01626 - Perjanjian Bilateral dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Internasional

Bilateral Treaties in the Perspective of Islamic Law and International Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep perjanjian bilateral—perjanjian antara dua negara yang mengikat kedua belah pihak—dalam kerangka hukum Islam (siyar/fiqh siyasah) dan hukum internasional modern. Dengan menggunakan pendekatan komparatif-normatif, kajian ini menelusuri bagaimana Islam memahami legitimasi, pembentukan, isi, dan daya mengikat perjanjian dua negara, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berinteraksi dengan konstruksi hukum perjanjian modern yang dikodifikasi dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (VCLT). Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian bilateral dalam perspektif Islam merupakan mekanisme resiprositas antara dua entitas politik yang sah, yang melahirkan kewajiban mengikat dan menuntut pelaksanaan dengan itikad baik (pacta sunt servanda). Keabsahannya mensyaratkan bahwa perjanjian disimpulkan oleh otoritas yang berwenang dan tidak bertentangan dengan syariah serta spirit syariah, serta dapat dinilai dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah. Secara historis, preseden perjanjian damai—termasuk evolusi konsep dar al-ʿahd—menunjukkan bahwa perjanjian bilateral dalam tradisi Islam berfungsi tidak hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai instrumen perdamaian dan stabilitas hubungan antarkelompok politik.

Kata kunci: perjanjian bilateral, hukum Islam, siyar, fiqh siyasah, pacta sunt servanda, maqāṣid al-sharīʿah, hukum internasional

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of bilateral treaties—agreements between two states that are binding on both parties—within the framework of Islamic law (siyar/fiqh siyasah) and modern international law. Using a comparative-normative approach, this study traces how Islam understands the legitimacy, formation, content, and binding force of bilateral agreements, as well as how these principles interact with the modern law of treaties codified in the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT). The findings show that bilateral treaties in the Islamic perspective constitute a mechanism of reciprocity between two legitimate political entities, giving rise to binding obligations and demanding good-faith implementation (pacta sunt servanda). Their validity requires that treaties be concluded by competent authorities and not contradict Islamic law or the spirit of Sharia, and can be assessed within the maqāṣid al-sharīʿah framework. Historically, the precedent of peace agreements—including the evolution of the concept of dar al-ʿahd—demonstrates that bilateral treaties in the Islamic tradition function not only as legal instruments, but also as instruments of peace and stability in relations between political groups.

Keywords: bilateral treaty, Islamic law, siyar, fiqh siyasah, pacta sunt servanda, maqāṣid al-sharīʿah, international law

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam praktik hubungan antarnegara modern, perjanjian internasional dipahami sebagai instrumen utama yang mengatur relasi antarnegara, dan literatur menegaskan bahwa sebagian besar diktum hubungan antarnegara terkodifikasi dalam produk perjanjian internasional (Nugraha, 2022), sementara kajian lain menekankan bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional kontemporer (Lesaffer, 2018; Хозрави, 2023). Dalam kerangka itu, "perjanjian bilateral" dipahami sebagai perjanjian antara dua negara; kajian mengenai perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia, misalnya, secara eksplisit menyebut perjanjian bilateral (traktat) sebagai perjanjian antara dua negara dan menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mengikat para pihak (Muzalifah, 2018).

Pada saat yang sama, literatur sejarah hukum internasional mencatat bahwa sepanjang sejarah mayoritas perjanjian bersifat bilateral dan tidak hanya menciptakan hak–kewajiban konkret bagi para pihak, tetapi juga menjadi inspirasi bagi perjanjian-perjanjian berikutnya dan berkontribusi pada pembentukan praktik yang dapat berkembang menjadi kaidah umum (customary international law) (Lesaffer, 2018). Dengan demikian, pembahasan "perjanjian bilateral menurut hukum Islam" perlu ditempatkan sebagai diskusi tentang bagaimana Islam melalui siyar/fiqh siyasah memahami legitimasi, pembentukan, isi, dan daya mengikat perjanjian dua negara—serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berinteraksi dengan konstruksi hukum perjanjian modern yang antara lain dikodifikasi dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties/VCLT) (Mohammadi et al., 2024; Nugraha, 2022).

________________________________________

B. Kerangka Konseptual: Siyar sebagai "Hukum Internasional Islam" dan Posisi Perjanjian sebagai Sumber

Studi tentang Islamic international law menegaskan bahwa siyar merupakan cabang ilmu fikih yang memiliki sumber berupa nash (Al-Qur'an dan hadis) serta karya-karya para fuqaha (juristic works) dalam kerangka syariah (Basir et al., 2023). Pada tingkat sumber hukum, artikel tentang pembentukan siyar menegaskan bahwa kebiasaan (custom) merupakan sumber hukum Islam secara umum dan juga sumber penting bagi siyar secara khusus, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariah atau "spirit" syariah (Zahid & Shapiee, 2010a).

Dalam urutan yang sama, prinsip pacta sunt servanda dipaparkan sebagai prinsip yang bekerja terutama dalam ranah perjanjian, dan dalam perspektif Islam dipahami sebagai kewajiban yang berakar pada ajaran doktrinal serta akuntabilitas moral-keagamaan, sekaligus memiliki resonansi dengan hukum perjanjian modern melalui perumusannya dalam VCLT—bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Zahid & Shapiee, 2010b). Karena itu, dalam sintesis konseptual, perjanjian bilateral dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai: (i) ekspresi persetujuan timbal balik dua entitas politik yang sah; (ii) sumber kewajiban yang mengikat (mulzim) yang menuntut pelaksanaan dengan itikad baik; dan (iii) instrumen yang valid selama kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana syarat kompatibilitas syariah juga ditekankan untuk penerimaan kebiasaan internasional dalam siyar (Nugraha, 2022; Zahid & Shapiee, 2010a, 2010b).

________________________________________

C. Definisi dan Klasifikasi: Bilateral sebagai Perjanjian "Antardua Pihak" serta Hubungannya dengan Tipologi Perjanjian

Literatur yang membandingkan hukum internasional dan fikih menyatakan bahwa perjanjian dapat diklasifikasikan "dari segi orang/pihak" menjadi perjanjian bilateral (antara dua pihak) dan perjanjian kolektif/multilateral (antara beberapa pihak) (Al-Daya, 2022). Tipologi ini paralel dengan pemahaman dalam studi hukum perjanjian modern bahwa ada perjanjian yang bersifat "treaty-contract" (antara dua atau beberapa negara untuk urusan khusus yang secara langsung memengaruhi para pihak), yang selaras dengan karakter banyak perjanjian bilateral sebagai instrumen yang dirancang untuk kepentingan dan kebutuhan spesifik dua negara—misalnya keamanan, perdagangan, bantuan hukum timbal balik, dan sebagainya (Firdaus, 2017; Muzalifah, 2018; Pamulatsih & Perwita, 2020).

Sejalan dengan itu, kajian maqāṣid al-sharīʿah dalam konteks perjanjian internasional menekankan bahwa perjanjian dapat diterima dalam Islam bila selaras dengan hukum Islam dan diproses dalam kerangka maqāṣid (Nugraha, 2022), sehingga secara normatif perjanjian bilateral dipandang sah bukan semata karena bentuknya "dua pihak", tetapi karena substansinya tidak menabrak syariah dan mengarah pada kemaslahatan yang kompatibel dengan tujuan-tujuan syariat (Nugraha, 2022; Zahid & Shapiee, 2010a).

________________________________________

D. Otoritas Pembentuk dan Kapasitas Mengikat Negara: Siapa yang Berwenang Mengadakan Perjanjian Bilateral?

Dalam perspektif syariah dan hukum internasional, suatu perjanjian internasional tidak dianggap sah bila tidak dibuat oleh otoritas atau wakilnya; kajian komparatif menegaskan bahwa penyimpulan perjanjian internasional tidak valid kecuali disimpulkan oleh "authority or its representative" (Al-Daya, 2022). Konsekuensi dari prinsip ini, dalam konteks perjanjian bilateral antarnegara, adalah bahwa persetujuan yang mengikat harus lahir dari organ negara yang berwenang secara konstitusional dan/atau menurut tata kelola negara yang bersangkutan—suatu isu yang dalam studi modern juga sering berkaitan dengan relasi eksekutif–legislatif dalam pemberian "legal cover" dan pengesahan perjanjian (Hamid, 1994; Rasoulizadeh & Khoeini, 2019).

Dalam pembahasan tatanan domestik Pakistan, misalnya, dinyatakan bahwa bila diperlukan dasar hukum untuk implementasi perjanjian bilateral/multilateral, legislator federal berkompeten membuat hukum untuk memberikan efek hukum dalam ranah municipal (domestik), sehingga diperlukan koordinasi eksekutif–legislatif (Hamid, 1994). Sementara dalam konteks Iran, kajian tentang diplomasi parlementer menegaskan bahwa berdasarkan Konstitusi Republik Islam Iran, keanggotaan dalam perjanjian internasional memperoleh bentuk resmi dan legal ketika disetujui parlemen; tanpa suara positif parlemen, tidak dimungkinkan memasuki banyak ranah hubungan luar negeri berbasis perjanjian (Rasoulizadeh & Khoeini, 2019). Dengan demikian, dalam sintesis hukum Islam dan praktik ketatanegaraan kontemporer, syarat "otoritas yang sah" berfungsi sebagai prasyarat formal bagi lahirnya ilzām (keterikatan) perjanjian bilateral (Al-Daya, 2022; Hamid, 1994; Rasoulizadeh & Khoeini, 2019).

________________________________________

E. Asas Daya Mengikat dan Kewajiban Itikad Baik: Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Islam

Prinsip bahwa perjanjian yang berlaku mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik ditegaskan sebagai prinsip dasar hukum perjanjian modern dan dilekatkan pada VCLT (Zahid & Shapiee, 2010b). Dalam paparan yang sama, prinsip ini diterangkan sebagai kewajiban yang dalam Islam dipandang bukan sekadar kebutuhan ketertiban sosial, melainkan juga bagian dari iman dan praktik Nabi, sehingga kepatuhan terhadap perjanjian merupakan tuntutan normatif yang kuat (Zahid & Shapiee, 2010b).

Komplementer dengan itu, kajian tentang perjanjian perdagangan lintas batas Indonesia–Malaysia menegaskan bahwa perjanjian bilateral yang disepakati menjadi "hukum bagi para pihak" dan dalam tinjauan Islam dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, serta menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat pemimpin/khalifah wajib dipatuhi dengan syarat kompatibel dengan ajaran Islam (dikaitkan oleh penulis dengan QS an-Nisā' ayat 59) (Muzalifah, 2018). Selain meneguhkan daya mengikat, literatur pacta sunt servanda juga menggarisbawahi prinsip resiprositas sebagai "tulang punggung" siyar dan hukum internasional: tindakan unilateral tidak menciptakan hukum bagi negara lain tanpa persetujuan negara lain, baik secara eksplisit maupun implisit (Zahid & Shapiee, 2010b).

Karena itu, secara konseptual, perjanjian bilateral dipahami sebagai mekanisme resiprositas yang paling langsung: kewajiban timbul dari persetujuan timbal balik dua negara dan oleh karenanya pelaksanaan itikad baik menjadi konsekuensi inheren dari konsensus tersebut (Muzalifah, 2018; Zahid & Shapiee, 2010b).

________________________________________

F. Ruang Lingkup Kebolehan dan Batas Syariah: Kompatibilitas dengan Syariah sebagai "Filter" Normatif

Kajian tentang kebiasaan dalam siyar menyatakan bahwa kebiasaan internasional dapat menjadi bagian dari siyar apabila memenuhi persyaratan tertentu, terutama tidak bertentangan dengan syariah atau spirit syariah (Zahid & Shapiee, 2010a). Logika yang sama muncul dalam pembahasan pacta sunt servanda: baik perjanjian maupun kebiasaan adalah sumber penting siyar, tetapi keduanya harus "ramah" terhadap sumber-sumber syariah seperti Al-Qur'an dan Sunnah; berbeda dengan hukum internasional yang bersifat sekuler dan tidak dibatasi oleh kualifikasi tersebut (Zahid & Shapiee, 2010b).

Dalam konteks kontemporer, studi maqāṣid menegaskan bahwa perjanjian internasional dapat diterima bila selaras dengan hukum Islam, dan bahkan produk perjanjian internasional dapat diterima meskipun tidak diprakarsai oleh negara Islam atau Muslim, selama memenuhi orientasi maqāṣid (Nugraha, 2022). Secara sintesis, batas syariah dalam perjanjian bilateral dapat dipahami sebagai mekanisme substantif yang menilai: (i) objek dan tujuan perjanjian; (ii) klausul-klausul yang berpotensi berkonflik dengan prinsip syariah; serta (iii) tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai, yang sejalan dengan pendekatan maqāṣid (Nugraha, 2022; Zahid & Shapiee, 2010a, 2010b).

________________________________________

G. Perjanjian Damai dan Relasi Muslim–Non-Muslim: Dari Dar al-Ḥarb/Dar al-Islām ke Dar al-ʿAhd

Sejarah praktik perjanjian menunjukkan adanya transformasi konseptual dalam relasi politik antara komunitas Muslim dan non-Muslim. Studi tentang hubungan Portugal–Afrika Utara menyebut bahwa terdapat "penerimaan Muslim untuk bernegosiasi dengan Kristen" bukan hanya untuk gencatan senjata yang biasanya terbatas waktunya, tetapi untuk menyimpulkan perjanjian yang bertujuan mengakhiri perang; perubahan ini dijelaskan sebagai berbasis konsep dar al-ʿahd (abode of pact) yang secara gradual menggantikan visi bipolar dar al-Islām vs dar al-ḥarb (Kemnitz, 2007). Narasi sejarah hukum internasional juga mencatat bahwa pada Abad Pertengahan dan awal modern, perjanjian damai antara penguasa Islam dan Kristen dibuat untuk jangka waktu tertentu—"generally ten years"—sebagai konsekuensi doktrin Islam (Lesaffer, 2018).

Lebih jauh, kajian mengenai Perjanjian Hudaibiyah menekankan bahwa Nabi memilih perdamaian melalui perjanjian damai untuk menghindari perang, Al-Qur'an menyebutnya sebagai "clear victory" (QS 48:1), dan terdapat penekanan bahwa Nabi tidak melanggar perjanjian serta segera "menegakkan" perjanjian itu secara moral dan praktis (Importance of Unilateral Adjustment in Islam in the Context of the Hudaybiyyah, 2024). Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa, dalam horizon historis dan normatif, perjanjian bilateral (termasuk dengan pihak non-Muslim) memiliki preseden kuat dalam tradisi Islam, dengan corak: (i) penghormatan pada perjanjian; (ii) orientasi pencegahan konflik; dan (iii) kemungkinan pembatasan durasi pada konteks doktrinal tertentu dalam sejarah (Importance of Unilateral Adjustment in Islam in the Context of the Hudaybiyyah, 2024; Kemnitz, 2007; Lesaffer, 2018).

Namun, perlu dicatat adanya nuansa dan perbedaan pandangan dalam literatur fiqh siyasah modern tertentu. Studi tentang perjanjian ekstradisi dalam perspektif fiqh siyasah, misalnya, menyimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian terkait "negara-negara yang dapat melakukan perjanjian ekstradisi," dengan klaim bahwa dalam fiqh siyasah negara yang termasuk dār al-salām dapat mengadakan perjanjian ekstradisi, sedangkan dār al-kuffār tidak dapat mengadakan perjanjian ekstradisi dengan dār al-salām (Fathanah & Akhsanuddin, 2021). Karena rujukan ini spesifik pada bidang ekstradisi, ia tidak otomatis merepresentasikan seluruh spektrum perjanjian bilateral; terlebih, bukti historis tentang dar al-ʿahd serta praktik perjanjian damai Muslim–Kristen menunjukkan adanya ruang perjanjian dengan non-Muslim dalam kondisi tertentu (Kemnitz, 2007; Lesaffer, 2018). Dengan demikian, batas kebolehan dapat bersifat domain-spesifik (misalnya ekstradisi) dan/atau diperdebatkan antarmazhab/pendekatan, sedangkan generalitasnya harus dinilai secara hati-hati berdasarkan konteks dan substansi perjanjian (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Kemnitz, 2007; Lesaffer, 2018).

________________________________________

H. Mekanisme "Syarat" dan "Reservasi" dalam Perjanjian Bilateral: Titik Temu Islam dan VCLT

Salah satu isu penting dalam perjanjian modern adalah "reservasi" (reservation). Studi tentang hak reservasi dalam perjanjian internasional menegaskan bahwa reservasi berakar pada prinsip kedaulatan dan kesetaraan negara, memungkinkan negara tidak menerima sebagian pasal/ketentuan perjanjian jika bertentangan dengan hukum nasionalnya, dan dapat dinyatakan pada berbagai tahap proses perjanjian seperti penandatanganan dan ratifikasi (Mohammadi et al., 2024). Kajian itu juga menekankan bahwa reservasi sebaiknya tidak bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian (Mohammadi et al., 2024).

Secara khusus mengenai perjanjian bilateral, sumber yang sama menyatakan bahwa reservasi pada perjanjian bilateral "lebih mudah" daripada multilateral; Komisi Hukum Internasional dipaparkan berpendapat bahwa reservasi pada perjanjian bilateral pada dasarnya membuka kembali negosiasi dua negara dan bila tidak tercapai kesepakatan—misalnya pihak lain menolak—maka tidak ada perjanjian yang tersimpulkan (Mohammadi et al., 2024).

Yang signifikan dalam konteks Islam adalah klaim studi tersebut bahwa, dari sudut pandang Islam, negara dapat menggunakan hak reservasi dalam perjanjian internasional untuk melindungi nilai dan memastikan implementasi aturan Islam (Mohammadi et al., 2024). Selain itu, rujukan yang sama mengaitkan reservasi dengan "kondisi/syarat" (conditions) dalam fikih, menyatakan terdapat hubungan dekat antara reservasi dan syarat dalam yurisprudensi Islam serta menekankan kebutuhan trust para pihak dalam penetapan syarat-syarat tersebut (Mohammadi et al., 2024). Dalam sintesis, ini memberi justifikasi bahwa mekanisme "syarat/ketentuan" dalam tradisi hukum Islam dapat dibaca sebagai analog (atau setidaknya koheren) dengan mekanisme reservasi modern, dengan prasyarat normatif: tidak merusak objek dan tujuan perjanjian dan tetap selaras dengan batas syariah (Mohammadi et al., 2024; Zahid & Shapiee, 2010a, 2010b).

________________________________________

I. Implementasi di Ranah Domestik Negara Muslim: Konflik Norma, Konstitusi, dan Syariah

Pertanyaan tentang bagaimana perjanjian bilateral "mengikat" tidak berhenti pada level internasional, karena efektivitasnya sering terkait dengan pengintegrasian ke hukum domestik. Dalam konteks Pakistan, dijelaskan bahwa pengaplikasian kaidah hukum internasional oleh pengadilan dibatasi oleh dua hal: konflik dengan undang-undang parlemen dan batasan yang dipaksakan oleh hukum Islam/syariat melalui konstitusi Pakistan; bahkan dinyatakan bahwa dalam negara seperti Pakistan, syariat adalah hukum dominan yang "tidak dapat diderogasi," sehingga penerapan perjanjian/kebiasaan internasional dibatasi jika tidak kompatibel (Hamid, 1994).

Dalam konteks Iran, studi tentang legislasi pajak menegaskan bahwa menurut hukum sipil Iran, perjanjian internasional berstatus seperti "common law" sementara konstitusi lebih tinggi daripada common law, sehingga bila terjadi konflik, konstitusi mendahului perjanjian internasional (Хозрави, 2023). Sejalan dengan itu, kajian diplomasi parlementer Iran menekankan perlunya persetujuan parlemen untuk memberi bentuk resmi dan legal pada keanggotaan dalam perjanjian internasional (Rasoulizadeh & Khoeini, 2019). Bahkan dalam uraian tentang Maladewa, ditunjukkan adanya praktik "religion-based reservation" terhadap perjanjian HAM inti PBB dengan rujukan bahwa syariah merupakan salah satu sumber fundamental hukum Maladewa dan reservasi dinyatakan terkait klausul adopsi (Anathavinayagan et al., 2024).

Sintesis dari sumber-sumber ini menegaskan dua hal. Pertama, banyak negara Muslim mengoperasikan model "filter" konstitusional atau syariah atas perjanjian, sehingga keterikatan internasional dapat dibatasi atau dimodifikasi pada tingkat domestik—misalnya melalui klausul hierarki norma konstitusi atau mekanisme reservasi (Anathavinayagan et al., 2024; Hamid, 1994; Хозрави, 2023). Kedua, keterikatan bilateral yang efektif biasanya membutuhkan prosedur internal (persetujuan parlemen, legislasi implementasi) agar kewajiban perjanjian dapat dioperasionalkan dalam tata hukum nasional, konsisten dengan gagasan "legal cover" legislatif untuk implementasi perjanjian (Hamid, 1994; Rasoulizadeh & Khoeini, 2019).

________________________________________

J. Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Perdamaian: Preferensi Islam terhadap Mekanisme Damai

Sejumlah kajian politik-hukum menyoroti kompatibilitas nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip penyelesaian sengketa damai dalam hukum internasional. Studi tentang negara-negara "Islamic law states" dan Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan bahwa terdapat ketegangan tradisional, tetapi beberapa negara hukum Islam mengakui yurisdiksi ICJ, dan berargumen bahwa karakteristik tertentu dari hukum Islam—termasuk penghormatan pada scholarship dan penyelesaian sengketa damai—kompatibel dengan prinsip yang dianut ICJ (Powell, 2013). Artikel lain tentang penyelesaian sengketa teritorial juga menegaskan bahwa tidak semua negara hukum Islam memandang venue penyelesaian sengketa internasional dengan cara yang sama, dan variasi institusi domestik dapat memengaruhi preferensi terhadap mekanisme formal seperti arbitrase dan ajudikasi (Powell, 2015).

Pada tataran praktik perjanjian bilateral, studi mengenai perjanjian bantuan timbal balik (mutual legal assistance/MLA) antara Indonesia dan Iran menyatakan bahwa sengketa terkait penafsiran atau pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui konsultasi antara para pihak (Firdaus, 2017). Dari sudut pandang sintesis normatif, penekanan pada konsultasi dan mekanisme damai ini dapat dilihat sebagai koheren dengan narasi Perjanjian Hudaibiyah yang dipaparkan sebagai strategi menghindari perang dan menegakkan komitmen perjanjian tanpa pelanggaran (Importance of Unilateral Adjustment in Islam in the Context of the Hudaybiyyah, 2024), sekaligus sejalan dengan prinsip pacta sunt servanda yang menekankan kepatuhan dan itikad baik (Zahid & Shapiee, 2010b).

Dengan demikian, perjanjian bilateral dalam kerangka hukum Islam tidak hanya memproduksi kewajiban formal, tetapi juga dapat dipahami sebagai instrumen pengelolaan konflik dan pencegahan eskalasi melalui prosedur damai—konsultasi, negosiasi, atau rujukan ke mekanisme pihak ketiga—yang kompatibel dengan karakter penyelesaian damai yang diidentifikasi dalam kajian negara hukum Islam (Firdaus, 2017; Powell, 2013, 2015).

________________________________________

K. Ragam Substansi Perjanjian Bilateral Kontemporer: Keamanan, Perdagangan, dan Hubungan Persahabatan

Perjanjian bilateral pada dasarnya merupakan "wadah" yang dapat memuat berbagai bidang kerja sama. Contoh modern dalam bidang keamanan ditunjukkan oleh kajian tentang kerja sama kontra-terorisme Indonesia–Australia pascaLombok Treaty, yang menyebut bahwa Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian keamanan pada 13 November 2006 (Lombok Treaty) untuk memajukan relasi keamanan dan bahwa perjanjian ini menjadi kerangka serta perlindungan hukum bagi hubungan bilateral dan kerja sama keamanan, termasuk kontra-terorisme (Pamulatsih & Perwita, 2020). Pada bidang hubungan persahabatan, kajian hubungan Amerika Serikat–Iran menyebut adanya Treaty of Amity, Economic Relations and Consular Rights tahun 1955 yang memuat klausul-klausul untuk membangun relasi persahabatan dan perdamaian serta pengaturan terkait warga dan perusahaan kedua pihak (Belov et al., 2024). Dalam dinamika diplomasi "revolusioner" awal abad ke-20, kajian sejarah menyatakan bahwa perjanjian bilateral antara Moskow, Ankara, Tehran, dan Kabul pada awal 1920-an secara eksplisit didasarkan pada penguatan kedaulatan nasional dalam perjuangan anti-imperialis (Yenen, 2021).

Walaupun contoh-contoh ini berasal dari rezim hukum internasional modern (bukan semata fikih klasik), ia memperlihatkan pola umum perjanjian bilateral sebagai instrumen resiprositas dan pengaturan kepentingan bersama yang—dalam perspektif Islam—tetap dapat diterima sepanjang substansinya sejalan dengan batas syariah dan prinsip kemaslahatan (Muzalifah, 2018; Nugraha, 2022; Zahid & Shapiee, 2010a). Pada titik ini, pendekatan maqāṣid yang menyatakan perjanjian kontemporer dapat diterima bila selaras dengan hukum Islam memberi kerangka evaluasi normatif atas beragam materi perjanjian bilateral—keamanan, ekonomi, bantuan hukum—tanpa harus menolak bentuk "perjanjian modern" itu sendiri (Nugraha, 2022).

________________________________________

L. Sintesis Normatif: Syarat Keabsahan dan Prinsip Operasional Perjanjian Bilateral Menurut Hukum Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, perjanjian bilateral yang "mengikat kedua belah pihak" dalam perspektif hukum Islam dapat dirumuskan secara konseptual melalui beberapa elemen yang berulang dalam literatur.

Pertama, elemen kapasitas dan otoritas: perjanjian harus dibuat oleh penguasa/otoritas atau wakilnya agar sah (Al-Daya, 2022), dan dalam negara modern proses ini sering memerlukan mekanisme persetujuan legislatif atau legislasi implementasi untuk memberi efek domestik (Hamid, 1994; Rasoulizadeh & Khoeini, 2019).

Kedua, elemen persetujuan timbal balik (resiprositas) yang menegaskan bahwa kewajiban timbul karena persetujuan dan tindakan unilateral tidak dapat membebani pihak lain tanpa konsensus (Zahid & Shapiee, 2010b).

Ketiga, elemen kepatuhan dan itikad baik: pacta sunt servanda dipandang sebagai kewajiban normatif yang kuat dalam Islam dan juga tertanam dalam VCLT sebagai asas bahwa perjanjian mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Zahid & Shapiee, 2010b).

Keempat, elemen kompatibilitas syariah/maqāṣid: baik kebiasaan maupun perjanjian dalam siyar harus kompatibel dengan syariah dan spirit syariah (Zahid & Shapiee, 2010a, 2010b), sedangkan perjanjian kontemporer dapat diterima jika selaras dengan hukum Islam dan kerangka maqāṣid (Nugraha, 2022).

Kelima, elemen pengelolaan klausul problematik melalui reservasi/syarat: negara dapat menggunakan reservasi untuk melindungi nilai/hukum nasional dan dalam perspektif Islam reservasi dipandang berguna untuk menjaga implementasi aturan Islam, tetapi tidak boleh bertentangan dengan objek dan tujuan perjanjian; dalam perjanjian bilateral, reservasi pada dasarnya membuka kembali negosiasi dan memerlukan penerimaan pihak lain (Mohammadi et al., 2024).

________________________________________

M. Kesimpulan

Perjanjian bilateral menurut hukum Islam—dipahami dalam horizon siyar dan fiqh siyasah—merupakan mekanisme resiprositas antara dua entitas politik yang sah, yang melahirkan kewajiban mengikat dan menuntut pelaksanaan dengan itikad baik (pacta sunt servanda) (Muzalifah, 2018; Zahid & Shapiee, 2010b). Keabsahannya mensyaratkan bahwa ia disimpulkan oleh otoritas yang berwenang (Al-Daya, 2022) dan, dalam praktik negara modern, sering memerlukan prosedur domestik (legislasi/ratifikasi/persetujuan parlemen) untuk implementasi (Hamid, 1994; Rasoulizadeh & Khoeini, 2019).

Dari sisi substansi, perjanjian bilateral dapat diterima dan dioperasionalkan dalam Islam sejauh tidak bertentangan dengan syariah dan spirit syariah serta dapat dinilai dalam kerangka maqāṣid (Nugraha, 2022; Zahid & Shapiee, 2010a), dengan ruang pengamanan melalui mekanisme syarat/reservasi yang tetap menghormati objek dan tujuan perjanjian serta memerlukan penerimaan timbal balik dalam konteks bilateral (Mohammadi et al., 2024). Secara historis, preseden perjanjian damai—termasuk evolusi konsep dar al-ʿahd—serta penekanan pada penyelesaian damai sengketa menunjukkan bahwa perjanjian bilateral dalam tradisi Islam berfungsi bukan hanya sebagai instrumen legal, tetapi juga sebagai instrumen perdamaian dan stabilitas hubungan antarkelompok politik (Importance of Unilateral Adjustment in Islam in the Context of the Hudaybiyyah, 2024; Kemnitz, 2007; Lesaffer, 2018), sementara perbedaan pandangan domain-spesifik (misalnya perjanjian ekstradisi) menuntut kehati-hatian dalam generalisasi dan mendorong analisis yang sensitif terhadap jenis perjanjian dan konteksnya (Fathanah & Akhsanuddin, 2021; Kemnitz, 2007).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Daya, A. R. S. (2022). The Eligibility of Liberation Movements to Conclude International Treaties in Islamic Jurisprudence and International Law. المجلة الدوليه للدراسات الإسلامية المتخصّصّه, 7(2), 126–141. https://doi.org/10.31559/sis2022.7.2.4

Anathavinayagan, T. V., Shaheed, A., Siddiqui, N. A., & Imran, M. (2024). International Law and Maldives: Navigating Geopolitics, Trade and Sovereignty. https://doi.org/10.33774/coe-2024-gfg4w

Basir, S. M., Aziz, S. N. A., & Kamal, M. H. M. (2023). China's South China Sea claims, the historic rights debate and the middle approach of Islamic international law. Journal International Studies, 19. https://doi.org/10.32890/jis2023.19.1.10

Belov, V. I., Savıcheva, E., & Werfelli, W. (2024). US-Iran: Between confrontation and reconciliation. Information and Innovations, 18(4), 5–20. https://doi.org/10.31432/1994-2443-2023-18-4-5-20

Fathanah, N., & Akhsanuddin, A. (2021). Perjanjian ekstradisi perspektif fiqih siyasah. Al-Rasῑkh Jurnal Hukum Islam, 10(2), 130–152. https://doi.org/10.38073/rasikh.v10i2.788

Firdaus, F. (2017). Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17(4), 351–371. https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-371

Hamid, J. A. (1994). International law and Pakistan's domestic legal order (hal. 127–142). https://doi.org/10.1163/9789004400634_011

Importance of Unilateral Adjustment in Islam in the context of the Hudaybiyyah. (2024). Resmil, 13(1). https://doi.org/10.48047/resmil.v13i1.101

Kemnitz, E.-M. von. (2007). Envoys, Princesses, Seamen and Captives. Lusotopie, XIV(1), 105–113. https://doi.org/10.1163/17683084-01401005

Lesaffer, R. (2018). International law and diplomacy (hal. 1–14). https://doi.org/10.1002/9781118885154.dipl0128

Mohammadi, B. A., Arabzai, S., & Shinwari, M. J. (2024). The right of reservation in international treaties: From the perspective of international law and Islamic political system. American Journal of Law and Political Science, 3(2), 1–12. https://doi.org/10.58425/ajlps.v3i2.270

Muzalifah, M. (2018). Studi Al-Quran tentang perjanjian perdagangan lintas batas pemerintah Indonesia-Malaysia. Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 4(2), 261–282. https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i2.590

Nugraha, A. T. (2022). Contemporary international treaties seen from the principles of Maqasid Ash-Shariah. Law and Justice, 7(1), 63–75. https://doi.org/10.23917/laj.v7i1.604

Pamulatsih, H. Y., & Perwita, A. A. B. (2020). Bhayangkara and Platypus: The cooperation between Indonesian National Police (Polri) and Australian Federal Police (AFP) in dealing with terrorism threat in the post of Lombok Treaty. Indonesian Perspective, 5(2), 119–137. https://doi.org/10.14710/ip.v5i2.33957

Powell, E. J. (2013). Islamic law states and the International Court of Justice. Journal of Peace Research, 50(2), 203–217. https://doi.org/10.1177/0022343312470275

Powell, E. J. (2015). Islamic law states and peaceful resolution of territorial disputes. International Organization, 69(4), 777–807. https://doi.org/10.1017/s0020818315000156

Rasoulizadeh, G., & Khoeini, G. (2019). The solutions to enhance performance of parliamentary friendship group and its position in parliamentary diplomacy. Gênero & Direito, 8(7). https://doi.org/10.22478/ufpb.2179-7137.2019v8n7.50044

Yenen, A. (2021). Internationalism, diplomacy and the revolutionary origins of the Middle East's 'Northern Tier.' Contemporary European History, 30(4), 497–512. https://doi.org/10.1017/s0960777321000308

Zahid, Md. A., & Shapiee, R. (2010a). Considering custom in the making of Siyar (Islamic international law). Journal of East Asia and International Law, 3(1). https://doi.org/10.14330/jeail.2010.3.1.06

Zahid, Md. A., & Shapiee, R. (2010b). Pacta sunt servanda: Islamic perception. Journal of East Asia and International Law, 3(2). https://doi.org/10.14330/jeail.2010.3.2.06

Хозрави, Ш. (2023). International tax law and taxes Iranian legislation. Наукові Інновації Та Передові Технології, (1(15)). https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-1(15)-61-73