01628 - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Berbasis Fiqh Muʿāmalah

Abstrak

This article examines the Collective Labor Agreement (CLA)—an agreement between trade unions and employers containing working conditions, rights, and obligations of both parties—within the framework of Islamic law. Using a normative juridical approach with literature study, this article positions the CLA as a form of collective contract (akad) in the domain of muʿāmalah aimed at organizing labor relations justly, orderly, and enforceably. The analysis shows that the validity of a CLA as a contract is supported by the concepts of ijab-qabul and mutual consent of the parties, as well as the principle that believers are bound by the conditions they agree upon, as long as they do not contradict sharīʿa. Substantively, the content of a CLA is most coherently read through the framework of fiqh ijarah, which requires clarity of the object of benefit/work, clarity of wages, and the absence of elements that trigger disputes. Teleologically, a CLA should be evaluated through the lens of maqāṣid al-sharīʿa—particularly the protection of life, property, and dignity—which can be realized through certainty of wage payment, occupational safety standards, transparency of information in negotiations, and dispute resolution mechanisms that prioritize deliberation without eliminating access to justice. This article concludes that a CLA according to Islamic perspective is an instrument that can bridge the gap between formal legal norms and substantive justice values in labor relations.

Keywords: Collective Labor Agreement; Islamic Law; Ijarah; Maqāṣid al-Sharīʿa; Muʿāmalah

________________________________________

Abstrak Artikel ini mengkaji perjanjian kerja bersama (PKB)—yakni perjanjian antara serikat pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak—dalam kerangka hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi pustaka, artikel ini memosisikan PKB sebagai bentuk akad kolektif dalam ranah muʿāmalah yang bertujuan menata relasi kerja secara adil, tertib, dan dapat ditegakkan. Analisis menunjukkan bahwa keabsahan PKB sebagai akad ditopang oleh konsep ijab-qabul dan kerelaan para pihak, serta prinsip bahwa orang beriman terikat oleh syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak bertentangan dengan syariah. Secara substantif, isi PKB paling koheren dibaca melalui kerangka fiqh ijarah, yang mensyaratkan kejelasan objek manfaat/pekerjaan, kejelasan upah, dan ketiadaan unsur yang memicu sengketa. Secara teleologis, PKB seharusnya dievaluasi dengan lensa maqāṣid al-sharīʿa—terutama perlindungan jiwa, harta, dan martabat—yang dapat diwujudkan melalui kepastian pembayaran upah, standar keselamatan kerja, transparansi informasi dalam perundingan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah tanpa menghilangkan akses keadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa PKB menurut perspektif Islam merupakan instrumen yang dapat menjembatani kesenjangan antara norma hukum formal dan nilai-nilai keadilan substantif dalam relasi kerja.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Bersama; Hukum Islam; Ijarah; Maqāṣid al-Sharīʿa; Muʿāmalah

________________________________________

A. Pendahuluan: PKB sebagai "Akad Kolektif" dalam Relasi Kerja

Perjanjian kerja bersama (PKB)—yakni kesepakatan antara serikat pekerja dan pengusaha yang memuat syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak—dapat diletakkan dalam kerangka hukum Islam sebagai bentuk akad (kontrak) dalam wilayah muʿāmalah yang bertujuan menata hubungan kerja secara adil, tertib, dan dapat ditegakkan. Kerangka ini relevan karena literatur tentang hubungan industrial menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan modern pada umumnya diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi pekerja, menghadirkan keamanan dan keadilan, serta membangun tatanan sosial yang lebih berkeadilan bagi kelas pekerja (Rizk, 2021). Pada saat yang sama, kajian tentang perburuhan dari perspektif Islam menekankan perlunya merujuk pada sumber-sumber otoritatif (al-Qur'an dan Sunnah) ketika menilai hak-hak ketenagakerjaan dan relasi pekerja–pengusaha, termasuk peran institusi pengawasan (misalnya hisbah) dalam relasi kerja. Dengan demikian, PKB dapat dipahami bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen normatif untuk memastikan relasi kerja selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kepastian, dan pencegahan mudarat dalam transaksi sosial-ekonomi (Rizk, 2021).

Di dalam praktik hubungan industrial, PKB secara konseptual dapat dipandang sebagai keluaran dari proses perundingan bersama (collective bargaining), yakni negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha (atau organisasi mereka) untuk memperbaiki syarat dan kondisi kerja, membangun kerja sama demi perkembangan sosial pekerja, serta menyelesaikan perselisihan antara pekerja dan pengusaha (Rizk, 2021). Penekanan pada negosiasi, kerja sama, dan penyelesaian perselisihan ini memiliki korespondensi penting dengan karakter umum hukum Islam yang memberi nilai tinggi pada kesepakatan/kerelaan para pihak dalam pengaturan hak dan kewajiban sosial-ekonomi (Ahmad, 2011; Rizk, 2021). Oleh karena itu, pembacaan "PKB menurut hukum Islam" terutama berfokus pada (i) bagaimana PKB dikualifikasi sebagai akad yang sah; (ii) prinsip syariah apa yang membimbing materi PKB; dan (iii) bagaimana PKB ditegakkan melalui mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan adaptasi terhadap perubahan sosial.

________________________________________

B. Kerangka Normatif: Syariah, Fiqh, dan Ruang Ijtihad dalam Kontrak Sosial-Ekonomi

Untuk menempatkan PKB dalam perspektif Islam secara metodologis, penting membedakan antara sharīʿa sebagai ideal normatif yang bersandar pada wahyu dan fiqh sebagai produk penalaran yuridis yang memformulasikan ketentuan-ketentuan praktis. Literatur menjelaskan bahwa fiqh sering diterjemahkan sebagai "jurisprudensi/hukum," namun cakupannya lebih luas—ia memuat sekaligus dimensi penetapan hukum dan penilaian moral terhadap perbuatan; sedangkan korpus teoretis dari "hukum-hukum fiqh" dipahami sebagai sharīʿa (Bakhshzadeh et al., 2021). Dalam konteks negara-bangsa modern, kajian tentang kodifikasi dan operasionalisasi "fragmen-fragmen fiqh" dalam kerangka hukum negara menunjukkan adanya ketegangan: ketika fiqh dipositifkan menjadi hukum negara, ruang metode interpretatif yang menjadi ciri tradisi yurisprudensi Islam dapat menyempit (Jamarudin & Pudin, 2020). Implikasi bagi PKB ialah: PKB bukan "wahyu," melainkan rekayasa normatif (produk kesepakatan sosial) yang seharusnya tetap tunduk pada parameter syariah, tetapi juga membutuhkan keluwesan fiqh (termasuk pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan setempat yang tidak bertentangan dengan syariah) agar efektif di dunia kerja modern (Devianti & Alfin, 2024; Jamarudin & Pudin, 2020).

Sumber-sumber dasar hukum Islam yang umum dirujuk oleh tradisi Sunni meliputi al-Qur'an, hadis, ijmaʿ, dan qiyas (Shamshıyev, 2024). Namun, penjabaran norma kontraktual di ranah kerja (seperti rincian upah, durasi, dan standar kerja) lazimnya beroperasi pada wilayah fiqh muʿāmalah yang bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi sosial (Rizk, 2021). Karena itu, PKB dapat dipahami sebagai "aturan turunan" dalam ranah muʿāmalah yang sah sepanjang dibangun di atas asas kerelaan (tanpa paksaan), kejelasan objek dan kewajiban, serta tidak memuat unsur-unsur terlarang seperti riba, penipuan, dan ketidakpastian yang merusak keadilan transaksi (Bakhshzadeh et al., 2021; Devianti & Alfin, 2024; Noor & Wulandari, 2021).

________________________________________

C. PKB sebagai Akad: Definisi, Pembentukan, dan Daya Mengikat dalam Fiqh

1. Akad, Ijab-Qabul, dan Prinsip Kerelaan Para Pihak

Literatur fiqh muʿāmalah menegaskan bahwa akad (atau ʿaqd) adalah ikatan hukum yang lahir dari pertemuan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), sehingga melahirkan akibat hukum pada objek kesepakatan; akad dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis (Noor & Wulandari, 2021). Konsepsi serupa juga dijelaskan dalam kajian kontrak ekonomi Islam: ʿaqd adalah perjanjian/komitmen (verbal, isyarat, atau tertulis) antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban (Almazhri et al., 2021). Selanjutnya, syarat penting pembentukan kontrak dalam perspektif yurisprudensi Islam adalah adanya pilihan dan kerelaan, bukan paksaan; bahkan ditegaskan pula prinsip transaksi "atas dasar saling ridha" (mutual consent) sebagai fondasi keabsahan pertukaran harta secara benar (Shayegan et al., 2016). Jika PKB dipahami sebagai akad kolektif, maka keabsahannya mensyaratkan bahwa perundingan dan penandatanganannya benar-benar merepresentasikan kehendak para pihak yang berwenang (pengusaha dan representasi pekerja melalui serikat) serta bebas dari pemaksaan yang menghilangkan kerelaan (Noor & Wulandari, 2021; Rizk, 2021; Shayegan et al., 2016).

Dalam tradisi yurisprudensi Islam modern-kontemporer, prinsip "pemenuhan perjanjian" juga ditegaskan melalui kaidah normatif bahwa makna kontrak mencakup berbagai bentuk kesepakatan, dan pemenuhannya berarti menjalankan stipulasi-stipulasi yang disepakati; diperkuat pula oleh narasi "orang beriman terikat oleh syarat-syarat mereka" (Ahmad, 2011). Konsekuensinya, PKB sebagai paket syarat kerja dan tata hubungan industrial memperoleh daya mengikat yang kuat sebagai "syarat-syarat yang disepakati," selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang unsur zalim, penipuan, atau hal-hal haram (Ahmad, 2011; Almazhri et al., 2021; Devianti & Alfin, 2024).

2. Asas Kebolehan Muʿāmalah dan Batas-Batasnya

Dalam muʿāmalah berlaku kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya (Almazhri et al., 2021). Prinsip ini juga dikaitkan dengan praktik transaksi yang harus berlandaskan kerelaan dan menolak bentuk-bentuk penyimpangan seperti paksaan, pemalsuan, dan tipu daya (Devianti & Alfin, 2024; Shayegan et al., 2016). Dari titik ini, PKB secara prinsip adalah "boleh" sebagai instrumen pengaturan syarat kerja, selama isinya tidak melanggar larangan syariah (misalnya memasukkan unsur riba, gharar yang berlebihan, atau klausul yang menimbulkan ketidakadilan substantif) dan prosesnya memenuhi syarat akad (kerelaan, kejelasan, serta kecakapan para pihak) (Almazhri et al., 2021; Devianti & Alfin, 2024; Shayegan et al., 2016).

________________________________________

D. Fondasi Fiqh Ketenagakerjaan: Ijarah dan Juʿālah sebagai Kerangka Konseptual PKB

Literatur yang mengkaji relasi pekerja–pengusaha dalam fiqh menyatakan bahwa relasi tersebut dalam yurisprudensi Islam dibangun terutama di bawah dua judul akad: ijarah (sewa jasa/tenaga) dan juʿālah (akad sepihak berbasis imbalan atas prestasi tertentu) (Rizk, 2021). Bahkan ditegaskan bahwa, menurut banyak pandangan ulama, aturan-aturan terkait standar kerja seperti durasi kontrak, gaji, dan sejenisnya telah mendapatkan pembahasan dalam kerangka yurisprudensi (Rizk, 2021). Ini penting bagi PKB: isi PKB (jam kerja, upah, durasi hubungan kerja, beban kerja, tata tertib, dan mekanisme penyelesaian perselisihan) secara substantif dapat dibaca sebagai perincian syarat-syarat dalam akad ijarah (atau kombinasi instrumen akad) yang dinegosiasikan secara kolektif (Devianti & Alfin, 2024; Rizk, 2021).

Ijarah didefinisikan sebagai kontrak pemindahan manfaat barang/jasa dengan imbalan; ijarah menekankan pemindahan "hak guna/manfaat," bukan pemindahan kepemilikan (Devianti & Alfin, 2024). Definisi ijarah oleh mazhab-mazhab juga menggambarkan struktur yang selaras dengan hubungan kerja: Hanafi memahaminya sebagai transaksi atas manfaat dengan imbalan; Syafi'i sebagai transaksi untuk manfaat tertentu yang dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu; Maliki dan Hanbali menekankan kepemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan (Devianti & Alfin, 2024). Syarat-syarat ijarah yang relevan untuk perumusan PKB meliputi adanya kesepakatan dan kerelaan para pihak, manfaat/pekerjaan yang menjadi objek harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan sengketa, objek ijarah harus halal, serta objek manfaat dapat diserahkan/dimanfaatkan dan tidak cacat (Devianti & Alfin, 2024). Dengan demikian, PKB yang baik dalam perspektif fiqh harus menekankan kejelasan jenis pekerjaan, ruang lingkup tugas, standar kinerja, serta rumusan upah dan fasilitas secara jelas dan tidak ambigu, karena kejelasan objek manfaat adalah syarat penting untuk mencegah sengketa di masa depan (Devianti & Alfin, 2024; Rizk, 2021).

Selain itu, kajian tentang pasar tenaga kerja dalam perspektif Islam menegaskan bahwa pemanfaatan tenaga kerja kerap dilakukan melalui kontrak tenaga kerja (ijarah) dan diberikan imbalan (ujrah); juga ditekankan tuntutan kepastian dan kesegeraan pembayaran upah, termasuk penjelasan ketentuan upah secara jelas sejak awal kontrak dan larangan menunda pembayaran, dengan merujuk pada hadis "berikanlah upah orang sewaan sebelum keringatnya kering" (Ayu, 2019). Prinsip ini dapat "diterjemahkan" ke dalam PKB sebagai kewajiban penetapan struktur upah yang transparan, jadwal pembayaran yang pasti, dan mekanisme koreksi bila terjadi keterlambatan atau kekurangan pembayaran, karena aspek ketepatan pembayaran upah adalah titik sentral moralitas kerja dalam kerangka ijarah (Ayu, 2019; Rizk, 2021).

________________________________________

E. Prinsip-Prinsip Syariah untuk Materi PKB: Keadilan, Maqāṣid, dan Pencegahan Mudarat

1. Keadilan dan Perlindungan Pihak yang Lemah dalam Relasi Kerja

Kajian hukum ketenagakerjaan menekankan bahwa kompleksitas relasi kerja modern dan ketimpangan kekuatan tawar meniscayakan intervensi/kehadiran otoritas yang lebih tinggi untuk melindungi pihak yang lemah dalam relasi pekerja–pengusaha (Rizk, 2021). Dalam konteks Indonesia, kajian yang menawarkan pendekatan maṣlaḥah al-mursalah menyatakan bahwa problem ketenagakerjaan antara lain dipengaruhi oleh belum adanya pemahaman bersama tentang konsep relasi setara pekerja–pengusaha, lemahnya penegakan, dan implementasi sistem ketenagakerjaan yang masih jauh dari konsep fiqh ijarah; kajian tersebut menekankan kebutuhan mengadopsi nilai-nilai substantif syariah dengan mempromosikan prinsip keadilan dan kebenaran (Karimullah & Sugitanata, 2023). Sintesis keduanya menunjukkan bahwa PKB dalam perspektif Islam tidak cukup "sah secara formal," tetapi harus dirancang untuk menutup celah ketidakadilan struktural yang lahir dari ketimpangan posisi tawar, melalui standar-standar kerja yang melindungi martabat dan kesejahteraan pekerja (Karimullah & Sugitanata, 2023; Rizk, 2021).

Dalam kebijakan pengupahan, kajian tentang upah minimum menegaskan bahwa pekerja sering berada pada posisi tawar rendah ketika berhadapan dengan pengusaha dalam penentuan upah; karena itu konsep upah minimum dapat berfungsi sebagai jaring pengaman agar pekerja memiliki "kehidupan yang layak" (Rosyada, 2018). Kajian yang sama menegaskan bahwa dalam Islam setiap transaksi harus dipastikan memelihara dan mencapai maqāṣid al-sharīʿa (tujuan syariah): perlindungan agama/iman, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Rosyada, 2018). Karena PKB lazimnya memuat klausul pengupahan, tunjangan, dan kondisi kerja, maka PKB dapat diposisikan sebagai instrumen "penjaga maqāṣid" pada level tempat kerja—terutama perlindungan jiwa (keselamatan kerja), harta (upah yang adil dan dibayar tepat waktu), dan kehormatan/ketertiban sosial melalui mekanisme penyelesaian perselisihan yang damai (Ayu, 2019; Karimullah & Sugitanata, 2023; Rosyada, 2018).

2. Transparansi, Keseimbangan Posisi Tawar, dan Konsistensi sebagai Dimensi Keadilan Akad

Kajian empiris mengenai pola bagi hasil dalam praktik ekonomi lokal mengidentifikasi sejumlah prinsip keadilan yang relevan untuk kontrak kerja sama, antara lain transparansi (komunikasi terbuka), penentuan nisbah sesuai kontribusi, konsistensi pada kesepakatan awal, dan keseimbangan kekuatan tawar di antara para pihak (Noor & Wulandari, 2021). Walaupun konteks kajiannya bukan PKB, prinsip-prinsip ini selaras dengan kebutuhan PKB sebagai hasil perundingan kolektif: serikat pekerja dan pengusaha perlu membangun mekanisme keterbukaan informasi, menjaga konsistensi pelaksanaan syarat, serta memitigasi ketimpangan daya tawar yang dapat mendorong klausul yang merugikan salah satu pihak (Noor & Wulandari, 2021; Rizk, 2021). Ini semakin relevan karena proses perundingan bersama menuntut pengusaha menyediakan informasi yang dibutuhkan perwakilan serikat dalam collective bargaining (Rizk, 2021), sehingga keterbukaan informasi dapat dipahami sebagai prasyarat prosedural bagi kerelaan yang "berbasis pengetahuan" (informed consent) dalam akad (Rizk, 2021; Shayegan et al., 2016).

3. Menghindari Unsur Terlarang: Riba, Gharar, dan Maysir melalui Disiplin Risiko dan Kejelasan

Kajian tentang pengambilan risiko dalam transaksi keuangan Islam menegaskan bahwa ketika prinsip risk-taking dilanggar, unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir dapat muncul, dan hal itu menghambat realisasi maqāṣid al-sharīʿa dalam kontrak (Halper, 2006). Walaupun kajiannya berfokus pada instrumen keuangan, implikasi metodologisnya relevan untuk PKB karena PKB juga merupakan kontrak muʿāmalah yang harus menjaga keadilan pertukaran dan pembagian beban (misalnya beban kerja, risiko keselamatan, mekanisme kompensasi, dan sanksi disiplin). Karena itu, PKB menurut hukum Islam perlu menghindari klausul yang menimbulkan ketidakpastian berlebihan (gharar) tentang upah, jam kerja, lembur, atau standar pemutusan hubungan kerja, serta menghindari skema yang menciptakan manfaat sepihak tanpa pertukaran yang adil (Devianti & Alfin, 2024; Halper, 2006). Sejalan dengan itu, syarat ijarah menuntut objek manfaat diketahui secara sempurna agar tidak memicu sengketa; ini sekaligus berfungsi sebagai perangkat pencegah gharar dalam relasi kerja (Devianti & Alfin, 2024; Rizk, 2021).

4. Keselamatan dan Pencegahan Bahaya sebagai Mandat Moral-Yuridis

Dimensi keselamatan kerja dapat memperoleh legitimasi kuat dari kaidah pencegahan mudarat. Kajian tentang keselamatan pekerja luar-ruangan dalam panas ekstrem menyimpulkan bahwa baik fiqh Islam maupun hukum nasional (dalam konteks UEA) mewajibkan langkah-langkah komprehensif untuk melindungi pekerja, menekankan perlindungan jiwa dan martabat manusia serta kewajiban moral-hukum mencegah bahaya (Apellániz, 2020). Di tingkat kaidah tanggung jawab dan kompensasi, kajian tentang pertanggungjawaban pelanggaran standar dalam yurisprudensi Syiah menyatakan bahwa prinsip-prinsip seperti lā-ḍarar (no-harm), tasbīb (kausalitas), dan ghurūr (penipuan) menyediakan fondasi kuat untuk menuntut tanggung jawab ketika tindakan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan dukungan dua arah ini, PKB dalam perspektif Islam sepatutnya memuat pengaturan standar keselamatan dan kesehatan kerja, kewajiban pencegahan bahaya, serta mekanisme pertanggungjawaban ketika standar diabaikan, karena perlindungan dari mudarat dan penetapan tanggung jawab atas kerugian adalah prinsip yang diakui dalam yurisprudensi (Apellániz, 2020).

________________________________________

F. Proses Perundingan PKB sebagai Musyawarah Industrial: Legitimasi, Prosedur, dan Peran Negara

1. Perundingan Bersama dan Etika Informasi

Karakter PKB sebagai hasil perundingan bersama memerlukan prosedur yang menjaga fairness. Literatur mendefinisikan collective bargaining sebagai negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha untuk memperbaiki syarat kerja, membangun kerja sama, serta menyelesaikan perselisihan; dan dalam proses itu, pengusaha berkewajiban menyediakan informasi yang dibutuhkan perwakilan serikat (Rizk, 2021). Dalam perspektif akad, kewajiban informasi ini dapat dibaca sebagai prasyarat agar kesepakatan lahir dari kerelaan yang tidak cacat (tidak terdistorsi oleh asimetri informasi) dan agar syarat-syarat yang disepakati benar-benar dipahami (Rizk, 2021; Shayegan et al., 2016). Selain itu, kajian mengenai kontrak dan ijarah menekankan pentingnya kejelasan objek manfaat dan syarat untuk mencegah sengketa; kejelasan tersebut secara praktis memerlukan transparansi informasi sejak tahap perundingan (Devianti & Alfin, 2024; Rizk, 2021).

2. Musyawarah, Kesepakatan, dan Penyelesaian Sengketa Damai

Studi antropologis tentang praktik Muslim menunjukkan adanya penekanan kuat pada "kesepakatan di antara orang beriman," termasuk gagasan bahwa penyelesaian perselisihan dapat ditempuh melalui kesepakatan di luar mekanisme peradilan formal; bahkan distribusi aturan tertentu dipahami tidak untuk diterapkan kaku, melainkan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul (Sanrego, 2017). Walau konteksnya berbeda (waris), poin kuncinya adalah nilai "perdamaian berbasis kesepakatan" dan fleksibilitas prosedural untuk meredam konflik (Sanrego, 2017). Dalam relasi industrial, orientasi ini selaras dengan tujuan collective bargaining untuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan pekerja–pengusaha (Rizk, 2021). Karena itu, PKB menurut perspektif Islam dapat didesain untuk memprioritaskan mekanisme musyawarah, mediasi, dan penyelesaian bertahap sebelum eskalasi ke litigasi, selama mekanisme itu tidak menutup akses keadilan dan tetap menjaga hak substantif pihak yang lebih lemah (Rizk, 2021; Sanrego, 2017).

3. Peran Negara, Pengawasan, dan Institusi Hisbah

Literatur tentang relasi kerja menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah dalam relasi pekerja–pengusaha dianggap perlu, antara lain karena transformasi relasi kerja modern yang kompleks dan kebutuhan dukungan "kekuatan superior" untuk melindungi pihak lemah (Rizk, 2021). Kajian tentang Islam dan perburuhan juga menyoroti peran pemerintah melalui institusi hisbah dalam relasi kerja. Dalam studi lain, disebutkan bahwa hukum ketenagakerjaan Mesir membangun cara-cara intervensi untuk mengembangkan keadilan dalam relasi kerja, termasuk perangkat pengawasan seperti inspeksi, serta organisasi kooperatif untuk mengelola tempat kerja dalam bentuk "Islamic Labor Council" (Rizk, 2021). Implikasi bagi PKB adalah bahwa penegakan syarat-syarat PKB tidak semata bergantung pada "itikad baik," melainkan membutuhkan ekosistem pengawasan dan mekanisme koreksi, baik internal (komite bersama, audit kepatuhan) maupun eksternal (inspeksi/otoritas) agar tujuan keadilan dan perlindungan hak benar-benar tercapai (Rizk, 2021; Karimullah & Sugitanata, 2023).

________________________________________

G. Substansi PKB yang Selaras Syariah: Ruang Lingkup Klausul dan Parameter Penilaiannya

PKB dalam perspektif fiqh ijarah dan prinsip muʿāmalah dapat diarahkan untuk memformulasikan secara jelas: ruang lingkup pekerjaan (manfaat/jasa), standar kinerja, durasi hubungan kerja, struktur upah dan waktu pembayaran, serta hak-hak dasar terkait keselamatan, martabat, dan perlindungan dari perlakuan zalim. Kejelasan manfaat/objek dan syarat-syarat ijarah merupakan keharusan agar tidak terjadi sengketa, sedangkan objek ijarah harus halal dan dapat diserahkan/dimanfaatkan (Devianti & Alfin, 2024). Dalam konteks pengupahan, literatur menegaskan kebutuhan kepastian ketentuan upah sejak awal dan larangan menunda pembayaran, dengan rujukan hadis tentang pembayaran upah sebelum keringat kering (Ayu, 2019). Karena itu, klausul PKB mengenai upah idealnya menutup ruang gharar/ambiguitas dan memperjelas kapan serta bagaimana upah dibayar dan diverifikasi (Ayu, 2019; Devianti & Alfin, 2024).

Pada level kebijakan, gagasan "kebutuhan hidup layak" dalam formulasi upah minimum—yang diposisikan sebagai jaring pengaman karena lemahnya posisi tawar pekerja—menunjukkan bahwa klausul pengupahan dalam PKB dapat dievaluasi juga melalui parameter maqāṣid, khususnya perlindungan jiwa dan harta (Rosyada, 2018). Di Indonesia, kajian menyatakan bahwa substansi sistem ketenagakerjaan secara umum tidak bertentangan dengan ajaran Islam, namun implementasinya masih memiliki banyak celah terutama dalam penerapan prinsip keadilan, dan paradigma ijarah belum sepenuhnya diadopsi dalam praktik (Karimullah & Sugitanata, 2023). Dengan demikian, PKB dapat berfungsi sebagai instrumen korektif di level perusahaan/sektor untuk mendekatkan implementasi pada nilai keadilan ijarah, misalnya melalui penguatan kepastian hak, kejelasan kewajiban, dan mekanisme penegakan internal (Devianti & Alfin, 2024; Karimullah & Sugitanata, 2023).

Dalam isu keselamatan kerja, studi mengenai pekerja luar-ruangan dalam panas ekstrem menegaskan mandat fiqh untuk melindungi pekerja dari bahaya dan menuntut penguatan penegakan regulasi serta solusi inovatif agar keselamatan pekerja terjamin (Apellániz, 2020). Prinsip umum pencegahan mudarat dan pertanggungjawaban atas kerugian dalam yurisprudensi (misalnya melalui lā-ḍarar dan kaidah kausalitas) memberikan landasan untuk memasukkan standar K3, prosedur pelaporan bahaya, serta kompensasi atas kerugian akibat kelalaian pihak yang bertanggung jawab. PKB yang selaras syariah karenanya tidak berhenti pada "imbalan jasa," tetapi juga memastikan bahwa kerja tidak menjadi ruang normalisasi bahaya yang dapat dicegah, karena pencegahan bahaya dan penjagaan jiwa adalah elemen yang konsisten dengan maqāṣid (Apellániz, 2020; Rosyada, 2018).

PKB juga dapat memasukkan komitmen kesetaraan hak dan kewajiban dalam relasi kerja. Sebuah studi komparatif menyatakan bahwa terdapat konvergensi antara prinsip syariah dan hukum Qatar dalam perlindungan jiwa dan harta; bahkan disebut bahwa ketentuan-ketentuan tentang karyawan/pekerja selaras dengan sistem hukum Islam dalam kerangka keadilan sosial, serta memuat gagasan kesetaraan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha (Khir & Mohamed, 2023). Walaupun ini tidak otomatis menjadi "standar universal" bagi semua negara, ia memberikan contoh bahwa prinsip kesetaraan tanggung jawab dan pemberian perlindungan dapat dirumuskan sebagai kebijakan ketenagakerjaan yang dipandang selaras dengan kerangka syariah (Khir & Mohamed, 2023; Rizk, 2021). Dengan demikian, PKB menurut perspektif Islam dapat dinilai dari sejauh mana ia mencegah dominasi sepihak dan memastikan timbal-balik kewajiban yang adil (misalnya: kewajiban pekerja memenuhi standar kerja yang disepakati dan kewajiban pengusaha membayar upah tepat waktu serta menyediakan kondisi kerja yang aman) (Apellániz, 2020; Ayu, 2019; Devianti & Alfin, 2024).

________________________________________

H. Adaptasi PKB: ʿUrf, Perubahan Sosial, dan Pembaruan melalui Fatwa/Ijtihad

PKB beroperasi dalam realitas sosial yang dinamis—struktur industri, model kerja, dan risiko kerja berubah. Dalam hukum Islam, kebiasaan (ʿurf) diakui sebagai konsep yang memiliki bobot legal dalam yurisprudensi Islam, dan dapat digunakan untuk menentukan legalitas tindakan/transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah; sebaliknya, ʿurf yang rusak (misalnya praktik yang mengandung riba atau tipu daya) tidak dapat menjadi dasar pembenaran (Devianti & Alfin, 2024; Siregar, 2014). Dalam konteks PKB, ini berarti praktik ketenagakerjaan yang sudah menjadi kebiasaan (misalnya tata cara penghitungan tunjangan tertentu atau pola penjadwalan kerja) dapat diakomodasi sepanjang tidak menyalahi prinsip keadilan akad, tidak memuat unsur terlarang, dan tidak menimbulkan mudarat (Devianti & Alfin, 2024; Karimullah & Sugitanata, 2023; Siregar, 2014). Di sisi lain, karena kodifikasi fragmen fiqh dalam hukum negara dapat menyempitkan ruang interpretasi fiqh yang aslinya terbuka untuk perdebatan dan penalaran, maka pengembangan PKB sering membutuhkan "pembacaan fiqh yang kontekstual" agar tetap selaras dengan prinsip tetapi responsif terhadap dunia kerja modern (Jamarudin & Pudin, 2020; Karimullah & Sugitanata, 2023).

Secara kelembagaan, dinamika hukum Islam modern juga ditopang oleh fatwa sebagai instrumen yang dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi; dan perubahan fatwa dimungkinkan sepanjang diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan sesuai tujuan syariah (Padela, 2007). Implikasinya bagi PKB: ketika muncul model kerja baru atau risiko baru (misalnya transformasi pola kerja, bentuk kontrak, atau standar keselamatan), pembaruan klausul PKB dapat dipandu oleh pertimbangan kemaslahatan dan maqāṣid, serta—bila diperlukan—meminta pertimbangan ulama/otoritas fatwa agar klausul tidak melenceng ke praktik yang dilarang atau merusak keadilan (Halper, 2006; Padela, 2007; Rosyada, 2018).

________________________________________

I. Kesimpulan

PKB menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk akad kolektif dalam ranah muʿāmalah yang bertujuan menata relasi pekerja–pengusaha secara adil melalui mekanisme perundingan bersama. Keabsahan PKB sebagai akad ditopang oleh konsep ijab-qabul dan kerelaan para pihak, serta prinsip bahwa orang beriman terikat oleh syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak bertentangan dengan syariah (Ahmad, 2011; Noor & Wulandari, 2021; Shayegan et al., 2016). Substansi PKB paling koheren dibaca melalui kerangka fiqh ijarah (dan dalam kasus tertentu juʿālah), yang mensyaratkan kejelasan objek manfaat/pekerjaan, kejelasan upah, dan ketiadaan unsur yang memicu sengketa (Devianti & Alfin, 2024; Rizk, 2021).

Secara teleologis, PKB seharusnya dievaluasi dengan lensa maqāṣid al-sharīʿa—terutama perlindungan jiwa, harta, dan martabat—yang dapat diwujudkan melalui kepastian pembayaran upah, standar keselamatan kerja, transparansi informasi dalam perundingan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah tanpa menghilangkan akses keadilan (Apellániz, 2020; Ayu, 2019; Rosyada, 2018; Sanrego, 2017). Karena relasi kerja modern sering menempatkan pekerja dalam posisi tawar yang lebih lemah, PKB dalam perspektif Islam juga berkelindan dengan gagasan perlindungan pihak lemah dan legitimasi peran pengawasan negara/institusi (hisbah/inspeksi) untuk menjaga keadilan implementasi (Rizk, 2021). Akhirnya, karena realitas kerja terus berubah, pengembangan PKB dapat memanfaatkan ʿurf yang sah dan pembaruan hukum (melalui ijtihad/fatwa) berbasis kemaslahatan, dengan tetap menjaga batas-batas syariah dan menghindari unsur riba, gharar, serta praktik yang menimbulkan mudarat (Halper, 2006; Padela, 2007; Siregar, 2014).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahmad, I. (2011). Religion and labor: Perspective in Islam. WorkingUSA, 14(4), 589–620. https://doi.org/10.1111/j.1743-4580.2011.00363.x

Almazhri, M. S. H., Ahmad, I., Hussain, B., & Anwarullah, A. (2021). E1-Labor Policy 2010 and protection of rights: Sharīʿah analysis. Al-Aijaz Research Journal of Islamic Studies & Humanities, 5(3), 1–11. https://doi.org/10.53575/e1.v5.03.1-11

Apellániz, F. (2020). Introduction (hlm. 1–37). https://doi.org/10.1163/9789004431737_002

Ayu, D. (2019). Muḍāraba fund of Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta (BJSCS) according to Dewan Syariah National-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Journal of Islamic Economic Laws, 2(1), 1–29. https://doi.org/10.23917/jisel.v2i1.6129

Bakhshzadeh, O. A., Sabet, M. G., & Entekhabian, O. (2021). The right to education and study and women's labor rights in Iranian jurisprudence and law and the UNESCO 2030 document. Propósitos y Representaciones, 8(SPE3). https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe2.1123

Devianti, R., & Alfin, A. (2024). Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 13(2), 215. https://doi.org/10.36272/jes.v13i2.348

Halper, L. (2006). Law, authority and gender in post-revolutionary Iran. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.933078

Jamarudin, A., & Pudin, O. C. (2020). Application of akad ijarah Islamic law in the al-Qur'an. Islamika, 14(1), 1–11. https://doi.org/10.33592/islamika.v14i1.637

Karimullah, S. S., & Sugitanata, A. (2023). The Hanafi School of Islamic jurisprudence literature: A historical account. Journal of Islamic History and Manuscript, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.7788

Khir, M. F. A., & Mohamed, I. (2023). Applying risk-taking in Islamic banking and finance from the perspective of Islamic jurisprudence. International Journal of Management and Applied Research, 10(1), 63–80. https://doi.org/10.18646/2056.101.23-005

Noor, A., & Wulandari, D. (2021). Inconsistency of guarantee norms on the mudharabah fatwas in Indonesia. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(12), 144. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i12.3197

Padela, A. I. (2007). Islamic medical ethics: A primer. Bioethics, 21(3), 169–178. https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2007.00540.x

Rizk, L. T. (2021). Jurisprudence-legal government surveillance and interference in the relations between workers and employers in Egypt. International Journal of Social Science Research and Review, 4(2), 49–55. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i2.90

Rosyada, D. (2018). Islamic finance: Developing religion-based business. KnE Social Sciences, 3(8), 213. https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2510

Sanrego, Y. D. (2017). The formulation of minimum wage (MW) in the light of maqashid al-sharia: Indonesian case. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 6(2), 140. https://doi.org/10.22373/share.v6i2.1531

Shamshıyev, O. (2024). A theoretical study on negative externalities and the free-rider problem in natural resource management from Islamic law perspective. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 10(1), 40–68. https://doi.org/10.54863/jief.1381347

Shayegan, E., Ammaar, Y., & Fidel, H. (2016). Ignored identities. https://doi.org/10.29171/azu_acku_pamphlet_ds354_6_h55_s494_2016

Siregar, I. (2014). Legal aspect of 'gold farming' Islamic banking product. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 14(2). https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1275