01627 - Perjanjian Internasional dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Konseptual dan Normatif

International Treaties in the Perspective of Islamic Law: A Conceptual and Normative Analysis

Abstract

International treaties, as written agreements between states governed by international law, raise important questions when examined through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh). This article analyzes the conceptual relationship between modern international treaty law and Islamic legal frameworks by exploring three main dimensions: (1) the conceptual equivalents in Islamic law, particularly the concepts of ʿuhūd/mawāthīq and ṣulḥ; (2) state authority in Islamic governance (siyāsah sharʿiyyah) and its relevance to treaty-making; and (3) normative parameters for evaluating treaty substance, including maqāṣid al-sharīʿah, the prohibition of ribā, and exceptional legal mechanisms (rukhṣah/ḍarūrah). The article also examines the documentary dimension of treaties in light of Islamic evidentiary principles, and identifies points of tension between international treaty regimes and sharīʿah provisions. The analysis concludes that international treaties, as formal instruments, are not incompatible with Islamic legal principles; however, their sharʿī legitimacy depends on their purpose (maqāṣid), the limits of state authority (siyāsah), and the substance of their clauses—particularly regarding prohibitions such as ribā—while also interacting with jus cogens norms in international law.

Keywords: international treaties, Islamic law, siyāsah sharʿiyyah, maqāṣid al-sharīʿah, ṣulḥ, jus cogens

________________________________________

Abstrak

Perjanjian internasional, sebagai kesepakatan tertulis antarnegara yang tunduk pada hukum internasional, menimbulkan pertanyaan penting ketika dikaji melalui perspektif fikih Islam. Artikel ini menganalisis hubungan konseptual antara hukum perjanjian internasional modern dengan kerangka hukum Islam melalui tiga dimensi utama: (1) padanan konseptual dalam hukum Islam, khususnya konsep ʿuhūd/mawāthīq dan ṣulḥ; (2) kewenangan negara dalam tata kelola Islam (siyāsah sharʿiyyah) dan relevansinya terhadap pembuatan perjanjian; serta (3) parameter normatif untuk mengevaluasi substansi perjanjian, mencakup maqāṣid al-sharīʿah, larangan ribā, dan mekanisme hukum pengecualian (rukhṣah/ḍarūrah). Artikel ini juga mengkaji dimensi dokumentasi perjanjian dalam terang prinsip pembuktian Islam, serta mengidentifikasi titik-titik tegang antara rezim perjanjian internasional dan ketentuan syariah. Analisis menyimpulkan bahwa perjanjian internasional sebagai instrumen formal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam; namun, legitimasi syar'inya bergantung pada tujuan (maqāṣid), batas kewenangan negara (siyāsah), dan substansi klausulnya—khususnya menyangkut larangan seperti ribā—sekaligus tetap berinteraksi dengan norma jus cogens dalam hukum internasional.

Kata Kunci: perjanjian internasional, hukum Islam, siyāsah sharʿiyyah, maqāṣid al-sharīʿah, ṣulḥ, jus cogens

________________________________________

1. Pendahuluan: Perjanjian Internasional sebagai Instrumen Hukum Antarnegara dan Relevansinya dalam Fikih Islam

Dalam praktik hukum internasional, perjanjian internasional dipahami sebagai kesepakatan (umumnya tertulis) antarnegara yang tunduk pada rezim hukum internasional; karakter ini tampak, misalnya, ketika suatu "معاهدة دولية" (treaty internasional) dianalisis sebagai instrumen yang "تخضع لأحكام القانون الدولي واتفاقية فينا" (tunduk pada hukum internasional dan Konvensi Wina) (الفاخري, 2007). Pada saat yang sama, hukum internasional juga mengenal pembatasan substantif terhadap kebebasan negara untuk berkontrak melalui konsep jus cogens (القواعد الآمرة), yakni prinsip dasar yang diterima komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar bahkan melalui perjanjian, dan perjanjian yang bertentangan dengannya dipandang batal (الرضا, 2012). Dengan demikian, sejak dari definisi dan kerangka umumnya, perjanjian internasional bukan sekadar "kontrak politik," melainkan instrumen hukum yang dibatasi oleh hierarki norma dalam sistem hukum internasional (الرضا, 2012; الفاخري, 2007).

Pertanyaan "perjanjian internasional menurut hukum Islam" mengandaikan adanya proses konseptualisasi: bagaimana fikih (dan perangkat metodologinya) membaca, mengklasifikasi, dan menilai perjanjian antarnegara yang dalam sistem modern diwujudkan sebagai instrumen tertulis yang mengikat menurut hukum internasional (الرضا, 2012; الفاخري, 2007). Sejumlah studi kontemporer memberikan pintu masuk dengan membahas konsep ṣulḥ (الصلح) dan "tathbīʿ/normalisasi" (التطبيع) baik dalam perspektif fikih maupun hukum internasional, sekaligus menunjukkan bahwa kekeliruan definisi dapat menyebabkan kekeliruan penilaian hukum (العليمي & الملا, 2024). Karena itu, pembahasan perjanjian internasional dalam perspektif hukum Islam pada tingkat akademik perlu: (i) memetakan konsep-konsep fikih yang beririsan (misalnya ṣulḥ, ʿuhūd/mawāthīq), (ii) menautkannya dengan struktur kewenangan negara (walī al-amr dan siyāsah sharʿiyyah), dan (iii) menilai substansi perjanjian dengan parameter normatif yang relevan (misalnya maqāṣid al-sharīʿah, larangan riba, dan mekanisme rukhaṣ/ḍarūrah) (السعدي et al., 2024; العليمي & الملا, 2024).

________________________________________

2. Perjanjian Internasional dalam Hukum Internasional: Kebebasan Berkontrak Negara, Batas Jus Cogens, dan Problematika Praktik

Salah satu karakter utama perjanjian internasional dalam hukum internasional modern adalah posisinya sebagai instrumen yang "diatur" dan dinilai oleh kaidah-kaidah hukum internasional; hal ini secara eksplisit dipakai ketika suatu perjanjian damai tertentu ditempatkan sebagai "معاهدة دولية" yang tunduk pada hukum internasional dan Konvensi Wina, serta dievaluasi dengan prinsip "التكافؤ بين طرفيها" (kesetaraan/ekuivalensi para pihak) (الفاخري, 2007). Dalam kerangka ini, perjanjian tidak hanya dinilai dari aspek prosedural (misalnya pembentukan, ratifikasi), tetapi juga dari aspek normatif dan keadilan hubungan antarpihak, karena analisis terhadap "pusat kontraktual" (مراكز تعاقدية) para pihak dan prinsip kesetaraan menjadi bagian dari pembacaan legal atas isi perjanjian (الفاخري, 2007).

Namun, kebebasan negara untuk membuat perjanjian bukan kebebasan absolut. Doktrin jus cogens menegaskan bahwa terdapat norma-norma fundamental yang diterima masyarakat internasional yang "لا يمكن للدول خرقها" (tidak dapat dilanggar oleh negara), termasuk melalui perjanjian; konsekuensinya, norma ini membatasi kebebasan negara dalam membuat perjanjian dan mengakibatkan batalnya perjanjian yang bertentangan dengan norma yang bersifat memaksa tersebut (الرضا, 2012). Selain itu, jus cogens diposisikan sebagai salah satu dasar tanggung jawab internasional bagi subjek hukum internasional (negara, organisasi internasional, dan lainnya) jika melanggar kewajiban internasional (الرضا, 2012). Dengan kata lain, "validitas" perjanjian tidak hanya isu konsensus politik, tetapi juga isu kompatibilitas dengan struktur norma yang tidak dapat dikesampingkan melalui kesepakatan (الرضا, 2012).

Sebagai ilustrasi problematika praktik, suatu studi yang membaca "معاهدة السَّلام الإماراتية الإسرائيلية" menilai bahwa perjanjian tersebut (i) berdampak pada isu Palestina dan melemahkan "الحاضنة العربية" (dukungan/penopang Arab) terhadapnya, serta (ii) memuat pelanggaran terhadap "قرارات الشَّرعية الدولية الخاصة بدولة فلسطين" yang dinyatakan sebagai "قواعد آمرة" dalam hukum internasional (الفاخري, 2007). Studi yang sama juga menyoroti adanya problem "عدم التكافؤ" (ketidaksetaraan) dalam beberapa klausul perjanjian antara para pihak (الفاخري, 2007). Klaim-klaim seperti ini—terlepas dari perdebatan lebih lanjut—menunjukkan cara kerja analisis hukum internasional: isi perjanjian tidak imun dari kritik legal berbasis jus cogens dan prinsip kesetaraan para pihak (الرضا, 2012; الفاخري, 2007).

________________________________________

3. Padanan Konseptual dalam Hukum Islam: ʿUhūd/Mawāthīq dan Ṣulḥ sebagai Kerangka Memahami Perjanjian Antarnegara

Dalam literatur yang membahas hukum konflik bersenjata dalam syariah, disebutkan bahwa di antara "حالات قيام تلك النزاعات" (kondisi terjadinya konflik) terdapat "حالات نقض العهود والمواثيق" (situasi pelanggaran terhadap perjanjian dan ikatan/konvenan) (السعدي et al., 2024). Pernyataan ini secara langsung mengafirmasi bahwa kategori ʿuhūd (perjanjian) dan mawāthīq (ikatan/konvensi) adalah entitas normatif yang diakui dalam kerangka hukum Islam, setidaknya sebagai acuan untuk menilai perilaku politik-komunitarian dalam situasi konflik dan damai (السعدي et al., 2024). Pada level konseptual, ini berarti perjanjian antarkomunitas/polity bukan sesuatu yang asing dalam horizon fikih; ia menjadi bagian dari struktur hukum yang jika dilanggar dapat memicu konsekuensi sosial-politik yang serius (misalnya eskalasi konflik) (السعدي et al., 2024).

Sementara itu, kajian perbandingan tentang "التطبيع والصلح" menegaskan adanya tumpang tindih sekaligus perbedaan antara ṣulḥ dan "normalisasi" dalam dua sistem (fikih Islam dan hukum internasional) (العليمي & الملا, 2024). Hasil perbandingan tersebut menyimpulkan adanya kemiripan karena keduanya dapat mengakhiri/menghentikan keadaan permusuhan antarnegara, tetapi "التطبيع فيه إضافة" (normalisasi memiliki tambahan unsur) berupa kewajiban menormalkan relasi dan implikasi pengakuan (recognition), sedangkan ṣulḥ tidak mengharuskan dimensi tambahan tersebut (العليمي & الملا, 2024). Kajian itu juga memperingatkan bahwa dalam kerangka syariah, normalisasi bisa dipahami sebagai "صلحًا دائمًا" (perdamaian permanen) yang dapat memuat berbagai klausul yang dinilai terlarang menurut fikih, sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam menyamakan istilah dan konsekuensi hukumnya (العليمي & الملا, 2024). Dengan demikian, jika "perjanjian internasional" modern hendak dibaca dari perspektif fikih, pendekatan yang hati-hati adalah: menanyakan apakah ia lebih tepat dipetakan sebagai ṣulḥ (perdamaian) atau sebagai bentuk lain yang meniscayakan unsur pengakuan dan normalisasi relasi—sebab perbedaan klasifikasi akan memengaruhi penilaian hukum (العليمي & الملا, 2024).

________________________________________

4. Kewenangan Negara dalam Syariah: Siyāsah Sharʿiyyah, Prinsip Legalitas, dan Orientasi Kemaslahatan

Perjanjian internasional pada praktiknya adalah tindakan negara (state act). Dalam kerangka pemikiran siyāsah sharʿiyyah, negara memiliki kemampuan untuk merancang "خطة عمل" (rencana kerja) menghadapi krisis/fitnah sosial-politik dengan tetap berada dalam koridor "مبدأ الشرعية" (prinsip legalitas) dan tanpa melanggar hak asasi manusia, sedangkan penyusunan solusi yang "تجاوز أحكام الشريعة" (melampaui ketentuan syariah) dipandang sebagai sebab memburuknya krisis (الرشيدي & العليمي, 2021). Walaupun kajian tersebut berfokus pada penanganan fitnah internal, implikasinya untuk perjanjian internasional adalah metodologis: tindakan negara—termasuk menyepakati perjanjian—dituntut berada dalam batas legalitas dan tidak boleh menjadi sarana melanggar prinsip syariah atau merusak hak-hak dasar (الرشيدي & العليمي, 2021).

Lebih lanjut, kajian tentang "الاجتهاد المقاصدي … وتدابير ولي الأمر" menegaskan adanya peran walī al-amr dalam mengambil "التدابير الاحترازية" (langkah-langkah preventif) yang diarahkan pada realisasi maqāṣid (terutama حفظ النفس/menjaga jiwa) dan didasarkan pada kaidah جلب المصالح dan درء المفاسد (mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan), sekaligus menekankan adanya "حدود صلاحياته" (batas kewenangan) dalam melakukan pembatasan atau pengaturan (الحربي, 2026). Kerangka ini relevan bagi perjanjian internasional karena ia menyediakan justifikasi teoretis: negara dapat melakukan pengaturan yang bersifat strategis demi kemaslahatan publik, tetapi kebijakan itu harus terikat pada tujuan-tujuan syariah dan dibatasi oleh parameter legitimasi (الحربي, 2026; الرشيدي & العليمي, 2021). Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, legalitas perjanjian internasional tidak berhenti pada "siapa yang menandatangani," melainkan juga "untuk tujuan apa" dan "dengan batas apa" negara boleh mengikatkan diri dalam komitmen antarnegara (الحربي, 2026; الرشيدي & العليمي, 2021).

________________________________________

5. Parameter Evaluasi Substansi Perjanjian: Maqāṣid al-Sharīʿah dan Uji Kemaslahatan

Dalam studi maqāṣid, ditegaskan bahwa berbagai "الكليات الخمس" (lima kemaslahatan/necessities) yaitu الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال menjadi kerangka penting untuk memahami orientasi hukum syariah (الأمين, 2024). Pada saat yang sama, pembahasan "قواعد المقاصد" menekankan bahwa terdapat "ارتباط أحكام الشريعة … بالحكم والمصالح" (keterkaitan erat ketentuan syariah dengan hikmah dan kemaslahatan) dan bahwa banyak ketentuan syariah berfungsi sebagai "وسائل لتحقيق مقاصد عليا" (sarana untuk merealisasikan tujuan yang lebih tinggi) (Adamu & Gana, 2023). Dua klaim ini—lima kemaslahatan sebagai orientasi dan keterkaitan hukum dengan tujuan—memberi dasar evaluasi terhadap perjanjian internasional: isi perjanjian seharusnya diuji pada tingkat kemaslahatan dan dampaknya terhadap perlindungan tujuan-tujuan dasar syariah, bukan semata pada bentuk formalnya sebagai dokumen kesepakatan antarnegara (Adamu & Gana, 2023; الأمين, 2024).

Kerangka ini juga membantu membaca perjanjian yang beririsan dengan situasi konflik dan keamanan. Kajian konflik bersenjata dalam syariah menginventarisasi "قواعد إنسانية" (kaidah kemanusiaan) saat konflik, termasuk perlindungan terhadap kelompok tertentu, larangan membunuh utusan (الرسل), pemberian jaminan aman (الأمان), dan larangan melakukan tindakan balas dendam yang tidak terkendali (السعدي et al., 2024). Kajian tentang "جرائم الحرب" juga menekankan bahwa syariah meletakkan "قواعد وضوابط حاكمة ومنظمة" (aturan dan batas yang mengikat) terhadap perilaku dalam perang, termasuk pembedaan kombatan dan noncombatan serta perlindungan tawanan, dan pelarangan berbagai tindakan terhadap sasaran sipil (خان & خان, 2012). Meskipun kedua kajian ini tidak memformulasikan teori perjanjian internasional secara khusus, ia menegaskan bahwa dalam pandangan syariah, relasi antarkelompok politik—termasuk situasi damai dan perang—diikat oleh nilai kemanusiaan dan batasan etik-yuridis; maka perjanjian internasional yang mengatur transisi perang-damai atau kerja sama keamanan idealnya dinilai dengan memperhatikan horizon perlindungan jiwa dan martabat serta pencegahan kerusakan (Adamu & Gana, 2023; السعدي et al., 2024; خان & خان, 2012).

________________________________________

6. Fleksibilitas Hukum Islam dalam Kondisi Khusus: Rukhṣah, Ḍarūrah, dan Kaidah Taysīr sebagai Prinsip Kehati-hatian dalam Diplomasi

Hukum Islam juga menyediakan perangkat untuk membaca situasi pengecualian dan kebutuhan mendesak. Kajian tentang "الرخص الشرعية" menjelaskan bahwa rukhṣah adalah ketentuan "استثناء" (pengecualian) yang dibolehkan karena dua sebab utama: "الضرورة" (darurat) atau "الحاجة" (kebutuhan), dengan syarat adanya "الضوابط المعتبرة" (kontrol/pembatas yang diakui) dan perlunya bersandar pada "أصل معتبر" (dasar yang sah) agar tidak dianggap sebagai penyimpangan yang tidak legitim (العجلوني, 2015). Dalam kajian lain tentang الضرورة الشرعية, ditegaskan bahwa syariah mengikat keadaan darurat pada "ضوابط فقهية" dan mengharuskan pemilihan "الضرر الأخف" (mudharat yang lebih ringan) ketika terjadi pertentangan mudharat (طه & الوحش, 2021). Selain itu, kaidah "المشقة تجلب التيسير" dipaparkan sebagai dasar penting untuk memudahkan pelaksanaan hukum ketika ada kesulitan yang nyata, tanpa menghapus prinsip-prinsip dasar syariah (العامر, 2018).

Bagi perjanjian internasional, perangkat ini dapat dibaca sebagai prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas: syariah mengakui adanya ruang dispensasi dan penyesuaian ketika ada kebutuhan atau kondisi luar biasa, tetapi ruang tersebut dibatasi oleh kontrol normatif (dasar yang sah, pembatasan, dan prinsip memilih mudharat yang lebih ringan) (العامر, 2018; العجلوني, 2015). Dengan demikian, argumentasi "kebutuhan diplomasi" atau "keterpaksaan politik" (yang sering muncul dalam pembelaan perjanjian) tidak otomatis menjadi justifikasi terbuka; ia harus melewati uji rukhṣah/ḍarūrah yang memiliki disiplin dan batas (العجلوني, 2015; طه & الوحش, 2021), serta selaras dengan prinsip taysīr yang tetap menjaga komitmen dasar syariah (العامر, 2018).

________________________________________

7. Bentuk Tertulis, Pembuktian, dan Keabsahan: Dokumentasi Perjanjian dalam Perspektif Fikih

Karena perjanjian internasional modern lazimnya berbentuk tertulis, isu dokumentasi menjadi penting. Kajian tentang "وسائل الإثبات المعاصرة لتوثيق العقود" menekankan bahwa "التوثيق" (dokumentasi) adalah hal yang sangat penting untuk "إثبات وحماية الحقوق" (membuktikan dan melindungi hak), dan dipandang sebagai salah satu cara syariah mengurangi sengketa yang muncul dari dorongan kepemilikan dan konflik kepentingan (عطيوة, 2026). Studi tersebut secara eksplisit menempatkan dokumentasi sebagai mekanisme yang bernilai dalam syariah, lalu membahas bentuk-bentuk dokumentasi kontemporer untuk menguatkan kontrak (عطيوة, 2026). Walaupun objek kajian utamanya adalah kontrak privat, rasionalitas dasarnya dapat diterapkan pada perjanjian antarnegara: perjanjian tertulis dapat dipandang selaras dengan tujuan syariah untuk menjaga hak, meminimalkan sengketa, dan memperjelas komitmen para pihak melalui bukti yang dapat ditelusuri (Adamu & Gana, 2023; عطيوة, 2026).

Dalam konteks modern, perjanjian juga bergantung pada mekanisme autentikasi (tanda tangan, termasuk elektronik). Kajian tentang "حجية التوقيع الإلكتروني" menyatakan bahwa penerimaan alat bukti dalam fikih Islam tidak dibatasi oleh jumlah atau bentuk tertentu; ia "اتسعت لتشمل كل وسيلة تساعد على إظهار الحق والعدل" (meluas mencakup setiap sarana yang membantu menampakkan kebenaran dan keadilan), dan karena itu tanda tangan elektronik dapat dipahami konsisten dengan prinsip pembuktian dalam syariah (الحسيني, 2022). Dengan landasan ini, format tertulis dan bahkan format digital dari instrumen kesepakatan antarnegara dapat dibaca tidak sebagai inovasi yang mengganggu syariah, melainkan sebagai bentuk kontemporer dari tawthīq (pendokumentasian) dan ithbāt (pembuktian) yang diarahkan pada perlindungan hak dan kepastian komitmen (الحسيني, 2022; عطيوة, 2026).

________________________________________

8. Titik Tegang antara Rezim Perjanjian Internasional dan Ketentuan Syariah: Bunga/Ribā, Klausul Terlarang, dan Jus Cogens

Dalam praktik, problem terbesar sering terletak pada isi perjanjian—bukan pada bentuk tertulisnya. Contoh yang jelas muncul dalam kajian tentang penerapan Konvensi PBB mengenai kontrak jual beli barang internasional (CISG) di Arab Saudi: salah satu tantangan penting yang diidentifikasi adalah bahwa "المادة 78" dipandang "تخالف أحكام الشريعة الاسلامية" karena menyangkut "تقاضي الربا والفوائد" (pemungutan riba dan bunga) (الشيخلي, 2023). Temuan ini memperlihatkan bentuk konflik normatif yang khas: negara dapat mengaksesi perjanjian internasional teknis-ekonomi, tetapi klausul tertentu dapat berbenturan dengan larangan substantif dalam syariah, sehingga memunculkan kebutuhan pembacaan, penyesuaian, atau pengaturan implementasi (الحربي, 2026; الشيخلي, 2023).

Di sisi lain, dalam horizon hukum internasional, isi perjanjian juga dapat dipersoalkan bila bertentangan dengan jus cogens. Sebagaimana dijelaskan, jus cogens membatalkan perjanjian yang melanggarnya dan membatasi kebebasan berkontrak negara (الرضا, 2012). Dalam studi tentang perjanjian damai UEA–Israel, ditegaskan adanya klausul yang dinilai bertentangan dengan "قواعد آمرة" terkait Palestina serta adanya problem "عدم التكافؤ" dalam sebagian ketentuan (الفاخري, 2007). Dengan menempatkan kedua rezim ini berdampingan, tampak bahwa evaluasi perjanjian internasional "menurut hukum Islam" di era modern dapat mengambil bentuk ganda: (i) uji kompatibilitas syariah (misalnya isu riba/bunga atau klausul yang dinilai terlarang dalam fikih) (الشيخلي, 2023; العليمي & الملا, 2024), dan (ii) uji kompatibilitas hukum internasional terhadap norma memaksa (jus cogens) serta prinsip kesetaraan para pihak (الرضا, 2012; الفاخري, 2007). Ketegangan ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional sering berada pada persimpangan dua jenis hierarki norma: hierarki norma syariah dalam etika-hukum Islam, dan hierarki norma memaksa dalam hukum internasional (Adamu & Gana, 2023; الرضا, 2012).

________________________________________

9. Penutup: Sintesis Konseptual dan Keterbatasan Sumber

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, perjanjian internasional dapat dipahami dalam perspektif hukum Islam melalui beberapa lensa yang saling melengkapi. Pertama, syariah mengenal keberadaan ʿuhūd/mawāthīq dan memperlakukan pelanggarannya sebagai faktor yang dapat memicu konflik, sehingga konsep "perjanjian" bukan hal asing dalam kerangka fikih hubungan antarkomunitas politik (السعدي et al., 2024). Kedua, konsep ṣulḥ dalam fikih menyediakan kerangka untuk membaca perjanjian damai, tetapi kajian komparatif memperingatkan agar tidak mencampuradukkan ṣulḥ dengan "normalisasi" yang membawa unsur pengakuan dan perluasan relasi, serta berpotensi mengandung klausul terlarang menurut fikih (العليمي & الملا, 2024). Ketiga, tindakan negara dalam menyepakati perjanjian perlu dibaca sebagai bagian dari siyāsah sharʿiyyah yang terikat legalitas dan kemaslahatan, serta dapat dievaluasi dengan parameter maqāṣid dan kaidah darurat/kemudahan yang memiliki kontrol ketat (Adamu & Gana, 2023; الرشيدي & العليمي, 2021; العامر, 2018; العجلوني, 2015).

Akhirnya, sumber yang disediakan dalam kajian ini belum memuat uraian rinci dan sistematis tentang klasifikasi klasik perjanjian antarnegara dalam literatur siyar (misalnya tipologi ʿaqd al-dhimmah, hudnah, dan lain-lain) maupun prosedur formal pembentukan perjanjian menurut fikih secara historis; oleh karena itu, artikel ini membangun sintesis dari kajian-kajian yang secara eksplisit membahas ṣulḥ/normalisasi, ʿuhūd/mawāthīq dalam konteks konflik, teori siyāsah sharʿiyyah, dan perangkat metodologis maqāṣid–ḍarūrah–tawthīq (Adamu & Gana, 2023; الحربي, 2026; الحسيني, 2022; العجلوني, 2015; العليمي & الملا, 2024; خان & خان, 2012). Meski demikian, sintesis tersebut sudah cukup untuk menunjukkan satu tesis utama: "perjanjian internasional" sebagai kesepakatan tertulis antarnegara dapat diterima sebagai bentuk dan instrumen, tetapi legitimasi syar'inya bergantung pada tujuan (maqāṣid), batas kewenangan negara (siyāsah), dan substansi klausul (misalnya isu riba atau klausul yang dinilai terlarang), sekaligus tetap berinteraksi dengan pembatasan jus cogens dalam hukum internasional (Adamu & Gana, 2023; الحربي, 2026; الرضا, 2012; الشيخلي, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adamu, A. I., & Gana, M. S. (2023). الإختلاف بين المذهب المالكي والمذاهب الثلاثة (الحنفية,الشافعية والحنابلة) في كيفية أداء الصلاة. Al-Ikhsan Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, 1(2), 56–73. https://doi.org/10.61166/ikhsan.v1i2.6

الأمين, ع. ا. ا. ح. (2024). القوامة في الشريعة الإسلامية وأثر الإعلانات العالمية والاتفاقيات الدولية عليها. Omdurman Islamic University Journal, 20(2), 420–454. https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i2.3165

الحربي, د. ه. س. س. (2026). الخلع في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي. مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية, 6(1), 187–198. https://doi.org/10.56961/mejljs.v6i1.1315

الحسيني, ل. س. (2022). الجوانب القانونية لمعاهدة السَّلام الإماراتية الإسرائيلية. مجلة العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 6(18), 91–114. https://doi.org/10.26389/ajsrp.s160422

الرشيدي, ف. س. م., & العليمي, ج. ج. ا. م. (2021). أحكام لقاح كورونا (كوفيد 19) الفقهية في ضوء المقاصد الشرعية. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 36(126). https://doi.org/10.34120/jsis.v36i126.2871

الرضا, ع. ع. ع. (2012). الانعكاس الرياضي لاحكام الشريعة. Journal of Kufa Studies Center, 1(26). https://doi.org/10.36322/jksc.v1i26.4807

السعدي, م. ي. ي., سيلا, م. غ., & هبشان, ح. س. ع. (2024). الكليات التشريعية المتعلقة بالأوامر في القرآن الكريم دراسة أصولية. Omdurman Islamic University Journal, 20(2), 340–366. https://doi.org/10.52981/oiuj.v20i2.3162

الشيخلي, ح. ش. (2023). أثر العفو على جرائم الحدود في الفقه الإسلامي. مجلة الجامعة الأسمرية, 10. https://doi.org/10.59743/jau.v10i.406

العامر, م. ب. ع. ب. م. (2018). العمل التطوعي في القرآن الكريم" دراسة تأصيلية. مجلة تدبر, 2(4), 197–243. https://doi.org/10.62488/1720-002-004-003

العجلوني, ع. ا. أ. (2015). التدرج في تطبيق الشريعة و ضرورته في الإصلاح المنشود. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, 30(102). https://doi.org/10.34120/jsis.v30i102.2265

العليمي, ر. س., & الملا, م. س. (2024). ظاهرة المثلية الجنسية: التحريم والتجريم دراسة وصفية تحليلية مقارنة. مجلة الحقوق, 47(4). https://doi.org/10.34120/jol.v47i4.81

الفاخري, د. غ. م. (2007). العفو عن الجاني في جريمة القتل العمد وآثاره. مجلة دراسات قانونية, 16. https://doi.org/10.37376/jols.v16i16.2125

خان, إ. أ., & خان, م. م. (2012). ملامح الاتجاه المقصدي في التفسير، الكليات الخمس في التفسير الرازي نموذجًا. Journal of Islam in Asia (E-Issn 2289-8077), 8, 193–213. https://doi.org/10.31436/jia.v8i0.295

طه, م. ع. ا., & الوحش, ي. ع. م. (2021). أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانون دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني والسوداني. مجلة الآداب, 1(19), 309–333. https://doi.org/10.35696/.v1i19.717

عطيوة, س. أ. ا. ع. ب. (2026). أحكام اللقيط في الفقه الإسلامي دراسة فقهية مقارنة. Al-Farooq Journal of Sciences, 2(3), 1283–1295. https://doi.org/10.65405/tde0c691