01634 - Perseroan Terbatas dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian terhadap Akad, Kepemilikan Saham, dan Tata Kelola Syariah

Limited Liability Company (PT) in Islamic Law Perspective: A Study on Akad, Share Ownership, and Sharia Governance

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan perseroan terbatas (PT) dalam perspektif hukum Islam, khususnya fikih muamalah dan hukum ekonomi syariah, dengan berfokus pada tiga aspek utama: konstruksi akad, mekanisme kepemilikan saham, dan tata kelola syariah. Menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis kajian literatur, artikel ini mengidentifikasi perdebatan akademik mengenai kompatibilitas PT—baik sebagai bentuk syirkah maupun sebagai mekanisme kepemilikan saham—dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa posisi akademik tidak tunggal: satu blok pandangan menyatakan PT konvensional tidak sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat perseroan Islam karena problem akad, dominasi modal, dan tanggung jawab terbatas yang berpotensi bertentangan dengan kewajiban syariah; sementara blok lain menerima kebolehan kepemilikan saham sebagai bentuk musyarakah/syirkah modern dengan syarat kepatuhan syariah yang ketat. Dalam konteks Indonesia, ketegangan ini dijembatani secara regulatif melalui kewajiban Dewan Pengawas Syariah (DPS), fatwa DSN-MUI, dan pengakuan badan hukum sebagai syakhshiyyah i'tibariyah. Namun demikian, efektivitas pengawasan syariah masih menghadapi tantangan pada aspek independensi, kedudukan kelembagaan DPS, dan implementasi tata kelola. Artikel ini menyimpulkan bahwa PT berada dalam wilayah ikhtilaf dalam hukum Islam, dan penerimaannya bergantung pada pemenuhan prinsip syariah secara struktural maupun operasional.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Hukum Islam, Syirkah, Saham Syariah, Tata Kelola Syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the position of the limited liability company (Perseroan Terbatas/PT) from the perspective of Islamic law, particularly fiqh muamalah and Islamic economic law, focusing on three main aspects: the construction of akad (contract), share ownership mechanisms, and sharia governance. Using a normative-analytical approach based on literature review, this article identifies academic debates regarding the compatibility of PT—both as a form of syirkah (partnership) and as a share ownership mechanism—with the pillars, conditions, and principles of sharia. The findings indicate that academic positions are not uniform: one bloc argues that conventional PT does not fully satisfy the pillars and conditions of Islamic partnership due to problems of akad formation, capital dominance, and limited liability that potentially conflicts with sharia obligations; while another bloc accepts the permissibility of share ownership as a form of modern musyarakah/syirkah under strict sharia compliance conditions. In the Indonesian context, this tension is bridged regulatorily through the mandatory Sharia Supervisory Board (DPS), DSN-MUI fatwas, and recognition of legal entities as syakhshiyyah i'tibariyah. Nevertheless, the effectiveness of sharia supervision continues to face challenges in terms of independence, institutional standing of DPS, and governance implementation. This article concludes that PT remains within the domain of ikhtilaf (scholarly disagreement) in Islamic law, and its acceptance depends on compliance with sharia principles both structurally and operationally.

Keywords: Limited Liability Company, Islamic Law, Syirkah, Sharia Stock, Sharia Governance

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum positif Indonesia, perseroan terbatas (PT) dipahami sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham sebagaimana dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) (Syihab, 2023). Formulasi ini menempatkan PT sebagai bentuk badan hukum yang memfasilitasi penghimpunan modal melalui saham, sekaligus memisahkan eksistensi "perseroan" dari para pemegang sahamnya dalam relasi hukum dan bisnis (Nurhasanah et al., 2024; Syihab, 2023).

Namun, ketika PT dianalisis dari perspektif hukum Islam—khususnya fikih muamalah/hukum ekonomi syariah—muncul perdebatan akademik yang intens mengenai kesesuaian PT, baik sebagai bentuk syirkah (kemitraan) maupun sebagai mekanisme kepemilikan saham, dengan rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah (Azizah & Birton, 2019; Gofar & Dewi, 2021). Sebagian kajian menyimpulkan bahwa bentuk PT konvensional tidak sepenuhnya sejalan dengan bentuk-bentuk perseroan dalam ekonomi Islam karena dinilai belum memenuhi rukun dan syarat perseroan Islam secara lengkap (Gofar & Dewi, 2021), sementara kajian lain menekankan bahwa perkembangan kebutuhan sosial-ekonomi modern mendorong pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum syariah—disebut syakhshiyyah i'tibariyah—sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Widyatamaka et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan memetakan dan menganalisis secara sistematis perdebatan akademik mengenai kedudukan PT dalam perspektif hukum Islam, meliputi konstruksi akad, mekanisme saham, tanggung jawab terbatas, serta dimensi tata kelola dan tanggung jawab sosial pada entitas PT yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia.

________________________________________

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode kajian literatur (library research). Sumber primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku hukum ekonomi syariah yang dipublikasikan dan membahas isu PT, saham, syirkah, musyarakah, dan tata kelola syariah dalam konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan titik temu di antara berbagai pandangan akademik yang dikaji.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep PT dalam Hukum Positif: Badan Hukum, Persekutuan Modal, dan Saham

Definisi PT dalam UU PT sebagaimana dikutip dalam kajian hukum menyatakan bahwa PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham (Syihab, 2023). Penekanan "persekutuan modal" dan "modal terbagi atas saham" menunjukkan bahwa partisipasi para pihak terutama diwujudkan melalui kontribusi modal—bukan semata keterlibatan kerja—dan relasi kepemilikan diekspresikan dalam satuan saham (Syihab, 2023).

Dalam kerangka ini, saham dipahami sebagai surat berharga/tanda penyertaan modal dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas, sehingga pemegang saham memiliki hak-hak tertentu yang lahir dari kepemilikan tersebut (Raharjo & Mugiyati, 2022). Bahkan, UU PT dipahami memaknai saham sebagai benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya, termasuk hak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak menerima dividen, dan hak atas sisa kekayaan hasil likuidasi, serta hak lain berdasarkan undang-undang (Raharjo & Mugiyati, 2022). Perspektif ini menegaskan bahwa struktur PT mengorganisasikan relasi ekonomi (modal), relasi pengendalian (hak suara), dan relasi distribusi hasil (dividen) dalam satu perangkat hukum yang formal (Raharjo & Mugiyati, 2022; Syihab, 2023).

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, karakter PT sebagai badan hukum memunculkan isu penting tentang "siapa subjek akad" dan bagaimana pertanggungjawaban diposisikan. Kajian tentang zakat perusahaan, misalnya, menjelaskan perbedaan konseptual badan usaha berbadan hukum—seperti PT—dan badan usaha tidak berbadan hukum: badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum "seperti manusia" dan dapat mempunyai kekayaan atau utang, meskipun bertindak melalui pengurusnya (Nurhasanah et al., 2024). Formulasi ini memperlihatkan bagaimana hukum positif mengonstruksi PT sebagai subjek hukum yang relatif mandiri dari pemegang sahamnya dalam berkontrak, memiliki aset, dan menanggung kewajiban (Nurhasanah et al., 2024). Pada titik inilah diskursus hukum Islam memasuki perdebatan: apakah konstruksi badan hukum modern dan pembatasan tanggung jawab pemilik/pemegang saham sebagaimana lazim dipahami dalam PT kompatibel dengan prinsip tanggung jawab dan akad dalam syariah (Afroh & Hafidzi, 2022; Azizah & Birton, 2019; Gofar & Dewi, 2021).

3.2 Akad dan Subjek Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah: Dari Individu ke Badan Hukum

Dalam hukum ekonomi syariah, pembahasan akad menempati posisi sentral: akad dinilai sah apabila memenuhi syarat dan rukun keabsahan akad, salah satunya terkait "para pihak" yang melakukan akad (Widyatamaka et al., 2023). Kajian kontemporer menegaskan bahwa dalam studi fikih muamalah klasik, subjek hukum pada awalnya terbatas pada individu, tetapi seiring perkembangan, terjadi perluasan: badan hukum juga dipandang dapat menjadi subjek hukum (Widyatamaka et al., 2023). Pengakuan ini dijelaskan melalui pendekatan analogi terhadap keberadaan manusia sebagai subjek hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Widyatamaka et al., 2023). Dalam terminologi fikih muamalah, badan hukum sering disebut syakhshiyyah i'tibariyah (Widyatamaka et al., 2023).

Dengan demikian, meskipun PT bukan bentuk yang secara eksplisit dikenal dalam nash klasik, kerangka hukum ekonomi syariah kontemporer menyediakan pintu konseptual untuk mengakui entitas korporasi sebagai pihak yang dapat memikul hak dan kewajiban dalam transaksi, selama struktur dan praktiknya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Sjaiful, 2016; Widyatamaka et al., 2023).

Namun, pengakuan badan hukum sebagai subjek tidak otomatis menyelesaikan persoalan kesyariahan PT. Sebab, selain isu "subjek hukum", akad syariah menuntut terpenuhinya aspek-aspek seperti kesepakatan/akad yang valid, serta konsistensi tujuan dan mekanisme perserikatan dengan prinsip syariah (Gofar & Dewi, 2021; Sjaiful, 2016). Bahkan dalam kajian metodologi penetapan hukum pada Fatwa DSN-MUI tentang pasar modal, dikemukakan kritik bahwa dalam konteks pasar modal perlu juga memperhatikan aspek "perseroan" sebagai bentuk kerja sama (musharakah) yang mensyaratkan akad, termasuk ijab dan qabul, dalam memproduktifkan harta (Sjaiful, 2016). Kritik ini penting karena PT dan saham sering diposisikan sebagai mekanisme penyertaan modal yang kemudian diperdagangkan, sehingga pertanyaan utamanya bukan hanya "apakah sahamnya halal", melainkan juga "apakah bentuk perseroannya memenuhi prinsip akad syariah" (Azizah & Birton, 2019; Sjaiful, 2016).

3.3 Saham, Musyarakah/Syirkah, dan Mekanisme Pasar: Argumen Kebolehan Bersyarat

Sejumlah studi tentang pasar modal syariah dan investasi saham syariah menyimpulkan bahwa transaksi saham dapat dipahami mengandung unsur musyarakah atau syirkah (kemitraan/kerja sama) sehingga pada prinsipnya dapat dibolehkan sepanjang memenuhi prinsip syariah dan terhindar dari unsur terlarang (Ahmad, 2021; Musyaffa, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021). Penelitian mengenai investasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari perspektif hukum ekonomi syariah menyatakan bahwa transaksi saham yang menggunakan akad bai' al-musawamah dapat mengandung unsur musyarakah/syirkah, dan kebolehannya ditegaskan selama transaksi terhindar dari unsur judi, gharar (ketidakpastian), maysir, serta praktik terlarang lainnya (Susanto & Sumiyati, 2021). Sejalan dengan itu, kajian lain menyatakan jual beli saham yang menunjukkan kepemilikan atas aset suatu perusahaan diperbolehkan asalkan sesuai prinsip syariah dan tidak termasuk unsur maysir dan sejenisnya (Ahmad, 2021). Studi yuridis normatif terkait investasi saham syariah juga menyebut bahwa jual beli saham adalah halal selama keseluruhan aspek terkait—termasuk proses transaksi dan jenis usaha perusahaan—sesuai prinsip syariah (Musyaffa, 2022).

Dengan demikian, blok literatur ini cenderung menilai bahwa "kepemilikan saham" sebagai partisipasi modal dapat dipadankan dengan konsep kemitraan syariah, asalkan objek usaha halal dan mekanisme transaksinya patuh syariah (Musyaffa, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021).

Akan tetapi, literatur yang sama juga menunjukkan adanya batasan-batasan normatif internal dalam konsepsi saham syariah. Misalnya, penelitian menyoroti bahwa adanya jaminan dividen tetap pada saham istimewa (preferred stock) dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam (Susanto & Sumiyati, 2021). Literatur lain mengenai saham syariah menegaskan bahwa saham syariah adalah bukti kepemilikan atas perusahaan yang memenuhi kriteria prinsip syariah dan "tidak termasuk" saham yang memiliki hak-hak istimewa (Afroh & Hafidzi, 2022), sehingga menegaskan bahwa kesetaraan risiko dan hasil menjadi prinsip penting dalam penyaringan syariah (Afroh & Hafidzi, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021).

Dalam kerangka ini, prinsip menghindari gharar dan transaksi spekulatif juga ditekankan dalam regulasi dan konsep penyaringan saham syariah—misalnya terkait Jakarta Islamic Index (JII)—yang menuntut perusahaan tidak terkait aktivitas ribawi, gharar, dan perjudian (maysir), serta transaksi harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan tidak spekulatif/manipulatif (Zamaluddin et al., 2023). Artinya, kebolehan saham syariah dalam literatur tidak berdiri sebagai "pembenaran tanpa syarat", tetapi sebagai kebolehan yang bergantung pada kualitas kepatuhan syariah baik pada objek usaha maupun pada mekanisme perdagangan (Musyaffa, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021; Zamaluddin et al., 2023).

Selain itu, kajian mengenai perdagangan saham menurut fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa rujukan syariah di Indonesia untuk praktik perdagangan saham di bursa setidaknya bertumpu pada beberapa fatwa, termasuk Fatwa DSN-MUI No. 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler (Putra, 2024). Penguatan basis fatwa ini mengindikasikan adanya upaya institusional untuk "menyelaraskan" instrumen pasar modal—yang secara historis berkembang dalam sistem modern—dengan prinsip hukum Islam dalam konteks Indonesia (Putra, 2024; Sjaiful, 2016). Namun, kajian yang sama juga mengakui adanya kelompok fuqaha yang tetap mengharamkan jual beli saham, sekalipun perusahaan bergerak di bidang halal, karena menilai bentuk badan usaha (PT) "tidak Islami" (Putra, 2024). Dengan demikian, bahkan ketika saham dinilai dapat memenuhi prinsip musyarakah, perdebatan tetap berlanjut di tingkat bentuk korporasi yang menerbitkan saham tersebut (Azizah & Birton, 2019; Putra, 2024).

3.4 Kritik Fikih terhadap PT: Isu Akad, Ijab-Qabul, dan Dominasi Modal

Sejumlah literatur secara eksplisit mengkritik PT sebagai bentuk syirkah yang tidak sah (batil) menurut sebagian pandangan fikih. Kajian tentang akad muamalah di pasar modal syariah mencatat bahwa eksistensi PT diperdebatkan, dan Taqiyuddin al-Nabhani berpendapat PT adalah bentuk syirkah yang batil karena bertentangan dengan hukum syirkah dalam Islam; salah satu alasan yang dikemukakan adalah tidak adanya ijab dan kabul sebagaimana dalam akad syirkah (Azizah & Birton, 2019). Argumen serupa juga muncul dalam kajian kritis tentang model mudharabah pada perbankan syariah yang menyebut bahwa bentuk badan hukum bank syariah secara umum masih menggunakan PT, dan dari perspektif syariah perserikatan usaha dalam PT dipandang melanggar akad syariah karena pembentukannya dilakukan dengan investasi modal untuk memperoleh pembagian keuntungan (dividen) dan kerugian, sementara mekanisme kontrol dan kebijakan PT sangat bergantung pada pemegang saham mayoritas (Pangestu, 2021).

Literatur ini menambahkan kritik bahwa dalam PT yang berlangsung adalah kehendak individual pemodal besar, bukan kehendak kolektif, sehingga menimbulkan problem normatif dalam logika perserikatan yang ideal menurut syariah (Pangestu, 2021).

Kritik lain menyoroti bahwa PT dipandang "transaksi modal semata", di mana modal mengelola perseroan (melalui struktur korporasi) bukan individu-individu pesero yang berakad, sementara dalam Islam pengembangan kepemilikan seharusnya lahir dari aktivitas manusia—para pihak yang bersepakat membentuk perseroan—bukan semata karena kepemilikan modal (Pangestu, 2021). Sejalan dengan itu, penelitian yang membandingkan PT dan koperasi dengan konsep perseroan Islam menyimpulkan bahwa PT konvensional tidak sesuai dengan bentuk perseroan ekonomi Islam manapun karena tidak memenuhi rukun dan syarat perseroan dalam Islam secara lengkap (Gofar & Dewi, 2021). Dalam logika ini, problem PT bukan hanya pada praktik transaksinya, melainkan pada struktur dan fondasi akadnya—yakni apakah betul terdapat akad syirkah yang memenuhi elemen-elemen yang diperlukan untuk sahnya perseroan dalam syariah (Azizah & Birton, 2019; Gofar & Dewi, 2021; Sjaiful, 2016).

Di ranah pasar modal syariah, kritik "ketiadaan akad" juga diangkat sebagai problem metodologis. Analisis metodologi Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 mencatat bahwa kerja sama perseroan adalah bentuk musharakah yang seharusnya mengikuti prinsip syariah termasuk keharusan adanya akad, ijab, dan qabul; namun dalam konteks perdagangan saham modern, investor dapat masuk melalui pembelian saham tanpa adanya perundingan/negosiasi dengan pihak perusahaan maupun investor lain (Sjaiful, 2016). Dalam kerangka kritik ini, struktur PT dan pasar saham berpotensi menjauh dari konsep akad syirkah yang menuntut kesepakatan eksplisit dan keterlibatan para pihak dalam membentuk kemitraan (Azizah & Birton, 2019; Sjaiful, 2016). Dengan demikian, bahkan ketika "objek usaha" halal, kritik masih dapat diarahkan pada "bentuk akad dan proses pembentukan perseroannya" (Azizah & Birton, 2019; Sjaiful, 2016).

3.5 Tanggung Jawab Terbatas dan Utang: Ketegangan antara Logika PT dan Prinsip Kewajiban Syariah

Isu lain yang sering dikaitkan dengan PT dalam perspektif syariah adalah konsekuensi "tanggung jawab terbatas" (limited liability). Kajian kritis tentang "kesyariahan" pasar modal syariah menunjukkan bahwa emiten di pasar modal—termasuk pasar modal syariah—harus berbentuk PT, sementara konsep PT melekatkan tanggung jawab pemilik yang terbatas sesuai porsi modal; apabila terjadi kerugian atau kebangkrutan, pemilik modal tidak dapat dituntut membayar dengan harta pribadinya, walaupun menurut syariat Islam pemilik tersebut masih mempunyai kewajiban (utang) (Afroh & Hafidzi, 2022). Dengan formulasi ini, kritik diarahkan pada potensi moral hazard atau ketidaksesuaiannya dengan prinsip pemenuhan kewajiban utang dalam etika-hukum syariah, sebab pembatasan tanggung jawab dapat menciptakan jarak antara pihak yang menikmati manfaat kepemilikan dan pihak yang menanggung konsekuensi penuh atas kewajiban (Afroh & Hafidzi, 2022).

Meskipun kajian tersebut tidak merinci bagaimana fikih klasik merumuskan mekanisme tanggung jawab dalam semua bentuk syirkah, ia secara tegas menandai limited liability PT sebagai titik problematis ketika disandingkan dengan kewajiban syariah terkait utang (Afroh & Hafidzi, 2022; Azizah & Birton, 2019; Gofar & Dewi, 2021).

Namun, pada saat yang sama, literatur tentang badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah menunjukkan adanya dinamika kontemporer: badan hukum diakui melalui analogi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Widyatamaka et al., 2023). Pengakuan syakhshiyyah i'tibariyah membuka ruang untuk memaknai perusahaan sebagai entitas yang memiliki harta, utang, dan representasi pengurusan (manajemen), yang sekaligus dapat menjadi wadah akad kemitraan modern (Nurhasanah et al., 2024; Widyatamaka et al., 2023). Bahkan dijelaskan bahwa dalam praktik muamalah, bila kepemilikan saham beralih kepada ahli waris dan pengelolaan syirkah mirip syirkah musahamah, pemegang saham diperbolehkan menunjuk manajer perusahaan dari kalangan pemegang saham ataupun bukan, dan manajer berhak memperoleh fee (upah) yang ditentukan secara dinamis, misalnya berupa persentase dari profit perusahaan (Widyatamaka et al., 2023).

Bagian ini menunjukkan bahwa sebagian literatur fikih kontemporer tidak menolak bentuk perseroan bersaham sebagai "konsep", tetapi mengarah pada penataan hubungan akad, pengelolaan, dan pembagian hasil/risiko agar tetap berada dalam koridor syariah (Sjaiful, 2016; Susanto & Sumiyati, 2021; Widyatamaka et al., 2023). Dengan demikian, ketegangan "tanggung jawab terbatas" perlu dipahami sebagai bagian dari perdebatan lebih luas: apakah struktur PT dapat direkonstruksi atau didekati sebagai bentuk syirkah modern (musahamah) yang tetap menjaga prinsip syariah, ataukah ia secara inheren bermasalah (Afroh & Hafidzi, 2022; Azizah & Birton, 2019; Pangestu, 2021; Widyatamaka et al., 2023).

3.6 PT Syariah dalam Praktik Indonesia: Kebutuhan Kepatuhan Syariah dan Peran DPS

Dalam konteks Indonesia, diskursus PT dalam hukum Islam tidak hanya teoritis karena banyak entitas yang "beroperasi berdasarkan prinsip syariah" tetap mengambil bentuk PT dan tunduk pada UU PT (Hirsanuddin et al., 2022). Salah satu mekanisme institusional yang diperkenalkan hukum positif untuk menjaga kepatuhan syariah dalam PT adalah kewajiban keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Literatur menyebut bahwa Pasal 109 UU PT mengatur: perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS; DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai prinsip syariah (Hirsanuddin et al., 2022). Kajian risiko dan kepatuhan di perbankan syariah menegaskan kembali posisi kuat DPS secara yuridis, karena dua undang-undang—UU PT dan UU Perbankan Syariah—mencantumkan keharusan adanya DPS, dan DPS diposisikan sebagai badan independen yang dipilih melalui RUPS serta berperan memberi nasihat dan pengawasan atas kesesuaian syariah kegiatan perseroan (Usak, 2023).

Dengan demikian, dalam rancangan regulasi Indonesia, problem "kesyariahan" PT direspons melalui mekanisme tata kelola internal berupa pengawasan syariah yang melekat pada struktur perusahaan (Hirsanuddin et al., 2022; Usak, 2023).

Walaupun demikian, terdapat nuansa penting: kajian tentang pertanggungjawaban DPS menunjukkan bahwa dalam ketentuan mengenai perseroan terbatas, DPS "tidak termasuk sebagai organ perseroan" (Ilhami, 2012). Artinya, walaupun DPS diwajibkan untuk perseroan berbasis syariah dan eksistensinya dimaksudkan melengkapi pengawasan komisaris—yang tidak menyentuh aspek kepatuhan syariah—kedudukan kelembagaan DPS dalam konstruksi organ PT berbeda dari organ klasik seperti RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris (Ilhami, 2012). Perbedaan ini penting secara akademik karena menunjukkan adanya "penambahan fungsi pengawasan khusus" dalam PT syariah tanpa sepenuhnya menempatkan DPS sebagai organ korporasi dalam makna yang sama seperti organ PT lainnya (Hirsanuddin et al., 2022; Ilhami, 2012).

Di sisi lain, kajian mengenai peran DPS dalam kepatuhan syariah perbankan menekankan bahwa pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS dapat merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah, sehingga peran DPS perlu dioptimalkan, termasuk melalui pengetatan kualifikasi pengangkatan dan koordinasi persepsi antara DSN-MUI dan DPS (Adam, 2020; Ilhami, 2012). Ini menegaskan bahwa dalam praktik, "ketersediaan DPS" bukan jaminan otomatis bagi kepatuhan syariah; efektivitasnya bergantung pada desain tata kelola, independensi, dan kualitas pengawasan (Adam, 2020; Jamil et al., 2021).

3.7 Tata Kelola Perusahaan (GCG) dalam Perspektif Syariah: Keadilan, Independensi, dan Maslahah

Karena PT adalah bentuk korporasi yang menempatkan relasi pengelolaan dan kepemilikan dalam struktur yang kompleks, literatur menempatkan isu good corporate governance (GCG) sebagai aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepatuhan, termasuk pada perusahaan syariah (Sukmaningati & Ulya, 2021). Dalam kajian tentang tata kelola bisnis syariah, disebut bahwa prinsip GCG dalam Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, dengan karakteristik khas antara lain tauhid, taqwa dan ridha, keseimbangan dan keadilan (equilibrium), serta kemaslahatan (Sukmaningati & Ulya, 2021). Prinsip keadilan (fairness) dalam GCG dipahami sebagai prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, melalui jaminan perlakuan yang sama dan perlindungan hukum (Sukmaningati & Ulya, 2021).

Tema perlindungan pemegang saham minoritas juga muncul dalam kajian merger bank syariah yang merujuk ketentuan hukum merger dan pentingnya mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas dalam proses restrukturisasi perseroan (Nurhasanah et al., 2024). Walaupun kajian tersebut membahas merger, ia menegaskan bahwa dimensi perlindungan pemegang saham—terutama minoritas—merupakan isu tata kelola yang inheren dalam perseroan berbasis saham (Nurhasanah et al., 2024; Sukmaningati & Ulya, 2021).

Di sisi lain, riset yang mengkaji GCG pada bank syariah menyoroti isu independensi dewan komisaris, termasuk problem rangkap jabatan dan kepemilikan saham oleh dewan komisaris di sejumlah bank syariah, yang dinilai melanggar prinsip independensi dalam GCG (Jamil et al., 2021). Kajian lain terkait tata kelola manajer investasi menunjukkan bahwa pengaturan tata kelola di Indonesia untuk entitas berbentuk PT dirujuk pada UU PT, tetapi implementasi tata kelola syariah dinilai belum memadai, misalnya karena prinsip independensi belum terimplementasi optimal terkait larangan rangkap jabatan DPS dan mekanisme spin-off unit syariah (Sukmaningati & Ulya, 2021). Kedua kajian ini memperlihatkan bahwa "PT berbasis syariah" pada praktiknya menghadapi tantangan tata kelola yang spesifik: selain kepatuhan regulasi korporasi umum, juga membutuhkan mekanisme kepatuhan syariah yang efektif dan independen (Jamil et al., 2021; Sukmaningati & Ulya, 2021; Usak, 2023).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, PT syariah menuntut desain governance yang tidak sekadar menempelkan label syariah, tetapi memastikan kontrol dan pengawasan syariah berjalan dalam struktur yang akuntabel dan independen (Adam, 2020; Ilhami, 2012; Sukmaningati & Ulya, 2021).

3.8 PT, Tanggung Jawab Sosial (CSR), dan Akuntabilitas dalam Kerangka Syariah

Dimensi lain yang relevan dalam pembahasan PT menurut hukum Islam adalah tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) dan kaitannya dengan tujuan kemaslahatan. Sejumlah literatur menegaskan bahwa kewajiban CSR di Indonesia memiliki dasar hukum, termasuk dalam UU PT, khususnya Pasal 74 UU PT yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan, terutama bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam (Berutu, 2022; Sholihah & Fatmah, 2022). Kajian CSR pada perbankan syariah menekankan bahwa CSR yang semula bersifat sukarela berkembang menjadi kewajiban sejalan dengan amanat UU PT dan UU Penanaman Modal, dan pelaksanaan CSR perbankan syariah juga memiliki pengaturan khusus dalam UU Perbankan Syariah (Sholihah & Fatmah, 2022).

Kajian lain secara eksplisit menyatakan bahwa CSR dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam menempatkan bank syariah sebagai PT (sesuai UU Perbankan Syariah), sehingga pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum kuat karena tunduk pada undang-undang perusahaan (Permata, 2019). Dengan demikian, dalam konteks Indonesia, PT—termasuk PT yang berbasis syariah—tidak hanya dipandang sebagai kendaraan profit, tetapi juga sebagai subjek kewajiban sosial-legal yang dapat dipahami selaras dengan tujuan kemaslahatan dalam diskursus hukum ekonomi syariah (Permata, 2019; Sholihah & Fatmah, 2022; Sukmaningati & Ulya, 2021).

Di ranah pelaporan sosial syariah, literatur menyebut bahwa Islamic Social Reporting (ISR) diposisikan sebagai cara pengukuran dan pelaporan tanggung jawab sosial pada entitas syariah, dan kebutuhan pengungkapan sosial syariah muncul karena bank syariah sebagai PT harus mengacu pada ketentuan CSR di UU PT (Selasi & Muzayyanah, 2020). Namun, pelaporan ISR disebut masih bersifat sukarela (voluntary) karena belum ada standar baku pemerintah, berbeda dari CSR yang dipandang mandatory karena UU PT mengatur laporan tahunan memuat informasi termasuk laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Selasi & Muzayyanah, 2020).

Literatur lain menegaskan bahwa dalam konteks Islam, CSR dan ISR dikaitkan dengan pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dan masyarakat, dengan penekanan pada transparansi dan kepatuhan syariah sebagai bagian dari akuntabilitas (Selasi & Muzayyanah, 2020; Zamaluddin et al., 2023). Bagi pembahasan PT menurut hukum Islam, hal ini relevan karena menegaskan bahwa "kesyariahan" korporasi tidak hanya ditentukan oleh akad dan struktur kepemilikan, tetapi juga oleh cara perusahaan mempertanggungjawabkan dampak sosial-ekonomi dan moral dari operasinya (Permata, 2019; Sukmaningati & Ulya, 2021; Zamaluddin et al., 2023).

________________________________________

4. Sintesis: Peta Perbedaan Pendapat dan Titik Temu

Berdasarkan literatur yang tersedia, posisi "PT menurut hukum Islam" tidak tunggal. Di satu sisi, ada blok kritik yang menyatakan PT konvensional tidak sesuai dengan rukun dan syarat perseroan Islam secara lengkap (Gofar & Dewi, 2021), dengan alasan-alasan yang berkisar pada problem akad (ketiadaan ijab-qabul syirkah), dominasi modal/pemegang saham mayoritas, serta pemisahan tanggung jawab yang dipandang problematik ketika utang dan kewajiban moral-hukum syariah dipertimbangkan (Afroh & Hafidzi, 2022; Azizah & Birton, 2019; Pangestu, 2021; Sjaiful, 2016). Di sisi lain, terdapat blok argumen kebolehan bersyarat yang memandang kepemilikan saham dan transaksi saham dapat dipahami sebagai bentuk kemitraan (musyarakah/syirkah), sehingga kebolehannya bergantung pada kepatuhan syariah perusahaan dan mekanisme transaksi yang menghindari riba, maysir, dan gharar (Musyaffa, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021; Zamaluddin et al., 2023). Selain itu, adanya pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum syariah (syakhshiyyah i'tibariyah) menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah kontemporer tidak menutup kemungkinan penerimaan entitas korporasi modern, selama prinsip-prinsip syariah dipatuhi (Widyatamaka et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, perdebatan tersebut juga "dijembatani" secara regulatif melalui kewajiban DPS bagi perseroan yang menjalankan prinsip syariah, penataan tata kelola, serta rujukan fatwa DSN-MUI dalam praktik pasar modal syariah (Adam, 2020; Hirsanuddin et al., 2022; Putra, 2024). Namun, literatur juga menekankan bahwa desain kelembagaan dan independensi pengawasan syariah masih menjadi tantangan, termasuk isu kedudukan DPS yang bukan organ perseroan dalam kerangka UU PT, serta problem independensi dalam praktik GCG (Ilhami, 2012; Jamil et al., 2021; Sukmaningati & Ulya, 2021).

________________________________________

5. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kesimpulan akademik yang paling konsisten dengan sumber-sumber yang dianalisis adalah: PT sebagai bentuk badan hukum modern berada dalam wilayah ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam hukum Islam. Sebagian menilainya batil/bermasalah secara struktural (Afroh & Hafidzi, 2022; Azizah & Birton, 2019; Pangestu, 2021; Sjaiful, 2016), sementara sebagian lain menerima kebolehan saham dan kemitraan berbasis saham dengan syarat kepatuhan syariah yang ketat serta dukungan tata kelola syariah yang efektif (Hirsanuddin et al., 2022; Musyaffa, 2022; Susanto & Sumiyati, 2021; Widyatamaka et al., 2023).

Implikasi dari kajian ini adalah perlunya penguatan kerangka regulasi dan tata kelola syariah pada PT yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, khususnya menyangkut: (1) penegasan kedudukan kelembagaan DPS sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan efektif; (2) penguatan independensi DPS dan standar kualifikasinya; serta (3) pengembangan model akad yang lebih sesuai dengan prinsip syirkah dalam struktur korporasi modern. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi model-model rekonstruksi PT yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara lebih komprehensif.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adam, P. (2020). Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 216–242. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923

Afroh, I. K. F., & Hafidzi, A. H. (2022). Pengaruh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan komite terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) melalui kinerja keuangan di era Covid-19. Jiai (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), 7(1), 106–124. https://doi.org/10.32528/jiai.v7i1.7590

Ahmad, R. (2021). Jual beli saham menurut pandangan syariah dengan perspektif hukum perseroan. https://doi.org/10.31219/osf.io/m4cfr

Azizah, A. I., & Birton, M. N. A. (2019). Tingkat pengungkapan corporate social responsibility bank syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 3(1), 69–82. https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.42

Berutu, A. G. (2022). Pasar modal syariah Indonesia: Konsep dan produk. https://doi.org/10.31219/osf.io/2n7tw

Gofar, A. A. M., & Dewi, G. (2021). Implementation of sharia business governance principles on regulation of investment manager governance. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 2(2), 228. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3550

Hirsanuddin, H., Pancaningrum, R. K., & Atsar, A. (2022). Penerapan kaidah maqashid syariah dalam merger bank syariah badan usaha milik negara. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 10(1), 98–113. https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.988

Ilhami, H. (2012). Pertanggungjawaban dewan pengurus syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(3), 476. https://doi.org/10.22146/jmh.16274

Jamil, N. K., Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Kewenangan dewan pengawas syariah dan implikasi terhadap perwujudan corporate social responsibility di perbankan syariah. Sasi, 27(4), 504–515. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i4.536

Musyaffa, A. Y. (2022). Analisis good corporate governance pada bank syariah. At-Tasyri Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 2(01), 45–60. https://doi.org/10.55380/tasyri.v2i01.216

Nurhasanah, C., Adzkiya, U., & Nurasikin, A. (2024). Pasar modal: Investasi saham di Bursa Efek Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah. Cendekia Inovatif dan Berbudaya, 2(1), 94–109. https://doi.org/10.59996/cendib.v2i1.558

Pangestu, B. (2021). Tinjauan hukum Islam terhadap terjadinya fluktuasi harga saham dan pengaruh pada perusahaan perbankan. Istidlal Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 5(2), 152–159. https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.311

Permata, C. (2019). Tanggung jawab dewan pengawas syariah terkait pelanggaran hukum pada asuransi syariah (Analisis yuridis terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Taqnin Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878

Putra, D. (2024). Implementasi sharia compliance dalam platform crowdfunding syariah bagi UMKM: Studi kasus PT Shafiq Digital Indonesia. Al-Mutsla, 6(1), 156–180. https://doi.org/10.46870/jstain.v6i1.939

Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. (2022). Penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic social finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302

Selasi, D., & Muzayyanah, M. (2020). Wakaf saham sebagai alternatif wakaf produktif pada perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 3(2), 155. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7932

Sholihah, N. A., & Fatmah, N. (2022). Perkembangan wakaf saham dan regulasinya di Indonesia. Ta'amul Journal of Islamic Economics, 1(1), 44–53. https://doi.org/10.58223/taamul.v1i1.4

Sjaiful, M. (2016). Studi kritis model perjanjian mudarabah pada perbankan syariah di Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 15(1), 119. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.119-136

Sukmaningati, V., & Ulya, F. (2021). Keuntungan investasi di saham syariah. Jurnal Investasi Islam, 5(1), 59–68. https://doi.org/10.32505/jii.v5i1.1648

Susanto, Y. A., & Sumiyati, Y. (2021). Pelanggaran prinsip tanggung jawab perusahaan asuransi investasi perspektif perundang-undangan dan hukum ekonomi syariah. Asy-Syari'ah, 22(2), 313–336. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.9707

Syihab, B. (2023). Bentuk perseroan dalam perspektif ekonomi Islam. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 8(1), 67–88. https://doi.org/10.34202/imanensi.8.1.2023.67-88

Usak, U. (2023). Akibat hukum merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Wajah Hukum, 7(2), 360. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1253

Widyatamaka, S. S., Zumarnis, A., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2023). Analisis hukum terkait restrukturisasi BUMN melalui konsolidasi pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek regulasi dan pengawasan. Eksekusi, 2(1), 122–139. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.839

Zamaluddin, Z., Rochim, A., Andatu, M., & Saputra, R. (2023). Hukum jual beli saham BRIS di komunitas syariah saham dalam perspektif hukum Islam dan positif. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(4), 333–351. https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.718