01630 - Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia: Pengaturan Harta, Batas Syariah, dan Kemaslahatan Keluarga

Marriage Agreement in the Perspective of Islamic Law in Indonesia: Property Arrangement, Sharia Boundaries, and Family Welfare

Abstrak

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum muamalah yang memberikan ruang bagi pasangan suami–istri untuk menata kedudukan harta dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan tertulis. Artikel ini bertujuan mengkaji perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan fokus pada pengaturan harta, batas-batas syariah yang berlaku, serta dimensi kemaslahatan yang menjadi landasan kebolehannya. Metode yang digunakan adalah kajian normatif-konseptual berbasis analisis literatur hukum keluarga Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa KHI mengakomodasi dua opsi utama dalam perjanjian perkawinan terkait harta, yaitu pemisahan harta dan percampuran/persatuan harta, dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak menghapus kewajiban nafkah suami. Perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian hingga selama perkawinan berlangsung, namun menuntut kehati-hatian agar tidak merugikan pihak ketiga. Secara konseptual, perjanjian perkawinan dapat dipahami sebagai sarana menjaga harta (hifz al-māl) dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, sekaligus sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penertiban hubungan hukum harta keluarga dalam jangka panjang.

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, harta perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, pemisahan harta, kemaslahatan.

________________________________________

Abstract

A marriage agreement is a legal instrument within the domain of muamalah that provides space for married couples to organize the position of marital property based on written consent. This article aims to examine marriage agreements from the perspective of Islamic law in Indonesia, particularly as regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), focusing on property arrangement, applicable sharia boundaries, and the dimension of maslahah that forms the basis of its permissibility. The method employed is a normative-conceptual study based on an analysis of Islamic family law literature. The findings indicate that KHI accommodates two main options in marriage agreements concerning property, namely property separation and property union/mixing, on the condition that they do not contradict Islamic teachings and do not eliminate the husband's obligation to provide nafkah. Legal developments through the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 extended the period for making agreements throughout the duration of the marriage, yet demand careful consideration so as not to harm third parties. Conceptually, the marriage agreement can be understood as a means of protecting property (hifz al-māl) within the framework of maqāṣid al-sharī'ah, as well as an instrument for preventing disputes and organizing the long-term legal relationship of family property.

Keywords: Marriage agreement, marital property, Compilation of Islamic Law, property separation, maslahah.

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, perjanjian perkawinan dipahami sebagai kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami–istri (atau oleh suami–istri) untuk mengatur konsekuensi perkawinan, terutama terkait kedudukan harta kekayaan, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang berlaku (Asyatama & Ridwan, 2021; Masri & Wahyuni, 2021). Kerangka normatif yang paling sering dijadikan rujukan untuk umat Islam adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan perjanjian perkawinan dalam Bab VII (Pasal 45 dan seterusnya) serta mengaitkannya dengan pengaturan harta dalam perkawinan (Asyatama & Ridwan, 2021; A'yun & Hidayatullah, 2023). Karena isu harta merupakan konsekuensi hukum penting dari perkawinan—baik selama perkawinan berlangsung maupun ketika perkawinan putus—perjanjian perkawinan dalam praktik sering diarahkan pada pilihan "pemisahan harta" atau "percampuran/persatuan harta" (dengan ragam batasannya) agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas, termasuk dalam relasinya dengan pihak ketiga (Ahyani, 2018; A'yun & Hidayatullah, 2023).

Di sisi lain, literatur yang membahas hukum Islam juga menegaskan bahwa prinsip dasar kepemilikan dalam hukum Islam bersifat individual: harta suami adalah milik suami dan harta istri adalah milik istri, sehingga perkawinan pada dasarnya tidak otomatis mencampurkan harta keduanya (Handoko, 2020; Masri & Wahyuni, 2021). Namun, hukum positif Islam di Indonesia melalui KHI tetap mengakomodasi adanya "harta bersama" di samping "harta milik masing-masing" (Masri & Wahyuni, 2021; Pratitis & Rehulina, 2023). Ketegangan konseptual ini menjadi salah satu alasan penting mengapa perjanjian perkawinan (khususnya tentang harta) menjadi instrumen untuk memperjelas apakah pasangan memilih tetap pada prinsip terpisahnya harta, atau justru menyepakati bentuk percampuran tertentu melalui mekanisme kesepakatan yang diakui (A'yun & Hidayatullah, 2023; Handoko, 2020).

________________________________________

2. Landasan Konseptual Harta Perkawinan dalam Hukum Islam: Individualitas Harta dan Ruang Kesepakatan

Sejumlah kajian menekankan bahwa nash Al-Qur'an dan Hadis tidak membahas secara tegas konsep "harta bersama" dalam perkawinan sebagaimana dikenal dalam beberapa sistem hukum modern, dan dalam tradisi fikih klasik cenderung dikenal prinsip pemisahan harta (separate property) (Handoko, 2020; Pratitis & Rehulina, 2023; Zahri, 2022). Kritik terhadap KHI bahkan menegaskan bahwa "kitab fikih tidak mengenal adanya percampuran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan" dan bahwa kepemilikan harta hasil usaha pada dasarnya adalah milik pribadi pihak yang mengusahakan, sehingga peralihan harta pribadi menjadi "milik bersama" tidak terjadi hanya karena akad nikah, melainkan memerlukan ikhtiar melalui akad/arrangement baru seperti syirkah atau perjanjian perkawinan (Handoko, 2020). Dengan demikian, secara konseptual, perjanjian perkawinan dapat diposisikan sebagai sarana "akad pengaturan" dalam ranah muamalah untuk menetapkan desain kepemilikan dan pengelolaan harta yang dipilih oleh pasangan (Handoko, 2020; Nafi & Solehah, 2020).

Walaupun demikian, sejumlah penulis juga menunjukkan bahwa dalam diskursus hukum keluarga Islam di Indonesia, terminologi "harta bersama" sering dipahami melalui padanan konsep syirkah (kemitraan) dalam fikih muamalah, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit oleh nash (Yunanto, 2018; Zahri, 2022). Pada titik ini, perjanjian perkawinan menjadi mekanisme penting: jika pasangan menghendaki agar harta tertentu diperlakukan sebagai "hasil kerja bersama" atau "harta bersama" (dengan skema pembagian/pengecualian tertentu), maka hal itu ditempuh melalui kesepakatan yang diformulasikan dalam perjanjian perkawinan dan disahkan sesuai prosedur yang diakui (A'yun & Hidayatullah, 2023; Handoko, 2020). Pandangan lain menegaskan bahwa hukum Islam memberikan kelonggaran bagi suami–istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya mengikat secara hukum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku (Ginting et al., 2023; Nafi & Solehah, 2020).

________________________________________

3. Perjanjian Perkawinan dalam KHI: Bentuk dan Ruang Lingkup Pengaturan Harta

KHI memberikan dasar normatif yang tegas bahwa "kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan" dan menyatakan bentuknya meliputi taklik talak serta "perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam" (Asyatama & Ridwan, 2021; Waha, 2013). Dengan formulasi ini, KHI menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak semata-mata identik dengan urusan harta, tetapi untuk tujuan topik ini, bagian yang paling relevan adalah pengaturan kedudukan harta yang dijabarkan lebih rinci dalam Pasal 47–49 KHI (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian lain menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam KHI memang membuka ruang perjanjian "lain" di luar taklik talak, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga klausul-klausul harta dapat disusun sesuai kebutuhan para pihak (dengan batasan syariah) (Asyatama & Ridwan, 2021; Waha, 2013).

Secara lebih spesifik, KHI (sebagaimana dikutip dan dianalisis dalam berbagai kajian) menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tentang harta dilakukan secara tertulis, dapat mencakup percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing pihak, dan semuanya dibatasi oleh syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Selain itu, KHI juga memberi ruang agar perjanjian menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik terhadap harta pribadi maupun harta bersama/harta syarikat (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Dalam kerangka ini, perjanjian perkawinan bukan sekadar "memisah" atau "mencampur", melainkan dapat pula mengatur aspek kewenangan bertindak atas harta tertentu, termasuk untuk menjaminkan harta, selama tetap sejalan dengan norma Islam yang dirujuk KHI (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022).

________________________________________

4. Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan: Makna, Batas, dan Konsekuensi Syariah

KHI secara eksplisit menempatkan pemisahan harta sebagai opsi pengaturan yang sah, namun menegaskan batas etis-syar'i yang penting: pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Sejumlah penulis menekankan kembali prinsip ini sebagai bentuk keseimbangan (balance) antara otonomi berkontrak (untuk menentukan rezim harta) dan prinsip kewajiban nafkah suami, sehingga perjanjian pemisahan harta tidak dapat dijadikan alasan untuk meniadakan tanggung jawab suami dalam pembiayaan rumah tangga (Asyatama & Ridwan, 2021; Zuhairoh et al., 2022). Dengan demikian, pemisahan harta dalam perspektif KHI adalah pemisahan pada level kepemilikan/pengelolaan harta, bukan pemisahan pada level kewajiban dasar suami yang tetap melekat (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022).

Lebih jauh, beberapa kajian menempatkan kebolehan pemisahan harta ini dalam ranah muamalah yang pada dasarnya menganut prinsip kebolehan (mubah), yakni para pihak bebas menentukan pengaturan sepanjang tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (Meirina, 2023; Nafi & Solehah, 2020). Karena itu, perjanjian pemisahan harta dipandang boleh sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan para pihak, misalnya agar jelas pembedaan harta bawaan/pribadi dan harta yang diperoleh selama perkawinan, terutama untuk mengantisipasi konflik ketika terjadi perceraian atau peristiwa hukum lain (A'yun & Hidayatullah, 2023; Meirina, 2023). Dalam perspektif kemaslahatan, perjanjian mengenai harta juga dipahami sebagai upaya menjaga harta (hifz al-māl) dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, yakni memastikan harta dikelola secara tertib, aman, dan tidak menimbulkan mudarat bagi keluarga (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022).

________________________________________

5. Percampuran/Persatuan Harta (atau Persatuan Terbatas) melalui Perjanjian Perkawinan

Selain pemisahan, KHI juga membuka kemungkinan percampuran harta pribadi. Kajian yang mengutip Pasal 49 KHI menegaskan bahwa percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Artinya, apabila pasangan menghendaki persatuan/percampuran, KHI menyediakan mekanisme normatif untuk menyatakannya secara tegas dalam perjanjian tertulis, sehingga status harta tidak dibiarkan "kabur" dan dapat dibuktikan ketika diperlukan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Kerangka ini juga menunjukkan bahwa "persatuan harta" dalam KHI bukan konsekuensi otomatis akad nikah, melainkan konsekuensi pilihan para pihak melalui perjanjian, sejalan dengan kritik fikih yang menolak otomatisasi percampuran tanpa akad tambahan/ikhtiar (A'yun & Hidayatullah, 2023; Handoko, 2020).

Di level konseptual, sejumlah literatur mengaitkan percampuran/persatuan tersebut dengan konstruksi syirkah (kemitraan) sebagai pendekatan untuk memahami "harta bersama" dalam praktik, sekalipun nash tidak merumuskan secara eksplisit (Yunanto, 2018; Zahri, 2022). Dalam konteks Indonesia, di mana KHI juga mengakui eksistensi harta bersama (tanpa menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing), perjanjian perkawinan menjadi sarana kunci untuk menentukan "sejauh mana" percampuran dilakukan, harta apa yang dicampur, dan harta apa yang tetap menjadi milik individual (A'yun & Hidayatullah, 2023; Pratitis & Rehulina, 2023). Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai "peta normatif" yang menegaskan pilihan pasangan: mempertahankan pemisahan, membentuk persatuan menyeluruh, atau membentuk persatuan terbatas sesuai klausul yang disepakati dan disahkan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Handoko, 2020).

________________________________________

6. Kedudukan Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen yang Mengikat dan Syarat Batasannya

Sejumlah kajian menegaskan bahwa isi perjanjian perkawinan harus tunduk pada pembatasan umum: tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan, baik dalam rujukan Undang-Undang Perkawinan maupun dalam penekanan KHI tentang larangan bertentangan dengan ajaran Islam (Ahyani, 2018; Sopiyan, 2023). Dalam konteks umat Islam, batas "tidak melanggar agama" dipahami sebagai tidak bertentangan dengan syariat Islam, termasuk prinsip kewajiban nafkah suami, larangan klausul yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan kepatuhan pada norma kesusilaan serta ketertiban umum (Sopiyan, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Dengan demikian, meskipun KHI membuka ruang "perjanjian lain" selain taklik talak, kebebasan itu bukan tanpa batas, karena dibingkai oleh norma agama dan norma hukum yang berlaku (Asyatama & Ridwan, 2021; Sopiyan, 2023).

Dalam literatur yang membandingkan rezim hukum, juga ditegaskan bahwa di Indonesia terdapat pluralisme pengaturan harta perkawinan, dan perjanjian perkawinan diposisikan untuk menyimpangi atau mengatur secara berbeda dari ketentuan umum tentang harta, asalkan tidak menyimpang dari batas yang ditetapkan (Ginting et al., 2023; Murniati, 2018). Karena itu, klausul pemisahan atau persatuan harta yang dipilih pasangan harus dirumuskan secara jelas agar dapat menimbulkan kepastian hukum bagi suami–istri dan dapat difungsikan sebagai alat bukti ketika timbul sengketa (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Pada titik ini, perjanjian perkawinan dipahami bukan sebagai "antisipasi perceraian" semata, tetapi sebagai instrumen penataan muamalah keluarga agar hak dan kewajiban harta tidak menjadi sumber sengketa yang berkepanjangan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022).

________________________________________

7. Aspek Formil: Tertulis, Pengesahan, dan Publisitas (Keterikatan terhadap Pihak Ketiga)

Kajian-kajian tentang perjanjian perkawinan di Indonesia menegaskan pentingnya aspek formal: perjanjian dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, serta pencatatannya relevan agar perjanjian memiliki daya ikat dalam relasi dengan pihak ketiga yang berkepentingan (Ahyani, 2018; Setiawan, 2022). Untuk pasangan beragama Islam, pencatatan dan administrasi perjanjian perkawinan dikaitkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi non-Islam pada Kantor Catatan Sipil, sebagai bagian dari mekanisme publisitas agar perjanjian tidak hanya mengikat internal suami–istri (Herniati & Kalman, 2021; Setiawan, 2022). Literatur juga menggarisbawahi bahwa pencatatan/pengesahan ini penting karena suami–istri selama perkawinan dapat melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, sehingga pihak ketiga memerlukan kepastian apakah harta tertentu merupakan harta bersama atau harta pribadi berdasarkan perjanjian (Herniati & Kalman, 2021; Melinda & Sakirman, 2023).

Dalam diskursus yang lebih spesifik tentang post-nuptial agreement (perjanjian yang dibuat dalam masa perkawinan), isu publisitas bahkan dipandang krusial karena dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pihak ketiga terkait komposisi harta suami–istri (Melinda & Sakirman, 2023). Karena itu, prinsip keterbukaan (publisitas) dipahami sebagai prasyarat penting agar konsepsi pemisahan/persatuan harta yang disepakati tidak merugikan pihak ketiga dan tetap berada dalam kerangka perlindungan hukum yang wajar (Melinda & Sakirman, 2023; Utami & Jamilah, 2023). Dengan demikian, dari sudut fungsional, aspek formil perjanjian—tertulis, disahkan, dicatat—berkelindan langsung dengan perlindungan pihak ketiga dan pencegahan sengketa harta di kemudian hari (Melinda & Sakirman, 2023; Setiawan, 2022).

________________________________________

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Perluasan Waktu Pembuatan Perjanjian: Relevansi bagi Umat Islam

Perkembangan penting dalam hukum nasional adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menafsirkan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sehingga perjanjian dapat dibuat "sepanjang perkawinan masih berlangsung" (tidak lagi terbatas sebelum/ketika perkawinan) (Febrianty et al., 2024; Widanarti, 2020). Beberapa kajian menyebut putusan ini membawa perspektif baru dan diimplementasikan melalui pengaturan teknis pencatatan/pelaporan (melalui surat edaran institusi terkait) bagi yang beragama Islam dan yang non-Islam (Widanarti, 2020). Di tingkat konseptual, putusan tersebut juga dipandang sebagai langkah progresif untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia, sehingga pasangan yang baru merasakan kebutuhan perjanjian setelah menikah tetap memiliki akses untuk membuatnya (Ahyani, 2018; Alimuddin & Muhammadong, 2023).

Namun, literatur juga mencatat adanya problem dan kekhawatiran: perluasan waktu pembuatan perjanjian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memunculkan risiko kerugian bagi pihak ketiga apabila perubahan rezim harta (misalnya dari harta bersama menjadi harta terpisah) terjadi setelah hubungan-hubungan hukum tertentu sudah berjalan (Febrianty et al., 2024; Utami & Jamilah, 2023). Kajian yang menyoroti posisi pihak ketiga menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dan telah disahkan dapat berdampak pada status harta dan berlaku bagi pihak ketiga, tetapi perjanjian tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga (Melinda & Sakirman, 2023; Utami & Jamilah, 2023). Karena itu, dalam konteks umat Islam, keterpaduan antara KHI (yang menekankan "tidak bertentangan dengan Islam" dan kewajiban nafkah) dengan prinsip kehati-hatian agar tidak merugikan pihak ketiga menjadi isu sentral dalam merancang klausul pemisahan/persatuan harta, terlebih bila perjanjian dibuat setelah perkawinan berlangsung (A'yun & Hidayatullah, 2023; Utami & Jamilah, 2023).

________________________________________

9. Fungsi Kemaslahatan: Perlindungan Harta, Pencegahan Sengketa, dan Ketertiban Muamalah Keluarga

Sejumlah kajian mengaitkan perjanjian perkawinan mengenai harta dengan kemaslahatan (maslahah) dan tujuan syariah (maqāṣid), khususnya menjaga harta (hifz al-māl) (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Dalam bingkai ini, perjanjian perkawinan dipahami sebagai instrumen preventif: ketika terjadi perceraian, perjanjian dapat mempermudah pemisahan/pembagian harta dan mencegah perselisihan yang berkepanjangan (Rosita et al., 2022; Zuhairoh et al., 2022). Selain itu, perjanjian juga dipandang berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga, misalnya untuk menghindari dampak penyitaan aset keluarga ketika terjadi masalah usaha/keuangan, karena sejak awal status harta dan kewenangan pengelolaannya telah ditata (A'yun & Hidayatullah, 2023; Rosita et al., 2022).

Dari perspektif hukum keluarga Islam yang dirujuk KHI, kemaslahatan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang eksplisit, terutama bahwa pemisahan/persatuan harta tidak dapat dijadikan sarana menghapus kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022). Dengan kata lain, perjanjian perkawinan dalam perspektif ini bekerja dalam dua arah: memberikan keleluasaan pengaturan muamalah harta (pemisahan atau percampuran) sekaligus menjaga agar struktur kewajiban dasar dalam keluarga tetap berjalan sesuai norma Islam yang dipositifkan dalam KHI (Asyatama & Ridwan, 2021; A'yun & Hidayatullah, 2023). Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta bukan semata isu teknis kebendaan, melainkan bagian dari tata kelola keadilan keluarga dan ketertiban hubungan hukum suami–istri dalam jangka panjang (A'yun & Hidayatullah, 2023; Zuhairoh et al., 2022).

________________________________________

10. Penutup

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam (dalam kerangka KHI dan literatur hukum keluarga Islam di Indonesia) pada dasarnya adalah mekanisme muamalah yang mubah untuk menata relasi harta suami–istri melalui kesepakatan tertulis, baik untuk memisahkan harta maupun untuk mencampurkan/mempersatukan harta dalam batas yang disepakati (A'yun & Hidayatullah, 2023; Meirina, 2023). KHI menegaskan bentuk perjanjian dapat berupa taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan untuk aspek harta, KHI membuka ruang pemisahan maupun percampuran harta, termasuk pengaturan kewenangan hipotik, dengan batas utama bahwa pemisahan harta tidak boleh menghapus kewajiban nafkah suami (Asyatama & Ridwan, 2021; A'yun & Hidayatullah, 2023). Perkembangan pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian hingga selama perkawinan berlangsung, sehingga desain perlindungan harta menjadi lebih adaptif, namun sekaligus menuntut perhatian serius pada aspek publisitas dan larangan merugikan pihak ketiga agar kepastian hukum tetap terjaga (Melinda & Sakirman, 2023; Utami & Jamilah, 2023; Widanarti, 2020). Dengan demikian, perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen normatif untuk menjaga kemaslahatan keluarga, menertibkan status harta, dan meminimalkan potensi sengketa, sepanjang klausulnya patuh pada batas syariah serta prosedur pengesahan/pencatatan yang relevan (A'yun & Hidayatullah, 2023; Setiawan, 2022; Zuhairoh et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyani, S. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 84. https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164

Alimuddin, A., & Muhammadong, M. (2023). Kontekstualisasi yuridis perjanjian perkawinan dalam hukum perdata dan hukum Islam. Journal of Innovation Research and Knowledge, 2(10), 3839–3852. https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5227

Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis perjanjian perkawinan menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 109–122. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3937

A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif maslahah dalam perjanjian perkawinan mengenai harta dalam undang-undang perkawinan. Harmoni, 22(1), 22–47. https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667

Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., & Angraeni, N. (2024). Kedudukan hukum hak kekayaan intelektual sebagai mas kawin dalam perkawinan. Jurnal Usm Law Review, 7(1), 429–442. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805

Ginting, Y. P., Wenur, A. S., Destiani, C., Halim, M., Dewi, R. A. R. M., & Lauw, S. (2023). Sosialisasi pembagian harta bersama dalam hukum keluarga: Analisis kasus Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm. Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1171–1182. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.763

Handoko, W. S. P. (2020). Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(3). https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.5717

Herniati, & Kalman, K. (2021). Kedudukan perjanjian perkawinan dalam hukum positif di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Publicum, 1(I). https://doi.org/10.55551/jip.v1ii.1

Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi perjanjian perkawinan sebelum, saat dan sesudah perkawinan. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(1), 111–120. https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310

Meirina, M. (2023). Hukum perkawinan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Ahkam, 2(1), 22–49. https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.785

Melinda, N., & Sakirman, S. (2023). Pemahaman masyarakat tentang harta bersama perspektif hukum positif Indonesia. Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 141. https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7512

Murniati, R. (2018). Pembaharuan hukum perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta dalam perkawinan. Jurnal Jatiswara, 33(3), 367–376. https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i3.184

Nafi, M. W., & Solehah, C. M. (2020). Penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama (analisis perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). Jurnal Hadratul Madaniyah, 7(1), 26–33. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599

Pratitis, S. A., & Rehulina, R. (2023). Keabsahan perjanjian pra nikah dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif hukum. Jurnal Hukum Politik Dan Ilmu Sosial, 2(2), 56–73. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593

Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan. Smart Law Journal, 1(1), 66. https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551

Setiawan, L. F. (2022). Pembagian harta bersama pada saham pendirian perseroan terbatas. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3(3), 284–300. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i3.85

Sopiyan, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 6(2), 175–190. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190

Utami, N. R., & Jamilah, L. (2023). Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan dalam memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah WNI yang melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia. Bandung Conference Series Law Studies, 3(1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.6964

Waha, F. M. (2013). Penyelesaian sengketa atas harta perkawinan setelah bercerai. Lex Et Societatis, 1(1). https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1310

Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Law Development and Justice Review, 3(1), 121–141. https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7999

Yunanto, Y. (2018). Titik singgung keragaman sistem hukum dalam pembagian harta kekayaan perkawinan pada perkawinan serial. Masalah-Masalah Hukum, 47(4), 385. https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.385-399

Zahri, L. O. F. (2022). Proses hukum pisahan harta perkawinan campuran berdasar perjanjian perkawinan. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 1(4), 1200–1208. https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.118

Zuhairoh, S. H., Sudiarto, S., & Wisudawan, I. G. A. (2022). Kedudukan hukum pisah harta antara suami dan istri dalam kepailitan. Commerce Law, 2(1). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1342