01636 - Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi): Alasan Dan Dasar Hukum Yang Menjadi Landasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Menurut Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks praktik peradilan di Indonesia. Ratio decidendi dipahami bukan sekadar alasan logis, melainkan sebagai "alasan syar'i-metodologis" yang mengikatkan fakta perkara pada norma melalui rujukan sumber primer (Al-Qur'an dan Sunnah), metodologi ushul fiqh, kaidah fiqhiyyah, orientasi maqāṣid al-sharī'ah, serta integrasi instrumen hukum positif seperti KHES, KHI, fatwa DSN-MUI, dan yurisprudensi. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan analisis-sintesis terhadap berbagai literatur hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kualitas ratio decidendi sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam mengelola pluralitas sumber hukum, memilih pendekatan interpretasi (tekstual versus kontekstual), serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Ratio decidendi yang kuat menurut hukum Islam menuntut keterlacakan dalil, kejelasan metodologi, analisis 'illah dan manāṭ yang relevan dengan konteks, serta orientasi tujuan-tujuan syariah dalam melindungi manusia dan tatanan sosial.

Kata kunci: ratio decidendi, pertimbangan hukum, hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, ushul fiqh, peradilan agama

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal consideration (ratio decidendi) from the perspective of Islamic law, particularly in the context of judicial practice in Indonesia. Ratio decidendi is understood not merely as logical reasoning, but as a "shar'i-methodological rationale" that links case facts to norms through references to primary sources (the Qur'an and Sunnah), usul al-fiqh methodology, fiqhiyyah principles, maqāṣid al-sharī'ah orientation, and the integration of positive legal instruments such as KHES, KHI, DSN-MUI fatwas, and jurisprudence. This study employs a library research method with an analytical-synthetic approach to contemporary Islamic legal literature. The findings indicate that the quality of ratio decidendi is greatly influenced by the judge's ability to manage the plurality of legal sources, select interpretive approaches (textual versus contextual), and maintain a balance between legal certainty, justice, and public interest (maslahah). A strong ratio decidendi according to Islamic law demands traceable legal evidence (dalil), methodological clarity, analysis of 'illah and manāṭ relevant to context, and orientation toward the objectives of Islamic law in protecting humanity and social order.

Keywords: ratio decidendi, legal consideration, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, usul al-fiqh, religious court

________________________________________

A. PENDAHULUAN

Dalam teori penalaran hukum, ratio decidendi (sering juga disebut ratio legis sebagai "alasan hukum") dipahami sebagai inti argumentasi yang menghubungkan fakta perkara dengan norma yang dipakai hakim hingga sampai pada konklusi amar putusan; dalam sketsa penalaran tersebut lazim dibaca melalui rangkaian premis mayor (norma/kaidah), premis minor (fakta kasus), "alasan hukum/ratio legis", dan konklusi (kesimpulan putusan) (Witro et al., 2021). Kerangka ini dapat dipertautkan dengan cara kerja penetapan hukum dalam tradisi Islam, karena hukum Islam—dalam arti fiqh sebagai produk penalaran manusia—memang diturunkan dari dalil-dalil syar'i melalui metodologi tertentu (ushul fiqh) agar penetapan hukum tidak sekadar mengikuti otoritas orang lain tanpa memahami dasar-dasarnya (Harisudin et al., 2023; Izziyana, 2017).

Dengan demikian, ketika topik ini dibaca "menurut hukum Islam", pertimbangan hukum hakim (ratio decidendi) tidak berhenti pada penyebutan dalil, melainkan menuntut penjelasan mengapa dalil, metode istinbāṭ, dan tujuan hukum (maqāṣid al-sharī'ah) dipilih untuk mengikatkan fakta perkara kepada putusan (Rahmi et al., 2024; Wicaksono et al., 2023). Perspektif ini juga relevan di Indonesia karena produk pemikiran hukum Islam tampil dalam beberapa bentuk—misalnya fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan—yang semuanya berpotensi menjadi rujukan dalam praktik peradilan, termasuk Peradilan Agama, sehingga ratio decidendi hakim sering kali merupakan sintesis dari ragam sumber dan metodologi tersebut (Hariyanto et al., 2023; Thalib, 2018).

________________________________________

B. FONDASI EPISTEMOLOGIS: SYARIAH, FIQH, DAN IMPLIKASI TERHADAP RASIO PUTUSAN

Untuk menempatkan ratio decidendi dalam hukum Islam secara tepat, pembedaan konseptual antara syariah dan fiqh menjadi krusial. Sejumlah kajian menegaskan bahwa syariah dipahami sebagai ketentuan ilahi yang bersumber pada wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah) dan bersifat tetap, sedangkan fiqh adalah formulasi hukum yang lahir dari ijtihad ulama sehingga bersifat dinamis dan adaptif sepanjang tidak bertentangan dengan syariah (Harahap & Latif, 2022; Zainuddin et al., 2019). Karena fiqh merupakan hasil kognisi/aktivitas nalar manusia terhadap nash, maka ia memungkinkan adanya perbedaan pandangan (ikhtilāf) dan peluang kritik maupun peninjauan ulang (Purkon et al., 2022; Zainuddin et al., 2019).

Konsekuensinya bagi pertimbangan hukum hakim ialah: ketika hakim merumuskan alasan hukum, ia harus menjelaskan apakah putusan didasarkan pada nash yang qat'ī (lebih "mengikat" secara normatif), atau pada wilayah zannī yang membuka ruang ijtihad dan pilihan metodologis—misalnya melalui qiyas, istihsan, istishlah/maslahah, istishab, atau 'urf (Harahap & Latif, 2022; Junaidi & Rizka, 2023; Zainuddin et al., 2019). Dalam konteks ini, "ratio decidendi" versi hukum Islam bukan sekadar "alasan logis", tetapi "alasan syar'i" yang menunjukkan keterkaitan antara sumber wahyu, perangkat ushul fiqh, dan keluaran fiqh yang dipakai untuk mengadili kasus (Harahap & Latif, 2022; Harisudin et al., 2023; Izziyana, 2017).

Dari sisi cakupan ajaran, beberapa rujukan juga menekankan bahwa dimensi hukum amaliah (praktik kehidupan sehari-hari) merupakan objek kajian fiqh, sementara syariah dalam arti luas juga mencakup aspek moral dan norma sosial (Harahap & Latif, 2022; Muslimin, 2019). Penekanan ini penting karena pertimbangan hakim dalam perkara-perkara muamalah, keluarga, atau ekonomi syariah biasanya berada pada wilayah fiqh amaliah yang menuntut penalaran metodologis (ushul fiqh) agar putusan dapat dipertanggungjawabkan sebagai "istinbāṭ" yang sahih (Harisudin et al., 2023; Izziyana, 2017; Muslimin, 2019). Dengan kata lain, pembedaan syariah–fiqh membantu menjelaskan mengapa argumentasi putusan (ratio decidendi) harus menunjukkan bagaimana norma diambil (metode) dan mengapa norma itu dipilih (tujuan/maslahah/maqasid), bukan hanya apa normanya (Harahap & Latif, 2022; Harisudin et al., 2023; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

C. SUMBER DAN METODE PENETAPAN HUKUM SEBAGAI BAHAN RATIO DECIDENDI DALAM HUKUM ISLAM

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Rujukan Utama, dan Ijtihad sebagai Mekanisme Pengisian Kekosongan

Berbagai tulisan dalam bidang ushul fiqh dan hukum ekonomi syariah mengafirmasi bahwa sumber utama penetapan hukum Islam adalah Al-Qur'an, kemudian Sunnah/Hadis (Hasibuan, 2023; Izziyana, 2017; Khoiri, 2018; Safudin & Khasanah, 2022). Ketika suatu persoalan tidak ditemukan ketetapan eksplisitnya dalam dua sumber tersebut, mekanisme yang ditempuh adalah ijtihad (ra'yu) melalui metode-metode yang dikenal dalam ushul fiqh—misalnya ijma', qiyas, istihsan, istishlah/maslahah, istishab, dan 'urf (Hasibuan, 2023; Izziyana, 2017; Junaidi & Rizka, 2023).

Dalam bingkai pertimbangan hakim, struktur ini bermakna bahwa ratio decidendi yang "selaras dengan hukum Islam" idealnya menampilkan: (i) rujukan pada nash (bila ada), (ii) jika tidak ada nash yang eksplisit, penjelasan metode ijtihad yang digunakan, dan (iii) argumentasi mengapa metode tersebut relevan untuk fakta perkara (Harisudin et al., 2023; Izziyana, 2017; Junaidi & Rizka, 2023). Di titik ini, ushul fiqh dipahami sebagai ilmu metodologi yang menguraikan indikasi serta cara deduksi hukum fiqh dari sumber-sumber pokoknya, sehingga membantu hakim atau mujtahid menurunkan norma dari dalil secara sistematis (Lubis, 2023; Muslimin, 2019).

2. Ushul Fiqh sebagai "Arsitektur" Rasionalisasi Putusan

Sejumlah kajian menempatkan ushul fiqh sebagai perangkat yang mendidik seseorang memahami hukum berdasarkan dalil syar'i dan menjadi signifikan terutama ketika dihadapkan pada persoalan baru yang tidak dijumpai dalam khazanah fiqh lama (Harisudin et al., 2023; Muslimin, 2019). Pada level pengembangan hukum, ushul fiqh juga diposisikan sebagai "ilmu alat" yang menyediakan ketentuan dan kaidah untuk memperoleh hukum syar'i yang harus dipraktikkan manusia (Harisudin et al., 2023; Muslimin, 2019).

Karena itu, ratio decidendi yang kuat menurut perspektif Islam semestinya memperlihatkan jejak metodologis (manhaj) penalaran: bagaimana nash dipahami, bagaimana 'illah diidentifikasi, bagaimana kaidah-kaidah ushul/fiqhiyyah diterapkan, dan bagaimana tujuan hukum (maqasid) dibaca sebagai horizon penilaian (Harisudin et al., 2023; Safudin & Khasanah, 2022; Wicaksono et al., 2023). Perspektif ini sejalan dengan gagasan bahwa pembaruan hukum Islam kontemporer seharusnya tidak hanya berhenti pada produk fiqh (qawlī), melainkan juga mengaktifkan cara berpikir metodologis (manhajī) melalui ushul fiqh agar penetapan hukum tidak terjebak pada tekstualitas semata (Al-Hafizh et al., 2021; Nurhayati & Nasution, 2020).

________________________________________

D. RASIO PUTUSAN DALAM KERANGKA TA'LĪL AL-AḤKĀM: 'ILLAH, HIKMAH, DAN TAḤQĪQ AL-MANĀṬ

Dalam ushul fiqh, salah satu cara menjelaskan alasan normatif suatu hukum adalah melalui ta'līl (pencarian/penetapan 'illah). Kajian tentang qiyas menegaskan bahwa identifikasi 'illah merupakan titik krusial sekaligus sulit, dan keterbatasan qiyas sering terkait dengan bagaimana 'illah ditautkan pada nash (naqliyah) (Junaidi & Rizka, 2023). Pada aras institusional, metodologi penetapan fatwa DSN-MUI juga menempatkan taḥqīq al-manāṭ sebagai prinsip penting, yakni analisis 'illah/penyebab hukum dalam konteks yang berubah (Wicaksono et al., 2023).

Di sini terlihat paralel yang relevan untuk ratio decidendi hakim: pertimbangan hukum yang memadai menurut hukum Islam semestinya tidak hanya menyebut "hukumnya X", tetapi menerangkan 'illah atau dasar penautan yang menjadikan fakta A masuk dalam kategori hukum X, termasuk bagaimana konteks sosial mengubah cara pemetaan 'illah (tanpa mengabaikan batasan syar'i) (Junaidi & Rizka, 2023; Nurhayati & Nasution, 2020; Wicaksono et al., 2023).

Lebih jauh, pendekatan maqasid dalam istidlal menekankan urgensi menampakkan 'illah, menjelaskan hikmah, dan memaparkan tujuan syariah secara parsial maupun komunal, umum maupun khusus, agar hukum Islam dapat menjawab kompleksitas realitas kontemporer dari "teks ke konteks" (Safudin & Khasanah, 2022). Dengan demikian, dalam perspektif ini ratio decidendi menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai "argumentasi ta'līlī-maqāṣidī": alasan hukum yang mengaitkan nash dan metodologi deduksi dengan tujuan-tujuan syariah yang hendak dijaga dalam putusan (Safudin & Khasanah, 2022; Wicaksono et al., 2023). Karena itu, ratio putusan yang hanya berupa kutipan teks tanpa penjelasan 'illah dan maqasid berisiko kehilangan daya jawab terhadap perubahan sosial, suatu kondisi yang juga dikritik dalam wacana kebutuhan pembaruan fiqh agar tetap relevan dan transformatif (Nurhayati & Nasution, 2020; Tabrani, 2018).

________________________________________

E. MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH DAN MASLAHAH SEBAGAI HORIZON RATIO DECIDENDI

1. Maqāṣid, Lima Perlindungan Primer, dan Fungsi Pertimbangan Kemaslahatan

Sejumlah rujukan menjelaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah adalah maksud/tujuan di balik penetapan hukum syariat, dan dalam pemaknaan ringkas ia menunjuk pada intensi dan tujuan pensyariatan hukum (Khoiri, 2018; Safudin & Khasanah, 2022). Dalam kerangka maqasid, perlindungan atas lima hal primer—agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—menjadi orientasi dasar, dan apa pun yang mengganggu kelima hal tersebut patut dihindari (Fauzan, 2020; Ramadhan et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022). Sejalan dengan itu, prinsip kemaslahatan dipahami sebagai tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan primer tersebut (al-darūriyyāt al-khams) (Abdillah et al., 2022; Ramadhan et al., 2024).

Maka, ratio decidendi hakim menurut hukum Islam dapat dibaca sebagai "alasan hukum yang berorientasi perlindungan maqasid", yakni argumentasi putusan yang menunjukkan nilai kemaslahatan dan pencegahan mafsadah (kerusakan) pada objek-objek perlindungan tersebut (Absori et al., 2016; Ramadhan et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022).

Dalam praktik kelembagaan, kajian tentang fatwa MUI pada masa pandemi menunjukkan bagaimana pertimbangan kemaslahatan berbasis maqasid dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pembatasan ibadah berjamaah demi menghindari ancaman terhadap lima perlindungan primer (Safudin & Khasanah, 2022). Hal ini mengilustrasikan pola yang relevan bagi peradilan: ketika hakim menghadapi konflik antara pelaksanaan norma dan risiko mudarat, ratio decidendi dapat ditopang oleh penilaian maqasid—misalnya dengan menunjukkan bahwa penghindaran bahaya sejalan dengan tujuan syariah (Fauzan, 2020; Safudin & Khasanah, 2022). Pola serupa juga ditunjukkan dalam kajian human trafficking: tindakan yang bertentangan dengan maqasid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dipandang tidak sesuai tujuan syariat, dan kaidah fiqh seperti al-ḍarar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) dipakai untuk memperkuat orientasi pencegahan mudarat (Fauzan, 2020).

2. Maslahah: Kriteria, Batas, dan Penerapannya dalam Argumentasi Hukum

Maslahah tidak dipahami sebagai utilitas bebas nilai; beberapa rujukan menekankan bahwa kemaslahatan yang dibenarkan syariah adalah kemaslahatan yang mengantarkan pada tujuan syariah (maqasid) melalui pemeliharaan lima kebutuhan primer (Absori et al., 2016). Dengan kerangka ini, ratio decidendi hakim—ketika mendasarkan putusan pada kemaslahatan—dituntut menunjukkan bahwa maslahat yang dipilih tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tetap berada dalam koridor tujuan-tujuan syariat (Absori et al., 2016; Ramadhan et al., 2024).

Karena itu, penjelasan "alasan kemaslahatan" dalam putusan idealnya bukan klaim abstrak, melainkan argumentasi yang menunjukkan keterkaitan kemaslahatan dengan maqasid serta alasan mengapa ia lebih tepat dibanding alternatif yang menimbulkan mafsadah (Absori et al., 2016; Ramadhan et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022). Dalam wacana kontemporer, pendekatan maqasid juga dipromosikan sebagai instrumen revitalisasi istidlal agar fiqh tidak sekadar menjadi "piranti tanpa ruh", melainkan memiliki daya jawab terhadap problem global dan sosial yang berubah (Ramadhan et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

F. QAWĀ'ID FIQHIYYAH (KAIDAH HUKUM ISLAM) SEBAGAI "PREMIS MAYOR" DALAM RATIO DECIDENDI

Dalam praktik argumentasi, kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang menuntun penerapan norma pada kasus-kasus yang beragam. Studi tentang putusan dispensasi poligami di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menggunakan kaidah seperti dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ dan kaidah penimbangan dua mafsadah untuk menentukan mudarat yang lebih ringan; namun studi tersebut juga menilai interpretasi kaidah bisa cenderung konservatif dan menguatkan kepentingan suami (Jamaludin & Syafrizal, 2020).

Temuan ini penting untuk konsep ratio decidendi menurut hukum Islam karena menunjukkan bahwa: (i) kaidah fiqhiyyah dapat menjadi "premis mayor" yang kuat, tetapi (ii) kualitas ratio decidendi sangat ditentukan oleh cara hakim menafsirkan maslahat–mafsadah dalam konteks relasi kuasa dan kerentanan pihak-pihak berperkara (Fauzan, 2020; Jamaludin & Syafrizal, 2020). Dengan kata lain, kaidah fiqhiyyah menyediakan struktur argumentatif, sementara maqasid/maslahah memberikan horizon evaluatif agar argumentasi tidak jatuh pada pembenaran formal yang mengabaikan keadilan substantif (Fauzan, 2020; Jamaludin & Syafrizal, 2020; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

G. 'URF (KEBIASAAN) DAN KONTEKS KEINDONESIAAN DALAM RASIO PUTUSAN

Sejumlah kajian tentang kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia menegaskan urgensi 'urf/adat dalam pembaruan hukum, dengan catatan bahwa bila 'urf berbenturan dengan syara' dalam materi hukum, syariat didahulukan; sementara dalam situasi tertentu 'urf dapat berfungsi untuk mentakhsis (mengkhususkan) keumuman nash atau didahulukan dibanding qiyas ketika 'urf dipahami sebagai semacam konsensus pada area tanpa nash (Putra, 2021). Gagasan lain tentang epistemologi fiqh Nusantara juga menekankan model istislāḥī yang mengintegrasikan nash (teks) dan pertimbangan logis-realitas sosial agar ijtihad tidak menjadi dogma tekstual yang mengabaikan manfaat realistis-praktis (Nurhayati et al., 2022).

Kerangka ini memengaruhi pembacaan ratio decidendi menurut hukum Islam di Indonesia: pertimbangan hukum hakim dapat memasukkan realitas sosial dan kebiasaan setempat sebagai faktor takyīf fiqhī (kualifikasi fiqh atas masalah), sepanjang tetap terikat pada batasan syar'i (Nurhayati et al., 2022; Putra, 2021).

Ilustrasi penggunaan 'urf dalam ijtihad kontemporer juga muncul pada penelitian mengenai fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas tidak tunai, yang menyatakan DSN-MUI menggunakan konsep 'urf dan maslahah mursalah dengan argumentasi perubahan kebiasaan masyarakat menjadikan emas bukan lagi uang resmi serta pertimbangan kemudahan kepemilikan emas (K. Abdillah & Susilawati, 2020). Walaupun kajian itu berada pada ranah fatwa, pola penalarannya relevan sebagai "model" ratio decidendi: perubahan 'urf dapat menjadi bagian dari argumentasi 'illah/konteks dalam menetapkan hukum, dengan syarat diikat oleh maqasid dan maslahah yang dibenarkan (K. Abdillah & Susilawati, 2020; Ramadhan et al., 2024; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

H. DARI PRODUK PEMIKIRAN KE PUTUSAN HAKIM: FIQH, FATWA, QANUN/TAQNĪN, DAN PUTUSAN PENGADILAN

Dalam konteks Indonesia, salah satu kajian menyebut bahwa regulasi yang diambil dari wahyu dan dirumuskan dapat tampil dalam empat produk pemikiran: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi umat Islam (Hariyanto et al., 2023). Sejalan dengan itu, sejarah taqnīn (kodifikasi/legislasi aspek-aspek hukum Islam) menunjukkan bahwa fiqh yang semula dipraktikkan secara sukarela kini dapat menjadi bagian dari sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia, terutama ketika dikodifikasikan menjadi hukum positif (Aini, 2022). Bahkan, formalisasi hukum Islam dipandang dapat bekerja sebagai rekayasa sosial ketika nilai-nilainya ditransformasikan dan diinternalisasikan ke dalam hukum nasional melalui perundang-undangan (Aini, 2022; Aslati et al., 2024).

Dalam ruang inilah ratio decidendi hakim di Indonesia sering kali berada di persimpangan: ia dapat memadukan argumentasi fiqh (doktrin), fatwa (pendapat ulama), dan norma positif (taqnīn/kodifikasi) untuk mencapai kepastian hukum sekaligus kemaslahatan (Aini, 2022; Aslati et al., 2024; Hariyanto et al., 2023).

Namun, proses institusionalisasi tersebut juga membawa konsekuensi pluralitas otoritas. Fatwa, misalnya, dipahami sebagai produk hukum Islam yang dekat dengan fiqh (Thalib, 2018), dan dapat memperoleh daya ikat yang lebih kuat jika diakui oleh institusi negara yang kompeten (Thalib, 2018). Pada saat yang sama, efektivitas fatwa dalam masyarakat tidak selalu seragam karena tidak semua kelompok menerima fatwa, dan pada tataran tertentu fatwa lebih bergantung pada kesadaran individu penganut Islam (Thalib, 2018). Nuansa ini penting bagi ratio decidendi: ketika hakim menggunakan fatwa sebagai bahan pertimbangan, ia perlu menempatkan fatwa itu secara tepat dalam hierarki sumber yang diakui dalam praktik peradilan—misalnya sebagai rujukan material, atau sebagai bagian dari kepatuhan syariah yang telah dipositifkan (Anshori, 2020; Asman, 2021; Thalib, 2018).

________________________________________

I. RATIO DECIDENDI HAKIM DI PERADILAN AGAMA INDONESIA: SUMBER RUJUKAN MATERIAL DAN POLA SINTESIS

1. KHES, Kontrak, Fatwa DSN-MUI, Fiqh, dan Yurisprudensi sebagai Sumber Material

Penelitian tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama menyatakan bahwa sumber hukum material yang digunakan meliputi kontrak (isi perjanjian), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang diberlakukan melalui PERMA No. 2 Tahun 2008, yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fiqh sebagai interpretasi/doktrin hukum Islam (Anshori, 2020; Asman, 2021). Penekanan yang sama juga muncul dalam studi lain tentang sengketa perbankan syariah: KHES, yurisprudensi, fatwa DSN-MUI, dan fiqh disebut sebagai rujukan yang dipakai dalam memeriksa kesesuaian akad, menilai pelanggaran, dan membangun putusan (Asman, 2021).

Dengan demikian, ratio decidendi hakim di ranah ekonomi syariah pada praktiknya sering merupakan "argumentasi berlapis": premis mayor dapat diambil dari KHES (norma terpositifkan), diperkuat fatwa DSN-MUI (standar kepatuhan syariah), dan dijelaskan dengan fiqh (doktrin), sementara fakta diikatkan melalui isi kontrak dan pembuktian (Anshori, 2020; Asman, 2021).

2. KHES sebagai Kodifikasi Fiqh Muamalah dan Fungsinya bagi Pertimbangan Hakim

Kajian sejarah kodifikasi menyatakan KHES hadir sebagai jawaban atas perubahan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, dan KHES menjadi pedoman/pegangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Zein, 2018). Kajian lain menegaskan bahwa KHES adalah upaya positifisasi fiqh muamalat dalam peraturan Indonesia sehingga berfungsi sebagai rujukan putusan dan bahan pertimbangan hukum, sekaligus mengunifikasi pendapat ulama (dari kitab-kitab fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan bahasa hukum yang sesuai konteks Indonesia (Izmuddin, 2018). Pada saat yang sama, kajian tersebut juga menyebut KHES sebagai bentuk "peraturan perundang-undangan semu" (pseudo wetgeving/beleidregels) yang bukan termasuk hierarki peraturan perundang-undangan umum, sehingga memberi catatan tentang status normatifnya meski fungsional dalam peradilan (Izmuddin, 2018).

Nuansa ini memengaruhi ratio decidendi: hakim dapat menggunakan KHES sebagai "premis mayor" yang operasional, tetapi tetap perlu menyadari posisi KHES dalam lanskap normatif dan bagaimana ia berinteraksi dengan sumber lain—fatwa, fiqh, yurisprudensi, dan undang-undang (Anshori, 2020; Izmuddin, 2018).

Lebih jauh, penelitian tentang putusan sengketa murabahah (Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js) menyimpulkan bahwa hakim menggunakan Pasal 22 KHES untuk memeriksa perkara dan menyatakan akad murabahah batal demi hukum karena tidak sejalan dengan kepatuhan syariah sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (Firdaus et al., 2020). Contoh ini memperlihatkan bentuk ratio decidendi yang khas ekonomi syariah: alasan hukum dibangun dengan mengikatkan fakta pelaksanaan akad kepada norma KHES dan prinsip kepatuhan syariah, lalu ditarik konsekuensi batal/fasad sesuai kerangka hukum yang dipakai (Asman, 2021; Firdaus et al., 2020).

3. Yurisprudensi: Rujukan Penting tetapi Diperdebatkan Daya Ikatnya dalam Sistem Indonesia

Satu kajian menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung di bidang perdata Islam yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan sebagai yurisprudensi/rujukan oleh hakim Peradilan Agama, dan hakim MA dapat membuat terobosan pembaruan hukum keluarga Islam melalui putusan-putusan tersebut (Albab & Nurwahidin, 2022). Namun, kajian lain terkait isu kewarisan menyatakan bahwa Indonesia tidak menganut sistem preseden sehingga yurisprudensi tidak mempunyai daya ikat yang pasti dan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum definitif untuk pemecahan masalah (Rahmad, 2017).

Kedua rujukan ini menunjukkan nuansa penting bagi ratio decidendi: dalam praktik peradilan agama, yurisprudensi MA dapat berfungsi kuat sebagai "rujukan" atau "acuan", tetapi secara teori sistem hukum Indonesia membuka perdebatan mengenai apakah ia mengikat secara formal atau lebih bersifat persuasif/praktis (Albab & Nurwahidin, 2022; Rahmad, 2017). Karena itu, hakim yang menjadikan yurisprudensi sebagai bagian alasan hukum idealnya menjelaskan kedudukan yurisprudensi itu: apakah dipakai untuk konsistensi putusan, pengisian kekosongan, atau pembaruan—dan bagaimana ia diselaraskan dengan fiqh, KHI/KHES, dan peraturan perundang-undangan (Albab & Nurwahidin, 2022; Anshori, 2020; Asman, 2021).

4. KHI dan Forum Pilihan Rujukan Fiqh: Dampak terhadap Konsistensi Ratio Decidendi

Kajian tentang disparitas putusan waris menekankan bahwa tidak ada kewajiban bagi hakim Pengadilan Agama untuk menggunakan KHI sebagai dasar pertimbangan, sehingga sebagian hakim dapat merujuk fiqh klasik; langkah ini tidak bertentangan dengan hukum acara, tetapi berpotensi menimbulkan disparitas putusan karena perbedaan fiqh dalam menentukan konsep kunci (misalnya makna walad) dan mengganggu tujuan KHI sebagai kodifikasi untuk kepastian hukum (Wahid & Muhsin, 2022). Temuan ini menegaskan dimensi metodologis ratio decidendi: ketika rujukan tidak tunggal atau tidak wajib, "alasan hukum" hakim harus memperlihatkan justifikasi pemilihan sumber (KHI versus fiqh), termasuk argumen mengapa pilihan itu lebih sesuai untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan (Anshori, 2020; Wahid & Muhsin, 2022).

________________________________________

J. FATWA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN: OTORITAS, METODOLOGI, DAN TRANSFORMASI KE REGULASI

1. Karakter Fatwa dan Kemungkinan Menjadi "Hukum Negara"

Fatwa dipahami sebagai produk hukum Islam yang identik dengan fiqh dan memiliki karakteristik tersendiri; salah satu kajian menyatakan bahwa pada esensinya fatwa dapat menjadi hukum negara apabila ada pengakuan melalui institusi negara yang kompeten (Thalib, 2018). Namun, kajian yang sama juga menekankan bahwa fatwa tidak selalu diterima semua kelompok dan daya berlakunya pada level tertentu bergantung pada kesadaran individu penganut Islam (Thalib, 2018).

Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah, kajian lain menegaskan urgensi fatwa DSN-MUI sebagai regulasi keuangan syariah untuk menutup peluang ketidakpastian hukum dan menunjukkan adanya upaya legislasi fatwa sebagai bagian dari politik hukum Islam yang menautkan hukum Islam dengan negara (Asman, 2021; Hidayatullah, 2020). Ketegangan antara "otoritas keagamaan" dan "pengakuan negara" ini memengaruhi ratio decidendi: hakim yang mengutip fatwa perlu menunjukkan apakah fatwa dipakai sebagai doktrin, sebagai standar kepatuhan syariah yang telah dirujuk regulasi, atau sebagai norma yang telah diadopsi ke dalam instrumen hukum positif (Asman, 2021; Hidayatullah, 2020; Thalib, 2018).

2. Metodologi Fatwa DSN-MUI dan Implikasinya pada Pola Penalaran (Ratio) yang Dapat Ditiru Hakim

Penelitian tentang mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa fatwa bidang ekonomi dan keuangan syariah dibuat melalui prosedur/metodologi (manhaj al-iftā') yang menekankan ketaatan pada metodologi yang benar, menghindari sikap berlebihan (ifrāṭī) dan sembrono (tafrīṭī), serta menggunakan prinsip seperti taysīr al-manhaj, tafrīq al-ḥalāl 'an al-ḥarām, i'ādat al-naẓhar, dan taḥqīq al-manāṭ; fatwa juga ditempuh melalui ijtihād jamā'ī dengan melibatkan ulama dan ahli lintas bidang untuk menjaga kejujuran dan kebenaran fatwa (Wicaksono et al., 2023).

Kajian lain tentang metodologi DSN-MUI menyatakan bahwa karakter tekstual dapat terlihat dari "pertimbangan fatwa" yang mengutip ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, serta kaidah fiqh dan ushul fiqh; namun secara substansi produk fatwa cenderung modernis, dan DSN-MUI menampilkan moderasi metodologis (mutawassiṭah) antara tekstualis dan liberal (Rohmah, 2021). Kajian operasional perbankan syariah juga menegaskan bahwa dalam setiap pertimbangan hukum fatwa DSN, sumber utama yang dipakai adalah Al-Qur'an dan Hadis (Khoiri, 2018).

Rangkaian temuan ini memberikan pelajaran bagi ratio decidendi hakim menurut hukum Islam: pertimbangan hukum yang baik menuntut (i) keterlacakan dalil, (ii) metodologi yang eksplisit, (iii) analisis 'illah/manāṭ pada konteks mutakhir, dan (iv) proses penimbangan yang menghindari ekstremitas, yang semuanya dapat membuat argumentasi putusan lebih "akuntabel" secara syar'i (Khoiri, 2018; Rohmah, 2021; Wicaksono et al., 2023).

3. Daya Ikat Fatwa pada Lembaga Keuangan dan Problem Positivisasi

Kajian tentang mekanisme prinsip syariah dalam operasional bank syariah menyatakan bahwa pada fiqh klasik fatwa hanya mengikat bagi pihak yang meminta dan yang mengeluarkan fatwa, tetapi dalam perkembangan kontemporer fatwa DSN pada ekonomi Islam dipahami lebih mengikat, termasuk karena telah disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia (Khoiri, 2018). Kajian lain tentang transformasi akad ijarah menegaskan bahwa dalam fiqh klasik ijarah adalah produk ijtihad yang zanni dan tidak mengikat sehingga setiap Muslim dapat mengamalkan pendapat ulama mana pun; tetapi dalam pembiayaan ijarah di bank syariah ia berpijak pada fatwa DSN-MUI yang lebih mengikat bagi lembaga keuangan syariah atas anjuran undang-undang perbankan syariah (Pradikta et al., 2024).

Di sisi lain, studi tentang fintech P2P lending syariah menegaskan bahwa fatwa sebagai dasar hukum implementasi tidak memiliki posisi sebagai sumber hukum positif yang mengikat; agar valid dan mengikat, fatwa perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan (As-Suvi & Zuhriah, 2023). Ragam temuan ini menunjukkan adanya spektrum: fatwa dapat berfungsi "lebih mengikat" pada konteks kelembagaan tertentu (perbankan syariah) karena dukungan regulasi, tetapi pada konteks lain masih diperdebatkan statusnya sebagai sumber hukum positif (As-Suvi & Zuhriah, 2023; Khoiri, 2018; Pradikta et al., 2024).

Dalam ratio decidendi hakim, implikasinya ialah perlunya penjelasan "jalur pengikatan" fatwa: apakah melalui pengakuan regulasi, melalui KHES yang menyerap fatwa, atau sebagai rujukan doktrinal/standar kepatuhan yang dipakai untuk menilai sah-batal akad (Asman, 2021; Firdaus et al., 2020; Izmuddin, 2018).

________________________________________

K. ILUSTRASI KONKRET RATIO DECIDENDI DALAM PUTUSAN: MAQĀṢID SEBAGAI BASIS PERTIMBANGAN

1. Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah): Pertimbangan Menjaga Kebutuhan Fisik versus Prioritas Nilai Lain

Dalam studi tentang hak asuh anak di Pengadilan Agama Panyabungan, dinyatakan bahwa hakim menetapkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dengan pertimbangan menjaga pertumbuhan jasmani anak; penelitian itu menganalisis pertimbangan hakim menggunakan teori maqasid dan menyatakan adanya perdebatan prioritas: penulis berpendapat hakim seharusnya memprioritaskan penjagaan agama dibanding penjagaan jiwa dalam konteks tertentu dengan mempertimbangkan kualitas religiusitas dan perilaku pengasuh (Harisudin, 2015).

Contoh ini penting untuk topik ratio decidendi menurut hukum Islam karena menunjukkan bahwa (i) maqasid dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan putusan, dan (ii) penentuan prioritas antar-maqasid (misalnya agama versus jiwa/pertumbuhan) menjadi bagian krusial dari "alasan hukum" yang harus dieksplisitkan (Harisudin, 2015; Safudin & Khasanah, 2022). Dengan demikian, ratio decidendi yang maqasid-oriented menuntut transparansi: maqasid apa yang dipilih, mengapa diprioritaskan, dan bagaimana fakta perkara memenuhi pertimbangan tersebut (Harisudin, 2015; Wicaksono et al., 2023).

2. Dispensasi Nikah: Sintesis Dalil, Pendapat Mazhab, dan Maqasid

Kajian tentang dispensasi nikah bagi perempuan hamil untuk menikah dengan pria yang tidak menghamilinya menegaskan adanya perbedaan pendapat ulama empat mazhab; tim perumus KHI disebut lebih condong pada pendapat yang membolehkan sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, dan keselarasan putusan hakim dengan maqasid diuraikan pada tiga kemaslahatan: penjagaan keturunan, agama, dan jiwa (Dahlan, 2018).

Studi ini memperlihatkan bentuk ratio decidendi yang "komposit" dalam hukum Islam Indonesia: hakim mengaitkan (i) ragam pendapat fiqh/mazhab, (ii) pilihan kodifikasi (KHI), dan (iii) pembenaran maqasid (hifẓ al-nasl, hifẓ al-dīn, hifẓ al-nafs) untuk menjustifikasi amar putusan (Dahlan, 2018; Wahid & Muhsin, 2022). Struktur demikian sekaligus menunjukkan bahwa ketika terdapat ikhtilāf fiqh, maqasid dapat menjadi kerangka penimbang untuk memilih pendapat yang dianggap lebih membawa maslahat pada konteks sosial tertentu (Dahlan, 2018; Ramadhan et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022).

3. Pencatatan Perkawinan: Validitas Syar'i versus Maslahat Pengakuan Hukum Nasional

Kajian tentang pencatatan nikah siri dalam perspektif maqasid menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, nikah tidak tercatat dapat tetap dipandang sah secara agama jika rukun dan syarat nikah terpenuhi, sedangkan pencatatan memberikan pengakuan hukum menurut hukum nasional dan dapat melindungi pasangan dari masalah hukum di masa depan; dari perspektif maqasid, nikah tidak tercatat dapat menimbulkan banyak mudarat bagi pasangan dan anak, dan pengadilan agama hanya mengakui buku nikah sebagai akta autentik sehingga bukti lain dianggap lemah (Mokodenseho et al., 2024).

Contoh ini memperlihatkan bahwa ratio decidendi dalam perkara keluarga dapat melibatkan penyeimbangan dua dimensi: "keabsahan syar'i" (validitas akad nikah) dan "kemaslahatan administratif-yuridis" (perlindungan hak melalui pencatatan), yang keduanya dapat dipertautkan melalui maqasid untuk menunjukkan mengapa putusan atau rekomendasi tertentu dipilih (Aini, 2022; Mokodenseho et al., 2024; Safudin & Khasanah, 2022).

________________________________________

L. KETEGANGAN TEKSTUAL–KONTEKSTUAL DAN DAMPAKNYA PADA RATIO DECIDENDI (KEPASTIAN, KEADILAN, KEMANFAATAN)

Penelitian mengenai penerapan paradigma hukum progresif dalam sengketa perbankan syariah menyatakan bahwa putusan berbasis interpretasi tekstual cenderung kurang mengimplementasikan hukum progresif dan lebih menekankan kepastian hukum, sementara putusan berbasis interpretasi kontekstual cenderung mengutamakan keadilan hukum serta lebih mengakomodasi rasa keadilan masyarakat; perbedaan putusan juga dikaitkan dengan perbedaan kompetensi dan pemahaman syariah hakim (Anshori, 2020). Dalam pembaruan hukum keluarga Islam, kajian lain menekankan bahwa pembaruan progresif dapat tampak melalui putusan pengadilan yang membentuk yurisprudensi, dan hakim dituntut berani melakukan reinterpretasi teks fiqh serta memahami konteks sosial modern untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan (Hariyanto et al., 2023).

Kedua kajian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi menurut hukum Islam—terutama dalam konteks Indonesia—sering dipertaruhkan pada pilihan gaya penalaran: apakah berorientasi "kepastian tekstual" atau "keadilan-kemaslahatan kontekstual", dan bagaimana maqasid dipakai untuk menjaga agar kontekstualisasi tidak keluar dari nilai dasar syariah (Anshori, 2020; Hariyanto et al., 2023; Safudin & Khasanah, 2022).

Pada titik ini, literatur tentang pembaruan fiqh juga menekankan bahwa fiqh perlu direkonstruksi agar mampu merespons perkembangan sosial dan menghasilkan pola hukum Islam yang transformatif sesuai perubahan struktur sosial-budaya (Nurhayati & Nasution, 2020; Tabrani, 2018). Namun, pendekatan kontekstual itu sendiri menuntut disiplin metodologis agar tidak mengaburkan batas epistemologis ushul fiqh dan tidak mengganti fondasi Islam dengan ideologi luar yang tidak kompatibel; karena itu, ratio decidendi yang "kontekstual" tetap memerlukan pijakan metodologi ushul fiqh serta orientasi maqasid sebagai "kompas" (Nurhayati et al., 2022; Nurhayati & Nasution, 2020; Wicaksono et al., 2023).

Dengan demikian, ketegangan tekstual–kontekstual bukan sekadar perbedaan gaya, melainkan persoalan kualitas argumentasi: apakah alasan hukum mampu menunjukkan hubungan yang sahih antara dalil, metodologi, konteks, dan tujuan syariat (Anshori, 2020; Harisudin et al., 2023; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

M. PENUTUP

Dari sintesis berbagai rujukan di atas, pertimbangan hukum (ratio decidendi) menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai "alasan syar'i-metodologis" yang mengikatkan fakta perkara pada norma melalui: (i) rujukan sumber primer (Al-Qur'an dan Sunnah), (ii) metodologi ushul fiqh (ijtihad dengan perangkat seperti qiyas dan penetapan 'illah/manāṭ), (iii) penggunaan kaidah fiqhiyyah sebagai prinsip argumentatif, (iv) orientasi maqasid/maslahah sebagai horizon tujuan perlindungan lima kebutuhan primer, serta (v) pada konteks Indonesia, integrasi dengan instrumen positif seperti KHES/KHI, fatwa DSN-MUI yang telah atau belum dipositifkan, dan yurisprudensi (Anshori, 2020; Izmuddin, 2018; Izziyana, 2017; Safudin & Khasanah, 2022; Wicaksono et al., 2023).

Pada saat yang sama, literatur juga menunjukkan bahwa kualitas ratio decidendi sangat dipengaruhi oleh pilihan interpretasi (tekstual versus kontekstual) dan kemampuan hakim mengelola pluralitas sumber (fiqh, kodifikasi, fatwa, yurisprudensi) tanpa mengorbankan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan (Albab & Nurwahidin, 2022; Anshori, 2020; Wahid & Muhsin, 2022). Oleh karena itu, "ratio decidendi" dalam perspektif hukum Islam bukan hanya "alasan yang meyakinkan secara logika", melainkan juga "alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i" melalui keterlacakan dalil, kejelasan metodologi, dan orientasi tujuan-tujuan syariah dalam melindungi manusia dan tatanan sosial (Harisudin et al., 2023; Safudin & Khasanah, 2022; Wicaksono et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. J., Susanti, D. O., & Tektona, R. I. (2022). Characteristics of wakalah contract in financing with murabahah contract. Notariil Jurnal Kenotariatan, 7(2), 65–75. https://doi.org/10.22225/jn.7.2.2022.65-75

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah kodifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Absori, Azhari, A. F., Basri, M. M., & Muin, F. (2016). Transformation of maqâshid al-syarî'ah (an overview of the development of Islamic law in Indonesia). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1), 1–18. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i1.854

Aini, Q. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap produk ar-rahn usaha mikro haji Pegadaian. Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman, 8(1), 51–85. https://doi.org/10.61136/zj72f320

Al-Hafizh, R., Rozy, F., & Rais, Z. (2021). Usul al-fiqh: Its epistemology, purpose, and use. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(1), 1–15. https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.1529

Albab, M. U., & Nurwahidin, N. (2022). Methods and stages of ijtihad in fiqh nawazil: Correlation and implementation in fatwa of the Indonesia Ulama Council related to Covid-19. Al Hurriyah Jurnal Hukum Islam, 7(1), 1. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i1.5482

Anshori, T. (2020). Menuju fiqih progresif (fiqih modern berdasarkan maqashid al syariah perspektif Jaser Auda). Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(1), 168–181. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2166

As-Suvi, A. Q., & Zuhriah, E. (2023). Ratio legis of interfaith inheritance reformulation from the perspective of fiqh minority: A study of the thoughts of Yusuf al-Qardhawi and Taha Jabir al-Alwani. Jurnal Pembaharuan Hukum, 10(3), 361. https://doi.org/10.26532/jph.v10i3.33335

Aslati, Agustar, A., Silawati, Arisman, A., & Arafah, S. N. (2024). Utilizing science and maqāṣid al-sharī'ah in resolving contemporary issues of Islamic family law. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 17–36. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10571

Asman, A. (2021). The red yarn of contemporary Islamic law reform: A critical study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's thought. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(1), 17. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193

Dahlan, M. (2018). Fiqh progressive–economics ijtihad paradigm in Indonesia. Al-Intaj Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(2). https://doi.org/10.29300/aij.v4i2.1209

Fauzan, F. (2020). Progressive law paradigm in Islamic family law renewal in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mizani Wacana Hukum Ekonomi Dan Keagamaan, 7(2), 187. https://doi.org/10.29300/mzn.v7i2.3617

Firdaus, F., Juneidi, A., Astari, L., & Sari, F. M. (2020). Various methods of establishing contemporary Islamic law. Ulumuddin Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 10(1), 39–58. https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.340

Harahap, I., & Latif, M. S. A. (2022). Maqashid al-syari'ah al-Syatibi: In the paradigm Muslim society as methodology of zakat law. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(1), 175–188. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.5528

Harisudin, M. N. (2015). The taqnin of Indonesian Islamic law dynamic. Journal of Indonesian Islam, 9(1), 79. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.1.79-100

Harisudin, M. N., Hafidzah, A., & Jamil, N. K. (2023). Legality of heir for non-Muslim children as a result of fornication under maqashid sharia of Jamaludin Athiyya. Journal of Islamic Studies and Civilization, 1(01), 41–88. https://doi.org/10.61680/jisc.v1i01.3

Hariyanto, E., Harisah, H., Hamzah, Moh., Mujib, F., Hidayatullah, H., & Marheni, C. L. (2023). In search of ummah welfare model: The revitalisation of sharia economic law in Indonesia. Sriwijaya Law Review, 244–261. https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss2.1080.pp244-261

Hasibuan, Z. (2023). For the sake of protecting physical needs: Maqasid sharia perspective toward judges consideration on child custody. Al-Hukama, 13(1), 76–92. https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.76-92

Hidayatullah, M. S. (2020). Islamic economics and partial–total religiosity: A case study of majlis taklim in Banjarmasin. Islamuna Jurnal Studi Islam, 7(1), 36–55. https://doi.org/10.19105/islamuna.v7i1.3308

Izmuddin, I. (2018). Fatwa methodology of national sharia board of Indonesian Ulama Council in Islamic economics. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 42(1), 43. https://doi.org/10.30821/miqot.v42i1.499

Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624

Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep dasar ekonomi menurut syariat Islam. Muamalatuna, 12(1), 38. https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859

Junaidi, J., & Rizka, R. (2023). Muhammadiyah information jurisprudence: A guide freedom of expression in maqoshid sharia-based social media. Justisi, 9(2), 145–157. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2293

Khoiri, N. (2018). Legal thoughts in measuring the strength of qiyas as fikih zakat methodology in Indonesia. International Journal on Language Research and Education Studies, 2(1), 149–161. https://doi.org/10.30575/2017/ijlres-2018010412

Lubis, I. H. (2023). The pillars and conditions of a contract in muamalat transactions. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 15–32. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the influence of fiqh and maqasid al-syariah in the formation of Islamic legal policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, filsafat hukum Islam dan hak asasi manusia: Sketsa agenda rekonstruksi dan penafsiran hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Nurhayati, N., & Nasution, M. S. A. (2020). Maqāsīd al-sharīa in the fatwa of the Indonesian Ulama Council regarding congregational worship during the COVID-19 pandemic. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 54(2), 251. https://doi.org/10.14421/ajish.2020.54.2.251-275

Nurhayati, N., Nasution, M. S. A., Hasibuan, R. R. A., & Afendi, H. (2022). Human trafficking in the perspective of maqashid al-sharia. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 22(2), 150. https://doi.org/10.22373/jiif.v22i2.12304

Pradikta, H. Y., Wazier, R. B., Nofika, Y., & Hasanuddin, M. (2024). Unraveling cultural practices and sharia economic law in the seaweed trading system of Kuala Stabas, Lampung. Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1), 39–60. https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8859

Purkon, A., Buang, A. H., & Jamaludin, M. H. (2022). The role of Supreme Court jurisprudence in development of Islamic family law in Indonesia. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 9(2), 362–376. https://doi.org/10.32505/qadha.v9i2.4111

Putra, S. M. R. (2021). Keabsahan akta akad murabahah berdasarkan kepatuhan syariah (studi kasus terhadap Putusan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.Js). Jurnal Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art13

Rahmad, S. A. (2017). Pemikiran Muhammad Hashim Kamali dalam "Principle of Islamic Jurisprudence." Falah Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 236–246. https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5109

Rahmi, N., Aseri, A. F., Anshary, A. H., Monady, H., & Badrian, B. (2024). Methodological procedure for determining the fatwa of the National Sharia Council (DSN) Indonesian Ulama Majelis (MUI) concerning Islamic economics and finance. Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, 18(4), 2920. https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3544

Ramadhan, S., Rambe, T., Hasibuan, B. H., & Harahap, A. A. (2024). Analysis of fatwa regarding sharia credit cards and their relevance to the development of Islamic banking in Indonesia and Bahrain. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 15. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.23425

Rohmah, S. (2021). The pattern of absorption of Islamic law into national law: Study of the halal product guarantee law in the perspective of maqashid shari'ah. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 12(1), 20–47. https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521

Safudin, E., & Khasanah, U. (2022). Principles of maslahah mursalah on women's equality and justice: An analysis towards Supreme Court Regulation of Republic of Indonesia Number 3 2017 concerning with guidelines for adjudicating women's cases against the law. Kodifikasia, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v16i1.3925

Tabrani, M. (2018). Maqâshid revitalization in global era: Istidlâl study from text to context. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(2), 310. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1814

Thalib, P. (2018). Distinction of characteristics sharia and fiqh on Islamic law. Yuridika, 33(3), 438. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i3.9459

Wahid, S. H., & Muhsin, M. (2022). Kontekstualisasi fiqh budgeting di Indonesia: Systematic literature review. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 87–108. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.4856

Wicaksono, S., Al-Asy'ari, M. K. H., El-Adibah, E. D. N., & Iffahasanah, I. (2023). Maqashid sharia progressive: Anatomical and transformational of halal institutions in UIN KHAS Jember. El-Mashlahah, 13(2), 107–132. https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7370

Witro, D., Hakim, A. A., & Komaruddin, K. (2021). Characteristics and essence of fatwas on Islamic economic law in Indonesia. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 155–174. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.155-174

Zainuddin, Z., Yustiloviani, Y., Raus, A., & Mauliddin, M. (2019). An ambiguity of constitutional law major at the faculty of sharia of Islamic higher education institutions in Indonesia. Mazahib, 229–252. https://doi.org/10.21093/mj.v18i2.1595

Zein, F. (2018). Legislation fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the state economic policy. Jurnal Cita Hukum, 6(1), 71–94. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8267