01635 - Pertanggungjawaban Hukum (Liability) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Normatif

Abstract

This article examines the concept of legal liability (liability) in Islamic law through a conceptual and normative approach. In Islamic jurisprudence, liability is primarily referred to as ḍamān (dhaman), which encompasses obligations arising from both contractual relationships and tortious acts. The normative foundation of liability in Islamic law rests upon the principle of lā ḍarar wa lā ḍirār (no harm shall be inflicted or reciprocated), which mandates compensation for any harm caused. This article discusses the scope of liability, its elements, the subjects bearing responsibility, the role of judicial discretion (qāḍī), as well as contemporary developments including liability concerning artificial intelligence, unilateral promises (waʿd), and limitations of liability in commercial contracts. The analysis reveals that Islamic legal liability constitutes a normative-juridical system that links acts or omissions to remedial obligations, structured through the instruments of Islamic jurisprudence (fiqh) and judicial discretion, and institutionalizable through contract design, documentation, and Shariah compliance governance to prevent harm and disputes.

Keywords: liability, ḍamān, tort, Islamic law, fiqh muʿāmalāt, compensation, harm

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pertanggungjawaban hukum (liability) dalam hukum Islam melalui pendekatan konseptual dan normatif. Dalam yurisprudensi Islam, pertanggungjawaban hukum terutama disebut sebagai ḍamān (dhaman), yang mencakup kewajiban yang timbul dari hubungan kontraktual maupun perbuatan melawan hukum (tort). Landasan normatif pertanggungjawaban dalam hukum Islam bertumpu pada prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya), yang mewajibkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. Artikel ini membahas ruang lingkup pertanggungjawaban, unsur-unsurnya, subjek yang menanggung tanggung jawab, peran diskresi yudisial (qāḍī), serta perkembangan kontemporer mencakup pertanggungjawaban terkait kecerdasan buatan, janji sepihak (waʿd), dan pembatasan pertanggungjawaban dalam kontrak komersial. Analisis menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum Islam merupakan sistem normatif-yuridis yang menghubungkan perbuatan atau kelalaian pada kewajiban pemulihan, disusun melalui perangkat fikih dan diskresi peradilan, serta dapat diinstitusionalisasi melalui desain kontrak, dokumentasi, dan tata kelola kepatuhan Syariah untuk mencegah kerugian dan sengketa.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, ḍamān, tort, hukum Islam, fiqh muʿāmalāt, kompensasi, kerugian

________________________________________

1. Pendahuluan: Makna Pertanggungjawaban Hukum (Liability) dalam Perspektif Hukum Islam

Pertanggungjawaban hukum (liability) secara umum dirumuskan sebagai kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya. Dalam literatur kontemporer yang membahas praktik hukum dan kontrak di negara-negara yang berbasis Syariah, pertanggungjawaban hukum dalam Islam kerap dirujuk dengan istilah ḍamān (dhaman), yakni bentuk tanggung jawab hukum yang dapat muncul baik dari hubungan kontraktual maupun dari perbuatan melawan hukum (tort), yang pada intinya "mewajibkan" pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan (Wisham et al., 2011).

Kerangka ini menegaskan bahwa liability dalam pemahaman Islam tidak semata persoalan moralitas atau anjuran etis, melainkan juga perangkat normatif yang menghubungkan perbuatan (atau kelalaian) dengan konsekuensi hukum berupa pemulihan/kompensasi, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian tentang tort dan kompensasi dalam hukum Islam yang memandang adanya kewajiban moral dan kewajiban legal yang mengikat seorang Muslim untuk bertindak secara bertanggung jawab, dan bahwa harm (kerugian/kerusakan) melahirkan hak korban untuk memperoleh pemulihan (remedy) (Olalekan, 2018). Dengan demikian, rumusan bahwa pertanggungjawaban hukum adalah "kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya" dapat ditempatkan secara konseptual dalam bahasa ḍamān (kewajiban menanggung) serta diskursus tort dan obligations dalam fiqh muʿāmalāt dan fiqh jināyah sebagaimana dibahas oleh beberapa rujukan yang tersedia (Olalekan, 2018; Wisham et al., 2011).

Dalam konteks metode penemuan hukum (istinbāṭ), kajian futuristik tentang tanggung jawab operasional—misalnya pada kendaraan otonom—menegaskan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum praktis Syariah yang disimpulkan dari dalil-dalil terperinci al-Qur'an dan hadis, dan bahwa teknik qiyās (deduksi analogis) digunakan untuk merumuskan kaidah pada kasus-kasus baru (Schorr, 2026). Implikasi metodologisnya penting: konsep pertanggungjawaban (liability) dalam Islam tidak hanya "doktrin jadi," tetapi juga ranah penalaran yurisprudensial yang dapat berkembang melalui qiyās dan perangkat usul fikih ketika berhadapan dengan bentuk-bentuk kerugian baru, sambil tetap berorientasi pada tujuan utama Syariah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat (Schorr, 2026).

Bahkan dalam diskursus tata kelola kepatuhan muʿāmalāt dan akuntabilitas halal, ditegaskan bahwa muʿāmalāt mengatur interaksi sosial dengan konsekuensi logis berupa terpenuhinya hak pihak lain, dan praktik fiqh al-muʿāmalāt dipahami sebagai sarana menunaikan "tanggung jawab/akuntabilitas" transaksi yang sesuai Syariah (Fayyad & Ahmad, 2020). Ini memperkuat ide bahwa pertanggungjawaban hukum dalam Islam berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak pihak lain dan pemulihan dampak merugikan yang timbul dalam relasi sosial-ekonomi (Fayyad & Ahmad, 2020; Olalekan, 2018).

________________________________________

2. Landasan Normatif: Prinsip Menghindari dan Menghilangkan Bahaya (Harm) sebagai Akar Liability

Salah satu fondasi normatif yang sering digunakan dalam kajian hukum Islam dan etika adalah hadis/kaidah "lā ḍarar wa lā ḍirār" (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya), yang dalam literatur etika medis Islam diposisikan sebagai larangan melakukan mudarat dan prinsip umum pencegahan bahaya (Sitiris & Busari, 2024). Dari prinsip ini, literatur tersebut juga merumuskan kaidah-kaidah turunan seperti "harm should be warded and avoided as much as possible" serta pemikiran bahwa syariat memandang tindakan yang murni merugikan tanpa kebaikan sebagai tidak dibenarkan (Sitiris & Busari, 2024). Dalam konteks pertanggungjawaban, fondasi ini memberikan justifikasi normatif mengapa suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian meniscayakan kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti (kompensasi), sejalan dengan gagasan dalam kajian ganti rugi tort dalam Islam bahwa kerugian menciptakan hak korban untuk menuntut pemulihan (Olalekan, 2018; Sitiris & Busari, 2024).

Namun, literatur yang sama juga menambahkan nuansa penting bahwa "legal permission negates tortious liability," kecuali dalam keadaan kelalaian yang nyata (flagrant negligence), dan—dalam contoh konteks praktik medis—seorang praktisi yang terlatih, mendapat otorisasi, serta memperoleh persetujuan pasien, tidak serta-merta menanggung liability ketika terjadi dampak merugikan yang tidak diinginkan (Sitiris & Busari, 2024). Nuansa ini relevan untuk teori pertanggungjawaban hukum Islam: tidak semua kerugian otomatis memunculkan liability; ada ruang bagi konsep "izin/pembenaran hukum" yang dapat meniadakan liability dalam batas tertentu, terutama bila tindakan dilakukan dalam koridor otorisasi dan standar kehati-hatian yang wajar (Sitiris & Busari, 2024). Dengan kata lain, di samping prinsip anti-bahaya (lā ḍarar), hukum Islam juga mengakui konsep pembatasan liability ketika terdapat legitimasi tindakan dan tidak ada kelalaian berat (Sitiris & Busari, 2024).

Kaitan prinsip ini dengan desain pertanggungjawaban yang menekankan pemulihan juga tampak pada kajian tort Islam yang menekankan tujuan Syariah untuk menjaga keadilan dan keseimbangan sosial, menggunakan prinsip indemnity untuk mengukur kerusakan aktual (actual damage) dalam rangka menegakkan keadilan, termasuk dalam konteks qiṣāṣ (retribusi) (Schorr, 2026). Walaupun pembahasan tersebut muncul dalam konteks tindak merugikan dan remedinya, signifikansinya bagi liability adalah: pertanggungjawaban tidak dipahami sebagai sekadar penghukuman, tetapi juga sebagai mekanisme menyeimbangkan hak dan kerugian melalui ukuran kompensasi yang adil (Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

________________________________________

3. Sumber, Terminologi, dan Ruang Lingkup: Dari "Ḍamān" hingga "Tort/Jināyah" dan Hak Korban

Kajian tentang konsep tort dalam hukum Islam mencatat bahwa istilah tort memiliki padanan leksikal Arab seperti maḍarrah, ḍarar, dan khasārah, dan literatur juga menyebut penggunaan istilah jināyah dalam konteks perbuatan yang merugikan (Olalekan, 2018). Dalam kerangka kewajiban (duties/obligations), kajian tersebut menyatakan bahwa sumber rujukan kewajiban dalam bidang tort dapat mencakup "contract, individual will, harmful act, useful action and principles of Islamic law," dan bahwa "harmful act due to a wrongful act" merupakan salah satu sumber kewajiban yang diakui (Olalekan, 2018). Klaim ini penting untuk menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam Islam tidak berdiri di ruang hampa: ia berkelindan dengan teori kewajiban (obligation) yang dapat lahir dari kontrak maupun dari perbuatan merugikan di luar kontrak (Olalekan, 2018; Wisham et al., 2011).

Pada saat yang sama, diskursus tort dalam perspektif Islam—dalam konteks teknologi baru—menyatakan bahwa untuk tort yang remedi atau bentuk pertanggungjawabannya tidak disebut eksplisit dalam al-Qur'an atau Sunnah (yakni bukan qiṣāṣ dan bukan diyāt), penilaian liability dan jenis pemulihan tertentu dapat berada dalam diskresi qāḍī (hakim) (Schorr, 2026). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam menggabungkan norma substantif dan mekanisme kelembagaan: pertanggungjawaban dapat bersifat "terstruktur" pada kategori tertentu (misalnya qiṣāṣ/diyāt), tetapi juga adaptif melalui kewenangan adjudikasi hakim untuk menilai kasus yang tidak memiliki bentuk sanksi/kompensasi yang dirumuskan secara rigid (Schorr, 2026). Implikasi konseptualnya adalah bahwa liability dalam Islam tidak selalu satu paket formula; pada area tertentu ia sangat bergantung pada penilaian yudisial terhadap kerugian, sebab-akibat, dan kepantasan kompensasi (Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

Literatur lain yang membahas fiqh jināyah dan tort menginventarisasi berbagai kategori perkara yang sering menjadi perhatian dalam "Islamic law of Tort (Fiqh Jināyah)", termasuk ḥudūd (punishment mandated), qiṣāṣ (retaliations), diyah (compensations), ghasb (usurpation), dan ṣulḥ (reconciliation) (Macdonald, 2019). Sementara itu, sebuah rujukan ringkas tentang hukum tort Islam juga menyebut contoh perkara yang termasuk dalam "divine prescribed/fixed punishments" seperti zina, pencurian, perampokan, minum khamar, dan beberapa kategori lainnya (Barakat, 2024). Walaupun daftar tersebut tidak secara langsung merumuskan teori liability perdata, ia mengonfirmasi bahwa dalam tradisi hukum Islam, pembahasan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dapat bersinggungan dengan spektrum yang luas dari kompensasi sampai hukuman tetap, sehingga pembedaan "perdata" dan "pidana" dalam Islam tidak selalu identik dengan taksonomi modern, dan perbuatan tertentu bisa berada dalam ranah yang melibatkan kompensasi dan/atau sanksi (Barakat, 2024; Macdonald, 2019; Sitiris & Busari, 2024).

________________________________________

4. Dua Poros Utama Liability: Pertanggungjawaban Kontraktual dan Pertanggungjawaban Tort (Non-Kontraktual)

Dalam pembahasan modern tentang ḍamān, ditegaskan bahwa liability adalah tanggung jawab hukum yang dapat timbul dari "contract or a tort," dan mewajibkan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian atau kerusakan akibat pelanggaran atau kelalaian (Wisham et al., 2011). Ini sejalan dengan konstruksi umum yang dipakai dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam literatur yang menjelaskan bahwa tort liability lahir ketika seseorang melanggar kewajiban yang "imposed by law" untuk tidak merugikan pihak ketiga yang tidak terikat hubungan kontraktual dengan pelaku (Abbas & Sajjad, 2021). Dengan demikian, pada level konseptual, hukum Islam (melalui konsep ḍamān) dan teori tort modern sama-sama menyediakan dikotomi dasar: liability kontraktual (berakar pada akad) dan liability non-kontraktual/tort (berakar pada kewajiban umum yang ditetapkan hukum) (Abbas & Sajjad, 2021; Wisham et al., 2011).

Contoh penerapan pembedaan ini dalam negara Muslim dapat dilihat pada penjelasan tentang tanggung jawab perdata medis di Oman: ketika kontrak ada, kontrak menjadi basis penilaian liability dan konsekuensi hukumnya; ketika kontrak tidak ada, maka tortious liability menjadi basis penilaian klaim kerugian (Bakar & Amin, 2012). Walaupun rujukan ini merujuk pada legislasi Oman, ia relevan untuk menunjukkan bagaimana pembedaan kontraktual vs. tort digunakan sebagai perangkat sistematis untuk menentukan jalur pertanggungjawaban dalam praktik hukum di lingkungan yang bercorak Islam (Bakar & Amin, 2012; Wisham et al., 2011). Secara teoretis, ini juga konsisten dengan gagasan bahwa ḍamān dapat muncul dari "contract or tort," sehingga penentuan sifat relasi para pihak menjadi kunci untuk memetakan jenis pertanggungjawaban yang berlaku (Bakar & Amin, 2012; Wisham et al., 2011).

Di ranah transaksi dan kepatuhan Syariah di lembaga keuangan, literatur tentang "Shariah parameters" memperingatkan bahwa menilai kesesuaian Syariah tidak cukup hanya memakai parameter akad; pendekatan yang lebih terintegrasi—termasuk maqāṣid al-sharīʿah, pelaporan keuangan, dan dokumentasi legal kontrak—dianjurkan untuk menghindari "costly errors" yang dapat berujung pada litigasi dan hilangnya daya saing (Mohamad, 2015). Walaupun fokusnya adalah legitimasi instrumen keuangan, ia tetap relevan bagi tema liability: salah satu fungsi dokumentasi dan parameter Syariah adalah pencegahan sengketa serta pengurangan risiko pertanggungjawaban di kemudian hari, yakni liability tidak hanya "reaktif" (setelah rugi terjadi) tetapi juga dapat "preventif" lewat tata kelola kontrak yang baik (Mohamad, 2015; Wisham et al., 2011).

________________________________________

5. Unsur dan Kondisi Terbentuknya Liability: Antara Model "Fault–Harm–Causation" dan Model "Damage Liability"

Kajian tentang tort dan kompensasi dalam hukum Islam menyatakan bahwa pelaku tidak dapat dibebani liability jika "ingredients of tort" tidak ada, dan menyebut tiga unsur: (i) wrongdoing (fault), (ii) injury (harm), dan (iii) causation (Olalekan, 2018). Rumusan triadik ini mirip dengan uji unsur dalam beberapa praktik peradilan modern; misalnya, rujukan tentang Oman menyebut bahwa dalam tort liability perdata, harus terpenuhi tiga kondisi: adanya legal error, adanya actual harm, serta adanya hubungan kausal antara error dan harm (Bakar & Amin, 2012). Dari dua rujukan ini, dapat disimpulkan secara hati-hati bahwa sebagian pemaparan akademik tentang tort (termasuk dalam konteks Islam dan praktik di negara Muslim) menggunakan struktur analitis yang menempatkan kesalahan/kelalaian, kerugian aktual, dan kausalitas sebagai syarat inti untuk memunculkan kewajiban ganti rugi (Bakar & Amin, 2012; Olalekan, 2018).

Akan tetapi, literatur perbandingan tentang perlindungan konsumen menurut hukum Islam menampilkan penekanan yang agak berbeda. Di sana disebutkan bahwa liability dalam Islam ditentukan dengan melihat "damage," dan terdakwa dipandang bertanggung jawab jika damage merupakan "direct result" dari perbuatannya terlepas dari apakah perbuatan itu disengaja atau tidak, dan terlepas dari apakah damage tersebut dapat diperkirakan secara wajar (foreseeable) atau tidak (French, 2022). Literatur yang sama menyatakan bahwa civil liability dalam Islam bukan "fault liability" dan bukan pula "strict liability," melainkan dapat dideskripsikan sebagai "damage liability" (French, 2022).

Dua hal perlu dicatat sebagai sintesis yang jujur terhadap sumber: (1) ada literatur yang menarasikan unsur "fault" sebagai elemen (sebagaimana disebut eksplisit sebagai wrongdoing/fault) (Olalekan, 2018), tetapi (2) ada pula literatur yang menggarisbawahi orientasi "damage" dan directness (hasil langsung) sebagai pusat penentuan tanggung jawab, tanpa mensyaratkan pembedaan intensi maupun standar foreseeability sebagaimana lazim dalam beberapa tradisi tort modern (French, 2022). Perbedaan penekanan ini menunjukkan adanya variasi konseptual dalam memformulasikan "basis" pertanggungjawaban—apakah berbasis kesalahan (fault) atau berbasis kerugian langsung (damage/direct result)—meskipun keduanya tetap mengakui peran kausalitas dan keberadaan kerugian sebagai prasyarat utama untuk pemulihan (Bakar & Amin, 2012; French, 2022; Olalekan, 2018).

Dalam konteks kasus-kasus yang tidak memiliki remedi yang disebut eksplisit dalam nash (bukan qiṣāṣ atau diyāt), kajian tentang kendaraan otonom menegaskan adanya diskresi hakim (qāḍī) dalam melakukan "liability assessment" dan menentukan remedinya (Schorr, 2026). Ini memperluas diskusi unsur liability: selain perdebatan teoretik mengenai fault vs. damage, proses penilaian yudisial juga menjadi mekanisme penting untuk menghubungkan fakta-fakta kerugian dengan kategori pertanggungjawaban yang tepat, khususnya pada wilayah yang tidak dikodifikasi secara rinci (Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

________________________________________

6. Subjek Pertanggungjawaban: Individu, Badan Hukum, dan Isu Kapasitas (al-Ahliyyah)

Pertanggungjawaban hukum mensyaratkan siapa yang dapat menjadi "subjek" hak dan kewajiban. Kajian tentang kapasitas hukum (al-ahliyyah) dari perspektif fikih menyatakan bahwa capacity adalah hak dan pemberdayaan legal dari suatu "legal person" untuk memikul tanggung jawab individual; seorang legal person memiliki tugas dan tanggung jawab sosial-ekonomi-politik dan dapat "sue and be sued" di pengadilan (McNamara, 2009). Literatur ini juga menegaskan adanya "thresholds" (batasan) dalam Islam terkait anak di bawah umur (minors) dan pihak yang berada dalam kondisi interdiksi (misalnya karena kondisi tertentu), dan mendiskusikan bagaimana putusan klasik tentang kapasitas pihak-pihak tersebut dapat diinferensikan untuk isu kontemporer (McNamara, 2009). Dalam kaitannya dengan liability, rujukan yang sama menyatakan bahwa dalam konsep ḍamān, hukum Islam "permits the presence of a third party standing for the minor, physically, or mentally challenged person at the law court," yang dapat dipahami sebagai mekanisme perwakilan untuk memastikan proses pertanggungjawaban/perlindungan kepentingan pihak yang kapasitasnya tidak sempurna (McNamara, 2009).

Untuk badan hukum dan struktur usaha, kajian perbandingan tentang kemitraan dan konsep mushārakah/sharikah menegaskan bahwa dalam pendekatan Islam, pertimbangan utama dalam menentukan liability bukan "business structure," melainkan kontrak sharikah aktual di antara para pihak; jika para pihak menghendaki limited liability, mereka dapat memilih bentuk tertentu (misalnya sharikah al-ʿinān atau muḍārabah), sedangkan bila menghendaki unlimited liability dapat memilih sharikah al-mufāwaḍah (Rosly, 2010). Lebih lanjut, rujukan yang sama menyatakan bahwa "liabilities in sharikah normally refer to contractual obligations," dan menegaskan bahwa rezim limited liability dalam pendekatan Islam ditentukan oleh kontrak dan bukan semata bentuk entitas (Rosly, 2010). Ini memberi dasar argumentatif untuk menguraikan konsep "badan hukum" dalam tema pertanggungjawaban: dalam perspektif fiqh muʿāmalāt sebagaimana dipaparkan rujukan tersebut, pemetaan pertanggungjawaban badan usaha terkait erat dengan desain akad/kontrak yang mendasari hubungan para mitra, termasuk pengaturan pembatasan liability (Rosly, 2010; Wisham et al., 2011).

________________________________________

7. Pertanggungjawaban atas Teknologi Baru: AI, Personhood, dan Vicarious Liability

Dalam isu kecerdasan buatan, kajian tentang kapasitas hukum AI dari perspektif fikih menyatakan bahwa AI robot tidak memiliki "complete traits" untuk dianggap sebagai natural legal capacity, tetapi AI memiliki "trait of artificial personality" yang dapat dijustifikasi dalam yurisprudensi Islam (McNamara, 2009). Lebih jauh, rujukan ini menyatakan bahwa "vicarious tortious liability can be interpolated on the artificial personality of AI to ensure the protection of the public interest," sehingga fokusnya bukan menjadikan AI sebagai subjek moral-natural penuh, melainkan merancang skema pertanggungjawaban yang melindungi kepentingan publik (McNamara, 2009).

Sejalan dengan itu, kajian lain tentang pembiayaan pengembangan "AI maid" menyatakan bahwa isu apakah AI "responsible for committing tort and liable" merupakan pertanyaan yang signifikan; dan menyebut bahwa diskursus tort Islam bergantung pada literatur klasik mazhab-mazhab, serta mengisyaratkan bahwa pemilik/pengguna mesin dapat diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam konteks kerugian yang timbul dari mesin/robot (Macdonald, 2019). Dua rujukan ini—secara gabungan—mendukung tesis bahwa hukum Islam kontemporer sedang mengeksplorasi pola pertanggungjawaban tidak langsung (vicarious) dan pembebanan liability pada pihak manusia/organisasi yang menguasai penggunaan teknologi, alih-alih memusatkan liability pada "agen" non-manusia yang kapasitas naturalnya diperdebatkan (Macdonald, 2019; McNamara, 2009).

Di titik ini, penting pula mencatat bahwa kajian tentang kendaraan otonom menekankan penggunaan qiyās untuk merumuskan hukum atas kasus baru, dan menyimpulkan bahwa aturan-aturan hukum Islam yang ada "capable of providing guidepost" untuk penerimaan teknologi semacam itu di negara-negara Muslim (Schorr, 2026). Pernyataan ini memberikan landasan metodologis untuk memperlakukan AI/robotika sebagai medan perluasan doktrin liability melalui analogi dan diskresi yudisial, bukan sebagai anomali yang berada di luar jangkauan fikih (McNamara, 2009; Schorr, 2026).

________________________________________

8. Liability dalam Janji Sepihak (Waʿd): Perbedaan Pandangan tentang Sifat Mengikat dan Akibat Hukumnya

Dalam transaksi modern (khususnya keuangan Islam), "waʿd" (janji sepihak) sering digunakan sebagai instrumen operasional, dan ada perdebatan tentang sejauh mana ia menimbulkan liability seperti halnya kontrak (Bussani, 1996). Kajian tentang waʿd menyatakan bahwa sebelum menegaskan validitas legal waʿd di pengadilan, penting memahami bahwa praktik waʿd telah menjadi ideologi dominan dalam keuangan Islam kontemporer (Bussani, 1996). Studi tersebut juga melaporkan adanya posisi yang menguatkan sifat mengikat waʿd: misalnya, disebut bahwa Sheikh Mustafa Al-Zarqa termasuk yang mengadvokasi praktik binding promise dalam kontrak komutatif, dan menurut pendapat preponderan di kalangan ulama Maliki, janji sepihak dapat mengikat seperti kontrak jika alasan disebutkan atau kontrak diinisiasi berdasarkan janji (Bussani, 1996).

Namun studi yang sama juga menyajikan pandangan tandingan dari sebagian yuris kontemporer (misalnya Al-Syntiqi dan Dr. Muhamed Sulaiman) yang berpendapat bahwa janji sepihak tidak menciptakan liability pada pemberi janji dan tidak memberikan hak pada penerima janji, meski secara agama dianjurkan untuk dipenuhi (Bussani, 1996). Sintesisnya: di dalam hukum Islam, "liability" dapat melebar hingga wilayah pra-kontraktual/komitmen sepihak, tetapi status mengikatnya diperdebatkan; akibatnya, pembebanan pertanggungjawaban atas wanprestasi janji sepihak tidak tunggal dan dapat bergantung pada mazhab/pendekatan yurisprudensial yang dipakai (Bussani, 1996; Wisham et al., 2011).

Perdebatan ini relevan karena menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum Islam tidak hanya bekerja pada "perbuatan merugikan" atau "pelanggaran kontrak formal," tetapi juga dapat terkait dengan perangkat komitmen seperti waʿd yang berada di antara etika pemenuhan janji dan enforceability legal—dengan konsekuensi bahwa ruang liability dapat dipersempit atau diperluas tergantung konstruksi doktrinal yang dianut (Bussani, 1996; Olalekan, 2018).

________________________________________

9. Pemulihan (Remedy) dan Penilaian Kompensasi: Antara Kodifikasi yang Terbatas dan Diskresi Hakim

Literatur tentang kompensasi kerugian non-materiil dalam tort Islam menyatakan bahwa hukum Islam menyediakan konsep tort yang berkaitan dengan hak-hak sipil, tetapi "has not been codified yet," yang menyebabkan hakim bergantung pada interpretasi dan preseden terutama dalam kasus-kasus non-monetary damages (misalnya mental torture, emotional distress, defamation) (Olalekan, 2018). Studi tersebut juga menekankan kesulitan hakim dalam menilai non-monetary damages dan kebutuhan adanya pedoman/statuta yang lebih jelas agar penilaian kompensasi lebih terstruktur (Olalekan, 2018). Ini menunjukkan aspek institusional dari liability: sekalipun norma dasar (larangan bahaya, kewajiban pemulihan) kuat, ketiadaan kodifikasi di bidang tertentu dapat mempersulit konsistensi remedial dan menghasilkan variasi putusan (Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

Kembali ke poin diskresi hakim, kajian tentang kendaraan otonom dari perspektif Islam menegaskan bahwa untuk tort yang tidak secara eksplisit disebutkan nashnya (bukan qiṣāṣ atau diyāt), remedy dan liability assessment berada pada diskresi qāḍī (Schorr, 2026). Dengan menggabungkan dua rujukan ini, dapat disusun argumentasi bahwa dalam hukum Islam, ketika bentuk kerugian berkembang (misalnya kerugian non-materiil modern atau kerugian yang timbul dari teknologi baru), penguatan pedoman (melalui kodifikasi atau standar yudisial) menjadi penting agar diskresi hakim tetap beroperasi dalam koridor keadilan dan kepastian yang memadai (Mohamad, 2015; Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

________________________________________

10. Orientasi Perlindungan Pihak Lemah: Konsumen dan Beban Pembuktian Kerugian

Perbandingan perlindungan konsumen antara hukum positif Malaysia dan hukum Islam menegaskan bahwa Islam tidak menyediakan "area spesifik" bernama consumer protection, tetapi hak-hak konsumen terutama diturunkan dari prinsip-prinsip muʿāmalāt yang menyediakan standar etika dan perlindungan yang memadai (French, 2022). Studi tersebut juga menyatakan bahwa penentuan liability dalam Islam berfokus pada "damage" dan directness, sehingga pihak tergugat bertanggung jawab bila kerugian merupakan akibat langsung dari tindakannya, terlepas dari intensi/accident maupun foreseeability (French, 2022). Rujukan ini menilai pendekatan tersebut menguntungkan konsumen karena konsumen cukup membuktikan adanya kerugian, sedangkan beban beralih kepada pemasok (suppliers) (French, 2022). Dalam sintesis yang hati-hati, hal ini dapat dipahami sebagai desain pertanggungjawaban yang mempermudah akses pemulihan bagi pihak yang relatif lebih lemah dalam relasi pasar, melalui penekanan pada bukti kerugian langsung dan bukan beban pembuktian niat atau prediktabilitas yang sering sulit bagi konsumen (French, 2022; Olalekan, 2018).

Selain itu, studi yang sama menyebut bahwa hukum Islam memberi keuntungan pada konsumen karena mereka dapat memilih remedy melalui hak opsi (khiyār) (French, 2022). Meskipun rincian ragam khiyār tidak dijabarkan dalam potongan sumber yang tersedia, klaim bahwa konsumen dapat mengeksekusi pilihan pemulihan tertentu melalui kerangka khiyār menguatkan gagasan bahwa pertanggungjawaban dalam muʿāmalāt tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga memberi perangkat "opsionalitas" untuk mengoreksi ketidakseimbangan informasi atau ketidaksesuaian prestasi (Fayyad & Ahmad, 2020; French, 2022).

________________________________________

11. Pembatasan Liability (Limitation of Liability) dan Modernisasi: Catatan dari Diskursus Saudi

Kajian tentang latar historis pembatasan pertanggungjawaban kontraktual di Saudi menegaskan bahwa dalam terminologi Islam, liability disebut dhaman dan merupakan tanggung jawab hukum yang dapat timbul dari kontrak atau tort, dengan kewajiban memberi kompensasi kepada pihak yang dirugikan (Wisham et al., 2011). Studi yang sama menyatakan bahwa prinsip Syariah berpengaruh signifikan terhadap latar historis pembatasan liability dalam kontrak komersial Saudi, dan bahwa al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam yang memuat ayat-ayat terkait pembentukan, validitas, dan pelaksanaan kontrak, termasuk hak dan kewajiban para pihak (Wisham et al., 2011). Walaupun kajian tersebut juga menyoroti dinamika harmonisasi dengan standar internasional dan reformasi domestik (termasuk pembaruan hukum transaksi sipil), poin kuncinya adalah: bahkan ketika muncul tren modernisasi dan klausul pembatasan liability dalam kontrak, diskursusnya tetap diletakkan pada fondasi dhaman sebagai kewajiban kompensasi yang berakar pada kontrak maupun tort (Wisham et al., 2011).

Dengan mengaitkan kajian tersebut dengan rujukan tentang kontrak dan dokumentasi Syariah, dapat dipahami bahwa tata kelola kontrak (dokumentasi, pelaporan, maqāṣid) bukan sekadar formalitas, tetapi perangkat untuk memitigasi risiko litigasi serta mengelola eksposur liability di pasar modern (Mohamad, 2015; Wisham et al., 2011). Ini juga selaras dengan gagasan fiqh muʿāmalāt sebagai "working culture" dan bentuk pemenuhan tanggung jawab/akuntabilitas transaksi halal, yakni liability tidak hanya bermakna sanksi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga kewajiban preventif untuk menata transaksi agar tidak menimbulkan kerugian dan sengketa (Fayyad & Ahmad, 2020; Mohamad, 2015).

________________________________________

12. Penutup: Kerangka Sintesis Pertanggungjawaban Hukum dalam Islam

Berdasarkan rujukan yang tersedia, pertanggungjawaban hukum (liability) dalam hukum Islam dapat dirangkum sebagai konsep ḍamān/dhaman—tanggung jawab hukum yang timbul dari kontrak maupun tort dan yang memusat pada kewajiban kompensasi kepada pihak yang dirugikan (Wisham et al., 2011). Landasan normatifnya terkait erat dengan prinsip pencegahan bahaya (lā ḍarar wa lā ḍirār) dan orientasi Syariah pada keadilan serta keseimbangan sosial, termasuk prinsip indemnity untuk mengukur kerugian aktual (Schorr, 2026; Sitiris & Busari, 2024).

Pada level doktrinal, terdapat variasi pemaparan mengenai "basis" liability: sebagian literatur menstrukturkan unsur liability sebagai wrongdoing/fault–harm–causation (Olalekan, 2018), sementara literatur lain menekankan "damage liability" berbasis kerugian langsung yang tidak bergantung pada intensi atau foreseeability (French, 2022); perbedaan ini menunjukkan pluralitas konseptual yang perlu dikelola melalui metodologi fikih (qiyās) dan, pada kasus tertentu, diskresi qāḍī (French, 2022; Olalekan, 2018; Schorr, 2026).

Dari sisi subjek, pembebanan liability terkait dengan kapasitas (al-ahliyyah) untuk memikul tanggung jawab dan berperkara, termasuk mekanisme representasi bagi pihak berkapasitas tidak sempurna, serta pengaturan liability badan usaha melalui desain kontrak sharikah (McNamara, 2009; Rosly, 2010). Dalam menghadapi teknologi baru seperti AI, literatur fikih kontemporer mengeksplorasi artificial personality dan kemungkinan vicarious tortious liability demi perlindungan kepentingan publik, sambil menegaskan perlunya juristic conditioning melalui prosedur ijtihād/qiyās untuk kasus-kasus baru (Macdonald, 2019; McNamara, 2009; Schorr, 2026).

Akhirnya, pada wilayah komitmen pra-kontraktual seperti waʿd, perbedaan mazhab dan pandangan yuris kontemporer tentang sifat mengikat janji sepihak menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam Islam dapat bergerak di antara etika dan enforceability legal—sebuah dinamika yang sangat relevan bagi praktik muʿāmalāt modern (Bussani, 1996; Wisham et al., 2011).

Dengan demikian, liability dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem normatif-yuridis yang: (i) menghubungkan perbuatan/kelalaian dan kerugian pada kewajiban pemulihan; (ii) disusun melalui perangkat fikih dan diskresi peradilan untuk kasus yang tidak rigidly codified; dan (iii) dapat diinstitusionalisasi melalui desain kontrak, dokumentasi, serta tata kelola kepatuhan Syariah untuk mencegah kerugian dan sengketa (Mohamad, 2015; Rosly, 2010; Schorr, 2026; Wisham et al., 2011).

________________________________________

Daftar Referensi

Abbas, H. G., & Sajjad, M. (2021). The concept of tortuous liability under Islamic law: An inquiry into question of compensatory damages. Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 5(2), 68–80. https://doi.org/10.53575/english6.v5.02(21).68-80

Bakar, E. A., & Amin, N. (2012). Consumer protection in the supply of services: A comparative study between the Consumer Protection Act 1999 and Islamic law. IIUM Law Journal, 18(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i1.18

Barakat, A. (2024). Evolution of the concept of punitive damages in Takaful insurance in the Kingdom of Saudi Arabia: Lessons learned from British common law. المجلة القانونية, 20(6), 2549–2578. https://doi.org/10.21608/jlaw.2024.354727

Bussani, M. (1996). Tort law and development: Insights into the case of Ethiopia and Eritrea. Journal of African Law, 40(1), 43–52. https://doi.org/10.1017/s0021855300007117

Fayyad, M., & Ahmad, S. M. S. (2020). Towards a new law to protect consumers from the use of defective products in Palestine. East African Scholars Multidisciplinary Bulletin, 3(10), 298–305. https://doi.org/10.36349/easmb.2020.v03i10.001

French, C. C. (2022). Insuring intentional torts. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4069434

Macdonald, R. A. (2019). Jurisdiction, illegality and fault: An unholy trinity. Revue Générale de Droit, 16(1), 69–100. https://doi.org/10.7202/1059311ar

McNamara, S. R. (2009). The Livedoor shock: Should the Japanese court consider U.S. precedent in securities regulation? UCLA Pacific Basin Law Journal, 26(2). https://doi.org/10.5070/p8262022211

Mohamad, A. B. (2015). Islamic tort law. https://doi.org/10.4337/9781784718138.00026

Olalekan, O. S. (2018). Autonomous vehicles and tortious liability: An Islamic perspective. Jurnal Syariah, 26(1), 99–122. https://doi.org/10.22452/js.vol26no1.5

Rosly, S. A. (2010). Shariah parameters reconsidered. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(2), 132–146. https://doi.org/10.1108/17538391011054372

Schorr, D. B. (2026). Against "Anglicization": Class, codification, and the common law in Palestine's Civil Wrongs Ordinance. Law and History Review, 44(2), 235–257. https://doi.org/10.1017/s0738248025101417

Sitiris, M., & Busari, S. A. (2024). The legal capacity (al-ahliyyah) of artificial intelligence from an Islamic jurisprudential perspective. Malaysian Journal of Syariah and Law, 12(1), 31–42. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol12no1.453

Wisham, I., Muneeza, A., & Hassan, R. (2011). Special legal features of the Islamic waʿd or pledge. International Journal of Law and Management, 53(3), 221–234. https://doi.org/10.1108/17542431111133445