01633 - Persangkaan Hukum (Praesumptio Juris) dalam Kerangka Hukum Islam: Kajian atas Instrumen Inferensi, Kaidah Fiqh, dan Epistemologi Ẓannī

Abstract

This article examines the concept of praesumptio juris (legal presumption) within the framework of Islamic law by identifying its functional equivalents in uṣūl al-fiqh and fiqh. Rather than adopting the Latin legal tradition directly, this study maps the inferential mechanisms that allow judges or mujtahids to draw legal conclusions from established facts or from legally presumed continuing conditions. The analysis centers on istiṣḥāb (presumption of continuity) as the primary instrument, supplemented by qawāʿid fiqhiyyah (legal maxims) as general principles bridging facts to legal consequences, and ẓann/ghalabat al-ẓann as institutionalized standards of probabilistic certainty. The article further examines how burden-of-proof rules, the paternity presumption (al-walad li-l-firāsh), and the legitimation of modern presumptions such as the presumption of innocence through istiṣḥāb and istiḥsān all reflect the structured character of legal presumption in Islamic jurisprudence. It concludes that praesumptio juris in Islamic law is not a single doctrine but a spectrum of methodologically grounded mechanisms binding legal inference to uṣūl, qawāʿid, ẓann, and maqāṣid.

Keywords: praesumptio juris, istiṣḥāb, qawāʿid fiqhiyyah, ẓann, Islamic law of evidence, legal presumption

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep praesumptio juris (persangkaan hukum) dalam kerangka hukum Islam dengan mengidentifikasi padanan fungsionalnya dalam uṣūl al-fiqh dan fiqh. Alih-alih mengadopsi tradisi hukum Latin secara langsung, kajian ini memetakan mekanisme inferensi yang memungkinkan hakim atau mujtahid menarik kesimpulan hukum dari fakta yang telah terbukti maupun dari keadaan hukum yang diasumsikan tetap berlanjut. Analisis berpusat pada istiṣḥāb (persangkaan keberlanjutan) sebagai instrumen utama, didukung oleh qawāʿid fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) sebagai prinsip umum yang menjembatani fakta dengan konsekuensi hukum, serta ẓann/ghalabat al-ẓann sebagai standar keyakinan probabilistik yang terinstitusionalisasi. Artikel ini selanjutnya mengkaji bagaimana aturan beban pembuktian, persangkaan paternitas (al-walad li-l-firāsh), dan legitimasi persangkaan modern seperti praduga tak bersalah melalui istiṣḥāb dan istiḥsān mencerminkan karakter terstruktur dari persangkaan hukum dalam yurisprudensi Islam. Artikel ini menyimpulkan bahwa praesumptio juris dalam hukum Islam bukanlah satu doktrin tunggal, melainkan spektrum mekanisme yang secara metodologis mengikat inferensi hukum pada uṣūl, qawāʿid, ẓann, dan maqāṣid.

Kata Kunci: praesumptio juris, istiṣḥāb, qawāʿid fiqhiyyah, ẓann, hukum pembuktian Islam, persangkaan hukum

________________________________________

I. Pendahuluan

Persangkaan hukum (praesumptio juris) — kesimpulan yang ditarik oleh hukum atau hakim dari fakta yang telah terbukti — merupakan salah satu perangkat inferensial yang dikenal luas dalam berbagai tradisi hukum. Istilah praesumptio juris berasal dari tradisi hukum Eropa (Latin) yang merujuk pada presumption (persangkaan) sebagai salah satu perangkat pembuktian dan pertimbangan hakim, yang digunakan untuk memperkuat alat bukti lain dan memotivasi putusan. Dalam kajian sejarah hukum pidana Eropa, praesumptio iuris bahkan digambarkan sebagai "minor proofs" yang dapat bekerja "à charge" (memberatkan) atau "à décharge" (meringankan) dan dapat saling meniadakan dengan presumption lain seperti praduga tak bersalah, tergantung kekuatan indikasi yang ada (Hidayat, 2024).

Namun, ketika topik ini dibahas menurut hukum Islam, fokus analitis yang lebih tepat adalah mengidentifikasi padanan fungsionalnya dalam uṣūl al-fiqh dan fiqh — yakni mekanisme penalaran yang memungkinkan hakim atau mujtahid menarik kesimpulan hukum dari fakta yang telah terkonfirmasi dan/atau dari keadaan yang secara hukum dianggap tetap sampai ada dalil yang memindahkannya. Pemahaman semacam ini harus diletakkan dalam pembedaan konseptual Syariah dan fiqh: Syariah kerap diposisikan sebagai "lingkaran besar" yang meliputi dimensi keyakinan, moral, dan ketentuan praktis, sedangkan fiqh merupakan hasil pemahaman/ijtihad manusia atas Syariah yang lebih terbatas pada aḥkām (ketentuan hukum) dan karena itu bersifat lebih dinamis (Yunus, 2019).

Literatur tentang adjudikasi dan kodifikasi juga menegaskan bahwa "hukum yang dibuat para fuqahāʾ" disebut fiqh (jurists' law) dan berbeda dari Syariah sebagai "God-given law", serta fiqh dikembangkan melalui metodologi uṣūl al-fiqh sebagai perangkat interpretif untuk menurunkan ketentuan dari sumber-sumber otoritatif. Dengan demikian, membahas "persangkaan hukum" dalam hukum Islam pada dasarnya berarti membahas perangkat metodologis — terutama istiṣḥāb (presumption of continuity), kaidah-kaidah fiqh (legal maxims), serta standar pengetahuan/dugaan kuat (ẓann, termasuk ghalabat al-ẓann) — yang memberi legitimasi epistemik bagi kesimpulan hukum dari fakta yang sudah terbukti atau dari status hukum yang "diasumsikan tetap" sampai ada bukti yang memindahkannya (Ramli et al., 2023).

Kerangka ini juga relevan karena wacana hukum Islam mengakui adanya wilayah penetapan hukum yang bersandar pada probabilitas (bukan kepastian tekstual yang kategoris). Dalam diskursus kontemporer mengenai etika dan doktrin hukum Islam, dikutip suatu gagasan bahwa di luar pengetahuan yang "indisputable" dari teks wahyu, terdapat norma fiqh yang "based on assumptions" (al-fiqhiyyāt al-ẓanniyya) ketika tidak tersedia dalīl qaṭʿī. Dalam ranah praktik, literatur tentang standar pembuktian dalam perkara pidana memperlihatkan bahwa pembuktian dalam sistem Syariah bergantung pada instrumen pembuktian yang tertata, seperti pengakuan (iqrār) dan kesaksian (syahādah), dan bahwa perdebatan tentang standar keyakinan hakim mencakup istilah ẓann serta ẓann al-ghālib yang dipetakan secara komparatif dengan standar probabilitas dalam common law.

Selain itu, kajian fiqh muamalat kontemporer juga menegaskan kehadiran "preponderant presumption" (ghalabat al-ẓann atau al-ẓann al-rājiḥ) dalam sejarah penetapan hukum Islam, termasuk sebagai justifikasi penerimaan hadis āḥād dalam penetapan hukum. Semua ini menunjukkan bahwa "persangkaan" dalam hukum Islam bukan sekadar asumsi bebas, melainkan bagian dari arsitektur epistemik uṣūl-fiqh dan fiqh yang memungkinkan penarikan kesimpulan hukum dari fakta (atau dari ketiadaan fakta tertentu) melalui kaidah dan prinsip yang diakui (Moustafa, 2013).

________________________________________

II. Landasan Teoretis: Persangkaan sebagai Instrumen Istidlāl, Kaidah, dan Epistemologi Ẓannī

Dalam literatur uṣūl al-fiqh, sejumlah metode/indikasi rasional dan praktis dikenal sebagai perangkat istidlāl (penalaran/penyimpulan) dan istinbāṭ (penggalian hukum), dan daftar perangkat itu secara eksplisit memasukkan istiṣḥāb (presumption of continuity) serta istiqrāʾ (induksi) (Moustafa, 2013). Dengan cara ini, "persangkaan hukum" dapat dipahami sebagai bentuk inferensi yang berdiri di atas metodologi yang diakui, bukan semata intuisi hakim.

Sejalan dengan itu, tulisan-tulisan tentang pembaruan dan transformasi hukum ekonomi syariah menegaskan bahwa induksi (istiqrāʾ) hadir dalam metodologi empat mazhab terutama sebagai istidlāl (legal inference), dan perdebatan mengenai status induksi sebagai dalil dalam uṣūl-fiqh menunjukkan bahwa cara kerja penyimpulan dari banyak fakta/rincian menuju rumusan yang lebih umum merupakan bagian dari teknik penalaran hukum Islam (Ramli et al., 2023). Dalam teori maqāṣid, induksi bahkan disebut sebagai metode yang "generally accepted" untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan syariat melalui pembacaan gabungan berbagai rujukan tekstual (langsung atau isyarat) yang jika dihimpun akan berkonvergensi pada suatu tujuan tertentu (Muda & Mohd, 2017).

Oleh karena itu, persangkaan hukum yang dilakukan hakim (atau mujtahid) dalam praktik dapat dipahami sebagai bertumpu pada: (i) perangkat istiṣḥāb sebagai "presumsi keberlanjutan status"; (ii) perangkat qawāʿid fiqhiyyah sebagai generalisasi dari rincian fiqh yang memandu penerapan pada kasus baru; dan (iii) penilaian ẓannī yang dipandu oleh standar pembuktian dan tata cara pembuktian yang sah (Moustafa, 2013; Padela, 2007).

Di sisi lain, kaidah-kaidah fiqh (al-qawāʿid al-fiqhiyyah) memainkan peran penting sebagai "prinsip umum" yang dirumuskan oleh para yuris dari pembacaan terhadap aturan-aturan rinci fiqh, dan berbeda dari uṣūl-fiqh karena kaidah-kaidah tersebut "based on the fiqh itself" (berasal dari fiqh), sementara uṣūl-fiqh merupakan kerangka metodologis untuk menurunkan hukum dari sumber-sumbernya (Morrison, 2022; Padela, 2007). Kajian tentang kaidah fiqh juga menekankan penerimaan lintas mazhab terhadap kaidah sebagai basis pengambilan pendapat syariah, terutama bila kaidah itu berakar pada al-Qur'an dan Sunnah; bahkan kaidah dapat digunakan sebagai "evidence in extracting rules" ketika ia merupakan perpanjangan dari dalil asal.

Dengan demikian, dalam konteks "persangkaan", kaidah fiqh berfungsi sebagai jembatan antara fakta yang telah terbukti dan konsekuensi hukum yang ditarik: fakta ditempatkan ke dalam kerangka kaidah umum (misalnya kaidah tentang beban pembuktian, atau kaidah pencegahan mudarat), sehingga kesimpulan hukum bukan sekadar preferensi personal hakim melainkan aplikasi dari prinsip yang telah terstandarisasi dalam tradisi fiqh (Morrison, 2022; Padela, 2007).

________________________________________

III. Istiṣḥāb sebagai Inti Persangkaan Hukum dalam Uṣūl al-Fiqh: Presumption of Continuity

Salah satu bentuk "persangkaan hukum" yang paling eksplisit dan paling sering dibahas dalam uṣūl-fiqh adalah istiṣḥāb, yang secara luas diterjemahkan sebagai "presumption of continuity" (persangkaan keberlanjutan), yakni asumsi normatif bahwa suatu keadaan/ketetapan awal (aṣl) tetap berlaku sampai terdapat dalil yang mengubahnya (Kazemi-Moussavi, 2010; Moustafa, 2013). Literatur yang mengkaji istiṣḥāb dalam kasus orang hilang (al-mafqūd) secara langsung menunjukkan bagaimana persangkaan bekerja: karena kematian tidak diketahui, penetapan hak waris mensyaratkan kematian pewaris dan hidupnya ahli waris "legally established", dan problem muncul ketika status kematian tidak diketahui; di sinilah istiṣḥāb menjadi perangkat uṣūl-fiqh untuk mengelola ketidakpastian tersebut (Kazemi-Moussavi, 2010).

Bahkan dibahas bahwa dalam pendekatan mazhab (disebutkan untuk Shāfiʿī dan Ḥanbalī), istiṣḥāb dapat dipakai "as both a sword and a shield" — yakni melindungi sekaligus memperoleh hak (li al-dafʿ wa li al-kasb) — yang menegaskan bahwa persangkaan bukan sekadar "menggantungkan perkara", melainkan memiliki fungsi normatif yang konkret dalam perlindungan hak dan pengaturan status (Kazemi-Moussavi, 2010).

Penerapan istiṣḥāb dalam konteks al-mafqūd juga menunjukkan ciri khas persangkaan hukum: ia memungkinkan hakim menarik konsekuensi dari "fakta yang ada" sekaligus "fakta yang belum ada". Yang ada adalah fakta hilangnya seseorang dan ketiadaan bukti kematian; dari keadaan ini, status hidup/ketiadaan kematian tidak serta-merta diputuskan secara empirik, melainkan dikelola lewat mekanisme normatif. Dalam studi tentang pembubaran pernikahan akibat suami hilang, istiṣḥāb dikaitkan dengan isu hak suksesi (waris) orang hilang dan diperkuat oleh penggunaan prinsip-prinsip fiqh lain seperti kaidah mendahulukan pencegahan mudarat daripada menarik manfaat (darʾ al-mafāsid awlā min jalb al-manāfiʿ) serta prinsip menolak mudarat yang lebih besar dengan mudarat yang lebih kecil (al-ḍarār al-aqwā yuzāl bi al-ḍarār al-akhaf) (Rasekh, 2022).

Penempatan istiṣḥāb bersama kaidah-kaidah pencegahan mudarat ini penting: ia menunjukkan bahwa persangkaan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sering dikombinasikan dengan kaidah fiqh yang berfungsi sebagai "logika evaluatif" atas konsekuensi sosial dari suatu penetapan status (Rasekh, 2022). Dengan kata lain, persangkaan hukum dalam praktik hukum Islam dapat bersifat "berlapis": istiṣḥāb menjaga kontinuitas status, sementara kaidah pencegahan mudarat dan pertimbangan maslahat memandu cara persangkaan itu diterapkan agar selaras dengan tujuan syariah (Muda & Mohd, 2017; Rasekh, 2022).

Selain perkara status orang hilang, istiṣḥāb juga dipakai sebagai instrumen verifikasi dan penilaian hukum dalam isu-isu kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadis. Kajian tentang al-intiqāl (transisi/konversi) dalam produksi synthetically modified organisms (SMOs) secara eksplisit menyatakan bahwa suatu pendapat hukum dalam penilaian DNA sequences dari database dapat disandarkan pada prinsip al-istiṣḥāb (presumption of continuity) dalam uṣūl-fiqh, dan bahkan menjelaskan bahwa istiṣḥāb secara etimologis dipahami sebagai "continuing togetherness" serta dalam terminologinya terdapat banyak definisi ulama (Aḥmad, 2019).

Walaupun fokus kajian tersebut adalah al-intiqāl, penyebutan istiṣḥāb sebagai basis "ruling permissibility" menunjukkan bahwa persangkaan kontinuitas status (misalnya status asal suatu objek sebagai mubah/halal) dapat menjadi fondasi inferensi hukum dari fakta yang diketahui (misalnya asal bahan tidak diekstrak dari objek najis secara langsung) ketika teks tidak memberikan rincian eksplisit (Aḥmad, 2019). Konsekuensinya, "persangkaan hukum" di sini bekerja sebagai prinsip default yang memandu hakim/mufti menilai status hukum berdasarkan "status asal" sampai terdapat dalil yang memindahkannya (Aḥmad, 2019; Moustafa, 2013).

________________________________________

IV. Ghalabat al-Ẓann dan Standar Pembuktian: Persangkaan sebagai "Derajat Keyakinan" yang Terinstitusionalisasi

Persangkaan hukum juga dapat dipahami melalui konsep ẓann dan ghalabat al-ẓann sebagai derajat keyakinan yang memadai untuk meniscayakan konsekuensi hukum dalam keadaan tertentu. Kajian tentang aset tak berwujud dalam perspektif Syariah menegaskan bahwa pertimbangan ghalabat al-ẓann (atau al-ẓann al-rājiḥ) "has been present throughout the history of Islamic law", dan menyebut sebagai salah satu buktinya penerimaan hadis āḥād dalam pembentukan ketentuan syariah. Ini relevan untuk konsep persangkaan: ketika sistem hukum menerima bahwa jenis pengetahuan tertentu bersifat ẓannī namun tetap memiliki daya ikat praktis, maka "persangkaan" tidak dipahami sebagai kelemahan epistemik, melainkan sebagai modus operandi yang sah dalam pengambilan keputusan hukum.

Dalam konteks peradilan pidana dan pembuktian, kajian komparatif standar pembuktian dalam hukum Islam dan common law menyatakan bahwa keduanya sama-sama menekankan bahwa keadilan dicapai berdasarkan bukti yang disajikan di persidangan melalui metode tertentu, dan menyebut metode seperti pengakuan (ikrar) dan kesaksian (syahadah). Kajian yang sama juga menguraikan perbandingan terminologi ẓann dalam definisi ulama uṣūl dengan standar "balance of probabilities" dalam common law, sekaligus membahas ẓann al-ghālib dalam perbandingan dengan "beyond reasonable doubt". Walaupun tulisan tersebut menekankan kehati-hatian agar praktik common law tertentu tidak serta-merta diadopsi dalam litigasi pidana Syariah, ia tetap penting untuk menunjukkan bahwa "persangkaan" (dalam arti keyakinan berbasis dugaan kuat) dapat dilembagakan sebagai standar pembuktian yang membimbing hakim menilai kecukupan bukti.

Jika konsep ghalabat al-ẓann dibaca bersama kerangka istiṣḥāb, tampak bahwa persangkaan dalam hukum Islam memiliki dua sisi yang saling melengkapi: sisi "default normatif" (status terus berlanjut sampai ada dalil pemindah) dan sisi "probabilistik terarah" (hakim dapat bergerak dari bukti yang ada menuju keyakinan yang memadai menurut standar ẓann atau ẓann al-ghālib) (Kazemi-Moussavi, 2010). Secara konseptual, kombinasi ini menjelaskan mengapa persangkaan hukum bisa berfungsi bukan hanya sebagai pengisi kekosongan bukti, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai putusan yang bertanggung jawab secara metodologis ketika pembuktian absolut tidak mungkin dicapai (misalnya dalam perkara hilangnya seseorang atau penetapan status tertentu) (Kazemi-Moussavi, 2010; Rasekh, 2022).

Dengan demikian, persangkaan hukum dalam Islam dapat dipahami sebagai "metode mengelola ketidakpastian" yang ditata oleh prinsip uṣūl-fiqh dan kaidah fiqh, bukan sekadar "tebakan" (Kazemi-Moussavi, 2010; Rasekh, 2022).

________________________________________

V. Kaidah Fiqh dan Persangkaan: Dari Generalisasi Doktrin ke Inferensi Kasus Konkret

Kaidah fiqh (qawāʿid fiqhiyyah) sering berfungsi sebagai "rumus inferensial" dalam putusan: ia menghubungkan fakta dengan konsekuensi hukum melalui pernyataan ringkas yang memiliki daya cakup luas. Kajian tentang posisi dan aplikasi kaidah fiqh dalam hukum pembuktian (ṭuruq al-ḥukmiyyah) menegaskan bahwa kaidah fiqh diterima luas oleh para yuris sebagai basis pengambilan pendapat syariah, khususnya bila bertumpu pada al-Qur'an dan Sunnah, dan bahwa kaidah dapat dipakai sebagai "evidence in extracting rules" karena penggunaannya merupakan perpanjangan dari dalil asal. Sejalan dengan itu, kajian dalam hukum internasional yang mengulas konsep "legal maxims" menyatakan bahwa kaidah fiqh adalah abstraksi teoretis berupa pernyataan singkat yang mengekspresikan sumber dan sifat hukum Islam, sekaligus berbeda dari uṣūl-fiqh karena kaidah berasal dari pembacaan terhadap aturan-aturan rinci fiqh (Padela, 2007).

Dengan perspektif ini, "persangkaan" dapat dijelaskan sebagai penerapan kaidah: ketika fakta tertentu terbukti, hakim menempatkannya ke dalam payung kaidah sehingga kaidah itu "menghasilkan" kesimpulan hukum yang relatif stabil dan dapat dipertanggungjawabkan (Morrison, 2022; Padela, 2007).

Dalam konteks pembuktian dan persidangan, kaidah beban pembuktian sangat penting karena ia adalah bentuk "persangkaan" struktural: keadaan asal dianggap benar sampai pihak yang menuduh/menuntut membuktikan sebaliknya. Kajian yang menafsirkan Bidayatul Mujtahid Ibn Rushd dalam konteks persidangan menegaskan bahwa dalam prosedur peradilan Islam, prinsipnya adalah penggugat wajib membuktikan kebenaran klaimnya; jika tergugat menolak dan penggugat tidak memiliki bukti, maka dalam perkara terkait harta, berdasarkan kesepakatan fuqaha, tergugat diminta bersumpah (Kamali, 2014).

Dalam perspektif ini, sumpah bukan sekadar alat pembuktian tambahan, tetapi bagian dari struktur inferensi: karena "origin" atau keadaan awal menjadi titik tolak, maka persangkaan berpihak pada keadaan asal sampai bukti memindahkannya, dan ketika bukti tidak tersedia, sumpah bekerja sebagai mekanisme finalisasi status pembuktian (Kamali, 2014). Kajian tentang fraseologi hukum Arab juga menyebut prinsip "burden of proof" sebagai salah satu prinsip umum yang dibahas dalam hubungan antara tradisi hukum positif modern dan formula hukum yang berakar pada yurisprudensi Islam (fiqh), menunjukkan bahwa prinsip-prinsip semacam ini hidup dalam bahasa hukum dan perangkat argumentasi hukum (Morrison, 2022).

Dengan demikian, persangkaan hukum dalam arti "kesimpulan dari fakta yang terbukti" sering kali bekerja melalui kaidah beban pembuktian, kaidah sumpah, serta asumsi keadaan asal yang dipelihara oleh istiṣḥāb (Kamali, 2014; Kazemi-Moussavi, 2010; Morrison, 2022).

Lebih jauh, kaidah fiqh juga dapat memandu hakim dalam menimbang konsekuensi sosial dari persangkaan. Dalam kasus suami hilang dan hak istri, disebutkan penggunaan kaidah-kaidah pencegahan mudarat dan hierarki penanggulangan bahaya (Rasekh, 2022). Di sini, persangkaan tidak hanya soal "apa statusnya", tetapi juga "apa konsekuensi kemudaratan/kemaslahatan" dari mempertahankan atau mengubah status itu. Ini menunjukkan koherensi antara kaidah fiqh sebagai generalisasi doktrin dan maqāṣid sebagai orientasi tujuan: induksi (istiqrāʾ) dipakai untuk mengidentifikasi maqāṣid dari akumulasi rujukan, dan kaidah fiqh membantu mengoperasionalkan tujuan itu dalam kasus konkret (Muda & Mohd, 2017; Rasekh, 2022).

Bahkan literatur maqāṣid menekankan bahwa maqāṣid bukan "dalil" yang berdiri sendiri, tetapi hadir bersama dalil lain dan menjadi bagian dari pembacaan dalil-dalil tersebut; pengenalannya pun dilakukan melalui induksi dari banyak rujukan teks (Muda & Mohd, 2017). Dengan demikian, persangkaan hukum yang baik dalam hukum Islam cenderung bersifat "beralasan ganda": ia mematuhi perangkat inferensi (uṣūl/kaidah) sekaligus sensitif pada tujuan/kemaslahatan yang diidentifikasi melalui pembacaan induktif tradisi (Muda & Mohd, 2017; Ramli et al., 2023).

________________________________________

VI. Praduga Tak Bersalah dan Istiṣḥāb: Persangkaan Modern yang Dilegalkan melalui Instrumen Uṣūl-Fikih

Salah satu bentuk persangkaan hukum yang menonjol dalam sistem hukum modern adalah praduga tak bersalah (presumption of innocence). Dalam konteks pembaruan penalaran hukum Islam, kajian tentang istiḥsān dan istiṣḥāb di Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa penalaran istiḥsān dan istiṣḥāb dapat dipakai untuk melegitimasi berbagai prinsip modern, termasuk "pre-assumption of innocent" (praduga tak bersalah), karena pertimbangan kemaslahatan publik dan tidak ditemukannya larangan yang tegas dalam al-Qur'an dan Hadis (disebut sebagai ibāḥah aṣliyyah) (Sartori, 2018).

Klaim ini penting untuk topik "praesumptio juris menurut hukum Islam" karena ia menunjukkan mekanisme internal tradisi uṣūl-fiqh untuk mengakui sebuah persangkaan yang telah mapan dalam hukum modern, bukan sekadar transplantasi konsep asing. Dalam kajian standar pembuktian pidana (Islam vs. common law), pembahasan ẓann dan ẓann al-ghālib sebagai standar keyakinan juga memperlihatkan bahwa proses pembuktian bukan sekadar mengumpulkan bukti, tetapi mengelola "keraguan" dan "tingkat keyakinan" secara sistematis — suatu ranah yang secara konseptual dekat dengan praduga tak bersalah sebagai baseline yang harus dipatahkan oleh bukti yang memadai.

Sementara itu, kajian fraseologi hukum Arab yang mengkaji presumption of innocence sebagai salah satu prinsip menunjukkan bahwa konsep ini hadir sebagai formula hukum yang juga "anchored in Islamic jurisprudence" dalam diskursus bahasa hukum kontemporer Arab, sehingga ia tidak asing dari perspektif interaksi hukum positif dan formula fiqh (Morrison, 2022).

Namun, penting dicatat bahwa sebagian literatur juga menaruh perhatian pada problem institusional ketika hukum Islam dioperasionalisasi dalam kerangka negara modern melalui kodifikasi. Kajian tentang Malaysia menegaskan bahwa ketika "select fragments of fiqh" dikodifikasi dan diterapkan dalam kerangka hukum negara, sering kali "little or no space is left for usul al-fiqh" sebagai metode interpretif yang menopang fiqh, sehingga cara bernalar khas tradisi dapat "subverted" oleh logika hukum negara (Halimi, 2021).

Konsekuensinya, persangkaan hukum (misalnya praduga tak bersalah atau persangkaan lain) dapat berubah karakter: dari perangkat penalaran yang fleksibel dalam tradisi fiqh menjadi aturan prosedural yang kaku jika dilepaskan dari ekologi uṣūl-fiqh dan qawaid. Dengan kata lain, studi ini memberi peringatan metodologis: memahami persangkaan hukum "menurut hukum Islam" tidak cukup hanya menyebut jenis persangkaannya, tetapi juga harus menempatkannya dalam struktur nalar uṣūl-fiqh yang menopang fiqh dan praktik adjudikasi (Halimi, 2021).

________________________________________

VII. Persangkaan dalam Hukum Keluarga: Presumption Paternitas (Al-Walad li-l-Firāsh) dan Tantangan Bukti Ilmiah

Contoh persangkaan hukum yang sangat nyata dalam hukum keluarga Islam adalah persangkaan paternitas yang berasosiasi dengan "hubungan seksual yang licit" dalam kerangka pernikahan. Dalam kajian bioetika dan regulasi paternitas, ditegaskan bahwa dalam hukum Islam, paternity diperlakukan sebagai konsekuensi hubungan seksual yang licit; kemunculan DNA testing yang dapat membedakan paternitas legal dan biologis menantang korelasi tradisional antara paternitas dan perkawinan (Abdullah, 2012).

Bahkan kajian yang sama mencatat bahwa dalam sistem common law pernah ada "irrebuttable marital presumption" untuk menyelesaikan sengketa paternitas, dan konteks ini dipakai untuk menjelaskan bahwa penekanan pada presumption berbasis perkawinan tidak hanya ada dalam Islam, melainkan juga dikenal dalam sejarah sistem hukum lain (Abdullah, 2012). Sementara itu, penelitian tentang Tunisia, Maroko, dan Aljazair menyatakan bahwa mengikuti pendapat dominan fiqh, legal filiation anak dengan ayah "assumed only if he is the mother's husband", sehingga status anak bertaut pada kerangka "marriage bed" (al-walad li-l-firāsh), sekaligus menegaskan bahwa perkembangan sosial dan "biological truth revealed by DNA testing" memicu pergeseran diskursus dan praktik, dan bahwa posisi fiqh kontemporer tidak monolitik (Harun et al., 2022).

Dengan demikian, persangkaan paternitas adalah contoh praesumptio juris yang sangat jelas: dari fakta "adanya perkawinan" ditarik kesimpulan "adanya hubungan nasab legal", sampai muncul bukti atau mekanisme syariah tertentu yang menggeser konsekuensi itu (Abdullah, 2012; Harun et al., 2022).

Relevansi contoh ini terhadap topik persangkaan hukum adalah dua lapis. Pertama, ia menunjukkan bagaimana persangkaan melekat pada desain norma: bukan hanya hakim yang "menduga", melainkan norma fiqh sendiri membangun jembatan inferensial dari status sosial-hukum (perkawinan) ke status hukum anak (nasab/paternitas legal) (Abdullah, 2012; Harun et al., 2022). Kedua, ia menunjukkan bagaimana persangkaan berinteraksi dengan ilmu pengetahuan modern: DNA testing memperluas domain "fakta yang dapat dibuktikan", sehingga menuntut evaluasi ulang hubungan antara fakta biologis dan fakta legal dalam kerangka maqāṣid dan kaidah (Abdullah, 2012; Harun et al., 2022).

Dalam bahasa yang dipakai oleh literatur maqāṣid, maqāṣid diidentifikasi melalui induksi atas akumulasi petunjuk teks, dan ia menjadi bagian dari pembacaan dalil; maka perubahan lanskap fakta (misalnya kemampuan membuktikan hubungan biologis) dapat memicu pembacaan ulang penerapan kaidah dan perangkat persangkaan agar tetap selaras dengan tujuan syariah (Harun et al., 2022; Muda & Mohd, 2017). Meski demikian, sumber-sumber yang disediakan juga mengingatkan bahwa transformasi melalui negara modern dan kodifikasi dapat mengubah cara kerja nalar tradisi, sehingga perubahan pada persangkaan paternitas dalam hukum keluarga juga harus dibaca dalam konteks institusional dan metodologisnya (Halimi, 2021; Harun et al., 2022).

________________________________________

VIII. Sintesis: Praesumptio Juris dalam Hukum Islam sebagai Inferensi Berbasis Status Asal, Kaidah, dan Tujuan

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "persangkaan hukum" dalam hukum Islam paling tepat dipahami sebagai keluarga instrumen inferensi yang terstruktur. Instrumen ini berpusat pada istiṣḥāb (presumption of continuity) sebagai mekanisme menjaga status asal sampai ada dalil pengubah (Aḥmad, 2019; Kazemi-Moussavi, 2010), didukung oleh kaidah-kaidah fiqh sebagai prinsip umum yang diterima lintas mazhab dan dapat dipakai sebagai "evidence in extracting rules" (Padela, 2007), serta beroperasi dalam ruang epistemik yang mengakui ẓann dan ghalabat al-ẓann sebagai bentuk keyakinan yang cukup untuk tindakan hukum dalam kondisi tertentu, termasuk dalam sejarah penerimaan hadis āḥād dan dalam pembahasan standar pembuktian.

Dalam praktik adjudikasi, persangkaan ini tercermin dalam struktur beban pembuktian dan mekanisme sumpah: penggugat wajib membuktikan, dan ketika bukti tidak tersedia, sumpah tergugat berfungsi menutup pembuktian dalam kerangka prosedural yang diakui fuqaha (Kamali, 2014). Dalam wilayah hukum keluarga, persangkaan paternitas berbasis perkawinan (al-walad li-l-firāsh) menunjukkan bagaimana norma memproduksi inferensi status dari fakta sosial-hukum, sekaligus memperlihatkan tantangan ketika bukti ilmiah modern (DNA testing) menggeser apa yang dapat dipastikan sebagai fakta (Abdullah, 2012; Harun et al., 2022).

Terakhir, literatur tentang pembaruan penalaran hukum Islam menunjukkan bahwa persangkaan modern seperti praduga tak bersalah dapat dilegitimasi melalui perangkat uṣūl-fiqh seperti istiṣḥāb dan istiḥsān dalam konteks kemaslahatan dan ibāḥah aṣliyyah (Sartori, 2018), meski kajian tentang kodifikasi dan negara modern mengingatkan bahwa penerapan "fragmen fiqh" tanpa ruang bagi uṣūl-fiqh berisiko menyelewengkan cara kerja nalar tradisi (Halimi, 2021).

Dengan demikian, "praesumptio juris menurut hukum Islam" bukanlah satu doktrin tunggal, melainkan spektrum mekanisme yang mengikat penarikan kesimpulan hukum pada metodologi (uṣūl), generalisasi doktrin (qawaid), standar keyakinan (ẓann/ghalabat al-ẓann), dan orientasi tujuan (maqāṣid yang diidentifikasi melalui induksi) (Ramli et al., 2023; Kazemi-Moussavi, 2010; Muda & Mohd, 2017; Padela, 2007).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. A. (2012). The applicability of the uṣûl al-fiqh principle "istiṣhūb" to the presumption of death of a missing person in Islamic law of succession and Malaysian law. IIUM Law Journal, 18(2). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v18i2.27

Aḥmad, M. M. (2019). Post-colonial discourse on siyasah in Islamic criminal law. Kardan Journal of Law. https://doi.org/10.31841/kjl.2021.6

Halimi, S. (2021). Arabic legal phraseology in positive law and jurisprudence: The historical influence of translation. Comparative Legilinguistics, 46(1), 37–64. https://doi.org/10.2478/cl-2021-0007

Harun, M. S., Zulkarnain, S. I. N. M., Ali, A. K., & Abidin, M. S. Z. (2022). The fiqh al-ṭawāri' thoughts of 'Abd Allah Bin Bayyah on the management of worship during the COVID-19 pandemic. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 141–172. https://doi.org/10.22452/afkar.sp2022.no1.5

Hidayat, E. (2024). Induction and its relevance to the transformation of sharia economic law in Indonesia: A study of four madhhabs. Ulul Albab Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 7(1), 71. https://doi.org/10.30659/jua.v7i1.28692

Kamali, M. H. (2014). Separation of powers: An Islamic perspective. ICR Journal, 5(4), 471–488. https://doi.org/10.52282/icr.v5i4.370

Kazemi-Moussavi, A. (2010). Modern intellectual approaches to Islamic law. ICR Journal, 1(3), 474–494. https://doi.org/10.52282/icr.v1i3.730

Morrison, R. (2022). Cosmic order in the microcosm: Ethical guidance in post-classical astronomy texts. Oriens, 50(1–2), 143–172. https://doi.org/10.1163/18778372-12340012

Moustafa, T. (2013). Judging in God's name: State power, secularism, and the politics of Islamic law in Malaysia. Oxford Journal of Law and Religion, 3(1), 152–167. https://doi.org/10.1093/ojlr/rwt035

Muda, T. F. M. T., & Mohd, A. (2017). Muslim women's right to marriage dissolution in the case of missing husband: A juristic analysis on missing passengers of MH 370. Jurnal Syariah, 23(3), 495–516. https://doi.org/10.22452/js.vol23no3.6

Padela, A. I. (2007). Islamic medical ethics: A primer. Bioethics, 21(3), 169–178. https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2007.00540.x

Ramli, S. N. H., Jamaludin, M. A., Nordin, N. F. H., & Sani, M. S. A. (2023). The application of al-intiqal (the transition) on synthetically modified organisms (SMOs): An analysis from Shariah and science approaches. Umran – Journal of Islamic and Civilizational Studies, 10(2), 83–94. https://doi.org/10.11113/umran2023.10n2.602

Rasekh, M. (2022). Traditional secularism v. modern secularism: A word on the nature of fiqh and the related constitutional system. Critical Research on Religion, 11(1), 48–62. https://doi.org/10.1177/20503032221148469

Sartori, A. (2018). Property and political norms: Hanafi juristic discourse in agrarian Bengal. Modern Intellectual History, 17(2), 471–485. https://doi.org/10.1017/s1479244318000215

Yunus, M. I. B. M. (2019). The position and application of Islamic legal maxims (qawaaid al-fiqhiyyah) in the law of evidence (turuq al-hukmiyyah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 13(1), 43. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no1.1479