01637 - Perwakilan Diplomatik Menurut Hukum Islam dan Konvensi Wina 1961: Konvergensi Perlindungan Fungsional dan Etika Diplomasi

Abstract

This article examines diplomatic representation through the lens of Islamic law and the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (VCDR 1961), with the aim of identifying normative convergences and differences between the two frameworks. Using a comparative normative legal approach, this study analyzes primary sources of international diplomatic law — particularly VCDR 1961 — alongside Islamic jurisprudential literature on siyāsah dauliyyah and the historical practice of envoy-sending in early Islam. The results of the study indicate that both frameworks share a fundamental commitment to the protection of diplomats, as evidenced by the principle of inviolability in Article 29 VCDR 1961 and the concept of aman (security guarantee) through akad aman in Islamic law. The two systems also converge on the protection of mission premises, freedom of official communication, and the functional — rather than personal — nature of diplomatic immunity. Nevertheless, notable distinctions exist: VCDR 1961 operates primarily as a procedural and institutional legal regime, whereas Islamic diplomatic discourse emphasizes the moral-ethical dimensions of honesty, non-deception, non-violence, and human equality. This article concludes that the relationship between diplomatic representation in Islamic law and VCDR 1961 is most productively understood as a relationship of functional convergence in protection, complemented by ethical affirmation through the concept of aman and Islamic diplomatic morality, while acknowledging existing scholarly debate regarding the limits of immunity and the principle of equality before the law.

Keywords: diplomatic representation, Islamic law, Vienna Convention 1961, inviolability, diplomatic immunity, siyāsah dauliyyah, aman

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji perwakilan diplomatik melalui perspektif hukum Islam dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 (VCDR 1961), dengan tujuan mengidentifikasi konvergensi dan perbedaan normatif antara kedua kerangka tersebut. Menggunakan pendekatan hukum normatif komparatif, studi ini menganalisis sumber-sumber hukum diplomatik internasional — khususnya VCDR 1961 — beserta literatur fikih Islam tentang siyāsah dauliyyah dan praktik historis pengiriman utusan pada masa Islam awal. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua kerangka berbagi komitmen mendasar terhadap perlindungan diplomat, sebagaimana tercermin dalam prinsip inviolability pada Pasal 29 VCDR 1961 dan konsep aman (jaminan keamanan) melalui akad aman dalam hukum Islam. Kedua sistem juga bertemu pada perlindungan gedung perwakilan, kebebasan komunikasi resmi, serta sifat kekebalan yang fungsional, bukan personal. Meski demikian, terdapat perbedaan penting: VCDR 1961 beroperasi terutama sebagai rezim hukum prosedural dan institusional, sedangkan wacana diplomasi Islam menekankan dimensi moral-etis berupa kejujuran, anti-penipuan, anti-kekerasan, dan kesetaraan manusia. Artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara perwakilan diplomatik menurut hukum Islam dan VCDR 1961 paling produktif dipahami sebagai relasi konvergensi perlindungan fungsional yang disertai penegasan etis melalui konsep aman dan moralitas diplomasi Islam, dengan tetap mengakui ruang perdebatan yang ada mengenai batas kekebalan dan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kata Kunci: perwakilan diplomatik, hukum Islam, Konvensi Wina 1961, inviolability, kekebalan diplomatik, siyāsah dauliyyah, aman

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam praktik hubungan antarnegara modern, perwakilan diplomatik dipahami sebagai misi resmi suatu negara yang ditempatkan di negara lain untuk menjalankan fungsi-fungsi hubungan diplomatik; kerangka hukum positif internasional yang paling otoritatif untuk hubungan diplomatik kontemporer adalah Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations/VCDR 1961) (Jasuli, 2021; Wulan, 2019). Pada saat yang sama, wacana hukum Islam — terutama dalam kajian siyāsah dauliyyah/siyar — juga memiliki konsepsi historis dan normatif tentang pengiriman dan penerimaan utusan, termasuk penekanan pada perlindungan dan keamanan utusan serta etika diplomasi (Alkhotob, 2019; Jasuli, 2021). Karena itu, "perwakilan diplomatik menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai sintesis antara (i) praktik dan prinsip-prinsip diplomasi dalam sejarah Islam awal serta konsepsi aman (jaminan keamanan) bagi utusan, dan (ii) kodifikasi hukum diplomatik modern yang beroperasi sebagai lex generalis hubungan diplomatik antarnegara melalui VCDR 1961 (Alkhotob, 2019; Dewi et al., 2020; Jasuli, 2021).

Kajian perbandingan juga mencatat adanya dimensi etis yang menonjol dalam konsepsi diplomasi Islam: Alkhotob menegaskan bahwa diplomasi dalam sejarah Islam — sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad — dikonstruksikan untuk menjauhkan proses diplomasi dari penipuan, tipu daya, kekerasan, serta menekankan kesetaraan antarkelompok manusia dan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan diplomat (Alkhotob, 2019). Di sisi lain, literatur hukum internasional menekankan bahwa VCDR 1961 mengatur jaminan keamanan dan kekebalan sebagai kebutuhan fungsional agar misi diplomatik dapat bekerja secara efektif, sekaligus mengatur batasan-batasannya (Jasuli, 2021; Soeliongan, 2020). Dengan demikian, pembahasan perwakilan diplomatik menurut hukum Islam relevan bukan hanya sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai perangkat normatif untuk menilai dan mengafirmasi perlindungan utusan/diplomat dalam kerangka hukum internasional modern (Dewi et al., 2020; Jasuli, 2021; Nathanael & Puspita, 2021).

________________________________________

II. Konvensi Wina 1961 sebagai Kerangka Hukum Perwakilan Diplomatik Modern

Secara historis dan institusional, VCDR 1961 dipahami sebagai kodifikasi aturan-aturan hubungan diplomatik yang berkembang dalam kebiasaan internasional, dan kemudian ditegaskan dalam suatu konvensi multilateral (Dewi et al., 2020; Jasuli, 2021). Literatur menyebut bahwa proses menuju VCDR 1961 melibatkan kerja Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) dan konferensi di Wina yang menghasilkan Konvensi Wina 1961 (Oktadewi & Wahyu, 2018). Kusman dkk. mencatat bahwa konferensi tersebut berlangsung pada 2 Maret–14 April 1961 dan melahirkan "Vienna Convention on Diplomatic Relations," yang terdiri atas pembukaan, 53 pasal, dan 2 protokol yang mengatur aspek penting hubungan diplomatik secara permanen (Oktadewi & Wahyu, 2018). Dalam konteks penerimaan global, Wulan menyatakan bahwa aturan lazim kekebalan diplomatik "dikodifikasikan secara otoritatif" oleh VCDR 1961 dan VCCR 1963, dan diratifikasi oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia dan negara-negara Muslim Timur Tengah, walaupun dicatat pula adanya sebagian ulama yang tidak setuju terhadap beberapa isi Konvensi Wina (Jasuli, 2021). Keterikatan Indonesia pada VCDR 1961 juga dikaitkan dengan ratifikasi melalui perangkat hukum nasional, sebagaimana disebut dalam beberapa studi mengenai relasi Indonesia dengan instrumen Wina (Mangku, 2020; Yunitasari, 2021).

Dari sudut pembentukan hubungan diplomatik, VCDR 1961 menekankan prinsip persetujuan bersama. Mangku menjelaskan bahwa Pasal 2 VCDR 1961 menegaskan pembentukan hubungan diplomatik dan misi diplomatik permanen terjadi "by mutual consent" (Wulan, 2019). Lebih lanjut, pengangkatan kepala perwakilan diplomatik secara praktik memerlukan persetujuan negara penerima (agrément). Studi Mangku menguraikan bahwa Pasal 4 ayat (2) VCDR 1961 menegaskan negara penerima tidak berkewajiban memberikan alasan atas penolakan persetujuan tersebut, sementara Pasal 9 ayat (1) VCDR 1961 memberi ruang lebih luas untuk menyatakan ketidakterimaan bukan hanya terhadap calon duta besar, tetapi juga anggota staf diplomatik (Wulan, 2019). Dalam studi tentang pelanggaran prinsip persona grata, Yunitasari juga menegaskan bahwa setelah agrément diperoleh, negara pengirim mengirimkan duta besarnya, dan ketika telah berada di negara penerima, diplomat tersebut menikmati kekebalan diplomatik dalam menjalankan tugasnya (Tamami, 2021). Dengan demikian, asas persetujuan bersama (mutual consent) dan mekanisme agrément membentuk "gerbang legal" bagi hadirnya perwakilan diplomatik dalam sistem hukum internasional modern (Tamami, 2021; Wulan, 2019).

Terkait struktur kepemimpinan misi, penelitian mengenai status diplomat dalam kondisi pemutusan hubungan diplomatik menyebut bahwa penunjukan dan pengangkatan kepala perwakilan dilakukan oleh kepala negara dan disebut sebagai duta besar (Fernanda & Ana, 2018). Sementara itu, kajian mengenai spionase dalam hukum diplomatik menyebut terdapat tiga kategori tingkatan kepala perwakilan yang dikaitkan dengan kerangka yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961, yakni duta besar (ambassador), duta/menteri (envoy/minister), dan chargé d'affaires (Nathanael & Puspita, 2021). Rangkaian pengaturan ini menunjukkan bahwa VCDR 1961 tidak hanya mengatur hak dan kekebalan, tetapi juga prasyarat pembentukan hubungan, penerimaan pejabat, serta konseptualisasi struktur perwakilan diplomatik (Fernanda & Ana, 2018; Nathanael & Puspita, 2021; Wulan, 2019).

________________________________________

III. Fungsi Misi Diplomatik: Representasi, Proteksi, Negosiasi, dan Pelaporan

Literatur yang membahas VCDR 1961 secara konsisten merujuk pada Pasal 3 sebagai basis fungsi misi diplomatik. Berbagai penelitian menyatakan fungsi misi diplomatik mencakup tindakan mewakili negara pengirim, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas hukum internasional, bernegosiasi dengan pemerintah negara penerima, melakukan pelaporan tentang kondisi dan perkembangan di negara penerima, serta memajukan hubungan persahabatan (Aisyah et al., 2023; Kusman et al., 2023). Sekarwangi secara eksplisit mengutip bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf (b) VCDR 1961 menyebut fungsi misi diplomatik adalah melindungi warga negara asalnya yang berada di negara penerima dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum internasional, dan menegaskan bahwa perwakilan diplomatik/konsuler merupakan wakil negara untuk melindungi warga negara di negara lain (Kusman et al., 2023). Dalam konteks perlindungan pekerja migran, Tunggal juga menegaskan bahwa pengaturan perlindungan warga negara di luar negeri tercantum dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 3, yang menjelaskan perlindungan negara penerima terhadap kepentingan negara pengirim dan warga negaranya dalam batas-batas yang diizinkan hukum internasional (Aisyah et al., 2023). Dengan demikian, mandat perlindungan (protective function) bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan bagian dari fungsi hukum diplomatik positif (Aisyah et al., 2023; Kusman et al., 2023).

Fungsi-fungsi tersebut juga terkait dengan tujuan yang lebih luas: menjaga hubungan persahabatan dan penyelesaian damai. Inkiriwang mengaitkan peran representasi, pelaporan, dan negosiasi sebagai fungsi yang relevan dalam diplomasi untuk mengatasi konflik antarnegara serta menempatkan VCDR 1961 sebagai salah satu rujukan perjanjian internasional yang memuat elemen penyelesaian sengketa secara diplomatik (Inkiriwang, 2015). Dalam perspektif ini, kerangka VCDR 1961 bekerja sebagai "infrastruktur legal" yang memungkinkan komunikasi antarnegara dan perlindungan kanal diplomatik, sehingga diplomasi dapat menjadi instrumen preferensial dibandingkan kekerasan (Inkiriwang, 2015; Sekarwangi, 2019).

________________________________________

IV. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik dalam VCDR 1961: Rasionalitas Fungsional dan Ruang Lingkup

Kajian klasik dalam literatur hukum diplomatik menekankan bahwa kekebalan dan keistimewaan bukanlah untuk keuntungan pribadi diplomat, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Ak menyatakan bahwa status diplomatik sering disalahpahami seolah privileges mutlak melekat pada pribadi diplomat, padahal kekebalan bersifat fungsional dan pemberiannya bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien (Soeliongan, 2020). Penjelasan rasionalitas fungsional ini selaras dengan uraian Yunitasari bahwa kekebalan dan keistimewaan pada dasarnya bukan untuk kepentingan individu, tetapi untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan di negara penerima agar dapat berjalan baik (Tamami, 2021). Kerangka ini juga penting ketika dibandingkan dengan konsepsi Islam: diplomasi Islam dalam studi perbandingan juga menekankan perlindungan diplomat dan etika hubungan antarkelompok, bukan kepentingan personal (Alkhotob, 2019; Jasuli, 2021).

Dari sisi ruang lingkup, kajian mengenai penyalahgunaan kekebalan diplomatik menjelaskan bahwa VCDR 1961 memuat pengaturan kekebalan dan keistimewaan dalam rentang pasal yang rinci. Dewi dkk. menyatakan bahwa hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan diplomatik diatur di dalam Pasal 22 sampai Pasal 33 VCDR 1961 (Siregar, 2020). Secara substantif, beberapa aspek pokok yang sering dirujuk adalah: (i) inviolability (tidak dapat diganggu gugat) pribadi diplomat; (ii) kekebalan dari yurisdiksi pidana dan kekebalan tertentu dari yurisdiksi perdata/administratif; (iii) inviolability gedung perwakilan dan kediaman; dan (iv) perlindungan komunikasi resmi dan kantong diplomatik (Jasuli, 2021; Sekarwangi, 2019; Siregar, 2020; Yunitasari, 2021).

Pertama, terkait inviolability pribadi, Ngurah mencontohkan hak tidak diganggu gugat dalam Pasal 29 VCDR 1961, yang pada intinya menyatakan agen diplomatik tidak dapat ditangkap atau ditahan dalam bentuk apa pun, dan VCDR memiliki kekuatan mengikat bagi Indonesia sehingga harus dijalankan dengan itikad baik (Yunitasari, 2021). Kewajiban negara penerima untuk melindungi keselamatan diplomat juga ditekankan Siregar yang merujuk Pasal 29 VCDR 1961 sebagai dasar kewajiban negara penerima menjamin keselamatan dan melindungi pejabat diplomatik (Sekarwangi, 2019).

Kedua, terkait inviolability tempat misi dan kediaman, Fernanda dan Ana menyatakan bahwa Pasal 22 dan Pasal 30 VCDR 1961 menegaskan kantor perwakilan dan tempat kediaman diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan kebal terhadap penyelidikan, penggeledahan, maupun eksekusi (Yusvitasari, 2019). Siregar juga menegaskan kewajiban negara penerima melindungi gedung perwakilan, merujuk Pasal 22 ayat (2) VCDR 1961 yang mewajibkan negara penerima mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi premises misi dari intrusi atau kerusakan serta mencegah gangguan terhadap ketenangan misi dan martabatnya (Sekarwangi, 2019).

Ketiga, terkait komunikasi dan kerahasiaan, Alkhotob mengutip ketentuan Pasal 27 VCDR 1961 mengenai kewajiban negara penerima untuk mengizinkan dan melindungi komunikasi bebas misi untuk tujuan resmi, termasuk penggunaan kurir diplomatik dan pesan berkode/sandi (Alkhotob, 2019). Dalam konteks kantong diplomatik, Dewi dkk. juga mengutip Pasal 27 ayat (3) VCDR 1961 ("the diplomatic bag shall not be opened or detained"), menegaskan tas diplomatik tidak boleh dibuka dan ditahan (Siregar, 2020).

Keempat, kekebalan juga dapat meluas ke anggota keluarga diplomat; Kusman dkk. menegaskan Pasal 37 ayat (1) VCDR 1961 mengatur jaminan hak imunitas dan keistimewaan diplomatik kepada anggota keluarga diplomat (Oktadewi & Wahyu, 2018), dan Siregar juga menegaskan bahwa Pasal 37 VCDR 1961 menyatakan anggota keluarga diplomat yang menjadi bagian rumah tangga menikmati privileges dan immunities (Sekarwangi, 2019).

Akan tetapi, literatur juga mencatat bahwa konsepsi "exterritoriality/extra-territoriality" sering muncul dalam pembahasan historis mengenai kekebalan diplomatik. Tasyrif menyebut teori extra-territoriality dalam konteks perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat dan mengaitkannya dengan pengaturan dalam VCDR 1961 (Khotimah, 2023). Alkhotob juga menyebut istilah exterritoriality dalam pembahasan perlindungan diplomat dan mengaitkannya dengan hak-hak perlindungan dalam kerangka hubungan diplomatik (Alkhotob, 2019). Dalam kerangka akademik kontemporer, referensi pada teori exterritoriality biasanya dipahami sebagai konstruksi penjelas historis atas inviolability dan kekebalan, bukan klaim bahwa gedung kedutaan "secara literal" menjadi wilayah negara pengirim; namun, yang dapat dipastikan dari sumber-sumber ini adalah bahwa konsep extra-territoriality sering dipakai untuk menjelaskan mengapa yurisdiksi negara penerima dibatasi oleh VCDR 1961 (Alkhotob, 2019; Khotimah, 2023).

________________________________________

V. Batasan Kekebalan, Kewajiban Diplomat, dan Mekanisme Korektif Menurut VCDR 1961

Walaupun VCDR 1961 memberikan kekebalan yang luas, berbagai studi menekankan bahwa kekebalan tidak boleh dipahami sebagai "cek kosong" untuk bertindak sewenang-wenang. Wulan menegaskan adanya ketegangan konseptual ketika kekebalan personal berhadapan dengan prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum (equality before law) dalam ajaran Islam, dan mencatat terdapat ulama yang tidak setuju dengan beberapa isi Konvensi Wina (Jasuli, 2021). Dalam konteks hukum internasional, VCDR 1961 juga memuat ketentuan kewajiban dan larangan. Rutumalessy dkk. menegaskan bahwa penanggalan kekebalan dapat dilakukan berdasarkan Article 32 VCDR 1961, khususnya apabila perwakilan diplomatik melanggar kewajiban seperti dalam Article 41 (Rutumalessy et al., 2024). Mangku dan Yuliartini menekankan bahwa Pasal 41 ayat (1) dan (3) serta Pasal 42 VCDR 1961 memberikan kewajiban dan larangan bagi agen diplomatik sebagai batasan ketika menjalani misi, dan menegaskan bahwa kekebalan tidak dapat dijadikan alasan untuk bertindak semena-mena (Fernanda & Ana, 2018). Dalam kajian tentang pelanggaran kekebalan gedung perwakilan, Daniati juga menegaskan bahwa pelanggaran atau kegiatan diplomatik yang bertentangan dalam pelaksanaan tugas pejabat diplomatik dijelaskan dalam Pasal 41 VCDR 1961 (Daniati, 2019).

Selain itu, terdapat mekanisme hukum yang sering dipahami sebagai "rem" atas penyalahgunaan atau ketidakpatuhan diplomat. Pertama, mekanisme persona non grata. Soeliongan mengutip Pasal 9 VCDR 1961 yang memberi hak negara penerima untuk setiap saat, tanpa harus menjelaskan keputusan, memberitahukan negara pengirim bahwa kepala misi atau anggota staf diplomatik adalah persona non grata atau tidak dapat diterima, dan negara pengirim wajib menarik atau mengakhiri fungsi orang tersebut (Hamyda, 2021). Mangku juga menekankan perluasan cakupan Pasal 9 ayat (1) yang tidak hanya menyasar calon duta besar, tetapi juga anggota staf diplomatik dan staf lainnya (Wulan, 2019). Ngurah menegaskan bahwa bila terjadi pelanggaran hukum oleh diplomat, negara penerima dapat meminta negara pengirim menanggalkan kekebalan atau menyatakan persona non grata (Yunitasari, 2021).

Kedua, mekanisme waiver/penanggalan kekebalan. Rutumalessy dkk. menegaskan pencabutan/penanggalan kekebalan diatur dalam Article 32 VCDR 1961 (Rutumalessy et al., 2024), dan Daniati juga menyatakan bahwa pencabutan kekebalan hanya dapat dilakukan oleh negara pengirim (Daniati, 2019).

Ketiga, VCDR 1961 sendiri mengenal pengecualian tertentu atas kekebalan yurisdiksi perdata. Susanti menegaskan adanya pengecualian dalam Pasal 31 ayat (1) VCDR 1961 untuk beberapa tindakan keperdataan, seperti perkara terkait kepemilikan benda tetap, pewarisan, dan tindakan profesional/komersial di luar tugas diplomatik (Susanti, 2022). Gunawarman dkk. juga mengaitkan aktivitas komersial sebagai pengecualian kekebalan, dengan merujuk pasal yang mengatur bahwa aktivitas komersial tertentu di luar fungsi diplomatik tidak terlindungi oleh imunitas perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 VCDR 1961 (Gunawarman et al., 2020). Dengan demikian, doktrin imunitas dalam VCDR 1961 selalu berada dalam relasi dengan kewajiban, pengecualian, serta mekanisme korektif yang dapat diaktifkan oleh negara penerima dan/atau negara pengirim (Hamyda, 2021; Rutumalessy et al., 2024; Susanti, 2022).

________________________________________

VI. Perwakilan Diplomatik Menurut Hukum Islam: Praktik Utusan, Etika Diplomasi, dan Konsep Aman

Dalam perspektif sejarah diplomasi Islam, pengiriman dan penerimaan utusan dipandang sebagai praktik yang nyata sejak masa Nabi Muhammad. Rimapradesi dan Surwandono menyebut bahwa pengiriman utusan diplomat Islam dilakukan kepada beragam komunitas dan penguasa, dan menyatakan bahwa utusan yang dianggap duta pertama dalam Islam adalah Mush'ab bin Umair yang diutus ke Madinah (Rimapradesi & Surwandono, 2022). Alkhotob juga menekankan contoh praktik penerimaan utusan oleh Nabi, termasuk contoh Nabi menerima utusan dari Musailamah al-Kadzab, serta menempatkan praktik menerima dan memperlakukan utusan dalam kerangka implementasi nilai perlindungan utusan (Alkhotob, 2019). Dalam pengertian ini, "perwakilan diplomatik" menurut tradisi Islam bukan semata struktur kelembagaan ala kedutaan modern, tetapi mencakup mekanisme utusan sebagai perantara komunikasi politik dan perdamaian antarentitas sosial-politik (Alkhotob, 2019; Rimapradesi & Surwandono, 2022).

Dari sisi prinsip, studi perbandingan Alkhotob menyimpulkan bahwa Islam menawarkan kekuatan diplomasi berbasis kesetaraan antara ras, suku, dan bangsa; menekankan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan diplomat; serta menjaga proses diplomasi jauh dari penipuan, tipu daya, dan kekerasan (Alkhotob, 2019). Alkhotob juga mengutip adagium klasik yang dinisbatkan pada pemikiran hubungan internasional Barat bahwa diplomat "ditugaskan untuk berbohong untuk mencapai kepentingan nasional," dan menempatkannya sebagai kontras dengan ideal diplomasi Nabi Muhammad yang dinilai jauh dari stigma tersebut (Alkhotob, 2019). Walaupun ini adalah penilaian komparatif — bukan verifikasi empiris atas seluruh praktik diplomasi Barat — poin penting yang dapat ditarik dari sumber tersebut adalah bahwa literatur diplomasi Islam menekankan dimensi moral-etis berupa kejujuran, anti-kekerasan, dan proteksi utusan sebagai karakter normatif diplomasi (Alkhotob, 2019).

Konsep sentral yang dipakai untuk menjelaskan perlindungan utusan asing dalam siyāsah dauliyyah adalah status aman melalui akad aman. Wulan menjelaskan bahwa dalam siyāsah dauliyyah, seorang diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status aman, yakni dilindungi harta dan darahnya berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama ia bertugas (Jasuli, 2021). Di sini terlihat bahwa hukum Islam menyediakan kategori normatif "jaminan keamanan" yang menjadi dasar perlindungan utusan, yang secara fungsional sejalan dengan kebutuhan jaminan keamanan diplomat dalam hukum diplomatik modern — misalnya kewajiban negara penerima untuk melindungi diplomat dan premises misi (Jasuli, 2021; Sekarwangi, 2019; Yunitasari, 2021). Pada level konseptual, akad aman menegaskan bahwa perlindungan utusan bukan semata kebiasaan sosial, melainkan diikat oleh perjanjian keamanan yang dikeluarkan otoritas politik yang berwenang (Jasuli, 2021), sementara VCDR 1961 menegaskan pembentukan hubungan diplomatik didasarkan pada persetujuan bersama dan prosedur penerimaan (agrément) sebelum seorang kepala misi menjalankan fungsi di negara penerima (Tamami, 2021; Wulan, 2019).

________________________________________

VII. Konvergensi dan Nuansa Perbedaan: Perlindungan Utusan dalam Islam dan Kekebalan Diplomatik VCDR 1961

Jika dibandingkan secara normatif, terdapat titik temu penting antara konsepsi Islam tentang perlindungan utusan dan konstruksi VCDR 1961. Alkhotob menegaskan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan diplomat sebagai bagian dari konsepsi diplomasi Islam (Alkhotob, 2019), sementara VCDR 1961 — sebagaimana dibahas dalam banyak studi — memberi inviolability pribadi diplomat dan mewajibkan negara penerima melindungi martabat dan keselamatan diplomat, misalnya melalui rujukan Pasal 29 (Sekarwangi, 2019; Yunitasari, 2021). Demikian pula, VCDR 1961 memuat kewajiban khusus negara penerima melindungi premises misi dari intrusi atau kerusakan dan mencegah gangguan terhadap kedamaian dan martabat misi — Pasal 22 ayat (2) sebagaimana dikutip Siregar (Sekarwangi, 2019) — yang secara tujuan sejalan dengan prinsip perlindungan utusan dalam diplomasi Islam dan konsep aman yang melindungi "darah dan harta" utusan (Alkhotob, 2019; Jasuli, 2021). Bahkan, jaminan komunikasi bebas (Pasal 27 VCDR 1961 sebagaimana dikutip Alkhotob) menunjukkan bahwa perlindungan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan fungsi dan kerahasiaan kerja diplomatik (Alkhotob, 2019), suatu elemen yang kompatibel dengan tujuan diplomasi sebagai saluran komunikasi damai (Alkhotob, 2019; Inkiriwang, 2015).

Konvergensi tersebut juga muncul dalam kajian yang secara eksplisit menilai VCDR 1961 dari perspektif hukum Islam. Allam menyatakan bahwa VCDR 1961 memuat inviolability diplomat (Article 29) termasuk larangan penangkapan dan penahanan, serta imunitas dari penuntutan pidana (Article 31), juga ketentuan inviolability premises diplomatik dan korespondensi/arsip (Articles 22, 24, 27) (علام, 2021). Allam juga menegaskan bahwa penahanan diplomat dan pihak yang berhak atas imunitas diplomatik merupakan pelanggaran terhadap yurisprudensi Islam dan hukum kebiasaan internasional, dan menempatkan kewajiban pencegahan pelanggaran tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab otoritas (علام, 2021). Sementara itu, Alnaqbi dan Rosman menjelaskan bahwa VCDR 1961 mengkodifikasi aturan-aturan kekebalan diplomatik yang diterima berbagai negara dan studi mereka berupaya mengidentifikasi batas komitmen terhadap kekebalan diplomatik dalam hukum diplomatik internasional "dari perspektif Islam," termasuk membahas kewajiban negara penerima dalam perlindungan misi (Alnaqbi & Rosman, 2023). Dengan demikian, literatur yang tersedia dalam sumber-sumber ini mendukung kesimpulan bahwa — dalam banyak aspek perlindungan dasar diplomat — terdapat kompatibilitas normatif antara prinsip perlindungan utusan dalam hukum Islam dan desain imunitas fungsional dalam VCDR 1961 (Alnaqbi & Rosman, 2023; Soeliongan, 2020; علام, 2021).

Namun, terdapat pula nuansa perbedaan dan ruang perdebatan. Wulan mencatat adanya problematika ketika kekebalan diplomatik dihadapkan pada prinsip persamaan di hadapan hukum, dan menegaskan bahwa "beberapa ulama Islam" tidak setuju dengan beberapa isi Konvensi Wina (Jasuli, 2021). Selain itu, VCDR 1961 menyediakan perangkat batasan dan koreksi — misalnya kewajiban menghormati hukum negara penerima dan larangan penyalahgunaan fungsi, serta mekanisme persona non grata dan waiver (Fernanda & Ana, 2018; Hamyda, 2021) — sementara Alkhotob menekankan bahwa diplomasi Islam idealnya menjaga proses diplomasi jauh dari penipuan, tipu daya, dan kekerasan, yang merupakan parameter etik yang lebih "substansial" daripada sekadar mekanisme prosedural (Alkhotob, 2019). Karena itu, perbandingan yang cermat menunjukkan bahwa VCDR 1961 cenderung beroperasi sebagai rezim legal-institusional yang prosedural dan fungsional, sedangkan wacana diplomasi Islam — dalam sumber yang tersedia — menonjolkan dimensi moral-etis dan legitimasi perlindungan melalui konsep aman/akad aman (Alkhotob, 2019; Jasuli, 2021; Soeliongan, 2020).

________________________________________

VIII. Penyalahgunaan Kekebalan dan Respons Hukum: Perspektif VCDR 1961 dan Etika Diplomasi Islam

Isu yang sering muncul dalam praktik adalah penyalahgunaan kekebalan, yang dapat menggerus legitimasi sosial institusi diplomasi. Studi kasus mengenai penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik Korea Utara di Bangladesh menunjukkan bagaimana perlindungan kantong diplomatik (Pasal 27 ayat (3) VCDR 1961) dapat disalahgunakan untuk menghindari pemeriksaan, dan bagaimana konsekuensi hukum yang lazim dibahas adalah keterbatasan negara penerima untuk menjatuhkan hukuman karena imunitas, serta opsi persona non grata sebagai salah satu jalan respons (Siregar, 2020). Pada saat yang sama, literatur persona non grata menegaskan bahwa Pasal 9 VCDR 1961 memberi wewenang luas kepada negara penerima untuk menyatakan diplomat tidak diterima tanpa harus memberikan alasan (Hamyda, 2021), dan Mangku menegaskan cakupan Pasal 9 juga dapat berlaku bagi anggota staf diplomatik, tidak hanya kepala misi (Wulan, 2019). Dengan demikian, VCDR 1961 menyediakan "katup" korektif ketika terjadi penyalahgunaan atau ketidakpatuhan, meskipun studi-studi juga mengakui adanya problem ketegangan antara imunitas dan tuntutan keadilan (Jasuli, 2021; Siregar, 2020).

Pada titik ini, etika diplomasi Islam yang menolak penipuan, tipu daya, kekerasan, serta menekankan perlindungan kehormatan dan harta — sebagaimana dirumuskan Alkhotob — dapat dibaca sebagai standar normatif tambahan untuk menilai perilaku utusan/diplomat (Alkhotob, 2019). Artinya, sekalipun VCDR 1961 berorientasi pada kebutuhan fungsional, legitimasi diplomasi dalam perspektif Islam — pada sumber yang tersedia — menuntut kesesuaian perilaku utusan dengan nilai amanah dan perlindungan timbal balik, bukan semata kepatuhan prosedural (Alkhotob, 2019; Jasuli, 2021). Dalam bahasa hukum diplomatik modern, gagasan ini beresonansi dengan prinsip bahwa kekebalan diberikan untuk fungsi misi, bukan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana ditegaskan Ak (Soeliongan, 2020), dan bahwa kekebalan tidak membebaskan diplomat dari kewajiban substantif untuk tidak menyalahgunakan statusnya, sebagaimana ditunjukkan melalui kewajiban dan larangan dalam Pasal 41–42 VCDR 1961 yang dibahas Mangku dan Yuliartini (Fernanda & Ana, 2018).

________________________________________

IX. Kesimpulan

Perwakilan diplomatik menurut hukum Islam — berdasarkan sumber-sumber yang disediakan — dapat dipahami melalui tiga dimensi utama: (i) praktik historis pengiriman dan penerimaan utusan sejak masa Nabi Muhammad (Alkhotob, 2019; Rimapradesi & Surwandono, 2022); (ii) prinsip etik diplomasi Islam yang menekankan kesetaraan dan penolakan penipuan/kekerasan serta kewajiban melindungi jiwa, harta, dan kehormatan utusan (Alkhotob, 2019); dan (iii) konsep siyāsah dauliyyah tentang status aman melalui akad aman sebagai jaminan perlindungan oleh otoritas politik Islam selama utusan menjalankan tugasnya (Jasuli, 2021).

Dalam tatanan modern, VCDR 1961 menginstitusionalisasikan fungsi diplomatik (Pasal 3) dan merinci kekebalan serta kewajiban negara penerima dan diplomat sebagai kebutuhan fungsional untuk efektivitas misi (Kusman et al., 2023; Sekarwangi, 2019; Soeliongan, 2020). Kajian dari perspektif hukum Islam terhadap VCDR 1961 juga menegaskan kompatibilitas penting — terutama pada prinsip inviolability dan kewajiban perlindungan diplomat — serta menyatakan bahwa penahanan diplomat merupakan pelanggaran terhadap yurisprudensi Islam dan hukum kebiasaan internasional (علام, 2021), sementara kajian lain menempatkan VCDR 1961 sebagai kodifikasi aturan kekebalan yang dapat dievaluasi dari perspektif Islam (Alnaqbi & Rosman, 2023). Meski demikian, literatur juga mencatat adanya sebagian ulama yang tidak setuju dengan beberapa isi VCDR 1961 dan adanya ketegangan antara imunitas dan prinsip persamaan di hadapan hukum (Jasuli, 2021).

Karena itu, artikel ini menyimpulkan bahwa hubungan antara "perwakilan diplomatik menurut hukum Islam" dan VCDR 1961 paling produktif dipahami sebagai relasi konvergensi perlindungan fungsional — inviolability dan proteksi misi — dengan penegasan etika dan aman (akad aman dan moralitas diplomasi), disertai kesadaran atas ruang perdebatan tentang batas kekebalan dan keadilan (Alkhotob, 2019; Alnaqbi & Rosman, 2023; Jasuli, 2021; Soeliongan, 2020; علام, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aisyah, M. F., Khanif, A., & Arundhati, G. B. (2023). Tanggung Jawab Negara Turkiye Terhadap Kasus Jamal Khashoggi Menurut Hukum Internasional. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), 139. https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.42106

Alkhotob, I. T. (2019). Studi Perbandingan Sejarah Diplomasi Islam dan Barat. El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 3(02), 33–55. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1051

Alnaqbi, A. S. A. B., & Rosman, A. S. (2023). Legal Provisions Regulating Diplomatic Activity Under the Vienna Convention from the Perspective of International Islamic Law. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(9). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i9/18580

Daniati, N. P. E. (2019). Pelanggaran Hak Kekebalan Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik. Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 72–80. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.65

Dewi, N. T. R., Mangku, D. G. S., & Lasmawan, I. W. (2020). Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas yang Dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara di Bangladesh). Wijayakusuma Law Review, 2(01). https://doi.org/10.51921/wlr.v2i01.130

Fernanda, E. G., & Ana, I. B. O. (2018). Solusi Perselisihan Konsulat Jenderal dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia dengan Staf Warga Negara Indonesia. Lentera Hukum, 5(1), 1. https://doi.org/10.19184/ejlh.v5i1.5706

Gunawarman, I. P., Dewanto, W. A., & Suhariwanto, S. (2020). Kekebalan Diplomatik dalam Transaksi Komersial. Keluwih Jurnal Sosial dan Humaniora, 1(2), 54–59. https://doi.org/10.24123/soshum.v1i2.3333

Hamyda, M. S. (2021). Status dan Kedudukan Techplomacy dalam Hukum Internasional (Studi Terhadap TechAmbassador Negara Denmark). Jurist-Diction, 4(4), 1547. https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28486

Inkiriwang, K. G. (2015). Efektivitas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dalam Mengatasi Konflik Antarnegara. Lex et Societatis, 3(1). https://doi.org/10.35796/les.v3i1.7068

Jasuli, A. (2021). Indonesia Strategy of Diplomacy in Protecting Female Migrant Workers (TKW) in Saudi Arabia During the Jokowi Period. Jurnal Al-Dustur, 4(1), 108–130. https://doi.org/10.30863/jad.v4i1.1531

Khotimah, W. N. (2023). Peran Perwakilan Diplomatik dalam Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri dalam Perspektif Hukum Internasional. Recht Studiosum Law Review, 2(1), 34–39. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11461

Kusman, S. M., Deli, W., & Andika, T. (2023). Penerapan Hak Imunitas Anggota Keluarga Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961. Jurnal Ilmiah Kutei, 22(2), 201–219. https://doi.org/10.33369/jkutei.v22i2.31294

Mangku, D. G. S. (2020). Persona Non Grata dalam Kasus Penangkapan Atase Militer Uni Soviet Sergei P. Egorov berdasarkan Konvensi Wina. Pandecta Research Law Journal, 15(1), 142–153. https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.22764

Nathanael, J. J., & Puspita, N. Y. (2021). Penanganan Pengungsi Afghanistan di Indonesia: Turut Bertanggung Jawabkah Perwakilan Diplomatik Afghanistan di Indonesia? Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 312. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31685

Oktadewi, N., & Wahyu, W. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Dilihat dari UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Jurnal PIR Power in International Relations, 2(2), 132. https://doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.132-146

Rimapradesi, Y., & Surwandono, S. (2022). Inkonsistensi Diplomasi Islam di dalam Liga Arab. Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs, 7(2), 105. https://doi.org/10.21111/dauliyah.v7i2.8501

Rutumalessy, K. A., Wattimena, J. A. Y., & Waas, R. M. (2024). Tanggung Jawab Negara Arab Saudi dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik. Tatohi Jurnal Ilmu Hukum, 4(8), 603. https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2469

Sekarwangi, H. D. (2019). Perlindungan Negara atas Pelaut di Luar Negeri (Studi Kasus Pelaut Indonesia yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf). Jurist-Diction, 2(5), 1723. https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15240

Siregar, G. E. (2020). Pengaturan Hukum Internasional tentang Perlindungan Pejabat Diplomatik di Negara Penerima. Lex et Societatis, 8(2). https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28491

Soeliongan, A. E. (2020). Legal Opinion: Peracunan Eks Spionase Rusia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 1(1), 13–24. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i1.187

Susanti, I. (2022). Dampak Asas Imunitas Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja antara Pegawai Setempat (Local Staff) dengan Perwakilan Negara Asing. Veritas et Justitia, 8(1), 140–170. https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4668

Tamami, K. (2021). Diplomasi Spiritual Kultural dalam Pencegahan Pembayaran Diyat sebagai Upaya Perlindungan Hukum WNI di Luar Negeri yang Menerapkan Syariat. An Nawawi, 1(2), 93–106. https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.13

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan Kekebalan Diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 Perspektif Siyasah Dauliyah. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yunitasari, D. (2021). Pelanggaran Prinsip Persona Grata atas Penyerangan Duta Besar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penyerangan Duta Besar Amerika Serikat di Benghazi Libya). Jurnal Locus Delicti, 1(2), 63–74. https://doi.org/10.23887/jld.v1i2.374

Yusvitasari, D. (2019). Penerapan Prinsip Persona Non Grata Terhadap Duta Besar Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman). Ganesha Civic Education Journal, 1(1), 60–71. https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.64

علام، ح. ا. ع. م. ع. (2021). الدبلوماسیة الدینیة وبناء السلام: مقاربة فقهیة إسلامیة فی ضوء منهج أهل السنة والجماعة. حولية كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، 13(13)، 1059–1103. https://doi.org/10.21608/bfrt.2021.211403