01632 - Permohonan Hukum Dalam Peradilan Agama: Kajian Konseptual Perkara Voluntair Menurut Hukum Islam Di Indonesia

Legal Petition in Religious Courts: A Conceptual Study of Voluntary Jurisdiction Under Islamic Law in Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji permohonan hukum dalam konteks peradilan agama di Indonesia sebagai mekanisme perkara voluntair, yakni perkara tanpa sengketa yang bertujuan memperoleh penetapan atas suatu status atau keadaan hukum tertentu. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual dan analisis literatur peradilan agama, artikel ini memetakan karakter, prosedur, ragam, dan tantangan struktural permohonan voluntair dalam kerangka hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa permohonan voluntair secara konsisten ditandai oleh tiga unsur pokok: bersifat sepihak (ex parte), tidak mengandung sengketa, dan menghasilkan produk hukum berupa penetapan (beschikking), bukan putusan. Ragam permohonan dalam kewenangan Pengadilan Agama meliputi itsbat nikah, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, penetapan wali adhal, dispensasi kawin, dan itsbat wakaf. Masing-masing jenis permohonan tersebut berfungsi sebagai instrumen kepastian status hukum yang menjembatani fakta sosial-keagamaan dengan kebutuhan administrasi negara dan perlindungan hak-hak keperdataan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan struktural-konseptual yang ditemukan, di antaranya: dualisme forum yang berpotensi merusak kepastian hukum, pergeseran permohonan voluntair menjadi kontensius, serta risiko eksternalitas terhadap pihak ketiga akibat desain ex parte. Artikel ini menyimpulkan bahwa efektivitas permohonan voluntair sangat bergantung pada ketepatan kompetensi pengadilan, ketelitian pembuktian, dan koherensi kebijakan peradilan, agar tujuan kepastian hukum dan kemaslahatan tidak berbalik menjadi sumber ketidakpastian baru.

Kata Kunci: permohonan hukum; perkara voluntair; peradilan agama; penetapan; hukum Islam; Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines legal petitions within the context of Indonesian religious courts as a mechanism of voluntary jurisdiction—that is, non-contentious proceedings aimed at obtaining a court order (penetapan) regarding a particular legal status or circumstance. Employing a normative-conceptual approach and a systematic review of religious court literature, this article maps the characteristics, procedures, typology, and structural challenges of voluntary petitions under the framework of Islamic law in Indonesia. The findings indicate that voluntary petitions are consistently characterized by three core elements: they are unilateral (ex parte) in nature, do not involve a dispute, and produce a declaratory court order (beschikking) rather than a judgment. Types of petitions within the jurisdiction of religious courts include itsbat nikah (marriage legalization), declaration of heirs, child adoption, appointment of a guardian (wali adhal), marriage dispensation, and itsbat wakaf (endowment legalization). Each type functions as an instrument for legal certainty, bridging socio-religious realities with state administrative requirements and the protection of civil rights. Nevertheless, several structural-conceptual challenges are identified, including: forum dualism that may undermine legal certainty; the transformation of voluntary petitions into contentious proceedings; and the risk of externalities imposed upon third parties due to the ex parte design. This article concludes that the effectiveness of voluntary petitions depends critically on the precision of court competence, the rigor of evidentiary examination, and the coherence of judicial policy, so that the objectives of legal certainty and public welfare (maslahah) do not inadvertently become new sources of legal uncertainty.

Keywords: legal petition; voluntary jurisdiction; religious court; court order; Islamic law; Indonesia

________________________________________

1. Pendahuluan: Permohonan (Voluntair) sebagai Model "Beracara" tanpa Sengketa

Dalam praktik peradilan (termasuk peradilan agama), permohonan lazim dipahami sebagai mekanisme pengajuan perkara yang bertujuan memperoleh penetapan (beschikking) mengenai suatu status atau keadaan hukum tertentu, tanpa adanya pihak lawan dan tanpa sengketa yang harus diputuskan secara kontradiktor (Ainuddin, 2017; Yunanto, 2019). Pembedaan ini sering ditegaskan dengan membandingkan permohonan dengan gugatan (contentiosa): gugatan mengandung konflik atau sengketa yang menuntut adanya pihak berlawanan (penggugat—tergugat), sedangkan permohonan tidak mengandung sengketa sehingga hanya ada pemohon (Ainuddin, 2017). Sejalan dengan itu, literatur peradilan agama juga menempatkan permohonan sebagai perkara voluntair, yakni perkara yang "hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa" (Amal et al., 2021; Nasrudin et al., 2021), dan karenanya ia sering dipahami sebagai jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang "sesungguhnya" dalam arti adjudikasi sengketa) (Taqiyuddin, 2020; Yunanto, 2019).

Meski demikian, sejumlah kajian juga mengingatkan bahwa istilah "perkara" tidak identik dengan "sengketa": sengketa merupakan bagian dari perkara, tetapi perkara tidak selalu berupa sengketa (Kuswoyo et al., 2023). Karena itu, permohonan tetap merupakan "perkara" dalam arti ia diajukan ke pengadilan dan diproses secara formal, hanya saja karakter tuntutannya bukan penyelesaian konflik melainkan pemberian kepastian atau penegasan status hukum (Ainuddin, 2017; Kuswoyo et al., 2023). Cara pandang ini penting untuk membingkai topik "permohonan hukum menurut hukum Islam" (dalam konteks Indonesia) sebagai instrumen litigasi yang berorientasi pada penetapan status dan kepastian hukum, bukan forum menang-kalah antar pihak yang bersengketa (Nasrudin et al., 2021; Susylawati, 2017; Yunanto, 2019).

________________________________________

2. Definisi Operasional Permohonan Menurut Hukum Acara: Unsur "Tanpa Lawan dan Tanpa Sengketa"

Secara konseptual, permohonan yang dimaksud dalam topik ini berkorespondensi dengan ciri-ciri voluntair: persoalan yang dimohonkan penyelesaiannya bersifat sepihak (for the benefit of one party only), tidak terdapat sengketa dengan pihak lain, dan tidak menarik pihak ketiga sebagai lawan sehingga bersifat ex parte (Fathiah, 2024). Rumusan ini konsisten dengan penegasan bahwa permohonan voluntair pada prinsipnya "tanpa sengketa pada pihak lain" dan "tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan" (Fahmi, 2019).

Di lingkungan peradilan agama, konsepsi tersebut dijelaskan secara langsung dalam konteks perkara keluarga Islam—misalnya itsbat nikah—yang disebut sebagai perkara voluntair karena tidak ada lawan dan tidak ada objek yang disengketakan (Amal et al., 2021; Nasrudin et al., 2021). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan kebutuhan kehati-hatian terminologis: ada permohonan yang secara formil disebut permohonan, namun di dalamnya dapat muncul konfigurasi "pemohon—termohon" atau terdapat unsur pertentangan kepentingan, sehingga menjadi tidak murni voluntair (Fathiah, 2024; Zuhriah & Azmi, 2019). Oleh karena itu, definisi operasional untuk artikel ini mengikuti patokan yang digunakan luas dalam kajian-kajian peradilan: permohonan voluntair adalah permohonan untuk penetapan status atau keadaan hukum tertentu yang tidak mengandung sengketa dan tidak memiliki pihak lawan (Amal et al., 2021; Fathiah, 2024; Nasrudin et al., 2021).

________________________________________

3. Landasan Kewenangan dalam Sistem Indonesia: Peradilan Agama, Personalitas Keislaman, dan Batasan "Ditunjuk Undang-Undang"

Dalam konteks Indonesia, pembahasan permohonan menurut hukum Islam pada umumnya terkait dengan Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang beragama Islam (Hartini, 2012). Kewenangan ini sering dijelaskan melalui asas personalitas keislaman, yakni keterkaitan kewenangan peradilan agama dengan identitas keislaman para pihak dan/atau hukum yang melandasi hubungan hukumnya (Hartini, 2012; Salamah, 2013). Hartini merumuskan patokan bahwa penerapan asas personalitas keislaman menjadi mutlak apabila didukung unsur hubungan hukum yang melandasinya, yakni hukum Islam; dan patokan saat terjadinya hubungan hukum dapat ditentukan dengan syarat para pihak beragama Islam serta hubungan hukum dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (Hartini, 2012).

Namun, baik dalam peradilan agama maupun peradilan umum, permohonan voluntair tidak serta-merta dapat diterima tanpa dasar: pengadilan berwenang menyelesaikan perkara yang tidak mengandung sengketa apabila ada ketentuan atau penunjukan dari undang-undang (Amal et al., 2021; Kuswoyo et al., 2023). Dengan kata lain, permohonan voluntair merupakan bentuk proses yang exceptional dalam arti hanya dapat diakomodasi bila hukum positif memang menghendakinya (Kuswoyo et al., 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang kewajiban hakim perdata menilai kompetensi secara otonom menegaskan pedoman bahwa pengadilan (dalam konteks peradilan umum) hanya berwenang mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan peraturan perundang-undangan, dan ketidakberwenangan seyogianya dinyatakan ex officio (Yuvens & Hutabarat, 2019). Prinsip kehati-hatian kompetensi ini relevan juga untuk permohonan-permohonan yang bernuansa hukum Islam, karena salah menentukan kompetensi berpotensi menimbulkan problem kepastian hukum dan membuka ruang permohonan yang sebetulnya mengandung kepentingan pihak ketiga (Susylawati, 2017; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

4. Produk Hukum Permohonan: "Penetapan" (Bukan Putusan Sengketa)

Perbedaan paling menonjol antara permohonan voluntair dan perkara gugatan (contentiosa) terletak pada produk hukum pengadilan. Dalam perkara gugatan yang mengandung sengketa, produk akhirnya berupa putusan karena pengadilan memutus perselisihan antara para pihak (Ubay et al., 2022; Yunanto, 2019). Sebaliknya, permohonan voluntair menghasilkan penetapan, karena hakim tidak menyelesaikan konflik melainkan menetapkan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang dimohonkan pemohon (Ainuddin, 2017; Yunanto, 2019). Yunanto menegaskan bahwa penetapan merupakan keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter) dan bersifat jurisdiction voluntaria; pada penetapan "hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum" dan hakim tidak menggunakan kata "mengadili" melainkan "menetapkan" (Yunanto, 2019).

Ainuddin menambahkan bahwa dalam konteks permohonan (misalnya permohonan ahli waris yang diajukan bersama-sama), hakim mengeluarkan penetapan yang bersifat menerangkan atau menetapkan saja (sering dipahami sebagai putusan declaratoir), dan dalam situasi ini hakim tidak memutus konflik seperti pada perkara gugatan (Ainuddin, 2017). Penjelasan ini sejalan dengan uraian mengenai fungsi penetapan dalam peradilan agama yang menekankan bahwa gugat permohonan disepadankan ekuivalensinya dengan "keputusan penetapan" dan lazim disebut beschikking dalam arti luas (Yasin, 2016), sekaligus menguatkan bahwa permohonan voluntair utamanya diarahkan pada status pemohon (misalnya penetapan ahli waris) tanpa bermaksud menyelesaikan persengketaan pembagian waris (Saputera & Muthiah, 2021; Yasin, 2016).

________________________________________

5. Prosedur Umum Permohonan di Pengadilan Agama: Pengajuan Surat, Kompetensi Relatif, dan Pembuktian

Secara prosedural, kajian tentang praktik peradilan agama menunjukkan bahwa permohonan diajukan melalui surat permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan domisili (kompetensi relatif) (Ubay et al., 2022). Pola ini ditegaskan dalam pembahasan mengenai pengajuan permohonan penetapan ahli waris: pengajuan permohonan dilakukan dengan surat permohonan dan berujung pada produk penetapan (Ubay et al., 2022). Di sisi lain, asas actor sequitur forum rei dan kepatuhan pada wilayah hukum juga muncul dalam uraian asas-asas yang relevan untuk perkara permohonan, termasuk penekanan bahwa pengajuan gugatan atau permohonan harus sesuai wilayah hukum pengadilan (Arisanthi et al., 2021).

Meskipun permohonan voluntair bersifat non-sengketa, prosesnya tetap mensyaratkan pembuktian. Dalam perkara penetapan ahli waris, misalnya, pembuktian diarahkan pada hal-hal yang memang harus dibuktikan pemohon; majelis hakim menilai alat bukti (termasuk bukti surat) dalam arah pembuktian yang telah ditentukan itu (Arisanthi et al., 2021). Dalam studi penetapan ahli waris di Gorontalo, pertimbangan hakim juga ditekankan pada pemenuhan syarat formil, kecocokan dengan silsilah keluarga, serta kebutuhan pemohon untuk menyebutkan kepentingannya; bila tidak sesuai, permohonan dapat ditolak (NO) (Saputera & Muthiah, 2021). Dengan demikian, sekalipun permohonan cenderung dipandang lebih administratif, ia tetap menuntut verifikasi fakta-fakta hukum dan kepentingan pemohon agar penetapan tidak menimbulkan problem keadilan atau kepastian di kemudian hari (Kuswoyo et al., 2023; Saputera & Muthiah, 2021).

________________________________________

6. Ragam Permohonan dalam Kewenangan Peradilan Agama: Pemetaan Praktik yang Dominan

Literatur peradilan agama secara eksplisit menyebut beberapa contoh permohonan voluntair yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Amal dkk. merinci bahwa undang-undang menunjuk kewenangan tertentu yang menyangkut perkara tanpa sengketa (voluntair), seperti permohonan itsbat nikah, izin nikah, dispensasi kawin, penetapan wali adhal, dan penetapan ahli waris (Amal et al., 2021). Nasrudin dkk. juga menegaskan adanya beberapa kewenangan absolut peradilan agama untuk perkara tanpa sengketa, dengan mencontohkan itsbat nikah dan menyebut permohonan penetapan wali adhal serta permohonan penetapan ahli waris (Nasrudin et al., 2021). Kajian mengenai status mafqud menempatkan penetapan sebagai produk perkara permohonan (volunter) yang mencakup contoh-contoh seperti dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, dan itsbat nikah (Taqiyuddin, 2020).

Pemetaan ini sekaligus memperlihatkan bahwa permohonan voluntair dalam peradilan agama memiliki orientasi yang relatif konsisten: (i) menetapkan status atau peristiwa hukum keluarga Islam agar memperoleh pengakuan formal; dan (ii) memperkuat kepastian hukum atas peristiwa yang secara sosial atau agama mungkin telah terjadi, tetapi membutuhkan legitimasi negara (misalnya akibat pencatatan, administrasi kependudukan, atau akses hak-hak keperdataan) (Assy'ra et al., 2021; Nasrudin et al., 2021; Susylawati, 2017).

________________________________________

7. Itsbat Nikah sebagai Contoh Kunci Permohonan Voluntair dalam Hukum Keluarga Islam

Di antara seluruh jenis permohonan, itsbat nikah sering dipakai sebagai contoh paling representatif dari permohonan voluntair dalam peradilan agama. Itsbat nikah dipahami sebagai penetapan atau pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam namun tidak tercatat oleh pejabat berwenang, sehingga diperlukan pengesahan pengadilan (Amal et al., 2021). Nasrudin dkk. menyatakan secara eksplisit bahwa itsbat nikah (pengesahan nikah) termasuk kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan merupakan perkara voluntair: hanya ada pemohon, tidak ada pihak lawan, dan tidak ada sengketa (Nasrudin et al., 2021). Amal dkk. juga menegaskan itsbat nikah sebagai perkara voluntair dan mengutip definisi pedoman Mahkamah Agung yang memandangnya sebagai pengesahan atas perkawinan yang dilangsungkan menurut syariat Islam tetapi tidak dicatat (Amal et al., 2021).

Fungsi praktis itsbat nikah sering dijelaskan dalam kerangka perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak. Nasrudin dkk. menegaskan bahwa perkawinan tidak tercatat dapat berimplikasi pada ketidakpastian status hukum perkawinan, status anak, dan sistem kewarisan; itsbat nikah sejak semula ditujukan melindungi hak-hak sipil pasangan serta memberi identitas hukum pada anak dan identitas harta bersama (Nasrudin et al., 2021). Temuan ini sejalan dengan studi di Lhokseumawe yang menekankan bahwa itsbat nikah menjadi "jalan keluar" ketika perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, agar perkawinan memperoleh kekuatan hukum dan kepastian bagi pasangan serta anak (Assy'ra et al., 2021). Dalam studi Andoolo, itsbat nikah juga ditegaskan sebagai penetapan (produk peradilan agama) yang bersifat jurisdiktio voluntair karena hanya ada pemohon dan tidak ada sengketa atau lawan, sekaligus disebut dapat memberi pengakuan negara dalam bentuk putusan atau penetapan autentik yang berimplikasi pada perlindungan hak perempuan sebagai istri.

Akan tetapi, itsbat nikah juga menunjukkan sisi pembatasan: tidak semua permohonan dapat dikabulkan karena harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang bisa di-itsbatkan (Amal et al., 2021). Studi kasus penolakan itsbat nikah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dapat berujung penolakan ketika fakta-fakta menunjukkan hambatan (misalnya status perkawinan para pihak) sehingga pengadilan menilai permohonan tidak dapat dikabulkan (Amal et al., 2021). Dengan demikian, meskipun non-sengketa, permohonan itsbat nikah tetap menuntut verifikasi ketat terhadap fakta dan syarat hukum (Amal et al., 2021; Nasrudin et al., 2021).

________________________________________

8. Penetapan Ahli Waris: Permohonan Non-Sengketa untuk Kepentingan Administratif dan Keperdataan

Permohonan penetapan ahli waris juga menonjol sebagai bentuk permohonan voluntair yang banyak diajukan di Pengadilan Agama. Literatur menjelaskan bahwa penetapan ahli waris bersifat volunteer (tidak ada lawan) dan produknya berupa penetapan; sedangkan sengketa waris bersifat kontradiktor (ada penggugat dan tergugat) (Saputera & Muthiah, 2021). Studi di Lubuklinggau menekankan bahwa jika seseorang mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris, wali, atau pemilik harta, maka dipandang tidak ada yang dipersengketakan; permohonan adalah perkara yang diajukan secara sukarela ke pengadilan (Kuswoyo et al., 2023). Karena itu, penetapan ahli waris dapat diperiksa secara volunteer apabila tidak ada sengketa mengenai keahliwarisan maupun harta waris, dan biasanya untuk kepentingan tertentu seperti klaim asuransi atau taspen yang perlu dinyatakan tegas dalam amar penetapan (Kuswoyo et al., 2023).

Dari aspek praktik, studi Gorontalo menunjukkan tolok ukur pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris antara lain memastikan pewaris telah meninggal, ahli waris ada dan masih hidup, serta pemohon menyebutkan kepentingannya; syarat formil juga diuji termasuk kesesuaian silsilah keluarga (Saputera & Muthiah, 2021). Sementara itu, kajian pembuktian dalam penetapan ahli waris menekankan bahwa sekalipun non-sengketa, pembuktian tetap dilakukan melalui alat bukti (misalnya bukti surat) yang dinilai hakim untuk meyakinkan kebenaran fakta yang didalilkan pemohon (Arisanthi et al., 2021). Dalam perspektif penerapan hukum Islam, studi Pamekasan juga menyatakan bahwa permohonan waris merupakan jenis perkara non-sengketa; majelis hakim cenderung bersikap administratif dan akan memutus jika persyaratan lengkap, namun tetap menerapkan hukum waris Islam dalam menentukan siapa ahli waris dan bagian-bagiannya (Susylawati, 2015).

Dengan demikian, permohonan penetapan ahli waris berfungsi sebagai mekanisme pemberian kepastian status dalam kerangka hukum waris Islam, sekaligus sebagai instrumen administratif untuk kebutuhan keperdataan yang tidak selalu berwujud konflik antar ahli waris (Kuswoyo et al., 2023; Saputera & Muthiah, 2021; Susylawati, 2015).

________________________________________

9. Pengangkatan Anak dan Problem Pilihan Forum: Permohonan Voluntair tetapi Menghadirkan Isu Kepastian Hukum

Permohonan pengangkatan anak dijelaskan sebagai gugatan voluntair (perkara tanpa sengketa) dengan tujuan memperoleh kepastian hukum bagi kepentingan pemohon atas suatu masalah perdata (Susylawati, 2017). Namun, Susylawati menunjukkan adanya dualisme forum untuk pemohon beragama Islam: pengangkatan anak masih dapat diajukan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, dengan dasar hukum berbeda—Pengadilan Agama mendasarkan pada hukum Islam, Pengadilan Negeri mendasarkan pada hukum Barat (Susylawati, 2017). Pedoman Mahkamah Agung bahkan membuka "pilihan hukum" (choice of law) bagi pemohon Islam untuk memilih mengajukan permohonan ke pengadilan agama atau negeri, tergantung tujuan pengangkatan (misalnya pemeliharaan versus menjadikan anak angkat setara anak kandung dalam pewarisan) (Susylawati, 2017).

Temuan ini menimbulkan konsekuensi penting: dualisme dua peradilan yang sama-sama dapat memutus permohonan pengangkatan anak bagi pemohon Islam dinilai tidak menguntungkan karena berpotensi melahirkan ketidakpastian, terutama jika kelak timbul sengketa waris; penetapan pengadilan negeri yang menggolongkan anak angkat sebagai ahli waris dapat dianulir oleh pengadilan agama (Susylawati, 2017). Dengan demikian, sekalipun permohonan pengangkatan anak merupakan permohonan voluntair, desain kewenangan yang plural dapat menghasilkan masalah kepastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan awal permohonan sebagai instrumen kepastian status (Susylawati, 2017).

________________________________________

10. Wali Adhal dan Wali Hakim: Permohonan untuk Menetapkan Otoritas Perwalian Nikah

Permohonan penetapan wali adhal juga sering dikategorikan sebagai permohonan voluntair. Studi tentang adhal wali di Banda Aceh menjelaskan bahwa calon mempelai perempuan yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan adhal wali ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dan dalam praktik perkara ini digolongkan sebagai permohonan (volunteer) yang hanya melibatkan pemohon tanpa termohon (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018). Prosedurnya diarahkan pada pengadilan di wilayah domisili calon mempelai perempuan; pengadilan dapat mengabulkan permohonan setelah mendengar keterangan orang tua; produk akhirnya penetapan, dan bila pemohon tidak puas dapat menempuh kasasi (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

Kajian lain tentang problematika wali nasab pengganti menegaskan bahwa dalam sistem hukum perkawinan (KHI dan regulasi terkait), penggantian wali karena adhal pada dasarnya menuntut adanya penetapan pengadilan agar wali hakim dapat menggantikan wali nasab; dan praktik permohonan wali adhal memerlukan bukti pokok seperti surat penolakan dari KUA setempat. Dengan demikian, permohonan dalam isu wali adhal memperlihatkan bagaimana pengadilan agama menyediakan jalur voluntair untuk menetapkan otoritas perwalian nikah demi memastikan tertibnya rukun atau ketentuan perkawinan serta menghindari hambatan administratif dalam pencatatan dan pelaksanaan perkawinan (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

________________________________________

11. Itsbat Wakaf: Permohonan Penetapan Status Wakaf untuk Kepastian Hukum Aset Keagamaan

Permohonan penetapan (itsbat) tidak hanya terkait perkawinan atau waris, tetapi juga dapat menyentuh urusan wakaf. Studi tentang itsbat wakaf di Pengadilan Agama Cilegon menegaskan pembedaan mendasar: perkara gugatan melibatkan dua pihak dan menghasilkan putusan, sedangkan permohonan melibatkan satu pihak (pemohon), tidak ada lawan, tidak mengandung sengketa, dan menghasilkan penetapan (Ridho, 2020). Penetapan itsbat wakaf dipandang memberi kepastian dan jaminan hukum atas status wakaf sehingga dapat meminimalisasi upaya pihak ketiga merebut tanah wakaf (Ridho, 2020). Studi itu juga menunjukkan strategi kehati-hatian: pelibatan ahli waris wakif sebagai saksi dapat dipandang sebagai upaya antisipatif agar di kemudian hari tidak timbul sengketa terhadap tanah wakaf yang telah memperoleh kepastian hukum melalui penetapan (Ridho, 2020).

Dengan demikian, itsbat wakaf memperluas pemahaman bahwa "permohonan" dalam peradilan agama berfungsi sebagai instrumen penguatan status hukum (rechtstoestand) atas objek keperdataan atau keagamaan yang memerlukan legitimasi formal, meski tidak sedang berada dalam konflik terbuka (Kuswoyo et al., 2023; Ridho, 2020).

________________________________________

12. Dispensasi Kawin: Permohonan Voluntair untuk Izin Penyimpangan Batas Usia Perkawinan

Permohonan dispensasi kawin merupakan contoh klasik permohonan voluntair dalam kerangka hukum keluarga Islam yang terhubung dengan perlindungan anak dan kepastian administrasi perkawinan. Sejumlah kajian menegaskan bahwa dispensasi kawin diputus melalui penetapan pengadilan, dan peran hakim signifikan dalam memberi pertimbangan yang matang—bahkan dinyatakan wajib memberi pertimbangan yang tidak lepas dari aspek sosiologis, historis, dan filosofis (Safira et al., 2021). Studi lain menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Agama menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada undang-undang perkawinan, KHI, serta Peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin (Sa'diyah et al., 2023).

Dalam penelitian mengenai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dispensasi perkawinan dipahami sebagai mekanisme penyimpangan batas umur minimal yang dimohonkan ke pengadilan; pertimbangan hakim dapat melibatkan alasan yuridis-psikologis dan pertimbangan maslahat (maqashid al-syari'ah), serta dikaitkan dengan akibat hukum pengakuan anak dan pengelolaan harta perkawinan (Afrizal, 2019). Sementara itu, penelitian lapangan di Mahkamah Syar'iyah Jantho menunjukkan hakim menerapkan diskresi dengan menyeleksi fakta-fakta relevan untuk menghasilkan penetapan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kemaslahatan; pertimbangan dapat didorong oleh kekhawatiran timbulnya fitnah dan mudharat apabila dispensasi tidak diberikan. Dengan demikian, dispensasi kawin memperlihatkan bagaimana permohonan voluntair tidak sekadar administratif, melainkan menjadi ruang artikulasi pertimbangan perlindungan dan kemaslahatan dalam kerangka hukum keluarga Islam dan hukum positif (Afrizal, 2019; Safira et al., 2021).

________________________________________

13. Batas Konseptual: Permohonan yang "Berubah" Menjadi Kontensius atau Tidak Murni Voluntair

Meskipun topik ini berfokus pada permohonan tanpa lawan atau sengketa, literatur peradilan menegaskan adanya variasi permohonan yang dapat memuat unsur kontensius. Fathiah menyebut itsbat nikah pada dasarnya perkara voluntair, tetapi dapat bersifat kontensius apabila pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau ketika terdapat konfigurasi yang membuatnya tidak lagi sepihak (Fathiah, 2024). Daud juga menunjukkan adanya kategori itsbat nikah kontensius; namun menariknya, penelitian empiris di Mahkamah Syar'iyah Aceh Tengah menemukan bahwa "itsbat nikah kontensius" di sana dalam praktik tidak sepenuhnya kontensius karena hanya terdapat pemohon dan termohon (misalnya anak sebagai pemohon dan salah satu orang tua sebagai termohon) dan tidak ada sengketa yang melibatkan pihak lain (Daud, 2020). Karena itu, para hakim memandang mediasi tidak perlu karena tidak ada persengketaan (Daud, 2020).

Fenomena pergeseran dari voluntair murni ke bentuk yang tidak murni voluntair juga tampak pada perkara izin poligami. Studi pembatalan izin poligami di tingkat banding mengonstruksikan bahwa permohonan izin poligami idealnya voluntair (unilateral), tetapi keberadaan pihak "istri pertama" sebagai termohon dapat dipersoalkan dan dinilai memunculkan aspek kontensius atau obscur libel dalam pemeriksaan tertentu. Dari sini terlihat bahwa kategori "permohonan" dalam praktik tidak selalu identik dengan "tanpa lawan" secara absolut, sehingga analisis permohonan menurut hukum Islam perlu membedakan antara: (i) voluntair murni (tanpa lawan dan tanpa sengketa), dan (ii) permohonan yang secara label disebut permohonan tetapi mengandung relasi para pihak yang lebih kompleks (Daud, 2020; Fathiah, 2024; Zuhriah & Azmi, 2019).

________________________________________

14. Upaya Hukum terhadap Penetapan Permohonan dan Perlindungan Pihak Ketiga

Karena penetapan permohonan dapat menolak kepentingan pemohon, sejumlah kajian menyebut kasasi sebagai upaya hukum yang dapat ditempuh pemohon bila penetapan tidak mengabulkan permohonannya. Dalam konteks yurisdiksi voluntair, Fahmi menjelaskan bahwa pemohon yang keberatan atas penetapan hakim yang tidak mengabulkan surat permohonan dapat menempuh kasasi ke Mahkamah Agung (Fahmi, 2019). Fathiah juga menegaskan bahwa jika penetapan menolak permohonan itsbat nikah, pemohon dapat mengajukan upaya kasasi (Fathiah, 2024), dan studi wali adhal menyatakan hal serupa: bila pemohon tidak puas terhadap penetapan, dapat mengajukan kasasi (Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

Isu krusial lain adalah perlindungan pihak ketiga yang dirugikan oleh penetapan ex parte. Fahmi mengakui bahwa pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara permohonan voluntair namun dirugikan oleh isi penetapan memiliki pilihan upaya hukum tertentu (Fahmi, 2019). Kajian kewajiban hakim menilai kompetensi juga menyoroti problem "ketiadaan upaya hukum bagi pihak ketiga" yang dirugikan oleh penetapan yang lahir dari permohonan tanpa dasar (bahkan dapat terkait vexatious litigation), sehingga ditekankan pentingnya hakim melakukan penilaian kompetensi secara ex officio ketika permohonan diajukan (Yuvens & Hutabarat, 2019). Dengan demikian, sekalipun permohonan bertujuan memberikan kepastian status, desain ex parte mengandung risiko eksternalitas terhadap pihak ketiga; karenanya, disiplin kompetensi, kehati-hatian pembuktian, dan perumusan amar yang jelas menjadi instrumen penting untuk mencegah ketidakpastian lanjutan (Ridho, 2020; Saputera & Muthiah, 2021; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

15. Batasan Penting: Pengadilan Tidak Berwenang "Menetapkan Hak" Tertentu tanpa Sengketa (Pelajaran dari Yurisprudensi)

Sebagian yurisprudensi (diuraikan dalam kajian pertanahan) menunjukkan batas konseptual yang relevan: pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (voluntair) hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas tanah tersebut (Putra, 2020). Kajian tersebut menegaskan adanya putusan Mahkamah Agung yang dipakai sebagai dasar bahwa pengadilan hanya berhak memeriksa dan menetapkan status hak atas tanah yang bersifat sengketa, bukan yang tidak bersengketa (Putra, 2020).

Meskipun konteksnya peradilan umum atau pertanahan, prinsip ini penting sebagai peringatan metodologis: tidak semua kepentingan dapat "dibungkus" sebagai permohonan voluntair, terutama bila substansinya meminta pengadilan menetapkan hak tertentu yang berpotensi menyingkirkan kepentingan pihak lain. Karena itu, dalam praktik permohonan peradilan agama pun, kebutuhan untuk memastikan tidak adanya sengketa yang tersembunyi serta memastikan legal standing dan kepentingan hukum pemohon menjadi kunci agar permohonan tidak melampaui desain voluntairnya (Kuswoyo et al., 2023; Saputera & Muthiah, 2021; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

16. Orientasi Nilai dalam Perspektif Hukum Islam: Kemaslahatan, Kepastian, dan Keadilan

Walaupun rujukan teknis permohonan berada dalam hukum acara dan regulasi peradilan, beberapa kajian menautkannya dengan orientasi nilai hukum Islam. Dewi menegaskan bahwa dalam filsafat hukum Islam, keadilan dan tujuan hukum sering dipahami melalui kerangka maqashid syari'ah sebagai instrumen untuk menggali nilai keadilan melalui analisis tujuan ditetapkannya hukum. Dalam konteks sengketa atau putusan yang membutuhkan eksekusi, Dewi juga mengaitkan penegakan hukum dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, dan menyebut permohonan tertentu dijawab dengan penetapan berupa pemberian atau penolakan perintah eksekusi.

Dalam konteks permohonan peradilan agama yang bersifat status-determinative, orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keperdataan tampak dalam rasionalisasi itsbat nikah: itsbat nikah diposisikan sebagai perlindungan hak sipil pasangan dan anak, termasuk kepastian status dan identitas hukum (Assy'ra et al., 2021; Nasrudin et al., 2021). Demikian pula, studi Andoolo menegaskan bahwa penetapan itsbat nikah dapat berimplikasi pada kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hak perempuan. Dengan demikian, permohonan voluntair dalam kerangka hukum Islam (di Indonesia) dapat dipahami sebagai mekanisme yang berusaha menjembatani fakta sosial-keagamaan dengan kebutuhan tertib administrasi dan kepastian status yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan (Nasrudin et al., 2021).

________________________________________

17. Kesimpulan

Secara sintesis, permohonan hukum dalam konteks hukum Islam di Indonesia paling tepat dipahami sebagai perkara voluntair: perkara non-sengketa, sepihak, ex parte, dan menghasilkan penetapan untuk memberikan kepastian atau penegasan status hukum tertentu (Amal et al., 2021; Fathiah, 2024; Nasrudin et al., 2021; Yunanto, 2019). Ragamnya meliputi—antara lain—itsbat nikah, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, penetapan wali adhal, dispensasi kawin, dan itsbat wakaf, yang keseluruhannya menegaskan fungsi penetapan sebagai instrumen kepastian status dalam bidang hukum keluarga Islam dan urusan keagamaan-keperdataan (Amal et al., 2021; Nasrudin et al., 2021; Ridho, 2020; Susylawati, 2015, 2017; Zubaidi & Kamaruzzaman, 2018).

Pada saat yang sama, literatur menunjukkan tantangan struktural-konseptual: dualisme forum (misalnya pengangkatan anak) dapat merusak kepastian hukum (Susylawati, 2017); beberapa permohonan dapat berubah menjadi tidak murni voluntair (misalnya itsbat nikah kontensius) sehingga memunculkan perdebatan prosedural termasuk relevansi mediasi (Daud, 2020; Fathiah, 2024); serta desain ex parte menuntut kehati-hatian hakim dalam kompetensi dan pembuktian agar tidak merugikan pihak ketiga (Fahmi, 2019; Yuvens & Hutabarat, 2019).

Dengan demikian, permohonan voluntair—sebagai permohonan penetapan hukum tanpa sengketa—merupakan mekanisme penting dalam peradilan agama untuk menghubungkan hukum Islam, tertib administrasi, dan perlindungan hak-hak keperdataan; namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan kompetensi, ketelitian pembuktian, dan koherensi kebijakan peradilan agar tujuan kepastian dan kemaslahatan tidak berbalik menjadi sumber ketidakpastian baru (Nasrudin et al., 2021; Saputera & Muthiah, 2021; Susylawati, 2017; Yuvens & Hutabarat, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afrizal, T. (2019). Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 93. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90

Ainuddin, N. (2017). Pengaruh Lampau Waktu Terhadap Gugatan. Jurnal Jatiswara, 30(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.108

Amal, N., Faisal, F., & Nurarafah, N. (2021). Akibat hukum penolakan pengesahan perkawinan terhadap pasangan nikah siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt.P/2017/MS.Bir). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 4(1). https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262

Arisanthi, N. M. S. K., Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2021). Pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti surat pada perkara penetapan ahli waris. Jurnal Preferensi Hukum, 2(1), 99–103. https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3053.99-103

Assy'ra, A., Faisal, F., Aksa, F. N., & Effida, D. Q. (2021). Itsbat nikah dan akibat hukumnya (Studi penelitian di Kota Lhokseumawe). Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(1). https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3571

Daud, Z. F. M. (2020). Mediasi dalam itsbat nikah kontensius di Mahkamah Syariyyah Aceh Tengah. Jurnal Hukum Islam, 18(2), 173–194. https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2615

Fahmi, I. (2019). Yurisdiksi kontentiosa dalam penanganan perkara permohonan pemeriksaan terhadap perseroan terbatas. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 10(1), 75–94. https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3176

Fathiah, I. (2024). Itsbat nikah poligami perspektif undang-undang perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018. Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 14–38. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.2

Hartini. (2012). Cerai talak suami non-Muslim di Pengadilan Agama. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 127. https://doi.org/10.22146/jmh.16250

Kuswoyo, B. E., Samosir, A., & Fuadi, A. (2023). Analisis penyelesaian perkara ahli waris Putusan Nomor 02/Pdt.P/2017/PA.LLG di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 135–157. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v1i2.531

Nasrudin, N., Kasim, N. M., & Tijow, L. M. (2021). Pencatatan perkawinan berdasarkan penerapan objektifikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. Jurnal Syntax Admiration, 2(10), 1944–1959. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.317

Putra, R. I. (2020). Jual beli di bawah tangan terhadap lahan tempat tinggal transmigran di Nagari Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat (Studi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat). Recital Review, 2(2), 39–56. https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9650

Ridho, Z. (2020). Penetapan wakaf (itsbat wakaf) di Pengadilan Agama Cilegon (Studi Perkara Nomor 281/Pdt.P/2011/PA.Clg.). Tamwil, 3(1), 75. https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1077

Safira, L., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 4(2). https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521

Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953

Saputera, A. R. A., & Muthiah, S. N. (2021). Menyorot pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam menetapkan ahli waris pada perkara sengketa waris. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, 11(1), 28–58. https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v11i1.7883

Sa'diyah, N. H., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2023). Peran hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam meminimalisir perkawinan usia dini. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(2), 226–239. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689

Susylawati, E. (2015). Penerapan hukum waris Islam dalam perkara waris di Pengadilan Agama Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 9(2), 315–337. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i2.474

Susylawati, E. (2017). Penerapan asas personalitas keislaman dalam permohonan pengangkatan anak di Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 409–427. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1042

Taqiyuddin, H. (2020). Sumber hukum dalam menetapkan status bagi mafqud oleh hakim Pengadilan Agama. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 20(1). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i1.1982

Ubay, H. T., Huda, M., & Syahruddin, E. (2022). Analisis yuridis terhadap gugurnya gugatan harta bersama akibat penggugat meninggal dunia (Studi Kasus Perkara Nomor 4256/Pdt.G/2019/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi). Palar: Pakuan Law Review, 8(1), 331–353. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4865

Yasin, Y. M. (2016). Pertimbangan hukum tentang putusan hakim di Pengadilan Agama Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 5(1). https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225

Yunanto, Y. (2019). Penegakan hukum spiritual terhadap pelanggaran dalam hukum keluarga. Jurnal Hukum Progresif, 7(1), 64. https://doi.org/10.14710/hp.7.1.64-80

Yuvens, D. A., & Hutabarat, R. (2019). Analisis yuridis terhadap kewajiban hakim perdata dalam menilai kompetensinya secara otonom. Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 133. https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.92

Zubaidi, Z., & Kamaruzzaman, K. (2018). Perpindahan wali nasab kepada wali hakim (Analisis terhadap sebab-sebab adhal wali pada KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 1(1), 93. https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5568

Zuhriah, E., & Azmi, M. F. M. (2019). Model small claim court sebagai alternatif penyelesaian perkara di Pengadilan Agama perspektif teori keadilan John Rawls. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 11(2), 128–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6580