01629 - Perjanjian Multilateral Menurut Hukum Islam: Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Internasional Kontemporer

Abstract

This article examines multilateral treaties from the perspective of Islamic law, synthesizing normative Islamic concepts of interstate relations (siyasah dauliyyah and al-qānūn al-duwalī) with the contemporary practice of multilateral treaties. Using a normative-juridical approach with qualitative analysis of primary and secondary sources, this study finds that multilateral treaties are considered valid and binding in Islamic law as long as they meet three conditions: legitimate authority of representation, genuine consent, and non-contradiction with Islamic principles. The fulfillment of such treaties is considered obligatory as long as they remain valid and no party has violated the agreement. The increasing complexity of contemporary multilateral treaties—particularly law-making treaties with universal ambitions—necessitates the use of maqāṣid al-syarī'ah and maslahah as evaluative frameworks and requires institutional governance, such as the active role of religious authorities in advising governments during treaty-making processes. Contemporary examples in the fields of diplomacy, trade (WTO/GATT and halal certification), anti-corruption (UNCAC), and law enforcement cooperation (extradition/MLA) demonstrate that multilateral treaties constitute an arena of engagement between international norms and Islamic values requiring critical reading, legitimate binding procedures, and dispute resolution mechanisms consistent with Islamic principles.

Keywords: Multilateral Treaties; Islamic Law; Siyasah Dauliyyah; Maqāṣid al-Syarī'ah; International Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji perjanjian multilateral dari perspektif hukum Islam dengan mensintesiskan konsepsi normatif Islam mengenai hubungan antarnegara (siyasah dauliyyah dan al-qānūn al-duwalī) dengan praktik perjanjian multilateral kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis melalui analisis kualitatif atas sumber primer dan sekunder, kajian ini menemukan bahwa perjanjian multilateral dipandang sah dan mengikat dalam hukum Islam sepanjang memenuhi tiga syarat: otoritas representasi yang sah, kerelaan (consent), dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pemenuhan perjanjian tersebut dipandang wajib selama perjanjian sah dan tidak terjadi pengkhianatan terhadap isi perjanjian. Kompleksitas perjanjian multilateral kontemporer—terutama yang bersifat law-making dan berambisi universal—menyebabkan kebutuhan akan perangkat penilaian berbasis maqāṣid al-syarī'ah dan maslahah serta tata kelola institusional, seperti peran aktif otoritas keagamaan dalam memberi nasihat kepada pemerintah dalam proses treaty-making. Contoh kontemporer di bidang diplomatik, perdagangan (WTO/GATT dan sertifikasi halal), antikorupsi (UNCAC), serta kerja sama penegakan hukum (ekstradisi/MLA) menunjukkan bahwa perjanjian multilateral merupakan arena pertemuan antara norma internasional dan nilai-nilai Islam yang memerlukan pembacaan kritis, prosedur pengikatan yang sah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Kata Kunci: Perjanjian Multilateral; Hukum Islam; Siyasah Dauliyyah; Maqāṣid al-Syarī'ah; Hukum Internasional

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik hubungan antarnegara modern, perjanjian internasional dipahami sebagai instrumen hukum yang mengatur relasi antarnegara dan membentuk kewajiban internasional, dan salah satu bentuknya ialah perjanjian yang melibatkan banyak negara sekaligus (multilateral) (Muhammadin, 2023; N, 2017; Rabbani, 2021). Pada saat yang sama, kajian-kajian tentang hukum internasional menunjukkan bahwa relasi antara hukum internasional dan agama (termasuk Islam) bukan relasi hirarkis—keduanya dapat saling memengaruhi dan pengaruh agama terhadap hukum internasional bisa bersifat positif maupun negatif—sehingga kontribusi Islam terhadap perkembangan hukum internasional tidak dapat disangkal begitu saja (Aqimuddin, 2016).

Sejalan dengan itu, kajian tentang al-qānūn al-duwalī menegaskan bahwa persoalan hukum internasional tidak terlepas dari agama yang dianut masyarakat dunia; sumber ajaran pokok Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dipandang memberi pedoman bagi praktik bernegara dan hubungan internasional, termasuk etika perang serta relasi damai dan diplomatik (Darwis, 2013). Dalam konteks inilah "perjanjian multilateral menurut hukum Islam" relevan dibahas sebagai sintesis antara konsepsi normatif Islam mengenai hubungan antarnegara (misalnya dalam fiqh siyasah/siyasah dauliyyah) dan kenyataan kontemporer bahwa banyak kewajiban antarnegara dibentuk melalui perjanjian-perjanjian multilateral yang diupayakan berlaku luas dan "universal" (Mawardi, 2002; Muhammadin, 2023; Seha et al., 2022).

________________________________________

2. Definisi Perjanjian Multilateral: Kerangka Hukum Perjanjian Internasional dan Relevansinya bagi Kajian Islam

Dalam kerangka hukum perjanjian internasional modern, treaty didefinisikan sebagai "international agreement concluded between States in written form and governed by international law… whatever its particular designation," sebagaimana dirujuk dalam pembahasan mengenai definisi perjanjian menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (1969) (Rabbani, 2021). Sumber lain menegaskan bahwa perjanjian internasional dapat dibedakan menurut jumlah pesertanya menjadi perjanjian bilateral maupun multilateral; bahkan multilateral itu sendiri dapat berupa multilateral terbatas maupun multilateral global, dan dapat pula diklasifikasi sebagai perjanjian terbuka atau tertutup (N, 2017).

Dalam pembahasan tentang praktik perjanjian internasional, juga ditegaskan bahwa perjanjian-perjanjian "semacam ini" sering memiliki negara pihak yang sangat banyak dan ada upaya aktif untuk mengajak sebanyak mungkin negara untuk bergabung (misalnya melalui konvensi-konvensi dan perjanjian HAM), sehingga karakter multilateralnya sering berkaitan dengan ambisi pembentukan norma yang luas dan melampaui kepentingan dua negara saja (Muhammadin, 2023). Dengan demikian, dalam pengertian yang selaras dengan pertanyaan, perjanjian multilateral dapat dipahami sebagai perjanjian internasional yang melibatkan tiga atau lebih negara sebagai pihak, dan dalam praktiknya sering dimaksudkan untuk membangun standar bersama yang luas (baik dalam domain teknis maupun normatif) (Muhammadin, 2023; N, 2017; Rabbani, 2021).

Klasifikasi lain yang penting untuk menghubungkan perjanjian multilateral dengan isu syariah adalah pembedaan antara perjanjian yang bersifat "kontraktual" dan perjanjian yang bersifat law-making treaty. Pembahasan tentang hukum internasional menyebut adanya perjanjian law-making treaty yang bertujuan "membuat hukum" dengan posisi "di atas" negara-negara sehingga fungsinya menyerupai "undang-undang" yang menaungi para subjeknya; karakter ini banyak ditemukan dalam perjanjian multilateral yang luas (Muhammadin, 2023). Perspektif ini penting karena diskursus "potensi gesekan" antara hukum internasional dan syariah kerap mengemuka justru pada perjanjian-perjanjian multilateral yang bersifat pembentuk norma (misalnya dalam bidang HAM), bukan semata pada perjanjian teknis dua negara (Aqimuddin, 2016; Muhammadin, 2023). Dengan kata lain, memahami perjanjian multilateral (dan khususnya yang bersifat law-making) merupakan prasyarat metodologis untuk menilai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip syariah secara bertanggung jawab (Aqimuddin, 2016; Darwis, 2013; Muhammadin, 2023).

________________________________________

3. Konsepsi Hukum Islam tentang Hubungan Antarnegara dan Perjanjian: Siyasah Dauliyyah dan Al-Qānūn Al-Duwalī

Dalam khazanah fiqh siyasah, salah satu ruang lingkupnya adalah siyasah dauliyyah, yaitu pembahasan mengenai pengaturan pergaulan antara negara-negara Islam dan negara-negara bukan Islam, termasuk hukum dan peraturan yang membatasi hubungan negara Islam dengan negara lain dalam situasi damai dan perang (Mawardi, 2002). Dalam kajian kebijakan publik Islam kontemporer, istilah siyasah dauliyyah juga dipahami sebagai siyasah yang terkait pengaturan hubungan negara (dalam damai dan perang) dan kerap disepadankan dengan "hukum internasional Islam" (Seha et al., 2022).

Sementara itu, gagasan al-qānūn al-duwalī menempatkan hukum internasional sebagai himpunan asas/kaidah yang mengatur hubungan antarmasyarakat bangsa-bangsa/negara dan menegaskan bahwa Islam sebagai ajaran universal turut memberikan pedoman dalam hubungan internasional dan hubungan keperdataan lintas kewarganegaraan (Darwis, 2013). Bahkan, dalam pemetaan yang lebih spesifik, hukum Islam dipandang mencakup: (i) hubungan keperdataan lintas negara seperti jual beli, perjanjian/perikatan, utang-piutang antara warga negara Muslim dan non-Muslim yang berbeda kebangsaan (yang disebut al-siyāsah al-duwalī al-khāṣ, sepadan dengan "hukum perdata internasional"), dan (ii) hubungan diplomatik dan kebijakan negara dalam damai-perang (yang disebut al-siyāsah al-duwalī al-'ām) (Darwis, 2013). Pemetaan ini menunjukkan bahwa "perjanjian" dalam perspektif Islam bukan isu marginal; ia berada di simpul antara norma syariah, praktik kenegaraan, dan kebutuhan pengaturan lintas batas (Darwis, 2013; Mawardi, 2002).

Dalam sejarah praktik politik Nabi, pembahasan fiqh siyasah mencatat adanya peristiwa bay'at al-'Aqabah sebagai bentuk perjanjian/komitmen politik yang dipandang sebagai bukti awal pelaksanaan siyasah dauliyyah, serta praktik perjanjian damai dengan pihak non-Islam, termasuk peristiwa ṣulḥ al-Ḥudaibiyyah (Mawardi, 2002). Referensi ini tidak otomatis menjadikan perjanjian-perjanjian tersebut identik dengan "perjanjian multilateral modern" dalam pengertian teknisnya, namun ia menegaskan legitimasi konseptual praktik perjanjian dalam Islam—termasuk dengan pihak non-Muslim—serta menyediakan basis normatif untuk menilai sah-tidaknya dan wajib-tidaknya pemenuhan suatu perjanjian (Darwis, 2013; Mawardi, 2002). Karena itu, ketika negara-negara Muslim modern (atau negara dengan mayoritas Muslim) menjadi pihak dalam perjanjian multilateral kontemporer, pertanyaan kuncinya bukan apakah perjanjian itu "boleh ada," melainkan bagaimana syarat-syarat kesahihan dan batas muatan substansinya agar sejalan dengan prinsip Islam (Darwis, 2013; Mawardi, 2002; Muhammadin, 2023).

________________________________________

4. Prinsip Normatif Islam yang Mendasari Perjanjian Antarnegara (Termasuk Multilateral)

Terdapat penegasan normatif dalam kajian Islam tentang kewajiban menghormati fakta perjanjian yang telah ditandatangani, yang secara eksplisit dihubungkan dengan Q.S. al-Tawbah: 7 dalam pembahasan hubungan internasional Islam (Darwis, 2013). Dalam pembahasan perjanjian damai, fiqh siyasah menyatakan bahwa menepati janji perdamaian adalah wajib, dan perjanjian damai dapat gugur apabila satu pihak terbukti mengkhianati isi perjanjian (Mawardi, 2002).

Pada level praktik kebijakan, kajian tentang perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia menegaskan bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak berdasarkan kesepakatan, dan dalam tinjauan hukum Islam perjanjian itu boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariah; kepatuhan kepada keputusan/peraturan pemimpin (ulil amri/khalifah dalam narasi artikel) ditekankan dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang dipautkan pada Q.S. an-Nisā': 59 (Muzalifah, 2018). Sejalan dengan itu, kajian fiqh siyasah mengenai kebijakan haji menyatakan bahwa ketika sebuah negara menjalin hubungan/perjanjian dengan negara lain, negara itu akan terikat pada perjanjian internasional; dan dikemukakan pula pernyataan bahwa dalam hukum Islam harus menaati perjanjian atau keputusan yang telah dibuat oleh negara lain (Seha et al., 2022).

Kombinasi sumber-sumber ini membentuk satu garis besar: Islam mengakui legitimasi perjanjian antarnegara, menekankan kewajiban pemenuhan perjanjian yang sah, namun memberikan batas syar'i berupa larangan bertentangan dengan prinsip ajaran Islam (Darwis, 2013; Mawardi, 2002; Muzalifah, 2018; Seha et al., 2022).

Dalam konteks perjanjian multilateral, prinsip-prinsip tersebut berlaku pada skala yang lebih kompleks. Multilateralitas berarti kewajiban tidak hanya bersifat timbal balik dua pihak, melainkan berada dalam jejaring kewajiban banyak negara yang sering diarahkan untuk membentuk tata hukum yang luas (termasuk law-making treaty) (Muhammadin, 2023; N, 2017). Oleh karena itu, ukuran "tidak bertentangan dengan syariah" dan pertimbangan "kemaslahatan" menjadi semakin menentukan, karena konsekuensi sosial, politik, dan hukum dari perjanjian multilateral biasanya lebih meluas daripada perjanjian bilateral (Muhammadin, 2023; Nurjihad, 2013; Putra, 2020).

________________________________________

5. Syarat Kesahihan Perjanjian dalam Perspektif Fiqh Siyasah: Otoritas, Kerelaan, dan Non-Kontradiksi dengan Prinsip Islam

Dalam fiqh siyasah, suatu perjanjian damai dipandang sah dan berlaku bila memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat: (1) para pihak memiliki kewenangan penuh dari masing-masing negaranya, (2) adanya kerelaan terhadap isi perjanjian, dan (3) perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam (Mawardi, 2002). Rumusan ini relevan untuk membaca perjanjian multilateral modern karena elemen-elemen tersebut paralel dengan problem-problem kontemporer: siapa yang sah mewakili negara, bagaimana memastikan persetujuan yang otentik, dan bagaimana menilai batas muatan normatif agar tidak melanggar prinsip Islam (Darwis, 2013; Mawardi, 2002; Sinaga & Claudia, 2022).

Pada saat yang sama, kajian perjanjian lintas batas Indonesia–Malaysia menekankan bahwa perjanjian (yang dipersamakan substansinya dengan akad) harus memenuhi syarat sahnya perjanjian; jika tidak, perjanjian batal/dapat dibatalkan, serta ditegaskan bahwa perjanjian boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariah (Muzalifah, 2018). Ini memperkuat gagasan bahwa legitimasi perjanjian—termasuk perjanjian multilateral—dalam perspektif Islam tidak berdiri hanya pada "fakta adanya kesepakatan," melainkan juga pada kualitas normatifnya terhadap syariah (Darwis, 2013; Mawardi, 2002; Muzalifah, 2018).

Konsekuensi dari syarat ketiga ("tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam") sangat besar bagi perjanjian multilateral yang bersifat law-making treaty, karena jenis perjanjian ini memang bertujuan membangun aturan yang "universal" dan berlaku luas, sehingga peluang gesekan dengan syariah bisa muncul pada level prinsip, bukan sekadar teknis (Muhammadin, 2023). Karena itu, diskursus kontemporer menekankan bahwa terdapat "banyak potensi gesekan" antara hukum internasional dan syariat, yang dapat menimbulkan mudarat atau sebaliknya menjadi ruang dakwah ilmiah, tergantung bagaimana negara dan otoritas keagamaan menilai serta mengarahkan keterlibatan dalam pembuatan perjanjian internasional (Muhammadin, 2023). Maka, syarat-syarat fiqh siyasah di atas dapat dibaca bukan hanya sebagai syarat formal, melainkan sebagai kerangka due diligence syar'i: otoritas representasi yang sah, consent yang bebas, dan substansi yang tidak melanggar prinsip Islam (Mawardi, 2002; Muhammadin, 2023).

________________________________________

6. Prosedur Pembentukan dan Pengikatan Negara pada Perjanjian Multilateral: Relevansi Ratifikasi dalam Negara Modern

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pengikatan negara pada perjanjian internasional sering melibatkan tahapan-tahapan pembentukan tertentu, dan dapat terjadi bahwa suatu perjanjian mengikat setelah melalui ratifikasi/pengesahan (Abdurofiq, 2016). Secara umum disebutkan bahwa perjanjian internasional dapat dibedakan dari tahap pembuatannya: ada perjanjian yang melalui tiga tahap (perundingan, penandatanganan, pengesahan) dan ada yang hanya dua tahap (perundingan, penandatanganan), sehingga "untuk dapat mengikat suatu negara" kadang diperlukan ratifikasi (Abdurofiq, 2016).

Dalam kajian tentang ekstradisi ditegaskan bahwa penandatanganan perjanjian internasional tidak serta merta bermakna pengikatan; diperlukan pengesahan agar perjanjian dapat mengikat, dan perjanjian internasional "tidak dapat mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan" (Mathovani, 2022). Dalam konteks Indonesia, juga ditegaskan adanya dasar konstitusional bagi ratifikasi melalui Pasal 11 UUD 1945 (Abdurofiq, 2016), sementara undang-undang perjanjian internasional menekankan bahwa pembuatan perjanjian harus berpedoman pada kepentingan nasional, prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, serta memperhatikan hukum nasional dan internasional (Sinaga & Claudia, 2022).

Rangkaian penjelasan ini penting bagi topik perjanjian multilateral menurut hukum Islam karena menunjukkan bahwa "kesahihan otoritas" (syarat fiqh siyasah) tidak hanya soal legitimasi politik-etik, tetapi juga berkaitan dengan prosedur legal-formal negara modern dalam menyatakan persetujuan terikat (Mawardi, 2002; Sinaga & Claudia, 2022).

Di sisi lain, kajian politik ratifikasi menunjukkan bahwa perjanjian internasional dapat didesain sedemikian rupa sehingga berimplikasi pada kewajiban negara peserta untuk mentransformasikan ketentuannya ke dalam hukum nasional (Abdurofiq, 2016). Ini krusial untuk perjanjian multilateral law-making, karena perubahan domestik yang dituntut perjanjian dapat menjadi titik gesekan dengan norma syariah yang hidup dalam masyarakat (Abdurofiq, 2016; Muhammadin, 2023). Pada titik ini, literatur mengusulkan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai jembatan antara hukum nasional dan hukum internasional, khususnya ketika terjadi persinggungan di pengadilan nasional terkait perjanjian internasional yang telah diratifikasi (Putra, 2020). Dengan demikian, ratifikasi dalam negara modern dapat dibaca sebagai mekanisme "otorisasi" dan "internalisasi" kewajiban multilateral yang harus dikawal agar konsisten dengan prinsip maslahah dan batas syariah (Abdurofiq, 2016; Nurjihad, 2013; Putra, 2020).

________________________________________

7. Reservasi dalam Perjanjian Multilateral dan Problematika "Pengecualian" terhadap Pasal-Pasal Tertentu

Salah satu karakter penting perjanjian multilateral adalah adanya kemungkinan pengecualian terhadap sebagian pasal (reservation). Dalam terminologi hukum perjanjian internasional, reservasi dijelaskan sebagai pengecualian terhadap sebagian pasal yang dapat dilakukan dalam perjanjian multilateral sepanjang tidak dilarang oleh perjanjian tersebut dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian (Muhammadin, 2023).

Dalam perspektif pembacaan syariah, fakta adanya mekanisme reservasi relevan sebagai instrumen mitigasi terhadap potensi gesekan antara kewajiban multilateral dan norma syariah, meskipun penilaian atas boleh-tidaknya reservasi itu sendiri tetap mengikuti aturan perjanjian yang bersangkutan (misalnya larangan reservasi tertentu) (Muhammadin, 2023). Pada tataran kebijakan, hal ini berkorelasi dengan dorongan agar otoritas ulama dapat terlibat memberikan nasihat kepada pemerintah dalam proses treaty-making, sehingga pilihan bergabung/menolak atau bergabung dengan reservasi dapat dipertimbangkan secara lebih matang dalam kerangka usul fiqh dan worldview Islam (Muhammadin, 2023).

Namun demikian, mekanisme reservasi tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Jika suatu perjanjian multilateral berkarakter law-making dan menetapkan kerangka universal tertentu, maka reservasi yang terlalu luas bisa dianggap bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri—sehingga tidak sah menurut hukum perjanjian internasional—dan ini dapat menempatkan negara dalam posisi sulit: antara kepatuhan internasional dan konsistensi syariah (Muhammadin, 2023). Karena itu, pendekatan yang ditawarkan bukan sekadar teknis reservasi, melainkan juga penguatan kerangka penilaian berbasis maqāṣid untuk menimbang kemaslahatan, potensi mafsadah, serta strategi keterlibatan dalam pembentukan norma internasional (Nurjihad, 2013; Putra, 2020).

________________________________________

8. Kemaslahatan (Maslahah) dan Maqāṣid Al-Syarī'ah sebagai Parameter Substantif dalam Menilai Perjanjian Multilateral

Literatur filsafat hukum kontrak syariah menegaskan bahwa keadilan dan kemaslahatan merupakan tujuan yang dikehendaki dalam perspektif hukum Islam, dan konsep penting yang menegaskan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia adalah maqāṣid al-syarī'ah (Nurjihad, 2013). Pada ranah yang lebih luas, pembahasan maqāṣid juga diletakkan sebagai pendekatan holistik untuk meningkatkan kemaslahatan (mashlahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam konteks sosial-politik (Nurkhoiron, 2021).

Relevansi langsungnya bagi perjanjian multilateral adalah: perjanjian multilateral sering dirancang untuk mengatur masalah global yang kompleks (perdagangan, HAM, diplomasi, kejahatan transnasional), sehingga penilaian syariah terhadapnya tidak cukup berhenti pada formalitas "ada kesepakatan," tetapi perlu menguji tujuan, dampak, dan konsistensi dengan nilai-nilai keadilan serta perlindungan kemanusiaan (Muhammadin, 2023; Nurjihad, 2013; Nurkhoiron, 2021). Sejalan dengan itu, gagasan maslahah juga dibahas sebagai prinsip yang menyerupai "public policy" dalam tradisi Barat, sehingga dapat berfungsi sebagai perangkat dialog antara hukum Islam dan norma internasional (misalnya HAM internasional) untuk mencapai pemahaman bersama (Mubarok & Dinyati, 2023). Dengan demikian, maslahah dan maqāṣid dapat dipahami sebagai perangkat evaluatif untuk menilai apakah komitmen multilateral tertentu memperkuat atau justru melemahkan tujuan syariah (Mubarok & Dinyati, 2023; Nurjihad, 2013).

Dalam konteks tata hukum Indonesia, terdapat pula usulan agar lima asas maqāṣid syariah dimasukkan dalam pengaturan tentang kedudukan perjanjian internasional di sistem hukum nasional sebagai jembatan ketika terjadi persinggungan antara hukum nasional dan hukum internasional (khususnya perjanjian internasional yang diratifikasi) (Putra, 2020). Usulan ini menunjukkan bahwa parameter syariah dapat dioperasionalkan bukan hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai pedoman legislasi dan pedoman yudisial ketika mengelola dampak perjanjian multilateral di tingkat domestik (Putra, 2020; Sinaga & Claudia, 2022). Dengan kata lain, perjanjian multilateral menurut hukum Islam—dalam pembacaan kontemporer—bukan semata "boleh/tidak," melainkan "bagaimana menstrukturkan keterlibatan" agar tujuan kemaslahatan terjaga ketika negara memasuki rezim multilateral yang kompleks (Muhammadin, 2023; Nurjihad, 2013; Putra, 2020).

________________________________________

9. Perjanjian Multilateral sebagai Sumber Kewajiban dan Penyelesaian Sengketa: Ṣulḥ, Taḥkīm, dan Litigasi serta Keterkaitan dengan Rezim Internasional

Islam mengenal mekanisme penyelesaian sengketa yang beragam, antara lain perdamaian (ṣulḥ/ishlāh), arbitrase (taḥkīm), dan litigasi melalui kekuasaan kehakiman (wilāyat al-qaḍā') (Saidurrahman, 2014). Bahkan dalam pembahasan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, ditegaskan kembali bahwa tradisi Islam klasik mengenal tiga mekanisme tersebut, dan konsep ṣulḥ dipahami sebagai suatu jenis akad untuk mengakhiri sengketa (Saidurrahman, 2014).

Kajian tentang arbitrase menegaskan bahwa arbitrase dalam hukum Islam disebut tahkim, yakni pengangkatan seorang wasit oleh para pihak yang bersengketa guna menyelesaikan perkara secara damai, dan mekanisme ini dipandang memiliki landasan dalam tradisi Islam (Hasanah, 2021). Lebih lanjut, kajian lain menegaskan bahwa arbitrase dalam Islam telah diakui dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma', serta pembentukan lembaga arbitrase nasional maupun internasional adalah boleh sepanjang tidak memuat unsur yang dilarang agama dan putusannya tidak bertentangan dengan hukum agama (Astiti et al., 2021).

Keterkaitan dengan perjanjian multilateral muncul pada level pengakuan dan pelaksanaan putusan sengketa lintas negara. Dalam konteks Indonesia, disebutkan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui dan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia jika memenuhi syarat, termasuk bahwa putusan dijatuhkan di negara yang dengan Indonesia terikat perjanjian (bilateral atau multilateral) tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional (Hasanah, 2021). Pembahasan lain dalam konteks sengketa dagang menegaskan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan jika negara-negara terikat pada perjanjian bilateral atau multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa dagang/komersial (Hadad et al., 2020). Dengan demikian, perjanjian multilateral (atau bilateral) bukan hanya instrumen pembentuk kewajiban substantif, melainkan juga infrastruktur legal bagi efektivitas penyelesaian sengketa lintas batas; hal ini beririsan dengan kebutuhan agar mekanisme penyelesaian sengketa tetap sejalan dengan prinsip syariah ketika sengketa menyangkut hubungan hukum berbasis syariah (Astiti et al., 2021; Hasanah, 2021).

________________________________________

10. Contoh dan Konteks Kontemporer: Bagaimana Perjanjian Multilateral Berinteraksi dengan Nilai-Nilai Islam

Dalam praktik modern, perjanjian multilateral sering digunakan untuk membentuk norma "universal" dan salah satu contoh yang disebutkan adalah Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1961 serta perjanjian-perjanjian terkait HAM (Muhammadin, 2023). Dalam isu diplomasi, pembahasan Konvensi Wina 1961 (diplomatik) menunjukkan bahwa dalam perspektif siyasah dauliyyah diplomat yang diutus ke wilayah Islam berhak memperoleh status aman yang dilindungi (harta dan darahnya) berdasarkan perjanjian keamanan (akad aman) oleh penguasa Islam selama bertugas, dan perlindungan terhadap duta juga dipandang bersandar pada prinsip mashlahat serta perintah Nabi (Wulan, 2019).

Contoh ini memperlihatkan dua hal: pertama, adanya irisan nilai antara rezim multilateral diplomatik dan konsep perlindungan duta dalam siyasah dauliyyah; kedua, bahwa legitimasi syariah dapat diekspresikan melalui kerangka "akad" dan mashlahat yang sejalan dengan kebutuhan perlindungan diplomatik modern (Darwis, 2013; Wulan, 2019). Pada level historiografi hukum internasional, juga ditekankan bahwa pengaruh Islam dalam perkembangan hukum internasional dapat dilihat di bidang diplomatik-konsuler, HAM, hukum perang, serta hukum penyelesaian sengketa dan perdamaian, sehingga klaim bahwa hukum internasional sepenuhnya warisan Eropa dianggap tidak tepat (Aqimuddin, 2016).

Dalam rezim perdagangan internasional, Indonesia terikat pada WTO sehingga putusan Dispute Settlement Body (DSB) memiliki daya ikat bagi negara Indonesia karena Indonesia merupakan bagian dari WTO (Hadad et al., 2020). Dalam konteks ini, diskursus "jaminan produk halal" dipetakan melalui instrumen hukum WTO: Pasal XX GATT 1994 menyediakan pengecualian umum (termasuk perlindungan moral publik), dan konsep perlindungan moral publik telah ditafsirkan oleh Panel dan Appellate Body dalam sejumlah kasus; pembahasan juga menegaskan bahwa UU Jaminan Produk Halal lahir berdasarkan nilai-nilai syariah yang hidup dalam masyarakat Muslim Indonesia dan dapat diposisikan sebagai perlindungan moral publik (Nugraha et al., 2022). Sementara itu, pada level regional, kerja sama sertifikasi halal dalam kerangka MEA/ASEAN dipandang dapat dilakukan melalui perjanjian multilateral antarnegara ASEAN yang memuat keseragaman parameter penilaian produk halal, termasuk keseragaman persyaratan, label, dan registrasi (Yuanitasari & Muchtar, 2021).

Ketiga sumber ini menunjukkan bahwa keterikatan pada perjanjian multilateral (WTO/GATT atau perjanjian regional ASEAN) dapat dikelola melalui argumentasi normatif yang mengaitkan nilai syariah (halal sebagai moral publik) dengan justifikasi yang diakui dalam rezim multilateral perdagangan (Hadad et al., 2020; Nugraha et al., 2022; Yuanitasari & Muchtar, 2021).

Dalam isu pemberantasan korupsi, Indonesia menandatangani Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) 2003 dan ratifikasi dipahami sebagai upaya konstruksi identitas Indonesia dalam konteks "good governance" (Abdurofiq, 2016). Pada sisi lain, dibahas pula bahwa konsekuensi ratifikasi perjanjian internasional adalah kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian demi tercapai maksud dan tujuan perjanjian tersebut, kecuali ada syarat tertentu yang diajukan dalam peratifikasian (Rinaldo & Pradikta, 2021). Contoh ini penting bagi pembahasan perjanjian multilateral menurut hukum Islam karena memperlihatkan bagaimana komitmen multilateral mendorong transformasi hukum nasional, dan pada saat yang sama menuntut perangkat penilaian syariah (misalnya maslahah) untuk menilai bagaimana norma internasional diterjemahkan ke sistem hukum domestik tanpa menimbulkan ketegangan nilai (Abdurofiq, 2016; Mubarok & Dinyati, 2023; Putra, 2020; Rinaldo & Pradikta, 2021).

Dalam isu kejahatan transnasional lain, kajian ekstradisi menegaskan bahwa kebutuhan perjanjian ekstradisi meningkat seiring maraknya kejahatan lintas batas, dan bentuk pengaturan ekstradisi dapat berupa perjanjian bilateral, regional, multilateral (Mathovani, 2022). Kajian bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) juga menyatakan bahwa konsep bantuan timbal balik muncul melalui perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral, dan salah satu kategori agar permintaan bantuan diterima adalah adanya perjanjian bilateral/multilateral (selain resiprositas dan double criminality) (Firdaus, 2017). Dengan demikian, perjanjian multilateral bukan hanya fenomena ekonomi atau HAM, tetapi juga perangkat kerja sama penegakan hukum lintas negara yang, dari perspektif siyasah dauliyyah, dapat dibaca dalam kerangka menjaga kemaslahatan dan keamanan publik (Mawardi, 2002; Seha et al., 2022).

________________________________________

11. Tantangan Utama: Potensi Gesekan Syariah–Hukum Internasional dan Kebutuhan Keterlibatan Otoritas Keagamaan

Kajian tentang hukum internasional menegaskan bahwa terdapat banyak potensi ketidakcocokan (incompatibilities) antara hukum internasional dan syariah yang dapat merugikan masyarakat, namun juga dapat menjadi ruang dakwah ilmiah untuk menawarkan solusi syariah bagi problem dunia (Muhammadin, 2023). Pada saat yang sama, disebutkan bahwa hukum internasional modern cenderung mengarah pada "proses konstitutif" yang membentuk tata hukum yang menaungi masyarakat internasional, dan perkembangan ini belum selalu dipertimbangkan memadai oleh penulis fiqh al-siyar kontemporer (Muhammadin, 2023).

Di sisi lain, kajian tentang Islam sebagai sumber hukum internasional menyatakan bahwa perkembangan hukum internasional kontemporer dibentuk oleh beragam pengaruh (filsafat, politik, ekonomi, budaya, agama), sehingga hukum internasional tidak netral, dan Islam termasuk salah satu pengaruh non-Eropa yang dapat dilacak kontribusinya pada beberapa bidang (Aqimuddin, 2016). Kedua pandangan ini memberi nuansa: (i) terdapat ruang kontribusi Islam terhadap hukum internasional, tetapi (ii) perkembangan perjanjian multilateral (terutama yang law-making) juga dapat menimbulkan gesekan nilai, sehingga diperlukan perangkat analisis syariah yang sadar terhadap dinamika institusional dan normatif hukum internasional (Aqimuddin, 2016; Muhammadin, 2023).

Karena itu, salah satu rekomendasi kebijakan yang muncul adalah urgensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil peran aktif dalam menasihati pemerintah terkait partisipasi Indonesia dalam hukum internasional, khususnya dalam treaty-making (Muhammadin, 2023). Rekomendasi ini memperlihatkan bahwa "perjanjian multilateral menurut hukum Islam" tidak cukup dipahami sebagai wacana teoretik, tetapi menuntut tata kelola institusional: ulama (melalui otoritas yang diakui) perlu hadir dalam proses pembuatan dan penilaian perjanjian multilateral agar prinsip syariah dan kemaslahatan publik terjaga dalam keterikatan internasional yang makin luas (Muhammadin, 2023; Putra, 2020). Usulan penguatan maqāṣid dalam regulasi perjanjian internasional juga bergerak dalam arah yang sama: menyediakan "patokan" normatif ketika terjadi persinggungan antara hukum nasional dan perjanjian internasional yang diratifikasi (Putra, 2020).

________________________________________

12. Penutup

Berdasarkan sintesis referensi di atas, "perjanjian multilateral menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai keterlibatan negara (termasuk negara mayoritas Muslim) dalam perjanjian antarnegara yang melibatkan banyak pihak, yang secara syar'i dipandang dapat sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat otoritas (kewenangan representasi), kerelaan (consent), dan tidak bertentangan dengan prinsip Islam; pemenuhannya dipandang wajib selama perjanjian sah dan tidak terjadi pengkhianatan terhadap isi perjanjian (Darwis, 2013; Mawardi, 2002).

Kompleksitas perjanjian multilateral kontemporer—terutama yang bersifat law-making dan berambisi universal—menyebabkan kebutuhan akan perangkat penilaian berbasis maqāṣid al-syarī'ah/maslahah serta tata kelola institusional (misalnya peran MUI dalam memberi nasihat treaty-making) menjadi semakin penting agar komitmen internasional tidak merusak nilai syariah dan kemaslahatan masyarakat (Muhammadin, 2023; Nurjihad, 2013; Putra, 2020).

Contoh di bidang diplomatik, perdagangan (WTO/GATT dan kebijakan halal), antikorupsi (UNCAC), serta kerja sama penegakan hukum (ekstradisi/MLA) menunjukkan bahwa perjanjian multilateral bukan sekadar fenomena legal-formal, melainkan arena pertemuan antara norma internasional dan nilai-nilai syariah yang memerlukan pembacaan kritis, prosedur pengikatan yang sah, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak bertentangan dengan prinsip agama (Firdaus, 2017; Hadad et al., 2020; Hasanah, 2021; Mathovani, 2022; Nugraha et al., 2022; Wulan, 2019; Yuanitasari & Muchtar, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdurofiq, A. (2016). Politik hukum ratifikasi konvensi PBB anti korupsi di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 4(2). https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4099

Aqimuddin, E. A. (2016). Islam sebagai sumber hukum internasional. Masalah-Masalah Hukum, 45(4), 318. https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.318-325

Astiti, N. N. A., Rahman, G., & Ibtisamah, S. N. (2021). The position of arbitration in dispute resolution of Islamic financial institutions. Jurnal Al-Qardh, 6(2), 76–83. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461

Darwis, R. (2013). Transformasi hukum Islam dalam bentuk al-Qânûn al-Duwalî. Ahkam Jurnal Ilmu Syariah, 13(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.939

Firdaus, F. (2017). Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 351–371. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-371

Hadad, A. F., Hasanudin, H., & Rahmatullah, I. (2020). Barrier to entry dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menurut putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 tentang kasus impor daging ayam dan olahan daging ayam oleh Brazil. Journal of Legal Research, 2(1), 63–88. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.18204

Hasanah, U. (2021). Peran arbitrase di bank syariah dalam penyelesaian sengketa. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 4(2), 196. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i2.10697

Mathovani, S. A. (2022). Pelaksanaan kerja sama ekstradisi politik luar negeri Indonesia dalam meningkatkan sistem kekebalan hukum di kawasan ASEAN. Constitution Journal, 1(1), 79–106. https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.10

Mawardi, M. (2002). Dar al-salam dan dar al-kuffar dalam konsepsi hubungan antarnegara. Millah Journal of Religious Studies, 2(1), 128–145. https://doi.org/10.20885/millah.vol2.iss1.art9

Mubarok, M. A., & Dinyati, D. V. (2023). Hukum Islam dan HAM: Tinjauan hukum poligami dan kesetaraan hak dalam perkawinan. An-Nawa Jurnal Studi Islam, 5(1), 47–58. https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.600

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia membersamai pemerintah dalam hukum internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Muzalifah, M. (2018). Studi Al-Qur'an tentang perjanjian perdagangan lintas batas pemerintah Indonesia–Malaysia. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(2), 261–282. https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.590

N, T. R. Z. (2017). Konsepsi perlindungan anak dari tindakan eksploitasi seksual komersial anak pada hukum internasional dan penerapannya dalam hukum nasional. https://doi.org/10.31219/osf.io/72wxp

Nugraha, L. G., Nurbani, E. S., & Pitaloka, D. (2022). Analisis perlindungan moral publik atas penjaminan produk halal berdasarkan Pasal XX (a) GATT 1994. Jurnal Risalah Kenotariatan, 3(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.70

Nurjihad, N. (2013). Filosofi larangan bunga dalam kontrak syariah. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20(3), 440–459. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss3.art6

Nurkhoiron, M. (2021). Minoritas versus minoritas: Masalah minoritas dalam perspektif HAM. J. Hak Asasi Mns., 10(10), 83–108. https://doi.org/10.58823/jham.v10i10.83

Putra, S. G. M. S. R. (2020). Hukum internasional di pengadilan nasional (suatu tawaran gagasan awal untuk rekonstruksi praktik di Indonesia). Prosiding Seminar Nasional Pakar. https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6881

Rabbani, D. R. S. (2021). Critical study of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis of the implementation of international trade policies in Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 2(1), 14–39. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i1.2

Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis fiqh siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan tentang trading in influence dalam hukum positif di Indonesia. As-Siyasi Journal of Constitutional Law, 1(1), 63–84. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955

Saidurrahman, S. (2014). Perjanjian syariah pada lembaga keuangan syariah. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 6(2), 344. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.6.2.344-360

Seha, Jumat, G., & Hidayatullah, M. S. (2022). Tinjauan fiqh siyasah terhadap pembatalan keberangkatan jemaah haji. Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 1–26. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i1.38

Sinaga, E. M. C., & Claudia, G. P. (2022). Pembaruan sistem hukum nasional terkait pengesahan perjanjian internasional dalam perlindungan hak konstitusional. Jurnal Konstitusi, 18(3), 677. https://doi.org/10.31078/jk1839

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Yuanitasari, D., & Muchtar, H. N. (2021). Potensi sertifikasi halal dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Asy-Syari'ah, 22(2), 197–218. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.8347