani yang lebih luas—misalnya kritik bahwa eksposisi fiqh tentang ḥudūd kerap mengabaikan dimensi pertobatan (tawbah) dan perbaikan (iṣlāḥ) yang dipandang integral oleh al-Qur'an—sehingga pembaruan pemikiran (ijtihād/tajdīd) dipandang relevan agar teori pemidanaan selaras dengan totalitas pedoman normatif (Fauzan, 2022; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

Dengan kata lain, terminologi dasar pidana Islam harus dibaca bersama dinamika interpretasi dan kebutuhan pembaruan, bukan semata sebagai daftar sanksi (Adil, 2016; Fauzan, 2022; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

________________________________________

C. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam: Keadilan, Pencegahan, Perbaikan, dan Kemaslahatan

Literatur tentang tujuan pemidanaan dalam Islam secara konsisten menunjukkan bahwa pemidanaan diposisikan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban/kedamaian sosial (Fauzan, 2022; Olawoye, 2022; Suwito et al., 2023). Salah satu artikulasi tujuan pemidanaan menegaskan bahwa tujuan utama pemidanaan yang digambarkan dalam al-Qur'an adalah pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat dan bahwa pemidanaan memainkan peran vital dalam konsep keadilan (Suwito et al., 2023). Pada level teori pemidanaan, studi komparatif yang menelaah hukum positif dan hukum pidana Islam menyatakan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana Islam menekankan kemanfaatan (benefit/maslahah) dan orientasi penegakan keadilan demi mewujudkan ketertiban serta kedamaian masyarakat (Olawoye, 2022). Dengan demikian, sanksi negara terhadap pelaku tindak pidana dipahami sebagai instrumen untuk menegakkan order sosial dan bukan semata pembalasan formal (Olawoye, 2022; Suwito et al., 2023).

Meskipun demikian, literatur yang sama juga menegaskan bahwa dimensi pembalasan (retribusi) tetap menjadi salah satu aspek yang paling banyak dibicarakan dalam hukum pidana Islam, seiring adanya ayat-ayat al-Qur'an yang sering dibaca dalam kerangka retaliation/recompense (Olawoye, 2022). Bersamaan dengan itu, aspek pencegahan (deterrence) dinilai sangat menonjol: sebuah studi menyatakan bahwa hukum pidana Islam memiliki adopsi paling kuat terhadap aspek deterrence dibanding sistem pidana lain (Olawoye, 2022). Dalam kajian lain yang menekankan klasifikasi tujuan pemidanaan, tujuan-tujuan pemidanaan Islam disebut mencakup perlindungan masyarakat, deterrence, reformasi pelaku, kompensasi, ekspiasi, dan retribusi (Suwito et al., 2023). Klaim mengenai multi-tujuan ini diperkuat oleh artikel lain yang memaparkan bahwa tujuan pemidanaan dalam Islam bukan hanya pembalasan, tetapi juga pencegahan (deterrence) dan perbaikan (reformation), bahkan mengandung tujuan pendidikan masyarakat (al-tahzīb) sebagai satu kesatuan yang diarahkan pada kemaslahatan manusia (Bessler, 2022; Maduabuchi et al., 2021).

Dimensi restoratif juga muncul kuat dalam literatur, khususnya melalui institusi qiṣāṣ dan diyat. Kajian komparatif tentang hukuman mati dalam Islam menegaskan bahwa konsep restorative justice tampak secara spesifik dalam tindak pidana pembunuhan sengaja (al-qatl al-'amd), karena eksekusi sangat bergantung pada pilihan keluarga korban: keluarga korban dapat memilih qiṣāṣ (hukuman mati), memaafkan pelaku, atau menerima diyat (Hasan & Ahmad, 2017). Artikel yang membandingkan rezim hak hidup internasional dengan Islam juga menegaskan bahwa qiṣāṣ tidak menutup kemungkinan dukungan terhadap gerakan restorative justice karena Islam mendorong pemaafan dari keluarga korban dan qiṣāṣ berfokus pada pilihan keluarga korban (Salam & Karim, 2021).

Selain itu, studi khusus tentang diyya menjelaskan bahwa praktik dalam hukum Islam memuat elemen-elemen restoratif seperti konsiliasi (ṣulḥ), restitusi/kompensasi (diyya), pemaafan, reintegrasi, dan penekanan peran korban, yang dinilai analog dengan restorative justice kontemporer (Ramos, 2016). Dengan demikian, tujuan pemidanaan Islam dalam banyak literatur tidak tunggal: ia menggabungkan keadilan retributif, pencegahan, reformasi, dan pemulihan—dengan komposisi dan penekanannya berbeda menurut kategori tindak pidana dan konteksnya (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020; Nur, 2021; Ramos, 2016).

________________________________________

D. Klasifikasi Tindak Pidana dan Sanksi: Ḥudūd, Qiṣāṣ–Diyat, Ta'zīr, dan Siyāsah

1. Gambaran Umum Klasifikasi

Dalam banyak kajian, hukum pidana Islam membedakan sanksi berdasarkan kategori tindak pidana. Studi tentang pemidanaan cambuk (flogging) di Saudi Arabia menegaskan bahwa dalam tradisi Islam, hukuman pidana secara klasik dibagi ke dalam tiga kategori: ḥudūd (hukuman tetap/fixed), qiṣāṣ (bersifat restitusioner/retaliatif), dan ta'zīr (diskresioner) (Anwar et al., 2021). Pembagian tiga serupa juga disebut dalam kajian tentang "castigation" dan hukum pemidanaan di Punjab, Pakistan, yang menyatakan bahwa hukum Islam membedakan tiga jenis hukuman: ḥudūd, qiṣāṣ, dan ta'zīr (Anwar et al., 2021). Di sisi lain, artikel yang mengkaji klasifikasi hukuman dalam Islam menambahkan kategori siyāsah sebagai jenis hukuman yang ditetapkan negara untuk kepentingan negara (Suwito et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi artikulasi kategori dalam literatur: sebagian membatasi pada tiga klasifikasi, sementara yang lain menambahkan siyāsah sebagai kategori kebijakan pidana negara (Anwar et al., 2021; Suwito et al., 2023).

2. Ḥudūd

Ḥudūd dipahami sebagai hukuman yang ditentukan oleh Allah dan bersifat tetap, sehingga tidak dapat diubah oleh manusia (Suwito et al., 2023). Studi yang membahas tujuan dan klasifikasi hukuman menegaskan bahwa jenis hukuman tertentu bersifat fixed dan "tidak dapat diubah" karena ditentukan oleh Allah; kategori ini disebut hudud (Suwito et al., 2023). Dalam perspektif tujuan pemidanaan dan kebutuhan sosial, literatur yang sama mengaitkan hudud dengan perlindungan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (maqāṣid), misalnya: pelestarian jiwa dikaitkan dengan qisās; pelestarian agama dikaitkan dengan hukuman bagi apostasi; pelestarian akal dikaitkan dengan hukuman minum; pelestarian keturunan dikaitkan dengan hukuman zina; pelestarian harta dikaitkan dengan hukuman pencurian; dan pelestarian kebutuhan-kebutuhan itu juga dikaitkan dengan hukuman bagi perampokan jalanan (Suwito et al., 2023). Artikel lain tentang hukuman mati dari perspektif fiqh jināyat juga menautkan sanksi paling berat (hukuman mati) pada tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Marak, 2023). Dengan demikian, hudud sering dipresentasikan sebagai wilayah sanksi tetap yang terkait dengan perlindungan maqāṣid dan penegasan norma dasar (Marak, 2023; Suwito et al., 2023).

3. Qiṣāṣ–Diyat

Qiṣāṣ–diyat biasanya dibahas sebagai kategori yang memberi ruang signifikan pada dimensi hak korban/keluarga korban, terutama dalam pembunuhan sengaja. Studi komparatif Indonesia–Saudi–China menegaskan bahwa pada al-qatl al-'amd, eksekusi (qisas) sangat bergantung pada keluarga korban yang berhak memilih antara qisas, pemaafan, dan pembayaran diyat (Hasan & Ahmad, 2017). Artikel tentang keadilan dalam hukum qiṣāṣ juga menyimpulkan bahwa implementasi qiṣāṣ memprioritaskan penghormatan terhadap hak pelaku dan korban, serta memungkinkan fleksibilitas melalui kontekstualisasi makna keadilan agar dapat diadaptasikan dalam masyarakat (Arafa & Burns, 2015).

Di sisi restoratif, artikel khusus diyya menegaskan bahwa diyya adalah pembayaran kepada korban tindak kekerasan yang dapat menjadi substitusi bagi qiṣāṣ atas permintaan korban, atau diberlakukan jika syarat prosedural/substantif qiṣāṣ tidak terpenuhi; bahkan korban dapat memaafkan tanpa menuntut qisas maupun restitusi (Ramos, 2016). Gabungan rujukan ini menegaskan bahwa, dalam kategori qiṣāṣ–diyat, sanksi negara berinteraksi dengan pilihan korban/keluarga korban, sehingga hubungan antara "pidana negara" dan "hak privat korban" menjadi lebih kompleks daripada sistem pidana murni negara-sentris (Arafa & Burns, 2015; Hasan & Ahmad, 2017; Ramos, 2016).

4. Ta'zīr

Ta'zīr dipahami sebagai wilayah pidana yang tidak ditentukan secara spesifik oleh al-Qur'an dan Sunnah sehingga bentuk dan kadar sanksinya berada pada diskresi penguasa/hakim (Anwar et al., 2021; Nur, 2021). Studi tentang flogging menyatakan bahwa ta'zīr adalah hukuman diskresioner untuk tindakan yang dipandang berdosa, dan bahwa sebagian besar jenis hukuman dalam hukum Islam berada di bawah payung ta'zīr (Anwar et al., 2021). Kajian penologi hukum pidana Islam menambahkan bahwa dalam literatur Islam, ta'zīr menandakan hukuman untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan sekaligus mereformasi pelaku, dengan karakter deterrent dan reformative yang perlu dijaga proporsionalitasnya (Fauzan, 2022). Artikel yang menelaah ta'zīr dalam konteks Malaysia menekankan bahwa ta'zīr memiliki tujuan spesifik seperti pencegahan pengulangan tindak pidana oleh pelaku, dan juga menekankan nilai-nilai proporsionalitas hukuman serta reformasi pelaku yang dapat melintasi batas agama dan ras dalam masyarakat plural (Sebar & Ismail, 2021). Dengan demikian, ta'zīr menyediakan ruang kebijakan pidana negara/hakim yang paling luas, sekaligus menuntut pedoman normatif (misalnya maqāṣid) agar diskresi tetap adil dan proporsional (Fauzan, 2022; Sebar & Ismail, 2021).

5. Siyāsah

Siyāsah dalam literatur amnesti dan pemaafan dipahami sebagai ranah kebijakan pidana negara yang mengisi "wilayah besar" tindak pidana dan sanksi yang tidak sepenuhnya diatur oleh teks yang jelas, sehingga dalam sejarah hukum Islam banyak diatur melalui undang-undang dan ordinansi negara dalam kerangka kebijakan yang berorientasi syariah (Malekian, 2011). Artikel prosedur pidana Islam menegaskan adanya dua ranah dalam hukum Islam: ranah fixed dan ranah flexible; serta menegaskan doktrin siyāsah yang memungkinkan pemerintah membuat delik, menetapkan hukuman, dan menetapkan standar pembuktian dalam batasan-batasan prinsip al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip umum hukum Islam (Adil, 2016). Dengan demikian, konsepsi "pidana sebagai sanksi negara" dalam hukum Islam tidak hanya hadir pada ta'zīr tetapi juga pada domain kebijakan siyāsah, yang secara eksplisit menempatkan perumusan dan implementasi sanksi pada otoritas negara, sekaligus menuntut pembatasan normatif dan prosedural agar tidak melanggar prinsip keadilan (Adil, 2016; Malekian, 2011).

________________________________________

E. Negara, Korban, dan Otoritas Pemidanaan

1. Negara sebagai Penegak Keadilan dan Korban sebagai Pemegang Opsi dalam Qiṣāṣ–Diyat

Dalam kerangka hukum pidana modern, negara lazim dipahami sebagai pihak yang menuntut dan menghukum; namun hukum pidana Islam menampilkan konfigurasi yang lebih berlapis antara kepentingan publik dan kepentingan privat. Studi tentang qiṣāṣ menegaskan bahwa implementasi qiṣāṣ menempatkan penghormatan pada hak pelaku dan korban sebagai bagian dari penghormatan nilai kemanusiaan, dan bahwa konstruksi qiṣāṣ memungkinkan fleksibilitas melalui kontekstualisasi keadilan (Arafa & Burns, 2015). Sementara itu, studi komparatif tentang hukuman mati menekankan bahwa dalam pembunuhan sengaja, keluarga korban memiliki hak memilih: qiṣāṣ, pemaafan, atau diyat (Hasan & Ahmad, 2017). Penjelasan serupa hadir dalam studi perbandingan Islam dan International Bill of Human Rights yang menegaskan bahwa qiṣāṣ berfokus pada pilihan keluarga korban dan Islam bahkan mendorong pemaafan (Salam & Karim, 2021).

Dengan demikian, meskipun negara memiliki peran menegakkan keadilan dan menjalankan putusan, kategori tertentu (khususnya qiṣāṣ–diyat) menempatkan keluarga korban sebagai subjek yang menentukan jalur akhir penyelesaian, sehingga pidana negara mengandung dimensi partisipasi korban yang kuat (Hasan & Ahmad, 2017; Ramos, 2016; Salam & Karim, 2021).

2. Dimensi Restoratif dan Partisipasi Korban

Kuatnya dimensi korban dalam qiṣāṣ–diyat secara konseptual berdekatan dengan paradigma restorative justice. Artikel tentang restorative justice dalam Islam menyatakan bahwa unsur-unsur seperti konsiliasi (ṣulḥ), restitusi/kompensasi (diyya), pemaafan, reintegrasi, dan peran korban yang dominan merupakan komponen hukum Islam yang analog dengan restorative justice kontemporer (Ramos, 2016). Sementara itu, kajian tentang konsep retributif dan restoratif dalam hukum pidana Islam menegaskan bahwa reformation dalam Islam mencakup bukan hanya perbaikan perilaku pelaku, tetapi juga perbaikan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat; karena itu restorative justice memiliki tempat dalam tujuan pemidanaan Islam (Nur, 2021).

Namun, artikel yang sama—dengan rujukan pada praktik Mahkamah Syariah Malaysia—menemukan bahwa restorative justice "tidak banyak diterapkan" dalam praktik pemidanaan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran di kalangan praktisi dan aparat peradilan syariah (Nur, 2021). Nuansa ini penting: meskipun perangkat normatif restoratif tersedia dalam doktrin pidana Islam, implementasi institusionalnya dapat tidak merata antaryurisdiksi (Nur, 2021; Ramos, 2016).

3. Pemaafan, Amnesti, dan Kebijakan Siyāsah

Di sisi lain, literatur amnesti dan pemaafan dalam Islam menegaskan bahwa hukum pidana Islam hanya sebagian diatur oleh teks yang jelas (utamanya pada hudud dan qisas), sedangkan wilayah yang lebih luas diatur oleh negara melalui kebijakan siyāsah yang mencakup ta'zīr (Malekian, 2011). Artikel prosedur pidana Islam juga menegaskan bahwa dalam perkara siyāsah, penguasa dapat memberikan pengampunan atau kompromi dengan pihak terpidana ketika "hak masyarakat" dilanggar, sehingga kewenangan clemency/mercy berada pada pemerintah dalam ruang tertentu (Adil, 2016). Dengan demikian, "pidana sebagai sanksi negara" dalam hukum Islam tidak identik dengan punitivisme mutlak; ia juga memuat mekanisme pemaafan, kompromi, dan penyelesaian yang diatur atau difasilitasi negara dalam batas kategori hak dan kepentingan yang dilanggar (Adil, 2016; Malekian, 2011).

________________________________________

F. Bentuk-Bentuk Sanksi dalam Hukum Pidana Islam: Dari Sanksi Berat hingga Sanksi Diskresioner dan Alternatif

Berbagai kajian menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengenal spektrum sanksi dari yang sangat berat hingga yang fleksibel/diskresioner. Dalam kajian tentang "punishments" (dalam konteks sejarah metode pemidanaan), disebutkan bahwa secara historis terdapat metode sanksi yang memicu kontroversi dalam aspek interpretasi dan aplikasi, seperti crucifixion, amputasi anggota tubuh, hukuman mati, rajam, dan penyiksaan; sekaligus dicatat bahwa perkembangan dan adaptasi filsafat pemidanaan modern telah mendorong penghapusan metode-metode tertentu sehingga tidak lagi berlaku dalam hukum nasional dan internasional Islam (Rodman, 1968). Pada level lain, kajian tentang hukuman mati dalam perspektif hukum pidana Islam menegaskan bahwa dalam hudud, bentuk sanksi dapat mencakup triad hukuman seperti hukuman mati, amputasi, dan flogging sebagai konsekuensi bagi pelanggaran hudud (Hafizhah et al., 2023). Artikel lain menegaskan bahwa sebagian hukuman fisik yang disebut dalam al-Qur'an dan Sunnah—seperti amputasi, rajam, dan hukuman mati—sering dikritik karena "keparahan"nya, namun penulis menekankan bahwa sisi kebijaksanaan seperti pemaafan, kesabaran, rekonsiliasi, dan opsi hukuman alternatif kurang disorot (Nur, 2021). Kombinasi rujukan ini menunjukkan bahwa diskursus bentuk sanksi dalam hukum pidana Islam selalu berada dalam ketegangan antara seriusnya perlindungan tatanan sosial dan tuntutan untuk menonjolkan kebijaksanaan, pemaafan, dan pembatasan penerapan (Hafizhah et al., 2023; Nur, 2021; Rodman, 1968).

Dalam literatur tentang ta'zīr, jenis sanksi jauh lebih bervariasi dan dapat meliputi penjara, denda, hukuman mati, dan whipping, dengan penekanan bahwa tujuan utama pemidanaan syariah adalah tercapainya keadilan (Anwar et al., 2021). Artikel mengenai penologi Islam juga menekankan bahwa pada ta'zīr, hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa, tetapi tidak boleh tidak proporsional karena tujuan ta'zīr adalah mereformasi pelaku dengan fitur deterrence (Fauzan, 2022). Artikel yang membahas alternatif pemidanaan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam menyatakan bahwa hukum pidana Islam pada umumnya menetapkan satu aturan untuk setiap jarimah (single rule), berbeda dengan pembagian pidana pokok dan tambahan dalam hukum pidana Indonesia, sehingga struktur sanksi per-delict dapat tampil berbeda dengan sistem kodifikasi modern (Olawoye, 2022). Kajian maslahat dan kebijakan pidana juga membedakan sanksi yang "ditentukan" (muqaddarah) dan yang "tidak ditentukan" (ghair muqaddarah), di mana yang tidak ditentukan dikembalikan kepada otoritas pemerintah (sering dipahami sebagai takzīr/ta'zīr) (Masrukhin & Karnawijaya, 2022).

Dengan demikian, negara dalam ranah ta'zīr dan kebijakan pidana memiliki ruang untuk merancang sanksi sesuai konteks sosial, tetapi literatur menuntut agar diskresi itu dibatasi oleh prinsip keadilan, proporsionalitas, dan maqāṣid (Fauzan, 2022; Masrukhin & Karnawijaya, 2022; Sebar & Ismail, 2021).

Dimensi "publisitas" eksekusi dan efek jera juga dibahas dalam beberapa kajian. Artikel tentang flogging menyatakan bahwa deterrence umum dan khusus sering lebih diprioritaskan dibanding rehabilitasi pada hadd dan qishash, antara lain karena eksekusi pidana biasanya dilaksanakan secara publik dan segera (Anwar et al., 2021). Sementara itu, studi tujuan dan klasifikasi hukuman menyebut adanya dasar normatif agar sebagian hukuman disaksikan oleh sekelompok orang beriman (Suwito et al., 2023). Literatur penologi Islam juga menekankan bahwa hukum pidana Islam bersifat preventif dan bahwa hukuman keras cenderung diposisikan sebagai "alat terakhir" setelah langkah-langkah lain dilakukan, serta bahwa Islam juga memuat cara-cara untuk mengurangi hukuman (Fauzan, 2022). Kombinasi ini menggambarkan bagaimana sanksi negara dalam hukum Islam didesain untuk fungsi pencegahan (deterrence) dan stabilitas sosial, tetapi juga mengandung prinsip "reduksi" atau "mitigasi" penerapan melalui mekanisme tertentu (Anwar et al., 2021; Fauzan, 2022; Nur, 2021).

________________________________________

G. Pemaafan, Pertobatan, dan Amnesti: Pembatasan Pemidanaan dalam Islam dan Ruang Kebijakan Negara

Sejumlah karya menegaskan bahwa pemidanaan dalam Islam bukan hanya soal menjatuhkan hukuman, melainkan juga soal membuka jalan pertobatan dan reformasi. Artikel tentang tujuan dan klasifikasi hukuman menekankan reformation sebagai tujuan pemidanaan dan mengaitkan pertobatan dengan tindak pidana pada berbagai tempat dalam al-Qur'an (Suwito et al., 2023). Lebih tajam, kajian Kamali mengenai filsafat pemidanaan menekankan bahwa al-Qur'an menjadikan pertobatan (tawbah) dan reformasi (iṣlāḥ) sebagai bagian integral dari hudud, tetapi eksposisi fiqh konvensional sering mengabaikan aspek tersebut; karenanya diperlukan "koreksi" melalui ijtihad agar teori hudud kembali terhubung dengan visi Qur'ani (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020). Ini penting untuk topik "pidana sebagai sanksi negara": negara yang menerapkan norma pidana Islam secara normatif diharapkan tidak hanya menyalin bentuk sanksi, tetapi juga menginternalisasi desain moral-normatif yang memasukkan pertobatan dan reformasi sebagai unsur sistem (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020; Suwito et al., 2023).

Dalam konteks amnesti dan pemaafan, kajian khusus tentang amnesti menegaskan bahwa konflik sosial sering meninggalkan dorongan balas dendam, sehingga "measure-for-measure justice" mungkin bukan pilihan terbaik untuk memulihkan perdamaian; Islam menyediakan pedoman terkait repentance, amnesty, dan forgiveness yang perlu dikelola dalam kerangka keadilan pascakonflik (Malekian, 2011). Artikel yang sama menekankan bahwa hukum pidana Islam secara historis banyak diatur oleh kebijakan negara (siyāsah) yang mencakup ta'zīr (hukuman deterrent yang tidak terkuantifikasi), serta menyoroti perlunya pembaruan sistem peradilan pidana Islam sebagai tantangan besar bagi pemerintah dan pemimpin opini Muslim (Malekian, 2011). Dalam artikel prosedur pidana Islam, disebutkan bahwa dalam perkara siyāsah, penguasa dapat memberikan pardon atau kompromi dengan pihak terpidana ketika pelanggaran menyangkut hak masyarakat, menunjukkan adanya ranah kebijakan negara untuk menggunakan clemency dalam batas tertentu (Adil, 2016).

Dengan demikian, perangkat pemaafan dalam Islam memiliki dua sisi: (i) sisi normatif-etis Qur'ani tentang pertobatan dan pemaafan, dan (ii) sisi kelembagaan-kebijakan dalam ranah siyāsah/ta'zīr yang memberi negara instrumen manajemen konflik dan pemulihan sosial (Adil, 2016; Malekian, 2011; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

Literatur perbandingan tentang "judicial forgiveness" (rechterlijk pardon) juga menegaskan bahwa jauh sebelum prinsip pengampunan yudisial dikenal dalam sistem civil law modern, hukum pidana Islam telah mengenal prinsip pemaafan dalam jarimah qadzaf, jarimah qishas-diyat, dan jarimah ta'zīr, dan bahkan dipandang menawarkan keunggulan tertentu dibanding konstruksi civil law (Wahyuni et al., 2021). Klaim ini menguatkan gagasan bahwa pengurangan atau peniadaan pidana dalam Islam bukan sekadar "pengecualian," melainkan bagian dari arsitektur normatif tertentu pada kategori-kategori jarimah yang relevan (Hasan & Ahmad, 2017; Ramos, 2016; Wahyuni et al., 2021). Dalam konteks negara modern yang sedang mereformasi hukum pidana, literatur tersebut memandang nilai-nilai pemaafan dalam hukum Islam dapat memberi arah formulasi kebijakan pemidanaan agar lebih sesuai dengan realitas sosiologis masyarakat mayoritas Muslim (Wahyuni et al., 2021).

________________________________________

H. Prosedur, Pembuktian, dan Kebutuhan Kodifikasi: Syarat agar Sanksi Negara Adil dalam Penerapan

Sanksi pidana sebagai tindakan negara tidak dapat dilepaskan dari prosedur pidana, karena prosedur menentukan legitimasi dan keadilan penerapan sanksi (Nur, 2021). Artikel yang menilai sifat prosedur pidana Islam menegaskan bahwa penerapan hukum pidana Islam melalui prosedur Barat (adversarial atau inquisitorial) berpotensi menciptakan "anomali" sehingga penegakan hukum pidana Islam tanpa aturan prosedural Islam dipandang berisiko tidak lengkap, tidak akurat, bahkan tidak Islami (Adil, 2016). Artikel tersebut juga menekankan bahwa prosedur pidana Islam memiliki fitur independen, antara lain: klasifikasi tindak pidana terkait dengan jenis hak yang dilanggar (hak Allah, hak individu, hak masyarakat) yang kemudian menentukan aturan prosedur; dan bahwa hakim memiliki tanggung jawab menemukan kebenaran secara aktif namun tetap harus imparsial (Adil, 2016). Pada saat yang sama, artikel tersebut juga menyatakan bahwa meskipun aturan prosedural dapat ditemukan dalam al-Qur'an, Sunnah, dan fikih klasik, para sarjana klasik maupun kontemporer tidak menyusun "kode formal" prosedur pidana Islam setara dengan kode prosedur modern, sehingga ini menjadi persoalan kelembagaan bagi negara yang hendak mengadopsi sistem secara menyeluruh (Adil, 2016).

Kebutuhan kodifikasi dan jaminan prosedural juga mengemuka dalam studi tentang flogging di Saudi Arabia. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa penerapan flogging di Saudi Arabia "overused" dan "uncodified," sehingga diperlukan kodifikasi hukum Islam guna memastikan prosedur yang adil; bahkan disebut adanya pengumuman terbaru yang menghapus flogging sebagai bentuk hukuman yang umum, yang dibaca sebagai sinyal reformasi yudisial (Anwar et al., 2021). Temuan ini memperlihatkan hubungan erat antara jenis sanksi (misalnya hukuman fisik) dan tuntutan fair procedure: tanpa kodifikasi dan pengendalian diskresi, penerapan sanksi negara berpotensi menimbulkan kritik pelanggaran HAM dan ketidakadilan prosedural (Anwar et al., 2021; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

Contoh lain tentang relasi hukum negara dan klasifikasi pidana Islam muncul dalam pengantar hukum pidana Afghanistan. Teks tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memandu semua aspek hukum pidana Afghanistan dan bahwa tidak ada satu sumber tunggal hukum pidana; lebih spesifik, disebutkan bahwa hukum Islam menentukan hukuman bagi hudud dan qisas, sedangkan Penal Code mendefinisikan tindak pidana dan hukuman yang masuk klasifikasi ta'zir (Cavanaugh, 1978). Pernyataan ini memperlihatkan model integrasi antara norma syariah dan kodifikasi negara: negara mengakui ruang ta'zir sebagai ranah regulasi positif, sementara hudud/qisas/diat dirujuk pada fikih mazhab (Hanafi) (Cavanaugh, 1978). Model ini menegaskan secara institusional bagaimana "pidana sebagai sanksi negara" dapat dibangun melalui pembagian kewenangan normatif antara teks agama, fikih mazhab, dan peraturan perundang-undangan negara (Cavanaugh, 1978; Malekian, 2011).

________________________________________

I. Konteks Indonesia: Harmonisasi, Reformasi, dan Perdebatan Sanksi Berat (Terutama Hukuman Mati)

Dalam konteks Indonesia, kajian tentang hukuman mati menekankan bahwa hukuman mati berada pada titik persilangan antara hukum pidana positif Indonesia dan wacana hukum pidana Islam, sehingga memunculkan tantangan konseptual dan kebijakan (Hasan & Ahmad, 2017; Syatar et al., 2024). Artikel yang secara khusus mengulas implementasi hukuman mati dalam konteks hukum Islam dan hukum pidana Indonesia menegaskan adanya kontroversi: sebagian pihak menolak hukuman mati dengan argumen bahwa ia tidak berasal dari al-Qur'an dan hadis melainkan derivasi sejarah, serta kekhawatiran adanya intervensi manusia dalam implementasi; sementara pihak lain memandangnya sebagai kehendak Tuhan tanpa intervensi manusia (Syatar et al., 2024). Artikel tersebut juga menegaskan bahwa dalam hukum pidana positif, hukuman mati dipakai untuk melindungi "fabric of life" dan dianggap legitim meskipun ada hak hidup; negara diposisikan melindungi warga dari tindakan melawan hukum, dan karena itu dibutuhkan perbaikan sistem peradilan serta harmonisasi hukum negara, adat, dan Islam (Syatar et al., 2024). Dengan demikian, diskursus Indonesia memperlihatkan bahwa sanksi negara (termasuk sanksi paling berat) tidak hanya diperdebatkan pada level moral dan HAM, tetapi juga pada level sumber legitimasi normatif dan strategi harmonisasi multi-sistem (Syatar et al., 2024).

Sejalan dengan itu, studi komparatif Indonesia–Saudi–China menegaskan bahwa hukuman mati dalam hukum Islam, khususnya dalam pembunuhan sengaja, menampilkan dimensi restorative justice karena keluarga korban memiliki hak memilih qisas atau memaafkan dengan diyat (Hasan & Ahmad, 2017). Studi tentang keadilan dalam qiṣāṣ juga menegaskan bahwa makna keadilan dalam hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan manusia berbasis nilai kemanusiaan dan religius, serta implementasi qiṣāṣ memprioritaskan hak korban dan pelaku, sekaligus membuka ruang fleksibilitas melalui kontekstualisasi (Arafa & Burns, 2015). Dalam konteks perdebatan hak hidup, artikel perbandingan Islam dan International Bill of Human Rights menyimpulkan bahwa regulasi hukuman mati dalam Islam dianggap "mengakomodasi" hak hidup secara menyeluruh karena memadukan pencegahan dan pemulihan (restoration/reformation) serta mendorong pemaafan keluarga korban, sedangkan mandat penghapusan dalam rezim internasional (Second Protocol ICCPR) dinilai hanya mengakomodasi hak hidup pelaku sambil mengabaikan potensi korban (Salam & Karim, 2021). Klaim ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian normatif: sebagian literatur menilai Islam kompatibel dengan perlindungan hak hidup melalui mekanisme pemaafan dan kontrol korban, sementara tren internasional mendorong abolisi dan menilai sanksi berat bermasalah (Anwar et al., 2021; Salam & Karim, 2021).

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana dan kebijakan kriminal, beberapa studi Indonesia menekankan bahwa nilai-nilai hukum pidana Islam dapat menjadi sumber dalam merumuskan sanksi pidana yang lebih adil dan efektif. Kajian tentang alternatif pemidanaan menyatakan bahwa dalam hukum positif Indonesia terdapat pengaturan alternatif terhadap penjara (misalnya denda, rehabilitasi, dan penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan restorative justice), dengan tujuan pemidanaan yang mengarah pada pemulihan, bukan pembalasan; dan nilai-nilai tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dipandang relevan sebagai pendekatan bagi hukum positif, karena restorative justice "sebenarnya telah ada sejak lama" dalam hukum pidana Islam (Olawoye, 2022). Kajian tentang korupsi juga menyatakan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum Islam bukan hanya pembalasan, melainkan pencegahan dan perbaikan, bahkan pendidikan masyarakat; dan penelitian tersebut mendorong pembaruan hukum pidana korupsi Indonesia dengan memasukkan nilai keadilan dari hukum pidana Islam (Maduabuchi et al., 2021). Dengan demikian, hubungan antara "pidana sebagai sanksi negara" dan "hukum pidana Islam" dalam konteks Indonesia tidak terbatas pada isu hukuman berat, melainkan juga pada agenda reformasi pemidanaan (alternatif penjara, restoratif, dan nilai keadilan) (Maduabuchi et al., 2021; Olawoye, 2022; Wahyuni et al., 2021).

________________________________________

J. Ketegangan dan Nuansa: Keparahan Sanksi, Hak Asasi Manusia, dan Pembaruan Ijtihad

Sejumlah literatur menegaskan adanya ketegangan antara sanksi-sanksi tertentu dalam hukum pidana Islam dan kritik berbasis HAM. Artikel flogging di Saudi Arabia menekankan bahwa praktik flogging memicu "backlash" internasional dan dinilai melanggar HAM, serta karena itu diperlukan kodifikasi untuk menjamin prosedur yang adil; bahkan disebut adanya langkah reformasi untuk menghapus flogging sebagai hukuman umum (Anwar et al., 2021). Sementara itu, karya yang membahas prinsip dan filsafat pemidanaan menegaskan bahwa tuntutan peninjauan ulang (discursive review) atas hukuman Islam muncul baik karena faktor internal (cara umat memahami hudud) maupun faktor eksternal (globalisasi dan diskursus HAM), serta mengingatkan bahwa penerapan literal dapat berisiko tidak menghadirkan keadilan dan bahkan berujung pada penindasan (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020). Di sisi lain, literatur yang membandingkan Islam dan rezim HAM internasional mengargumentasikan kompatibilitas Islam dengan perlindungan hak hidup melalui mekanisme pilihan korban dan pemaafan, sehingga mengkritik abolisionisme internasional yang dinilai fokus pada hak pelaku semata (Salam & Karim, 2021). Perbedaan posisi ini menunjukkan bahwa perdebatan tidak semata "Islam vs HAM," melainkan juga tentang bagaimana menafsirkan tujuan keadilan, merancang prosedur, dan membatasi penerapan sanksi berat agar selaras dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan (Anwar et al., 2021; Arafa & Burns, 2015; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

Nuansa lain adalah bahwa literatur penologi Islam menegaskan Islam tidak semata sistem "hukuman keras sebagai pilihan pertama," melainkan menempatkan pencegahan dan langkah-langkah sebelum pemidanaan, serta memuat cara mengurangi hukuman; dengan kata lain, orientasi preventif dan mekanisme mitigasi merupakan bagian dari penalaran penologi Islam (Fauzan, 2022). Sejalan dengan itu, kajian mengenai amnesti menekankan bahwa fiqh terkait pemaafan dan kebijakan pidana sering memuat interpretasi yang dipengaruhi kondisi historis dan dapat memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan kondisi kontemporer (Malekian, 2011). Hal ini konsisten dengan seruan Kamali agar teori hudud dikoreksi dengan mengintegrasikan pertobatan dan reformasi sebagaimana ditekankan al-Qur'an (Nopriandi & Ardhiansyah, 2020). Dengan demikian, pembaruan ijtihad tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap hukum pidana Islam, melainkan sebagai upaya menjembatani ideal normatif (keadilan, rahmat, reformasi) dengan desain institusional negara modern (kodifikasi, prosedur adil, pembatasan diskresi) (Adil, 2016; Anwar et al., 2021; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

________________________________________

K. Kesimpulan

Pidana menurut hukum Islam—dipahami sebagai sanksi yang dijatuhkan negara kepada pelaku tindak pidana—beroperasi dalam sistem normatif yang mengklasifikasikan tindak pidana dan sanksinya secara berlapis, khususnya melalui kategori ḥudūd (tetap), qiṣāṣ–diyat (retaliatif–kompensatoris dengan peran kuat korban/keluarga korban), dan ta'zīr (diskresioner), serta dalam sebagian literatur juga melalui kebijakan siyāsah sebagai ruang regulasi pidana negara (Anwar et al., 2021; Malekian, 2011; Suwito et al., 2023). Tujuan pemidanaan dalam Islam digambarkan multidimensi: mewujudkan keadilan dan kedamaian sosial, mencegah tindak pidana (deterrence), memperbaiki pelaku (reformation), dan pada konteks tertentu memulihkan relasi dan kerugian korban melalui mekanisme restoratif seperti diyat, konsiliasi, dan pemaafan (Nur, 2021; Olawoye, 2022; Ramos, 2016).

Dalam konteks negara modern, terutama Indonesia, literatur menekankan perlunya harmonisasi dan pembaruan pemidanaan, termasuk pembacaan nilai-nilai Islam untuk mendukung reformasi hukum pidana yang lebih adil, restoratif, dan efektif, sekaligus menyadari adanya kontroversi sanksi berat (misalnya hukuman mati dan flogging) serta urgensi kodifikasi dan prosedur yang adil (Anwar et al., 2021; Olawoye, 2022; Syatar et al., 2024). Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang pidana dalam hukum Islam menuntut sintesis antara klasifikasi jarīmah, tujuan maqāṣid dan maslahat, peran negara dan korban, serta jaminan prosedural dan pembaruan interpretasi agar sanksi negara benar-benar menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar ekspresi kekuasaan koersif (Adil, 2016; Arafa & Burns, 2015; Nopriandi & Ardhiansyah, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adil, M. A. M. (2016). The Application of Shari'ah Principles of Ta'zir in Malaysian Common Law: A Maqasid-Based Proposal. Icr Journal, 7(1), 47–64. https://doi.org/10.52282/icr.v7i1.283

Anwar, M. F., Khan, M. I., Abdullah, H. O., & Riaz, F. (2021). Castigation and the Punjab Sentencing Act, 2019 -- An Overview of Criminal Law and Convictions in Punjab, Pakistan. Journal of Law & Social Studies, 3(2), 104–112. https://doi.org/10.52279/jlss.03.02.104112

Arafa, M. A., & Burns, J. G. (2015). Judicial Corporal Punishment in the United States?: Lessons from Islamic Criminal Law for Curing the Ills of Mass Incarceration. Indiana International & Comparative Law Review, 25(3), 385–420. https://doi.org/10.18060/7909.0032

Bessler, J. D. (2022). The Death Penalty's Denial of Fundamental Human Rights. https://doi.org/10.1017/9781108980159

Cavanaugh, B. J. (1978). The Justification of Punishment. Alberta Law Review, 43. https://doi.org/10.29173/alr2275

Fauzan, F. (2022). Alternatives to Criminal Conviction in a Comparative Analysis of Positive Law and Islamic Criminal Law. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(1), 185. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4308

Hafizhah, A., Ekaputra, M., & Fathi, M. A. (2023). Capital Punishment: Islamic Criminal Law Perspective. Mahadi Indonesia Journal of Law, 2(2), 134–141. https://doi.org/10.32734/mah.v2i2.13412

Hasan, N., & Ahmad, Mr. A. (2017). An Analysis of the Objectives and Classification of Punishments in Islam. Journal of Religious Studies (Uochjrs), 43–51. https://doi.org/10.33195/uochjrs-v1i1412017

Maduabuchi, R. O., Chukwujekwu, S. C., & Madu, R. Z. (2021). Epistemic Investigation into Jeremy Bentham's Theory of Capital Punishment: Implications on Nigeria Situation. Open Journal of Philosophy, 11(01), 75–84. https://doi.org/10.4236/ojpp.2021.111007

Malekian, F. (2011). 33. Punishments. 399–408. https://doi.org/10.1163/ej.9789004203969.i-452.154

Marak, E. B. (2023). Immanuel Kant and Jeremy Bentham's Ideology on Capital Punishment. Journal of Psychology and Political Science, (31), 33–40. https://doi.org/10.55529/jpps.31.33.40

Masrukhin, M., & Karnawijaya, N. (2022). The Effectiveness of Imprisonment as a Deterrent Effect for Terrorists in Kedungpane Semarang Penitentiary. 221–231. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-81-7_23

Muhammad, M., Alfath, K. N., & Saefudin, Y. (2023). Death Penalty and Right to Life: A Comparison between International Bill of Human Rights and Islam. Kosmik Hukum, 23(3), 559. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.18390

Nopriandi, T., & Ardhiansyah, R. F. (2020). Paradigm of Death Penalty (Comparative Study in Indonesia, Saudi Arabia and China). Lampung Journal of International Law, 2(1). https://doi.org/10.25041/lajil.v2i1.2032

Nur, M. (2021). Justice in Islamic Criminal Law: Study of the Concept and Meaning of Justice in The Law of Qiṣāṣ. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 55(2), 335. https://doi.org/10.14421/ajish.v55i2.1011

Olawoye, T. L. O. (2022). Death Penalty as an Affront to Humanity and Global Civilisation: Nigeria as a Case Study. Ucc Law Journal, 2(2), 41–74. https://doi.org/10.47963/ucclj.v2i2.1118

Ramos, T. C. B. (2016). Capital punishment: a theoretical and cooperative analysis. Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Im Adama Mickiewicza, 6, 145. https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.10

Rodman, B.-S. (1968). Britain Debates Justice: an Analysis of the Reparations Issue of 1918. Journal of British Studies, 8(1), 140–154. https://doi.org/10.1086/385564

Salam, A. J., & Karim, Z. P. (2021). Death Penalty in Indonesia: Revisiting the Debate Between the Retentionist and the Abolitionist. Lentera Hukum, 8(1), 115. https://doi.org/10.19184/ejlh.v8i1.20138

Sebar, H., & Ismail, S. M. (2021). The Use of Flogging as a Punishment in Saudi Arabia from the Perspective of International Human Rights Law. Iium Law Journal, 29(1), 77–102. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i1.609

Suwito, S., Sunggara, M. A., Asiyah, Utama, L., & Beigi, J. (2023). The Implementation of Death Penalty in The Context of Islamic Law and Criminal Law in Indonesia: Challenges and Implication. Al-Mizan, 19(2), 325–340. https://doi.org/10.30603/am.v19i2.4162

Syatar, A., Abubakar, A., Kurniati, K., Bedong, M. A. R., & Ahmad, A. (2024). The Consideration of Maslahat in the Imposition of the Death Penalty for Serious Sexual Crimes in Indonesia. Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 9(1), 137. https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8880

Wahyuni, F., Ishaq, I., & Irawan, A. (2021). Criminal Sanctions for Corruption Crimes Based on Perspective Study of Renewal Law and the Relationship with Islamic Criminal Law. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 21(2), 219–233. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.795